Konsultan Pajak Jakarta Jasa – PPh PASAL 26

Konsultan Pajak Jakarta Jasa │ Jasa Pembukuan Akuntansi Laporan Keuangan │ Jasa Audit | Konsultan Manajemen Bisnis | Jasa Pembuatan Perusahaan & Izin Usaha

Pasal 26 UU PPh mengatur tentang PPh atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh WP (WP) luar negeri, selain Bentuk Usaha Tetap (BUT), yang bersumber dari Indonesia. Sebagaimana telah dibahas pada bab-bab sebelumnya, BUT merupakan WP luar negeri tetapi pengenaan pajaknya dipersamakan dengan WP badan dalam negeri.

PEMOTONG PPh PASAL 26

Pihak yang ditunjuk sebagai Pemotong PPh Pasal 26 adalah pihak yang membayarkan penghasilan ke luar negeri yang terdiri dari:

1. Badan Pemerintah;
Subjek Pajak badan pemerintah yang dimaksud di sini adalah setiap unit tertentu dari Pemerintah baik Pusat maupun Daerah termasuk BUMN/D.

2. Subjek Pajak Dalam Negeri (Badan DN maupun Orang Pribadi DN);
Sebagaimana telah dibahas di Bab mengenai PPh Pasal 23, yang dimaksud Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha, termasuk perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, BUMN/D, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, ormas, orsospol, atau organisasi yang sejenis, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk reksadana. Akan tetapi, pemotong PPh Pasal 26 tidak terbatas pada WP Badan dalam negeri tetapi juga WP orang pribadi dalam negeri apabila membayarkan penghasilan ke WP luar negeri selain Bentuk Usaha Tetap.

3. Penyelenggara Kegiatan;

4. Bentuk Usaha Tetap atau Perwakilan Perusahaan Luar Negeri Lainnya;
Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) UU PPh, status BUT adalah WP luar negeri tetapi pemenuhan kewajiban perpajakannya dipersamakan WP badan dalam negeri. Untuk itu, apabila BUT membayarkan penghasilan kepada pihak lain yang merupakan Objek PPh Pasal 26 maka wajib melakukan pemotongan PPh Pasal 26.

SUBJEK PPh PASAL 26

Pihak yang dikenakan pemotongan PPh Pasal 26 adalah WP luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia. WP luar negeri tersebut dapat berupa WP badan LN maupun WP orang pribadi LN.

OBJEK PPh PASAL 26

Yang menjadi Objek PPh Pasal 26 adalah semua penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh WP luar negeri selain BUT dengan nama dan dalam bentuk apapun yang bersumber dari Indonesia. Untuk memudahkan memahami PPh Pasal 26, maka mekanisme pemotongannya dapat diklasifikasi berdasarkan tarif dan dasar pengenaan pajaknya, yaitu: (1) PPh Pasal 26 deirgan tarif 20% dari Penghasilan Bruto, (2) PPh Pasal 26 dengan tarif 20% dari Perkiraan Penghasilan Neto, (3) PPh Pasal 26 dengan tarif 20% dari Penghasilan Kena Pajak Setelah Dikurangi PPh Terutang, dan (4) PPh Pasal 26 dengan tarif sesuai P3B.

Tarif 20% Dari Penghasilan Bruto

Yang dikenakan atas penghasilan sebagai berikut:

  • DIVIDEN;
  • BUNGA, termasuk premium, diskonto, premi swap dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang;
  • ROYALTI, sewa, dan imbalan lain sehubungan dengan penggunaan dengan penggunaan harta;
  • HADIAH DAN PENGHARGAAN dengan nama dan dalam bentuk apapun;
  • IMBALAN sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan;
  • PENSIUN dan pembayaran berkala lainnya.

Tarif 20 % Dari Perkiraan Penghasilan Neto

1. Penghasilan dari penjualan harta di Indonesia, kecuali yang diatur dalam Pasal 4 ayat (2).
Atas penghasilan WP luar negeri selain BUT dari penjualan saham Perseroan di luar Bursa Efek, terutang PPh sebesar 20% dari perkiraan penghasilan neto. Besarnya perkiraan penghasilan neto tersebut adalah 25% dari harga jual, sehingga PPh Pasal 26-nya sebagai berikut :

PPh Pasal 26 = 20% x 25% atau 5% dari Harga Jual

Pihak yang wajib melakukan pemotongan PPh Pasal 26 adalah:

  • PEMBELI yang ditunjuk sebagai pemotong pajak dengan menerbitkan Bukti Pemotongan, dalam hal pembelinya adalah WP dalam negeri;
  • PERSEROAN, dalam hal pembelinya adalah WP luar negeri.

2. Penghasilan berupa premi asuransi dan premi reasuransi yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi di luar negeri.

Yang dikenakan PPh Pasal 26 adalah pembayaran premi asuransi kepada perusahaan asuransi yang berkedudukan di Selandia Baru. Australia. Malaysia dan Arab Saudi. serta negara yanq belum mempunyai P3B dengan Indonesia. Sedang atas pembayaran premi asuransi kepada perusahaan asuransi yang berkedudukan di negara treaty partner lainnya tidak dipotong PPh Pasal 26.

Pembayaran premi asuransi dan premi reasuransi kepada perusahaan asuransi di luar negeri dikenakan pemotongan PPh Pasal 26 sebesar 20% dari perkiraan penghasilan neto.

Besarnya perkiraan penghasilan neto tersebut adalah sebagai berikut :

  • Premi yang dibayar tertanggung kepada perusahaan asuransi di luar negeri baik secara langsung maupun melalui pialang, sebesar 50% dari jumlah premi yang dibayar, sehingga PPh Pasal 26-nya sbb:
    PPh Pasal 26 = 20% x 50% atau 10% dari Jumlah Premi
  • Premi yang dibayar oleh perusahaan asuransi yang berkedudukan di Indonesia kepada perusahaan asuransi di luar negeri baik secara langsung maupun melalui pialang, sebesar 10% dari jumlah premi yang dibayar, sehingga PPh pasal 26-nya sbb:
    PPh Pasal 26 = 20% x 10% atau 2% dari Jumlah Premi
  • Premi yang dibayar oleh perusahaan reasuransi yang berkedudukan di Indonesia kepada perusahaan asuransi di luar negeri baik secara langsung maupun melalui pialang, sebesar 5o/o darijumlah premi yang dibayar, sehingga PPh Pasal 26-nya sbb:
    PPh Pasal 26 = 20% x 5% atau 1% dari Jumlah Premi

Tarif 20% Dari PKP Setelah Dikurangi PPh Terutang

Atas Penghasilan Kena Pajak setelah dikurangi PPh dari suatu Bentuk Usaha Tetap di Indonesia dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20%, kecuali penghasilan tersebut ditanamkan kembali di Indonesia dengan syarat:

  • penanaman kembali dilakukan atas seluruh penghasilan kena pajak setelah dikurangi PPh dalam bentuk penyertaan modal pada perusahaan yang baru didirikan dan berkedudukan di Indonesia sebagai pendiri atau peserta pendiri;
  • penanaman kembali dilakukan dalam tahun pajak berjalan atau selambat-lambatnya tahun pajak berikutnya dari tahun pajak diterima atau diperolehnya penghasilan tersebut; dan
  • tidak melakukan pengalihan atas penanaman kembali tersebut paling sedikit dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sesudah perusahaan tempat penanaman dilakukan berproduksi komersial.

Untuk itu, BUT yang melakukan penanaman kembali tersebut wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis mengenai bentuk penanaman yang dilakukan kepada KPP tempat WP terdaftar, dan dilampirkan pada SPT Tahunan PPh tahun pajak diterima/diperolehnya penghasilan. Dalam hal perusahaan induk dari BUT adalah penduduk dari negara yang telah mempunyai Persetujuan Penghindaran pajak berganda (P3B) dengan Indonesia, maka besarnya tarif sesuai dengan P3B.

Copyright © Mitra Konsultindo-Konsultan Pajak ®

konsultan pajak , jasa konsultan pajak , konsultan pajak jakarta , konsultan pajak indonesia , konsultan pajak jabodetabek , konsultan pajak jakarta barat , konsultan pajak jakarta timur , konsultan pajak jakarta selatan , konsultan pajak jakarta utara , konsultan pajak jakarta pusat , konsultan pajak bogor , konsultan pajak depok , konsultan pajak tangerang , konsultan pajak bekasi , kantor konsultan pajak , konsultan pajak murah , jasa konsultasi pajak , tarif konsultan pajak , jasa laporan keuangan , pembuatan laporan keuangan , jasa manajemen bisnis , konsultan bisnis , jasa konsultan pajak jakarta , jasa konsultasi pajak , jasa laporan pajak , jasa laporan spt pajak , jasa laporan spt tahunan , jasa laporan spt masa bulanan , jasa laporan spt pajak orang pribadi , jasa laporan spt pajak badan usaha , jasa laporan spt pajak perusahaan , jasa laporan keuangan , jasa pembuatan laporan keuangan , jasa akuntansi , jasa pembukuan , jasa pembuatan laporan pajak , jasa pembuatan laporan spt pajak , jasa pembuatan laporan spt tahunan , jasa pembuatan spt pajak , jasa pembuatan spt tahunan , jasa pembuatan spt masa bulanan , jasa pembuatan spt tahunan orang pribadi , jasa pembuatan spt tahunan badan usaha , jasa pembuatan spt tahunan perusahaan , konsultan pajak 2014 , jasa konsultan pajak 2014 , konsultan pajak 2015 , jasa konsultan pajak 2015 , jasa laporan spt tahunan orang pribadi , jasa laporan spt tahunan badan usaha , jasa laporan spt tahunan perusahaan , jasa pembuatan spt tahunan orang pribadi , jasa pembuatan spt tahunan badan usaha , jasa pembuatan spt tahunan perusahaan , jasa pembuatan laporan pajak spt tahunan orang pribadi , jasa pembuatan laporan pajak spt tahunan badan usaha , jasa pembuatan laporan pajak spt tahunan perusahaan ,

jasa akuntansi , jasa akutansi , jasa pembukuan , jasa akuntansi pembukuan , jasa pembukuan akuntansi , jasa pembukuan laporan keuangan , jasa akuntansi laporan keuangan , jasa laporan keuangan , jasa pembuatan laporan keuangan , jasa pembuatan perusahaan , jasa pendiriaan perusahaan , jasa pembuatan usaha , jasa pendirian usaha , jasa pembuatan pt , jasa pendirian pt , jasa pembuatan cv , jasa pendirian cv , jasa audit , jasa audit laporan keuangan , jasa internal audit , jasa pengurusan izin usaha , jasa pengurusan ijin usaha , jasa perizinan usaha , jasa perijinan usaha ,

jasa akuntansi jakarta , jasa akutansi jakarta , jasa pembukuan jakarta , jasa akuntansi pembukuan jakarta , jasa pembukuan akuntansi jakarta , jasa pembukuan laporan keuangan jakarta , jasa akuntansi laporan keuangan jakarta , jasa laporan keuangan jakarta , jasa pembuatan laporan keuangan jakarta , jasa pembuatan perusahaan jakarta , jasa pendiriaan perusahaan jakarta , jasa pembuatan usaha jakarta , jasa pendirian usaha jakarta , jasa pembuatan pt jakarta , jasa pendirian pt jakarta , jasa pembuatan cv jakarta , jasa pendirian cv jakarta , jasa audit jakarta , jasa audit laporan keuangan jakarta , jasa internal audit jakarta , jasa pengurusan izin usaha jakarta , jasa pengurusan ijin usaha jakarta , jasa perizinan usaha jakarta , jasa perijinan usaha jakarta ,

jasa manajemen bisnis , jasa bisnis manajemen , jasa konsultan bisnis , jasa konsultan manajemen , jasa konsultan bisnis manajemen , jasa konsultan manajemen bisnis , jasa manajemen bisnis jakarta , jasa bisnis manajemen jakarta , jasa konsultan bisnis jakarta , jasa konsultan manajemen jakarta , jasa konsultan bisnis manajemen jakarta , jasa konsultan manajemen bisnis jakarta

===

jasa akuntansi bogor , jasa akutansi bogor , jasa pembukuan bogor , jasa akuntansi pembukuan bogor , jasa pembukuan akuntansi bogor , jasa pembukuan laporan keuangan bogor , jasa akuntansi laporan keuangan bogor , jasa laporan keuangan bogor , jasa pembuatan laporan keuangan bogor , jasa pembuatan perusahaan bogor , jasa pendiriaan perusahaan bogor , jasa pembuatan usaha bogor , jasa pendirian usaha bogor , jasa pembuatan pt bogor , jasa pendirian pt bogor , jasa pembuatan cv bogor , jasa pendirian cv bogor , jasa audit bogor , jasa audit laporan keuangan bogor , jasa internal audit bogor , jasa pengurusan izin usaha bogor , jasa pengurusan ijin usaha bogor , jasa perizinan usaha bogor , jasa perijinan usaha bogor ,

jasa manajemen bisnis bogor , jasa bisnis manajemen bogor , jasa konsultan bisnis bogor , jasa konsultan manajemen bogor , jasa konsultan bisnis manajemen bogor , jasa konsultan manajemen bisnis bogor ,

jasa akuntansi depok , jasa akutansi depok , jasa pembukuan depok , jasa akuntansi pembukuan depok , jasa pembukuan akuntansi depok , jasa pembukuan laporan keuangan depok , jasa akuntansi laporan keuangan depok , jasa laporan keuangan depok , jasa pembuatan laporan keuangan depok , jasa pembuatan perusahaan depok , jasa pendiriaan perusahaan depok , jasa pembuatan usaha depok , jasa pendirian usaha depok , jasa pembuatan pt depok , jasa pendirian pt depok , jasa pembuatan cv depok , jasa pendirian cv depok , jasa audit depok , jasa audit laporan keuangan depok , jasa internal audit depok , jasa pengurusan izin usaha depok , jasa pengurusan ijin usaha depok , jasa perizinan usaha depok , jasa perijinan usaha depok ,

jasa manajemen bisnis depok , jasa bisnis manajemen depok , jasa konsultan bisnis depok , jasa konsultan manajemen depok , jasa konsultan bisnis manajemen depok , jasa konsultan manajemen bisnis depok ,

jasa akuntansi tangerang , jasa akutansi tangerang , jasa pembukuan tangerang , jasa akuntansi pembukuan tangerang , jasa pembukuan akuntansi tangerang , jasa pembukuan laporan keuangan tangerang , jasa akuntansi laporan keuangan tangerang , jasa laporan keuangan tangerang , jasa pembuatan laporan keuangan tangerang , jasa pembuatan perusahaan tangerang , jasa pendiriaan perusahaan tangerang , jasa pembuatan usaha tangerang , jasa pendirian usaha tangerang , jasa pembuatan pt tangerang , jasa pendirian pt tangerang , jasa pembuatan cv tangerang , jasa pendirian cv tangerang , jasa audit tangerang , jasa audit laporan keuangan tangerang , jasa internal audit tangerang , jasa pengurusan izin usaha tangerang , jasa pengurusan ijin usaha tangerang , jasa perizinan usaha tangerang , jasa perijinan usaha tangerang ,

jasa manajemen bisnis tangerang , jasa bisnis manajemen tangerang , jasa konsultan bisnis tangerang , jasa konsultan manajemen tangerang , jasa konsultan bisnis manajemen tangerang , jasa konsultan manajemen bisnis tangerang ,

jasa akuntansi bekasi , jasa akutansi bekasi , jasa pembukuan bekasi , jasa akuntansi pembukuan bekasi , jasa pembukuan akuntansi bekasi , jasa pembukuan laporan keuangan bekasi , jasa akuntansi laporan keuangan bekasi , jasa laporan keuangan bekasi , jasa pembuatan laporan keuangan bekasi , jasa pembuatan perusahaan bekasi , jasa pendiriaan perusahaan bekasi , jasa pembuatan usaha bekasi , jasa pendirian usaha bekasi , jasa pembuatan pt bekasi , jasa pendirian pt bekasi , jasa pembuatan cv bekasi , jasa pendirian cv bekasi , jasa audit bekasi , jasa audit laporan keuangan bekasi , jasa internal audit bekasi , jasa pengurusan izin usaha bekasi , jasa pengurusan ijin usaha bekasi , jasa perizinan usaha bekasi , jasa perijinan usaha bekasi ,

jasa manajemen bisnis bekasi , jasa bisnis manajemen bekasi , jasa konsultan bisnis bekasi , jasa konsultan manajemen bekasi , jasa konsultan bisnis manajemen bekasi , jasa konsultan manajemen bisnis bekasi

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *