Konsultan Pajak Jakarta Jasa – Keberatan, Banding, Pengurangan, dan Pembatalan Ketetapan Pajak

Konsultan Pajak Jakarta Jasa │ Jasa Pembukuan Akuntansi Laporan Keuangan │ Jasa Audit | Konsultan Manajemen Bisnis | Jasa Pembuatan Perusahaan & Izin Usaha

MASALAH SENGKETA PAJAK

Dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan, tidak dapat dihindari adanya benturan-benturan, contohnya berupa ketidaksamaan persepsi atau penghitungan dan bahkan yang menjurus kepada kesalahpahaman. Fenomena tersebut wajar mengingat WP di satu sisi, merasa sudah menjalankan kewajiban pajaknya dengan sebaik-baiknya, sementara di sisi lain, fiskus pun merasa telah menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Benturan-benturan tadi, yang lazim disebut “sengketa pajak”, tentu harus segera diupayakan penyelesaiannya berdasarkan kebenaran dan keadilan.

Dalam praktiknya, produk ketetapan pajak yang dikeluarkan oleh fiskus tidak selalu dapat diterima atau disetujui oleh WP. Pada umumnya WP dan/atau juga fiskus menganggap bahwa terdapat kesalahan atau pelanggaran pada produk ketetapan tersebut sehingga perlu direvisi. Berdasarkan kelaziman, kesalahan atau pelanggaran yang berujung pada masalah sengketa pajak tersebut dapat dibagi menjadi dua kategori sebagai berikut :

a. Sengketa Formal
Sengketa formal timbul apabila WP dan/atau fiskus tidak mematuhi prosedur dan tata cara yang telah ditetapkan oleh perundang-undangan perpajakan. Bagi fiskus, kesalahan atau pelanggaran formal mencakup segala penyimpangan terhadap prosedur dan tata cara pemeriksaan, penerbitan ketetapan sampai dengan keputusan keberatan. Sedangkan bagi WP, kesalahan atau pelanggaran formal tersebut berupa tidak dipatuhi/dilaksanakannya prosedur dan tata cara yang ditetapkan oleh perundang-undangan perpajakan, misalnya masalah jangka waktu penyampaian surat dan syarat formal sahnya suatu permohonan.

b. Sengketa Material
Sengketa material atau biasa disebut materi sengketa, terjadi apabila terdapat perbedaan jumlah pajak yang terutang atau terdapat perbedaan jumlah pajak yang lebih dibayar (dalam kasus restitusi) menurut fiskus dengan jumlah perhitungan menurut WP. Perbedaan ini bisa timbul karena adanya beda pendapat mengenai dasar hukum yang seharusnya digunakan, beda persepsi atas ketentuan perpajakan, perselisihan atas suatu transaksi, atau bisa juga disebabkan oleh hal-hal lainnya.

Pengertian yang jelas mengenai sengketa pajak itu sendiri terdapat dalam UU No. 14 Tahun 2002 tentang pengadilan Pajak. Rumusannya adalah sebagai berikut : Sengketa Pajak adalah sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara WP atau Penanggung Pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan yang dapat diajukan banding atau Gugatan kepada Pengadilan Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk Gugatan atas pelaksanaan penagihan berdasarkan UU Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (UU Nomor l9 Tahun 2000).

Secara gramatikal rumusan tersebut menentukan bahwa sengketa dimulai sejak keluarnya keputusan pejabat yang berwenang (Dirjen Pajak) dan keputusan tersebut dapat diajukan banding atau gugatan ke Pengadilan Pajak. Dengan demikian ‘sengketa’ yang timbul sebelum keluarnya keputusan Dirjen Pajak dimaksud, seperti sengketa yang sering terjadi dalam kasus pemeriksaan, tidak dapat disebut sebagai sengketa pajak. Rumusan tersebut juga tidak mengharuskan adanya penyelesaian di Pengadilan Pajak tetapi hanya memberi batasan bahwa keputusan itu dapat diajukan Banding atau Gugatan ke pengadilan Pajak. Atas dasar itu, sengketa pajak bisa diselesaikan di internal Dirjen Pajak ataupun di Pengadilan Pajak.

Sengketa pajak yang dapat diselesaikan secara internal di Dirjen Pajak meliputi :
1. Keberatan;
2. Pengurangan atau Pembatalan atas Ketetapan Pajak;
3. Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi; dan
4. Pembetulan;

Sedangkan sengketa pajak yang diselesaikan melalui Pengadilan Pajak meliputi Banding dan Gugatan. Apabila WP tetap tidak dapat menerima Putusan Banding, terhadap putusan yang telah dikeluarkan oleh Pengadilan Pajak tersebut masih dapat diajukan Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung.

KEBERATAN  ATAS SKP

Apabita WP berpendapat bahwa jumlah rugi, jumlah pajak dan pemotongan atau pemungutan pajak tidak sebagaimana mestinya, wP dapat mengajukan keberatan hanya kepada Direktur Jenderal Pajak. Keberatan yang diajukan adalah mengenai materi atau isi dari ketetapan pajak, yaitu jumlah rugi berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan, jumlah besarnya pajak, atau pemotongan atau pemungutan pajak.

Dasar hukum yang mengatur masalah keberatan dan tata cara pengajuannya adalah Pasal 25 dan 26 UU KUP. Adapun wP dapat mengajukan keberatan atas suatu :

  • SKPKB;
  • SKBKBT;
  • SKPLB;
  • SKPN; atau
  • Pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pada prinsipnya keberatan adalah lembaga penyelesaian sengketa pajak yang bersifat material, maka sengketa pajak atas hal-hal yang bersifat formal tidak diselesaikan melalui keberatan. Dengan demikian, STP tidak dapat diajukan keberatan oleh WP karena STP bukan surat ketetapan pajak (skp) dan bukan pula pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga.

Syarat-Syarat Pengajuan Keberatan

Surat keberatan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Satu surat keberatan untuk satu ketetapan pajak atau satu bukti pemotongan/pemungutan pajak;
2. Diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia;
3. Mengemukakan jumlah pajak yang terutang atau jumlah pajak yang dipotong atau dipungut, atau jumlah rugi menurut penghitungan WP;
4. Disertai dengan alasan-alasan yang jelas;
5. Diajukan paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat ketetapan pajak atau tanggal pemotongan/pemungutan pajak kecuali karena keadaan di luar kekuasaan WP (force majeure) yang harus disertai bukti pendukung adanya keadaan luar biasa tersebut;
6. Dilampiri dengan surat kuasa khusus dalam hal surat keberatan ditandatangani bukan oleh WP sebagaimana diatur dalam Pasal 32 UU KUP (mengenai wakil WP);
7. Dalam hal WP mengajukan keberatan atas surat ketetapan pajak (skp), WP wajib melunasi pajak yang masih harus dibayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujuinya dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan (closing conference), sebelum surat keberatan disampaikan;
8. Syarat tambahan : Dalam hal WP mengajukan keberatan atas surat ketetapan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b dan huruf d UU KUP (untuk pajak-pajak yang ditetapkan secara jabatan), WP harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan pajak tersebut.

Permohonan keberatan yang tidak memenuhi salah satu syarat dari butir no. 1 s.d. 7 sebagaimana di atas bukan dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak akan dipertimbangkan dan tidak diterbitkan Surat Keputusan Keberatan. Sedangkan permohonan keberatan yang tidak memenuhi syarat tambahan (butir no. 8), maka keberatannya akan ditolak.

Untuk keperluan pengajuan keberatan, yakni agar dapat menyusun keberatan dengan alasan yang kuat, WP diberikan hak untuk meminta dasar pengenaan pajak penghitungan rugi, atau pemotongan atau pemungutan pajak yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, apabila diminta oleh WP, Direktur Jenderal Pajak wajib memberikan keterangan secara tertulis hal-hal yang menjadi dasar pengenaan pajak, penghitungan rugi, atau pemotongan atau pemungutan pajak, paling lama 10 hari kerja sejak diterimanya surat WP.

Surat keberatan dapat disampaikan langsung atau melalui pos tercatat ke KPP tempat WP terdaftar atau ke KP4/KP2KP dalam wilayah kerja KPP yang bersangkutan. Tanggal penerimaan surat yang dijadikan dasar untuk memproses surat keberatan adalah :

–     Tanggal terima surat wP, dalam hal disampaikan secara langsung pada petugas Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) atau petugas yang ditunjuk; atau
–     Tanggal stempel pos tercatat, dalam hal surat keberatan disampaikan melalui pos tercatat.

Dengan demikian, batas waktu penyelesaian keberatan dihitung sejak tanggal penerimaan surat tersebut di atas. Apabila surat WP tidak memenuhi syarat sebagai surat keberatan dan WP memperbaikinya dalam  batas waktu penyampaian surat keberatan, maka batas waktu penyelesaian keberatan dihitung sejak diterima surat berikutnya yang memenuhi syarat sebagai surat keberatan.

Copyright © Mitra Konsultindo – Konsultan Pajak ®

konsultan pajak , jasa konsultan pajak , konsultan pajak jakarta , konsultan pajak indonesia , konsultan pajak jabodetabek , konsultan pajak jakarta barat , konsultan pajak jakarta timur , konsultan pajak jakarta selatan , konsultan pajak jakarta utara , konsultan pajak jakarta pusat , konsultan pajak bogor , konsultan pajak depok , konsultan pajak tangerang , konsultan pajak bekasi , kantor konsultan pajak , konsultan pajak murah , jasa konsultasi pajak , tarif konsultan pajak , jasa laporan keuangan , pembuatan laporan keuangan , jasa manajemen bisnis , konsultan bisnis , jasa konsultan pajak jakarta , jasa konsultasi pajak , jasa laporan pajak , jasa laporan spt pajak , jasa laporan spt tahunan , jasa laporan spt masa bulanan , jasa laporan spt pajak orang pribadi , jasa laporan spt pajak badan usaha , jasa laporan spt pajak perusahaan , jasa laporan keuangan , jasa pembuatan laporan keuangan , jasa akuntansi , jasa pembukuan , jasa pembuatan laporan pajak , jasa pembuatan laporan spt pajak , jasa pembuatan laporan spt tahunan , jasa pembuatan spt pajak , jasa pembuatan spt tahunan , jasa pembuatan spt masa bulanan , jasa pembuatan spt tahunan orang pribadi , jasa pembuatan spt tahunan badan usaha , jasa pembuatan spt tahunan perusahaan , konsultan pajak 2014 , jasa konsultan pajak 2014 , konsultan pajak 2015 , jasa konsultan pajak 2015 , jasa laporan spt tahunan orang pribadi , jasa laporan spt tahunan badan usaha , jasa laporan spt tahunan perusahaan , jasa pembuatan spt tahunan orang pribadi , jasa pembuatan spt tahunan badan usaha , jasa pembuatan spt tahunan perusahaan , jasa pembuatan laporan pajak spt tahunan orang pribadi , jasa pembuatan laporan pajak spt tahunan badan usaha , jasa pembuatan laporan pajak spt tahunan perusahaan ,

jasa akuntansi , jasa akutansi , jasa pembukuan , jasa akuntansi pembukuan , jasa pembukuan akuntansi , jasa pembukuan laporan keuangan , jasa akuntansi laporan keuangan , jasa laporan keuangan , jasa pembuatan laporan keuangan , jasa pembuatan perusahaan , jasa pendiriaan perusahaan , jasa pembuatan usaha , jasa pendirian usaha , jasa pembuatan pt , jasa pendirian pt , jasa pembuatan cv , jasa pendirian cv , jasa audit , jasa audit laporan keuangan , jasa internal audit , jasa pengurusan izin usaha , jasa pengurusan ijin usaha , jasa perizinan usaha , jasa perijinan usaha ,

jasa akuntansi jakarta , jasa akutansi jakarta , jasa pembukuan jakarta , jasa akuntansi pembukuan jakarta , jasa pembukuan akuntansi jakarta , jasa pembukuan laporan keuangan jakarta , jasa akuntansi laporan keuangan jakarta , jasa laporan keuangan jakarta , jasa pembuatan laporan keuangan jakarta , jasa pembuatan perusahaan jakarta , jasa pendiriaan perusahaan jakarta , jasa pembuatan usaha jakarta , jasa pendirian usaha jakarta , jasa pembuatan pt jakarta , jasa pendirian pt jakarta , jasa pembuatan cv jakarta , jasa pendirian cv jakarta , jasa audit jakarta , jasa audit laporan keuangan jakarta , jasa internal audit jakarta , jasa pengurusan izin usaha jakarta , jasa pengurusan ijin usaha jakarta , jasa perizinan usaha jakarta , jasa perijinan usaha jakarta ,

jasa manajemen bisnis , jasa bisnis manajemen , jasa konsultan bisnis , jasa konsultan manajemen , jasa konsultan bisnis manajemen , jasa konsultan manajemen bisnis , jasa manajemen bisnis jakarta , jasa bisnis manajemen jakarta , jasa konsultan bisnis jakarta , jasa konsultan manajemen jakarta , jasa konsultan bisnis manajemen jakarta , jasa konsultan manajemen bisnis jakarta

===

jasa akuntansi bogor , jasa akutansi bogor , jasa pembukuan bogor , jasa akuntansi pembukuan bogor , jasa pembukuan akuntansi bogor , jasa pembukuan laporan keuangan bogor , jasa akuntansi laporan keuangan bogor , jasa laporan keuangan bogor , jasa pembuatan laporan keuangan bogor , jasa pembuatan perusahaan bogor , jasa pendiriaan perusahaan bogor , jasa pembuatan usaha bogor , jasa pendirian usaha bogor , jasa pembuatan pt bogor , jasa pendirian pt bogor , jasa pembuatan cv bogor , jasa pendirian cv bogor , jasa audit bogor , jasa audit laporan keuangan bogor , jasa internal audit bogor , jasa pengurusan izin usaha bogor , jasa pengurusan ijin usaha bogor , jasa perizinan usaha bogor , jasa perijinan usaha bogor ,

jasa manajemen bisnis bogor , jasa bisnis manajemen bogor , jasa konsultan bisnis bogor , jasa konsultan manajemen bogor , jasa konsultan bisnis manajemen bogor , jasa konsultan manajemen bisnis bogor ,

jasa akuntansi depok , jasa akutansi depok , jasa pembukuan depok , jasa akuntansi pembukuan depok , jasa pembukuan akuntansi depok , jasa pembukuan laporan keuangan depok , jasa akuntansi laporan keuangan depok , jasa laporan keuangan depok , jasa pembuatan laporan keuangan depok , jasa pembuatan perusahaan depok , jasa pendiriaan perusahaan depok , jasa pembuatan usaha depok , jasa pendirian usaha depok , jasa pembuatan pt depok , jasa pendirian pt depok , jasa pembuatan cv depok , jasa pendirian cv depok , jasa audit depok , jasa audit laporan keuangan depok , jasa internal audit depok , jasa pengurusan izin usaha depok , jasa pengurusan ijin usaha depok , jasa perizinan usaha depok , jasa perijinan usaha depok ,

jasa manajemen bisnis depok , jasa bisnis manajemen depok , jasa konsultan bisnis depok , jasa konsultan manajemen depok , jasa konsultan bisnis manajemen depok , jasa konsultan manajemen bisnis depok ,

jasa akuntansi tangerang , jasa akutansi tangerang , jasa pembukuan tangerang , jasa akuntansi pembukuan tangerang , jasa pembukuan akuntansi tangerang , jasa pembukuan laporan keuangan tangerang , jasa akuntansi laporan keuangan tangerang , jasa laporan keuangan tangerang , jasa pembuatan laporan keuangan tangerang , jasa pembuatan perusahaan tangerang , jasa pendiriaan perusahaan tangerang , jasa pembuatan usaha tangerang , jasa pendirian usaha tangerang , jasa pembuatan pt tangerang , jasa pendirian pt tangerang , jasa pembuatan cv tangerang , jasa pendirian cv tangerang , jasa audit tangerang , jasa audit laporan keuangan tangerang , jasa internal audit tangerang , jasa pengurusan izin usaha tangerang , jasa pengurusan ijin usaha tangerang , jasa perizinan usaha tangerang , jasa perijinan usaha tangerang ,

jasa manajemen bisnis tangerang , jasa bisnis manajemen tangerang , jasa konsultan bisnis tangerang , jasa konsultan manajemen tangerang , jasa konsultan bisnis manajemen tangerang , jasa konsultan manajemen bisnis tangerang ,

jasa akuntansi bekasi , jasa akutansi bekasi , jasa pembukuan bekasi , jasa akuntansi pembukuan bekasi , jasa pembukuan akuntansi bekasi , jasa pembukuan laporan keuangan bekasi , jasa akuntansi laporan keuangan bekasi , jasa laporan keuangan bekasi , jasa pembuatan laporan keuangan bekasi , jasa pembuatan perusahaan bekasi , jasa pendiriaan perusahaan bekasi , jasa pembuatan usaha bekasi , jasa pendirian usaha bekasi , jasa pembuatan pt bekasi , jasa pendirian pt bekasi , jasa pembuatan cv bekasi , jasa pendirian cv bekasi , jasa audit bekasi , jasa audit laporan keuangan bekasi , jasa internal audit bekasi , jasa pengurusan izin usaha bekasi , jasa pengurusan ijin usaha bekasi , jasa perizinan usaha bekasi , jasa perijinan usaha bekasi ,

jasa manajemen bisnis bekasi , jasa bisnis manajemen bekasi , jasa konsultan bisnis bekasi , jasa konsultan manajemen bekasi , jasa konsultan bisnis manajemen bekasi , jasa konsultan manajemen bisnis bekasi

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *