Konsultan Pajak Jakarta Jasa – Tempat Pajak Terutang

Konsultan Pajak Jakarta Jasa │ Jasa Pembukuan Akuntansi Laporan Keuangan │ Jasa Audit | Konsultan Manajemen Bisnis | Jasa Pembuatan Perusahaan & Izin Usaha

Ketentuan tentang tempat terutangnya PPN dimuat dalam Pasal 12 UU Nomor 8 Tahun 1983 yang telah diubah terakhir dengan UU Nomor 18 Tahun 2000, yaitu sebagai berikut:

–       Atas Penyerahan BKP/JKP adalah di tempat tinggal (Orang Pribadi) atau tempat kedudukan (Badan) dan tempat kegiatan usaha dilakukan, yaitu di tempat Pengusaha dikukuhkan atau seharusnya dikukuhkan sebagai PKP.

–       Atas impor BKP adalah di tempat dimasukkannya Barang Kena Pajak ke dalam Daerah Pabean.

–       Atas Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dan/atau JKP dari luar Daerah Pabean adalah di tempat orang pribadi atau badan yang rnemanfaatkan BKP Tidak Berwujud/JKP tersebut terdaftar sebagai wajib pajak.

–       Atas kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan adalah di tempat bangunan didirikan.

 

Tempat Terutangnya PPN atas PKP Orang Pribadi

 

Terhadap Pengusaha Kena Pajak Orang Pribadi, Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-525/PJ./2000 mengatur hal-hal sebagai berikut:

–       Dalam hal di tempat tinggal Pengusaha Orang Pribadi tidak dilakukan kegiatan usaha (hanya semata-mata untuk tempat tinggal), maka PPN hanya terutang di tempat kegiatan usaha. Sehingga, pengukuhan sebagai PKP hanya dilakukan di KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat kegiatan usaha.

–       Apabila di tempat tinggal Pengusaha tersebut sudah terlanjur dikukuhkan sebagai PKP, pengukuhan tersebut akan dicabut setelah dilakukan pemeriksaan oleh fiskus.

 

TEMPAT PA]AK TERUTANG

Ketentuan tentang tempat terutangnya PPN dimuat dalann Pasal 12 UU Nomor 8 Tahun 1983 yang telah diubah terakhir dengan UU Nomor 18 Tahun 2000, yaitu sebagai berikut:

–       Atas Penyerahan BKP/JKP adalah di tempat tinggal (Orang Pribadi) atau tempat kedudukan (Badan) dan tempat kegiatan usaha dilakukan, yaitu di tempat Pengusaha dikukuhkan atau seharusnya dikukuhkan sebagai PKP.

–       Atas impor BKP adalah di tempat dimasukkannya Barang Kena Pajak ke dalam Daerah Pabean.

–       Atas Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dan/atau JKP dari luar Daerah Pabean adalah di tempat orang pribadi atau badan yang rnemanfaatkan BKP Tidak Berwujud/JKP tersebut terdaftar sebagai wajib pajak.

–       Atas kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan adalah di tempat bangunan didirikan.

 

Tempat Terutangnya PPN atas PKP Orang Pribadi

 

Terhadap Pengusaha Kena Pajak Orang Pribadi, Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-525/PJ./2000 mengatur hal-hal sebagai berikut:

–       Dalam hal di tempat tinggal Pengusaha Orang Pribadi tidak dilakukan kegiatan usaha (hanya semata-mata untuk tempat tinggal), maka PPN hanya terutang di tempat kegiatan usaha. Sehingga, pengukuhan sebagai PKP hanya dilakukan di KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat kegiatan usaha.

–       Apabila di tempat tinggal Pengusaha tersebut sudah terlanjur dikukuhkan sebagai PKP, pengukuhan tersebut akan dicabut setelah dilakukan pemeriksaan oleh fiskus.

 

PEMUSATAN TEMPAT PPN TERUTANG

Pada dasarnya UU PPN menganut prinsip desentralisasi, artinya PPN terutang di tempat tinggal atau tempat kedudukan dan tempat kegiatan usaha dilakukan atau tempat lain yang ditetapkan Dirjen Pajak (Pasal 12 ayat (1) UU PPN). Dengan kata lain, apabila Pengusaha memiliki tempat kegiatan usaha lebih dari satu (memiliki kantor cabang atau perwakilan, lokasi usaha, perwakilan, unit pemasaran dan sejenisnya) yang berada di wilayah KPP yang berbeda, maka masing-masing tempat kegiatan usaha tersebut harus dikukuhkan sebagai PKP.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1A huruf f UU PPN penyerahan BKP dari Pusat ke Cabang atau sebaliknya dan penyerahan BKP antar Cabang termasuk dalam pengertian penyerahan BKP. Namun demikian, penyerahan BKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1A huruf f UU PPN tersebut tidak akan terutang PPN apabila PKP yang bersangkutan telah memperoleh ijin pemusatan tempat PPN terutang. Jadi, dalam hal PKP mempunyai lebih dari satu tempat usaha, baik sebagai pusat maupun cabang-cabang perusahaan, dan PKP tersebut telah memperoleh ijin pemusatan tempat pajak terutang dari Dirjen Pajak, maka pemindahan BKP dari satu tempat usaha ke tempat usaha lainnya (pusat ke cabang atau sebaliknya, atau antar cabang) dianggap tidak termasuk dalam pengertian penyerahan BKP, kecuali pemindahan BKP antar tempat-tempat pajak terutang.

terutang.

Pada mulanya, pemusatan (sentralisasi) tempat terutang PPN ini hanya diberikan kepada PKP yang mengajukan permohonan kepada Dirjen Pajak yang secara formal dan material telah memenuhi persyaratan. Namun, dalam perjalanan selanjutnya, sejalan dengan pengembangan sistem administrasi modern di beberapa KPP, sentralisasi tempat terutang PPN ini menjadi suatu keharusan bagi PKP yang terdaftar di KPP-KPP tertentu, yaitu yang terdaftar di KPP WP Besar, KPP BUMN, KPP Madya dan PKP yang terdaftar di KPP di lingkungan Kanwil Khusus selain KPP BUMN.

 

Bagi PKP lainnya, aturan yang menjadi rujukan terkait dengan sentralisasi ini adalah KEP-128/PJ./2003 yang berlaku mulai 1 Mei 2003. Dalam KEP tersebut antara lain diatur sebagai berikut :

  1. PKP yang menyampaikan SPT Masa PPN dan PPn BM melalui Media Elektronik (e-filing) yang memiliki lebih dari satu tempat untuk melakukan kegiatan penyerahan BKP dan atau JKP dapat mengajukan pemberitahuan untuk penetapan satu tempat atau lebih sebagai tempat pemusatan PPN terutang. Dalam pemberitahuan tersebut paling sedikit memuat:

–       Nama, alamat, dan NPWP tempat pemusatan PPN terutang;

–       Rincian nama, alamat, dan NPWP tempat PPN terutang yang akan dipusatkan;

–       Tanggal dimulainya pemusatan;

–       Melampirkan fotocopy serta memperlihatkan yang asli, berita acara penyampaian SPT Masa PPN melalui Media Elektronik (e-filing) untuk masa pajak dari tempat yang akan dilakukan pemusatan PPN terutang.

  1. PKP selain yang menyampaikan SPT Masa PPN dan PPn BM melaiui Media Elektronik (e-filing) yang memiliki lebih dari satu tempat untuk melakukan kegiatan penyerahan BKP dan atau JKP dapat mengajukan permohonan secara tertulis untuk penetapan satu tempat atau lebih sebagai tempat pemusatan PPN terutang. Permohonan tersebut diajukan kepada Kepala Kanwil paling lambat 3 bulan sebelum saat dimulainya pemusatan dan paling sedikit memuat:

–       Nama, alamat, dan NPWP tempat pemusatan PPN terutang;

–       Rincian nama, alamat dan NPWP tempat kegiatan penyerahan BKP dan atau JKP yang dipusatkan;

–       Tanggal yang diinginkan untuk dimulainya pemusatan; dan

–       Pernyataan PKP bahwa sistem administrasinya telah sesuai dengan persyaratan pemusatan tempat PPN terutang.

  1. Permohonan untuk penetapan salah satu tempat usaha sebagai tempat pemusatan PPN bagi PKP selain Pedagang Eceran dan PKP yang menyampaikan SPT Masa PPN dan PPn BM dengan Media Elektronik (e-filing) dapat dikabulkan apabila telah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

–       Tempat PPN terutang yang dipusatkan tidak menyelenggarakan administrasi penjualan dan administrasi pembelian, semua administrasi dilakukan di tempat pemusatan PPN terutang;

–       Fungsi tempat kegiatan usaha yang dipusatkan hanya melakukan penyerahan BKP atau JKP kepada pembeli barang atau penerima jasa atas perintah tempat pemusatan PPN;

–       . Semua  Faktur Pajak dan atau Faktur Penjualan diterbitkan oleh tempat pemusatan PPN terutang.

–       Tempat kegiatan usaha tidak membuat Faktur Pajak dan atau Faktur  penjualan ,kecuali Faktur Pajak dan atau Faktur  Penjualan yang dicetak berdasarkan data yang diinput secara on line dari Kantor Pusat atau tempat pemusatannya; dan

–       Kantor Cabang Unit yang dipusatkan hanya mengadministrasi persediaan dan administrasi  kegiatan perolehan BKP atau JKP untuk keperluan operasional kantor atau unit bersangkutan yang dananya berasal dari kas-kecil(petty cash).

  1. Permohonan tempat pemusatan PPN bagi Pedagang Eceran dapat dikabulkan apabila kegiatan dan administrasi pembelian untuk jaringan penjualan yang tersebar diberbagai tempat, dipusatkan ditempat pemusatan PPN dimohonkan.

 

Copyright © Mitra Konsultindo-Konsultan Pajak ®

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *