Konsultan Pajak Jakarta Jasa – Penghitungan PPh Terutang dan Kredit Pajak

Konsultan Pajak Jakarta Jasa │ Jasa Pembukuan Akuntansi Laporan Keuangan │ Jasa Audit | Konsultan Manajemen Bisnis | Jasa Pembuatan Perusahaan & Izin Usaha

PENGHITUNGAN PPh TERUTANG

Pada dasarnya penghitungan PPh sangat sederhana, yaitu dengan penerapan tarif terhadap laba fiskal dari suatu badan. Yang perlu diperhatikan adalah penerapan rekonsiliasi fiskal dalam menghitung penghasilan neto.

UU PPh menggunakan tarif pajak yang berlapis terhadap penghasilan neto Wajib Pajak. Wajib Pajak badan dikenakan tarif sebagai berikut :

Lapisan Penghasilan Kena Pajak

Tarif Pajak

Sampai dengan Rp 50.000,000,-Diatas Rp 50.000.000,- s.d. Rp 100.000.000,-Diatas Rp 100.000.000,-

10%

15%

30%

Dengan pengenaan tarif berlapis seperti di atas maka Wajib Pajak yang mempunyai penghasilan lebih besar akan dikenakan tarif efektif yang lebih besar.

Contoh:

PT IM mempunyai penghasilan neto fiskal Rp 250.000.000,-, maka pajak yang terutang adalah sebagai berikut:

10 % x Rp 50.000.000                =   Rp   5.000.000
15 % x Rp 50.000.000                =   Rp   7.500.000
30 % x Rp 150.000.000             =   Rp 45.000.000
Rp 57.500.000

Tarif efektif yang dikenakan terhadap PT IM adalah 22,82 %.

KREDIT PAJAK

Bagi Wajib Pajak Dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap pada akhir tahun harus menghitung kembali pajak yang terutang dengan memperhitungkan pajak-pajak yang telah dibayar (kredit pajak/prepaid tax) untuk tahun yang bersangkutan. Setelah perhitungan laba fiskal hasil rekonsiliasi maka Wajib Pajak memperhitungkannya dengan kredit pajak yang ada, antara lain :

1. PPh Pasal 22, yaitu pemungutan pajak oleh pihak lain atas penghasilan dari kegiatan impor atau kegiatan usaha dibidang lain;

2. PPh Pasal 23, yaitu pemotongan pajak oleh pihak lain atas penghasilan berupa dividen, bunga, royalti, sewa, hadiah dan penghargaan, dan imbalan jasa tertentu;

3. PPh Pasal 24 (kredit pajak luar negeri), yaitu pajak yang dibayar atau terutang atas penghasilan dari luar negeri yang boleh dikreditkan;

4. PPh Pasal 25, yaitu pembayaran (angsuran) pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak sendiri;

5. Pembayaran PPh atas pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan sebesar 5% dari harga transaksi atau NJOP, mana yang lebih tinggi;

6. PPh Pasal 26 ayat (5), yaitu pemotongan pajak oleh pihak lain atas penghasilan kantor pusat suatu BUT, dimana penghasilan tersebut menurut ketentuan fiskal diakui sebagai penghasilan BUT yang bersangkutan, dan pemotongan pajak oleh pihak lain atas penghasilan orang pribadi atau badan luar negeri yang berubah status menjadi Wajib Pajak Dalam Negeri atau BUT.

Contoh :

PT A mempunyai PPh terutang untuk tahun 2000 adalah Rp 81.000.000 sedang kredit pajak yang ada adalah sebagai berikut :

PPh terutang                                                                           Rp 81.000.000
Kredit Pajak:

  • PPh pasal 22                   Rp 15.000.000
  • PPh pasal 23                   Rp 23.000.000
  • PPh pasal 24                   Rp 21.000.000
  • PPh pasal 25                   Rp 16.000.000                   Rp 75.000.000

PPh yang harus dibayar                                                       Rp   6.000.000

Kekurangan pajak yang harus dibayar tersebut dilunasi selambat-lambatnya tanggal 25 bulan ketiga setelah tahun pajak berakhir, sebelum penyampaian SPT tahunan PPh (akhir bulan ketiga).

Apabila kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang maka setelah dilakukan pemeriksaan kelebihan pembayaran tersebut dikembalikan setelah diperhitungkan dengan utang pajak dan sanksi-sanksinya.(Pasal 28A UU PPh)

PENGHITUNGAN PPh PASAL 24

Karena atas Wajib Pajak Dalam Negeri menganut asas World Wide Income maka atas penghasilan yang berasal dari luar negeri yang diterima Wajib Pajak akan menjadi objek pajak di Indonesia. Atas penghasilan tersebut maka Wajib Pajak harus melaporkan dengan cara :

1. Melaporkan rincian penghasilan yang diterima atau diperoleh di Luar Negeri dan penghitungan kredit pajak luar negeri dari Wajib Pajak dalam tahun yang bersangkutan.

2. Untuk dividen penggabungan penghasilan dilakukan dalam tahun pajak pada saat perolehan dividen tersebut (KMK-650/KMK.04/1994 jo. SE-22/PJ.4/1995 jo. SE-35/PJ.4/1995).

3.  Mengajukan permohonan kredit pajak luar negeri (Pasal 24 UU PPh jo. KMK 640/KMK.04/1994 tanggal 29 Desember 1994).

Permohonan kredit pajak luar negeri harus dilampiri dengan :

  • Laporan keuangan dari penghasilan yang berasal dari hasil usaha diluar negeri;
  • Fotokopi surat pemberitahuan pajak yang disampaikan diluar negeri;
  • Fotokopi dokumen pembayaran pajak diluar negeri.

4. Atas permohonan Wajib Pajak Kepala KPP dapat memperpanjang jangka waktu penyampaian lampiran-lampiran diatas, karena alasan diluar kekuasaan wajib pajak.

5.  Dalam hal terjadi perubahan besarnya penghasilan yang berasal dari luar negeri, Wajib Pajak harus melakukan pembetulan SPT Tahunan yang bersangkutan dengan melampirkan dokumen-dokumen yang berkenaan dengan perubahan tersebut.

6.  Apabila akibat pembetulan tersebut terjadi PPh kurang bayar, maka atas kekurangan bayar tersebut tidak dikenakan sanksi bunga.

7.  Apabila akibat pembetulan tersebut terjadi pph lebih bayar maka atas kelebihan pembayaran tersebut dapat dikembalikan kepada Wajib Pajak setetah diperhitungkan dengan utang pajak lainnya.

Penghasilan yang telah dipotong PPh diluar negeri tersebut dapat dikreditkan melalui rnekanisme pengkreditan PPh Pasal 24 yaitu dengan cara memilih antara penghasilan yang telah dipotong/dibayar di luar negeri dengan penghitungan kredit pajak melalui perbandingan penghasilan neto. Yang terkecil merupakan jumlah yang diperbolehkan sebagai kredit pajak. Jika ada kompensasi kerugian yang masih dapat dikurangkan, maka penghitungan penghasilan neto adalah setelah kompensasi kerugian.

Dalam hal penghasilan dalam negeri lebih kecil dari penghasilan luar negeri, maka maksimum kredit pajak luar negeri yang dapat dikreditkan adalah sebesar pajak atas Penghasilan Kena Pajak.

Apabila wajib Pajak memperoleh penghasilan neto yang berasal lebih dari satu negara, maka penghitungan batas maksimum pajak di luar negeri yang boleh dikreditkan dihitung untuk penghasilan neto dari masing-masing negara. Metode pengkreditan ini dikenal dengan nama “ordinary credit per country basis”.

Contoh perhitungan

PT AD dalam tahun 2002 membukukan laba fiskal Rp 200 juta yang terdiri dari Penghasilan Dalam Negeri Rp 80 juta dan penghasilan Luar Negeri Rp 120 juta. pajak yang telah dibayar di luar negeri adalah Rp 40 juta.

Penghitungan PPh Pasal 24 yang dapat dikreditkan :
PPh terutang :
Penghasilan neto total (Penghasilan Kena Pajak) Rp 200.000.000
PPh Terutang :
10 % x 50 jt     =  Rp      5.000.000
15 % x 50 jt     =  Rp      7.500.000
30 % x 100 jt   =  Rp  30.000.000
                                    Rp  42.500.000

Batasan maksimum PPh Pasal 24 yang dapat dikreditkan dihitung dengan formula sebagai berikut :

Penghasilan Neto LN        x  PPh terutang

         Penghasilan Kena Pajak

Jadi :
Rp 120 juta x Rp 42.500.000 = Rp 34.000.000
Rp 200 juta

Karena batas maksimum PPh Pasal 24 yang boleh dikreditkan lebih kecil daripada PPh yang dibayar di luar negeri, maka PPh Pasal 24 yang boleh dikreditkan adalah sebesar Rp 34.000.000.

PENENTUAN ANGSURAN PPh PASAL 25 BAGI WP BADAN TERTENTU

Pada prinsipnya penentuan besarnya angsuran PPh Pasal 25 bagi WP Badan sama saja dengan WP Orang Pribadi. Oleh karena itu di sini tidak akan dilakukan pembahasan kembali terhadap apa yang telah diberikan di materi PPh Orang Pribadi. Di sini akan diberikan tentang cara penentuan besarnya PPh Pasal 25 dalam tahun pajak berjalan bagi WP baru dan WP Badan tertentu.

a. Penentuan Besarnya PPh Pasal 25 Bagi WP Baru
WP baru adalah WP orang pribadi dan badan yang baru pertama kali memperoleh penghasilan dari usaha atau pekerjaan bebas dalam tahun pajak berjalan. Besarnya angsuran PPh Pasal 25 untuk WP baru adalah sebesar PPh yang dihitung berdasarkan penerapan tarif umum atas penghasilan neto sebulan yang disetahunkan, dibagi 12 (dua belas).

b. Penentuan Besarnya PPh Pasal 25 Bagi WP Bank dan SGU Dengan Hak Opsi
Besarnya angsuran PPh Pasal 25 untuk WP bank dan sewa guna usaha (SGU) dengan hak opsi (financial lease) adalah sebesar PPh yang dihitung berdasarkan penerapan tarif umum atas laba-rugi fiskal menurut laporan keuangan triwulan terakhir yang disetahunkan dikurangi PPh Pasal 24 yang dibayar atau terutang di luar negeri untuk tahun pajak yang lalu, dibagi 12 (dua belas).

Dalam hal WP bank dan sewa guha usaha (SGU) dengan hak opsi adalah WP baru, maka besarnya angsuran PPh Pasal 25 untuk triwulan pertama adalah jumlah PPh yang dihitung berdasarkan penerapan tarif umum atas perkiraan laba-rugi fiskal triwulan pertama yang disetahunkan, dibagi 12 (dua belas).

c.  Penentuan Besarnya PPh Pasal 25 Bagi WP BUMN dan BUMD Dengan Nama dan Dalam Bentuk Apapun, Selain Bank Dan SGU Dengan Hak Opsi
Besarnya angsuran PPh Pasal 25 untuk WP Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, kecuali WP bank dan WP Sewa Guna Usaha dengan hak opsi, adalah sebesar PPh yang dihitung berdasarkan penerapan tarif umum atas laba-rugi fiskal menurut Rencana Kerja dan Anggaran Pendapatan (RKAP) tahun pajak yang bersangkutan yang telah disahkan Rapat Umum Pemegang

Saham (RUPS) dikurangi dengan pemotongan dan pemungutan PPh Pasal 22 dan Pasal 23 serta PPh Pasal 24 yang dibayar atau terutang di luar negeri tahun pajak yang lalu, dibagi 12 (dua belas).

Dalam hal Rencana Kerja dan Anggaran Pendapatan (RKAP) sebagaimana dimaksud belum disahkan, maka besarnya angsuran PPh Pasal 25 untuk bulan-bulan sebelum bulan pengesahan adalah sama dengan angsuran PPh Pasal 25 bulan terakhir tahun pajak sebelumnya.

Copyright © Mitra Konsultindo-Konsultan Pajak ®

konsultan pajak , jasa konsultan pajak , konsultan pajak jakarta , konsultan pajak indonesia , konsultan pajak jabodetabek , konsultan pajak jakarta barat , konsultan pajak jakarta timur , konsultan pajak jakarta selatan , konsultan pajak jakarta utara , konsultan pajak jakarta pusat , konsultan pajak bogor , konsultan pajak depok , konsultan pajak tangerang , konsultan pajak bekasi , kantor konsultan pajak , konsultan pajak murah , jasa konsultasi pajak , tarif konsultan pajak , jasa laporan keuangan , pembuatan laporan keuangan , jasa manajemen bisnis , konsultan bisnis , jasa konsultan pajak jakarta , jasa konsultasi pajak , jasa laporan pajak , jasa laporan spt pajak , jasa laporan spt tahunan , jasa laporan spt masa bulanan , jasa laporan spt pajak orang pribadi , jasa laporan spt pajak badan usaha , jasa laporan spt pajak perusahaan , jasa laporan keuangan , jasa pembuatan laporan keuangan , jasa akuntansi , jasa pembukuan , jasa pembuatan laporan pajak , jasa pembuatan laporan spt pajak , jasa pembuatan laporan spt tahunan , jasa pembuatan spt pajak , jasa pembuatan spt tahunan , jasa pembuatan spt masa bulanan , jasa pembuatan spt tahunan orang pribadi , jasa pembuatan spt tahunan badan usaha , jasa pembuatan spt tahunan perusahaan , konsultan pajak 2014 , jasa konsultan pajak 2014 , konsultan pajak 2015 , jasa konsultan pajak 2015 , jasa laporan spt tahunan orang pribadi , jasa laporan spt tahunan badan usaha , jasa laporan spt tahunan perusahaan , jasa pembuatan spt tahunan orang pribadi , jasa pembuatan spt tahunan badan usaha , jasa pembuatan spt tahunan perusahaan , jasa pembuatan laporan pajak spt tahunan orang pribadi , jasa pembuatan laporan pajak spt tahunan badan usaha , jasa pembuatan laporan pajak spt tahunan perusahaan ,

jasa akuntansi , jasa akutansi , jasa pembukuan , jasa akuntansi pembukuan , jasa pembukuan akuntansi , jasa pembukuan laporan keuangan , jasa akuntansi laporan keuangan , jasa laporan keuangan , jasa pembuatan laporan keuangan , jasa pembuatan perusahaan , jasa pendiriaan perusahaan , jasa pembuatan usaha , jasa pendirian usaha , jasa pembuatan pt , jasa pendirian pt , jasa pembuatan cv , jasa pendirian cv , jasa audit , jasa audit laporan keuangan , jasa internal audit , jasa pengurusan izin usaha , jasa pengurusan ijin usaha , jasa perizinan usaha , jasa perijinan usaha ,

jasa akuntansi jakarta , jasa akutansi jakarta , jasa pembukuan jakarta , jasa akuntansi pembukuan jakarta , jasa pembukuan akuntansi jakarta , jasa pembukuan laporan keuangan jakarta , jasa akuntansi laporan keuangan jakarta , jasa laporan keuangan jakarta , jasa pembuatan laporan keuangan jakarta , jasa pembuatan perusahaan jakarta , jasa pendiriaan perusahaan jakarta , jasa pembuatan usaha jakarta , jasa pendirian usaha jakarta , jasa pembuatan pt jakarta , jasa pendirian pt jakarta , jasa pembuatan cv jakarta , jasa pendirian cv jakarta , jasa audit jakarta , jasa audit laporan keuangan jakarta , jasa internal audit jakarta , jasa pengurusan izin usaha jakarta , jasa pengurusan ijin usaha jakarta , jasa perizinan usaha jakarta , jasa perijinan usaha jakarta ,

jasa manajemen bisnis , jasa bisnis manajemen , jasa konsultan bisnis , jasa konsultan manajemen , jasa konsultan bisnis manajemen , jasa konsultan manajemen bisnis , jasa manajemen bisnis jakarta , jasa bisnis manajemen jakarta , jasa konsultan bisnis jakarta , jasa konsultan manajemen jakarta , jasa konsultan bisnis manajemen jakarta , jasa konsultan manajemen bisnis jakarta

===

jasa akuntansi bogor , jasa akutansi bogor , jasa pembukuan bogor , jasa akuntansi pembukuan bogor , jasa pembukuan akuntansi bogor , jasa pembukuan laporan keuangan bogor , jasa akuntansi laporan keuangan bogor , jasa laporan keuangan bogor , jasa pembuatan laporan keuangan bogor , jasa pembuatan perusahaan bogor , jasa pendiriaan perusahaan bogor , jasa pembuatan usaha bogor , jasa pendirian usaha bogor , jasa pembuatan pt bogor , jasa pendirian pt bogor , jasa pembuatan cv bogor , jasa pendirian cv bogor , jasa audit bogor , jasa audit laporan keuangan bogor , jasa internal audit bogor , jasa pengurusan izin usaha bogor , jasa pengurusan ijin usaha bogor , jasa perizinan usaha bogor , jasa perijinan usaha bogor ,

jasa manajemen bisnis bogor , jasa bisnis manajemen bogor , jasa konsultan bisnis bogor , jasa konsultan manajemen bogor , jasa konsultan bisnis manajemen bogor , jasa konsultan manajemen bisnis bogor ,

jasa akuntansi depok , jasa akutansi depok , jasa pembukuan depok , jasa akuntansi pembukuan depok , jasa pembukuan akuntansi depok , jasa pembukuan laporan keuangan depok , jasa akuntansi laporan keuangan depok , jasa laporan keuangan depok , jasa pembuatan laporan keuangan depok , jasa pembuatan perusahaan depok , jasa pendiriaan perusahaan depok , jasa pembuatan usaha depok , jasa pendirian usaha depok , jasa pembuatan pt depok , jasa pendirian pt depok , jasa pembuatan cv depok , jasa pendirian cv depok , jasa audit depok , jasa audit laporan keuangan depok , jasa internal audit depok , jasa pengurusan izin usaha depok , jasa pengurusan ijin usaha depok , jasa perizinan usaha depok , jasa perijinan usaha depok ,

jasa manajemen bisnis depok , jasa bisnis manajemen depok , jasa konsultan bisnis depok , jasa konsultan manajemen depok , jasa konsultan bisnis manajemen depok , jasa konsultan manajemen bisnis depok ,

jasa akuntansi tangerang , jasa akutansi tangerang , jasa pembukuan tangerang , jasa akuntansi pembukuan tangerang , jasa pembukuan akuntansi tangerang , jasa pembukuan laporan keuangan tangerang , jasa akuntansi laporan keuangan tangerang , jasa laporan keuangan tangerang , jasa pembuatan laporan keuangan tangerang , jasa pembuatan perusahaan tangerang , jasa pendiriaan perusahaan tangerang , jasa pembuatan usaha tangerang , jasa pendirian usaha tangerang , jasa pembuatan pt tangerang , jasa pendirian pt tangerang , jasa pembuatan cv tangerang , jasa pendirian cv tangerang , jasa audit tangerang , jasa audit laporan keuangan tangerang , jasa internal audit tangerang , jasa pengurusan izin usaha tangerang , jasa pengurusan ijin usaha tangerang , jasa perizinan usaha tangerang , jasa perijinan usaha tangerang ,

jasa manajemen bisnis tangerang , jasa bisnis manajemen tangerang , jasa konsultan bisnis tangerang , jasa konsultan manajemen tangerang , jasa konsultan bisnis manajemen tangerang , jasa konsultan manajemen bisnis tangerang ,

jasa akuntansi bekasi , jasa akutansi bekasi , jasa pembukuan bekasi , jasa akuntansi pembukuan bekasi , jasa pembukuan akuntansi bekasi , jasa pembukuan laporan keuangan bekasi , jasa akuntansi laporan keuangan bekasi , jasa laporan keuangan bekasi , jasa pembuatan laporan keuangan bekasi , jasa pembuatan perusahaan bekasi , jasa pendiriaan perusahaan bekasi , jasa pembuatan usaha bekasi , jasa pendirian usaha bekasi , jasa pembuatan pt bekasi , jasa pendirian pt bekasi , jasa pembuatan cv bekasi , jasa pendirian cv bekasi , jasa audit bekasi , jasa audit laporan keuangan bekasi , jasa internal audit bekasi , jasa pengurusan izin usaha bekasi , jasa pengurusan ijin usaha bekasi , jasa perizinan usaha bekasi , jasa perijinan usaha bekasi ,

jasa manajemen bisnis bekasi , jasa bisnis manajemen bekasi , jasa konsultan bisnis bekasi , jasa konsultan manajemen bekasi , jasa konsultan bisnis manajemen bekasi , jasa konsultan manajemen bisnis bekasi

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *