Konsultan Pajak Jakarta Jasa – Pengertian dan Jenis Faktur Pajak

Konsultan Pajak Jakarta Jasa │ Jasa Pembukuan Akuntansi Laporan Keuangan │ Jasa Audit | Konsultan Manajemen Bisnis | Jasa Pembuatan Perusahaan & Izin Usaha

Pengertian faktur pajak dalam pasal 1angka 23 UU PPN adalah:

Bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan BKP/JKP; atau bukti pungutan pajak karena impor BKP yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Dengan demikian fungsi Faktur pajak meliputi:

  1. Bukti pungutan PPn/PPn BM bagi PKP yang melakukan penyerahan BKP/JKP dan/atau DJBC atas impor BKP;
  2. Bukti pembayaran PPN dan PPn BM bagi PKP pembeli BKP/JKP;
  3. Sarana pengkreditan Pajak Masukan;
  4. Dasar pembuatan Nota Retur.

Faktur Pajak terdiri dari 3 macam:

  1. Faktur Pajak Standar (Pasal 13 ayat 4,5, dan 6 UU PPN);
  2. Faktur Pajak Gabungan (Pasal 13 ayat 2 UU PPN);
  3. Faktur Pajak Sederhana (Pasal 7 UU PPN).

 

FAKTUR PAJAK STANDAR

Faktur Pajak Standar adalah faktur pajak  yang bentuk dan isinya telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Pasal 13 ayat 5 UU PPN jo. PER-159/PJ/2006 adalah Faktur Pajak yang paling sedikit memuat keterangan tentang:

  1. Nama, alamat, NPWP yang menyerahkan BKp/JKP;
  2. Nama, alamat, dan NPWP pembeli BKP/penerima JKP;
  3. Jenis barang atau jasa, jumlah Harga Jual atau Penggantian, dan potongan harga;
  4. PPN yang dipungut;
  5. PPnBM yang dipungut;
  6. Kode, Nomer Seri dan tanggal pembuatan Faktur Pajak;
  7. Nama, jabatan, dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur pajak.

Sedangkan Faktur Pajak Gabungan adalah Faktur Pajak Standar untuk semua penyerahan BKP dan/atau JKP yang terjadi selama satu bulan takwim kepada pembeli BKP atau penerima JKP yang sama.

Berdasarkan Pasal 13 UU PPN, Direktur Jenderal Pajak diberi wewenang untuk menetapkan saat pembuatan, bentuk ukuran, pengadaan, tata cara penyampaian, dan tata cara pembetulan Faktur Pajak

Peraturan Direktur Jenderal Pajak yang merupakan pelaksanaan Pasal 13 UU PPN adalah PER-159/PJ./2006 tentang Saat Pembuatan, Bentuk, Ukuran, Pengadaan, Tata Cara Penyampaian, Dan Tata Cara Pembetulan Faktur Pajak Standar. PER-159/PJ./2006 ini mulai berlaku untuk penerbitan Faktur Pajak mulai Masa Pajak Januari 2007 serta mencabut KEP-549/PJ./2000 jo. PER-59/PJ./2005 dan KEP-424/PJ./2002 tentang Penerbitan dan Pengkreditan Faktur Pajak yang Dibuat TIdak Tepat Waktu.

Pembuatan, bentuk ukuran dan pengadaan Faktur Pajak diatur sebagai berikut:

  1. Pengadaan formulir Faktur Pajak Standar dilakukan oleh PKP yang bersangkutan. PKP harus menerbitkan Faktur Pajak Standar dengan menggunakan Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak seperti ditetapkan dalam PER-159/PJ./2006. Ketentuan tersebut adalah sebagai berikut :

Kode Faktur Pajak Standar terdiri dari :

  1.  2 (dua) digit Kode Transaksi;
  2. 1 (satu) digit Kode Status; dan
  3. 3 (tiga) digit Kode Cabang.

Nomor Seri Faktur Pajak Standar terdiri dari :

  1. 2 (dua) digit Tahun Penerbitan; dan
  2. 8 (delapan) digit Nomor Urut.

Format Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak Standar adalah sebagai berikut :

Faktur Pajak

  1. Bentuk dan ukuran formulir Faktur Pajak Standar disesuaikan dengan kepentingan Pengusaha Kena Pajak dan bilamana diperlukan dapat ditambahkan keterangan lain selain keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat 5 UU PPN. Bentuk dan ukuran formulir Faktur Pajak Standar juga dapat dibuat sesuai dengan contoh pada lampiran PER-159/PJ./2006.
  2. Faktur Pajak Standar paling sedikit dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang Peruntukannya masing-masing sebagai berikut :
    1. Lembar ke-1, disampaikan kepada Pembeli BKP atau Penerima JKP;
    2. Lembar ke-2, untuk arsip PKP yang menerbitkan Faktur Pajak Standar.

Dalam hal Faktur Pajak Standar dibuat lebih dari rangkap 2 (dua), maka harus dinyatakan secara jelas peruntukannya dalarn lembar Faktur Pajak Standar yang bersangkutan.

  1. Faktur Penjualan yang memuat keterangan sesuai dengan keterangan dalam Faktur Pajak Standar dan yang pengisiannya sesuai dengan tata cara pengisian keterangan pada Faktur Pajak Standar sebagaimana diatur dalam PER-159/PJ./2006, dipersamakan dengan Faktur pajak Standar.
  2. Keterangan dalam Faktur Pajak Standar harus diisi secara lengkap, jelas, dan benar, serta ditandatangani oleh pejabat/kuasa yang ditunjuk oleh PKP untuk menandatanganinya. PKP wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis nama pejabat yang berhak menandatangani Faktur Pajak Standar disertai dengan contoh tandatangannya ke KPP paling lambat pada saat pejabat yang berhak menandatangani mulai menandatangani Faktur pajak Standar.

Catatan:

–       PKP dapat menunjuk lebih dari satu orang Pejabat untuk menandatangani Faktur Pajak Standar.

–       Dalam hal PKP melakukan pemusatan tempat pajak terutang, maka pengertian pejabat termasuk pula pejabat di tempat-tempat kegiatan usaha yang dipusatkan, yang ditunjuk oleh Kantor Pusatnya untuk menandatangani Faktur Pajak Standar yang diterbitkan oleh tempat pemusatan pajak terutang yangdicetak di tempat-tempat kegiatan usaha masing-masing.

–       Bagi PKP Orang Pribadi yang tidak memiliki struktur organisasi, apabila memberikan kuasa kepada pihak lain untuk menandatangani Faktur Pajak Standar, maka PKP tersebut wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis nama kuasa yang berhak menandatangani Faktur Pajak Standar disertai dengan contoh tandatangannya ke KPP paling lambat pada saat pihak yang diberi kuasa mulai menandatangani Faktur Pajak Standar dengan menyertakan Surat Kuasa Khusus.

–       Apabila terjadi perubahan pejabat atau kuasa yang berhak menandatangani Faktur Pajak Standar, maka PKP wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis atas perubahan tersebut ke KPP paling lambat pada saat pejabat atau kuasa pengganti mulai menandatangani Faktur Pajak Standar.

 

Copyright © Mitra Konsultindo-Konsultan Pajak ®

konsultan pajak, jasa konsultan pajak, konsultan pajak Jakarta, konsultan pajak Indonesia, konsultan pajak jabodetabek, konsultan pajak jakarta barat, konsultan pajak jakarta timur, konsultan pajak jakarta selatan, konsultan pajak jakarta utara, konsultan pajak jakarta pusat, konsultan pajak murah, jasa konsultasi pajak, tarif konsultan pajak, jasa laporan keuangan, pembuatan laporan keuangan, jasa manajemen bisnis, konsultan bisnis, jasa konsultan pajak jakarta, jasa konsultasi pajak, jasa laporan pajak, jasa laporan spt pajak, jasa laporan spt tahunan, jasa laporan spt masa bulanan, jasa laporan spt pajak orang pribadi, jasa laporan spt pajak badan usaha, jasa laporan spt pajak perusahaan, jasa laporan keuangan, jasa pembuatan laporan keuangan, jasa akuntansi, jasa pembukuan, jasa pembuatan laporan pajak, jasa pembuatan laporan spt pajak, jasa pembuatan laporan spt tahunan, jasa pembuatan spt pajak, jasa pembuatan spt tahunan, jasa pembuatan spt masa bulanan, jasa pembuatan spt tahunan konsultan pajak, jasa konsultan pajak, konsultan pajak jakarta, konsultan pajak indonesia, konsultan orang pribadi, jasa pembuatan spt tahunan badan usaha, jasa pembuatan spt tahunan perusahaan, konsultan pajak 2014, jasa konsultan pajak 2014, konsultan pajak 2015, jasa konsultan pajak 2015, jasa laporan spt tahunan orang pribadi, jasa laporan spt tahunan badan usaha, jasa laporan spt tahunan perusahaan, jasa pembuatan spt tahunan orang pribadi, jasa pembuatan spt tahunan badan usaha, jasa pembuatan spt tahunan perusahaan, jasa pembuatan laporan pajak spt tahunan orang pribadi, jasa pembuatan laporan pajak spt tahunan badan usaha, jasa pembuatan laporan pajak spt tahunan perusahaan

jasa akuntansi, jasa akutansi, jasa pembukuan, jasa akuntansi pembukuan, jasa pembukuan akuntansi, jasa pembukuan laporan keuangan, jasa akuntansi laporan keuangan, jasa laporan keuangan, jasa pembuatan laporan keuangan, jasa pembuatan perusahaan, jasa pendiriaan perusahaan, jasa pembuatan usaha, jasa pendirian usaha, jasa pembuatan pt, jasa pendirian pt, jasa pembuatan cv, jasa pendirian cv, jasa audit, jasa audit laporan keuangan, jasa internal audit, jasa pengurusan izin usaha, jasa pengurusan ijin usaha, jasa perizinan usaha, jasa perijinan usaha

jasa akuntansi jakarta, jasa akutansi jakarta, jasa pembukuan jakarta, jasa akuntansi pembukuan jakarta, jasa pembukuan akuntansi jakarta, jasa pembukuan laporan keuangan jakarta, jasa akuntansi laporan keuangan jakarta, jasa laporan keuangan jakarta, jasa pembuatan laporan keuangan jakarta, jasa pembuatan perusahaan jakarta, jasa pendiriaan perusahaan jakarta, jasa pembuatan usaha jakarta, jasa pendirian usaha jakarta, jasa pembuatan pt jakarta, jasa pendirian pt jakarta, jasa pembuatan cv jakarta, jasa pendirian cv jakarta, jasa audit jakarta, jasa audit laporan keuangan jakarta, jasa internal audit jakarta, jasa pengurusan izin usaha jakarta, jasa pengurusan ijin usaha jakarta, jasa perizinan usaha jakarta, jasa perijinan usaha jakarta

jasa manajemen bisnis, jasa bisnis manajemen, jasa konsultan bisnis, jasa konsultan manajemen, jasa konsultan bisnis manajemen, jasa konsultan manajemen bisnis, jasa manajemen bisnis jakarta, jasa bisnis manajemen jakarta, jasa konsultan bisnis jakarta, jasa konsultan manajemen jakarta, jasa konsultan bisnis manajemen jakarta, jasa konsultan manajemen bisnis Jakarta

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *