Konsultan Pajak Jakarta Jasa – Mekanisme Pengenaan PPNBM atas Kendaraan Bermotor

Konsultan Pajak Jakarta Jasa │ Jasa Pembukuan Akuntansi Laporan Keuangan │ Jasa Audit | Konsultan Manajemen Bisnis | Jasa Pembuatan Perusahaan & Izin Usaha

Berdasarkan KMK Nomor 355/KMK.03/2003 jo. KEP-229/PJ/2003 diatur sebagai berikut :

1. PPnBM dikenakan atas :

a. Impor kendaraan CBU (Completely Built-Up) berupa kendaraan pengangkutan orang sampai dengan 15 orang termasuk pengemudi, kendaraan double cabin, kendaraan khusus, dan kendaraan bermotor beroda dua dengan kapasitas isi silinder lebih dari 250 CC;
b.  Penyerahan kendaraan hasil perakitan/produksi di dalam Daerah Pabean berupa kendaraan pengangkutan orang sampai dengan 15 orang termasuk pengemudi, kendaraan double cabin, kendaraan khusus, dan kendaraan bermotor beroda dua dengan kapasitas isi silinder lebih dari 250 CC;
c.  Penyerahan kendaraan bermotor berupa kendaraan pengangkutan orang sampai dengan 15 orang termasuk pengemudi dan kendaraan double cabin hasil pengubahan dari kendaraan sasis atau kendaraan pengangkutan barang.

2. PPnBM dibebaskan atas impor atau penyerahan:

a. Kendaraan ambulan, kendaraan jenazah, kendaraan pemadam kebakaran, kendaraan tahanan, kendaraan pengangkutan umum;
b. Kendaraan protokoler kenegaraan;
c. Kendaraan bermotor untuk pengangkutan 10 orang sampai dengan 15 orang termasuk pengemudi yang digunakan untuk kendaraan dinas TNI/POLRI;
d. Kendaraan patroli TNI/POLRI.

3. Orang Pribadi (OP) atau Badan yang melakukan impor atau yang menerima penyerahan kendaraan bermotor yang dibebaskan dari pengenaan PPnBM sebagaimana dimaksud butir 2 di atas wajib memiliki Surat Keterangan Bebas (SKB) PPnBM yang diterbitkan oleh Dirjen Pajak c.q. Kepala KPP tempat pemohon terdaftar, sebelum impor atau penyerahan kendaraan bermotor dilakukan.

4. Permohonan SKB PPn BM yang diajukan oleh OP atau Badan yang melakukan impor atau yang menerima penyerahan kendaraan ambulan, kendaraan jenazah, kendaraan pemadam kebakaran, kendaraan tahanan, dan kendaraan angkutan umum ke KPP dilengkapi dengan dokumen-dokumen sebagai berikut :

a)  Fotokopi kartu NPWP;
b)  Surat Kuasa Khusus bila menunjuk pihak lain untuk pengurusan SKB PPn BM;
c)  Surat Keterangan atau dokumen lain yang menunjukkan pengunaan kendaraan dimaksud;
d)  Surat Pernyataan yang menyatakan bahwa kendaraan dimaksud tidak akan dipindahtangankan atau diubah peruntukannya dan apabila ternyata dipindahtangankan atau diubah peruntukannya, bersedia membayar kembali PPnBM yang dibebaskan ditambah sanksi dengan ketentuan yang berlaku;
e)  Perjanjian jual-beli kendaraan bermotor yang memuat keterangan-keterangan antara lain:
–    Nama Penjual;
–    Nama pembeli;
–    Jenis dan spesifikasi kendaraan yang dibeli;
f)  Ijin Usaha dan Ijin Trayek yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang (untuk kendaraan angkutan umum selain taksi) atau Persetujuan (Ijin) Prinsip yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah setempat (untuk taksi);
g)  Khusus untuk impor kendaraan bermotor, dilengkapi dengan dokumen impor berupa :
–    Invoice;
–    Bill of Lading (B/L) atau Airway Bill (AWB);
–    Dokumen kontrak Pembelian yang bersangkutan atau dokumen yang dapat dipersamakan;
–    Dokumen pembayaran yang berupa Letter of Credit (LlC) atau bukti transfer atau bukti lainnya berkaitan dengan pembayaran tersebut.

5. Permohonan SKBPPn BM yang diajukan oleh TNI/POLRI untuk impor atau perolehan kendaraan dinas atau kendaraan patroli TNI/POLRI dan oleh Sekretariat Negara untuk impor atau perolehan kendaraan protokoler kenegaraan ke KPP dilengkapi dengan dokumen-dokumen sebagai berikut :

a) Fotokopi kartu NPWP;
b) Surat Kuasa Khusus bila menunjuk pihak lain untuk pengurusan SKB PPnBM;
c)  Surat Keterangan atau dokumen lain yang menunjukkan penggunaan kendaraan dimaksud;
d)  Surat pernyataan yang menyatakan bahwa kendaraan dimaksud tidak akan dipindahtangankan atau diubah peruntukannya dan apabila ternyata dipindahtangankan atau diubah peruntukannya, bersedia membayar kembali PPnBM yang dibebaskan ditambah sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
e)  Kontrak atau Surat Perintah Kerja untuk pengadaan kendaraan dimaksud;
f)  Khusus untuk impor kendaraan bermotor, dilengkapi dengan dokumen impor berupa:
–    Invoice;
–    Bill of Lading (B/L) atau Airway Bill (AWB);
–    Dokumen Kontrak Pembelian yang bersangkutan atau dokumen yang dapat dipersamakan;
–    Dokumen pembayaran yang berupa Letter of Credit (L/C) atau bukti transfer atau bukti lainnya berkaitan dengan pembayaran tersebut.

6. Permohonan SKB PPnBM dapat ditindak lanjuti dengan syarat bahwa OP atau Badan tersebut tidak mempunyai tunggakan hutang pajak yang telah jatuh tempo, kecuali yang telah mendapat izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak. KPP memberikan keputusan dalam jangka waktu 10 hari kerja setelah surat permohonan diterima dengan lengkap.

7. Apabila kendaraan bermotor yang dibebaskan dari pengenaan PPnBM tersebut sebelum lewat jangka waktu 5 tahun sejak impor atau perolehannya dipindahtangankan atau diubah peruntukannya sehingga tidak sesuai dengan tujuan semula, maka PPnBM terutang yang dibebaskan tersebut wajib dibayar kembali dalam jangka waktu satu bulan sejak kendaraan bermotor tersebut dipindahtangankan atau diubah peruntukannya. Dan apabila dalam jangka waktu satu bulan dimaksud PPnBM yang terutang tersebut tidak atau kurang dibayar, KPP menerbitkan SKPKB ditambah sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

CARA MENGHITUNG PPnBM

Untuk rnenghitung PPN dan PPn BM yang terutang atas penyerahan BKP yang tergolong mewah, perlu diperhatikan tiga faktor sesuai dengan karakteristiknya, yaitu :

1.  PPn BM hanya dipungut satu kali;

2.  PPn BM tidak dapat dikreditkan sehingga dapat dibebankan sebagai biaya sepanjang memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a dan tidak memenuhi ketentuan Pasal 9 UU PPh;

3.  PPnBM tidak menghendaki terjadinya pungutan pajak berganda.

Atas dasar ketiga faktor tersebut diatas, maka dalam hal PKP selain pabrikan menyerahkan BKP yang tergolong mewah, sebelum 1 Januari 2001, PPN yang terutang dihitung dari DPP yang ditetapkan berdasarkan harga barang setelah dikurangi dengan unsur PPn BM yang terkandung didalamnya. Dengan demikian maka formulanya :
 

TARIF PPn BM X (HARGAJUAL – PPN BM

 

Namun rumusan ” Harga Jual” dalam Pasal 1 huruf o yang kemudian menjadi Pasal 1 angka 18 UU PPN 1984 sejak 1 Januari 2001 diubah sehingga menjadi berbunyi sebagai berikut : “Harga jual adalah nilai berupa uang termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan Barang Kena Pajak tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut undang-undang ini dan potongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak”

 

Dengan mengganti kalimat “tidak termasuk pajak” dengan “tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai” maka sejak 1 Januari 2001 formula penghitungan tersebut tidak dipergunakan lagi.

Contoh 1 (Penyerahan dari Pabrikan)

PKP yang menghasilkan BKP yang Tergolong Mewah menjual BKP tersebut kepada PKP A sebagai berikut :

Harga Jual                                                 =   Rp  100.000.000,00
PPN                                                               =   Rp     10.000.000,00
PPnBM (misal tarif 20%)                  =   Rp     20.000.000,00  +
Jumlah yang dibayar oleh PKP A =   Rp 130.000.000,00

Kemudian PKP A tersebut menjual BKP tersebut kepada PKP B sebagai berikut :

Harga Beli PKP A                                 =   Rp 100.000.000,00
PPnBM yang telah dibayar            =    Rp   20.000.000,00
Keuntungan yang diharapkan      =    Rp   15.000.000,00 +
Dasar Pengenaan Pajak                   =   Rp 135.000.000,00
PPN 10% x Rp 135.000.000,00   =   Rp   13.500.000,00 +
Jumlah yang dibayar oleh PKP B =  Rp 148.500.000,00

Contoh 2 (Penyerahan dari Impor)

PKP C mengimpor BKP yang Tergolong Mewah sebagai berikut :

Nilai Impor                                               =   Rp 200.000.000,00
PPN                                                              =    Rp   20.000.000,00
PPnBM (misal tarif 30%)                  =   Rp   60.000.000,00 +
Jumlah yang dibayar oleh PKP C=   Rp 280.000.000,00

Kemudian PKP C tersebut menjual BKP tersebut kepada konsumen sebagai berikut :

Harga Beli PKP C                                           =   Rp 200.000.000,00
PPnBM yang telah dibayar                      =   Rp     60.000.000,00
Keuntungan yang diharapkan                =   Rp     40.000.000,00 +
Dasar Pengenaan Pajak                              =   Rp 300.000.000,00
PPN 10% x Rp 300.000.000,00              =   Rp   30.000.000,00 +
Jumlah yang dibayar oleh konsumen  =   Rp 330.000.000,00

Copyright © Mitra Konsultindo-Konsultan Pajak ®

konsultan pajak , jasa konsultan pajak , konsultan pajak jakarta , konsultan pajak indonesia , konsultan pajak jabodetabek , konsultan pajak jakarta barat , konsultan pajak jakarta timur , konsultan pajak jakarta selatan , konsultan pajak jakarta utara , konsultan pajak jakarta pusat , konsultan pajak bogor , konsultan pajak depok , konsultan pajak tangerang , konsultan pajak bekasi , kantor konsultan pajak , konsultan pajak murah , jasa konsultasi pajak , tarif konsultan pajak , jasa laporan keuangan , pembuatan laporan keuangan , jasa manajemen bisnis , konsultan bisnis , jasa konsultan pajak jakarta , jasa konsultasi pajak , jasa laporan pajak , jasa laporan spt pajak , jasa laporan spt tahunan , jasa laporan spt masa bulanan , jasa laporan spt pajak orang pribadi , jasa laporan spt pajak badan usaha , jasa laporan spt pajak perusahaan , jasa laporan keuangan , jasa pembuatan laporan keuangan , jasa akuntansi , jasa pembukuan , jasa pembuatan laporan pajak , jasa pembuatan laporan spt pajak , jasa pembuatan laporan spt tahunan , jasa pembuatan spt pajak , jasa pembuatan spt tahunan , jasa pembuatan spt masa bulanan , jasa pembuatan spt tahunan orang pribadi , jasa pembuatan spt tahunan badan usaha , jasa pembuatan spt tahunan perusahaan , konsultan pajak 2014 , jasa konsultan pajak 2014 , konsultan pajak 2015 , jasa konsultan pajak 2015 , jasa laporan spt tahunan orang pribadi , jasa laporan spt tahunan badan usaha , jasa laporan spt tahunan perusahaan , jasa pembuatan spt tahunan orang pribadi , jasa pembuatan spt tahunan badan usaha , jasa pembuatan spt tahunan perusahaan , jasa pembuatan laporan pajak spt tahunan orang pribadi , jasa pembuatan laporan pajak spt tahunan badan usaha , jasa pembuatan laporan pajak spt tahunan perusahaan ,

jasa akuntansi , jasa akutansi , jasa pembukuan , jasa akuntansi pembukuan , jasa pembukuan akuntansi , jasa pembukuan laporan keuangan , jasa akuntansi laporan keuangan , jasa laporan keuangan , jasa pembuatan laporan keuangan , jasa pembuatan perusahaan , jasa pendiriaan perusahaan , jasa pembuatan usaha , jasa pendirian usaha , jasa pembuatan pt , jasa pendirian pt , jasa pembuatan cv , jasa pendirian cv , jasa audit , jasa audit laporan keuangan , jasa internal audit , jasa pengurusan izin usaha , jasa pengurusan ijin usaha , jasa perizinan usaha , jasa perijinan usaha ,

jasa akuntansi jakarta , jasa akutansi jakarta , jasa pembukuan jakarta , jasa akuntansi pembukuan jakarta , jasa pembukuan akuntansi jakarta , jasa pembukuan laporan keuangan jakarta , jasa akuntansi laporan keuangan jakarta , jasa laporan keuangan jakarta , jasa pembuatan laporan keuangan jakarta , jasa pembuatan perusahaan jakarta , jasa pendiriaan perusahaan jakarta , jasa pembuatan usaha jakarta , jasa pendirian usaha jakarta , jasa pembuatan pt jakarta , jasa pendirian pt jakarta , jasa pembuatan cv jakarta , jasa pendirian cv jakarta , jasa audit jakarta , jasa audit laporan keuangan jakarta , jasa internal audit jakarta , jasa pengurusan izin usaha jakarta , jasa pengurusan ijin usaha jakarta , jasa perizinan usaha jakarta , jasa perijinan usaha jakarta ,

jasa manajemen bisnis , jasa bisnis manajemen , jasa konsultan bisnis , jasa konsultan manajemen , jasa konsultan bisnis manajemen , jasa konsultan manajemen bisnis , jasa manajemen bisnis jakarta , jasa bisnis manajemen jakarta , jasa konsultan bisnis jakarta , jasa konsultan manajemen jakarta , jasa konsultan bisnis manajemen jakarta , jasa konsultan manajemen bisnis jakarta

===

jasa akuntansi bogor , jasa akutansi bogor , jasa pembukuan bogor , jasa akuntansi pembukuan bogor , jasa pembukuan akuntansi bogor , jasa pembukuan laporan keuangan bogor , jasa akuntansi laporan keuangan bogor , jasa laporan keuangan bogor , jasa pembuatan laporan keuangan bogor , jasa pembuatan perusahaan bogor , jasa pendiriaan perusahaan bogor , jasa pembuatan usaha bogor , jasa pendirian usaha bogor , jasa pembuatan pt bogor , jasa pendirian pt bogor , jasa pembuatan cv bogor , jasa pendirian cv bogor , jasa audit bogor , jasa audit laporan keuangan bogor , jasa internal audit bogor , jasa pengurusan izin usaha bogor , jasa pengurusan ijin usaha bogor , jasa perizinan usaha bogor , jasa perijinan usaha bogor ,

jasa manajemen bisnis bogor , jasa bisnis manajemen bogor , jasa konsultan bisnis bogor , jasa konsultan manajemen bogor , jasa konsultan bisnis manajemen bogor , jasa konsultan manajemen bisnis bogor ,

jasa akuntansi depok , jasa akutansi depok , jasa pembukuan depok , jasa akuntansi pembukuan depok , jasa pembukuan akuntansi depok , jasa pembukuan laporan keuangan depok , jasa akuntansi laporan keuangan depok , jasa laporan keuangan depok , jasa pembuatan laporan keuangan depok , jasa pembuatan perusahaan depok , jasa pendiriaan perusahaan depok , jasa pembuatan usaha depok , jasa pendirian usaha depok , jasa pembuatan pt depok , jasa pendirian pt depok , jasa pembuatan cv depok , jasa pendirian cv depok , jasa audit depok , jasa audit laporan keuangan depok , jasa internal audit depok , jasa pengurusan izin usaha depok , jasa pengurusan ijin usaha depok , jasa perizinan usaha depok , jasa perijinan usaha depok ,

jasa manajemen bisnis depok , jasa bisnis manajemen depok , jasa konsultan bisnis depok , jasa konsultan manajemen depok , jasa konsultan bisnis manajemen depok , jasa konsultan manajemen bisnis depok ,

jasa akuntansi tangerang , jasa akutansi tangerang , jasa pembukuan tangerang , jasa akuntansi pembukuan tangerang , jasa pembukuan akuntansi tangerang , jasa pembukuan laporan keuangan tangerang , jasa akuntansi laporan keuangan tangerang , jasa laporan keuangan tangerang , jasa pembuatan laporan keuangan tangerang , jasa pembuatan perusahaan tangerang , jasa pendiriaan perusahaan tangerang , jasa pembuatan usaha tangerang , jasa pendirian usaha tangerang , jasa pembuatan pt tangerang , jasa pendirian pt tangerang , jasa pembuatan cv tangerang , jasa pendirian cv tangerang , jasa audit tangerang , jasa audit laporan keuangan tangerang , jasa internal audit tangerang , jasa pengurusan izin usaha tangerang , jasa pengurusan ijin usaha tangerang , jasa perizinan usaha tangerang , jasa perijinan usaha tangerang ,

jasa manajemen bisnis tangerang , jasa bisnis manajemen tangerang , jasa konsultan bisnis tangerang , jasa konsultan manajemen tangerang , jasa konsultan bisnis manajemen tangerang , jasa konsultan manajemen bisnis tangerang ,

jasa akuntansi bekasi , jasa akutansi bekasi , jasa pembukuan bekasi , jasa akuntansi pembukuan bekasi , jasa pembukuan akuntansi bekasi , jasa pembukuan laporan keuangan bekasi , jasa akuntansi laporan keuangan bekasi , jasa laporan keuangan bekasi , jasa pembuatan laporan keuangan bekasi , jasa pembuatan perusahaan bekasi , jasa pendiriaan perusahaan bekasi , jasa pembuatan usaha bekasi , jasa pendirian usaha bekasi , jasa pembuatan pt bekasi , jasa pendirian pt bekasi , jasa pembuatan cv bekasi , jasa pendirian cv bekasi , jasa audit bekasi , jasa audit laporan keuangan bekasi , jasa internal audit bekasi , jasa pengurusan izin usaha bekasi , jasa pengurusan ijin usaha bekasi , jasa perizinan usaha bekasi , jasa perijinan usaha bekasi ,

jasa manajemen bisnis bekasi , jasa bisnis manajemen bekasi , jasa konsultan bisnis bekasi , jasa konsultan manajemen bekasi , jasa konsultan bisnis manajemen bekasi , jasa konsultan manajemen bisnis bekasi

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *