Konsultan Pajak Jakarta Jasa – Penyusutan dan Amortisasi Fiskal

Konsultan Pajak Jakarta Jasa │ Jasa Pembukuan Akuntansi Laporan Keuangan │ Jasa Audit | Konsultan Manajemen Bisnis | Jasa Pembuatan Perusahaan & Izin Usaha

PENYUSUTAN FISKAL

Pengertian Penyusutan

Penyusutan menggambarkan proses pengalokasian harga perolehan aktiva/harta tetap berwujud pada periode-periode yang menikmati manfaat atas penggunaan harta tersebut. Pengertian penyusutan menurut PSAK No. 16 dan No. 17 adalah alokasi jumlah perolehan suatu aktiva yang dapat disusutkan sepanjang masa manfaat yang di estimasi. Sedangkan pengertian penyusutan menurut pajak tercantum dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 11 UU PPh. Sedangkan penyusutan menurut pajak merupakan metode alokasi biaya atas pengeluaran untuk pembelian, pendirian, penambahan, perbaikan, atau perubahan harta berwujud, kecuali tanah yang berstatus hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, dan hak pakai, yang dimiliki dan digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun.

Kriteria Aktiva Yang Dapat Disusutkan

Menurut akuntansi yang merujuk pada PSAK, sebuah harta/aktiva dapat disusutkan apabila memenuhi kriteria tertentu. Kriteria tersebut adalah :

a.  aktiva tersebut diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu periode akuntansi;

b.  memiliki suatu masa manfaat yang terbatas;

c.  ditahan oleh suatu perusahaan untuk digunakan dalam produksi atau memasok barang dan jasa, untuk disewakan, atau untuk tujuan administrasi.

Sedangkan menurut Pasal 11 UU PPh harta yang dapat disusutkan adalah harta berwujud yang digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun, kecuali pengeluaran-pengeluaran untuk memperoleh tanah hak milik termasuk tanah berstatus hak guna bangunan, hak guna usaha, dan hak pakai yang pertama kali tidak boleh disusutkan, kecuali apabila tanah tersebut dipergunakan dalam perusahaan atau dimiliki untuk memperoleh penghasilan dengan syarat nilai tanah tersebut berkurang karena

penggunaannya untuk memperoleh penghasilan, misalnya tanah dipergunakan untuk perusahaan genteng, perusahaan keramik, atau perusahaan batu bata.

Yang dimaksud dengan pengeluaran untuk memperoleh tanah hak guna bangunan, hak guna usaha, dan hak pakai yang pertama kali adalah perolehan tanah berstatus hak guna bangunan, hak guna usaha, atau hak pakai dari pihak ketiga dan pengurusan hak-hak tersebut dari instansi yang berwenang untuk pertama kalinya. Sedangkan biaya perpanjangan hak guna bangunan, hak guna usaha, dan hak pakai diamortisasikan selama jangka waktu hak-hak tersebut. Dengan demikian menurut pajak harta yang dapat disusutkan harus memenuhi kriteria sebagai berikut :

  1. harta berwujud yang digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memeliharan penghasilan; dan

b. mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun.

PPh tidak menggunakan istilah “Aktiva Tetap” tetapi menggunakan istilah “Harta berwujud yang masa manfaatnya lebih dari satu tahun”, untuk harta yang dilakukan penyusutan. Jadi, pengertian harta yang dapat disusutkan menurut PPh lebih luas dibandingkan dengan akuntansi komersial, namun dalam prakteknya sama yaitu Aktiva Tetap.

Beberapa harta yang tidak dapat disusutkan menurut fiskal adalah :

a. Tanah, kecuali nilainya berkurang dalam pemakaian, hal ini terdapat persamaan antara PPh dengan Akuntansi.

b. Harta berwujud yang menurut akuntansi dapat disusutkan, tetapi menurut pph tidak dapat disusutkan adalah :

  • Kendaraan perusahaan yang dikuasai dan dibawa pulang pegawai tertentu, termasuk yang ada di daerah terpencil (mulai 18 April 2002 berdasarkan KEP-220/PJ./2002 kendaraan ini boleh disusutkan dengan dasar penyusutan 50% dari jumlah biaya perolehan atau pembelian atau perbaikan besar)
  • Rumah perusahaan yang terletak bukan di daerah terpencil, yang ditempati pegawai yang tidak diberikan tunjangan perumahan.

Metode Penyusutan Aktiva Tetap

Metode penyusutan yang biasa dipakai dalam akuntansi komersial dikelompokkan ke dalam tiga jenis yaitu:

(1)   metode penyusutan berdasarkan kriteria waktu :
a.  metode garis lurus (straight-line method);
b.  metode pembebanan menurun:
–    metode jumlah angka tahun (sum-of-the-years digit method),
–    metode saldo menurun/saldo menurun ganda (double declining method).

(2) metode penyusutan berdasarkan kriteria penggunaan :
a. metode jam jasa (service-hours);
b. metode jumlah unit produksi (production-output)

(3) metode penyusutan berdasarkan kriteria lainnya :
a. metode berdasarkan jenis dan kelompok;
b. metode anuitas.

PSAK 17 tidak mengatur bahwa penyusutan secara akuntansi harus menggunakan suatu metode tertentu. Yang diatur dalam PSAK 17 adalah bahwa penyusutan harus secara sistematis dan reasonable selama masa manfaat aktiva. Juga, metode penyusutan harus konsisten kecuali ada perubahan kondisi.

Sedangkan metode penyusutan yang dibolehkan secara fiskal menurut Pasal 11 UU PPh adalah:

a. dalam bagian-bagian yang sama besar selama masa manfaat yang ditetapkan bagi harta tersebut (metode garis lurus atau “straight-line method’);

Contoh penggunaan metode garis lurus :

Sebuah gedung yang harga perolehannya Rp 100.000.000,00 dan masa manfaatnya 20 tahun, penyusutannya setiap tahun adalah sebesar Rp 5.000.000,00 (Rp 100.000.000,00 : 20).

b. dalam bagian-bagian yang menurun dengan cara menerapkan tarif penyusutan atas nilai sisa buku (metode saldo menurun atau “declining balance method’). jika Wajib Pajak memilih menggunakan metode saldo menurun, nilai sisa buku pada akhir masa manfaat harus disusutkan sekaligus.

Contoh penggunaan metode saldo menurun :

Sebuah mesin yang dibeli dan ditempatkan pada bulan Januari 2000 dengan harga perolehan sebesar Rp 150.000.000,00. Masa manfaat dari mesin 4 (empat) tahun. Tarif penyusutan misalnya ditetapkan 50% (lima puluh persen), penghitungan penyusutannya adalah sebagai berikut :

Tahun

Tarif

Penyusutan

Nilai Sisa

Buku

Harga

Perolehan

2000

2001

2002

2003

50%

50%

50%

sekaligus

75.000.000

37.500.000

18.750.000

18.750.000

75.000.000

37.500.000

18.750.000

0

150.000.000

Penggunaan metode penyusutan atas harta harus dilakukan secara taat azas.

Untuk harta berwujud berupa bangunan hanya dapat disusutkan dengan metode garis lurus. Harta berwujud selain bangunan dapat disusutkan dengan metode garis lurus atau metode saldo menurun. Sesuai dengan pembukuan WP, alat-alat kecil (small tools) yang sama atau sejenis dapat disusutkan dalam satu kelompok.

Kelompok Harta Berwujud Menurut UU PPh

Berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (6) UU PPh untuk menghitung penyusutan, masa manfaat dan tarif penyusutan harta berwujud ditetapkan sebagai berikut :

Kelompok Harta Berwujud

Masa Manfaat

Tarif Penyusutan

Garis Lurus

Saldo Menurun

  1. Bukan bangunan

Kelompok 1

Kelompok 2

Kelompok 3

Kelompok 4

4 tahun

8 tahun

16 tahun

20 tahun

25  %

12,5%

6,25%

5     %

50 %

25 %

12,5%

10 %

  1. Bangunan

Permanen

Tidak Permanen

20 tahun

10 tahun

5  %

10 %

Untuk rnemberikan kepastian hukum bagi WP dalam melakukan penyusutan atas pengeluaran harta berwujud, ketentuan ini mengatur kelompok masa manfaat harta dan tarif penyusutan baik menurut metode garis lurus maupun saldo menurun.

Bangunan tidak permanen didefinisikan sebagai bangunan yang bersifat sementara dan terbuat dari bahan yang tidak tahan lama atau bangunan yang dapat dipindah-pindahkan, yang masa manfaatnya tidak lebih dari 10 (sepuluh) tahun. Misalnya, barak atau asrama yang dibuat dari kayu untuk karyawan.

Dalam rangka memberikan keseragaman kepada WP untuk melakukan penyusutan, Menteri Keuangan diberi wewenang menetapkan jenis-jenis harta yang termasuk dalam setiap kelompok masa manfaat yang harus diikuti oleh WP Ketentuan tentang penyusutan atas harta berwujud yang dimiliki dan digunakan dalam usaha tertentu, ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan 520/KMK.04/2000 tentang Jenis-jenis harta yang termasuk dalam kelompok harta berwujud bukan bangunan untuk keperluan penyusutan s.t.d.d. Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 138/KMK.03/2002 tanggal 8 April 2002.

Saat Dimulainya Penyusutan Fiskal

Berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (3) UU PPh ditegaskan bahwa penyusutan dimulai pada bulan dilakukannya pengeluaran, kecuali untuk harta yang masih dalam proses pengerjaan, penyusutannya dimulai pada bulan selesainya pengerjaan harta tersebut. Namun, dengan persetujuan Direktur Jenderal Pajak, WP diperkenankan melakukan penyusutan mulai pada bulan harta tersebut digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan atau pada bulan harta yang bersangkutan mulai menghasilkan.

Yang dimaksud dengan mulai menghasilkan dalam ketentuan ini dikaitkan dengan saat mulai berproduksi dan tidak dikaitkan dengan saat diterima atau diperolehnya penghasilan.

Sebelum 1 Januari 2001, berdasarkan UU Nomor 10 Tahun 1994 penyusutan dimulai pada tahun dilakukannya pengeluaran, kecuali untuk harta yang masih dalam proses pengerjaan, penyusutannya dimulai pada tahun selesainya pengerjaan harta tersebut. Jadi, perubahan secara prinsipil telah dilakukan oleh UU Nomor 17 tahun 2000 berkaitan dengan saat dimulainya penyusutan dari tahun pengeluaran menjadi bulan pengeluaran.

Perubahan saat mulainya penyusutan menjadi bulanan ini memiliki tendensi memperkecil perbedaan (selisih) yang timbul dari penyusutan secara komersial (akuntansi). Meskipun demikian, masih tetap dimungkinkan perbedaan yang antara lain disebabkan beberapa faktor sebagai berikut :

  1. penyusutan komersial dapat saja menggunakan acuan hari dan tidak menggunakan acuan bulan dalam menghitung penyusutan;
  2. b.    pengelompokan aktiva tetap dan penggunaan tarif penyusutan untuk pajak masih tunduk pada ketentuan Pasal 11 ayat (6) UU PPh jo. KMK No. 520/KMK.04/2000 sehingga secara komersial masih tetap berbeda.

Cara Perhitungan Penyusutan

Contoh 1

pada tanggal 30 Juni 1995 dibeli kendaraan Rp. 50.000.000,- aktiva ini menurut pajak termasuk dalam kelompok I. Perusahaan memilih metode saldo menurun dalam menghitung beban penyusutan. Maka perhitungan penyusutannya adalah sebagai berikut :

Tahun

Daftar Penyusutan

Nilai Sisa Buku

Fiskal (NSBF)

Penyusutan

Akumulasi

Penyusutan

1995

1995

1996

1997

1998

25.000.000

12.500.000

6.250.000

6.250.000

25.000.000

37.500.000

43.750.000

50.000.000

50.000.000

25.000.000

12.500.000

6.250.000

0

 
Contoh 2

Sebuah mesin yang dibeli dan ditempatkan pada bulan Juli 2001 dengan harga perolehan sebesar Rp 100.000.000,00. Masa manfaat dari mesin tersebut menurut fiskal adalah 4 (empat) tahun. Kalau Wajib Pajak menggunakan metode saldo menurun maka tarif penyusutannya adalah 50% (lima puluh persen), maka penghitungan penyusutannya adalah sebagai berikut:

Tahun

Tarif

Penyusutan

Nilai Sisa Buku

Harga Perolehan

2001

2002

2003

2004

2005

½ x 50%

50%

50%

50%

Sekaligus

25.000.000

37.500.000

18.750.000

9.375.000

9.375.000

75.000.000

37.500.000

18.750.000

9.375.000

0

100.000.000

Contoh 3

PT X yang bergerak di bidang pertekstilan membeli mesin yang termasuk dalam Kelompok I pada bulan Nopember 2001 seharga Rp 120.000.000. Perusahaan memilih metode saldo menurun untuk penyusutannya, maka perhitungan penyusutannya adalah sebagai berikut :

Tahun

Tarif

Penyusutan

Nilai Sisa

Buku

Harga

Perolehan

2001

2002

2003

2004

2005

2/12 x 50%

50%

50%

50%

Sekaligus

10.000.000

55.000.000

27.500.000

13.750.000

13.750.000

110.000.000

55.000.000

27.500.000

13.750.000

0

120.000.000


Penyusutan Komputer

Sebelum bulan April 2002, aktiva tetap berupa komputer, printer, scanner, dan sejenisnya termasuk dalam aktiva berwujud kelompok 2 yang harus disusutkan secara fiskal selama 8 tahun. Namun setelah terbitnya KMK No. 138/KMK.02/2002 tanggal 18 April 2002, aktiva berwujud berupa komputer dan sejenisnya dimasukkan (direklasifikasi) menjadi Kelompok 1 aktiva berwujud yang harus disusutkan selama 4 tahun.

Adanya perubahan tersebut menimbulkan implikasi sebagai berikut:

  • Penyusutan berdasarkan ketentuan lama (penyusutan kelompok 2) berlaku sampai dengan bulan Maret 2002;
  • Penyusutan berdasarkan ketentuan baru (penyusutan kelompok 1) berlaku mulai bulan April 2002, dengan tetap menggunakan sisa manfaat semula yang akan mengalami penyesuaian/percepatan secara otomatis.

Penyusutan Telepon Selular Dan Mobil Yang Digunakan Oleh Pegawai

Masalah pembebanan biaya penyusutan fiskal untuk telepon selular (ponsel) dan mobil sedan atau sejenisnya yang sering dipertanyakan oleh para Wajib Pajak terjawab sudah dengan diterbitkannya KEP-220/PJ./2002. Dalam KEP tersebut antara lain diatur sebagai berikut :

  • Pembelian ponsel bagi pegawai untuk keperluan pekerjaan sebesar 50% dicatat sebagai pembelian aktiva berwujud kelompok 1 dan dijadikan biaya melalui penyusutan. Sedangkan biaya pulsa dan perbaikan ponsel 50%-nya dapat menjadi biaya perusahaan;
  • Pembelian maupun perbaikan besar atas sedan atau sejenisnya yang dimiliki atau digunakan pegawai tertentu karena jabatannya dicatat 50%-nya sebagai pembelian aktiva tetap kelompok 2 dan dapat dibebankan sebagai biaya melalui penyusutan. Biaya perbaikan rutin atas sedan atau sejenisnya yang dimiliki atau digunakan pegawai tertentu karena jabatannya dicatat 50%-nya sebagai biaya.

Penyusutan Fiskal Terhadap Aktiva Tetap Yang Telah Direvaluasi

Apabila WP melakukan penilaian kembali aktiva berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 UU PPh, maka dasar penyusutan atas harta adalah nilai setelah dilakukan peniiaian kembali aktiva tersebut.

Penyusutan dilakukan dengan menggunakan tarif penyusutan berdasarkan masa manfaat aktiva tersebut sesuai dengan kelompok aktiva sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 UU PPh, yang dimulai pada tahun penilaian kembali aktiva tetap.

Masalah Penangguhan Penyusutan Aktiva Tetap

Meskipun aktiva tetap berwujud berupa bangunan dan atau peralatan dalam suatu periode tertentu tidak dapat dioperasikan (menganggur), misalnya karena terjadi penurunan atau penghentian produksi, kepada WP yang bersangkutan tidak diperkenankan untuk menangguhkan penyusutan aktiva tetapnya untuk sementara waktu. Sehubungan dengan masalah ini Dirjen Pajak telah menerbitkan Surat Edaran No. SE-02/PJ.42/1999 yang menjelaskan hal-hal berikut ini :

  • Penyusutan harus dilakukan dalam tahun fiskal dilakukannya pengeluaran, kecuali untuk harta yang masih dalam proses pengerjaan, penyusutannya dimulai pada tahun selesainya pengerjaan harta tersebut.
  • WP diperkenankan melakukan penyusutan mulai pada tahun harta tersebut mulai menghasilkan atau berproduksi, dengan syarat telah memperoleh persetujuan tertulis dari Dirjen Pajak. Perlu dicatat bahwa pengertian saat dimulainya produksi mungkin tidak sama dengan saat diterima atau diperolehnya penghasilan.
  • Penundaan penyusutan tidak diperbolehkan meskipun WP mengalami penurunan usaha atau menghentikan produksi untuk sementara. Selama belum ditarik dari pemakaian atau tidak dijual, maka penyusutan atas aktiva tersebut tetap harus dilakukan setiap tahun selama masa manfaatnya.

Penarikan Harta/ Aktiva Tetap

Apabila terjadi pengalihan atau penarikan harta atau penarikan harta karena sebab lainnya, maka jumlah nilai sisa buku harta tersebut dibebankan sebagai kerugian dan jumlah harga jual atau penggantian asuransinya yang diterima atau diperoleh dibukukan sebagai penghasilan pada tahun terjadinya penarikan harta tersebut sehingga Pada dasarnya keuntungan atau kerugian karena pengalihan harta dikenakan pajak dalam tahun dilakukannya pengalihan harta tersebut.

Apabila harta tersebut dijual atau terbakar, maka penerimaan neto dari penjualan harta tersebut, yaitu selisih antara harga penjualan dengan biaya yang dikeluarkan berkenaan dengan penjualan tersebut dan atau penggantian asuransinya dibukukan sebagai penghasilan pada tahun terjadinya penjualan atau tahun diterimanya penggantian asuransi, dan nilai sisa buku dari harta tersebut dibebankan sebagai kerugian dalam tahun pajak yang bersangkutan.

Apabila hasil penggantian asuransi yang akan diterima jumlahnya baru dapat diketahui dengan pasti di masa kemudian, maka dengan persetujuan Direktur Jenderal Pajak jumlah sebesar kerugian dibukukan sebagai beban masa kemudian tersebut. Dalam hal penggantian asuransi yang diterima jumlahnya baru dapat diketahui dengan pasti di masa kemudian, WP dapat mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Pajak agar jumlah sebesar kerugian tersebut dapat dibebankan dalam tahun penggantian asuransi tersebut.

Dalam hal pengalihan harta berwujud dalam rangka bantuan atau sumbangan, hibah, dan warisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b UU PPh, nilai sisa bukunya tidak boleh dibebankan sebagai kerugian oleh pihak yang mengalihkan.

Catatan :

Untuk lebih jelasnya mengenai pembagian kelompok aktiva tetap berwujud menurut fiskal, silakan anda simak lampiran KMK No. 138/KMK.02/2002 di lampiran modul ini.

Copyright © Mitra Konsultindo-Konsultan Pajak ®

konsultan pajak , jasa konsultan pajak , konsultan pajak jakarta , konsultan pajak indonesia , konsultan pajak jabodetabek , konsultan pajak jakarta barat , konsultan pajak jakarta timur , konsultan pajak jakarta selatan , konsultan pajak jakarta utara , konsultan pajak jakarta pusat , konsultan pajak bogor , konsultan pajak depok , konsultan pajak tangerang , konsultan pajak bekasi , kantor konsultan pajak , konsultan pajak murah , jasa konsultasi pajak , tarif konsultan pajak , jasa laporan keuangan , pembuatan laporan keuangan , jasa manajemen bisnis , konsultan bisnis , jasa konsultan pajak jakarta , jasa konsultasi pajak , jasa laporan pajak , jasa laporan spt pajak , jasa laporan spt tahunan , jasa laporan spt masa bulanan , jasa laporan spt pajak orang pribadi , jasa laporan spt pajak badan usaha , jasa laporan spt pajak perusahaan , jasa laporan keuangan , jasa pembuatan laporan keuangan , jasa akuntansi , jasa pembukuan , jasa pembuatan laporan pajak , jasa pembuatan laporan spt pajak , jasa pembuatan laporan spt tahunan , jasa pembuatan spt pajak , jasa pembuatan spt tahunan , jasa pembuatan spt masa bulanan , jasa pembuatan spt tahunan orang pribadi , jasa pembuatan spt tahunan badan usaha , jasa pembuatan spt tahunan perusahaan , konsultan pajak 2014 , jasa konsultan pajak 2014 , konsultan pajak 2015 , jasa konsultan pajak 2015 , jasa laporan spt tahunan orang pribadi , jasa laporan spt tahunan badan usaha , jasa laporan spt tahunan perusahaan , jasa pembuatan spt tahunan orang pribadi , jasa pembuatan spt tahunan badan usaha , jasa pembuatan spt tahunan perusahaan , jasa pembuatan laporan pajak spt tahunan orang pribadi , jasa pembuatan laporan pajak spt tahunan badan usaha , jasa pembuatan laporan pajak spt tahunan perusahaan ,

jasa akuntansi , jasa akutansi , jasa pembukuan , jasa akuntansi pembukuan , jasa pembukuan akuntansi , jasa pembukuan laporan keuangan , jasa akuntansi laporan keuangan , jasa laporan keuangan , jasa pembuatan laporan keuangan , jasa pembuatan perusahaan , jasa pendiriaan perusahaan , jasa pembuatan usaha , jasa pendirian usaha , jasa pembuatan pt , jasa pendirian pt , jasa pembuatan cv , jasa pendirian cv , jasa audit , jasa audit laporan keuangan , jasa internal audit , jasa pengurusan izin usaha , jasa pengurusan ijin usaha , jasa perizinan usaha , jasa perijinan usaha ,

jasa akuntansi jakarta , jasa akutansi jakarta , jasa pembukuan jakarta , jasa akuntansi pembukuan jakarta , jasa pembukuan akuntansi jakarta , jasa pembukuan laporan keuangan jakarta , jasa akuntansi laporan keuangan jakarta , jasa laporan keuangan jakarta , jasa pembuatan laporan keuangan jakarta , jasa pembuatan perusahaan jakarta , jasa pendiriaan perusahaan jakarta , jasa pembuatan usaha jakarta , jasa pendirian usaha jakarta , jasa pembuatan pt jakarta , jasa pendirian pt jakarta , jasa pembuatan cv jakarta , jasa pendirian cv jakarta , jasa audit jakarta , jasa audit laporan keuangan jakarta , jasa internal audit jakarta , jasa pengurusan izin usaha jakarta , jasa pengurusan ijin usaha jakarta , jasa perizinan usaha jakarta , jasa perijinan usaha jakarta ,

jasa manajemen bisnis , jasa bisnis manajemen , jasa konsultan bisnis , jasa konsultan manajemen , jasa konsultan bisnis manajemen , jasa konsultan manajemen bisnis , jasa manajemen bisnis jakarta , jasa bisnis manajemen jakarta , jasa konsultan bisnis jakarta , jasa konsultan manajemen jakarta , jasa konsultan bisnis manajemen jakarta , jasa konsultan manajemen bisnis jakarta

===

jasa akuntansi bogor , jasa akutansi bogor , jasa pembukuan bogor , jasa akuntansi pembukuan bogor , jasa pembukuan akuntansi bogor , jasa pembukuan laporan keuangan bogor , jasa akuntansi laporan keuangan bogor , jasa laporan keuangan bogor , jasa pembuatan laporan keuangan bogor , jasa pembuatan perusahaan bogor , jasa pendiriaan perusahaan bogor , jasa pembuatan usaha bogor , jasa pendirian usaha bogor , jasa pembuatan pt bogor , jasa pendirian pt bogor , jasa pembuatan cv bogor , jasa pendirian cv bogor , jasa audit bogor , jasa audit laporan keuangan bogor , jasa internal audit bogor , jasa pengurusan izin usaha bogor , jasa pengurusan ijin usaha bogor , jasa perizinan usaha bogor , jasa perijinan usaha bogor ,

jasa manajemen bisnis bogor , jasa bisnis manajemen bogor , jasa konsultan bisnis bogor , jasa konsultan manajemen bogor , jasa konsultan bisnis manajemen bogor , jasa konsultan manajemen bisnis bogor ,

jasa akuntansi depok , jasa akutansi depok , jasa pembukuan depok , jasa akuntansi pembukuan depok , jasa pembukuan akuntansi depok , jasa pembukuan laporan keuangan depok , jasa akuntansi laporan keuangan depok , jasa laporan keuangan depok , jasa pembuatan laporan keuangan depok , jasa pembuatan perusahaan depok , jasa pendiriaan perusahaan depok , jasa pembuatan usaha depok , jasa pendirian usaha depok , jasa pembuatan pt depok , jasa pendirian pt depok , jasa pembuatan cv depok , jasa pendirian cv depok , jasa audit depok , jasa audit laporan keuangan depok , jasa internal audit depok , jasa pengurusan izin usaha depok , jasa pengurusan ijin usaha depok , jasa perizinan usaha depok , jasa perijinan usaha depok ,

jasa manajemen bisnis depok , jasa bisnis manajemen depok , jasa konsultan bisnis depok , jasa konsultan manajemen depok , jasa konsultan bisnis manajemen depok , jasa konsultan manajemen bisnis depok ,

jasa akuntansi tangerang , jasa akutansi tangerang , jasa pembukuan tangerang , jasa akuntansi pembukuan tangerang , jasa pembukuan akuntansi tangerang , jasa pembukuan laporan keuangan tangerang , jasa akuntansi laporan keuangan tangerang , jasa laporan keuangan tangerang , jasa pembuatan laporan keuangan tangerang , jasa pembuatan perusahaan tangerang , jasa pendiriaan perusahaan tangerang , jasa pembuatan usaha tangerang , jasa pendirian usaha tangerang , jasa pembuatan pt tangerang , jasa pendirian pt tangerang , jasa pembuatan cv tangerang , jasa pendirian cv tangerang , jasa audit tangerang , jasa audit laporan keuangan tangerang , jasa internal audit tangerang , jasa pengurusan izin usaha tangerang , jasa pengurusan ijin usaha tangerang , jasa perizinan usaha tangerang , jasa perijinan usaha tangerang ,

jasa manajemen bisnis tangerang , jasa bisnis manajemen tangerang , jasa konsultan bisnis tangerang , jasa konsultan manajemen tangerang , jasa konsultan bisnis manajemen tangerang , jasa konsultan manajemen bisnis tangerang ,

jasa akuntansi bekasi , jasa akutansi bekasi , jasa pembukuan bekasi , jasa akuntansi pembukuan bekasi , jasa pembukuan akuntansi bekasi , jasa pembukuan laporan keuangan bekasi , jasa akuntansi laporan keuangan bekasi , jasa laporan keuangan bekasi , jasa pembuatan laporan keuangan bekasi , jasa pembuatan perusahaan bekasi , jasa pendiriaan perusahaan bekasi , jasa pembuatan usaha bekasi , jasa pendirian usaha bekasi , jasa pembuatan pt bekasi , jasa pendirian pt bekasi , jasa pembuatan cv bekasi , jasa pendirian cv bekasi , jasa audit bekasi , jasa audit laporan keuangan bekasi , jasa internal audit bekasi , jasa pengurusan izin usaha bekasi , jasa pengurusan ijin usaha bekasi , jasa perizinan usaha bekasi , jasa perijinan usaha bekasi ,

jasa manajemen bisnis bekasi , jasa bisnis manajemen bekasi , jasa konsultan bisnis bekasi , jasa konsultan manajemen bekasi , jasa konsultan bisnis manajemen bekasi , jasa konsultan manajemen bisnis bekasi

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *