Konsultan Pajak Jakarta Jasa – Persidangan Banding

Konsultan Pajak Jakarta Jasa │ Jasa Pembukuan Akuntansi Laporan Keuangan │ Jasa Audit | Konsultan Manajemen Bisnis | Jasa Pembuatan Perusahaan & Izin Usaha

Majelis atau Hakim Tunggal yang telah ditunjuk untuk menangani sengketa bersidang pada hari yang ditentukan dan memberitahukan hari sidang kepada pihak-pihak yang bersengketa. persidangan mulai dilaksanakan dalam jangka waktu 6 bulan sejak tanggal diterimanya surat banding.

Pihak terbanding (fiskus) pada prinsipnya wajib menghadiri persidangan. Meskipun demikian, apabila terbanding tidak hadir pada persidangan tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, sekalipun telah diberitahu secara patut, persidangan tetap dapat dilanjutkan tanpa dihadiri oleh terbanding. Di lain pihak, WP pemohon banding justru tidak wajib menghadiri sidang. Namun ketidakhadiran pemohon banding bisa jadi merugikan Wp, sebab keterangan lisan dan data atau bukti secara otomatis akan berlangsung secara sepihak saja, yakni hanya dari pihak terbanding saja. Oleh sebab itu, Wp pemohon banding dapat memberitahukan kepada Pengadilan Pajak untuk hadir dalam persidangan guna memberikan keterangan lisan (termasuk menyampaikan data atau bukti pendukung), sehingga nantinya Hakim akan memberitahukan tanggal dan hari sidang kepada pemohon banding. Pemberitahuan ini dapat dicantumkan oleh pemohon baning dalam surat banding atau surat bantahan yang disampaikan ke Pengadilan Pajak.

persidangan banding dapat dilakukan melalui serangkaian proses pemeriksaan dengan acara biasa (PAB) atau melalui pemeriksaan dengan acara cepat (PAC).

a.   Pemeriksaan Dengan Acara Biasa
pemeriksaan dengan acara biasa dilakukan oleh Majelis yang terdiri dari seorang Hakim Ketua dan dua orang Hakim Anggota, disertai dengan Panitera yang tugas utamanya adalah membuat Berita Acara Sidang (BAS). Pertama-tama Hakim Ketua membuka sidang dan menyatakan sidang terbuka untuk umum. Dalam hal tertentu dan khusus guna menjaga kepentingan pemohon banding, sidang dapat dinyatakan tertutup. Namun demikian, pembacaan putusan Hakim tetap harus dilaksanakan dalam sidang yang terbuka untuk umum.

Sebelum pemeriksaan pokok materi sengketa (sengketa material) dimulai, Majelis melakukan pemeriksaan mengenai kelengkapan dan atau kejelasan banding. Selanjutnya Hakim Ketua menjelaskan masalah yang dipersengketakan kepada pihak-pihak yang bersengketa. Hakim akan menanyakan kepada terbanding (fiskus) mengenai hal-hal yang diungkapkan WP pemohon banding di dalam surat banding atau surat bantahan. Apabila dipandang perlu Majelis dapat meminta WP atau Kuasa Hukumnya untuk memberikan keterangan yang diperlukan. Atas permintaan salah satu pihak yang bersengketa atau karena jabatan, Hakim Ketua dapat memerintahkan saksi untuk hadir dan didengar keterangannya di persidangan.

Hakim menetukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit dua alat bukti. Keadaan yang telah diketahui oleh umum tidak perlu dibuktikan. Alat-alat bukti tersebut dapat berupa :
a. surat atau tulisan ;
b. keterangan ahli ;
c. keterangan para saksi;
d. pengakuan para Pihak; dan/atau
e. pengetahuan Hakim.

Apabila suatu sengketa tidak dapat diselesaikan pada satu hari persidangan, maka pemeriksaan dilanjutkan pada hari persidangan berikutnya yang ditetapkan. Putusan pengadilan pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, Serta berdasarkan keyakinan hakim. Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.

putusan pemeriksaan dengan acara biasa atas Banding diambil dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak Surat Banding diterima. Dalam hal-hal khusus, jangka waktu tersebut diperpanjang paling lama 3 bulan. Yang dimaksud dengan “dalam hal-hal Khusus” antara lain pembuktian  sengketa rumit, pemanggilan saksi memerlukan waktu yang cukup lama.

b.  Pemeriksaan Dengan Acara Cepat
Menurut UU pengadilan pajak pemerikaan dengan acara cepat dilakukan oleh Majelis Hakim atau Hakim Tunggal. Tetapi saat ini Hakim Tunggal diganti dengan  Majelis Hakim yang terdiri dari 3 orang. Hal ini dilakukan untuk lebih menekankan adanya keadilan dalam berperkara di pengadilan Pajak. Semua ketentuan mengenai pemeriksaan dengan acara biasa berlaku juga untuk pemeriksaan dengan acara cepat. Pemeriksaan dengan acara cepat dilakukan terhadap banding yang termasuk dalam kriteria :

1)  Sengketa pajak tertentu
Yang dimaksud sengketa pajak tertentu adalah sengketa yang bandingnya tidak memenuhi ketentuan formal sebagai berikut :

  • Diajukan dengan Surat Banding dalam Bahasa Indonesia kepada Pengadilan Pajak;
  • Diajukan dalam jangka waktu 3 bulan setelah tanggal diterima keputusan yang dibanding, kecuali diatur lain dalam peraturan perundang-undangan perpajakan;
  • Satu Banding adalah untuk satu Keputusan ;
  • Jumlah pajak yang terutang telah dibayar 50%;
  • Banding dapat diajukan oleh WP, ahli waris, pengurus, atau kuasa hukumnya.

2)  Tidak terpenuhinya salah satu ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) uu No. 14 Tahun 2002 (mengenai hal-hal yang harus dimuat dalam putusan pengadilan pajak) atau kesalahan tulis dan atau kesalahan hitung dalam putusan Pengadilan Pajak.

3)  Sengketa yang berdasarkan pertimbangan hukum bukan merupakan wewenang Pengadilan Pajak.

Pemeriksaan dengan acara cepat terhadap sengketa pajak yang memenuhi kriteria tersebut di atas dilakukan tanpa surat uraian Banding atau surat Tanggapan dan tanpa Surat Bantahan.

Putusan pemeriksaan dengan acara cepat terhadap sengketa pajak tertentu, dinyatakan “tidak dapat diterima”, diambil dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak batas waktu pengajuan banding dilampaui. Putusan/penetapan dengan acara cepat yang berupa Membentulkan kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung, diambil dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak kekeliruan dimaksud diketahui atau sejak permohonan salah satu pihak diterima. Sedangkan untuk putusan dengan acara cepat terhadap sengketa yang didasarkan pertimbangan hukum bukan merupakan wewenang pengadilan pajak, berupa “tidak dapat diterima”, diambil dalam jangka waktu 30 (tiga Puluh) hari sejak surat banding diterima. Dalam hal putusan yang terakhir ini pemohon banding dapat mengajukan gugatan kepada peradilan yang berwenang.

Putusan Banding

putusan pengadilan Pajak merupakan putusan akhir dan mempunyai kekuatan hukum tetap. Sehingga atas putusan Pengadilan Pajak tersebut, tidak dapat diajukan gugatan/bandlng ke Pengadilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, atau Badan peradilan lain, dan juga tidak bisa diajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA). Namun demikian, pihak-pihak yang bersengketa dapat mengajukan Peninjauan Kembali kepada MA atas putusan Pengadilan Pajak tersebut. Adapun putusan Pengadilan Pajak dapat berupa :

a)    Menolak;
b)    Mengabulkan seluruhnya;
c)    Mengabulkan sebagian;
d)    Menambah pajak yang harus dibayar;
e)    Membetulkan kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung;
f)     Membatalkan;
g)    Tidak dapat diterima.

Banding PBB

Apabila WP masih tidak menerima hasil putusan keberatan dari Kepala Kanwil/Kepala KP PBB/KPP pratama, maka yang bersangkutan dapat mengajukan Banding ke Pengadilan pajak. Persyaratan formal dan material untuk pengajuan banding PBB mengikuti kelentuan Pasal 27 UU KUP dan Undang-undang No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

pengajuan banding juga dapat dilakukan dalam hal subjek pajak tidak bersedia menjadi WP atas penunjukan Dirjen Pajak, meskipun subjek pajak sudah memberikan keterangan, namun keterangan ini tetap ditolak oleh Dirjen Pajak.

Banding BPHTB

pasal 18 UU BPHTB menegaskan bahwa WP dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan peradilan pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Dirjen Pajak. Ini berarti bahwa tata cara banding BPHTB, sebagaimana PBB, juga mengikuti ketentuan Pasal 27 UU KUP dan Undang-undang No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

permohonan banding diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas dalam jangka waktu paling lama 3 bulan sejak keputusan keberatan diterima, dilampiri salinan surat keputusan tersebut. Syarat formal lainnya diatur dalam UU No. 14 Tahun 2002.

pengajuan permohonan banding tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak.

Copyright © Mitra Konsultindo – Konsultan Pajak ®

konsultan pajak , jasa konsultan pajak , konsultan pajak jakarta , konsultan pajak indonesia , konsultan pajak jabodetabek , konsultan pajak jakarta barat , konsultan pajak jakarta timur , konsultan pajak jakarta selatan , konsultan pajak jakarta utara , konsultan pajak jakarta pusat , konsultan pajak bogor , konsultan pajak depok , konsultan pajak tangerang , konsultan pajak bekasi , kantor konsultan pajak , konsultan pajak murah , jasa konsultasi pajak , tarif konsultan pajak , jasa laporan keuangan , pembuatan laporan keuangan , jasa manajemen bisnis , konsultan bisnis , jasa konsultan pajak jakarta , jasa konsultasi pajak , jasa laporan pajak , jasa laporan spt pajak , jasa laporan spt tahunan , jasa laporan spt masa bulanan , jasa laporan spt pajak orang pribadi , jasa laporan spt pajak badan usaha , jasa laporan spt pajak perusahaan , jasa laporan keuangan , jasa pembuatan laporan keuangan , jasa akuntansi , jasa pembukuan , jasa pembuatan laporan pajak , jasa pembuatan laporan spt pajak , jasa pembuatan laporan spt tahunan , jasa pembuatan spt pajak , jasa pembuatan spt tahunan , jasa pembuatan spt masa bulanan , jasa pembuatan spt tahunan orang pribadi , jasa pembuatan spt tahunan badan usaha , jasa pembuatan spt tahunan perusahaan , konsultan pajak 2014 , jasa konsultan pajak 2014 , konsultan pajak 2015 , jasa konsultan pajak 2015 , jasa laporan spt tahunan orang pribadi , jasa laporan spt tahunan badan usaha , jasa laporan spt tahunan perusahaan , jasa pembuatan spt tahunan orang pribadi , jasa pembuatan spt tahunan badan usaha , jasa pembuatan spt tahunan perusahaan , jasa pembuatan laporan pajak spt tahunan orang pribadi , jasa pembuatan laporan pajak spt tahunan badan usaha , jasa pembuatan laporan pajak spt tahunan perusahaan ,

jasa akuntansi , jasa akutansi , jasa pembukuan , jasa akuntansi pembukuan , jasa pembukuan akuntansi , jasa pembukuan laporan keuangan , jasa akuntansi laporan keuangan , jasa laporan keuangan , jasa pembuatan laporan keuangan , jasa pembuatan perusahaan , jasa pendiriaan perusahaan , jasa pembuatan usaha , jasa pendirian usaha , jasa pembuatan pt , jasa pendirian pt , jasa pembuatan cv , jasa pendirian cv , jasa audit , jasa audit laporan keuangan , jasa internal audit , jasa pengurusan izin usaha , jasa pengurusan ijin usaha , jasa perizinan usaha , jasa perijinan usaha ,

jasa akuntansi jakarta , jasa akutansi jakarta , jasa pembukuan jakarta , jasa akuntansi pembukuan jakarta , jasa pembukuan akuntansi jakarta , jasa pembukuan laporan keuangan jakarta , jasa akuntansi laporan keuangan jakarta , jasa laporan keuangan jakarta , jasa pembuatan laporan keuangan jakarta , jasa pembuatan perusahaan jakarta , jasa pendiriaan perusahaan jakarta , jasa pembuatan usaha jakarta , jasa pendirian usaha jakarta , jasa pembuatan pt jakarta , jasa pendirian pt jakarta , jasa pembuatan cv jakarta , jasa pendirian cv jakarta , jasa audit jakarta , jasa audit laporan keuangan jakarta , jasa internal audit jakarta , jasa pengurusan izin usaha jakarta , jasa pengurusan ijin usaha jakarta , jasa perizinan usaha jakarta , jasa perijinan usaha jakarta ,

jasa manajemen bisnis , jasa bisnis manajemen , jasa konsultan bisnis , jasa konsultan manajemen , jasa konsultan bisnis manajemen , jasa konsultan manajemen bisnis , jasa manajemen bisnis jakarta , jasa bisnis manajemen jakarta , jasa konsultan bisnis jakarta , jasa konsultan manajemen jakarta , jasa konsultan bisnis manajemen jakarta , jasa konsultan manajemen bisnis jakarta

===

jasa akuntansi bogor , jasa akutansi bogor , jasa pembukuan bogor , jasa akuntansi pembukuan bogor , jasa pembukuan akuntansi bogor , jasa pembukuan laporan keuangan bogor , jasa akuntansi laporan keuangan bogor , jasa laporan keuangan bogor , jasa pembuatan laporan keuangan bogor , jasa pembuatan perusahaan bogor , jasa pendiriaan perusahaan bogor , jasa pembuatan usaha bogor , jasa pendirian usaha bogor , jasa pembuatan pt bogor , jasa pendirian pt bogor , jasa pembuatan cv bogor , jasa pendirian cv bogor , jasa audit bogor , jasa audit laporan keuangan bogor , jasa internal audit bogor , jasa pengurusan izin usaha bogor , jasa pengurusan ijin usaha bogor , jasa perizinan usaha bogor , jasa perijinan usaha bogor ,

jasa manajemen bisnis bogor , jasa bisnis manajemen bogor , jasa konsultan bisnis bogor , jasa konsultan manajemen bogor , jasa konsultan bisnis manajemen bogor , jasa konsultan manajemen bisnis bogor ,

jasa akuntansi depok , jasa akutansi depok , jasa pembukuan depok , jasa akuntansi pembukuan depok , jasa pembukuan akuntansi depok , jasa pembukuan laporan keuangan depok , jasa akuntansi laporan keuangan depok , jasa laporan keuangan depok , jasa pembuatan laporan keuangan depok , jasa pembuatan perusahaan depok , jasa pendiriaan perusahaan depok , jasa pembuatan usaha depok , jasa pendirian usaha depok , jasa pembuatan pt depok , jasa pendirian pt depok , jasa pembuatan cv depok , jasa pendirian cv depok , jasa audit depok , jasa audit laporan keuangan depok , jasa internal audit depok , jasa pengurusan izin usaha depok , jasa pengurusan ijin usaha depok , jasa perizinan usaha depok , jasa perijinan usaha depok ,

jasa manajemen bisnis depok , jasa bisnis manajemen depok , jasa konsultan bisnis depok , jasa konsultan manajemen depok , jasa konsultan bisnis manajemen depok , jasa konsultan manajemen bisnis depok ,

jasa akuntansi tangerang , jasa akutansi tangerang , jasa pembukuan tangerang , jasa akuntansi pembukuan tangerang , jasa pembukuan akuntansi tangerang , jasa pembukuan laporan keuangan tangerang , jasa akuntansi laporan keuangan tangerang , jasa laporan keuangan tangerang , jasa pembuatan laporan keuangan tangerang , jasa pembuatan perusahaan tangerang , jasa pendiriaan perusahaan tangerang , jasa pembuatan usaha tangerang , jasa pendirian usaha tangerang , jasa pembuatan pt tangerang , jasa pendirian pt tangerang , jasa pembuatan cv tangerang , jasa pendirian cv tangerang , jasa audit tangerang , jasa audit laporan keuangan tangerang , jasa internal audit tangerang , jasa pengurusan izin usaha tangerang , jasa pengurusan ijin usaha tangerang , jasa perizinan usaha tangerang , jasa perijinan usaha tangerang ,

jasa manajemen bisnis tangerang , jasa bisnis manajemen tangerang , jasa konsultan bisnis tangerang , jasa konsultan manajemen tangerang , jasa konsultan bisnis manajemen tangerang , jasa konsultan manajemen bisnis tangerang ,

jasa akuntansi bekasi , jasa akutansi bekasi , jasa pembukuan bekasi , jasa akuntansi pembukuan bekasi , jasa pembukuan akuntansi bekasi , jasa pembukuan laporan keuangan bekasi , jasa akuntansi laporan keuangan bekasi , jasa laporan keuangan bekasi , jasa pembuatan laporan keuangan bekasi , jasa pembuatan perusahaan bekasi , jasa pendiriaan perusahaan bekasi , jasa pembuatan usaha bekasi , jasa pendirian usaha bekasi , jasa pembuatan pt bekasi , jasa pendirian pt bekasi , jasa pembuatan cv bekasi , jasa pendirian cv bekasi , jasa audit bekasi , jasa audit laporan keuangan bekasi , jasa internal audit bekasi , jasa pengurusan izin usaha bekasi , jasa pengurusan ijin usaha bekasi , jasa perizinan usaha bekasi , jasa perijinan usaha bekasi ,

jasa manajemen bisnis bekasi , jasa bisnis manajemen bekasi , jasa konsultan bisnis bekasi , jasa konsultan manajemen bekasi , jasa konsultan bisnis manajemen bekasi , jasa konsultan manajemen bisnis bekasi

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *