Konsultan Pajak Jakarta Jasa – Sewa Guna Usaha (Leasing)

Konsultan Pajak Jakarta Jasa │ Jasa Pembukuan Akuntansi Laporan Keuangan │ Jasa Audit | Konsultan Manajemen Bisnis | Jasa Pembuatan Perusahaan & Izin Usaha

PENGERTIAN SEWA GUNA USAHA (LEASING)

Kegiatan leasing atau yang biasa kita kenal dengan nama sewa-guna-usaha (SGU), telah diperkenalkan untuk pertama kalinya di Indonesia sekitar tahun 1974. Sejak saat itu, khususnya sejak tahun 1980, jumlah perusahaan leasing dan transaksi leasing makin bertambah dan meningkat dari tahun ke tahun untuk membiayai penyediaan barang-barang modal dunia usaha.

Definisi SGU baik dari sudut pandang akuntansi komersial maupun PPh relatif sama. Leasing atau sewa-guna-usaha adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa-guna-usaha dengan hak opsi rnaupun sewa-guna-usaha tanpa hak opsi untuk digunakan oleh lessee selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala.

Dari definisi di atas muncul istilah lessee, yaitu pihak yang melakukan sewa-guna-usaha atau memanfaatkan barang modal. Sedangkan pihak yang menyediakan atau yang menyewa-guna-usahakan barang modal disebut lessor. Ketentuan PPh juga membagi kegiitan leasing menjadi dua jenis, yaitu sewa-guna-usaha dengan hak opsi (finance lease) dan sewa-guna-usaha tanpa hak opsi (operating lease).

SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI (OPERATING LEASE)

Suatu sewa Guna Usaha (leasing) digolongkan sebagai sewa Guna Usaha (SGU) tanpa hak opsi (Operating Lease) apabila memenuhi semua kriteria berikut :

  1. Jumlah pembayaran Sewa Guna Usaha selama masa Sewa Guna Usaha pertama tidak dapat menutupi harga perolehan barang modal yang di-Sewa Guna Usahakan ditambah keuntungan yang diperhitungkan oleh Lessor ;
  2. Perjanjian Sewa Guna Usaha tidak memuat ketentuan mengenai opsi bagi Lesee.

Kedua syarat di atas mengisyaratkan bahwa ketentuan pajak menggolongkan suatu SGU sebagai operating Lease jika Lessor benar-benar tidak berniat menjual barang dan hanya ingin menyewakan saja. Hal itu ditunjukkan dengan jumlah seluruh angsuran yang diterima lebih kecil dari harga pokok barang plus laba serta tidak termuatnya opsi pemilikan barang pada akhir periode leasing. Jadi operating lease adalah transaksi sewa menyewa biasa.Karena hanya, transaksi sewa menyewa biasa, maka kepemilikan barang masih berada di tangan pihak yang menyewakan (Lessor) sehingga yang berhak menyusutkan barang adalah lessor.

Perlakuan perpajakan bagi yang menyewakan (Lessor) :

  1. Seluruh pembayaran sewa yang diterima atau diperoleh oleh lessor merupakan objek PPh Pasal 23.
  2. Lessor berhak menyusutkan barang modal yang di-SGU-kan karena kepemilikan barang ada di tangan lessor.
  3. Lessor memungut pajak pertambahan nilai (PPN) jasa sewa yang diberikan.

Sedangkan perlakuan perpajakan bagi penyewa (Lessee) :

  1. Jumlah biaya sewa yang dibayar / terutang pada tahun tersebut boleh menjadi pengurang penghasilan (Deductible Expense).

b. Lessee tidak boleh menyusutkan barang modal, karena barang masih milik lessor.

c. Lessee memotong PPh Pasal 23 setiap kali membayar sewa kepada lessor dengan tarif 6% jika barang modal yang disewakan selain tanah dan bangunan serta 10% jika barang modalnya berupa barang dan bangunan.

Contoh kasus :

Lessor PT ABC meng-SGU-kan mesin golongan II dengan harga. pokok Rp 200.000.000,00 kepada PT DEF (Lessee). Jangka waktu leasing 24 bulan dan nilai sisa barang setelah periode leasing adalah nihil. Dalam kontrak SGU tidak tercantum klausula pilihan bagi lessee untuk membeli mesin tersebut dengan harga murah pada akhir periode SGU. Pembayaran per bulan Rp8.000.000,00.

Perlakuan Pajaknya sebagai berikut :

Jumlah seluruh pembayaran yang akan diterima lessor PT ABC sebesar Rp 8.000.000,00 x 24 bulan = Rp 192.000.000,00. jumlah tersebut lebih kecil dari jumlah pokok mesin sebesar Rp 200.000.000,00. Selain itu tidak ada klausa pilihan bagi penyewa untuk memiliki mesin tersebut pada akhir periode leasing. Oleh karena itu SGU ini tergolong SGU tanpa hak opsi (Operating Lease) atau sewa menyewa biasa .

Lessor : PT ABC Lessor : PT ABC
Menerima pendapat sewa setiap bulan = 8.000.000 Membayar sewa = 8.000.000
Memungut PPN 10% = 800.000 Membayar PPN = 800.000
Dipotong PPh 23 = (480.000) Memotong PPh 23 = (480.000)
Diterima dari Lessee = 8.320.000 Dibayar ke Lessor = 8.320.000
Menyusutkan mesin per tahun = 50.000.000


SEWA GUNA USAHA DENGAN HAK OPSI (FINANCE LEASE)

Menurut ketentuan pajak kegiatan SGU akan digolongkan sebagai SGU dengan hak opsi

(Finance Lease) apabila memenuhi criteria berikut :

a. Jumlah pembayaran SGU selama masa SGU pertama ditambah dengan nilai sisa barang modal, harus menutup harga perolehan barang modal dan keuntungan lessor;

b. Masa Sewa Guna Usaha ditetapkan sekurang kurangnya 2 tahun untuk barang mudal Golongan I, 3 tahun untuk barang modal Golongan II dan III, dan 7 tahun untuk golongan bangunan;

Dalam hal Lessor dan Lessee membuat perjanjian.Sewa Guna Usaha dengan opsi (Finance Lease) namun massanya tidak memenuhi ketentuan tersebut diatas, maka

perlakuan Pajak Pertambahan Nilai yang diberikan terhadap perjanjian tersebut sama dengan perlakuan Pajak Pertambahan Nilai terhadap perjanjian SGU tanpa hak opsi (Operating Leasse).

c.  Perjanjian SGU memuat ketentuan mengenai opsi bagi Lessee (KMKNo. 1169/KMK.01/1991 Tanggal 7 November 1991 serta SE-10PJ.42/1994 tanggal 22 Maret 1994).

Ketiga syarat diatas harus dipenuhi semua seluruhnya agar suatu SGU dapat digolongkan sebagai SGU dngan hak opsi (Finance Lease). Ketiga syarat diatas menunjukan bahwa ketentuan pajak menggolongkan suatu SGU sebagai Finance Lease  jika lessor sebenarnya berniat menjual barang. Hal itu ditunjukan dengan jumlah seluruh angsuran yang diterima pada periode leasing pertama lebih besar dari harga pokok harga plus laba dan harus adanya opsi pada akhir periode leasing.

Selain itu terdapat batas minimal jangka waktu leasing yang lamanya tergantung golongan barang. Persyaratan jangka waktu minimal ini semakin menguatkan karakter Finance Lease bahwa Finance Lease lebih bertujuan kepada pengalihan kepemilikan barang.

Pada dasarnya kegiatan SGU dengan hak opsi (Finance Lease) adalah kegiatan jasa pembiayaan (berupa penyediaan kredit bagi pengguna leasing (lessee) oleh lessor) maka penghasilan bagi perusahaan leasing (lessor) adalah bunga yang diterima pada saat  angsuran pelunasan hutang leasing. Karena pada dasarnya Finance Lease adalah transaksi pembiayaan maka pajak menganggap bahwa sebelum selesainya periode leasing, barang bukan milik lessee maupun lessor sehingga baik lessee maupun lessor sama-sama tidak boleh menyusutkan barang.

Perlakuan Perpajakan bagi Lessor

  1. Penghasilan lessor yang menjadi objek PPh adalah seluruh pembayaran SGU angsuran pokok (bungan + administration fee) . dalam hal SGU Sindikasi yaitu SGU yang dibiayai oleh beberapa perusahaan leasing, imbalan jasa bagi masing-masing anggota dihitung secara proposional sesuai perjanjian antar anggota yang bersangkutan. Penghasilan tersebut tidak dipotong PPh 23 oleh lessee. Pengenaan pajaknya dilakukan dengan penghitungan akhir tahun dalam SPT Tahunan.
  2. Lessor tidak boleh menyusutkan barang modal yang di SGU kan. Sejak berlakunya KMK No. 1169/KMK.01/1991 Pajak menganut aliran bahwa tidak ada yang memiliki barang leasing sampai berakhirnya periode leasing dan diketahui dengan pasti siapa pemilik barang tersebut. Bila lessee menggunakan hak opsinya, maka barang tersebut menjadi milik lessee sedangkan bila tidak maka barang tersebut menjadi milik lessor. Akibatnya selama periode leasing barang modal tersebut tidak boleh disusutkan baik oleh lessor maupun oleh lessee.
  3. 3.    Lessor dapat membentuk Cadangan Piutang Ragu-Ragu sebesar 2,5% dari rata-rata saldo awal dan akhir piutang SGU. Karena Finance Lease adalah transaksi pembiayaan maka pajak memperbolehkan lessor untuk membuat cadangan piutang ragu-ragu dan besarnya 2,5% dari rata-rata saldo awal dan akhir piutang SGU. Pencadangan tersebut dilakukan dengan mendebet biaya penyisihan piutang serta mengkredit akun Akumulasi Cadangan Penghapusan Piutang. Biaya Penyisihan Piutang tersebut dapat mengurangi penghasiIan (Deductible Expenses)
  4. Kerugian piutang SGU yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dibebankan pada akun Akumulasi Cadangan Penghapusan Piutang tahun yang bersangkutan. Apabila besarnya kerugian piutang yang nyata-nyata tidak tertagih lebih besar dari penyisihan yang dibuat maka selisihnya dapat menjadi biaya (Deductible Expense). Sebaliknya jika besarnya kerugian piutang yang nyata-nyata tidak tertagih lebih kecil dari penyisihan yang dibuat maka selisihnya harus diakui sebagai penghasilan.
  5. Besarnya angsuran PPh pasal 25 bagi lessor dihitung berdasarkan laporan triwulan yang disetahunkan. Perusahaan Lessing, sebagaimana usaha pembiayaan lainnya ( Bank, Asuransi, dll) diwajibkan membuat laporan keuangan triwulan yang harus disampaikan kepada lembaga pemerintah terkait (BI dan Depkeu). Besarnya PPh 25 harus dihitung ulang setiap 3 bulan berdasarkan laba rugi triwulan bersangkutan yang disetahunkan.
  6. Jasa pembiayaan SGU dengan hak opsi tidak terutang PPN. Tetapi penyerahan barang dari lessor ke lessee terutang PPN.

Perlakuan Perpajakan Bagi Lessee

  1. Lessee tidak boleh menyusutkan barang modal yang diterima. Dengan alasan yang sama seperti alasan mengapa lessor tidak boleh menyusutkan barang leasing.
  2. Seluruh pembayaran leasing (angsuran plus bunga dan biaya administrasi) boleh menjadi pengurang (Deductible Expense).
  3. Lessee tidak boleh memotong PPh 23 atas pembayaran angsuran leasing kepada lessor.

Contoh kasus :

Lessor PT ABC meng-SGU-kan mesin golongan II (masa manfaat 8 tahun) dengan harga pokok Rp 200.000.000,00 kepada PT DEF (lessee). Jangka waktu leasing 36 bulan dan nilai sisa barang setelah periode leasing adalah nihil. Dalam kontrak SGU tercantum klausa pilihan bagi lessee untuk membeli mesin tersebut dengan harga murah pada akhir periode SGU. Pembayaran per bulan Rp 8.000.000,00 terdiri dari pelunasan pokok hutang leasing sebesar Rp 5.555.555,00 dan bunga Rp 2.444.445,00.

Perlakuan pajaknya sebagai berikut :

Jumlah seluruh pembayaran yang akan diterima lessor PT ABC sebesar Rp 8.000.000,00 x 36 bulan = Rp 288.000.000,00. jumlah tersebut dapat menutupi harga pokok mesin sebesar Rp 200.000.000,00 dan nilai sisa barang setelah periode leasing. Selain itu terdapat klausa pilihan bagi penyewa untuk memiliki mesin tersebut. Jangka waktu leasing adalah 3 tahun (36 bulan) sedangkan barang termasuk golongan II. Hal ini memenuhi syarat Finance Lease karena untuk barang golongan II jangka waktu leasing minimal 3 tahun. Oleh karena ke-3 syarat terpenuhi maka SGU ini tergolong SGU dengan hak opsi (Finance Lease).

Lessor : PT ABC :
Mencatat piutang Leasing sebesar            =  Rp 288.000.000
Menerima pendapatan bunga / bulan      =  Rp     2.444.445
Menerima pelunasan pokok / bulan          =  Rp     5.555.555
Jumlah yang diterima                                         =  Rp     8.000.000
Tidak menyusutkan mesin;

Mendebet Biaya Penyisihan Piutang Leasing 2,5% dari saldo piutang leasing (Deductible Expense).

Lessee : PT DEF :
Membayar leasing   = Rp 8.000.000,00 (Deductible Expense)
Tidak menyusutkan mesin;
Tidak memungut PPh Pasal 23.

Copyright © Mitra Konsultindo-Konsultan Pajak ®

konsultan pajak , jasa konsultan pajak , konsultan pajak jakarta , konsultan pajak indonesia , konsultan pajak jabodetabek , konsultan pajak jakarta barat , konsultan pajak jakarta timur , konsultan pajak jakarta selatan , konsultan pajak jakarta utara , konsultan pajak jakarta pusat , konsultan pajak bogor , konsultan pajak depok , konsultan pajak tangerang , konsultan pajak bekasi , kantor konsultan pajak , konsultan pajak murah , jasa konsultasi pajak , tarif konsultan pajak , jasa laporan keuangan , pembuatan laporan keuangan , jasa manajemen bisnis , konsultan bisnis , jasa konsultan pajak jakarta , jasa konsultasi pajak , jasa laporan pajak , jasa laporan spt pajak , jasa laporan spt tahunan , jasa laporan spt masa bulanan , jasa laporan spt pajak orang pribadi , jasa laporan spt pajak badan usaha , jasa laporan spt pajak perusahaan , jasa laporan keuangan , jasa pembuatan laporan keuangan , jasa akuntansi , jasa pembukuan , jasa pembuatan laporan pajak , jasa pembuatan laporan spt pajak , jasa pembuatan laporan spt tahunan , jasa pembuatan spt pajak , jasa pembuatan spt tahunan , jasa pembuatan spt masa bulanan , jasa pembuatan spt tahunan orang pribadi , jasa pembuatan spt tahunan badan usaha , jasa pembuatan spt tahunan perusahaan , konsultan pajak 2014 , jasa konsultan pajak 2014 , konsultan pajak 2015 , jasa konsultan pajak 2015 , jasa laporan spt tahunan orang pribadi , jasa laporan spt tahunan badan usaha , jasa laporan spt tahunan perusahaan , jasa pembuatan spt tahunan orang pribadi , jasa pembuatan spt tahunan badan usaha , jasa pembuatan spt tahunan perusahaan , jasa pembuatan laporan pajak spt tahunan orang pribadi , jasa pembuatan laporan pajak spt tahunan badan usaha , jasa pembuatan laporan pajak spt tahunan perusahaan ,

jasa akuntansi , jasa akutansi , jasa pembukuan , jasa akuntansi pembukuan , jasa pembukuan akuntansi , jasa pembukuan laporan keuangan , jasa akuntansi laporan keuangan , jasa laporan keuangan , jasa pembuatan laporan keuangan , jasa pembuatan perusahaan , jasa pendiriaan perusahaan , jasa pembuatan usaha , jasa pendirian usaha , jasa pembuatan pt , jasa pendirian pt , jasa pembuatan cv , jasa pendirian cv , jasa audit , jasa audit laporan keuangan , jasa internal audit , jasa pengurusan izin usaha , jasa pengurusan ijin usaha , jasa perizinan usaha , jasa perijinan usaha ,

jasa akuntansi jakarta , jasa akutansi jakarta , jasa pembukuan jakarta , jasa akuntansi pembukuan jakarta , jasa pembukuan akuntansi jakarta , jasa pembukuan laporan keuangan jakarta , jasa akuntansi laporan keuangan jakarta , jasa laporan keuangan jakarta , jasa pembuatan laporan keuangan jakarta , jasa pembuatan perusahaan jakarta , jasa pendiriaan perusahaan jakarta , jasa pembuatan usaha jakarta , jasa pendirian usaha jakarta , jasa pembuatan pt jakarta , jasa pendirian pt jakarta , jasa pembuatan cv jakarta , jasa pendirian cv jakarta , jasa audit jakarta , jasa audit laporan keuangan jakarta , jasa internal audit jakarta , jasa pengurusan izin usaha jakarta , jasa pengurusan ijin usaha jakarta , jasa perizinan usaha jakarta , jasa perijinan usaha jakarta ,

jasa manajemen bisnis , jasa bisnis manajemen , jasa konsultan bisnis , jasa konsultan manajemen , jasa konsultan bisnis manajemen , jasa konsultan manajemen bisnis , jasa manajemen bisnis jakarta , jasa bisnis manajemen jakarta , jasa konsultan bisnis jakarta , jasa konsultan manajemen jakarta , jasa konsultan bisnis manajemen jakarta , jasa konsultan manajemen bisnis jakarta

===

jasa akuntansi bogor , jasa akutansi bogor , jasa pembukuan bogor , jasa akuntansi pembukuan bogor , jasa pembukuan akuntansi bogor , jasa pembukuan laporan keuangan bogor , jasa akuntansi laporan keuangan bogor , jasa laporan keuangan bogor , jasa pembuatan laporan keuangan bogor , jasa pembuatan perusahaan bogor , jasa pendiriaan perusahaan bogor , jasa pembuatan usaha bogor , jasa pendirian usaha bogor , jasa pembuatan pt bogor , jasa pendirian pt bogor , jasa pembuatan cv bogor , jasa pendirian cv bogor , jasa audit bogor , jasa audit laporan keuangan bogor , jasa internal audit bogor , jasa pengurusan izin usaha bogor , jasa pengurusan ijin usaha bogor , jasa perizinan usaha bogor , jasa perijinan usaha bogor ,

jasa manajemen bisnis bogor , jasa bisnis manajemen bogor , jasa konsultan bisnis bogor , jasa konsultan manajemen bogor , jasa konsultan bisnis manajemen bogor , jasa konsultan manajemen bisnis bogor ,

jasa akuntansi depok , jasa akutansi depok , jasa pembukuan depok , jasa akuntansi pembukuan depok , jasa pembukuan akuntansi depok , jasa pembukuan laporan keuangan depok , jasa akuntansi laporan keuangan depok , jasa laporan keuangan depok , jasa pembuatan laporan keuangan depok , jasa pembuatan perusahaan depok , jasa pendiriaan perusahaan depok , jasa pembuatan usaha depok , jasa pendirian usaha depok , jasa pembuatan pt depok , jasa pendirian pt depok , jasa pembuatan cv depok , jasa pendirian cv depok , jasa audit depok , jasa audit laporan keuangan depok , jasa internal audit depok , jasa pengurusan izin usaha depok , jasa pengurusan ijin usaha depok , jasa perizinan usaha depok , jasa perijinan usaha depok ,

jasa manajemen bisnis depok , jasa bisnis manajemen depok , jasa konsultan bisnis depok , jasa konsultan manajemen depok , jasa konsultan bisnis manajemen depok , jasa konsultan manajemen bisnis depok ,

jasa akuntansi tangerang , jasa akutansi tangerang , jasa pembukuan tangerang , jasa akuntansi pembukuan tangerang , jasa pembukuan akuntansi tangerang , jasa pembukuan laporan keuangan tangerang , jasa akuntansi laporan keuangan tangerang , jasa laporan keuangan tangerang , jasa pembuatan laporan keuangan tangerang , jasa pembuatan perusahaan tangerang , jasa pendiriaan perusahaan tangerang , jasa pembuatan usaha tangerang , jasa pendirian usaha tangerang , jasa pembuatan pt tangerang , jasa pendirian pt tangerang , jasa pembuatan cv tangerang , jasa pendirian cv tangerang , jasa audit tangerang , jasa audit laporan keuangan tangerang , jasa internal audit tangerang , jasa pengurusan izin usaha tangerang , jasa pengurusan ijin usaha tangerang , jasa perizinan usaha tangerang , jasa perijinan usaha tangerang ,

jasa manajemen bisnis tangerang , jasa bisnis manajemen tangerang , jasa konsultan bisnis tangerang , jasa konsultan manajemen tangerang , jasa konsultan bisnis manajemen tangerang , jasa konsultan manajemen bisnis tangerang ,

jasa akuntansi bekasi , jasa akutansi bekasi , jasa pembukuan bekasi , jasa akuntansi pembukuan bekasi , jasa pembukuan akuntansi bekasi , jasa pembukuan laporan keuangan bekasi , jasa akuntansi laporan keuangan bekasi , jasa laporan keuangan bekasi , jasa pembuatan laporan keuangan bekasi , jasa pembuatan perusahaan bekasi , jasa pendiriaan perusahaan bekasi , jasa pembuatan usaha bekasi , jasa pendirian usaha bekasi , jasa pembuatan pt bekasi , jasa pendirian pt bekasi , jasa pembuatan cv bekasi , jasa pendirian cv bekasi , jasa audit bekasi , jasa audit laporan keuangan bekasi , jasa internal audit bekasi , jasa pengurusan izin usaha bekasi , jasa pengurusan ijin usaha bekasi , jasa perizinan usaha bekasi , jasa perijinan usaha bekasi ,

jasa manajemen bisnis bekasi , jasa bisnis manajemen bekasi , jasa konsultan bisnis bekasi , jasa konsultan manajemen bekasi , jasa konsultan bisnis manajemen bekasi , jasa konsultan manajemen bisnis bekasi

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *