Konsultan Pajak Jakarta Jasa – Rekonsiliasi Fiskal, PPH Final dan Kompensasi Kerugian

Konsultan Pajak Jakarta Jasa │ Jasa Pembukuan Akuntansi Laporan Keuangan │ Jasa Audit | Konsultan Manajemen Bisnis | Jasa Pembuatan Perusahaan & Izin Usaha

PENYEBAB PERLUNYA REKONSILIASI FISKAL

Perbedaan pertimbangan yang mendasari penyusunan laporan keuangan komersial dengan ketentuan pajak menghasilkan jumlah angka laba yang berbeda (laba komersial vs laba fiskal). Dengan demikian akan terdapat perbedaan perlakuan dalam hal pengakuan penghasilan dan biaya-biaya antara akuntansi komersial dengan ketentuan perpajakan. Perbedaan inilah yang menyebabkan perlunya dilakukan rekonsiliasi fiskal, yaitu suatu mekanisme untuk menyesuaikan laporan keuangan komersil Wajib Pajak menjadi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Inti dari rekonsiliasi fiskal adalah koreksi fiskal, baik koreksi positif (menambah Penghasilan Kena Pajak) ataupun koreksi negatif (mengurangi penghasilan Kena  Pajak). Rekonsiliasi fiskal dilakukan terhadap biaya-biaya dan penghasilan dalam akuntansi komersial untuk disesuaikan dengan ketentuan perpajakan. Lihat diagram berikut.

Diagram Penghasilan

Diagram Biaya

Rekonsiliasi dilakukan terhadap pos-pos biaya dan pos-pos pendapatan yang terdapat dalam laporan keuangan komersial. Pos-pos yang perlu direkonsiliasi pada prinsipnya adalah:

1. Rekonsiliasi terhadap penghasilan yang telah dikenakan PPh final.

Atas penghasilan yang telah dikenakan PPh final maka penghasilan tersebut harus dikeluarkan dari penghitungan PPh terutang akhir tahun karena kewajiban pajaknya dianggap telah selesai. Sehingga atas PPh final yang telah dipotong tidak boleh menjadi kredit pajak.

2. Wajib Pajak yang memiliki penghasilan yang bukan merupakan objek pajak (Pasal 4 ayat 3 UU PPh).

Atas penghasilan ini WP harus melakukan rekonsiliasi karena atas penghasilan tersebut WP tidak terutang PPh. Misal : Dividen yang memenuhi syarat-syarat sesuai Pasal 4 ayat 3 huruf f UU PPh.

3. Wajib Pajak mengeluarkan biaya-biaya yang sebenarnya tidak boleh menjadi pengurang penghasilan bruto (Non Deductible Expense) sesuai Pasal 9 UU PPh.

Hal ini mengakibatkan adanya Beda Tetap yaitu perbedaan perlakuan yang sangat jelas karena pengaturan yang berlawanan antara perpajakan dan Standar Akuntansi Keuangan (SAK), atas perbedaan ini harus dikoreksi.

4. Wajib Pajak menggunakan metode perhitungan yang berbeda dengan perundang-undangan perpajakan.

Dalam hal ini terjadi Beda Waktu yaitu perbedaan perlakuan yang diakibatkan oleh adanya perbedaan metode antara perpajakan dan Standar Akuntansi Keuangan (SAK), atas perbedaan ini harus dikoreksi sesuai dengan ketentuan perpajakan. Misal perbedaan metode penghitungan penyusutan yang menyebabkan selisih biaya penyusutan tiap tahunnya, walaupun pada akhirnya sama.

5. WP mengeluarkan biaya-biaya yang dikeluarkan bersama-sama untuk mendapatkan pendapatan yang telah dikenakan PPh Final ataupun pendapatan yang bukan merupakan objek pajak dengan pendapatan yang merupakan objek pajak (Joint cost).

Atas pengeluaran biaya tersebut maka WP harus menghitung secara proporsional biaya-biaya yang dapat dikurangkan dan yang tidak dapat dikurangkan.

JENIS-JENIS PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh FINAL

Menyambung bahasan kita tentang rekonsiliasi fiskal di atas, maka pengetahuan tentang jenis-jenis penghasilan WP Badan yang dikenakan PPh Final sangat diperlukan. Berdasarkan Pasal 4 ayat (2) UU PPh terdapat beberapa jenis penghasilan yang pengenaannya pajaknya bersifat final. PPh yang bersifat final artinya PPh yang dipotong atau dibayar sendiri dari suatu penghasilan, pada akhir tahun tidak akan diperhitungkan sebagai kredit pajak (pembayaran pajak dimuka) dan tidak lagi diperhitungkan dalam SPT Tahunan walaupun tetap dilaporkan dalam SPT tahunan. Secara administratif PPh final lebih menguntungkan baik bagi WP, namun dari PPh Final tersebut satah satu karakteristiknya adalah PPh final dikenakan terhadap setiap transaksi yang diatur tanpa memperhitungkan laba rugi dari transaksi tersebut. Beberapa jenis penghasilan yang dikenakan PPh final untuk WP Badan adalah :

No.

Objek Pajak

Tarif

Dasar Hukum

1. Transaksi penjualan saham di Bursa Efek:-      Untuk saham biasa-      Saham Pendiri

0,1% x Ph Bruto

(0,1% x Ph Bruto =

0,5% x nilai saham saat IPO)

PP No. 41/1994 jo.

PP No. 14/1997 jo.

KMK 282/KMK.04/1997

Jo. SE-06/PJ.04/1997

2. Hadiah undian

25% x Ph Bruto

PP No. 132/2000

3. Penghasilan bunga deposito, termasuk simpanan pada bank DN yang memiliki cabang di LN

20% X Ph Bruto

PP No. 131/2000 jo.

KMK 51/KMK.04/2001

4. Penghasilan bunga tabungan, jasa giro, dan diskonto SBI

20% x Ph Bruto

5. Penghasilan tertentu dari WP berupa Diskonto Surat Utang Negara

20% x Ph Bruto

PP No. 11/2006

6. Penghasilan perusahaan ventura dari transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangan usaha (syarat: merupakan pengusaha kecil dan sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia)

0,1% x Ph Bruto

PP No. 4/1995

7. Penghasilan dari usaha jasa konstruksi (syarat : Pengusaha konstruksi kualifikasi usaha kecil dengan nilai pengadaan s.d. Rp 1 Miliar)

2% x jumlah bruto utk pelaksanaan konstruksi

4% x jumlah bruto utk perencana konstruksi

4% x jumlah bruto utk pengawas konstruksi

PP No. 140/2000

jo.

KMK 559/KMK.04/2000

8. Penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan oleh Yayasan atau organisasi sejenis

5% x Ph Bruto

PP No. 48/1994 jo. PP No.27/1996 jo. PP

No. 79/1999

9. Penghasilan sewa tanah dan/atau bangunan

10% x Ph Bruto

PP No. 29/1994 jo.

PP No.5/2002

KMK 394/KMK.04/1996

jo. SE-22/PJ.04/1996

10. Penghasilan yang diterima WP Perusahaan Pelayaran DN

1,2% x Ph Bruto

Pasal 15 UU PPh jo. KMK 416/KMK.04/1996

jo. SE-29/PJ.04/1996

11. Penghasilan yang diterima WP Perusahaan Pelayaran dan/atau Penerbangan LN

2,64% x Ph Bruto

Pasal 15 UU PPh jo. KMK 417/KMK.04/1996

12. Penghasilan neto dari WP LN yang mempunyai kantor perwakilan dagang di Indonesia

0,44% x Nilai ekspor

bruto

Pasal 15 UU PPh jo. KMK 634/KMK.04/1994

13. Imbalan jasa maklon internasional yang diterima/diperoleh WP Badan DN yang melakukan usaha jasa maklon (contract manufacturing) internasional dibidang produksi mainan anak-anak yang ada hubungan istimewa dengan pemesan dari LN

2,1% x Ph Bruto

Imbalan Jasa Maklon

Pasal 15 UU PPh jo. KMK 120/KMK.03/2002

14. Penghasilan yang diterima/diperoleh WP berupa bunga atau diskonto obligasi yang dijual dibursa efek :-     Di terima WP DN-     Di terima WP LN

20% x Ph Bruto

20% x Ph Bruto

PP No.6/2002 jo.

KMK120/KMK.03/2002

15. Penghasilan selisih lebih karena revaluasi aktiva tetap

10% x selisih dari

Nilai appraisal dan

NSBF

Pasal 19 UU PPh jo.

KMK 486/KMK.03/2002

jo.

KEP-519/PJ./2002

Pungutan PPh atas penyerahan Premium, solar, premix kepada :-     SPBU Pertamina-     SPBU Swastanisasi

0,25% x Penj

0,30% x Penj

KMK 450/KMK.04/1997

jo.

KMK 549/KMK.04/1997

jo.

KMK 444/KMK.04/1999

16. Pungutan PPh oleh pertamina dan badan usaha selain Pertamina atas penyerahan minyak tanah, gas, LPG, dan pelumas

0,30% x Penj

17. Pungutan PPh oleh industri rokok pada saat penjualan rokok didalam negeri

0,15% x Hg Bandrol

KEP-529/PJ./2001 jo.

SE-01/PJ.04/1997

18. Penghasilan bunga simpanan anggota koperasi

15% x Ph Bruto

Pasal 23(1) UU PPh jo.

KMK 522/KMK.04/1998

19. Penghasilan berupa keuntungan dari penjualan saham di Indonesia yang diterima WP LN selain BUT

20% x Perkiraan Ph

Neto

Pasal 26 UU PPh

jo.

KMK 434/KMK.04/1999

20. Premi asuransi yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi di LN

20% x Perkiraan Ph

Neto

Pasal 26 UU PPh

jo.

KMK 624/KMK.04/1994

21. Penghasilan Kena Pajak setelah dikurangi pajak dari suatu BUT di Indonesia (kecuali penghasilan tersebut ditanamkan kembali di Indonesia)

20% x (Ph KP-

Pajak)

Pasal 26(4) UU PPh

jo.

KMK 113/KMK.03/2002

22. Penghasilan yang diterima/diperoleh WP LN atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia berupa :

  • Dividen
  • Bunga, termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian hutang
  • Royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta
  • Hadiah dan penghargaan
  • Pensiun dan pembayaran berkala lainnya

20% x Ph Bruto

Pasal 26 UU PPh

 

Copyright © Mitra Konsultindo-Konsultan Pajak ®

konsultan pajak , jasa konsultan pajak , konsultan pajak jakarta , konsultan pajak indonesia , konsultan pajak jabodetabek , konsultan pajak jakarta barat , konsultan pajak jakarta timur , konsultan pajak jakarta selatan , konsultan pajak jakarta utara , konsultan pajak jakarta pusat , konsultan pajak bogor , konsultan pajak depok , konsultan pajak tangerang , konsultan pajak bekasi , kantor konsultan pajak , konsultan pajak murah , jasa konsultasi pajak , tarif konsultan pajak , jasa laporan keuangan , pembuatan laporan keuangan , jasa manajemen bisnis , konsultan bisnis , jasa konsultan pajak jakarta , jasa konsultasi pajak , jasa laporan pajak , jasa laporan spt pajak , jasa laporan spt tahunan , jasa laporan spt masa bulanan , jasa laporan spt pajak orang pribadi , jasa laporan spt pajak badan usaha , jasa laporan spt pajak perusahaan , jasa laporan keuangan , jasa pembuatan laporan keuangan , jasa akuntansi , jasa pembukuan , jasa pembuatan laporan pajak , jasa pembuatan laporan spt pajak , jasa pembuatan laporan spt tahunan , jasa pembuatan spt pajak , jasa pembuatan spt tahunan , jasa pembuatan spt masa bulanan , jasa pembuatan spt tahunan orang pribadi , jasa pembuatan spt tahunan badan usaha , jasa pembuatan spt tahunan perusahaan , konsultan pajak 2014 , jasa konsultan pajak 2014 , konsultan pajak 2015 , jasa konsultan pajak 2015 , jasa laporan spt tahunan orang pribadi , jasa laporan spt tahunan badan usaha , jasa laporan spt tahunan perusahaan , jasa pembuatan spt tahunan orang pribadi , jasa pembuatan spt tahunan badan usaha , jasa pembuatan spt tahunan perusahaan , jasa pembuatan laporan pajak spt tahunan orang pribadi , jasa pembuatan laporan pajak spt tahunan badan usaha , jasa pembuatan laporan pajak spt tahunan perusahaan ,

jasa akuntansi , jasa akutansi , jasa pembukuan , jasa akuntansi pembukuan , jasa pembukuan akuntansi , jasa pembukuan laporan keuangan , jasa akuntansi laporan keuangan , jasa laporan keuangan , jasa pembuatan laporan keuangan , jasa pembuatan perusahaan , jasa pendiriaan perusahaan , jasa pembuatan usaha , jasa pendirian usaha , jasa pembuatan pt , jasa pendirian pt , jasa pembuatan cv , jasa pendirian cv , jasa audit , jasa audit laporan keuangan , jasa internal audit , jasa pengurusan izin usaha , jasa pengurusan ijin usaha , jasa perizinan usaha , jasa perijinan usaha ,

jasa akuntansi jakarta , jasa akutansi jakarta , jasa pembukuan jakarta , jasa akuntansi pembukuan jakarta , jasa pembukuan akuntansi jakarta , jasa pembukuan laporan keuangan jakarta , jasa akuntansi laporan keuangan jakarta , jasa laporan keuangan jakarta , jasa pembuatan laporan keuangan jakarta , jasa pembuatan perusahaan jakarta , jasa pendiriaan perusahaan jakarta , jasa pembuatan usaha jakarta , jasa pendirian usaha jakarta , jasa pembuatan pt jakarta , jasa pendirian pt jakarta , jasa pembuatan cv jakarta , jasa pendirian cv jakarta , jasa audit jakarta , jasa audit laporan keuangan jakarta , jasa internal audit jakarta , jasa pengurusan izin usaha jakarta , jasa pengurusan ijin usaha jakarta , jasa perizinan usaha jakarta , jasa perijinan usaha jakarta ,

jasa manajemen bisnis , jasa bisnis manajemen , jasa konsultan bisnis , jasa konsultan manajemen , jasa konsultan bisnis manajemen , jasa konsultan manajemen bisnis , jasa manajemen bisnis jakarta , jasa bisnis manajemen jakarta , jasa konsultan bisnis jakarta , jasa konsultan manajemen jakarta , jasa konsultan bisnis manajemen jakarta , jasa konsultan manajemen bisnis jakarta

===

jasa akuntansi bogor , jasa akutansi bogor , jasa pembukuan bogor , jasa akuntansi pembukuan bogor , jasa pembukuan akuntansi bogor , jasa pembukuan laporan keuangan bogor , jasa akuntansi laporan keuangan bogor , jasa laporan keuangan bogor , jasa pembuatan laporan keuangan bogor , jasa pembuatan perusahaan bogor , jasa pendiriaan perusahaan bogor , jasa pembuatan usaha bogor , jasa pendirian usaha bogor , jasa pembuatan pt bogor , jasa pendirian pt bogor , jasa pembuatan cv bogor , jasa pendirian cv bogor , jasa audit bogor , jasa audit laporan keuangan bogor , jasa internal audit bogor , jasa pengurusan izin usaha bogor , jasa pengurusan ijin usaha bogor , jasa perizinan usaha bogor , jasa perijinan usaha bogor ,

jasa manajemen bisnis bogor , jasa bisnis manajemen bogor , jasa konsultan bisnis bogor , jasa konsultan manajemen bogor , jasa konsultan bisnis manajemen bogor , jasa konsultan manajemen bisnis bogor ,

jasa akuntansi depok , jasa akutansi depok , jasa pembukuan depok , jasa akuntansi pembukuan depok , jasa pembukuan akuntansi depok , jasa pembukuan laporan keuangan depok , jasa akuntansi laporan keuangan depok , jasa laporan keuangan depok , jasa pembuatan laporan keuangan depok , jasa pembuatan perusahaan depok , jasa pendiriaan perusahaan depok , jasa pembuatan usaha depok , jasa pendirian usaha depok , jasa pembuatan pt depok , jasa pendirian pt depok , jasa pembuatan cv depok , jasa pendirian cv depok , jasa audit depok , jasa audit laporan keuangan depok , jasa internal audit depok , jasa pengurusan izin usaha depok , jasa pengurusan ijin usaha depok , jasa perizinan usaha depok , jasa perijinan usaha depok ,

jasa manajemen bisnis depok , jasa bisnis manajemen depok , jasa konsultan bisnis depok , jasa konsultan manajemen depok , jasa konsultan bisnis manajemen depok , jasa konsultan manajemen bisnis depok ,

jasa akuntansi tangerang , jasa akutansi tangerang , jasa pembukuan tangerang , jasa akuntansi pembukuan tangerang , jasa pembukuan akuntansi tangerang , jasa pembukuan laporan keuangan tangerang , jasa akuntansi laporan keuangan tangerang , jasa laporan keuangan tangerang , jasa pembuatan laporan keuangan tangerang , jasa pembuatan perusahaan tangerang , jasa pendiriaan perusahaan tangerang , jasa pembuatan usaha tangerang , jasa pendirian usaha tangerang , jasa pembuatan pt tangerang , jasa pendirian pt tangerang , jasa pembuatan cv tangerang , jasa pendirian cv tangerang , jasa audit tangerang , jasa audit laporan keuangan tangerang , jasa internal audit tangerang , jasa pengurusan izin usaha tangerang , jasa pengurusan ijin usaha tangerang , jasa perizinan usaha tangerang , jasa perijinan usaha tangerang ,

jasa manajemen bisnis tangerang , jasa bisnis manajemen tangerang , jasa konsultan bisnis tangerang , jasa konsultan manajemen tangerang , jasa konsultan bisnis manajemen tangerang , jasa konsultan manajemen bisnis tangerang ,

jasa akuntansi bekasi , jasa akutansi bekasi , jasa pembukuan bekasi , jasa akuntansi pembukuan bekasi , jasa pembukuan akuntansi bekasi , jasa pembukuan laporan keuangan bekasi , jasa akuntansi laporan keuangan bekasi , jasa laporan keuangan bekasi , jasa pembuatan laporan keuangan bekasi , jasa pembuatan perusahaan bekasi , jasa pendiriaan perusahaan bekasi , jasa pembuatan usaha bekasi , jasa pendirian usaha bekasi , jasa pembuatan pt bekasi , jasa pendirian pt bekasi , jasa pembuatan cv bekasi , jasa pendirian cv bekasi , jasa audit bekasi , jasa audit laporan keuangan bekasi , jasa internal audit bekasi , jasa pengurusan izin usaha bekasi , jasa pengurusan ijin usaha bekasi , jasa perizinan usaha bekasi , jasa perijinan usaha bekasi ,

jasa manajemen bisnis bekasi , jasa bisnis manajemen bekasi , jasa konsultan bisnis bekasi , jasa konsultan manajemen bekasi , jasa konsultan bisnis manajemen bekasi , jasa konsultan manajemen bisnis bekasi

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *