Konsultan Pajak Jakarta Jasa – Bentuk Usaha Tetap ( BUT )

Konsultan Pajak Jakarta Jasa │ Jasa Pembukuan Akuntansi Laporan Keuangan │ Jasa Audit | Konsultan Manajemen Bisnis | Jasa Pembuatan Perusahaan & Izin Usaha

PEMAHAMAN TENTANG BUT

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (5) UU PPh, Bentuk Usaha Tetap (BUT) adalah suatu bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi penduduk luar negeri yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau badan/perusahaan luar negeri yang bertempat kedudukan di luar negeri untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia. BUT dapat berupa :

  1. tempat kedudukan manajemen;
  2. cabang perusahaan;
  3. kantor perwakilan;
  4. gedung kantor;
  5. pabrik;
  6. bengkel;
  7. proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan;
  8. pertambangan dan penggalian sumber alam, wilayah kerja pengeboran yang digunakan untuk eksplorasi pertambangan;
  9. perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, atau kehutanan;
  10. pemberian jasa dalam bentuk apapun oleh pegawai atau orang lain, sepanjang dilakukan lebih dari 60 hari dalam jangka waktu 12 bulan
  11. agen/pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak didirikan/bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima premi atau menanggung resiko di Indonesia.

Dalam definisi tersebut diatas, terkandung pengertian adanya suatu tempat usaha (place of business) yang bersifat tetap. Tempat usaha tersebut tidak harus kantor, tapi dapat pula berbentuk pabrik mesin atau peralatan. BUT bisa pula berupa suatu proyek konstruki, instalasi, atau proyek perakitan, serta kegiatan jasa yang dilakukan seseorang atau lebih di Indonesia atas nama majikan yang berkedudukan di luar negeri.

Ketentuan UU PPh soal dianggapnya sebagai BUT pada proyek konstruksi, instalasi, atau perakitan, tidak dibatasi dengan suatu tes waktu (time test). Sedang berdasarkan P3B, suatu proyek konstruksi, instalasi, atau perakitan akan dianggap sebagai BUT hanya bila melampaui time test yang lamanya tergantung masing-masing P3B-nya.

Oleh karena itu, ketentuan UU PPh hanya berlaku untuk perusahaan yang merupakan penduduk negara yang belum mempunyai Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda

(P3B) dengan Indonesia. Untuk Wajib Pajak (WP) luar negeri yang merupakan penduduk negara penandatangan P3B, berlaku ketentuan P3B, yaitu suatu proyek konstruksi, instalasi atau perakitan akan dianggap sebagai BUT hanya apabila proyek atau instalasi tersebut berlangsung melewati time test.

Sedang dianggapnya sebagai BUT suatu kegiatan pemberian jasa. UU PPh menganut suatu time test, yaitu kegiatan jasa tersebut akan dianggap sebagai BUT hanya apabila kegiatannya berlangsung lebih dari 60 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Jangka waktu 60 hari tersebut tidak harus terus-menerus, tetapi dapat berlangsung terputus-putus. Ketentuan mengenai dianggapnya sebagai BUT untuk penyelenggara jasa, menurut UU PPh berbeda dengan ketentuan dalam P3B yang berlaku.

Berdasarkan P3B Indonesia dengan Jerman, Luxemburg, Pakistan, Swiss dan Venezuela, kegiatan penyelenggaraan jasa tidak mengakibatkan adanya BUT. Sesuai P3B dengan negara tersebut, Indonesia diberi hak mengenakan pajak (PPh Pasal 26) atas imbalan jasa yang dibayarkan kepada penduduk dari negara-negara tersebut, langsung berdasarkan tarif yang disetujui dalam P3B dan langsung dari jumlah bruto imbalan jasa. Sedang berdasarkan P3B lainnya, time test untuk penyelenggaraan jasa umumnya lebih lama dari 3 bulan.

Seseorang atau suatu badan yang merupakan agen tidak bebas yang bertindak atas nama suatu perusahaan di luar negeri, juga merupakan BUT. Agen yang tidak bebas mengandung pengertian bahwa agen tersebut tidak dapat bertindak sepenuhnya dalam rangka usahanya sendiri, melainkan bertindak atas nama penduduk Iuar negeri. Demikian pula seorang pegawai atau agen di Indonesia dari suatu perusahaan asuransi yang berkedudukan di luar negeri, akan dianggap sebagai BUT dari perusahaan tersebut apabila menerima premi dari atau menanggung resiko di Indonesia.

Ketentuan tentang menerima premi tidak terbatas pada premi asuransi yang langsung dari pihak tertanggung, tapi juga premi reasuransi. Menanggung resiko di Indonesia berarti si tertanggung bertempat tinggal atau berkedudukan di Indonesia, sedang peristiwa yang mengakibatkan resikonya tidak harus berada di Indonesia tapi dapat saja berada di luar negeri.

Ketentuan tentang BUT asuransi tersebut diatas juga berbeda dengan ketentuan dalam P3B yang telah berlaku. Berdasarkan P3B yang berlaku, kecuali P3B Indonesia dengan Australia, Selandia Baru dan Malaysia, suatu perusahaan asuransi luar negeri akan dianggap mempunyai BUT di Indonesia apabila perusahaan tersebut mempunyai agen yang tidak bebas, yang menerima premi asuransi. Oleh karena itu, apabila agen tersebut adalah agen bebas atau premi yang diterima adalah premi asuransi, maka perusahaan premi asuransi tersebut harus tidak dianggap mempunyai BUT di Indonesia. Sedang atas premi asuransi termasuk premi reasuransi yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi, penduduk Australia, Selandia Baru, dan Malaysia hak pemajakannya diberikan kepada Indonesia berdasarkan undang-undang domestiknya, yaitu dikenakan PPh Pasal 26 sesuai tarif yang berlaku.

PERLAKUAN PAJAK BAGI BUT

Sistem perpajakan di Indonesia menganut dua asas, yaitu asas domisili dan asas sumber. Berdasarkan asas domisili, Indonesia mengenakan pajak atas seluruh penduduknya, tanpa memperhatikan apakah penghasilannya berasal dari dalam negeri

atau luar negeri. Sedang berdasarkan asas sumber, Indonesia mengenakan pajak atas seluruh penghasilan yang berasal dari Indonesia tanpa mernperhatikan Wajib Pajaknya.

BUT merupakan Wajib Pajak luar negeri yang memperoleh penghasilan dari Indonesia, dan kegiatan atau usaha di Indonesia. Oleh karena melakukan kegiatan di Indonesia, maka kewajiban perpajakan BUT disamakan dengan Wajib Pajak dalam negeri. BUT juga wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), wajib menjadi pemotong, menyetorkan pajak yang dipotong, dan melaporkannya, serta wajib memasukkan Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) Tahunan. Perbedaan antara Wajib Pajak dalam negeri dengan BUT adalah Wajib Pajak dalam negeri dikenakan pajak atas penghasilan dari usaha atau kegiatan di seluruh dunia, sedang BUT hanya atas penghasilan yang diperoleh atau diterima dari usaha atau kegiatan di Indonesia saja.

Besarnya pajak penghasilan yang terutang oleh BUT, kecuali atas penghasilan yang dikenakan pajak final, adalah hasil perkalian Penghasilan Kena Pajak (PKP) dengan tarif umum. PKP merupakan saldo positif dari Penghasilan Bruto setelah dikurangi biaya yang boleh dikurangkan dan kompensasi kerugian fiskal yang ada. Penghasilan bruto merupakan jumlah seluruh penghasilan yang merupakan obyek pajak. Perlu diperhatikan, bahwa tidak semua penghasilan BUT merupakan obyek pajak dan tidak semua biaya yang dikeluarkan BUT merupakan biaya yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto.

OBJEK PAJAK BUT

Sesuai asas sumber, sumber penghasilan BUT ditentukan dimana BUT tersebut terletak. Dalam hal BUT terletak di Indonesia, maka atas seluruh penghasilan dari Indonesia dikenakan pajak di Indonesia. Penghasilan BUT yang menjadi obyek pajak PPh dapat dikelompokkan menjadi tiga (Pasal 5 ayat 1 UU PPh) sebagai berikut:

a. penghasilan dari usaha atau kegiatan bentuk usaha tetap tersebut dan dari harta yang dimiliki atau dikuasai;

b. penghasilan kantor pusat dari usaha atau kegiatan, penjualan barang, atau pemberian jasa di Indonesia yang sejenis dengan yang dijalankan atau yang dilakukan oleh BUT-nya di Indonesia;

c. penghasilan sebagaimana tersebut dalam Pasal 26 UU PPh yang diterima atau diperoleh kantor pusat sepanjang terdapat hubungan efektif antara BUT dengan harta atau kegiatan yang memberikan penghasilan dimaksud.

Kelompok penghasilan pertama menyebutkan bahwa penghasilan dari usaha atau kegiatan dan harta yang dimiliki atau dikuasai BUT, artinya tidak terbatas pada penghasilan yang diperoleh dari usaha atau kegiatan di Indonesia, tapi juga meliputi penghasilan BUT tanpa capital income dari Indonesia. Oleh karena itu penghasilan yang diperoleh dari deviden, bunga, dan sewa atas harta yang ada di Indonesia juga merupakan obyek pajak penghasilan BUT. Kelompok penghasilan yang kedua dan ketiga merupakan penerapan force of attraction principle. Prinsip ini diterapkan untuk menghindari usaha penghindaran pajak atau pengecilan pajak oleh BUT, yaitu dengan memindahkan sebagian atau seluruh penghasilannya menjadi penghasilan kantor pusatnya. Dengan cara penggeseran penghasilan ini, maka penghasilan kantor pusat bertambah besar tapi penghasilan BUT menjadi lebih kecil atau tidak ada sama sekali. Sedang atas penghasilan kantor pusat, apabila bukan merupakan obyek PPh Pasal 26 maka akan bebas dari pengenaan pajak di Indonesia. Apabila merupakan obyek PPh Pasal 26 maka hanya akan dikenakan pajak yang tarifnya tidak lebih dari 20% dan

sifatnya final. Sehingga akhirnya pajak yang dibayar atau terutang di Indonesia menjadi lebih kecil dibandingkan dengan apabila atas penghasilan tersebut dikenakan tarif umum yang masih ditambah dengan PPh Pasal 26 ayat 4, yaitu pajak atas penghasilan sesudah pajak bagi BUT.

Sebagai ilustrasi, usaha atau kegiatan kantor pusat yang diberlakukan sebagai penghasilan BUT adalah sebagai berikut. Sebuah bank A di negara X yang mempunyai cabang di Indonesia, memberikan kredit secara langsung tanpa melalui cabangnya kepada perusahaan di Indonesia. Penghasilan bunga yang diterima kantor pusat dari kredit tersebut, diperlukan sebagai penghasilan BUT cabang bank A di Indonesia.

Contoh penghasilan kantor pusat yang mempunyai hubungan efektif dengan bentuk usaha tetap (BUT) adalah sebagai berikut. Sebuah perusahaan A di negara X yang mempunyai cabang di Indonesia, menutup perjanjian lisensi dengan perusahaan B di Indonesia untuk mempergunakan merek dagang A. Atas pemberian hak tersebut, A menerima imbalan royalti dari B. Sehubungan dengan perjanjian tersebut, A juga memberikan jasa manajemen kepada B melalui cabangnya di Indonesia. Dalam hal demikian, penggunaan merek dagang oleh B mempunyai hubungan efektif dengan cabang A di Indonesia dan oleh karenanya penghasilan royalti tersebut diperlakukan sebagai penghasilan cabang A di Indonesia.

Berhubung ada penghasilan kantor pusat yang dianggap sebagai penghasilan BUT, maka biaya-biaya yang berkenaan dengan penghasilan tersebut juga dapat dikurangkan dari penghasilan BUT. Demikian pula pada PPh Pasal 26 yang dipotongkan atas penghasilan kantor pusat tersebut dapat dikreditkan pada pajak yang terutang atas BUT.

Ketentuan tentang force of attraction principle pada umumnya juga diatur dalam P3B yang berlaku. Walaupun demikian, terdapat delapan P3B yang tidak mengatur ketentuan prinsip itu. Oleh karena itu, atas penghasilan BUT yang kantor pusatnya merupakan penduduk negara-negara tersebut tidak berlaku force of attraction principle.

Copyright © Mitra Konsultindo-Konsultan Pajak ®

konsultan pajak , jasa konsultan pajak , konsultan pajak jakarta , konsultan pajak indonesia , konsultan pajak jabodetabek , konsultan pajak jakarta barat , konsultan pajak jakarta timur , konsultan pajak jakarta selatan , konsultan pajak jakarta utara , konsultan pajak jakarta pusat , konsultan pajak bogor , konsultan pajak depok , konsultan pajak tangerang , konsultan pajak bekasi , kantor konsultan pajak , konsultan pajak murah , jasa konsultasi pajak , tarif konsultan pajak , jasa laporan keuangan , pembuatan laporan keuangan , jasa manajemen bisnis , konsultan bisnis , jasa konsultan pajak jakarta , jasa konsultasi pajak , jasa laporan pajak , jasa laporan spt pajak , jasa laporan spt tahunan , jasa laporan spt masa bulanan , jasa laporan spt pajak orang pribadi , jasa laporan spt pajak badan usaha , jasa laporan spt pajak perusahaan , jasa laporan keuangan , jasa pembuatan laporan keuangan , jasa akuntansi , jasa pembukuan , jasa pembuatan laporan pajak , jasa pembuatan laporan spt pajak , jasa pembuatan laporan spt tahunan , jasa pembuatan spt pajak , jasa pembuatan spt tahunan , jasa pembuatan spt masa bulanan , jasa pembuatan spt tahunan orang pribadi , jasa pembuatan spt tahunan badan usaha , jasa pembuatan spt tahunan perusahaan , konsultan pajak 2014 , jasa konsultan pajak 2014 , konsultan pajak 2015 , jasa konsultan pajak 2015 , jasa laporan spt tahunan orang pribadi , jasa laporan spt tahunan badan usaha , jasa laporan spt tahunan perusahaan , jasa pembuatan spt tahunan orang pribadi , jasa pembuatan spt tahunan badan usaha , jasa pembuatan spt tahunan perusahaan , jasa pembuatan laporan pajak spt tahunan orang pribadi , jasa pembuatan laporan pajak spt tahunan badan usaha , jasa pembuatan laporan pajak spt tahunan perusahaan ,

jasa akuntansi , jasa akutansi , jasa pembukuan , jasa akuntansi pembukuan , jasa pembukuan akuntansi , jasa pembukuan laporan keuangan , jasa akuntansi laporan keuangan , jasa laporan keuangan , jasa pembuatan laporan keuangan , jasa pembuatan perusahaan , jasa pendiriaan perusahaan , jasa pembuatan usaha , jasa pendirian usaha , jasa pembuatan pt , jasa pendirian pt , jasa pembuatan cv , jasa pendirian cv , jasa audit , jasa audit laporan keuangan , jasa internal audit , jasa pengurusan izin usaha , jasa pengurusan ijin usaha , jasa perizinan usaha , jasa perijinan usaha ,

jasa akuntansi jakarta , jasa akutansi jakarta , jasa pembukuan jakarta , jasa akuntansi pembukuan jakarta , jasa pembukuan akuntansi jakarta , jasa pembukuan laporan keuangan jakarta , jasa akuntansi laporan keuangan jakarta , jasa laporan keuangan jakarta , jasa pembuatan laporan keuangan jakarta , jasa pembuatan perusahaan jakarta , jasa pendiriaan perusahaan jakarta , jasa pembuatan usaha jakarta , jasa pendirian usaha jakarta , jasa pembuatan pt jakarta , jasa pendirian pt jakarta , jasa pembuatan cv jakarta , jasa pendirian cv jakarta , jasa audit jakarta , jasa audit laporan keuangan jakarta , jasa internal audit jakarta , jasa pengurusan izin usaha jakarta , jasa pengurusan ijin usaha jakarta , jasa perizinan usaha jakarta , jasa perijinan usaha jakarta ,

jasa manajemen bisnis , jasa bisnis manajemen , jasa konsultan bisnis , jasa konsultan manajemen , jasa konsultan bisnis manajemen , jasa konsultan manajemen bisnis , jasa manajemen bisnis jakarta , jasa bisnis manajemen jakarta , jasa konsultan bisnis jakarta , jasa konsultan manajemen jakarta , jasa konsultan bisnis manajemen jakarta , jasa konsultan manajemen bisnis jakarta

===

jasa akuntansi bogor , jasa akutansi bogor , jasa pembukuan bogor , jasa akuntansi pembukuan bogor , jasa pembukuan akuntansi bogor , jasa pembukuan laporan keuangan bogor , jasa akuntansi laporan keuangan bogor , jasa laporan keuangan bogor , jasa pembuatan laporan keuangan bogor , jasa pembuatan perusahaan bogor , jasa pendiriaan perusahaan bogor , jasa pembuatan usaha bogor , jasa pendirian usaha bogor , jasa pembuatan pt bogor , jasa pendirian pt bogor , jasa pembuatan cv bogor , jasa pendirian cv bogor , jasa audit bogor , jasa audit laporan keuangan bogor , jasa internal audit bogor , jasa pengurusan izin usaha bogor , jasa pengurusan ijin usaha bogor , jasa perizinan usaha bogor , jasa perijinan usaha bogor ,

jasa manajemen bisnis bogor , jasa bisnis manajemen bogor , jasa konsultan bisnis bogor , jasa konsultan manajemen bogor , jasa konsultan bisnis manajemen bogor , jasa konsultan manajemen bisnis bogor ,

jasa akuntansi depok , jasa akutansi depok , jasa pembukuan depok , jasa akuntansi pembukuan depok , jasa pembukuan akuntansi depok , jasa pembukuan laporan keuangan depok , jasa akuntansi laporan keuangan depok , jasa laporan keuangan depok , jasa pembuatan laporan keuangan depok , jasa pembuatan perusahaan depok , jasa pendiriaan perusahaan depok , jasa pembuatan usaha depok , jasa pendirian usaha depok , jasa pembuatan pt depok , jasa pendirian pt depok , jasa pembuatan cv depok , jasa pendirian cv depok , jasa audit depok , jasa audit laporan keuangan depok , jasa internal audit depok , jasa pengurusan izin usaha depok , jasa pengurusan ijin usaha depok , jasa perizinan usaha depok , jasa perijinan usaha depok ,

jasa manajemen bisnis depok , jasa bisnis manajemen depok , jasa konsultan bisnis depok , jasa konsultan manajemen depok , jasa konsultan bisnis manajemen depok , jasa konsultan manajemen bisnis depok ,

jasa akuntansi tangerang , jasa akutansi tangerang , jasa pembukuan tangerang , jasa akuntansi pembukuan tangerang , jasa pembukuan akuntansi tangerang , jasa pembukuan laporan keuangan tangerang , jasa akuntansi laporan keuangan tangerang , jasa laporan keuangan tangerang , jasa pembuatan laporan keuangan tangerang , jasa pembuatan perusahaan tangerang , jasa pendiriaan perusahaan tangerang , jasa pembuatan usaha tangerang , jasa pendirian usaha tangerang , jasa pembuatan pt tangerang , jasa pendirian pt tangerang , jasa pembuatan cv tangerang , jasa pendirian cv tangerang , jasa audit tangerang , jasa audit laporan keuangan tangerang , jasa internal audit tangerang , jasa pengurusan izin usaha tangerang , jasa pengurusan ijin usaha tangerang , jasa perizinan usaha tangerang , jasa perijinan usaha tangerang ,

jasa manajemen bisnis tangerang , jasa bisnis manajemen tangerang , jasa konsultan bisnis tangerang , jasa konsultan manajemen tangerang , jasa konsultan bisnis manajemen tangerang , jasa konsultan manajemen bisnis tangerang ,

jasa akuntansi bekasi , jasa akutansi bekasi , jasa pembukuan bekasi , jasa akuntansi pembukuan bekasi , jasa pembukuan akuntansi bekasi , jasa pembukuan laporan keuangan bekasi , jasa akuntansi laporan keuangan bekasi , jasa laporan keuangan bekasi , jasa pembuatan laporan keuangan bekasi , jasa pembuatan perusahaan bekasi , jasa pendiriaan perusahaan bekasi , jasa pembuatan usaha bekasi , jasa pendirian usaha bekasi , jasa pembuatan pt bekasi , jasa pendirian pt bekasi , jasa pembuatan cv bekasi , jasa pendirian cv bekasi , jasa audit bekasi , jasa audit laporan keuangan bekasi , jasa internal audit bekasi , jasa pengurusan izin usaha bekasi , jasa pengurusan ijin usaha bekasi , jasa perizinan usaha bekasi , jasa perijinan usaha bekasi ,

jasa manajemen bisnis bekasi , jasa bisnis manajemen bekasi , jasa konsultan bisnis bekasi , jasa konsultan manajemen bekasi , jasa konsultan bisnis manajemen bekasi , jasa konsultan manajemen bisnis bekasi

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *