Konsultan Pajak Jakarta Jasa – PPh PASAL 22

Konsultan Pajak Jakarta Jasa │ Jasa Pembukuan Akuntansi Laporan Keuangan │ Jasa Audit | Konsultan Manajemen Bisnis | Jasa Pembuatan Perusahaan & Izin Usaha

Ketentuan Pasal 22 UU PPh mengatur bahwa Menteri Keuangan dapat menunjuk Bendaharawan Pemerintah dan Badan-bacjan Tertentu sebagai Pemungut Pajak. Sebagai tidak lanjut atas ketentuan tersebut, sampai dengan saat ini Pemerintah telah menerbitkan peraturan pelaksanaan PPh Pasal 22 yaitu KMK No. 254/KMK.03/2001 jo. KMK No.392/KMK.03/2001 jo. KMK No.236/KMK.03/2003 serta KEP-417/PJ./2001, dan beberapa yang lain.

Apabila dilihat dari Objek Pajak yang dikenakan, maka PPh Pasal 22 dapat dibedakan menjadi 5 (lima) kelompok, yang terdiri dari: (1) PPh Pasal 22 Impor, (2) PPh Pasal 22 Bendaharawan, (3) PPh Pasal 22 Pertamina, (4) PPh Pasal 22 Industri Tertentu, dan (5) PPh Pasal 22 Pedagang Pengumpul.

PPh PASAL 22 IMPOR

Kadang kala untuk memenuhi kebutuhan bahan baku, barang dagangan, dan barang kebutuhan lainnya, WP tidak cukup mengandalkan ketersediaan produk dalam negeri sehingga perlu mendatangkan barang dari luar negeri (impor). Sesuai dengan UU PPN, impor didefinisikan sebagai kegiatan memasukkan barang dari luar wilayah pabean Indonesia (luar negeri) ke dalam wilayah pabean Indonesia (dalam negeri). Atas kegiatan impor ini, WP yang bersangkutan dikenakan PPh Pasal 22 bersifat Tidak Final yang pemungutannya dilakukan oleh Ditjen Bea dan Cukai atau Bank Devisa, yaitu dengan ketentuan sebagai berikut:

* Importir dengan Angka Pengenal Impor (API) : 2,5% x Nilai Impor
* Importir tanpa Angka Pengenai Impor (API) : 7,5% x Nilai Impor
* Barang yang tidak dikuasai (dilelang) : 7,5% x Harga Jual Lelang

Nilai Impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar penghitungan Bea Masuk yaitu Cost, Insurance, and Freight (CIF) ditambah dengan Bea Masuk dan pungutan lainnya yang dikenakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan pabean di bidang impor. Apabila impor barang tersebut dibayar dengan mata uang asing, maka Nilai Impor dihitung menggunakan Kurs Menteri Keuangan.

Namun demikian, tidak semua kegiatan impor tersebut terutang PPh Pasal 22. Sesuai KMK, impor yang dikecualikan dari pemungutan PPh Pasal 22 adalah sebagai berikut :

1. Impor barang atau penyerahan barang di dalam negeri yang berdasarkan peraturan perundang-undangan tidak terutang Pajak Penghasilan (dengan Surat Keterangan Bebas atau SKB).

2. Impor barang yang dibebaskan dari bea masuk dan atau Pajak Pertambahan Nilai, yaitu terdiri (dilaksanakan Dirjen Bea dan Cukai sesuai peraturan yang berlaku):

a. Badan perwakilan negara asing dan para pejabatnya yang bertugas di Indonesia berdasarkan asas timbal balik.

b.  Barang untuk keperluan badan internasional yang diakui dan terdaftar pada pemerintah Indonesia beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia dan tidak memegang paspor Indonesia.

c. Barang kiriman hadiah untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial dan kebudayaan.

d. Barang untuk museum, kebun binatang, dan tempat lain semacam itu yang terbuka untuk umum.

e. Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.

f.   Barang untuk keperluan khusus kaum tuna netra dan penyandang cacat lainnya.

g. Peti atau kemasan lain yang berisi jenazah atau abu jenazah.

h. Barang pindahan.

i.   Barang pribadi penumpang, awak sarana pengangkutan, pelintas batas, barang kiriman sampai batas jumlah tertentu sesuai ketentuan perundang-undangan pabean.

j.   Barang yang diimpor oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang ditunjukan untuk kepentingan umum.

k. Persenjataan, amunisi, perlengkapan militer, suku cadang untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara.

l.   Barang dan bahan yang dipergunakan untuk menghasilkan barang bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara.

m. Vaksin polio dalam rangka pelaksanaan program Pekan Imunisasi Nasional (PIN).

n.  Buku-buku pelajaran umum, kitab suci dan buku – buku pelajaran agama.

o.  Kapal laut, kapal angkutan sungai, kapal angkutan danau dan kapal angkutan penyeberangan, kapal pandu, kapal tunda, kapal penangkap ikan, kapal tongkang, dan suku cadang serta alat keselamatan pelayanan atau alat keselamatan manusia yang diimpor dan digunakan oleh Perusahaan Pelayanan Niaga Nasional atau perusahaan penangkapan ikan nasional.

p.  Pesawat udara dan suku cadang serta alat keselamatan penerbangan atau alat keselamatan manusia, peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan yang diimpor dan digunakan oleh Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional.

q.  Kereta api dan suku cadang serta peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan serta prasarana yang dimpor dan digunakan oleh PT Kereta Api Indonesia.

r.   Peralatan yang digunakan untuk penyediaan oleh Tentara Nasional Indonesia.

3. Emas batangan yang akan diproses untuk menghasilkan barang perhiasan dari emas untuk tujuan ekspor (dengan SKB).

4. Impor sementara yang semata-mata untuk diekspor kembali (dilaksanakan Dirjen Bea dan Cukai sesuai peraturan yang berlaku).

5. Impor kembali (re-impor), yang meliputi barang-barang yang telah diekspor kemudian diimpor kembali dalam kualitas yang sama atau barang-barang yang telah diekspor untuk keperluan perbaikan, pengerjaan dan pengujian, yang telah memenuhi syarat yang ditentukan Dirjen Bea dan Cukai (otomatis tanpa SKB).

PPh Pasal 22 atas impor barang terutang dan harus dilunasi bersamaan dengan saat pembayaran Bea Masuk. Namun, apabila pembayaran Bea Masuk ditunda atau dibebaskan, maka PPh Pasal 22 terutang dan dilunasi pada saat penyelesaian dokumen Pemberitahuan impor Barang (PIB). Pemungutan dilaksanakan dengan cara penyetoran oleh importir yang bersangkutan ke bank devisa, atau bank persepsi, atau bendaharawan Ditjen Bea dan Cukai dengan menggunakan formuiir Surat Setoran Pajak, Cukai dan Pabean (SSPCP) yang berlaku sebagai Bukti Pemungutan Pajak.

PPh PASAL 22 BENDAHARAWAN

Dari sudut pandang WP, apabila WP tersebut melakukan penjualan atau penyerahan barang maka kemungkinan jenis pajak yang terkait adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Namun demikian, apabila penjualan atau penyerahan barang tersebut dilakukan kepada instansi pemerintah/BUMN/BUMD, maka terutang pula PPh Pasal 22 bersifat Tidak Final yang biasa disebut PPh Pasal 22 Bendaharawan.

Dari sudut pandang Pemungut Pajak, PPh Pasal 22 Bendaharawan adalah PPh yang dipungut atas transaksi pembelian barang oleh instansi pemerintah/BUMN/BUMD. Yang ditunjuk sebagai Pemungut PPh Pasal 22 Bendaharawan adalah:

1. Direktorat Jenderal Anggaran atau Bendaharawan Pemerintah, baik pusat maupun daerah yang melakukan pembayaran atas pembelian barang;

2. BUMN/BUMD, yang melakukan pembelian barang yang dananya bersumber dari APBN/APBD;

3. Bank Indonesia, BPPN, BULOG, PT Telkom, PT PLN, PT Garuda Indonesia, PT Indosat, PT Krakatau Steel, PT Pertamina, dan Bank-bank BUMN, yang melakukan pembelian barang yang dananya bersumber dari APBN maupun non-APBN.

Besarnya PPh Pasal 22 Bendarahawan adalah sebagai berikut:

PPh Pasal 22 Bendaharawan = 1,5% x Harqa Pembelian atau DPP PPN

Namun dernikian, untuk pembayaran barang berikut ini dikecualikan (otomatis tanpa SKB) dari pemungutan PPh Pasal 22 Bendaharawan, yaitu:

1. Pembayaran yang jumlahnya paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan tidak merupakan jumlah yang terpecah-pecah;

2. Pembayaran untuk pembelian bahan bakar minyak, listrik, gas, air minum (PDAM) dan benda-benda pos;

3. Pembayaran atau pencairan dana Jaringan Pengaman Sosial (JPS) oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN);

4. pembayaran yang diterima karena penyerahan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan proyek Pemerintah yang dibiayai dengan dana hibah atau pinjaman luar negeri;

pph pasal 22 alas pembelian barang ini terutang dan dipungut pada saat pembayaran dan dilaksanakan dengan cara pemungutan dan penyetoran oleh Pemungut Pajak atas nama Wajib Pajak ke bank persepsi atau Kantor Pos dan Giro, di mana penyetoran dilakukan oleh Pemungut Pajak dengan menggunakan formulir SSP yang berlaku sebagai Bukti Pemungutan Pajak.

Copyright © Mitra Konsultindo-Konsultan Pajak ®

konsultan pajak , jasa konsultan pajak , konsultan pajak jakarta , konsultan pajak indonesia , konsultan pajak jabodetabek , konsultan pajak jakarta barat , konsultan pajak jakarta timur , konsultan pajak jakarta selatan , konsultan pajak jakarta utara , konsultan pajak jakarta pusat , konsultan pajak bogor , konsultan pajak depok , konsultan pajak tangerang , konsultan pajak bekasi , kantor konsultan pajak , konsultan pajak murah , jasa konsultasi pajak , tarif konsultan pajak , jasa laporan keuangan , pembuatan laporan keuangan , jasa manajemen bisnis , konsultan bisnis , jasa konsultan pajak jakarta , jasa konsultasi pajak , jasa laporan pajak , jasa laporan spt pajak , jasa laporan spt tahunan , jasa laporan spt masa bulanan , jasa laporan spt pajak orang pribadi , jasa laporan spt pajak badan usaha , jasa laporan spt pajak perusahaan , jasa laporan keuangan , jasa pembuatan laporan keuangan , jasa akuntansi , jasa pembukuan , jasa pembuatan laporan pajak , jasa pembuatan laporan spt pajak , jasa pembuatan laporan spt tahunan , jasa pembuatan spt pajak , jasa pembuatan spt tahunan , jasa pembuatan spt masa bulanan , jasa pembuatan spt tahunan orang pribadi , jasa pembuatan spt tahunan badan usaha , jasa pembuatan spt tahunan perusahaan , konsultan pajak 2014 , jasa konsultan pajak 2014 , konsultan pajak 2015 , jasa konsultan pajak 2015 , jasa laporan spt tahunan orang pribadi , jasa laporan spt tahunan badan usaha , jasa laporan spt tahunan perusahaan , jasa pembuatan spt tahunan orang pribadi , jasa pembuatan spt tahunan badan usaha , jasa pembuatan spt tahunan perusahaan , jasa pembuatan laporan pajak spt tahunan orang pribadi , jasa pembuatan laporan pajak spt tahunan badan usaha , jasa pembuatan laporan pajak spt tahunan perusahaan ,

jasa akuntansi , jasa akutansi , jasa pembukuan , jasa akuntansi pembukuan , jasa pembukuan akuntansi , jasa pembukuan laporan keuangan , jasa akuntansi laporan keuangan , jasa laporan keuangan , jasa pembuatan laporan keuangan , jasa pembuatan perusahaan , jasa pendiriaan perusahaan , jasa pembuatan usaha , jasa pendirian usaha , jasa pembuatan pt , jasa pendirian pt , jasa pembuatan cv , jasa pendirian cv , jasa audit , jasa audit laporan keuangan , jasa internal audit , jasa pengurusan izin usaha , jasa pengurusan ijin usaha , jasa perizinan usaha , jasa perijinan usaha ,

jasa akuntansi jakarta , jasa akutansi jakarta , jasa pembukuan jakarta , jasa akuntansi pembukuan jakarta , jasa pembukuan akuntansi jakarta , jasa pembukuan laporan keuangan jakarta , jasa akuntansi laporan keuangan jakarta , jasa laporan keuangan jakarta , jasa pembuatan laporan keuangan jakarta , jasa pembuatan perusahaan jakarta , jasa pendiriaan perusahaan jakarta , jasa pembuatan usaha jakarta , jasa pendirian usaha jakarta , jasa pembuatan pt jakarta , jasa pendirian pt jakarta , jasa pembuatan cv jakarta , jasa pendirian cv jakarta , jasa audit jakarta , jasa audit laporan keuangan jakarta , jasa internal audit jakarta , jasa pengurusan izin usaha jakarta , jasa pengurusan ijin usaha jakarta , jasa perizinan usaha jakarta , jasa perijinan usaha jakarta ,

jasa manajemen bisnis , jasa bisnis manajemen , jasa konsultan bisnis , jasa konsultan manajemen , jasa konsultan bisnis manajemen , jasa konsultan manajemen bisnis , jasa manajemen bisnis jakarta , jasa bisnis manajemen jakarta , jasa konsultan bisnis jakarta , jasa konsultan manajemen jakarta , jasa konsultan bisnis manajemen jakarta , jasa konsultan manajemen bisnis jakarta

===

jasa akuntansi bogor , jasa akutansi bogor , jasa pembukuan bogor , jasa akuntansi pembukuan bogor , jasa pembukuan akuntansi bogor , jasa pembukuan laporan keuangan bogor , jasa akuntansi laporan keuangan bogor , jasa laporan keuangan bogor , jasa pembuatan laporan keuangan bogor , jasa pembuatan perusahaan bogor , jasa pendiriaan perusahaan bogor , jasa pembuatan usaha bogor , jasa pendirian usaha bogor , jasa pembuatan pt bogor , jasa pendirian pt bogor , jasa pembuatan cv bogor , jasa pendirian cv bogor , jasa audit bogor , jasa audit laporan keuangan bogor , jasa internal audit bogor , jasa pengurusan izin usaha bogor , jasa pengurusan ijin usaha bogor , jasa perizinan usaha bogor , jasa perijinan usaha bogor ,

jasa manajemen bisnis bogor , jasa bisnis manajemen bogor , jasa konsultan bisnis bogor , jasa konsultan manajemen bogor , jasa konsultan bisnis manajemen bogor , jasa konsultan manajemen bisnis bogor ,

jasa akuntansi depok , jasa akutansi depok , jasa pembukuan depok , jasa akuntansi pembukuan depok , jasa pembukuan akuntansi depok , jasa pembukuan laporan keuangan depok , jasa akuntansi laporan keuangan depok , jasa laporan keuangan depok , jasa pembuatan laporan keuangan depok , jasa pembuatan perusahaan depok , jasa pendiriaan perusahaan depok , jasa pembuatan usaha depok , jasa pendirian usaha depok , jasa pembuatan pt depok , jasa pendirian pt depok , jasa pembuatan cv depok , jasa pendirian cv depok , jasa audit depok , jasa audit laporan keuangan depok , jasa internal audit depok , jasa pengurusan izin usaha depok , jasa pengurusan ijin usaha depok , jasa perizinan usaha depok , jasa perijinan usaha depok ,

jasa manajemen bisnis depok , jasa bisnis manajemen depok , jasa konsultan bisnis depok , jasa konsultan manajemen depok , jasa konsultan bisnis manajemen depok , jasa konsultan manajemen bisnis depok ,

jasa akuntansi tangerang , jasa akutansi tangerang , jasa pembukuan tangerang , jasa akuntansi pembukuan tangerang , jasa pembukuan akuntansi tangerang , jasa pembukuan laporan keuangan tangerang , jasa akuntansi laporan keuangan tangerang , jasa laporan keuangan tangerang , jasa pembuatan laporan keuangan tangerang , jasa pembuatan perusahaan tangerang , jasa pendiriaan perusahaan tangerang , jasa pembuatan usaha tangerang , jasa pendirian usaha tangerang , jasa pembuatan pt tangerang , jasa pendirian pt tangerang , jasa pembuatan cv tangerang , jasa pendirian cv tangerang , jasa audit tangerang , jasa audit laporan keuangan tangerang , jasa internal audit tangerang , jasa pengurusan izin usaha tangerang , jasa pengurusan ijin usaha tangerang , jasa perizinan usaha tangerang , jasa perijinan usaha tangerang ,

jasa manajemen bisnis tangerang , jasa bisnis manajemen tangerang , jasa konsultan bisnis tangerang , jasa konsultan manajemen tangerang , jasa konsultan bisnis manajemen tangerang , jasa konsultan manajemen bisnis tangerang ,

jasa akuntansi bekasi , jasa akutansi bekasi , jasa pembukuan bekasi , jasa akuntansi pembukuan bekasi , jasa pembukuan akuntansi bekasi , jasa pembukuan laporan keuangan bekasi , jasa akuntansi laporan keuangan bekasi , jasa laporan keuangan bekasi , jasa pembuatan laporan keuangan bekasi , jasa pembuatan perusahaan bekasi , jasa pendiriaan perusahaan bekasi , jasa pembuatan usaha bekasi , jasa pendirian usaha bekasi , jasa pembuatan pt bekasi , jasa pendirian pt bekasi , jasa pembuatan cv bekasi , jasa pendirian cv bekasi , jasa audit bekasi , jasa audit laporan keuangan bekasi , jasa internal audit bekasi , jasa pengurusan izin usaha bekasi , jasa pengurusan ijin usaha bekasi , jasa perizinan usaha bekasi , jasa perijinan usaha bekasi ,

jasa manajemen bisnis bekasi , jasa bisnis manajemen bekasi , jasa konsultan bisnis bekasi , jasa konsultan manajemen bekasi , jasa konsultan bisnis manajemen bekasi , jasa konsultan manajemen bisnis bekasi

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *