Konsultan Pajak Jakarta Jasa – Pemeriksaan Atas SPT MASA PPN Lebih Bayar

Konsultan Pajak Jakarta Jasa │ Jasa Pembukuan Akuntansi Laporan Keuangan │ Jasa Audit | Konsultan Manajemen Bisnis | Jasa Pembuatan Perusahaan & Izin Usaha

Pemeriksaan atas SPT Masa PPN LB menjadi satu paket dengan regulasi Pemerintah di bidang PPN, yaitu masalah pembenahan sistem pemberian restitusi PPN dan/atau PPnBM. Pertimbangan antara keinginan untuk mengamankan penerimaan negara dengan tetap memperhatikan pelayanan prima kepada masyarakat dan untuk memberikan kepastian hukum masalah jangka waktu pemberian restitusi pajak, telah berpengaruh banyak pada kebijakan dalam pemeriksaan jenis ini.

Setelah terbit PER-122/PJ./2006, Ditjen Pajak segera menindaklanjutinya dengan mengeluarkan PER-124/PJ./2006 tanggal 22 Agustus 2006 tentang Pelaksanaan Analisis Risiko Dalam Rangka Pemeriksaan atas SPT Masa PPN Lebih Bayar dan SE-06/PJ.7/2006 tentang Kebijakan Pemeriksaan atas SPT Masa PPN Lebih Bayar pada tanggal yang sama. Sejak saat itu, pemeriksaan atas SPT Masa PPN LB selalu dilakukan dengan melakukan analisis risiko terhadap PKP yang meminta restitusi PPN dan/atau PPnBM.

Analisis Risiko adalah proses penilaian risiko ketidakbenaran SPT Masa PPN untuk menentukan PKP dalam kategori risiko rendah, menengah atau tinggi baik yang bersifat analisis kuantitatif maupun kualitatif. Hasil analisis risiko ini digunakan sebagai dasar penentuan ruang lingkup pemeriksaan berikutnya, atau ruang lingkup dan jangka waktu penyelesaian permohonan pengembalian kelebihan pembayaran PPN dan/atau PPnBM pada pemeriksaan berikutnya. Ruang lingkup pemeriksaan atas SPT Masa PPN dapat dilakukan melalui PSL, PSK atau PL.

Berdasarkan SE-06/PJ.7/2006, penentuan ruang lingkup pemeriksaan diatur sebagai berikut:

A. PKP yang melakukan kegiatan tertentu

1)  Pemeriksaan dilakukan melalui PSL, atas :

(a)  SPT Masa PPN Lebih Bayar yang disampaikan oleh PKP yang melakukan kegiatan tertentu yang memiliki risiko rendah yakni :
(1)  Produsen;
(2)  Perusahaan terbuka; atau
(3) Perusahaan yang pemegang saham mayoritasnya adalah Pemerintah Pusat atau Daerah.

(b)  SPT Masa PPN Lebih Bayar yang disampaikan oleh PKP yang melakukan kegiatan tertentu selain yang dimaksud pada huruf a) atau yang berdasarkan pemeriksaan sebelumnya tidak diketahui risikonya.

2)  Pemeriksaan dapat dilakukan melalui PSK atas :

(a)  SPT Masa PPN Lebih Bayar yang disampaikan oleh PKP yang melakukan fegiatan tertentu yang berbentuk perusahaan terbuka atau Perusahaan yang pemegang saham mayoritasnya adalah Pemerintah Pusat atau Daerah, apabila berdasarkan pemeriksaan sebelumnya diketahui memiliki risiko rendah.
(b)  SPT Masa PPN Lebih Bayar yang disampaikan oleh PKP yang melakukan kegiatan tertentu yang terdaftar pada KPP Wajib Pajak Besar yang laporan keuangannya diaudit oleh Akuntan Publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, apabila berdasarkan pemeriksaan sebelumnya diketahui memiliki risiko rendah.

3)  Pemeriksaan dilakukan melalui PL, atas :

(a)  SPT Masa PPN Lebih Bayar yang disampaikan oleh PKP yang melakukan kegiatan tertentu yang berdasarkan pemeriksaan sebelumnya diketahui memiliki risiko tinggi;
(b)  SPT Masa PPN Lebih Bayar yang disampaikan oleh PKP yang melakukan kegiatan tertentu yang pemeriksaannya meliputi seluruh jenis pajak.

B. PKP selain yang melakukan kegiatan tertentu

1)  Atas SPT Masa PPN Lebih Bayar yang disampaikan oleh Perusahaan Terbuka atau Perusahaan yang pemegang saham mayoritasnya adalah Pemerintah Pusat/Daerah atau PKP yang terdaftar pada KPP WP Besar yang laporan keuangannya diaudit oleh Akuntan Publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, dan berdasarkan pemeriksaan sebelumnya diketahui memiliki risiko rendah, pemeriksaannya dapat dilakukan melalui PSK.
2)  Atas SPT Masa PPN Lebih Bayar yang disampaikan oleh PKP selain sebagaimana dimaksud pada angka 1) atau yang disampaikan oleh PKP sebagaimana dimaksud pada angka 1) yang berdasarkan pemeriksaan sebelumnya diketahui memiliki risiko menengah, atau yang berdasarkan pemeriksaan sebelumnya tidak diketahui risikonya, pemeriksaannya dilakukan melalui PSL.
3)  Atas SPT Masa PPN Lebih Bayar yang disampaikan oleh PKP yang berdasarkan pemeriksaan sebelumnya diketahui memiliki risiko tinggi atau yang pemeriksaannya meliputi seluruh jenis pajak pemeriksaannya dilakukan melalui PL.

Kegiatan Tertentu sebagaimana diatur dalam PER-122/PJ./2006 adalah kegiatan ekspor BKP dan/atau penyerahan BKP dan/atau penyerahan JKP kepada Pemungut PPN.

Untuk diketahui, bahwa selama PKP membukukan adanya nilai tambah, maka kelebihan pembayaran pajak dapat terjadi antara lain dalam hal :

  • Penjualan ekspor;
  • Penyerahan kepada pengusaha di kawasan berikat;
  • Penyerahan BKP yang PPN-nya tidak dipungut;
  • Penyerahan kepada Pemungut PPN;
  • Penumpukan persediaan;
  • Perusahaan pada masa awal operasi.

Nantinya, dalam setiap pemeriksaan atas SPT Masa PPN Lebih Bayar, poin-poin krusial yang dapat menjadi indikasi adanya pelanggaran yang dilakukan oleh PKP, antara lain :

  1. Alamat PKP tidak jelas atau tidak sesuai dengan pengukuhan atau sering pindah;
  2. Satu alamat PKP digunakan secara bersama-sama oleh lebih dari satu PKP;
  3. Kegiatan PKP tidak ada atau tidak sesuai dengan pengukuhan;
  4. WP melakukan kegiatan sebagai PKP tetapi tidak/belum dikukuhkan sebagai PKP;
  5. PKP merendahkan/tidak melaporkan Pajak Keluaran, misalnya dengan cara :1)    Tidak melaporkan seluruh penyerahan BKPIKP;
    2)    Melaporkan penjualan lokal sebagai ekspor;
    3)    Melakukan ekspor fiktif;
    4)    Tidak memungut PPN Keluaran yang sebenarnya terutang PPN;
    5)    Menunda pelaporan Pajak Keluaran;
    6)    Merendahkan harga yang tercantum dalam faktur pajak dari harga penyerahan yang sebenarnya;
    7)    Menggunakan rekening piutang pemegang saham sebagai penerimaan dari Penjualan;
    8)    Membuat retur Penjualan fiktif;
    9)    Tidak melaporkan pemakaian sendiri atau pemberian cuma-cuma;
    10) Tidak memperlihatkan/meminjamkan seluruh Rekening Koran yang menampung seluruh hasil Penjualan BKP/JKP;
    11) Menerbitkan Faktur Pajak bermasalah yang dilakukan oleh importir atas dasar inden.

6. PKP meninggikan Pajak Masukan dengan cara :

1)  Meninggikan harga pembelian impor maupun lokal;.
2)  Melaporkan pembelian barang dari non-PKP menjadi pembelian dari PKP atau dengan cara mendapatkan faktur pajak masukan yang tidak dilakukan dalam transaksi Perolehan BKP/JKP;
3)  Melaporkan pembelian dari PKP maupun non-PKP yang atas pembelian tersebut Faktur Pajak Masukannya bermasalah;
4)  Tidak melaporkan Nota Retur dalam SPT Masa PPN;
5)  Mengkreditkan Pajak Masukan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (8) UU PPN;
6)  Mengkreditkan secara berulang-ulang Pajak Masukan yang masa pajaknya tidak sama sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (9) UU PPN;
7)  Mengkreditkan Pajak Masukan yang tidak sesuai dengan dokumen pendukung perolehan barang dan/atau pembayarannya;
8)  Mengkreditkan Pajak Masukan yang transaksi perolehan BKP/JKP-nya tidak ada;
9)  Mengkreditkan faktur pajak masukan lebih dari satu kali;
10)   Mengkreditkan faktur pajak bermasalah;
11)   Mengkreditkan Pajak Masukan atas barang-barang modal yang diperhitungkan juga-sebagai salah satu komponen harga perolehan (cost) harga yang disusutkan dan/atau diperhitungkan juga sebagai salah satu komponen biaya (expense) yang dibebankan pada periode terjadinya.

7. Jawaban konfirmasi yang sebelumnya menyatakan “tidak ada” berubah menjadi “ada”;
8. Hasil konfirmasi PEB dan/atau PIB di Intranet Ditjen Pajak menunjukkan data yang tidak sesuai dengan nilai ekspor dan/atau impor ying dilaporkan pada SPT Masa PPN Lebih Bayar;
9. Hasil konfirmasi Faktur Pajak di program PK-PM pada Intranet Ditjen Pajak menunjukkan data PM tidak sama dengan PK lawan transaksi
10 . PKP melakukan transaksi dengan PKP yang menerbitkan Faktur Pajak bermasalah sebagaimana tercantum pada SE-27/PJ.52/2002 dan Perubahannya ;
11. PKP Non Efektif (NE) atau PKP yang melaporkan SPT Masa PPN Nihil, kemudian melaporkan atau melakukan pembetulan SPT Masa PPN yang jumlah penyerahannya meningkat cepat dan signifikan;
12. PKP yang tidak menyampaikan SPT Tahunan PPh WP Badan atau WP Orang Pribadi dan/atau PPh Pasal 21;
13.. PKP tidak menyerahkan sebagian atau seluruh bukti-bukti atau dokumen yang diminta oleh Pemeriksa pada saat pemeriksaan, dalam jangka waktu yang ditentukan;
14. PKP yang melakukan penyerah an BKP ke bukan Kawasan Berikat namun dilaporlon dengan menggunakan Formulir BC,4.0 (Pemberitahuan Pemasukan Barang Asal Daeran Pabean ke Kawasan Berikat);
15. PKP melakukan kegiatan usaha perdagangan dan melakukan penyerahan BKP yang sangat beragam sehingga tidak diketahui dengan pasti core business WP tersebut.

Copyright © Mitra Konsultindo – Konsultan Pajak ®

konsultan pajak , jasa konsultan pajak , konsultan pajak jakarta , konsultan pajak indonesia , konsultan pajak jabodetabek , konsultan pajak jakarta barat , konsultan pajak jakarta timur , konsultan pajak jakarta selatan , konsultan pajak jakarta utara , konsultan pajak jakarta pusat , konsultan pajak bogor , konsultan pajak depok , konsultan pajak tangerang , konsultan pajak bekasi , kantor konsultan pajak , konsultan pajak murah , jasa konsultasi pajak , tarif konsultan pajak , jasa laporan keuangan , pembuatan laporan keuangan , jasa manajemen bisnis , konsultan bisnis , jasa konsultan pajak jakarta , jasa konsultasi pajak , jasa laporan pajak , jasa laporan spt pajak , jasa laporan spt tahunan , jasa laporan spt masa bulanan , jasa laporan spt pajak orang pribadi , jasa laporan spt pajak badan usaha , jasa laporan spt pajak perusahaan , jasa laporan keuangan , jasa pembuatan laporan keuangan , jasa akuntansi , jasa pembukuan , jasa pembuatan laporan pajak , jasa pembuatan laporan spt pajak , jasa pembuatan laporan spt tahunan , jasa pembuatan spt pajak , jasa pembuatan spt tahunan , jasa pembuatan spt masa bulanan , jasa pembuatan spt tahunan orang pribadi , jasa pembuatan spt tahunan badan usaha , jasa pembuatan spt tahunan perusahaan , konsultan pajak 2014 , jasa konsultan pajak 2014 , konsultan pajak 2015 , jasa konsultan pajak 2015 , jasa laporan spt tahunan orang pribadi , jasa laporan spt tahunan badan usaha , jasa laporan spt tahunan perusahaan , jasa pembuatan spt tahunan orang pribadi , jasa pembuatan spt tahunan badan usaha , jasa pembuatan spt tahunan perusahaan , jasa pembuatan laporan pajak spt tahunan orang pribadi , jasa pembuatan laporan pajak spt tahunan badan usaha , jasa pembuatan laporan pajak spt tahunan perusahaan ,

jasa akuntansi , jasa akutansi , jasa pembukuan , jasa akuntansi pembukuan , jasa pembukuan akuntansi , jasa pembukuan laporan keuangan , jasa akuntansi laporan keuangan , jasa laporan keuangan , jasa pembuatan laporan keuangan , jasa pembuatan perusahaan , jasa pendiriaan perusahaan , jasa pembuatan usaha , jasa pendirian usaha , jasa pembuatan pt , jasa pendirian pt , jasa pembuatan cv , jasa pendirian cv , jasa audit , jasa audit laporan keuangan , jasa internal audit , jasa pengurusan izin usaha , jasa pengurusan ijin usaha , jasa perizinan usaha , jasa perijinan usaha ,

jasa akuntansi jakarta , jasa akutansi jakarta , jasa pembukuan jakarta , jasa akuntansi pembukuan jakarta , jasa pembukuan akuntansi jakarta , jasa pembukuan laporan keuangan jakarta , jasa akuntansi laporan keuangan jakarta , jasa laporan keuangan jakarta , jasa pembuatan laporan keuangan jakarta , jasa pembuatan perusahaan jakarta , jasa pendiriaan perusahaan jakarta , jasa pembuatan usaha jakarta , jasa pendirian usaha jakarta , jasa pembuatan pt jakarta , jasa pendirian pt jakarta , jasa pembuatan cv jakarta , jasa pendirian cv jakarta , jasa audit jakarta , jasa audit laporan keuangan jakarta , jasa internal audit jakarta , jasa pengurusan izin usaha jakarta , jasa pengurusan ijin usaha jakarta , jasa perizinan usaha jakarta , jasa perijinan usaha jakarta ,

jasa manajemen bisnis , jasa bisnis manajemen , jasa konsultan bisnis , jasa konsultan manajemen , jasa konsultan bisnis manajemen , jasa konsultan manajemen bisnis , jasa manajemen bisnis jakarta , jasa bisnis manajemen jakarta , jasa konsultan bisnis jakarta , jasa konsultan manajemen jakarta , jasa konsultan bisnis manajemen jakarta , jasa konsultan manajemen bisnis jakarta

===

jasa akuntansi bogor , jasa akutansi bogor , jasa pembukuan bogor , jasa akuntansi pembukuan bogor , jasa pembukuan akuntansi bogor , jasa pembukuan laporan keuangan bogor , jasa akuntansi laporan keuangan bogor , jasa laporan keuangan bogor , jasa pembuatan laporan keuangan bogor , jasa pembuatan perusahaan bogor , jasa pendiriaan perusahaan bogor , jasa pembuatan usaha bogor , jasa pendirian usaha bogor , jasa pembuatan pt bogor , jasa pendirian pt bogor , jasa pembuatan cv bogor , jasa pendirian cv bogor , jasa audit bogor , jasa audit laporan keuangan bogor , jasa internal audit bogor , jasa pengurusan izin usaha bogor , jasa pengurusan ijin usaha bogor , jasa perizinan usaha bogor , jasa perijinan usaha bogor ,

jasa manajemen bisnis bogor , jasa bisnis manajemen bogor , jasa konsultan bisnis bogor , jasa konsultan manajemen bogor , jasa konsultan bisnis manajemen bogor , jasa konsultan manajemen bisnis bogor ,

jasa akuntansi depok , jasa akutansi depok , jasa pembukuan depok , jasa akuntansi pembukuan depok , jasa pembukuan akuntansi depok , jasa pembukuan laporan keuangan depok , jasa akuntansi laporan keuangan depok , jasa laporan keuangan depok , jasa pembuatan laporan keuangan depok , jasa pembuatan perusahaan depok , jasa pendiriaan perusahaan depok , jasa pembuatan usaha depok , jasa pendirian usaha depok , jasa pembuatan pt depok , jasa pendirian pt depok , jasa pembuatan cv depok , jasa pendirian cv depok , jasa audit depok , jasa audit laporan keuangan depok , jasa internal audit depok , jasa pengurusan izin usaha depok , jasa pengurusan ijin usaha depok , jasa perizinan usaha depok , jasa perijinan usaha depok ,

jasa manajemen bisnis depok , jasa bisnis manajemen depok , jasa konsultan bisnis depok , jasa konsultan manajemen depok , jasa konsultan bisnis manajemen depok , jasa konsultan manajemen bisnis depok ,

jasa akuntansi tangerang , jasa akutansi tangerang , jasa pembukuan tangerang , jasa akuntansi pembukuan tangerang , jasa pembukuan akuntansi tangerang , jasa pembukuan laporan keuangan tangerang , jasa akuntansi laporan keuangan tangerang , jasa laporan keuangan tangerang , jasa pembuatan laporan keuangan tangerang , jasa pembuatan perusahaan tangerang , jasa pendiriaan perusahaan tangerang , jasa pembuatan usaha tangerang , jasa pendirian usaha tangerang , jasa pembuatan pt tangerang , jasa pendirian pt tangerang , jasa pembuatan cv tangerang , jasa pendirian cv tangerang , jasa audit tangerang , jasa audit laporan keuangan tangerang , jasa internal audit tangerang , jasa pengurusan izin usaha tangerang , jasa pengurusan ijin usaha tangerang , jasa perizinan usaha tangerang , jasa perijinan usaha tangerang ,

jasa manajemen bisnis tangerang , jasa bisnis manajemen tangerang , jasa konsultan bisnis tangerang , jasa konsultan manajemen tangerang , jasa konsultan bisnis manajemen tangerang , jasa konsultan manajemen bisnis tangerang ,

jasa akuntansi bekasi , jasa akutansi bekasi , jasa pembukuan bekasi , jasa akuntansi pembukuan bekasi , jasa pembukuan akuntansi bekasi , jasa pembukuan laporan keuangan bekasi , jasa akuntansi laporan keuangan bekasi , jasa laporan keuangan bekasi , jasa pembuatan laporan keuangan bekasi , jasa pembuatan perusahaan bekasi , jasa pendiriaan perusahaan bekasi , jasa pembuatan usaha bekasi , jasa pendirian usaha bekasi , jasa pembuatan pt bekasi , jasa pendirian pt bekasi , jasa pembuatan cv bekasi , jasa pendirian cv bekasi , jasa audit bekasi , jasa audit laporan keuangan bekasi , jasa internal audit bekasi , jasa pengurusan izin usaha bekasi , jasa pengurusan ijin usaha bekasi , jasa perizinan usaha bekasi , jasa perijinan usaha bekasi ,

jasa manajemen bisnis bekasi , jasa bisnis manajemen bekasi , jasa konsultan bisnis bekasi , jasa konsultan manajemen bekasi , jasa konsultan bisnis manajemen bekasi , jasa konsultan manajemen bisnis bekasi

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *