Konsultan Pajak Jakarta Jasa – Pengurangan Angsuran PPh Pasal 25

Konsultan Pajak Jakarta Jasa │ Jasa Pembukuan Akuntansi Laporan Keuangan │ Jasa Audit | Konsultan Manajemen Bisnis | Jasa Pembuatan Perusahaan & Izin Usaha

Apabila dalam tahun berjalan (misalnya bulan Juli), Wajib Pajak melakukan proyeksi yang menunjukkan bahwa akan terjadi penurunan laba, maka Wajib Pajak dapat melanjutkan permohonan pengurangan angsuran PPh Pasal 25 dengan disertai proyeksi laba sampai dengan akhir tahun dan alasan terjadinya penurunan laba.

Hal-hal yang dapat menyebabkan kenaikan angsuran PPh Pasal 25 adalah:

  • penerbitan SKPKB atas PPh Badan untuk tahun sebelumnya yang terbit pada tahun ini;
  • karena adanya kenaikan laba pada tahun yang lalu;
  • bagi BUMN/BUMD karena adanya kenaikan pada RKAP tahun berjalan.

Menggunakan Nama Perkiraan (Pos) Yang Sesuai

Pemakaian nama perkiraan (pos) yang kurang sesuai dapat menimbulkan tambahan pembayaran pajak yang tidak perlu. Seringkali staf bagian pembukuan menggunakan istilah yang kurang sesuai untuk biaya-biaya tertentu sehingga pada waktu fiskus melakukan pemeriksaan pajak, biaya-biaya tersebut tidak dapat dikurangkan, karena fiskus akan menganggap biaya – biaya tersebut sebagai biaya yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara (3M) penghasilan. Misalnya : pengeluaran-pengeluaran yang. dapat dikategorikan sebagai biaya promosi, biaya keamanan, biaya pemasaran, dibukukan dengan nama sumbangan, maka dengan sendirinya akan dikoreksi oleh fiskus. Biaya perjalanan dinas dibukukan sebagai biaya perjalanan direksi yang menimbulkan kesan sebagai biaya liburan direksi, yang tentunya juga akan dikoreksi oleh fiskus.

Biaya-Biaya yang Berkaitan Dengan Pemberian Kesejahteraan Kepada Karyawan

Perencanaan pajak terhadap biaya-biaya yang berkaitan dengan kesejahteraan karyawan dalam rangka menghasilkan penghematan Pajak Penghasilan, disesuaikan dengan kondisi perusahaan, yaitu:

a. Untuk biaya-biaya berupa natura/kenikmatan/fasilitas yang merupakan keharusan dan biaya berupa makanan dan minuman yang dimanfaatkan untuk seluruh maupun hanya oleh sebagian karyawan diberikan dalam bentuk natura karena dapat dibiayakan secara fiskal, dan bukan objek Paiak Penghasilan bagi karyawan yang menerimanya;

b. Wajib Pajak Badan yang memperoleh laba di atas Rp 100 juta, dan tidak memiliki kompensasi kerugian, diusahakan sesedikit mungkin memberikan kesejahteraan karyawan dalam benluk natura, karena tidak diperkenankan dibebankan sebagai biaya;

c. Bagi karyawan yang memperoleh penghasilan kena pajak lebih dari Rp 200 juta, diusahakan setiap tambahan penghasilan diberikan dalam bentuk natura (benefit in kind);

d. Bagi Wajib Pajak yang mengalami kerugian, merubah pemberian natura menjadi tunjangan berupa uang pada karyawan hanya akan menaikkan PPh Pasal 21 bagi karyawan, sedangkan PPh Badan/Orang Pribadi tetap Nihil.

Pengelolaan Transaksi yang Berkaitan Dengan Withholding Tax

Permasalahan yang sering timbul dengan transaksi yang mengharuskan Wajib Pajak untuk memotong pajak dari pihak ketiga (withholding tax) adalah bahwa pihak yang bersangkutan tidak bersedia dipotong pajaknya. Apabila Wajib Pajak tidak melaksanakan ketentuan withholding tax, misalnya PPh Pasal 23, PPh final atas persewaan tanah dan bangunan, jika dilakukan pemeriksaan oleh fiskus, akan dikenakan kewajiban untuk membayar withholding tax ditambah sanksi administrasi perpajakan.

Untuk mengatasi hal tersebut dapat ditempuh upaya sebagai berikut :

a. Dalam hal Wajib Pajak mengalami kerugian, Wajib Pajak dapat menanggung withholding tax. Dalam hal ini pajak yang dibayarkan tidak boleh dibebankan sebagai biaya;

b. Nilai transaksi di-gross up, sehingga nilai transaksi menurut kontrak sudah termasuk pajak yang harus dipotong/dipungut.

Kepemilikan Pada Perseroan Terbatas Dalam Negeri

Penyertaan modal saham pada PT dalam negeri yang dilakukan atas nama PT, Koperasi, BUMN/BUMD, maka penerimaan dividen tersebut bukan objek Pajak Penghasilan sepanjang dividen yang diberikan tersebut memenuhi kriteria sebagai berikut :

a)  Berasal dari laba ditahan;
b)  Minimal penyertaan 25% (tidak disyaratkan bagi Koperasi); dan
c)  Memiliki usaha aktif diluar kepemilikan saham (sekurang-kurangnya menyerahkan jasa manajemen bagi perusahaan afiliasinya).

Dengan demikian, apabila penyertaan.modal saham atas nama perorangan dan badan yang selain berbentuk PT, Koperasi, BUMN/BUMD, maka dividen yang diperoleh tersebut dikenakan PPh Pasal 23.

Income Spreading

Pergeseran pendapatan dapat dilakukan antar Wajib Pajak atau antar Tahun Pajak. Penggeseran antar Wajib Pajak umumnya dilakukan antar induk dengan anak perusahaan atau antar anak perusahaan dalam satu grup usaha. Sedangkan penggeseraan antar tahun adalah dengan melakukan kebijakan mempercepat atau menunda suatu transaksi penjualan yang akan dilakukan perusahaan.

Dalam satu grup usaha, terdapat kemungkinan suatu perusahaan yang terus merugi selama beberapa tahun sebelum menghasilkan laba dan terdapat juga perusahaan yang sejenis yang sudah menghasilkan laba. Apabila perusahaan-perusahaan tersebut dikenakan pajak secara terpisah, maka secara kelompok perusahaan akan membayar PPh atas laba yang lebih besar dari laba yang sebenarnya. Sedangkan apabila kedua perusahaan tersebut digabungkan (merger), akumulasi kerugian perusahaan yang merugi tersebut dapat dialihkan (offset) ke perusahaan gabungan, dengan syarat perusahaan yang merugi tersebut sebelumnya dilakukan revaluasi aktiva tetap. Hal ini diperkenankan oleh peraturan perpajakan. Bila kedua perusahaan tersebut digabungkan, maka secara konsolidasi perusahaan membayar pajak atas laba sebenarnya.

Transaksi Induk-Anak Perusahaan dan Pihak Yang Memiliki Hubungan Istimewa

Jenis transaksi antara pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa mengandung banyak risiko ditinjau dari aspek perpajakan, diantaranya:

a. Fiskus berwenang menentukan kembali besarnya penghasilan dan biaya untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak bagi Wajib Pajak yang melakukan transaksi dengan Wajib Pajak lainnya yang memiliki hubungan istimewa, sesuai dengan kewajaran dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa.

b. Fiskus berwenang untuk menentukan tingkat bunga yang wajar atas transaksi utang piutang antar pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Hal ini berarti akan merugikan perusahaan karena perusahaan harus memotong PPh Pasal 23 berdasarkan tingkat bunga wajar dan ada kemungkinan dikenakan sanksi oleh pihak pajak karena kurang memotong. Sedangkan bagi perusahaan induk, atas penghasilan bunga tersebut akan dikoreksi positif sehingga laba kena pajak akan lebih tinggi.

c. Atas transaksi hutang-piutang berupa reimbursment cost yang biasa dilakukan antara induk dan anak perusahaan memiliki kemungkinan adanya implikasi perpajakan berupa kewajiban memungut PPN dan/atau memotong PPh Pasal 23. Hal ini dapat terjadi apabila fiskus melihat indikasi adanya objek pemungutan PPN dan objek pemotongan pajak atas transaksi utang piutang afiliasi tersebut.

Hal-hal yang harus dilakukan Wajib Pajak :

a. Diusahakan sebisa mungkin agar transaksi pembelian barang ataupun.pemanfaatan jasa yang biasanya dilakukan melalui induk perusahaan, dapat dilakukan langsung oleh perusahaan yang menggunakannya. Sehingga.tidak muncul adanya transaksi hutang afiliasi antara anak perusahaan dengan induk perusahaan. Dengan cara ini, maka dapat diminimalkan risiko adanya pemungutan PPN maupun pemotongan PPh Pasal 23 karena transaksi utang-piutang afiliasi.

b. Untuk transaksi utang-piutang, dalam hal dilakukan pemberian pinjaman kepada anak perusahaan tanpa bunga, maka harus memenuhi persyaratan kumulatif sebagaimana disebutkan dalam surat Dirjen Pajak No. S-165/PJ.312/1992 tanggal 15 Juli 1992 yaitu:

  • Pinjaman tersebut berasal dari dana milik pemegang saham pemberi pinjaman itu sendiri dan bukan berasal dari pihak lain
  • Modal yang seharusnya disetor oleh pemegang saham pemberi pinjaman kepada perusahaan penerima pinjaman telah disetor seluruhnya;
  • Pemegang saham pemberi pinjaman tidak dalam keadaan merugi; dan
  • Perusahaan penerima pinjaman sedang mengalami kesulitan keuangan untuk kelangsungan usahanya.

Apabila salah satu dari keempat syarat kumulatif tersebut di atas tidak terpenuhi, atas pinjaman tersebut akan diperlakukan oleh fiskus sebagai berikut :

  • pinjaman tersebut diperlakukan sebagai setoran modal;
  • debitur dianggap membayarkan dividen kepada kreditur sebesar tingkat suku bunga pinjaman yang berlaku rata-rata, sehingga pihak debitur harus memotong PPh Pasal 23;
  • debitur tidak dapat membebankan pemberian dividen tersebut sebagai pengurang penghasilan karena pemberian dividen tersebut diambil dari perkiraan laba ditahan.

Oleh karena itu, apabila terdapat transaksi pinjam-meminjam antara anak perusahaan dengan induk perusahaan perlu dibuat perjanjian.pinjaman yang sekurang-kurangnya memuat tentang pokok pinjaman, jangka waktu dan tingkat bunga yang.dibebankan. Apabila dalam transaksi peminjaman uang tersebut tidak ada pembebanan bunga, maka harus secara tegas dinyatakan di dalam perjanjian tersebut.

Copyright © Mitra Konsultindo – Konsultan Pajak ®

konsultan pajak , jasa konsultan pajak , konsultan pajak jakarta , konsultan pajak indonesia , konsultan pajak jabodetabek , konsultan pajak jakarta barat , konsultan pajak jakarta timur , konsultan pajak jakarta selatan , konsultan pajak jakarta utara , konsultan pajak jakarta pusat , konsultan pajak bogor , konsultan pajak depok , konsultan pajak tangerang , konsultan pajak bekasi , kantor konsultan pajak , konsultan pajak murah , jasa konsultasi pajak , tarif konsultan pajak , jasa laporan keuangan , pembuatan laporan keuangan , jasa manajemen bisnis , konsultan bisnis , jasa konsultan pajak jakarta , jasa konsultasi pajak , jasa laporan pajak , jasa laporan spt pajak , jasa laporan spt tahunan , jasa laporan spt masa bulanan , jasa laporan spt pajak orang pribadi , jasa laporan spt pajak badan usaha , jasa laporan spt pajak perusahaan , jasa laporan keuangan , jasa pembuatan laporan keuangan , jasa akuntansi , jasa pembukuan , jasa pembuatan laporan pajak , jasa pembuatan laporan spt pajak , jasa pembuatan laporan spt tahunan , jasa pembuatan spt pajak , jasa pembuatan spt tahunan , jasa pembuatan spt masa bulanan , jasa pembuatan spt tahunan orang pribadi , jasa pembuatan spt tahunan badan usaha , jasa pembuatan spt tahunan perusahaan , konsultan pajak 2014 , jasa konsultan pajak 2014 , konsultan pajak 2015 , jasa konsultan pajak 2015 , jasa laporan spt tahunan orang pribadi , jasa laporan spt tahunan badan usaha , jasa laporan spt tahunan perusahaan , jasa pembuatan spt tahunan orang pribadi , jasa pembuatan spt tahunan badan usaha , jasa pembuatan spt tahunan perusahaan , jasa pembuatan laporan pajak spt tahunan orang pribadi , jasa pembuatan laporan pajak spt tahunan badan usaha , jasa pembuatan laporan pajak spt tahunan perusahaan ,

jasa akuntansi , jasa akutansi , jasa pembukuan , jasa akuntansi pembukuan , jasa pembukuan akuntansi , jasa pembukuan laporan keuangan , jasa akuntansi laporan keuangan , jasa laporan keuangan , jasa pembuatan laporan keuangan , jasa pembuatan perusahaan , jasa pendiriaan perusahaan , jasa pembuatan usaha , jasa pendirian usaha , jasa pembuatan pt , jasa pendirian pt , jasa pembuatan cv , jasa pendirian cv , jasa audit , jasa audit laporan keuangan , jasa internal audit , jasa pengurusan izin usaha , jasa pengurusan ijin usaha , jasa perizinan usaha , jasa perijinan usaha ,

jasa akuntansi jakarta , jasa akutansi jakarta , jasa pembukuan jakarta , jasa akuntansi pembukuan jakarta , jasa pembukuan akuntansi jakarta , jasa pembukuan laporan keuangan jakarta , jasa akuntansi laporan keuangan jakarta , jasa laporan keuangan jakarta , jasa pembuatan laporan keuangan jakarta , jasa pembuatan perusahaan jakarta , jasa pendiriaan perusahaan jakarta , jasa pembuatan usaha jakarta , jasa pendirian usaha jakarta , jasa pembuatan pt jakarta , jasa pendirian pt jakarta , jasa pembuatan cv jakarta , jasa pendirian cv jakarta , jasa audit jakarta , jasa audit laporan keuangan jakarta , jasa internal audit jakarta , jasa pengurusan izin usaha jakarta , jasa pengurusan ijin usaha jakarta , jasa perizinan usaha jakarta , jasa perijinan usaha jakarta ,

jasa manajemen bisnis , jasa bisnis manajemen , jasa konsultan bisnis , jasa konsultan manajemen , jasa konsultan bisnis manajemen , jasa konsultan manajemen bisnis , jasa manajemen bisnis jakarta , jasa bisnis manajemen jakarta , jasa konsultan bisnis jakarta , jasa konsultan manajemen jakarta , jasa konsultan bisnis manajemen jakarta , jasa konsultan manajemen bisnis jakarta

===

jasa akuntansi bogor , jasa akutansi bogor , jasa pembukuan bogor , jasa akuntansi pembukuan bogor , jasa pembukuan akuntansi bogor , jasa pembukuan laporan keuangan bogor , jasa akuntansi laporan keuangan bogor , jasa laporan keuangan bogor , jasa pembuatan laporan keuangan bogor , jasa pembuatan perusahaan bogor , jasa pendiriaan perusahaan bogor , jasa pembuatan usaha bogor , jasa pendirian usaha bogor , jasa pembuatan pt bogor , jasa pendirian pt bogor , jasa pembuatan cv bogor , jasa pendirian cv bogor , jasa audit bogor , jasa audit laporan keuangan bogor , jasa internal audit bogor , jasa pengurusan izin usaha bogor , jasa pengurusan ijin usaha bogor , jasa perizinan usaha bogor , jasa perijinan usaha bogor ,

jasa manajemen bisnis bogor , jasa bisnis manajemen bogor , jasa konsultan bisnis bogor , jasa konsultan manajemen bogor , jasa konsultan bisnis manajemen bogor , jasa konsultan manajemen bisnis bogor ,

jasa akuntansi depok , jasa akutansi depok , jasa pembukuan depok , jasa akuntansi pembukuan depok , jasa pembukuan akuntansi depok , jasa pembukuan laporan keuangan depok , jasa akuntansi laporan keuangan depok , jasa laporan keuangan depok , jasa pembuatan laporan keuangan depok , jasa pembuatan perusahaan depok , jasa pendiriaan perusahaan depok , jasa pembuatan usaha depok , jasa pendirian usaha depok , jasa pembuatan pt depok , jasa pendirian pt depok , jasa pembuatan cv depok , jasa pendirian cv depok , jasa audit depok , jasa audit laporan keuangan depok , jasa internal audit depok , jasa pengurusan izin usaha depok , jasa pengurusan ijin usaha depok , jasa perizinan usaha depok , jasa perijinan usaha depok ,

jasa manajemen bisnis depok , jasa bisnis manajemen depok , jasa konsultan bisnis depok , jasa konsultan manajemen depok , jasa konsultan bisnis manajemen depok , jasa konsultan manajemen bisnis depok ,

jasa akuntansi tangerang , jasa akutansi tangerang , jasa pembukuan tangerang , jasa akuntansi pembukuan tangerang , jasa pembukuan akuntansi tangerang , jasa pembukuan laporan keuangan tangerang , jasa akuntansi laporan keuangan tangerang , jasa laporan keuangan tangerang , jasa pembuatan laporan keuangan tangerang , jasa pembuatan perusahaan tangerang , jasa pendiriaan perusahaan tangerang , jasa pembuatan usaha tangerang , jasa pendirian usaha tangerang , jasa pembuatan pt tangerang , jasa pendirian pt tangerang , jasa pembuatan cv tangerang , jasa pendirian cv tangerang , jasa audit tangerang , jasa audit laporan keuangan tangerang , jasa internal audit tangerang , jasa pengurusan izin usaha tangerang , jasa pengurusan ijin usaha tangerang , jasa perizinan usaha tangerang , jasa perijinan usaha tangerang ,

jasa manajemen bisnis tangerang , jasa bisnis manajemen tangerang , jasa konsultan bisnis tangerang , jasa konsultan manajemen tangerang , jasa konsultan bisnis manajemen tangerang , jasa konsultan manajemen bisnis tangerang ,

jasa akuntansi bekasi , jasa akutansi bekasi , jasa pembukuan bekasi , jasa akuntansi pembukuan bekasi , jasa pembukuan akuntansi bekasi , jasa pembukuan laporan keuangan bekasi , jasa akuntansi laporan keuangan bekasi , jasa laporan keuangan bekasi , jasa pembuatan laporan keuangan bekasi , jasa pembuatan perusahaan bekasi , jasa pendiriaan perusahaan bekasi , jasa pembuatan usaha bekasi , jasa pendirian usaha bekasi , jasa pembuatan pt bekasi , jasa pendirian pt bekasi , jasa pembuatan cv bekasi , jasa pendirian cv bekasi , jasa audit bekasi , jasa audit laporan keuangan bekasi , jasa internal audit bekasi , jasa pengurusan izin usaha bekasi , jasa pengurusan ijin usaha bekasi , jasa perizinan usaha bekasi , jasa perijinan usaha bekasi ,

jasa manajemen bisnis bekasi , jasa bisnis manajemen bekasi , jasa konsultan bisnis bekasi , jasa konsultan manajemen bekasi , jasa konsultan bisnis manajemen bekasi , jasa konsultan manajemen bisnis bekasi

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *