Konsultan Pajak – Perencanaan Pajak Untuk Pajak Penghasilan

PENDAHULUAN

Pajak Penghasilan (PPh) merupakan Pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima/diperoleh Wajib Pajak dalam jangka waktu selama satu tahun Pajak. Dalam prakteknya, Dasar Pengenaan Pajak (tax base) yang akan.dikenakan tarif PPh adalah Penghasilan Kena Pajak yang merupakan saldo positif dari hasil pengurangan penghasilan Bruto (total revenue) dengan pengurang yang diperkenankan (deductible expenses) berdasarkan UU PPh. Berdasarkan ketentuan Pasal 28 UU KUP, untuk memperoleh penghasilan Kena pajak tersebut Wajib Pajak wajib menyelenggarakan pembukuan dengan cara atau sistem yang lazim dipakai di Indonesia misalnya berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK), kecuali peraturan perundang-undangan perpajakan menentukan lain. Pernyataan ini memberikan kesimpulan bahwa secara umum pembukuan tetap mengikuti SAK, namun ketika peraturan perundang-undangan perpajakan menentukan lain maka atas laba/rugi menurut SAK tersebut (selanjutnya disebut Akuntansi Komersial) akan di rekonsiliasi melalui proses rekonsiliasi fiskal. Oleh karena itu Wajib Pajak perlu memahami dengan benar perbedaan-perbedaan antara perlakuan akuntansi komersial dan fiskal.

Secara fiskal, penghasilan/pendapatan dapat dibagi menjadi penghasilan yang merupakan objek pajak dan penghasilan yang bukan merupakan objek pajak. Penghasilan yang merupakan objek pajak terdiri dari penghasilan yang dikenakan tarif umum dan dikenakan tarif yang bersifat final. Sedangkan terkait dengan biaya, ketentuan pajak membedakan biaya menjadi biaya yang boleh dikurangkan (deductible expenses) dan biaya yang tidak boleh dibebankan terhadap penghasilan bruto (non deductible expenses). Disamping itu terdapat beberapa perbedaan metode pembukuan pencatatan antara akuntansi komersial dengan fiskal, misalnya saja terkait dengan kebijakan penyusutan, amortisasi, penilaian persediaan, pencadangan, leasing, dan sebagainya. Hal-hal tersebut perlu diketahui oleh Wajib Pajak agar dapat melakukan perencanaan Pajak dengan baik.

Meskipun perhitungan PPh sesungguhnya mencakup periode satu tahun pajak, namun demikian, berdasarkan ketentuan UU PPh dalam tahun berjalan terdapat kewajiban untuk mengangsur Pajak Penghasilan. Dengan demikian, terdapat 2 (dua) perencanaan pajak yang perlu diperhatikan untuk Pajak Penghasilan yaitu perencanaan pajak yang ditujukan kepada Pajak Penghasilan yang terutang (untuk cakupan satu tahun pajak) dan perencanaan pajak yang ditujukan untuk efisiensi angsuran Pajak Penghasilan.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka secara sederhana perencanaan pajak untuk Pajak Penghasilan yang terutang berfokus kepada bagaimana memaksimalkan pengurangan penghasilan dan meminimalkan penghasilan yang dikenakan pajak untuk memperoleh penghasilan Kena Pajak (taxable income) yang minimal.

PERENCANAAN PAJAK UNTUK PPh ORANG PRIBADI DAN BADAN

Dengan melakukan perencanaan pajak, Wajib Pajak dapat menentukan perlakuan pajak yang paling sesuai yang akan menghasilkan penghematan pajak secara maksimal. Pemahaman Wajib Pajak terhadap peraturan perpajakan, termasuk terhadap hal-hal yang melatarbelakangi timbulnya peraturan perpajakan, akan lebih menunjang keberhasilan perencanaan pajak. Perubahan peraturan perpajakan memang harus selalu diikuti oleh Wajib Pajak. Namun, terdapat prinsip-prinsip dasar yang tidak berubah karena merupakan jiwa dari peraturan pajak tersebut. Terdapat beberapa cara untuk melakukan penghematan Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Badan, diantaranya adalah:

1.   Memaksimalkan Pengecualian-Pengecualian atas Objek Pajak (Maximizing Exclusions)

Prinsip taxable dan deductible merupakan prinsip yang lazim dipakai dalam perencanaan pajak, yang pada umumnya Wajib Pajak akan mengubah biaya yang tidak boleh dikurangkan menjadi biaya yang boleh dikurangkan atau sebaliknya mengubah penghasilan yang merupakin objek pajak menjadi penghasilan yang bukan merupakan objek pajak, dengan konsekuensinya terjadinya perubahan pajak terutang akibat perubahan tersebut. Dalam hal ini tentunya harus dipertimbangkan mana yang lebih menguntungkan Wajib Pajak, apakah perubahan jumlah pajak terutang akan.menjadi lebih besar atau lebih kecil atau sama dengan jumlah pajak terutang akibat koreksi fiskal, apabila tidak dilakukan perubahan tersebut.

Contoh :
PT Bangun Jaya pada awal tahun 2003 memiliki kepemilikan saham di PT Aneka Rupa sebagai bentuk investasinya sebesar 24%. Pada tanggal 15 Januari 2004 PT Aneka Rupa mengumumkan akan membagikan dividen untuk laba tahun 2003.

Berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf g UU PPh, penghasilan dividen merupakan penghasilan yang akan dikenakan pajak namun demikian penghasilan dividen tersebut dapat menjadi penghasilan yang tidak dikenakan pajak apabila memenuhi kriteria yang diatur dalam pasal 4 ayat (3) huruf f UU PPh. Dengan demikian, apabila PT Bangun Jaya sebelum pengumumun pembagian dividen tersebut menambah prosentase kepemilikan pada PT Aneka Rupa menjadi 25%, maka atas penghasilan dividen tersebut tidak akan dikenakan pajak.

2.   Memaksimalkan Pengurang Yang Diperkenankan (Maximizing Deductible Expenses)

Contoh :
PT Adil Sejahtera selama ini memberikan kompensasi kepada karyawannya berupa gaji dan pemberian dalam bentuk natura (fringe benefit atau benefit in kind). Meskipun secara akuntansi komersial atas pembayaran tersebut (baik atas gaji maupun natura) merupakan unsur beban (expenses) yang dapat dikurangkan terhadap penghasilan bruto, namun berdasarkan UU Pajak Penghasilan atas pemberian dalam bentuk natura tidak dapat dibebankan sebagai biaya ketika menghitung Penghasilan Kena Pajak. Dengan demikian, dalam rangka untuk memaksimalkan pengurangan-pengurangan maka Wajib Pajak dapat mengalihkan pemberian dalam bentuk natura (benefit in kind) ke dalam bentuk tunjangan-tunjangan (berupa uang tunai atau benefit in cash) yang dapat dikurangkan sebagai biaya.

3.   Memindahkan (Menggeser/Menunda) Penghasilan

Dalam rangka mengurangi beban pajak terutang agar penghasilan tidak termasuk dalam kelompok penghasilan yang tarifnya tinggi, mengingat kelas penghasilan (income bracket) yang terdapat pada Ketentuan Pasal 17 UU PPh terdiri dari tiga kelas untuk Wajib Pajak Badan dan lima kelas untuk Wajib Pajak Orang Pribadi, maka usaha untuk menstabilkan penghasilan agar tidak termasuk dalam kelas penghasilan yang tarifnya tinggi tersebut dapat dilakukan dengan cara menunda/menggeser penghasilan ke tahun pajak berikutnya, apalagi apabila terdapat kecenderungan terjadinya kenaikan omset menjelang berakhirnya tahun buku.

Contoh :
PT Bersahaja mengakhiri pembukuan pada tanggal 31 Desember. Pada bulan-bulan terakhir pada tahun buku tersebut terdapat kenaikan penjualan. Pajak atas penghasilan dari kenaikan penjualan tersebut sudah harus dibayar paling lambat tanggal 25 Maret di tahun berikutnya. Dengan demikian, jumlah angsuran PPh Pasal 25 tahun berikutnya juga akan bertambah besar. Wajib Pajak dapat melakukan pendekatan kepada pihak pembeli, sehingga memungkinkan untuk menjual barangnya pada awal bulan di tahun berikutnya. Dengan demikian pembayaran pajaknya dapat ditunda satu tahun.

4.   Menyegerakan Pembebanan Biaya

Berbeda dengan perlakuan terhadap penghasilan, perlakuan terhadap biaya adalah sebaliknya. Apabila dimungkinkan percepatlah pembebanan biaya dalam rangka untuk tujuan time value of money. Sebagai contoh misalnya, Wajib Pajak sebaiknya melakukan review pada akhir tahun pajak untuk melihat apakah ada biaya-biaya yang dapat segera dibebankan pada tahun ini. Misalnya pembayaran atas jasa-jasa profesional (biaya konsultan hukum, konsultan pajak, auditor, dan sebagainya). Seperti halnya dengan penundaan penghasilan, penyegeraan pembebanan biaya juga akan dapat menunda pembayaran pajak setahun.

5.   Memaksimalkan Pajak yang Dapat Dikreditkan

Pajak penghasilan yang dapat dikreditkan terdiri dari Pajak Penghasilan yang dibayar sendiri maupun yang dibayar melalui mekanisme pemotongan dan pemungutan oleh pihak ketiga. Pembayaran PPh yang jarang diketahui oleh Wajib Pajak namun ternyata dapat dikreditkan antara lain adalah PPh atas pengalihan tanah/bangunan (bagi Wajib Pajak Badan), PPh Pasal 22 atas impor, PPh Pasal 22 atas pembelian solar dari Pertamina, PPh fiskal luar negeri karyawan (setoran atas nama karyawan q,q. nama perusahaan berikut NPWP perusahaan), PPh Pasal 23 dari bunga non bank, royalti, PPh Pasal 24 yang dipotong di luar negeri.

6.   Pengurangan Angsuran PPh Pasal 25

Apabila dalam tahun berjalan (misalnya bulan Juli), Wajib Pajak melakukan proyeksi yang menunjukkan bahwa akan terjadi penurunan laba, maka Wajib Pajak dapat melanjutkan permohonan pengurangan angsuran PPh Pasal 25 dengan disertai proyeksi laba sampai dengan akhir tahun dan alasan terjadinya penurunan laba.

Hal-hal yang dapat menyebabkan kenaikan angsuran PPh Pasal 25 adalah:

  • penerbitan SKPKB atas PPh Badan untuk tahun sebelumnya yang terbit pada tahun ini;
  • karena adanya kenaikan laba pada tahun yang lalu;
  • bagi BUMN/BUMD karena adanya kenaikan pada RKAP tahun berjalan.

 

Copyright © Mitra Konsultindo – Konsultan Pajak ®

 

konsultan pajak, jasa konsultan pajak, konsultan pajak jakarta, konsultan pajak indonesia, konsultan pajak jabodetabek, konsultan pajak jakarta barat, konsultan pajak jakarta timur, konsultan pajak jakarta selatan, konsultan pajak jakarta  utara, konsultan pajak jakarta pusat, konsultan pajak murah, jasa konsultasi pajak, tarif konsultan pajak, jasa laporan keuangan, pembuatan laporan keuangan, jasa manajemen bisnis, konsultan bisnis, jasa konsultan pajak jakarta, jasa konsultasi pajak, jasa laporan pajak, jasa laporan spt pajak, jasa laporan spt tahunan, jasa laporan spt masa bulanan, jasa laporan spt pajak orang pribadi, jasa laporan spt pajak badan usaha, jasa laporan spt pajak perusahaan, jasa laporan keuangan, jasa pembuatan laporan keuangan, jasa akuntansi, jasa pembukuan, jasa pembuatan laporan pajak, jasa pembuatan laporan spt pajak, jasa pembuatan laporan spt tahunan, jasa pembuatan spt pajak, jasa pembuatan spt tahunan, jasa pembuatan spt masa bulanan, jasa pembuatan spt tahunan orang pribadi, jasa pembuatan spt tahunan badan usaha, jasa pembuatan spt tahunan perusahaan, konsultan pajak 2014, jasa konsultan pajak 2014, konsultan pajak 2015, jasa konsultan pajak 2015, jasa laporan spt tahunan orang pribadi, jasa laporan spt tahunan badan usaha, jasa laporan spt tahunan perusahaan, jasa pembuatan spt tahunan orang pribadi, jasa pembuatan spt tahunan badan usaha, jasa pembuatan spt tahunan perusahaan, jasa pembuatan laporan pajak spt tahunan orang pribadi, jasa pembuatan laporan pajak spt tahunan badan usaha, jasa pembuatan laporan pajak spt tahunan perusahaan,

jasa akuntansi, jasa akutansi, jasa pembukuan, jasa akuntansi pembukuan, jasa pembukuan akuntansi, jasa pembukuan laporan keuangan, jasa akuntansi laporan keuangan, jasa laporan keuangan, jasa pembuatan laporan keuangan, jasa pembuatan perusahaan, jasa pendiriaan perusahaan, jasa pembuatan usaha, jasa pendirian usaha, jasa pembuatan pt, jasa pendirian pt, jasa pembuatan cv, jasa pendirian cv, jasa audit, jasa audit laporan keuangan, jasa internal audit, jasa pengurusan izin usaha, jasa pengurusan ijin usaha, jasa perizinan usaha, jasa perijinan usaha,

jasa akuntansi jakarta, jasa akutansi jakarta, jasa pembukuan jakarta, jasa akuntansi pembukuan jakarta, jasa pembukuan akuntansi jakarta, jasa pembukuan laporan keuangan jakarta, jasa akuntansi laporan keuangan jakarta, jasa laporan keuangan jakarta, jasa pembuatan laporan keuangan jakarta, jasa pembuatan perusahaan jakarta, jasa pendiriaan perusahaan jakarta, jasa pembuatan usaha jakarta, jasa pendirian usaha jakarta, jasa pembuatan pt jakarta, jasa pendirian pt jakarta, jasa pembuatan cv jakarta, jasa pendirian cv jakarta, jasa audit jakarta, jasa audit laporan keuangan jakarta, jasa internal audit jakarta, jasa pengurusan izin usaha jakarta, jasa pengurusan ijin usaha jakarta, jasa perizinan usaha jakarta, jasa perijinan usaha Jakarta,

jasa manajemen bisnis, jasa bisnis manajemen, jasa konsultan bisnis, jasa konsultan manajemen, jasa konsultan bisnis manajemen, jasa konsultan manajemen bisnis, jasa manajemen bisnis jakarta, jasa bisnis manajemen jakarta, jasa konsultan bisnis jakarta, jasa konsultan manajemen jakarta, jasa konsultan bisnis manajemen jakarta, jasa konsultan manajemen bisnis jakarta

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *