Konsultan Pajak Jakarta Jasa – Penghasilan – Penghasilan Tertentu

Konsultan Pajak Jakarta Jasa │ Jasa Pembukuan Akuntansi Laporan Keuangan │ Jasa Audit | Konsultan Manajemen Bisnis | Jasa Pembuatan Perusahaan & Izin Usaha

PELAYARAN DAN PENERBANGAN

 Laba usaha yang diperoleh perusahaan jasa pelayaran/penerbangan asing (Pasal 8 Tax Treaty) dikenakan pajak di negara sumber tanpa perlu adanya BUT. Laba usaha yang dimaksud dalam pasal 8 adalah laba usaha yang diperoleh perusahaan pelayaran /penerbangan asing adalah laba usaha yang diperoleh dalam jalur internasional. Penentuan hak pemajakan atas laba usaha pelayaran/penerbangan pada dasarnya ada tiga yaitu :
A. Hak pemajakan penuh dimilik Negara sumber
B. Hak Pemajakan dibagi antara negara domisili dan sumber
C. Hak pemajakan berada di negara tempat manajemen efektif.

Tax Treaty menjelaskan pengertian jalur internasional yaitu “The term ‘ International Traffic ‘ means any transport by a ship or aircraft operated by an enterprise that has its place of effective management in a contracting state, expect when the ship or aircraft is operated solely between places in the other contracting state”. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa apabila kapal/pesawat terbang yang beroperasi antar pelabuhan di negara sumber tidak termasuk dalam pengertian jalur internasional.

Apabila operasi kapal/pesawat terbang dilakukan dalam jalur nasioal maka perlakuan perpajakan tunduk pada UU Domestik (Pasal 15 UU PPh) dan Indonesia sebagai negara sumber mempunyai hak penuh untuk mengenakan pajak.

PENGHASILAN DARI PEKERJAAN DALAM HUBUNGAN KERJA

 Yang dimaksud dengan penghasilan dari Pekerjaan dalam Hubungan Kerja di sini adalah Semua penghasilan yang diterima atau diperoleh sehubungan dengan pekerjaan dalam hubungan kerja, misalnya gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi,uang pensiun, atau imbalan dalam  bentuk lainnya. Pengenaan pajak atas penghasilan yang berasal dari hubungan kerja diatur di Tax Treaty sebagai berikut :

a.   Karyawan Perusahaan Swast
1)      pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan dikenakan di negara dimana pekerjaan itu dilakukan.

2)      Pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan hanya akan dikenakan di negara domisili meskipun pekerjaanya dilakukan di negara sumber dengan syarat-syarat (kumulatif) :

a)  Si penerima penghasilan berada di negara lain itu selama masa atau masa-masa yang jumlahnya tidak melebihi … hari dalam jangka waktu …;

b)  Balas jasa tersebut dibayar oleh, atau atas nama pemberi kerja yang bukan merupakan penduduk negara lain itu; dan

c)  Balas jasa tersebut tidak menjadi beban dari suatu BUT atau tempat usaha tetap yang dimiliki oleh pemberi kerja di negara lain itu.

Contoh :

Mr John Doe seorang warga Negara Jepang yang ditugaskan ke PT PMA Indonesia oleh XYZ Inc. Jepang sebagai pemegang saham PT PMA Indonesia tersebut. Pada Tahun 2004, Mr. John Doe telah berada di Indonesia selama 190 hari. Sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan tersebut, Mr. John Doe menerima gaji dari PT PMA, Indonesia dan dari XYZ Inc. Jepang.

Dari kasus ini dapat ditentukan hal-hal sebagai berikut :

a)  Berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan (time test terpenuhi).

b)  Gaji yang dibayarkan merupakan beban PT PMA Indonesia dan XYZ Inc. Yang berdomisili diJepang.

c)  Karena point a dan b di atas, maka hak pemajakan atas penghasilan yang diterima dari PT PMA maupun dari XYZ Inc. berada di pihak Indonesia.

d)  Tata cara pengenaan pajaknya adalah melalui pemotongan/pemungutan PPh Pasal 21 oleh PT PMA Indonesia atas penghasilan yang berasal dari PT PMA tersebut dan PPh Pasal 25/29 untuk gaji yang diterima dari XYZ Inc. Jepang. Gunggungan dari seluruh penghasilan (worldwide income) yang diterima atau diperoleh Mr John Doe wajib dilaporkan melalui penyampaian SPT Tahunan PPh formulir 1770.

b.  Penghasilan Direktur
Hak pemajakan atas imbalan yang diterima oleh seseorang, penduduk salah satu negara dalam kedudukannya sebagai anggota dewan direksi dari suatu perusahaan dan merupakan penduduk negara lainnya, adalah sebagai berikut :

1)  penghasilan yang diterima oleh anggota dewan direksi dikenakan pajak di negara dimana perusahaan berdomisili. Jadi dalam hal ini  negara yang diberi hak pemajakan adalah negara dimana  perusahaan berkedudukan  bukan negara dimana pekerjaan itu dilakukan.

2)  Gaji, upah dan imbalan-imbalan lain yang sejenis yang diperoleh seorang yang menduduki posisi sebagai direktur yang terlibat dalam kegiatan manajemen sehari-hari, hak pemajakan dilakukan di negara dimana pekerjaan itu dilakukan. Perlakuan pajak atas gaji yang diterima tersebut mengikuti prinsip umum, yaitu dikenai pajak dengan tarif umum (tarif Pasal 17 UU PPh)

c.  Penghasilan Artis dan Olahragawan
Imbalan yang diterima oleh artis dan olahragawan yang melakukan kegiatan di negara sumber yaitu pengenaan pajaknya dilakukan di negara sumber tanpa melihat jangka waktunya.

Secara singkat ketentuan tax treaty mengenai penghasilan artis dan atlit adalah sebagai berikut:

1)  Penghasilan yang diperoleh artis  dan olahragawan yang berdomisili di salah satu negara dapat dikenai pajak di negara lainnya  dimana kegiatan tersebut bertangsung tanpa melihat kegiatan tersebut dilakukan dalam rangka sebagai independent personal services maupun dependent personal services. Pasal 17 tidak memuat pengertian artis dan atlet tetapi hanya memuat contoh-contoh artis yang dimaksud seperti artis teater, artis film, radio atau artis televisi. Jadi pasal 17 hanya mencakup orang pribadi yang melalukan pertunjukan  di depan umum baik secara langsung maupun tidak langsung ( tidak termasuk kegiatan yang sifatnya artistik,misal pelukis , pemahat, penulis, dan lain-lain).

2)  Jika penghasilan sehubungan dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh artis atau atlet diterima bukan oleh artis atau atlet tetapi oleh orang atau badan lain, maka penghasilan tersebut dapat dikenakan pajak dinegara dimana kegiatan itu dilakukan. Ketentuan ini sebenarnya untuk mencegah adanya pengelakan pajak karena apabila ketentuan ini tidak ada maka atas imbalan tersebut dapat dikenakan pajak apabila dilakukan melalui suatu Bentuk Usaha Tetap.

d.  Penghasilan Pensiun
Dalam hal pensiun, UN Model memberikan dua alternatif yaitu sebagai berikut:

Alternatif pertama, hak pemajakan diserahkan sepenuhnya kepada negara domisili, kecuali jika pensiun tersebut dibayarkan dalam rangka program pensiun publik yang yang merupakan bagian dari sistem jaminan sosial (social securiy Sistem) dari suatu negara maka negara sumberlah yang diberi hak pemajakannya.

Alternatif kedua, hak pemajakan akan dibagi antara negara sumber dan negara domisili, kecuali jika pensiun tersebut dibayarkan dalam rangka program jaminan sosial umum yang merupakan bagian dari program jaminan sosial negara dari suatu negara maka hak pemajakannya diberikan sepenuhnya ke negara sumber.

e.  Penghasilan Pegawai Negeri

1)    Atas gaji, upah, atau imbalan (tidak termasuk pensiun) yang diterima oleh pegawai negeri pemajakannya diserahkan sepenuhnya pada negara yang diserahi jasa-jasanya  tanpa melihat di mana ia ditugaskan.

2)    Ketentuan tersebut pada poin 1 tidak berlaku bagi seseorang yang bekerja sebagai pegawai negeri dari negara lainnya maka hak pemajakannya berada di negara iainnya dengan syarat orang tersebut:

  1. merupakan warga negara dari negara lainnya itu;
  2.  tidak menjadi penduduk negara lainnya itu semata-mata hanya untuk memberikan jasa-jasa tersebut.

3)    Hak pemajakan atas pensiun yang diterima oleh pegawai negeri diberikan kepada Negara yang di serahi jasa oleh pegawai tersebut. Meskipun setelah mejadi pegawai kemudian menetap di negara lain, maka hak pengenaan pajaknya tetap berada di negara dimana ia pernah menjadi pegawa

4)     Ketentuan pada poin 3 tidak berlaku bila penerima pensiun adalah orang asing yang menjadi pegawai negara lainnya maka hak pemajakannya berada pada negara dimana ia menjadi warga negara bukan di negara ia pernah bekerja dengan syarat orang asing itu: penduduk dan warga negara dari negara lainnya.

5)     Atas imbalan dan pensiun dalam rangka pemberian jasa yang berhubungan dengan kegiatan usaha BUMN maka ketentuan yang berlaku adalah kepada aturan yang mengatur pegawai swasta.

f.     Pelajar dan Pemagang

Pada prinsipnya pasal ini mengatur bahwa pembayaran yang diterima oleh pelajar atau pemagang untuk keperluan biaya hidup, pendidikan, atau pelatihan tidak akan dikenakan pajak dinegara dimana pendidikan atau pelatihan itu dilakukan sepanjang pembayaran tersebut berasal dari luar negara tersebut Dalam hal ini Tax Treaty tidak menjelaskan pengertian pelajar dan pemagang tetapi dari rumusan pasal tesebut disimpulkan bahwa istilah pelajar meliputi semua orang pribadi yang menjalankan pendidikan dan pelatihan termasuk anak sekolah dan mahasiswa.

Mengenai pelajar, P3B Indonesia dan AS sedikit berbeda, dimana pembayaran yang dibebaskan di negara di mana pendidikan dilakukan adalah:

1)  semua pembayaran yang berasal dari luar untuk biaya hidup, pendidikan, tugas belajar, riset dan pelatihan;

2)  besarnya bea siswa, tunjangan atau hadiah; dan

3)  imbalan yang jumlahnya sama dengan US $ 2,500 setiap tahun yang diperoleh dari pemberian jasa sepanjang jasa tersebut berkaitan dengan riset atau pelatihan yang sedang dijalani.

jadi dalam hal ini sumber pembayaran dapat berasal dari negara dan luar negara tempat pendidikan dilakukan.

Sedangkan perlakuan pemagang pun berbeda antara UN Model dengan Tax Treaty Indonesia-AS yaitu diatur bahwa imbalan yang diterima pemagang selama menjalani pelatihan akan dibebaskan dari pajak di negara dimana pelatihan dilakukan dengan syarat-syarat sebagai berikut:

1)     pemagang adalah warga negara salah satu negara sebelum menjalani pelatihan di negara lain;

2)      diterima tidak melebihi US$ 7,500;

3)     masa pembebasan hanya berlaku dalam waktu 12 bulan befturut-turut.

g.  Profesor, Guru dan Peneliti

Seseorang yang merupakan penduduk salah satu negara, yang atas undangan unversitas, akademi, sekolah, atau lembaga-lembaga pendidikan semata-mata untuk keperluan mengajar atau melakukan penelitian atau dalam rangka kedua-duanya dibebaskan, dalam jangka waktu tertentu, dari pengenaan pajak atas imbalan yang diterima dari kegiatan tersebut kecuali bagi penghasilan peneliti yang berasal dari riset yang dilakukan untuk keuntungan orang atau orang-orang tertentu.

PENGHASILAN LAIN

Penghasilan lain adalah jenis penghasilan yang tidak diatur dalam ketentuan-ketentuan Tax Treaty secara tegas sebagaimana ditunjukan dalam pasal 6 sampai dengan pasal 20 UN Model dan jenis penghasilan yang sumbernya tidak disebutkan secara tegas. Dapat diartikan bahwa ketentuan Tax Treaty tentang penghasilan lain ini adalah semacam pengaturan yang di dalam undang-undang kita biasanya dirumuskan dengan frase ” … dan penghasilan lainnya dengan nama dan dalam bentuk apapun.”

Perhatian pertama untuk menentukan tata cara pemajakan penghasilan lain adalah dengan menentukan jenis penghasilan tersebut apakah dapat dikategorikan ke jenis penghasilan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebelumnya (Pasal 6 s.d. Pasal 20 UN Model) ataukah tidak. Apabila memang penghasilan tersebut disepakati bukan merupakan kategori penghasilan sebagaimana diatur dalam pasal pasal sebelumnya (Pasal 6 s.d. Pasal 20 UN Model) maka baru kita lihat pengaturan pengenaan pajak atas penghasilan lain yang pada prinsipnya dirumuskan sebagai berikut:

  • Jenis-ienis penghasilan penduduk suatu Negara darimana pun asalnya yang tidak tunduk kepada pasal-pasal terdahulu dalam persetujuan ini, hanya akan dikenakan pajak di Negara tersebut (Negara domisili);
  • Apabila yang penghasilan lain tersebut berhubungan dengan hak atau harta yang mempunyai hubungan efektif dengan BUT atau pekerjaan bebas melalui Fixed Base maka hak pemajakan penghasilan lain tersebut tunduk pada ketentuan laba usaha.

Copyright © Mitra Konsultindo-Konsultan Pajak ®

konsultan pajak , jasa konsultan pajak , konsultan pajak jakarta , konsultan pajak indonesia , konsultan pajak jabodetabek , konsultan pajak jakarta barat , konsultan pajak jakarta timur , konsultan pajak jakarta selatan , konsultan pajak jakarta utara , konsultan pajak jakarta pusat , konsultan pajak bogor , konsultan pajak depok , konsultan pajak tangerang , konsultan pajak bekasi , kantor konsultan pajak , konsultan pajak murah , jasa konsultasi pajak , tarif konsultan pajak , jasa laporan keuangan , pembuatan laporan keuangan , jasa manajemen bisnis , konsultan bisnis , jasa konsultan pajak jakarta , jasa konsultasi pajak , jasa laporan pajak , jasa laporan spt pajak , jasa laporan spt tahunan , jasa laporan spt masa bulanan , jasa laporan spt pajak orang pribadi , jasa laporan spt pajak badan usaha , jasa laporan spt pajak perusahaan , jasa laporan keuangan , jasa pembuatan laporan keuangan , jasa akuntansi , jasa pembukuan , jasa pembuatan laporan pajak , jasa pembuatan laporan spt pajak , jasa pembuatan laporan spt tahunan , jasa pembuatan spt pajak , jasa pembuatan spt tahunan , jasa pembuatan spt masa bulanan , jasa pembuatan spt tahunan orang pribadi , jasa pembuatan spt tahunan badan usaha , jasa pembuatan spt tahunan perusahaan , konsultan pajak 2014 , jasa konsultan pajak 2014 , konsultan pajak 2015 , jasa konsultan pajak 2015 , jasa laporan spt tahunan orang pribadi , jasa laporan spt tahunan badan usaha , jasa laporan spt tahunan perusahaan , jasa pembuatan spt tahunan orang pribadi , jasa pembuatan spt tahunan badan usaha , jasa pembuatan spt tahunan perusahaan , jasa pembuatan laporan pajak spt tahunan orang pribadi , jasa pembuatan laporan pajak spt tahunan badan usaha , jasa pembuatan laporan pajak spt tahunan perusahaan ,

jasa akuntansi , jasa akutansi , jasa pembukuan , jasa akuntansi pembukuan , jasa pembukuan akuntansi , jasa pembukuan laporan keuangan , jasa akuntansi laporan keuangan , jasa laporan keuangan , jasa pembuatan laporan keuangan , jasa pembuatan perusahaan , jasa pendiriaan perusahaan , jasa pembuatan usaha , jasa pendirian usaha , jasa pembuatan pt , jasa pendirian pt , jasa pembuatan cv , jasa pendirian cv , jasa audit , jasa audit laporan keuangan , jasa internal audit , jasa pengurusan izin usaha , jasa pengurusan ijin usaha , jasa perizinan usaha , jasa perijinan usaha ,

jasa akuntansi jakarta , jasa akutansi jakarta , jasa pembukuan jakarta , jasa akuntansi pembukuan jakarta , jasa pembukuan akuntansi jakarta , jasa pembukuan laporan keuangan jakarta , jasa akuntansi laporan keuangan jakarta , jasa laporan keuangan jakarta , jasa pembuatan laporan keuangan jakarta , jasa pembuatan perusahaan jakarta , jasa pendiriaan perusahaan jakarta , jasa pembuatan usaha jakarta , jasa pendirian usaha jakarta , jasa pembuatan pt jakarta , jasa pendirian pt jakarta , jasa pembuatan cv jakarta , jasa pendirian cv jakarta , jasa audit jakarta , jasa audit laporan keuangan jakarta , jasa internal audit jakarta , jasa pengurusan izin usaha jakarta , jasa pengurusan ijin usaha jakarta , jasa perizinan usaha jakarta , jasa perijinan usaha jakarta ,

jasa manajemen bisnis , jasa bisnis manajemen , jasa konsultan bisnis , jasa konsultan manajemen , jasa konsultan bisnis manajemen , jasa konsultan manajemen bisnis , jasa manajemen bisnis jakarta , jasa bisnis manajemen jakarta , jasa konsultan bisnis jakarta , jasa konsultan manajemen jakarta , jasa konsultan bisnis manajemen jakarta , jasa konsultan manajemen bisnis jakarta

===

jasa akuntansi bogor , jasa akutansi bogor , jasa pembukuan bogor , jasa akuntansi pembukuan bogor , jasa pembukuan akuntansi bogor , jasa pembukuan laporan keuangan bogor , jasa akuntansi laporan keuangan bogor , jasa laporan keuangan bogor , jasa pembuatan laporan keuangan bogor , jasa pembuatan perusahaan bogor , jasa pendiriaan perusahaan bogor , jasa pembuatan usaha bogor , jasa pendirian usaha bogor , jasa pembuatan pt bogor , jasa pendirian pt bogor , jasa pembuatan cv bogor , jasa pendirian cv bogor , jasa audit bogor , jasa audit laporan keuangan bogor , jasa internal audit bogor , jasa pengurusan izin usaha bogor , jasa pengurusan ijin usaha bogor , jasa perizinan usaha bogor , jasa perijinan usaha bogor ,

jasa manajemen bisnis bogor , jasa bisnis manajemen bogor , jasa konsultan bisnis bogor , jasa konsultan manajemen bogor , jasa konsultan bisnis manajemen bogor , jasa konsultan manajemen bisnis bogor ,

jasa akuntansi depok , jasa akutansi depok , jasa pembukuan depok , jasa akuntansi pembukuan depok , jasa pembukuan akuntansi depok , jasa pembukuan laporan keuangan depok , jasa akuntansi laporan keuangan depok , jasa laporan keuangan depok , jasa pembuatan laporan keuangan depok , jasa pembuatan perusahaan depok , jasa pendiriaan perusahaan depok , jasa pembuatan usaha depok , jasa pendirian usaha depok , jasa pembuatan pt depok , jasa pendirian pt depok , jasa pembuatan cv depok , jasa pendirian cv depok , jasa audit depok , jasa audit laporan keuangan depok , jasa internal audit depok , jasa pengurusan izin usaha depok , jasa pengurusan ijin usaha depok , jasa perizinan usaha depok , jasa perijinan usaha depok ,

jasa manajemen bisnis depok , jasa bisnis manajemen depok , jasa konsultan bisnis depok , jasa konsultan manajemen depok , jasa konsultan bisnis manajemen depok , jasa konsultan manajemen bisnis depok ,

jasa akuntansi tangerang , jasa akutansi tangerang , jasa pembukuan tangerang , jasa akuntansi pembukuan tangerang , jasa pembukuan akuntansi tangerang , jasa pembukuan laporan keuangan tangerang , jasa akuntansi laporan keuangan tangerang , jasa laporan keuangan tangerang , jasa pembuatan laporan keuangan tangerang , jasa pembuatan perusahaan tangerang , jasa pendiriaan perusahaan tangerang , jasa pembuatan usaha tangerang , jasa pendirian usaha tangerang , jasa pembuatan pt tangerang , jasa pendirian pt tangerang , jasa pembuatan cv tangerang , jasa pendirian cv tangerang , jasa audit tangerang , jasa audit laporan keuangan tangerang , jasa internal audit tangerang , jasa pengurusan izin usaha tangerang , jasa pengurusan ijin usaha tangerang , jasa perizinan usaha tangerang , jasa perijinan usaha tangerang ,

jasa manajemen bisnis tangerang , jasa bisnis manajemen tangerang , jasa konsultan bisnis tangerang , jasa konsultan manajemen tangerang , jasa konsultan bisnis manajemen tangerang , jasa konsultan manajemen bisnis tangerang ,

jasa akuntansi bekasi , jasa akutansi bekasi , jasa pembukuan bekasi , jasa akuntansi pembukuan bekasi , jasa pembukuan akuntansi bekasi , jasa pembukuan laporan keuangan bekasi , jasa akuntansi laporan keuangan bekasi , jasa laporan keuangan bekasi , jasa pembuatan laporan keuangan bekasi , jasa pembuatan perusahaan bekasi , jasa pendiriaan perusahaan bekasi , jasa pembuatan usaha bekasi , jasa pendirian usaha bekasi , jasa pembuatan pt bekasi , jasa pendirian pt bekasi , jasa pembuatan cv bekasi , jasa pendirian cv bekasi , jasa audit bekasi , jasa audit laporan keuangan bekasi , jasa internal audit bekasi , jasa pengurusan izin usaha bekasi , jasa pengurusan ijin usaha bekasi , jasa perizinan usaha bekasi , jasa perijinan usaha bekasi ,

jasa manajemen bisnis bekasi , jasa bisnis manajemen bekasi , jasa konsultan bisnis bekasi , jasa konsultan manajemen bekasi , jasa konsultan bisnis manajemen bekasi , jasa konsultan manajemen bisnis bekasi

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *