Konsultan Pajak Jakarta Jasa – Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak

Konsultan Pajak Jakarta Jasa │ Jasa Pembukuan Akuntansi Laporan Keuangan │ Jasa Audit | Konsultan Manajemen Bisnis | Jasa Pembuatan Perusahaan & Izin Usaha

Atas kuasa Pasal 36 ayat (1) huruf b, huruf c dan huruf d UU KUP, Direktur Jenderal Pajak karena jabatan atau atas permohonan WP dapat:

a. mengurangkan atau membatalkan surat ketetapan pajak yang tidak benar;

b. mengurangkan atau membatalkan Surat Tagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 yang tidak benar; atau

c. membatalkan hasil pemeriksaan pajak atau surat ketetapan pajak dari hasil pemeriksaan yang dilaksanakan tanpa :
1) penyampaian surat pemberitahuan hasil pemeriksaan; atau
2) pembahasan akhir hasil pemeriksaan dengan Wajib Pajak.

Direktur Jenderal Pajak karena jabatannya atau atas permohonan WP dan berlandaskan unsur keadilan dapat mengurangkan atau membatalkan surat ketetapan pajak yang tidak benar, misalnya WP yang ditolak pengajuan keberatannya karena tidak memenuhi persyaratan formal (memasukkan surat keberatan tidak pada waktunya) meskipun persyaratan material terpenuhi. Demikian juga, atas Surat Tagihan Pajak yang tidak benar dapat dilakukan pengurangan atau pembatalan oleh Direktur Jenderal Pajak karena jabatannya atau atas permohonan WP.

Agar tercipta tertib administrasi, diatur bahwa permohonan untuk mengurangkan atau membatalkan surat ketetapan pajak atau Surat Tagihan Pajak (yang diterbitkan berdasarkan Pasal 14 UU KUP) yang tidak benar, hanya dapat diajukan oleh WP paling banyak 2 kali.

Selain itu, dalam rangka memberikan keadilan dan melindungi hak WP, Direktur Jenderal Pajak atas kewenangannya atau atas permohonan WP dapat membatalkan hasil pemeriksaan pajak yang dilaksanakan tanpa penyampaian surat pemberitahuan hasil pemeriksaan atau tanpa dilakukan pembahasan akhir hasil pemeriksaan dengan WP. Namun, dalam hal WP tidak hadir dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan sesuai dengan batas waktu yang ditentukan, permohonan WP tidak dapat dipertimbangkan. Khusus untuk permohonan pembatalan hasil pemeriksaan pajak atau surat ketetapan pajak ini hanya dapat diajukan oleh WP satu kali saja.

Untuk memberikan kepastian hukum, ditetapkan bahwa Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu paling lama 6 bulan sejak tanggal permohonan-permohonan WP di atas diterima, harus memberi keputusan atas permohonan yang diajukan. Apabila jangka waktu 6 bulan tersebut telah lewat tetapi Direktur Jenderal Pajak tidak memberi suatu keputusan, permohonan WP dianggap dikabulkan.

Ketentuan Pasal 36 ayat (1e) UU KUP juga mengatur bahwa apabila diminta oleh WP, Direktur Jenderal Pajak wajib memberikan keterangan secara tertulis hal-hal yang menjadi dasar untuk menolak atau mengabulkan sebagian permohonan WP. Ketentuan pelaksanaan dari Pasal 36 UU KUP ini akan diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

Peninjauan Kembali PBB

Sebenarnya istilah “peninjauan kembali” atau PK yang dimaksud disini bukanlah sebuah terminologi yang baku. Ini dikarenakan Pasal 36 ayat (1) huruf  b UU KUP yang menjadi dasar hukumnya tidak pernah rmengatakan demikian. Namun karena lebih menunjukkan maksud yang terkandung di dalamnya, maka istilah ini masih dapat digunakan sesuai dengan konteksnya. petunjuk teknis pengurangan atau pembatalan SPPT/SKP/STP PBB diatur dalam SE-09/PJ. 6/1993.

Peninjauan kembali dapat dilakukan terhadap SPPT/SKP/STP PBB yang mengandung  kesalahan/kekeliruan/ketidakbenaran yag bersifat material mengenai objek pajak. Dengan catatan atas permohonan WP tersebut belum pernah diproses melalui prosedur keberatan. Bagi WP yang sebelumnya bermaksud  akan menunjukan surat keberatan, namun berhubung tidak memenuhi syarat format dan batas waktu 3 bulan telah terlampaui, maka yang bersangkutan masin dapat mengajukan permohonan peninjauan kembali ke KP PBB.

Jadi, pengurangan jumlahpajak yang terutang atau pembatalan SPPT/SKP/STP yang tidak benar berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf b UU KUP dilakukan dalam hal SPPT/SKP/STP PBB tersebut mengandung kesalahan yang tidak tergolong kesalahan-kesalahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 UU KUP, tetapi mengandung kesalahan/kekeliruan yang sifatnya material mengenai objek pajak.

Hasil dari pengajuan peninjauan kembali ini dapat berupa  pengurangan terhadap jumlah terhadap ketetapan yang telah diterbitkan kepada WP. Walaupun WP tidak mengajukan permohonan, maka untuk memenuhi unsur keadilan, fiskus secara jabatan dapat melakukan pengurangan atau pembatalan terhadap SPPT/SKP/STP PBB manakala terdapat pembebanan pajak yang tidak/kurang adil bagi WP.

Yang termasuk sebagai ketidakbenaran secara material terhadap objek pajak antara lain mengenai luas tanah/bangunan. SPPT/SKP/STP yang dapat dibatalkan secara jabatan antara lain adalah karena :

  • Objek pajaknya tidak ada;
  • Hak subjek pajak terhadap objek pajak dinyatakan batal berdasarkan eputusan pejabat yang berwenang atau putusan hakim yang telah berlaku secara tetap;
  • Objek pajak digunakan untuk tujuan yang sama dengan objek pajak yang tidak dikenakan PBB;
  • Apabila subjek pajak yang tercantum dalam SPPT/SKP PBB dibatalkan dari penetapan sebagai WP.

Pembatalan Penetapan Subjek Pajak Sebagai wajib Pajak PBB

Dalam Pasal 4 ayat (3) UU PBB disebutkan bahwa dalam hal atas suatu objek pajak belum jelas diketahui WP-nya, Dirjen Pajak dapat menetapkan subjek pajak sebagai  WP. Namun, apabila orang/badan yang ditetapkan sebagai WP tersebut berpendapat bukan ia sebagai WP terhadap objek pajak tersebut, maka yang bersangkutan dapat memberikan keterangan secara tertulis kepada Dirjen Pajak bahwa ia bukan Wp terhadap objek pajak dimaksud. Berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (5) UU PBB, Dirjen Pajak dapat membatalkan penetapan subjek pajak sebagai WP PBB.

Apabila keterangan yang diajukan oleh WP di atas disetujui, maka Dirjen pajak membatalkan penetapan sebagai WP dalam jangka waktu satu bulan sejak diterimanya surat keterangan dimaksud. Namun apabila keterangan yang diajukan tidak disetujui, Dirjen Pajak akan mengeluarkan SK Penolakan dengan disertai alasan-alasannya. Dalam hal setelah jangka waktu satu bulan tersebut Dirjen Pajak tidak memberikan keputusan, maka keterangan WP yang diajukan dianggap disetujui.

Pembatalan penetapan WP yang tercantum dalam SPPT/SKP PBB dilakukan dengan cara menerbitkan SK Dirjen Pajak yang ditandatangani oleh pejabat tertentu atas nama Dirjen Pajak.

Catatan :
Untuk BPHTB, tidak terdapat hal khusus yang mengatur mengenai tata cara pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar ini. Dengan demikian, permohonan WP untuk melakukan peninjauan kembali atas BPHTB pada dasarnya dapat dilakukan atas kuasa Pasal 36 ayat (1) huruf b UU KUP.

 

 

Copyright © Mitra Konsultindo – Konsultan Pajak ®

 

konsultan pajak , jasa konsultan pajak , konsultan pajak jakarta , konsultan pajak indonesia , konsultan pajak jabodetabek , konsultan pajak jakarta barat , konsultan pajak jakarta timur , konsultan pajak jakarta selatan , konsultan pajak jakarta utara , konsultan pajak jakarta pusat , konsultan pajak bogor , konsultan pajak depok , konsultan pajak tangerang , konsultan pajak bekasi , kantor konsultan pajak , konsultan pajak murah , jasa konsultasi pajak , tarif konsultan pajak , jasa laporan keuangan , pembuatan laporan keuangan , jasa manajemen bisnis , konsultan bisnis , jasa konsultan pajak jakarta , jasa konsultasi pajak , jasa laporan pajak , jasa laporan spt pajak , jasa laporan spt tahunan , jasa laporan spt masa bulanan , jasa laporan spt pajak orang pribadi , jasa laporan spt pajak badan usaha , jasa laporan spt pajak perusahaan , jasa laporan keuangan , jasa pembuatan laporan keuangan , jasa akuntansi , jasa pembukuan , jasa pembuatan laporan pajak , jasa pembuatan laporan spt pajak , jasa pembuatan laporan spt tahunan , jasa pembuatan spt pajak , jasa pembuatan spt tahunan , jasa pembuatan spt masa bulanan , jasa pembuatan spt tahunan orang pribadi , jasa pembuatan spt tahunan badan usaha , jasa pembuatan spt tahunan perusahaan , konsultan pajak 2014 , jasa konsultan pajak 2014 , konsultan pajak 2015 , jasa konsultan pajak 2015 , jasa laporan spt tahunan orang pribadi , jasa laporan spt tahunan badan usaha , jasa laporan spt tahunan perusahaan , jasa pembuatan spt tahunan orang pribadi , jasa pembuatan spt tahunan badan usaha , jasa pembuatan spt tahunan perusahaan , jasa pembuatan laporan pajak spt tahunan orang pribadi , jasa pembuatan laporan pajak spt tahunan badan usaha , jasa pembuatan laporan pajak spt tahunan perusahaan ,

jasa akuntansi , jasa akutansi , jasa pembukuan , jasa akuntansi pembukuan , jasa pembukuan akuntansi , jasa pembukuan laporan keuangan , jasa akuntansi laporan keuangan , jasa laporan keuangan , jasa pembuatan laporan keuangan , jasa pembuatan perusahaan , jasa pendiriaan perusahaan , jasa pembuatan usaha , jasa pendirian usaha , jasa pembuatan pt , jasa pendirian pt , jasa pembuatan cv , jasa pendirian cv , jasa audit , jasa audit laporan keuangan , jasa internal audit , jasa pengurusan izin usaha , jasa pengurusan ijin usaha , jasa perizinan usaha , jasa perijinan usaha ,

jasa akuntansi jakarta , jasa akutansi jakarta , jasa pembukuan jakarta , jasa akuntansi pembukuan jakarta , jasa pembukuan akuntansi jakarta , jasa pembukuan laporan keuangan jakarta , jasa akuntansi laporan keuangan jakarta , jasa laporan keuangan jakarta , jasa pembuatan laporan keuangan jakarta , jasa pembuatan perusahaan jakarta , jasa pendiriaan perusahaan jakarta , jasa pembuatan usaha jakarta , jasa pendirian usaha jakarta , jasa pembuatan pt jakarta , jasa pendirian pt jakarta , jasa pembuatan cv jakarta , jasa pendirian cv jakarta , jasa audit jakarta , jasa audit laporan keuangan jakarta , jasa internal audit jakarta , jasa pengurusan izin usaha jakarta , jasa pengurusan ijin usaha jakarta , jasa perizinan usaha jakarta , jasa perijinan usaha jakarta ,

jasa manajemen bisnis , jasa bisnis manajemen , jasa konsultan bisnis , jasa konsultan manajemen , jasa konsultan bisnis manajemen , jasa konsultan manajemen bisnis , jasa manajemen bisnis jakarta , jasa bisnis manajemen jakarta , jasa konsultan bisnis jakarta , jasa konsultan manajemen jakarta , jasa konsultan bisnis manajemen jakarta , jasa konsultan manajemen bisnis jakarta

===

jasa akuntansi bogor , jasa akutansi bogor , jasa pembukuan bogor , jasa akuntansi pembukuan bogor , jasa pembukuan akuntansi bogor , jasa pembukuan laporan keuangan bogor , jasa akuntansi laporan keuangan bogor , jasa laporan keuangan bogor , jasa pembuatan laporan keuangan bogor , jasa pembuatan perusahaan bogor , jasa pendiriaan perusahaan bogor , jasa pembuatan usaha bogor , jasa pendirian usaha bogor , jasa pembuatan pt bogor , jasa pendirian pt bogor , jasa pembuatan cv bogor , jasa pendirian cv bogor , jasa audit bogor , jasa audit laporan keuangan bogor , jasa internal audit bogor , jasa pengurusan izin usaha bogor , jasa pengurusan ijin usaha bogor , jasa perizinan usaha bogor , jasa perijinan usaha bogor ,

jasa manajemen bisnis bogor , jasa bisnis manajemen bogor , jasa konsultan bisnis bogor , jasa konsultan manajemen bogor , jasa konsultan bisnis manajemen bogor , jasa konsultan manajemen bisnis bogor ,

jasa akuntansi depok , jasa akutansi depok , jasa pembukuan depok , jasa akuntansi pembukuan depok , jasa pembukuan akuntansi depok , jasa pembukuan laporan keuangan depok , jasa akuntansi laporan keuangan depok , jasa laporan keuangan depok , jasa pembuatan laporan keuangan depok , jasa pembuatan perusahaan depok , jasa pendiriaan perusahaan depok , jasa pembuatan usaha depok , jasa pendirian usaha depok , jasa pembuatan pt depok , jasa pendirian pt depok , jasa pembuatan cv depok , jasa pendirian cv depok , jasa audit depok , jasa audit laporan keuangan depok , jasa internal audit depok , jasa pengurusan izin usaha depok , jasa pengurusan ijin usaha depok , jasa perizinan usaha depok , jasa perijinan usaha depok ,

jasa manajemen bisnis depok , jasa bisnis manajemen depok , jasa konsultan bisnis depok , jasa konsultan manajemen depok , jasa konsultan bisnis manajemen depok , jasa konsultan manajemen bisnis depok ,

jasa akuntansi tangerang , jasa akutansi tangerang , jasa pembukuan tangerang , jasa akuntansi pembukuan tangerang , jasa pembukuan akuntansi tangerang , jasa pembukuan laporan keuangan tangerang , jasa akuntansi laporan keuangan tangerang , jasa laporan keuangan tangerang , jasa pembuatan laporan keuangan tangerang , jasa pembuatan perusahaan tangerang , jasa pendiriaan perusahaan tangerang , jasa pembuatan usaha tangerang , jasa pendirian usaha tangerang , jasa pembuatan pt tangerang , jasa pendirian pt tangerang , jasa pembuatan cv tangerang , jasa pendirian cv tangerang , jasa audit tangerang , jasa audit laporan keuangan tangerang , jasa internal audit tangerang , jasa pengurusan izin usaha tangerang , jasa pengurusan ijin usaha tangerang , jasa perizinan usaha tangerang , jasa perijinan usaha tangerang ,

jasa manajemen bisnis tangerang , jasa bisnis manajemen tangerang , jasa konsultan bisnis tangerang , jasa konsultan manajemen tangerang , jasa konsultan bisnis manajemen tangerang , jasa konsultan manajemen bisnis tangerang ,

jasa akuntansi bekasi , jasa akutansi bekasi , jasa pembukuan bekasi , jasa akuntansi pembukuan bekasi , jasa pembukuan akuntansi bekasi , jasa pembukuan laporan keuangan bekasi , jasa akuntansi laporan keuangan bekasi , jasa laporan keuangan bekasi , jasa pembuatan laporan keuangan bekasi , jasa pembuatan perusahaan bekasi , jasa pendiriaan perusahaan bekasi , jasa pembuatan usaha bekasi , jasa pendirian usaha bekasi , jasa pembuatan pt bekasi , jasa pendirian pt bekasi , jasa pembuatan cv bekasi , jasa pendirian cv bekasi , jasa audit bekasi , jasa audit laporan keuangan bekasi , jasa internal audit bekasi , jasa pengurusan izin usaha bekasi , jasa pengurusan ijin usaha bekasi , jasa perizinan usaha bekasi , jasa perijinan usaha bekasi ,

jasa manajemen bisnis bekasi , jasa bisnis manajemen bekasi , jasa konsultan bisnis bekasi , jasa konsultan manajemen bekasi , jasa konsultan bisnis manajemen bekasi , jasa konsultan manajemen

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *