Konsultan Pajak Jakarta Jasa – FASILITAS DI BIDANG PPN DAN PPnBM

Konsultan Pajak Jakarta Jasa │ Jasa Pembukuan Akuntansi Laporan Keuangan │ Jasa Audit | Konsultan Manajemen Bisnis | Jasa Pembuatan Perusahaan & Izin Usaha

JENIS FASILITAS YANG DIBERIKAN

Berdasarkan Pasal 16B UU No. 18 tahun 2000, disebutkan bahwa dengan Peraturan Pemerintah dapat ditetapkan bahwa pajak terutang tidak dipungut sebagian atau seluruhnya,  baik untuk sementara waktu atau selamanya, atau dibebaskan dari pengenaaan pajak untuk :

a. Kegiatan di kawasan tertentu atau tempat tertentu di dalam Daerah Pabean;
b. Penyerahan BKP tertentu atau penyerahan JKP tertentu;
c. Impor BKP tertentu;
d. Pemanfaatan BKP tidak berwujud tertentu dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean;
e. Pemanfaatan JKP tertentu dari luar daerah pabean di dalam Daerah Pabean.

Berdasarkan Pasal 16B ini, dapat disimpulkan bahwa fasilitas perpajakan di bidang PPN dan  PPn BM harus diberikan melalui Peraturan Pemerintah.

Fasilitas di bidang PPN dan PPnBM meliputi  :

  • Pajak Terutang Tidak Dipungut;
  • Pajak Terutang Dibebaskan.

Konsekuensi bagi PKP yang melakukan penyerahan BKP/JKP yang atas penyerahannya mendapatkan fasilitas adalah sebagai berikut  :

  • Pajak Masukan yang dibayar untuk perolehan BKP dan atau perolehan JKP yang atas penyerahannya tidak dipungut PPN, dapat  dikreditkan;
  • Pajak masukan yang dibayar untuk perolehan BKP dan atau perolehan JKP yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN, tidak dapat dikreditkan.

FASILITAS PPN/PPnBM TIDAK DIPUNGUT

1.    Dalam Ranqka Pelaksanaan Proyek Pemerintah yang Dibiayai oleh Hibah atau Dana  Pinjaman  Luar  Negeri

Fasilitas ini diatur dalam PP Nomor 42 Tahun 1995 s.t.d.t.d. PP Nomor 25 Tahun 2001 tentang Bea Masuk, Bea Masuk Tambahan, PPN Dan PPnBM Dan PPh Dalam Rangka Pelaksanaan  Proyek Pemerintah yang Dibiayai dengan Hibah atau Dana Pinjaman Luar Negeri. Peraturan  pelaksanaannya adalah KMK No. 239/KMK.01/1996 s.t.d.t.d. No. 486/KMK.04/2000.

Fasilitas yang diberikan adalah PPN/PPnBM tidak dipungut atas  :
a. Impor BKP;
b. Pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean;
c. Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar Daerah Pabean;
d. Penyerahan BKP/JKP. Yang dilakukan oleh Kontraktor Utama sehubungan dengan proyek pemerintah yang dananya berasal dari hibah atau pinjaman luar negeri.

  • Apabila proyek pemerintah tersebut hanya sebagian saja yang dananya berasal dari hibah atau pinjaman luar negeri, maka fasilitas PPN/PPnBM tidak dipungut hanya atas  bagian yang dananya berasal dari hibah atau piniaman luar negeri.
  • Atas penyerahan BKP/JKP oleh Kontraktor Utama kepada pemerintah diterbitkan Faktur  Pajak Standar dengan dibubuhi cap “PPN/PPnBM Tldak Dipungut Eks PP No.43 tahun  2000”.
  • Pajak Masukan atas perolehan BKP/JKP dari dalam daerah pabean oleh Kontraktor  Utama  sehubungan  proyek di  atas dapat dikreditkan.
  • Kontraktor Utama adalah kontraktor, pemasok, konsultan yang berdasarkan kontrak  melaksanakan proyek pemerintah yang dibiayai dengan hibah atau plnjaman luar  negeri,  termasuk tenaga ahli yang dibiayai dengan hibah luar negeri.

2.    Kawasan Berikat Pulau Batam

Periode Sebelum 1 Januari 2004

Pemberian fasilitas di Kawasan Berikat Pulau Batam yang berlaku sebelum 1 Januari 2004 adalah berdasarkan KMK No. 47/KMK.O1/987 jo. No. 548/KMK.01/1994.

Pada tanggal 9 Maret 1998 sebenarnya telah dikeluarkan PP Nomor 39 Tahun 1998 yang menggantikan ketentuan di atas. Namun demikian PP Nomor 39 Tahun 1998 ini beberapa kali  ditunda pelaksanaannya, dan akhirnya tidak pernah diberlakukan karena mulai 1 Januari  2004 diberlakukan ketentuan PP Nomor 63 Tahun 2003 tanggal 31 Desember 2003. Namun  sebagai literatur disini diberikan penjelasan atas ketentuan  PP Nomor 39 Tahun 1998.

Secara ringkas ketentuan dalam PP Nomor 39 Tahun 1998 adalah sebagai berikut  :

a. Kawasan Berikat Pulau Batam adalah Daerah Industri Pulau Batam dan pulau-pulau di sekitarnya yang dinyatakan sebagai kawasan berikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. PPN/PPnBM Tidak Dipungut atas :
1)    Penyerahan BKP/JKP kepada PKP di Kawasan Berikat Pulau Batam, sepanjang untuk  menghasilkan BKP yang diekspor;
2)    Impor BKP oleh PKP di Kawasan Berikat Pulau Batam sepanjang untuk menghasilkan  BKP yang diekspor;
3)    Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar Daerah Pabean sepanjang untuk menghasilkan BKP yang diekspor;
4)    Pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean sepanjang untuk menghasilkan BKP yang  diekspor.

Sejak 1 Januari  2OO4

Pada tanggal 31 Desember 2003 telah diundangkan PP Nomor 63 Tahun 2003 (s.t.d.d. PP Nomor 30 Tahun 2005) Tentang Perlakuan PPN dan PPn BM di Kawasan Berikat (Bonded  Zone) Daerah Industri Pulau Batam mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2004. Sebagai  peraturan pelaksanaannya telah ditetapkan KMK No. 583/KMK.03/2OO3 tanggal 31 Desember 2003.

Dalam ketentuan yang baru ini perlakuan PPN dan PPn BM di Kawasan Berikat Pulau Batam diatur sebagai berikut :
a. PPN dan PPn BM Tidak Dipungut atas :
1)    Penyerahan BKP kepada Pengusaha sepanjang PKP tersebut digunakan untuk menghasilkan BKP yang akan diekspor; dan
2)    Impor BKP yang dilakukan oleh Pengusaha sepanjang BKP tersebut digunakan untuk  menghasilkan BKP yang akan diekspor.

b. Atas penyerahan BKP dan/atau Impor BKP selain dimaksud dalam butir 1) dan atas penyerahan JKP  di/ke Kawasan Berikat Daerah Industri Pulau Batam terutang  PPN dan/atau PPnBM yang pengenaannya dilakukan secara bertahap sebagai berikut  :
1)    Untuk tahap pertama terhitung mulai tanggal 1 Januari 2004, PPN dan/atau PPnBM  dikenakan atas:
a)    Impor dan/atau penyerahan BKP berupa  :
–       kendaraan bermotor, berupa segala jenis kendaraan bermotor
baik beroda 2 atau lebih;
–       rokok dan hasil tembakau lainnya; dan
–       minuman yang beralkohol.
b)    Pemanfaatan BKP Tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Kawasan Berikat (Bonded Zone) Daerah Industri Pulau Batam dan/atau pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Kawasan Berikat (Bonded Zone) Daerah Industri  pulau Batam.

2)    Untuk tahap kedua, terhitung mulai tanggal 1 Maret 2004, PPN dan/atau PPnBM dikenakan atas impor dan/atau penyerahan BKP berupa barang-barang elektronik,  berupa segala jenis barang elektronik yang menggunakan tenaga baterai maupun  listrik.

3)    Untuk tahap selanjutnya, penetapan jenis BKP dan/atau JKP yang akan dikenakan PPN dan/atau PPnBM selain BKP sebagaimana dimaksud pada butir a dan butir b di atas  dilakukan dengan Peraturan Menteri Keuangan paling lama setiap 6 bulan.
c)Atas pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Kawasan Berikat (Bonded Zone) Daerah Industri Pulau Batam dan/atau pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Kawasan Berikat (Bonded Zone) Daerah Industri Pulau Batam dikenakan PPN.
d) Dalam KMK No. 583/KMK.03/2003 antara lain ditetapkan bahwa  :
1)    Bagi  PKP  yang menyerahkan  BKP memperoleh  fasilitas,  wajib  membuat  Faktur pajak yang dibubuhi  cap “PPN dan  atau PPnBM Tidak Dipungut sesuai PP Nomor 63 Tahun 2003″.
2)    Atas impor BKP yang mendapat fasilitas, pejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai  membubuhkan cap : ” PPN dan atau PPnBM Tidak Dipungut sesuai PP Nomor 63 Tahun 2003″  pada setiap lembar Pemberitahuan Impor Barang pada saat penyelesaian  dokumen impor.
3)    Dalam hal BKP dimaksud ternyata tidak digunakan untuk menghasilkan BKP untuk  diekspor, maka PPN dan/atau PPnBM yang diberi fasilitas harus dibayar kembali ke kas  negara ditambah dengan sanksi sesuai dengan ketentuan.

3.    Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET)

Fasilitas ini diatur dalam Keputusan Dirjen Pajak No. KEP-229/PJ./2001 dan diberikan kepada  Penyelenggara Kawasan Berikat (PKB) serta Pengusaha di Kawasan Berikat (PDKB) di  wilayah KAPET atas:

a. Impor Barang Modal/peralatan untuk pembangunan/konstruksi/perluasan Kawasan Berikat  dan peralatan perkantoran semata-mata dipakai oleh PKB;

b. Impor Barang Modal atau peralatan lain yang berhubungan langsung dengan kegiatan  produksi PDKB yang semata-mata dipakai di PDKB;

c. Impor barang dan/atau bahan untuk diolah di PDKB;

d. Pemasukan BKP dari Daerah Pabean Indonesia Lainnya (DPIL) untuk diolah lebih lanjut;

e. Pengiriman barang hasil produksi PDKB ke PDKB lainnya untuk diolah lebih lanjut;

f. Pengeluaran barang dan/atau bahan dari PDKB ke perusahaan industri di DPIL atau PDKB  lainnya;

g. Penyerahan kembali BKP hasil pekerjaan subkontrak oleh PKP di DPIL atau PDKB lainnya  kepada PKP PDKB;

h. Peminjaman mesin dan/atau peralatan pabrik dalam rangka subkontrak dari PDKB kepada perusahaan industri di DPIL atau PDKB lainnya dan pengembaliannya ke PDKB.

Copyright © Mitra Konsultindo-Konsultan Pajak ®

konsultan pajak , jasa konsultan pajak , konsultan pajak jakarta , konsultan pajak indonesia , konsultan pajak jabodetabek , konsultan pajak jakarta barat , konsultan pajak jakarta timur , konsultan pajak jakarta selatan , konsultan pajak jakarta utara , konsultan pajak jakarta pusat , konsultan pajak bogor , konsultan pajak depok , konsultan pajak tangerang , konsultan pajak bekasi , kantor konsultan pajak , konsultan pajak murah , jasa konsultasi pajak , tarif konsultan pajak , jasa laporan keuangan , pembuatan laporan keuangan , jasa manajemen bisnis , konsultan bisnis , jasa konsultan pajak jakarta , jasa konsultasi pajak , jasa laporan pajak , jasa laporan spt pajak , jasa laporan spt tahunan , jasa laporan spt masa bulanan , jasa laporan spt pajak orang pribadi , jasa laporan spt pajak badan usaha , jasa laporan spt pajak perusahaan , jasa laporan keuangan , jasa pembuatan laporan keuangan , jasa akuntansi , jasa pembukuan , jasa pembuatan laporan pajak , jasa pembuatan laporan spt pajak , jasa pembuatan laporan spt tahunan , jasa pembuatan spt pajak , jasa pembuatan spt tahunan , jasa pembuatan spt masa bulanan , jasa pembuatan spt tahunan orang pribadi , jasa pembuatan spt tahunan badan usaha , jasa pembuatan spt tahunan perusahaan , konsultan pajak 2014 , jasa konsultan pajak 2014 , konsultan pajak 2015 , jasa konsultan pajak 2015 , jasa laporan spt tahunan orang pribadi , jasa laporan spt tahunan badan usaha , jasa laporan spt tahunan perusahaan , jasa pembuatan spt tahunan orang pribadi , jasa pembuatan spt tahunan badan usaha , jasa pembuatan spt tahunan perusahaan , jasa pembuatan laporan pajak spt tahunan orang pribadi , jasa pembuatan laporan pajak spt tahunan badan usaha , jasa pembuatan laporan pajak spt tahunan perusahaan ,

jasa akuntansi , jasa akutansi , jasa pembukuan , jasa akuntansi pembukuan , jasa pembukuan akuntansi , jasa pembukuan laporan keuangan , jasa akuntansi laporan keuangan , jasa laporan keuangan , jasa pembuatan laporan keuangan , jasa pembuatan perusahaan , jasa pendiriaan perusahaan , jasa pembuatan usaha , jasa pendirian usaha , jasa pembuatan pt , jasa pendirian pt , jasa pembuatan cv , jasa pendirian cv , jasa audit , jasa audit laporan keuangan , jasa internal audit , jasa pengurusan izin usaha , jasa pengurusan ijin usaha , jasa perizinan usaha , jasa perijinan usaha ,

jasa akuntansi jakarta , jasa akutansi jakarta , jasa pembukuan jakarta , jasa akuntansi pembukuan jakarta , jasa pembukuan akuntansi jakarta , jasa pembukuan laporan keuangan jakarta , jasa akuntansi laporan keuangan jakarta , jasa laporan keuangan jakarta , jasa pembuatan laporan keuangan jakarta , jasa pembuatan perusahaan jakarta , jasa pendiriaan perusahaan jakarta , jasa pembuatan usaha jakarta , jasa pendirian usaha jakarta , jasa pembuatan pt jakarta , jasa pendirian pt jakarta , jasa pembuatan cv jakarta , jasa pendirian cv jakarta , jasa audit jakarta , jasa audit laporan keuangan jakarta , jasa internal audit jakarta , jasa pengurusan izin usaha jakarta , jasa pengurusan ijin usaha jakarta , jasa perizinan usaha jakarta , jasa perijinan usaha jakarta ,

jasa manajemen bisnis , jasa bisnis manajemen , jasa konsultan bisnis , jasa konsultan manajemen , jasa konsultan bisnis manajemen , jasa konsultan manajemen bisnis , jasa manajemen bisnis jakarta , jasa bisnis manajemen jakarta , jasa konsultan bisnis jakarta , jasa konsultan manajemen jakarta , jasa konsultan bisnis manajemen jakarta , jasa konsultan manajemen bisnis jakarta

===

jasa akuntansi bogor , jasa akutansi bogor , jasa pembukuan bogor , jasa akuntansi pembukuan bogor , jasa pembukuan akuntansi bogor , jasa pembukuan laporan keuangan bogor , jasa akuntansi laporan keuangan bogor , jasa laporan keuangan bogor , jasa pembuatan laporan keuangan bogor , jasa pembuatan perusahaan bogor , jasa pendiriaan perusahaan bogor , jasa pembuatan usaha bogor , jasa pendirian usaha bogor , jasa pembuatan pt bogor , jasa pendirian pt bogor , jasa pembuatan cv bogor , jasa pendirian cv bogor , jasa audit bogor , jasa audit laporan keuangan bogor , jasa internal audit bogor , jasa pengurusan izin usaha bogor , jasa pengurusan ijin usaha bogor , jasa perizinan usaha bogor , jasa perijinan usaha bogor ,

jasa manajemen bisnis bogor , jasa bisnis manajemen bogor , jasa konsultan bisnis bogor , jasa konsultan manajemen bogor , jasa konsultan bisnis manajemen bogor , jasa konsultan manajemen bisnis bogor ,

jasa akuntansi depok , jasa akutansi depok , jasa pembukuan depok , jasa akuntansi pembukuan depok , jasa pembukuan akuntansi depok , jasa pembukuan laporan keuangan depok , jasa akuntansi laporan keuangan depok , jasa laporan keuangan depok , jasa pembuatan laporan keuangan depok , jasa pembuatan perusahaan depok , jasa pendiriaan perusahaan depok , jasa pembuatan usaha depok , jasa pendirian usaha depok , jasa pembuatan pt depok , jasa pendirian pt depok , jasa pembuatan cv depok , jasa pendirian cv depok , jasa audit depok , jasa audit laporan keuangan depok , jasa internal audit depok , jasa pengurusan izin usaha depok , jasa pengurusan ijin usaha depok , jasa perizinan usaha depok , jasa perijinan usaha depok ,

jasa manajemen bisnis depok , jasa bisnis manajemen depok , jasa konsultan bisnis depok , jasa konsultan manajemen depok , jasa konsultan bisnis manajemen depok , jasa konsultan manajemen bisnis depok ,

jasa akuntansi tangerang , jasa akutansi tangerang , jasa pembukuan tangerang , jasa akuntansi pembukuan tangerang , jasa pembukuan akuntansi tangerang , jasa pembukuan laporan keuangan tangerang , jasa akuntansi laporan keuangan tangerang , jasa laporan keuangan tangerang , jasa pembuatan laporan keuangan tangerang , jasa pembuatan perusahaan tangerang , jasa pendiriaan perusahaan tangerang , jasa pembuatan usaha tangerang , jasa pendirian usaha tangerang , jasa pembuatan pt tangerang , jasa pendirian pt tangerang , jasa pembuatan cv tangerang , jasa pendirian cv tangerang , jasa audit tangerang , jasa audit laporan keuangan tangerang , jasa internal audit tangerang , jasa pengurusan izin usaha tangerang , jasa pengurusan ijin usaha tangerang , jasa perizinan usaha tangerang , jasa perijinan usaha tangerang ,

jasa manajemen bisnis tangerang , jasa bisnis manajemen tangerang , jasa konsultan bisnis tangerang , jasa konsultan manajemen tangerang , jasa konsultan bisnis manajemen tangerang , jasa konsultan manajemen bisnis tangerang ,

jasa akuntansi bekasi , jasa akutansi bekasi , jasa pembukuan bekasi , jasa akuntansi pembukuan bekasi , jasa pembukuan akuntansi bekasi , jasa pembukuan laporan keuangan bekasi , jasa akuntansi laporan keuangan bekasi , jasa laporan keuangan bekasi , jasa pembuatan laporan keuangan bekasi , jasa pembuatan perusahaan bekasi , jasa pendiriaan perusahaan bekasi , jasa pembuatan usaha bekasi , jasa pendirian usaha bekasi , jasa pembuatan pt bekasi , jasa pendirian pt bekasi , jasa pembuatan cv bekasi , jasa pendirian cv bekasi , jasa audit bekasi , jasa audit laporan keuangan bekasi , jasa internal audit bekasi , jasa pengurusan izin usaha bekasi , jasa pengurusan ijin usaha bekasi , jasa perizinan usaha bekasi , jasa perijinan usaha bekasi ,

jasa manajemen bisnis bekasi , jasa bisnis manajemen bekasi , jasa konsultan bisnis bekasi , jasa konsultan manajemen bekasi , jasa konsultan bisnis manajemen bekasi , jasa konsultan manajemen bisnis bekasi

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *