Tarif Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) PPh Pasal 21

Pajak Penghasilan Pribadi PPh Pasal 21

Setiap warga negara Indonesia yang memiliki penghasilan dan sesuai dengan Undang-Undang No. 36 tahun 2008 maka diwajibkan untuk membayar pajak atas penghasilan bruto yang diperolehnya.

Sebelum menghitung Pajak Penghasilan PPh Pasal 21 sebaiknya Anda harus memahami terlebih dahulu elemen apa saja yang menjadi Objek Pajak Penghasilan, objek pajak PPh Final dan yang tidak termasuk objek pajak penghasilan.

Undang-Undang Pajak Penghasilan

Undang-Undang (UU) Pajak penghasilan yang berlaku di Tahun 2018 ini mengacu pada UU Nomor 36 Tahun 2008.

UU Pajak penghasilan pertama kali diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 dan beberapa kali mengalami amandemen dan perubahan sebagai berikut:

  • Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991
  • Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994
  • Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000
  • Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008

    Tarif Pajak Penghasilan Pph Pasal 21

    Sesuai dengan Pasal 17 ayat 1, Undang-Undang No. 36 tahun 2008, tarif pajak penghasilan pribadi perhitungannya dengan menggunakan tarif progresif sebagai berikut:pph-pasal-21-14-638

    Tarif PTKP 2018 terbaru yang berlaku saat ini masih mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 101/PMK.010/2016. Nilai tarif Penghasilan Tidak Kena Pajak ini bisa anda jadikan pedoman saat Lapor SPT Tahunan Pajak WP Pribadi yang akan berakhir pada Tanggal 31 Maret 2019.

    Kenaikan perubahan nilai PTKP terakhir sesuai dengan peraturan dari Pemerintah tersebut adalah pada Tanggal 27 Juni Tahun 2016. Selama periode Tahun Pajak 2017 sampai saat ini pemerintah belum lagi mengeluarkan kebijakan baru mengenai perubahan PTKP.

    Penghasilan-tidak-kena-Pajak

    Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) 2016/2017/2018

    Pada Tanggal 27 Juni 2016 Menteri Keuangan mengeluarkan peraturan perundang-undangan Nomor : 101-PMK.010-2016 mengenai : Penyesuaian Besaran Penghasilan Tidak Kena Pajak  yang semula Rp.36 juta berubah menjadi Rp.54 juta pertahun (setara dengan Rp. 4,5 juta per bulan). Undang-Undang ini telah ditandatangani oleh Menteri Keuangan Bapak Bambang P.S. Brodjonegoro.

    Menurut Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro, PTKP ini akan diberlakukan mulai Bulan Juni 2016, dan perhitungannya berlaku surut mulai dari Bulan Januari 2016.
    Kalau dianalisa kenaikan PTKP 2016 ini lebih kurang 50% dari PTKP 2015, dan kenaikan PTKP 2015 juga demikian lebih kurang 50% dari PTKP 2014 (data aktual PTKP 2014 : 24,3 juta, 2015 : 36 juta, 2016 : 54 juta).
    Kenaikan PTKP 2016 ini ditanggapi positip dari berbagai kalangan masyarakat terutama karyawan atau buruh yang saat ini masih memperoleh penghasilan lebih kurang senilai Upah Minimum Regional (UMR).
    Dengan adanya penyesuaian tarif PTKP 2016 ini maka pastinya akan menyebabkan pendapatan negara dari Wajib Pajak orang pribadi akan turun, namun diharapkan dengan adanya kenaikan tarif ini dapat mensejahterakan masyarakat kurang mampu dan meningkatkan kesadaran bagi Wajib Pajak untuk melapor SPT PPh sesuai dengan penghasilan yang diperolehnya.

    PTKP 2017/2018 : Update Catatan Penting

    Perlu Anda ketahui bahwa nilai PTKP untuk Tahun 2017/2018 sampai saat ini perhitungannya masih menggunakan peraturan dari Menteri Keuangan : PMK: 101/PMK.010/2016, atau besaran tarifnya masih menggunakan Tarif PTKP 2016.

    Tarif PTKP Tahun 2016/2017/2018 Sesuai PMK 101-PMK.010-2016 :capture-20160623-210142Nah ini dia ini batas PTKP terbaru tahun 2016, dimana PTKP tertingginya adalah senilai Rp72.000.000 per tahun dengan status K/3 (yang artinya wajip pajak tersebut telah kawin dengan tiga tanggungan)capture-20160623-210206Kalau PTKP diatas dikhususnya bagi para wajib pajak yang telah berstatus kawin tapi dengan perjanjian adanya penggabungan penghasilan istri dan suami. Batas tertinggi dari PTKP tahun 2016 untuk WP kawin yang penghasilan istri di gabung adalah Rp126.000.000 untuk K/I/3 dan terendah dengan status K/I/0 sebesar Rp112.500.000

    Catatan: 

    • Tunjangan PTKP untuk anak atau tanggungan maksimal 3 orang
    • TK : Tidak Kawin
    • K : Kawin
    • K/I : Kawin dan penghasilan pasangan digabung

     

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *