Konsultan Pajak Jakarta Jasa – Revaluasi Aktiva Tetap

Konsultan Pajak Jakarta Jasa │ Jasa Pembukuan Akuntansi Laporan Keuangan │ Jasa Audit | Konsultan Manajemen Bisnis | Jasa Pembuatan Perusahaan & Izin Usaha

ALASAN REVALUASI

Ketentuan revaluasi diatur khusus akibat terjadi devaluasi dan depresiasi rupiah yang menyebabkan distorsi nilai aktiva serta nilai transaksi yang dicatat dalam laporan keuangan. Dalam perkembangannya, Wajib Pajak memiliki alasan lain dalam melakukan revaluasi yaitu:

  1. Meningkatkan nilai perusahaan (mark-up) sehingga memudahkan perusahaan dalam proses pencarian dana, baik melalui pinjaman bank maupun peniualan saham (go public).
  2. 2.   Meningkatkan biaya penyusutan aktiva tetap dimasa datang sehingga deductible expense dimasa datang semakin besar dan beban pajak samakin kecil.
  3. Meningkatkan keakuratan penghitungan penghasilan maupun biaya sehingga mencerminkan kemampuan perusahaan yang sebenarnya dalam menghasilkan laba.
  4. Agar neraca perusahaan menunjukan posisi kekayaan perusahaan yang sebenarnya.

SUBYEK DAN OBYEK REVALUASI

1)  Wajib Pajak yang berhak melakukan revaluasi (subyek revaluasi) adalah WP Badan dalam negeri. Contohnya PT, perseroan komanditer, perseroan lainnya, BUMN/D dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan, atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, dan bentuk usaha lainnya.

2)  WP orang pribadi dalam negeri, walaupun menggunakan pembukuan, tidak diperkenankan melakukan revaluasi karena tidak terjadi pemisahan harta antara harta pribadi dan harta perusahaan. BUT serta WP Luar Negeri juga tidak termasuk WP yang dapat melakukan Revaluasi karena relatif tidak terkena dampak depresi rupiah.

3)  WP Badan dalam negeri diijinkan melakukan revaluasi jika, telah memenuhi kewajiban pajaknya sampai dengan masa pajak terakhir sebelum dilakukan revaluasi. Contohnya melaporkan SPT Masa PPh dan PPN, dan membayar semua tunggakan pajak (SPT dan SKPKB maupun SPPT PBB).

4)   Aktiva Tetap yang dapat direvaluasi adalah semua aktiva tetap berwujud (tanah, kelompok bangunan dan non bangunan) yang tidak dimaksudkan untuk dijual. Aktiva lancar (piutang, persediaan) maupun aktiva tidak berwujud (goodwill, patent) tidak dapat direvaluasi. Demikian juga dengan aktiva leasing Finance Lease. Lessor maupun lessee boleh melakukan revaluasi setelah periode leasing berakhir saat lessee menggunakan hak opsi atau saat lessor mengambil kembali aktiva leasing.

5)  Revaluasi dapat dilakukan untuk seluruh aktiva ataupun hanya untuk aktiva-aktiva tertentu yang dianggap menguntungkan jika direvaluasi. Dengan demikian manfaat revaluasi menjadi lebih besar serta biaya jasa penilai (Appraisal) menjadi berkurang.

CARA MELAKUKAN REVALUASI

Untuk mendapatkan persetujuan atas revaluasi, Wajib Pajak harus menyampaikan permohonan revaluasi ke Kepala Kanwil DJP yang membawahi KPP tempat WP terdaftar untuk mendapatkan keputusan persetujuan Direktur Jenderal Pajak terlebih dahulu (dengan formulir khusus) dengan melampirkan :

  1. Fotokopi surat ijin usaha penilai yang dilegalisir oleh instansi pemerintah yang berwenang menerbitkan surat ijin usaha tersebut;
  2. Laporan penilaian perusahaan jasa penilai atau ahli penilai profesional yang diakui pemerintah;
  3. Daftar penilaian kembali aktiva tetap perusahaan untuk tujuan perpajakan;
  4. Laporan keuangan tahun buku terakhir sebelum penilaian kembali aktiva tetap yang telah diaudit akuntan publik;
  5. Surat keterangan tidak mempunyai tunggakan pajak dari Kepala KPP tempat WP terdaftar.

PERHITUNGAN PPh FINAL REVALUASI

Selisih lebih revaluasi dihitung dengan mengurangkan nilai pasar aktiva (hasil penilaian) dengan Nilai Sisa Buku Fiskal (NSBF) aktiva tersebut. PPh yang harus dibayar bersifat final, dihitung dengan rumus :

 

10% x selisih lebih revaluasi setelah

dikurangi dengan sisa rugi fiskal tahun-tahun

sebelumnya yang masih dapat

dikompensasikan (bila ada)

Selisih lebih penilaian kembali aktiva setelah kompensasi kerugian dibukukan ke perkiraan “Selisih Penilaian Kembali Aktiva” dalam perkiraan modal/ekuitas.

Ketentuan pelunasan PPh Final atas revaluasi aktiva tetap :

  • Bagi Wajib Pajak yang karena kondisi keuangannya tidak memungkinkan untuk melunasi sekaligus pembayaran PPh Final yang terutang dalam rangka penilaian kembali aktiva tetap perusahaan dengan jumlah tidak lebih dari Rp 2.000.000.000.000 (Rp 2 triliun) dapat mengajukan permohonan pembayaran Secara angsuran paling lama untuk 12 bulan pada Kakanwil bersamaan dengan pengajuan persetujuan revaluasi.
  • Dalam hal jumlah PPh final yang terutang lebih dari Rp 2.000.000.000.000 (Rp 2 triliun) maka Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pembayaran secara angsuran untuk lebih dari satu tahun hingga paling lama 5 tahun kepada Direktur Jenderal Pajak paling lambat 14 hari kerja setelah tanggal persetujuan revaluasi Direktur Jenderal Pajak.

Contoh kasus :

Pada tanggal 1 Januari tahun 2003 PT ABC melakukan penilaian kembali beberapa aktiva perusahaannya. Posisi aktiva tetap perusahaan sebelum dan sesudah revaluasi pada tanggal tersebut adalah sebagai berikut :

Aktiva Tetap

Nilai Buku Fiskal

Nilai Pasar

Selisih Lebih

Tanah 2.000 juta 2.500 juta 500 juta
Bangunan 200 juta 450 juta 250 juta
Mesin 1.000 juta 8.000 juta 7.000 juta
3.200 juta 10.950 juta 7.750 juta

 

Untuk tahun 2002 PT ABC memperoleh laba sebesar Rp 200 juta. Tahun-tahun sebelumnya PT ABC mencatatkan kerugian sebagai berikut :

1995 rugi 200 juta 1999 rugi 3.000 juta
1996 rugi 300 juta 2000 rugi 200 juta
1997 rugi 250 juta 2001 rugi 100 juta
1998 rugi 2.000 juta

Penyelesaian :

Terlebih dahulu PT ABC mengkompensasikan laba tahun 2002 sebesar Rp 200 juta dengan rugi tahun 1997 sebesar Rp 250 juta. Sehingga sisa rugi tahun 1997 adalah Rp 50 juta.

Kemudian selisih lebih revaluasi dikompensasikan dengan urutan sebagai berikut :

          Selisih Lebih Kompensasi Kerugian Sisa Selisih Lebih
Rp 7.750 juta Tahun 2001  Rp 100 juta Rp 7.650 juta
Rp 7.650 juta Tahun 2000  Rp 200 juta Rp 7.450 juta
Rp 7.450 juta Tahun 1999  Rp 3.000 juta Rp 4.450 juta
Rp 4.450 juta Tahun 1998  Rp 2.000 juta Rp 2.450 juta
Rp 2.450 juta Tahun 1997  Rp 50 juta Rp 2.400 juta

PPh selisih lebih revaluasi aktiva tetap     =     10% x Rp 2.400 juta

=     Rp 240 juta

PERLAKUAN AKTIVA TETAP SETELAH DIREVALUASI

  • Aktiva tetap setelah direvaluasi akan memiliki nilai buku sesuai dengan harga pasar. Harga pasar tersebut merupakan dasar penyusutan fiskal yang baru dan mulai berlaku pada bulan dilakukannya revaluasi.
  • Nilai sisa fiskal baru sebagaimana dimaksud diatas untuk aktiva tetap bangunan dan bukan bangunan yang penyusutannya menggunakan metode garis lurus merupakan nilai perolehan fiskal baru aktiva tetap perusahaan tersebut pada tanggal penilaian kembali.
  • Sisa manfaat fiskal aktiva tetap perusahaan yang telah dilakukan revaluasi mulai bulan revaluasi disesuaikan kembali menjadi masa manfaat penuh untuk kelompok aktiva tetap perusahaan tersebut.

Aktiva yang telah direvaluasi tersebut tidak boleh dialihkan sebelum habis masa manfaat baru hasil revaluasi , kecuali dalam rangka :

  1. Pengalihan aktiva tetap yang bersifat force majeur berdasarkan keputusan atau kebijakan Pemerintah atau keputusan Pengadilan;
  2. Pengalihan aktiva tetap perusahaan dalam rangka memenuhi persyaratan penggabungan, peleburan, pemekaran usaha untuk tujuan perpajakan;
  3. Penarikan aktiva tetap dari penggunaan karena mengalami kerusakan berat yang tidak dapat diperbaiki lagi.

Apabila terjadi pengalihan (di luar yang dikecualikan), maka akan dikenakan tambahan PPh Final sebesar 20% dari selisih lebih revaluasi aktiva tanpa dikompensasikan dengan sisa kerugian fiskal tahun-tahun sebelumnya. PPh tambahan tersebut terutang pada saat pengalihan dilakukan. Aturan ini diterapkan mengingat aktiva yang sudah direvaluasi sangat berpotensial menyebabkan kerugian jika dijual (karena nilai bukunya sudah disamakan dengan harga pasar).

Catatan :

Kerugian karena pengalihan aktiva tetap bersifat deductible expense yang dapat mengurangi PPh terutang pihak penjual. Dasar hukum dan petunjuk pelaksanaan revaluasi aktiva tetap adalah Pasal 19 UU PPh jo. KMK No.486/KMK.03/2002 jo. KEP-519/PJ/2002 jo. SE-10/PJ.31/2002.

Copyright © Mitra Konsultindo-Konsultan Pajak ®

konsultan pajak , jasa konsultan pajak , konsultan pajak jakarta , konsultan pajak indonesia , konsultan pajak jabodetabek , konsultan pajak jakarta barat , konsultan pajak jakarta timur , konsultan pajak jakarta selatan , konsultan pajak jakarta utara , konsultan pajak jakarta pusat , konsultan pajak bogor , konsultan pajak depok , konsultan pajak tangerang , konsultan pajak bekasi , kantor konsultan pajak , konsultan pajak murah , jasa konsultasi pajak , tarif konsultan pajak , jasa laporan keuangan , pembuatan laporan keuangan , jasa manajemen bisnis , konsultan bisnis , jasa konsultan pajak jakarta , jasa konsultasi pajak , jasa laporan pajak , jasa laporan spt pajak , jasa laporan spt tahunan , jasa laporan spt masa bulanan , jasa laporan spt pajak orang pribadi , jasa laporan spt pajak badan usaha , jasa laporan spt pajak perusahaan , jasa laporan keuangan , jasa pembuatan laporan keuangan , jasa akuntansi , jasa pembukuan , jasa pembuatan laporan pajak , jasa pembuatan laporan spt pajak , jasa pembuatan laporan spt tahunan , jasa pembuatan spt pajak , jasa pembuatan spt tahunan , jasa pembuatan spt masa bulanan , jasa pembuatan spt tahunan orang pribadi , jasa pembuatan spt tahunan badan usaha , jasa pembuatan spt tahunan perusahaan , konsultan pajak 2014 , jasa konsultan pajak 2014 , konsultan pajak 2015 , jasa konsultan pajak 2015 , jasa laporan spt tahunan orang pribadi , jasa laporan spt tahunan badan usaha , jasa laporan spt tahunan perusahaan , jasa pembuatan spt tahunan orang pribadi , jasa pembuatan spt tahunan badan usaha , jasa pembuatan spt tahunan perusahaan , jasa pembuatan laporan pajak spt tahunan orang pribadi , jasa pembuatan laporan pajak spt tahunan badan usaha , jasa pembuatan laporan pajak spt tahunan perusahaan ,

jasa akuntansi , jasa akutansi , jasa pembukuan , jasa akuntansi pembukuan , jasa pembukuan akuntansi , jasa pembukuan laporan keuangan , jasa akuntansi laporan keuangan , jasa laporan keuangan , jasa pembuatan laporan keuangan , jasa pembuatan perusahaan , jasa pendiriaan perusahaan , jasa pembuatan usaha , jasa pendirian usaha , jasa pembuatan pt , jasa pendirian pt , jasa pembuatan cv , jasa pendirian cv , jasa audit , jasa audit laporan keuangan , jasa internal audit , jasa pengurusan izin usaha , jasa pengurusan ijin usaha , jasa perizinan usaha , jasa perijinan usaha ,

jasa akuntansi jakarta , jasa akutansi jakarta , jasa pembukuan jakarta , jasa akuntansi pembukuan jakarta , jasa pembukuan akuntansi jakarta , jasa pembukuan laporan keuangan jakarta , jasa akuntansi laporan keuangan jakarta , jasa laporan keuangan jakarta , jasa pembuatan laporan keuangan jakarta , jasa pembuatan perusahaan jakarta , jasa pendiriaan perusahaan jakarta , jasa pembuatan usaha jakarta , jasa pendirian usaha jakarta , jasa pembuatan pt jakarta , jasa pendirian pt jakarta , jasa pembuatan cv jakarta , jasa pendirian cv jakarta , jasa audit jakarta , jasa audit laporan keuangan jakarta , jasa internal audit jakarta , jasa pengurusan izin usaha jakarta , jasa pengurusan ijin usaha jakarta , jasa perizinan usaha jakarta , jasa perijinan usaha jakarta ,

jasa manajemen bisnis , jasa bisnis manajemen , jasa konsultan bisnis , jasa konsultan manajemen , jasa konsultan bisnis manajemen , jasa konsultan manajemen bisnis , jasa manajemen bisnis jakarta , jasa bisnis manajemen jakarta , jasa konsultan bisnis jakarta , jasa konsultan manajemen jakarta , jasa konsultan bisnis manajemen jakarta , jasa konsultan manajemen bisnis jakarta

===

jasa akuntansi bogor , jasa akutansi bogor , jasa pembukuan bogor , jasa akuntansi pembukuan bogor , jasa pembukuan akuntansi bogor , jasa pembukuan laporan keuangan bogor , jasa akuntansi laporan keuangan bogor , jasa laporan keuangan bogor , jasa pembuatan laporan keuangan bogor , jasa pembuatan perusahaan bogor , jasa pendiriaan perusahaan bogor , jasa pembuatan usaha bogor , jasa pendirian usaha bogor , jasa pembuatan pt bogor , jasa pendirian pt bogor , jasa pembuatan cv bogor , jasa pendirian cv bogor , jasa audit bogor , jasa audit laporan keuangan bogor , jasa internal audit bogor , jasa pengurusan izin usaha bogor , jasa pengurusan ijin usaha bogor , jasa perizinan usaha bogor , jasa perijinan usaha bogor ,

jasa manajemen bisnis bogor , jasa bisnis manajemen bogor , jasa konsultan bisnis bogor , jasa konsultan manajemen bogor , jasa konsultan bisnis manajemen bogor , jasa konsultan manajemen bisnis bogor ,

jasa akuntansi depok , jasa akutansi depok , jasa pembukuan depok , jasa akuntansi pembukuan depok , jasa pembukuan akuntansi depok , jasa pembukuan laporan keuangan depok , jasa akuntansi laporan keuangan depok , jasa laporan keuangan depok , jasa pembuatan laporan keuangan depok , jasa pembuatan perusahaan depok , jasa pendiriaan perusahaan depok , jasa pembuatan usaha depok , jasa pendirian usaha depok , jasa pembuatan pt depok , jasa pendirian pt depok , jasa pembuatan cv depok , jasa pendirian cv depok , jasa audit depok , jasa audit laporan keuangan depok , jasa internal audit depok , jasa pengurusan izin usaha depok , jasa pengurusan ijin usaha depok , jasa perizinan usaha depok , jasa perijinan usaha depok ,

jasa manajemen bisnis depok , jasa bisnis manajemen depok , jasa konsultan bisnis depok , jasa konsultan manajemen depok , jasa konsultan bisnis manajemen depok , jasa konsultan manajemen bisnis depok ,

jasa akuntansi tangerang , jasa akutansi tangerang , jasa pembukuan tangerang , jasa akuntansi pembukuan tangerang , jasa pembukuan akuntansi tangerang , jasa pembukuan laporan keuangan tangerang , jasa akuntansi laporan keuangan tangerang , jasa laporan keuangan tangerang , jasa pembuatan laporan keuangan tangerang , jasa pembuatan perusahaan tangerang , jasa pendiriaan perusahaan tangerang , jasa pembuatan usaha tangerang , jasa pendirian usaha tangerang , jasa pembuatan pt tangerang , jasa pendirian pt tangerang , jasa pembuatan cv tangerang , jasa pendirian cv tangerang , jasa audit tangerang , jasa audit laporan keuangan tangerang , jasa internal audit tangerang , jasa pengurusan izin usaha tangerang , jasa pengurusan ijin usaha tangerang , jasa perizinan usaha tangerang , jasa perijinan usaha tangerang ,

jasa manajemen bisnis tangerang , jasa bisnis manajemen tangerang , jasa konsultan bisnis tangerang , jasa konsultan manajemen tangerang , jasa konsultan bisnis manajemen tangerang , jasa konsultan manajemen bisnis tangerang ,

jasa akuntansi bekasi , jasa akutansi bekasi , jasa pembukuan bekasi , jasa akuntansi pembukuan bekasi , jasa pembukuan akuntansi bekasi , jasa pembukuan laporan keuangan bekasi , jasa akuntansi laporan keuangan bekasi , jasa laporan keuangan bekasi , jasa pembuatan laporan keuangan bekasi , jasa pembuatan perusahaan bekasi , jasa pendiriaan perusahaan bekasi , jasa pembuatan usaha bekasi , jasa pendirian usaha bekasi , jasa pembuatan pt bekasi , jasa pendirian pt bekasi , jasa pembuatan cv bekasi , jasa pendirian cv bekasi , jasa audit bekasi , jasa audit laporan keuangan bekasi , jasa internal audit bekasi , jasa pengurusan izin usaha bekasi , jasa pengurusan ijin usaha bekasi , jasa perizinan usaha bekasi , jasa perijinan usaha bekasi ,

jasa manajemen bisnis bekasi , jasa bisnis manajemen bekasi , jasa konsultan bisnis bekasi , jasa konsultan manajemen bekasi , jasa konsultan bisnis manajemen bekasi , jasa konsultan manajemen bisnis bekasi

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *