Konsultan Pajak Jakarta Jasa – Biaya Fiskal

Konsultan Pajak Jakarta Jasa │ Jasa Pembukuan Akuntansi Laporan Keuangan │ Jasa Audit | Konsultan Manajemen Bisnis | Jasa Pembuatan Perusahaan & Izin Usaha

PENDAHULUAN

Bagi WP Badan, PPh terutang dikenakan atas penghasilan Kena Pajak (PhKP) yang identik dengan Penghasilan Netonya. Penghasilan Neto ini diperoleh dengan cara mengurangkan biaya-biaya yang diperbolehkan menurut ketentuan pajak terhadap Penghasilan Bruto yang menjadi objek pajak. Dalam proses pembukuan berdasarkan akuntansi komersial, Penghasilan Neto atau Laba Neto komersial WP sebenarnya sudah lebih dulu dihitung melalui Laporan Laba Rugi komersial yang telah disusun oleh WP yang bersangkutan. Namun untuk tujuan penghitungan PPh, penghasilan Neto komersial tidak bisa secara otomatis dijadikan sebagai dasar pengenaan PPh terutang. Sebab ketentuan PPh mengatur tersendiri masalah penentuan Penghasilan Neto yang menjadi basis pengenaan pajak (disebut juga Penghasilan Kena Pajak/PhKP). Oleh karena itu, setiap WP Badan harus tunduk kepada ketentuan UU PPh untuk kepentingan perpajakan.

Dalam penghitungan PPh, WP harus melakukan rekonsiliasi fiskal atas pendapatan dan biaya yang diakuinya. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan antara akuntansi kcmersial dengan UU PPh. UU PPh sendiri telah menyebutkan secara jelas tentang biaya-biaya yang tidak boleh dikurangkan sebagai pengurang penghasilan bruto. Jadi, secara umum biaya fiskal menurut ketentuan PPh dapat digolongkan menjadi dua, yaitu biaya-biaya yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto dan biaya-biaya yang tidak diperkenankan dikurangkan dari penghasilan bruto WP.

 

BIAYA-BIAYA YANG BOLEH DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN BRUTO

Pengeluaran-pengeruaran yang dirakukan oreh WP Badan yang merupakan pengurang penghasilan bruto, menurut periode manfaatnya dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

a) Beban atau biaya yang memiliki masa manfaat tidak lebih dari 1 tahun, seperti biaya gaji, biaya perlengkapan kantor, biaya administrasi, dan lain-lain;

b) Beban atau biaya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun, seperti penyusutan, biaya dibayar di muka, dan lain-lain.

selain biaya-biaya yang tersebut diatas, pada dasarnya biaya-biaya yang dikeluarkan boleh  menjadi pengurang penghasilan bruto WP dalam penghitungan PPh terutang. Jadi Pasal 6 ayat (1) UU PPh harus dibaca sebagai contoh dari biaya-biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto untuk menghitung PPh, yaitu :

  1. Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk biaya pembelian bahan, biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang, bunga, sewa, royalti, biaya perjalanan, biaya pengolahan limbah, premi asuransi, biaya administrasi, dan pajak kecuali Pajak Penghasilan;

b. Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun;

c. Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan;

d. Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memerihara penghasilan;

e. Kerugian karena selisih kurs mata uang asing;

f.   Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia.

g. Biaya bea siswa, magang, dan pelatihan;

h. Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih, dengan syarat :

  • Telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial;
  • Telah diserahkan perkara penagihannya kepada pengadilan negeri atau Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN) atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang/pembebasan hutang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan;
  • Telah dipublikasikan dalam penertiban umum atau khusus; dan
  • Wajib pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak, yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan keputusan Dirjen Pajak.

Jika terdapat biaya-biaya yang digunakan bersama-sama untuk mendapatkan penghasilan yang merupakan objek pajak dan penghasilan yang dikenakan PPh Final ataupun yang bukan merupakan objek pajak (joint cost), maka besarnya biaya yang dapat dikurangkan dihitung berdasarkan proporsi antara jumlah penghasilan yang merupakan obiek pajak dengan penghasilan yang dikenakan PPh Final dan yang bukan merupakan objek pajak.

 

BIAYA-BIAYA YANG TIDAK DIPERKENANKAN DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN BRUTO

Secara umum biaya-biaya yang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto untuk menghitung PPh terutang memiliki karakteristik sebagai berikut :

1. Biaya yang tersebut dalam pasal 9 ayat (1) UU PPh;

2.  Biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara (3M) penghasilan yang bukan merupakan obyek pajak atau yang penghasilannya dikenakan PPh Final atau Norma Penghitungan Penghasilan Neto dan Norma Penghitungan Khusus (deemed profit);

3. Biaya yang dikeluarkan di luar praktik akuntansi yang sehat (kondisi tidak wajar);

4.  Biaya yang tidak dapat dibuktikan pengeluarannya (tanpa bukti, daftar nominatif, dokumen, dan lain-lain);

5.  Kerugian dari utang dan pengalihan harta yang tidak digunakan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara (3M) objek pajak;

6.  PPh yang ditanggung oleh pemberi penghasilan, kecuali PPh Pasal 26 (tidak termasuk dividen) sepanjang PPh tersebut ditambahkan dalam penghitungan dasar untuk pemotongan pajak (digross-up) ;

7.  Kerugian dari harta atau utang yang dimiliki dan tidak dipergunakan dalam usaha atau kegiatan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang merupakan obyek pajak.

8.  Pajak Masukan yang memenuhi kriteria :

–    Faktur pajak atas perolehan BKP/JKP termasuk faktur pajak cacat, kecuali dapat dibuktikan bahwa atas PM tersebut benar-benar telah dibayar oleh PKP;

–    Faktur pajak yang dibuat atas perolehan BKP/JKP yang berkaitan dengan Pasal 9 ayat (1) UU PPh.

Adapun biaya-biaya yang tidak dapat dijadikan sebagai pengurang penghasilan bruto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) UU PPh adalah sebagai berikut :

 

a)  pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;

b)  Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota; ,

c)  Pembentukan atau pemupukan dana cadangan kecuali cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan sewa guna usaha dengan hak opsi, cadangan untuk usaha asuransi, dan cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan, yang ketentuan dan syarat-syaratnya ditentukan oleh Menteri Keuangan ;

d) Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa, yang dibayar oleh Wajib Pajak orang pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi Wajib Pajak yang bersangkutan;

e)  Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmitan, kecuali penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan pemberian dalam bentuk natura dan kenikmatan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan, yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan;

f)  Jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan;

g)  Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan b;

h)  Pajak Penghasilan;

i)   Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi Wajib Pajak atau orang yang menjadi tanggungannya;

j)   Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham;

k)  Sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Copyright © Mitra Konsultindo-Konsultan Pajak ®

konsultan pajak , jasa konsultan pajak , konsultan pajak jakarta , konsultan pajak indonesia , konsultan pajak jabodetabek , konsultan pajak jakarta barat , konsultan pajak jakarta timur , konsultan pajak jakarta selatan , konsultan pajak jakarta utara , konsultan pajak jakarta pusat , konsultan pajak bogor , konsultan pajak depok , konsultan pajak tangerang , konsultan pajak bekasi , kantor konsultan pajak , konsultan pajak murah , jasa konsultasi pajak , tarif konsultan pajak , jasa laporan keuangan , pembuatan laporan keuangan , jasa manajemen bisnis , konsultan bisnis , jasa konsultan pajak jakarta , jasa konsultasi pajak , jasa laporan pajak , jasa laporan spt pajak , jasa laporan spt tahunan , jasa laporan spt masa bulanan , jasa laporan spt pajak orang pribadi , jasa laporan spt pajak badan usaha , jasa laporan spt pajak perusahaan , jasa laporan keuangan , jasa pembuatan laporan keuangan , jasa akuntansi , jasa pembukuan , jasa pembuatan laporan pajak , jasa pembuatan laporan spt pajak , jasa pembuatan laporan spt tahunan , jasa pembuatan spt pajak , jasa pembuatan spt tahunan , jasa pembuatan spt masa bulanan , jasa pembuatan spt tahunan orang pribadi , jasa pembuatan spt tahunan badan usaha , jasa pembuatan spt tahunan perusahaan , konsultan pajak 2014 , jasa konsultan pajak 2014 , konsultan pajak 2015 , jasa konsultan pajak 2015 , jasa laporan spt tahunan orang pribadi , jasa laporan spt tahunan badan usaha , jasa laporan spt tahunan perusahaan , jasa pembuatan spt tahunan orang pribadi , jasa pembuatan spt tahunan badan usaha , jasa pembuatan spt tahunan perusahaan , jasa pembuatan laporan pajak spt tahunan orang pribadi , jasa pembuatan laporan pajak spt tahunan badan usaha , jasa pembuatan laporan pajak spt tahunan perusahaan ,

jasa akuntansi , jasa akutansi , jasa pembukuan , jasa akuntansi pembukuan , jasa pembukuan akuntansi , jasa pembukuan laporan keuangan , jasa akuntansi laporan keuangan , jasa laporan keuangan , jasa pembuatan laporan keuangan , jasa pembuatan perusahaan , jasa pendiriaan perusahaan , jasa pembuatan usaha , jasa pendirian usaha , jasa pembuatan pt , jasa pendirian pt , jasa pembuatan cv , jasa pendirian cv , jasa audit , jasa audit laporan keuangan , jasa internal audit , jasa pengurusan izin usaha , jasa pengurusan ijin usaha , jasa perizinan usaha , jasa perijinan usaha ,

jasa akuntansi jakarta , jasa akutansi jakarta , jasa pembukuan jakarta , jasa akuntansi pembukuan jakarta , jasa pembukuan akuntansi jakarta , jasa pembukuan laporan keuangan jakarta , jasa akuntansi laporan keuangan jakarta , jasa laporan keuangan jakarta , jasa pembuatan laporan keuangan jakarta , jasa pembuatan perusahaan jakarta , jasa pendiriaan perusahaan jakarta , jasa pembuatan usaha jakarta , jasa pendirian usaha jakarta , jasa pembuatan pt jakarta , jasa pendirian pt jakarta , jasa pembuatan cv jakarta , jasa pendirian cv jakarta , jasa audit jakarta , jasa audit laporan keuangan jakarta , jasa internal audit jakarta , jasa pengurusan izin usaha jakarta , jasa pengurusan ijin usaha jakarta , jasa perizinan usaha jakarta , jasa perijinan usaha jakarta ,

jasa manajemen bisnis , jasa bisnis manajemen , jasa konsultan bisnis , jasa konsultan manajemen , jasa konsultan bisnis manajemen , jasa konsultan manajemen bisnis , jasa manajemen bisnis jakarta , jasa bisnis manajemen jakarta , jasa konsultan bisnis jakarta , jasa konsultan manajemen jakarta , jasa konsultan bisnis manajemen jakarta , jasa konsultan manajemen bisnis jakarta

===

jasa akuntansi bogor , jasa akutansi bogor , jasa pembukuan bogor , jasa akuntansi pembukuan bogor , jasa pembukuan akuntansi bogor , jasa pembukuan laporan keuangan bogor , jasa akuntansi laporan keuangan bogor , jasa laporan keuangan bogor , jasa pembuatan laporan keuangan bogor , jasa pembuatan perusahaan bogor , jasa pendiriaan perusahaan bogor , jasa pembuatan usaha bogor , jasa pendirian usaha bogor , jasa pembuatan pt bogor , jasa pendirian pt bogor , jasa pembuatan cv bogor , jasa pendirian cv bogor , jasa audit bogor , jasa audit laporan keuangan bogor , jasa internal audit bogor , jasa pengurusan izin usaha bogor , jasa pengurusan ijin usaha bogor , jasa perizinan usaha bogor , jasa perijinan usaha bogor ,

jasa manajemen bisnis bogor , jasa bisnis manajemen bogor , jasa konsultan bisnis bogor , jasa konsultan manajemen bogor , jasa konsultan bisnis manajemen bogor , jasa konsultan manajemen bisnis bogor ,

jasa akuntansi depok , jasa akutansi depok , jasa pembukuan depok , jasa akuntansi pembukuan depok , jasa pembukuan akuntansi depok , jasa pembukuan laporan keuangan depok , jasa akuntansi laporan keuangan depok , jasa laporan keuangan depok , jasa pembuatan laporan keuangan depok , jasa pembuatan perusahaan depok , jasa pendiriaan perusahaan depok , jasa pembuatan usaha depok , jasa pendirian usaha depok , jasa pembuatan pt depok , jasa pendirian pt depok , jasa pembuatan cv depok , jasa pendirian cv depok , jasa audit depok , jasa audit laporan keuangan depok , jasa internal audit depok , jasa pengurusan izin usaha depok , jasa pengurusan ijin usaha depok , jasa perizinan usaha depok , jasa perijinan usaha depok ,

jasa manajemen bisnis depok , jasa bisnis manajemen depok , jasa konsultan bisnis depok , jasa konsultan manajemen depok , jasa konsultan bisnis manajemen depok , jasa konsultan manajemen bisnis depok ,

jasa akuntansi tangerang , jasa akutansi tangerang , jasa pembukuan tangerang , jasa akuntansi pembukuan tangerang , jasa pembukuan akuntansi tangerang , jasa pembukuan laporan keuangan tangerang , jasa akuntansi laporan keuangan tangerang , jasa laporan keuangan tangerang , jasa pembuatan laporan keuangan tangerang , jasa pembuatan perusahaan tangerang , jasa pendiriaan perusahaan tangerang , jasa pembuatan usaha tangerang , jasa pendirian usaha tangerang , jasa pembuatan pt tangerang , jasa pendirian pt tangerang , jasa pembuatan cv tangerang , jasa pendirian cv tangerang , jasa audit tangerang , jasa audit laporan keuangan tangerang , jasa internal audit tangerang , jasa pengurusan izin usaha tangerang , jasa pengurusan ijin usaha tangerang , jasa perizinan usaha tangerang , jasa perijinan usaha tangerang ,

jasa manajemen bisnis tangerang , jasa bisnis manajemen tangerang , jasa konsultan bisnis tangerang , jasa konsultan manajemen tangerang , jasa konsultan bisnis manajemen tangerang , jasa konsultan manajemen bisnis tangerang ,

jasa akuntansi bekasi , jasa akutansi bekasi , jasa pembukuan bekasi , jasa akuntansi pembukuan bekasi , jasa pembukuan akuntansi bekasi , jasa pembukuan laporan keuangan bekasi , jasa akuntansi laporan keuangan bekasi , jasa laporan keuangan bekasi , jasa pembuatan laporan keuangan bekasi , jasa pembuatan perusahaan bekasi , jasa pendiriaan perusahaan bekasi , jasa pembuatan usaha bekasi , jasa pendirian usaha bekasi , jasa pembuatan pt bekasi , jasa pendirian pt bekasi , jasa pembuatan cv bekasi , jasa pendirian cv bekasi , jasa audit bekasi , jasa audit laporan keuangan bekasi , jasa internal audit bekasi , jasa pengurusan izin usaha bekasi , jasa pengurusan ijin usaha bekasi , jasa perizinan usaha bekasi , jasa perijinan usaha bekasi ,

jasa manajemen bisnis bekasi , jasa bisnis manajemen bekasi , jasa konsultan bisnis bekasi , jasa konsultan manajemen bekasi , jasa konsultan bisnis manajemen bekasi , jasa konsultan manajemen bisnis bekasi

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *