Konsultan Pajak – Proses Penyelesaian Keberatan

setelah menerima surat keberatan wp, KPP akan melakukan penelitian persyaratan formal terhadap surat keberatan yang diterima tersebut. Selanjutnya, KPP akan membuat pemberitahuan tertulis kepada WP bahwa surat keberatannya memenuhi/tidak memenuhi persyaratan formal keberatan. surat pemberitahuan ini harus disampaikan kepada  WP paling lama 5 hari kerja sejak surat keberatan diterima KPP.

Untuk surat keberatan yang memenuhi persyaratan formal dan akan diproses,  peneliti dari unit yang memproses keberatan (KPP/Kanwil/Kantor Pusat DJP) dapat meminta penjelasan dan atau pembuktian tentang  dasar perhitungan yang disertai dengan dokumen/bukti dan buku-buku pendukung baik dalam bentuk hard copy maupun soft copy kepada WP. adapun WP wajib memberikan penjelasan dan atau pembuktian tentang dasar perhitungan yang disertai dengan dokumen/bukti dan buku-buku pendukung sesuai surat permintaan fiskus paling lama 15 hari kerja seiak tanggal surat fiskus tersebut.

Apabila setelah 5 hari kerja sejak batas waktu 15 hari di atas, WP belum memberikan penjelasan dan atau pembuktian, WP dapat dimintai kembali hal yang sama untuk yang kedua kalinya. Untuk permintaan yang kedua ini, WP diberikan waktu paling lama 10 hari kerja untuk memberikan penjelasan dan atau pembuktian dimaksud. Dalam hal masih diperlukan, WP dapat dimintai kembali untuk memberikan penjelasan dan atau pembuktian tambahan yang wajib ditanggapi oleh WP paling lama 10 hari kerja sejak tanggal surat permintaan tambahan tersebut.

Apabila WP ternyata tidak memberikan penjelasan dan atau pembuktian tentang dasar perhitungan yang disertai dengan dokumen/bukti dan buku-buku pendukung baik dalam bentuk hard copy maupun soft copy sesuai permintaan di atas, maka keberatan akan diproses berdasarkan data yang ada.

Selanjutnya diatur pula bahwa WP dapat dipanggil untuk melakukan pembahasan sengketa perpapajakan dan wajib menandatangani Berita Acara Pembahasan Sengketa perpajakan. Berdasarkan hasil  pembahasan sengketa perpajakan, kepada WP akan dikirimkan Surat Pemberitahuan hasil penelitian Keberatan untuk ditanggapi. WP dapat memberikan tanggapan tertulis atas surat tersebut dalam jangka waktu 10 hari kerja sejak tanggal surat dan/atau dapat menghadiri undangan. pembahasan akhir pada waktu yang ditentukan dalam Surat Pemberitahuan Hasil Penelitian Keberatan.

Hasil pembahasan akhir akan dituangkan ke dalam Berita Acara Pembahasan Akhir, dan Daftar Hasil Akhir Penelitian Keberatan dapat disampaikan langsung kepada WP pada saat pembahasan akhir atau dikirimkan sebagai lampiran Surat Keputusan Keberatan. Dalam hal WP tidak menghadiri undangan pembahasan akhir, Daftar Hasil Akhir Penelitian Keberatan akan langsung dikirimkan sebagai lampiran Surat Keputusan Keberatan.

Dasar hukum dari prosedur penanganan keberatan seperti telah diuraikan di atas adalah PER-O1/PJ.07/2007 jo. SE-O2/P] .07/2007 .

Berdasarkan pasal 26 ayat (2) UU KUP, sebelum surat keputusan keberatan diterbitkan, WP masih diberikan kesempatan untuk dapat menyampaikan alasan tambahan atau penjelasan tertulis. Namun, perlu diperhatikan bahwa menurut Pasal 26A ayat (4) UU KUP dinyatakan bahwa WP yang mengungkapkan pembukuan, catatan, data, informasi, atau keterangan lain dalam proses keberatan yang tidak diberikan pada saat pemeriksaan (untuk menerbitkan SKP), selain data dan informasi yang pada saat pemeriksaan belum diperoleh WP dari pihak ketiga, pembukuan, catatan, data, informasi, atau keterangan lain dimaksud tidak akan dipertimbangkan dalam penyelesaian keberatannya.

Jangka Waktu Penyelesaian dan Hasil Keputusan Keberatan

Dalam pasal 26 ayat (1) UU KUP diatur bahwa Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan. Ini artinya, terhadap surat keberatan yang diajukan oleh WP, kewenangan penyelesaian dalam tingkat pertama diberikan Kepada Direktur Jenderal Pajak dengan ketentuan batasan waktu penyelesaian ditetapkan paling lama 12 bulan sejak tanggal surat keberatan diterima. Dengan ditentukannya batas waktu penyelesaian keputusan atas keberatan tersebut, berarti akan diperoleh suatu kepastian hukum bagi WP selain terlaksananya administrasi perpajakan. Sebagai konsekuensinya, apabila jangka waktu 12 bulan tersebut telah terlampaui dan Direktur Jenderal Pajak tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Keputusan Direktur Jenderal Pajak atas keberatan dapat berupa mengabulkan seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya jumlah pajak yang masih harus dibayar. Keputusan keberatan tersebut, yakni dalam bentuk penerbitan SK Keberatan menjadi penting dari sisi hukum karena atas SK Keberatan ini WP masih dapat menindaklanjutinya tindakan hukum selanjutnya (Banding). Sebaliknya akan menjadi sulit bagi WP untuk mengambil langkah hukum selanjutnya apabila SK Keberatan tidak diterbitkan karena surat keberatannya tidak memenuhi persyaratan formal.

Konsekuensi Dari Pengajuan Keberatan

Bagi WP yang mengajukan keberatan, jangka waktu pelunasan pajak atas jumlah pajak yang belum dibayar paad saat pengajuan keberatan, tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan. Ketentuan ini mengatur bahwa jatuh tempo pembayaran yang tertera dalam surat ketetapan pajak tertangguh sampai dengan 1 bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan.

Penangguhan jangka waktu pelunasan pajak tersebut menyebabkan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan sebagaimana diatur dalam Pasal 19 UU KUP (tentang bunga penagihan) tidak diberlakukan atas jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan. Jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan keberatan ini tidak termasuk sebagai utang pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) dan ayat (1a) UU KUP (tidak akan diperhitungkan dengan kelebihan pembayaran pajak WP dalam proses restitusi pajak).

Dalam hal keberatan WP ditolak atau dikabulkan sebagian, WP akan dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan. Namun, apabila wP mengajukan permohonan banding, maka sanksi denda sebesar 50% tersebut tidak akan dikenakan. Jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan tetap harus dilunasi paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan, dan penagihan dengan Surat Paksa akan dilaksanakan apabila WP tidak melunasi utang pajak tersebut.

Contoh :
Untuk tahun pajak 2008, SKPKB dengan jumlah pajak yang masih harus dibayar sebesar Rp 1.000.000.000 diterbitkan terhadip PT A. Dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan, WP hanya menyetujui pajak yang masih harus dibayar sebesar Rp 200.000.000. WP telah melunasi sebagian SKPKB tersebut sebesar Rp 200.000.000 dan kemudian mengajukan keberatan atas koreksi lainnya. Direktur Jenderal Pajak mengabulkan sebagian keberatan WP dengan jumlah pajak yang masih harus dibayar menjadi  sebesar Rp 750.000.000 Dalam hal ini, WP tidak dikenai sanksi administrasi sebagaimana diatur dalam Pasal 19 UU KUP (bunga penagihan), tetapi dikenai sanksi sesuai dengan Pasal 25 ayat (9) UU KUP, yaitu sebesar 50%  x (Rp 750.000.000 – Rp 200.000.000) = RP 275.000.000.

 

Copyright © Mitra Konsultindo – Konsultan Pajak ®

 

konsultan pajak, jasa konsultan pajak, konsultan pajak jakarta, konsultan pajak indonesia, konsultan pajak jabodetabek, konsultan pajak jakarta barat, konsultan pajak jakarta timur, konsultan pajak jakarta selatan, konsultan pajak jakarta  utara, konsultan pajak jakarta pusat, konsultan pajak murah, jasa konsultasi pajak, tarif konsultan pajak, jasa laporan keuangan, pembuatan laporan keuangan, jasa manajemen bisnis, konsultan bisnis, jasa konsultan pajak jakarta, jasa konsultasi pajak, jasa laporan pajak, jasa laporan spt pajak, jasa laporan spt tahunan, jasa laporan spt masa bulanan, jasa laporan spt pajak orang pribadi, jasa laporan spt pajak badan usaha, jasa laporan spt pajak perusahaan, jasa laporan keuangan, jasa pembuatan laporan keuangan, jasa akuntansi, jasa pembukuan, jasa pembuatan laporan pajak, jasa pembuatan laporan spt pajak, jasa pembuatan laporan spt tahunan, jasa pembuatan spt pajak, jasa pembuatan spt tahunan, jasa pembuatan spt masa bulanan, jasa pembuatan spt tahunan orang pribadi, jasa pembuatan spt tahunan badan usaha, jasa pembuatan spt tahunan perusahaan, konsultan pajak 2014, jasa konsultan pajak 2014, konsultan pajak 2015, jasa konsultan pajak 2015, jasa laporan spt tahunan orang pribadi, jasa laporan spt tahunan badan usaha, jasa laporan spt tahunan perusahaan, jasa pembuatan spt tahunan orang pribadi, jasa pembuatan spt tahunan badan usaha, jasa pembuatan spt tahunan perusahaan, jasa pembuatan laporan pajak spt tahunan orang pribadi, jasa pembuatan laporan pajak spt tahunan badan usaha, jasa pembuatan laporan pajak spt tahunan perusahaan,

jasa akuntansi, jasa akutansi, jasa pembukuan, jasa akuntansi pembukuan, jasa pembukuan akuntansi, jasa pembukuan laporan keuangan, jasa akuntansi laporan keuangan, jasa laporan keuangan, jasa pembuatan laporan keuangan, jasa pembuatan perusahaan, jasa pendiriaan perusahaan, jasa pembuatan usaha, jasa pendirian usaha, jasa pembuatan pt, jasa pendirian pt, jasa pembuatan cv, jasa pendirian cv, jasa audit, jasa audit laporan keuangan, jasa internal audit, jasa pengurusan izin usaha, jasa pengurusan ijin usaha, jasa perizinan usaha, jasa perijinan usaha,

jasa akuntansi jakarta, jasa akutansi jakarta, jasa pembukuan jakarta, jasa akuntansi pembukuan jakarta, jasa pembukuan akuntansi jakarta, jasa pembukuan laporan keuangan jakarta, jasa akuntansi laporan keuangan jakarta, jasa laporan keuangan jakarta, jasa pembuatan laporan keuangan jakarta, jasa pembuatan perusahaan jakarta, jasa pendiriaan perusahaan jakarta, jasa pembuatan usaha jakarta, jasa pendirian usaha jakarta, jasa pembuatan pt jakarta, jasa pendirian pt jakarta, jasa pembuatan cv jakarta, jasa pendirian cv jakarta, jasa audit jakarta, jasa audit laporan keuangan jakarta, jasa internal audit jakarta, jasa pengurusan izin usaha jakarta, jasa pengurusan ijin usaha jakarta, jasa perizinan usaha jakarta, jasa perijinan usaha Jakarta,

jasa manajemen bisnis, jasa bisnis manajemen, jasa konsultan bisnis, jasa konsultan manajemen, jasa konsultan bisnis manajemen, jasa konsultan manajemen bisnis, jasa manajemen bisnis jakarta, jasa bisnis manajemen jakarta, jasa konsultan bisnis jakarta, jasa konsultan manajemen jakarta, jasa konsultan bisnis manajemen jakarta, jasa konsultan manajemen bisnis jakarta

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *