Konsultan Pajak Jakarta Jasa – Surat Tagihan Pajak dan Surat Ketetapan Pajak

Konsultan Pajak Jakarta Jasa │ Jasa Pembukuan Akuntansi Laporan Keuangan │ Jasa Audit | Konsultan Manajemen Bisnis | Jasa Pembuatan Perusahaan & Izin Usaha

SURAT TAGIHAN PAJAK

Surat Tagihan Pajak (STP) adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

Fungsi STP :

  • Sebagai koreksi atas jumlah pajak yang terutang menurut SPT WP;
  • sarana untuk mengenakan sanksi berupa bunga atau denda;
  • Sarana untuk menagih pajak.

STP dapat diterbitkan dalam hal (Pasal 14 UU KUP) :

a.  PPh dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar. Dikenakan bunga 2% sebulan maksimal 24 bulan.

b. Dari hasil penelitian SPT terdapat kekurangan pembayaran pajak akibat salah tulis dan atau salah hitung. Dikenakan bunga 2% sebulan maksimal 24 bulan.

c.  Dikenakan sanksi administrasi berupa denda dan atau bunga.

d. Pengusaha yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang PPN 1984 dan perubahannya tetapi tidak melaporkan kegiatan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP. Dikenakan denda 2% x Dasar Pengenaan Pajak (DPP).

e. Pengusaha yang tidak dikukuhkan sebagai PKP tetapi membuat Faktur Pajak. Dikenakan denda 2% dari DPP.

f.   Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai PKP tidak membuat atau membuat Faktur Pajak tetapi tidak lengkap. Dikenakan denda 2% dari DPP,

g. Faktur Pajak tetapi tidak tepat waktu atau tidak mengisi selengkapnya Faktur Pajak. Dikenakan denda 2% dari DPP.

STP ini dipersamakan kekuatan hukumnya dengan surat ketetapan pajak (skp), sehingga dalam hal penagihannya dapat juga dilakukan dengan Surat Paksa.

SURAT KETETAPAN PAJAK

Surat ketetapan pajak (skp) adalah surat ketetapan yang meliputi Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) atau Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) atau Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN).

Fungsi skp :

  • Sarana untuk melakukan koreksi fiskal terhadap WP yang nyata-nyata atau berdasarkan hasil pemeriksaan tidak memenuhi kewajiban formal dan atau material dalam memenuhi ketentuan perpajakan;
  • Sarana untuk mengenakan sanksi perpajakan;
  • Sarana administrasi untuk melakukan penagihan pajak;
  • Sarana untuk mengembalikan kelebihan pajak dalam hal lebih bayar;
  • Sarana untuk memberitahukan jumlah pajak yang terutang.

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)

SKPKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar.

SKPKB dapat diterbitkan dalam hal terdapat kasus-kasus tertentu yang nyata-nyata atau berdasarkan hasil pemeriksaan WP tidak memenuhi kewajiban formal dan atau kewajiban material. Wewenang menerbitkan SKPKB oleh Dirjen Pajak untuk melakukan koreksi fiskal tersebut dibatasi sampai dengan jangka waktu 10 tahun.

SKPKB dapat diterbitkan dalam hal sebagai berikut :
a. berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;

b.  SPT tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dalam Surat Teguran;

c. berdasarkan hasil pemeriksaan, PPN/PPnBM tidak seharusnya dikompensasikan, tidak seharusnya dikenakan tarif 0%;

d. kewajiban Pasal 28 dan Pasal 29 sebagaimana diatur dalam UU KUP tidak dipenuhi.

Besarnya pajak yang terutang yang diberitahukan oleh WP dalam SPT menjadi pasti menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, apabila dalam jangka waktu 10 tahun sesudah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak, tidak diterbitkan surat ketetapan pajak. Kecuali apabila WP setelah jangka waktu 10 tahun tersebut dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka SKPKB tersebut tetap dapat diterbitkan ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 48% dan jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar.

Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB)

SKPLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang.

pada dasarnya SKPLB dapat diterbitkan sehubungan dengan hasil pemeriksaan terhadap SPT yang menyatakan Lebih Bayar dengan permohonan restitusi ataupun tidak, SPT yang menyatakan Kurang Bayar, dan SPT yang menyatakan Nihil.

Menurut ketentuan Pasal 17 UU KUP SKPLB diterbitkan, apabila:
a. untuk PPh, jumlah kredit pajak lebih besar dari jumlah pajak yang terutang, atau           telah dilakukan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang;

b. untuk PPN, jumlah kredit pajak lebih besar dari jumlah pajak yang terutang, atau telah dilakukan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang. Apabila terdapat pajak terutang yang dipungut oleh Pemungut PPN, maka yang dimaksud dengan jumlah pajak yang terutang adalah jumlah Pajak Keluaran setelah dikurangi pajak yang dipungut oleh Pemungut PPN tersebut;

c.  untuk PPnBM, jumlah pajak yang dibayar lebih besar dari jumlah pajak yang terutang atau telah dilakukan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang.

SKPLB masih dapat diterbitkan lagi apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ternyata pajak yang lebih dibayar jumlahnya lebih besar dari kelebihan pembayaran pajak yang telah ditetapkan.

Sedangkan pasal 178 UU KUP mengatur penerbitan skp (bisa SKPKB, SKPLB atau SKPN) setelati dilakukan pemeriksaan terhadap SPT yang menyatakan Lebih Bayar dengan permohonan restitusi dari WP. Dalam hal ini berlaku ketentuan sebagai berikut :

a. Skp sudah harus diterbitkan paling lambat 12 bulan sejak surat permohonan (SPTLB) diterima secara lengkap dari WP;

b. Apabila setelah lewat jangka waktu tersebut Dirjen Pajak tidak memberi suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran (restitusi) pajak dianggap dikabulkan dan SKPLB harus diterbitkan dalam waktu paling lambat satu bulan setelah jangka waktu tersebut berakhir;

c.  Apabila SKPLB terlambat diterbitkan dalam jangka waktu satu bulan, maka kepada WP diberikan imbalan bunga sebesar 2% sebulan dihitung sejak berakhirnya jangka waktu satu bulan sampai dengan saat diterbitkannya SKPLB, dan bagian dari bulan dihitung satu bulan.

Selain itu sesuai dengan Pasal 17C UU KUP, Dirjen Pajak dapat menerbitkan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP) setelah melakukan penelitian atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dari WP dengan kriteria tertentu. SKPPKP diterbitkan paling lambat 3 bulan sejak permohonan diterima untuk PPh dan paling lambat 1 bulan sejak permohonan diterima untuk PPN.

Dalam jangka waktu 10 tahun Dirjen Pajak dapat melakukan pemeriksaan terhadap WP yang telah memperoleh pengembalian pendahuluan kelebihan pajak. Apabila atas hasil pemeriksaan tersebut diterbitkan SKPKB, maka jumlah kekurangan pajak ditambah dengan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% dari jumlah kekurangan pembayaran pajak.

Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN)

SKPN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak, Pasal 17A UU KUP secara khusus mengatur tentang SKPN ini. Dimana disebutkan bahwa Dirjen Pajak setelah melakukan pemeriksaan, menerbitkan SKPN apabila jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar sama dengan jumlah pajak yang terutang, atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak atau tidak ada pembayaran pajak. Menurut ketentuan pasal ini SKPN diterbitkan apabila :

a. untuk PPh, jumlah kredit pajak sama dengan pajak yang terutang atau pajak yang tidak terutang dan tidak ada kredit pajak;

b. untuk PPN, jumlah kredit pajak sama dengan jumlah pajak yang terutang, atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak. Apabila terdapat pajak terutang yang dipungut oleh Pemungut PPN, maka yang dimaksud dengan jumlah pajak yang terutang adalah jumlah Pajak Keluaran setelah dikurangi dengan pajak yang dipungut oleh Pemungut PPN tersebut;

c. untuk PPnBM, jumlah pajak yang dibayar sama dengan jumlah pajak yang terutang atau pajak tidak terutang dan tidak ada pembayaran pajak.

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT)

SKPKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan (dalam surat ketetapan pajak yang telah diterbitkan sebelumnya). Ketentuan tentang penerbitan SKPKBT diatur di Pasal 15 UU KUP. Dalam Pasal ini disebutkan bahwa Dirjen Pajak dapat menerbitkan SKPKBT dalam jangka waktu 10 tahun sesudah saat pajak terutang, berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak, apabila ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang mengakibatkan penambahan jumlah pajak yang terutang.

Ketentuan yang berkenaan dengan penertiban SKPKBT adalah sebagai berikut:

a.  Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPKBT, ditambah dengan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% dari jumlah kekurangan pajak tersebut;

b. Kenaikan tersebut tidak dikenakan apabila SKPKBT itu diterbitkan berdasarkan keterangan tertulis dari WP atas kehendak sendiri, dengan syarat Dirjen Pajak belum mulai melakukan tindakan pemeriksaan.

Dalam hal jangka waktu 10 tahun sesudah saat pajak terutang, berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak telah lewat, SKPKBT tetap dapat diterbitkan ditambah dengan sanki administrasi berupa bunga sebesar 48% dari jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar, dalam hal WP setelah jangka waktu 10 tahun tersebut dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Copyright © Mitra Konsultindo-Konsultan Pajak ®

konsultan pajak , jasa konsultan pajak , konsultan pajak jakarta , konsultan pajak indonesia , konsultan pajak jabodetabek , konsultan pajak jakarta barat , konsultan pajak jakarta timur , konsultan pajak jakarta selatan , konsultan pajak jakarta utara , konsultan pajak jakarta pusat , konsultan pajak bogor , konsultan pajak depok , konsultan pajak tangerang , konsultan pajak bekasi , kantor konsultan pajak , konsultan pajak murah , jasa konsultasi pajak , tarif konsultan pajak , jasa laporan keuangan , pembuatan laporan keuangan , jasa manajemen bisnis , konsultan bisnis , jasa konsultan pajak jakarta , jasa konsultasi pajak , jasa laporan pajak , jasa laporan spt pajak , jasa laporan spt tahunan , jasa laporan spt masa bulanan , jasa laporan spt pajak orang pribadi , jasa laporan spt pajak badan usaha , jasa laporan spt pajak perusahaan , jasa laporan keuangan , jasa pembuatan laporan keuangan , jasa akuntansi , jasa pembukuan , jasa pembuatan laporan pajak , jasa pembuatan laporan spt pajak , jasa pembuatan laporan spt tahunan , jasa pembuatan spt pajak , jasa pembuatan spt tahunan , jasa pembuatan spt masa bulanan , jasa pembuatan spt tahunan orang pribadi , jasa pembuatan spt tahunan badan usaha , jasa pembuatan spt tahunan perusahaan , konsultan pajak 2014 , jasa konsultan pajak 2014 , konsultan pajak 2015 , jasa konsultan pajak 2015 , jasa laporan spt tahunan orang pribadi , jasa laporan spt tahunan badan usaha , jasa laporan spt tahunan perusahaan , jasa pembuatan spt tahunan orang pribadi , jasa pembuatan spt tahunan badan usaha , jasa pembuatan spt tahunan perusahaan , jasa pembuatan laporan pajak spt tahunan orang pribadi , jasa pembuatan laporan pajak spt tahunan badan usaha , jasa pembuatan laporan pajak spt tahunan perusahaan ,

jasa akuntansi , jasa akutansi , jasa pembukuan , jasa akuntansi pembukuan , jasa pembukuan akuntansi , jasa pembukuan laporan keuangan , jasa akuntansi laporan keuangan , jasa laporan keuangan , jasa pembuatan laporan keuangan , jasa pembuatan perusahaan , jasa pendiriaan perusahaan , jasa pembuatan usaha , jasa pendirian usaha , jasa pembuatan pt , jasa pendirian pt , jasa pembuatan cv , jasa pendirian cv , jasa audit , jasa audit laporan keuangan , jasa internal audit , jasa pengurusan izin usaha , jasa pengurusan ijin usaha , jasa perizinan usaha , jasa perijinan usaha ,

jasa akuntansi jakarta , jasa akutansi jakarta , jasa pembukuan jakarta , jasa akuntansi pembukuan jakarta , jasa pembukuan akuntansi jakarta , jasa pembukuan laporan keuangan jakarta , jasa akuntansi laporan keuangan jakarta , jasa laporan keuangan jakarta , jasa pembuatan laporan keuangan jakarta , jasa pembuatan perusahaan jakarta , jasa pendiriaan perusahaan jakarta , jasa pembuatan usaha jakarta , jasa pendirian usaha jakarta , jasa pembuatan pt jakarta , jasa pendirian pt jakarta , jasa pembuatan cv jakarta , jasa pendirian cv jakarta , jasa audit jakarta , jasa audit laporan keuangan jakarta , jasa internal audit jakarta , jasa pengurusan izin usaha jakarta , jasa pengurusan ijin usaha jakarta , jasa perizinan usaha jakarta , jasa perijinan usaha jakarta ,

jasa manajemen bisnis , jasa bisnis manajemen , jasa konsultan bisnis , jasa konsultan manajemen , jasa konsultan bisnis manajemen , jasa konsultan manajemen bisnis , jasa manajemen bisnis jakarta , jasa bisnis manajemen jakarta , jasa konsultan bisnis jakarta , jasa konsultan manajemen jakarta , jasa konsultan bisnis manajemen jakarta , jasa konsultan manajemen bisnis jakarta

===

jasa akuntansi bogor , jasa akutansi bogor , jasa pembukuan bogor , jasa akuntansi pembukuan bogor , jasa pembukuan akuntansi bogor , jasa pembukuan laporan keuangan bogor , jasa akuntansi laporan keuangan bogor , jasa laporan keuangan bogor , jasa pembuatan laporan keuangan bogor , jasa pembuatan perusahaan bogor , jasa pendiriaan perusahaan bogor , jasa pembuatan usaha bogor , jasa pendirian usaha bogor , jasa pembuatan pt bogor , jasa pendirian pt bogor , jasa pembuatan cv bogor , jasa pendirian cv bogor , jasa audit bogor , jasa audit laporan keuangan bogor , jasa internal audit bogor , jasa pengurusan izin usaha bogor , jasa pengurusan ijin usaha bogor , jasa perizinan usaha bogor , jasa perijinan usaha bogor ,

jasa manajemen bisnis bogor , jasa bisnis manajemen bogor , jasa konsultan bisnis bogor , jasa konsultan manajemen bogor , jasa konsultan bisnis manajemen bogor , jasa konsultan manajemen bisnis bogor ,

jasa akuntansi depok , jasa akutansi depok , jasa pembukuan depok , jasa akuntansi pembukuan depok , jasa pembukuan akuntansi depok , jasa pembukuan laporan keuangan depok , jasa akuntansi laporan keuangan depok , jasa laporan keuangan depok , jasa pembuatan laporan keuangan depok , jasa pembuatan perusahaan depok , jasa pendiriaan perusahaan depok , jasa pembuatan usaha depok , jasa pendirian usaha depok , jasa pembuatan pt depok , jasa pendirian pt depok , jasa pembuatan cv depok , jasa pendirian cv depok , jasa audit depok , jasa audit laporan keuangan depok , jasa internal audit depok , jasa pengurusan izin usaha depok , jasa pengurusan ijin usaha depok , jasa perizinan usaha depok , jasa perijinan usaha depok ,

jasa manajemen bisnis depok , jasa bisnis manajemen depok , jasa konsultan bisnis depok , jasa konsultan manajemen depok , jasa konsultan bisnis manajemen depok , jasa konsultan manajemen bisnis depok ,

jasa akuntansi tangerang , jasa akutansi tangerang , jasa pembukuan tangerang , jasa akuntansi pembukuan tangerang , jasa pembukuan akuntansi tangerang , jasa pembukuan laporan keuangan tangerang , jasa akuntansi laporan keuangan tangerang , jasa laporan keuangan tangerang , jasa pembuatan laporan keuangan tangerang , jasa pembuatan perusahaan tangerang , jasa pendiriaan perusahaan tangerang , jasa pembuatan usaha tangerang , jasa pendirian usaha tangerang , jasa pembuatan pt tangerang , jasa pendirian pt tangerang , jasa pembuatan cv tangerang , jasa pendirian cv tangerang , jasa audit tangerang , jasa audit laporan keuangan tangerang , jasa internal audit tangerang , jasa pengurusan izin usaha tangerang , jasa pengurusan ijin usaha tangerang , jasa perizinan usaha tangerang , jasa perijinan usaha tangerang ,

jasa manajemen bisnis tangerang , jasa bisnis manajemen tangerang , jasa konsultan bisnis tangerang , jasa konsultan manajemen tangerang , jasa konsultan bisnis manajemen tangerang , jasa konsultan manajemen bisnis tangerang ,

jasa akuntansi bekasi , jasa akutansi bekasi , jasa pembukuan bekasi , jasa akuntansi pembukuan bekasi , jasa pembukuan akuntansi bekasi , jasa pembukuan laporan keuangan bekasi , jasa akuntansi laporan keuangan bekasi , jasa laporan keuangan bekasi , jasa pembuatan laporan keuangan bekasi , jasa pembuatan perusahaan bekasi , jasa pendiriaan perusahaan bekasi , jasa pembuatan usaha bekasi , jasa pendirian usaha bekasi , jasa pembuatan pt bekasi , jasa pendirian pt bekasi , jasa pembuatan cv bekasi , jasa pendirian cv bekasi , jasa audit bekasi , jasa audit laporan keuangan bekasi , jasa internal audit bekasi , jasa pengurusan izin usaha bekasi , jasa pengurusan ijin usaha bekasi , jasa perizinan usaha bekasi , jasa perijinan usaha bekasi ,

jasa manajemen bisnis bekasi , jasa bisnis manajemen bekasi , jasa konsultan bisnis bekasi , jasa konsultan manajemen bekasi , jasa konsultan bisnis manajemen bekasi , jasa konsultan manajemen bisnis bekasi

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *