Konsultan Pajak Jakarta Jasa – Sanksi Administrasi dan Pidana Perpajakan

Konsultan Pajak Jakarta Jasa │ Jasa Pembukuan Akuntansi Laporan Keuangan │ Jasa Audit | Konsultan Manajemen Bisnis | Jasa Pembuatan Perusahaan & Izin Usaha

DENDA

Sanksi administrasi berupa denda dikenakan berkaitan dengan pelanggaran ketentuan formal, yakni :

No.

Masalah

Besarnya Sanksi

Dasar Hukum

1

SPT tidak disampaikan atau disampaikan tidak sesuai dengan batas waktunya
  1. Rp 50.000,- untuk SPT masa
Pasal 7 UU KUP

2

WP sebelum dilakukan penyidikan mengungkapkan sendiri ketidakbenaran perbuatannya. Dua kali jumlah pajak yang kurang bayar Pasal 8 ayat (3) UU KUP

3

a.   Pengusaha yang dikenakan pajak berdasarkan UU PPN 1984 tetapi tidak melaporkan kegiatan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKPb.  Pengusaha yang tidak dikukuhkan sebagai PKP tetapi membuat Faktur Pajakc.  Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai PKP tidak membuat atau membuat Faktur Pajak tetapi tidak tepat waktu atau tidak mengisi selengkapnya Faktur Pajak 2% dari Dasar Pengenaan Pajak Pasal 14 ayat (4) UU KUP

4

Penghentian tindak pidana di bidang perpajakan atas permintaan Menkeu untuk kepentingan penerimaan negara Empat kali jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar, atau yang tidak seharusnya dikembalikan Pasal 44B ayat (2) UU KUP

BUNGA

Sanksi administrasi berupa bunga dikenakan berkaitan dengan pelanggaran kewajiban pembayaran pajak, yaitu dalam hal :

No.

Masalah

Besarnya Sanksi

Dasar Hukum

1

Pembetulan sendiri SPT yang mengakibatkan utang pajak menjadi  lebih besar, masih dalam jangka waktu 2 tahun sesudah berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak 2% perbulan dari jumlah pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak saat penyampaian SPT berakhir s.d. tanggal pembayaran karena pembetulan SPT tersebut Pasal 8 ayat (2) UU KUP

2

Apabila WP melakukan pembayaran/penyetoran pajak setelah tanggal jatuh tempo pembayaran atas pajak yang terutang atas suatu saat atau masa pajak atau yang berdasarkan SPT Tahunan 2% sebulan dari jumlah pajak yang kurang dibayar,dihitung sejak jatuh tempo pembayaran s.d. tanggal pembayaran Pasal 9 ayat (2a) UU KUP

3

Berdasarkan pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar 2% sebulan dari jumlah pajak yang kurang dibayar untuk selama-lamanya 24 bulan sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa/bagian tahun/tahun pajak s.d. diterbitkannya SKPKB Pasal 13 ayat (2) UU KUP

4

Wajib Pajak setelah jangka waktu10 tahun dipidana karenamelakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan  putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap 48% dari jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar yang ditambahkan dalam SKPKB Pasal 13 ayat (5) UU KUP

5

a.  Pajak penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayarb.  Dari hasil penelitian Surat Pemberitahuan terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis dan atau salah hitung 2% sebulan untuk paling lama 24 bulan, dihitung sejak saat terutangnya pajak atau Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya STP Pasal 14 ayat (3) UU KUP

6

Wajib Pajak setelah jangka waktu10 tahun dipidana karenamelakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap 48% dari jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar yang ditambahkan dalam SKPKBT Pasal 15 ayat (4) UU KUP

7

Pajak yang terutang menurut SKPKP, SKPKBT, dan tambahan jumlah pajak yang harus dibayar berdasarkan SK Pembetulan, SK Keberatan, atau Putusan Banding, pada saat jatuh tempo pembayaran tidak atau kurang dibayar 2% sebulan dari jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar untuk seluruh masa, dihitug dari tanggal jatuh tempo s.d. tanggal pembayaran atau tanggal diterbitkannya STP Pasal 19 ayat (1) UU KUP

8

Wajib Pajak diperbolehkan mengangsur atau menunda pembayaran pajak 2% sebulan dari jumlah pajak yang kurang dibayar atau angsuran Pasal 19 ayat (2) UU KUP

9

Wajib Pajak diperbolehkanmenunda penyampaian SPT dan ternyata penghitungan sementara pajak yang terutang kurang dari 2% sebulan yang dihitung dari saat berakhirnya kewajiban menyampaikan SPT s.d. tanggal dibayarnya Pasal 19 ayat (3) UU KUP
jumlah pajak yang sebenarnya terutang kekurangan pembayaran tersebut

 

KENAIKAN

Sanksi administrasi berupa kenaikan dikenakan berkaitan dengan pelanggaran ketentuan materiil, yakni dalam hal :

No.

Masalah

Besarnya Sanksi

Dasar Hukum

1

Pajak yang kurang dibayar yang timbul sebagai akibat dari pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT setelah lewat jangka waktu 2 tahun sesudah berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak 50% dari pajak yang kurang dibayar dan harus dilunasi sendiri sebelum menyampaikan laporan tentang pengungkapan ketidakbenaran SPT Pasal 8 ayat (5) UU KUP

2

SPT yang tidak disampaikan pada waktunya dan setelah ditegursecara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran
  1. 50% (lima puluh persen) dari Pajak Penghasilan yang tidak atau kurang dibayar dalam satu Tahun Pajak
  2. 100% (seratus persen) dari Pajak Penghasilan yang tidak atau kurang dipotong, tidak atau kurang dipungut, tidak atau kurang disetorkan, dan dipotong atau dipungut tetapi tidak atau kurang disetorkan
Pasal 13 ayat (3) UU KUP

3

Berdasarkan hasil pemeriksaan mengenai PPN dan PPnBM ternyata tidak seharusnya dikompensasikan selisih lebih pajak atau tidak seharusnya dikenakan tarif 0% 100% dari PPN dan PPnBM yang tidak atau kurang dibayar Pasal 13 ayat (3) UU KUP

4

Apabila kewajiban pembukuan (Pasal 28 UU KUP) dan pada saat pemeriksaan (Pasal 29 UU KUP) tidak dipenuhi, sehingga tidakdapat diketahui besarnya pajakyang terutang
  1. 50% dari PPh yang tidak atau kurang dibayar dalam satu Tahun Pajak
  2. 100% dari PPh yang tidak atau kurang dipotong, tidak atau kurang dipungut, tidak atau kurang disetorkan, dan dipotong atau dipungut tetapi tidak atau kurang disetorkan
  3. 100% dari PPN dan PPnBM yang tidak atau kurang dibayar.
Pasal 13 ayat (3) UU KUP

5

Ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang mengakibatkan penambahanjumlah pajak yang terutang 100% dari jumlah kekurangan pajak tersebut Pasal 15 ayat (2) UU KUP

6

Diterbitkan SKPKB atas keputusan 100% dari jumlah Pasal 17C ayat
Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak kekurangan pembayaran pajak (5) UU KUP

 

SANKSI PIDANA

Sanksi pidana dapat diterapkan dalam hal :

No.

Masalah

Ancaman Sanksi Pidana

Dasar Hukum

1

Setiap orang yang karena kealpaannya:

  1. tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan; atau
  2. menyampaikan Surat Pemberitahuan, tetapi isinya

tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar,

sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara

Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun dan atau denda paling tinggi 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar Pasal 38 UU KUP

2

Setiap orang yang dengansengaja :

  1. tidak mendaftarkan diri, atau menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak NPWP atau Pengukuhan PKP; atau
  2. tidak menyampaikan SPT; atau
  3. menyampaikan SPT dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap; atau
  4. menolak untuk dilakukan pemerisaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29; atau
  5. memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar; atau
  6. tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan, tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan buku, catatan, atau dokumen lainnya; atau
  7. tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut,

sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling tinggi 4kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar Pasal 39 ayat (1) UU KUP

3

Melakukan lagi tindak pidana di bidang perpajakan sebelum lewat 1 tahun, terhitung sejak selesainya menjalani pidana penjara yang dijatuhkan. (pengulangan) Pidana dilipatkan menjadi 2 kali Pasal 39 ayat (2) UU KUP

4

Setiap orang yang melakukan dipidana dengan pidana Pasal 39 ayat
percobaan untuk melakukantindak pidana menyalahgunakanatau menggunakan tanpa hakNPWP atau Pengukuhan PKP atau menyampaikan SPT dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap dalam rangka mengajukan permohonan restitusi atau melakukan kompensasi pajak penjara paling lama 2 tahun dan denda paling tinggi 4 kali jumlah restitusi yang dimohon dan atau kompensasi yang dilakukan oleh WP

(3) UU KUP

5

Pejabat yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh WP dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1tahun dan denda paling banyak Rp 4.000.000 Pasal 41 ayat (1) UU KUP

6

Pejabat yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya atau seseorang yang menyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban pejabat untuk merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh WP dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000 Pasal 41 ayat (2) UU KUP

7

Setiap orang yang wajib memberi keterangan atau bukti yang diminta tetapi dengan sengaja tidak memberi keterangan atau bukti, atau memberi keterangan atau bukti yang tidak benar dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000 Pasal 41A UU KUP

8

Setiap orang yang dengan sengaja menghalangi atau mempersulit penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000 Pasal 41B UU KUP

9

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 dan pasal 39, berlaku juga bagi wakil, kuasa,atau pegawai dari Wajib Pajak, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan
  1. dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun dan atau denda paling tinggi 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar
  2. dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling tinggi 4 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar
  3. pidana dilipatkan

menjadi 2 kali

  1. dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling tinggi
Pasal 43 ayat (1) jo. Pasal 38 dan 39 UU KUP
kali jumlah restitusi yang dimohon dan ataukompensasi  yang dilakukan oleh WP

10

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41A dan Pasal 41B berlaku juga bagi yang menyuruh melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan
  1. dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000
  2. dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000,-
Pasal 43 ayat (2) jo. Pasal 41A dan 41B UU KUP

 

Copyright © Mitra Konsultindo – Konsultan Pajak ®

konsultan pajak , jasa konsultan pajak , konsultan pajak jakarta , konsultan pajak indonesia , konsultan pajak jabodetabek , konsultan pajak jakarta barat , konsultan pajak jakarta timur , konsultan pajak jakarta selatan , konsultan pajak jakarta utara , konsultan pajak jakarta pusat , konsultan pajak bogor , konsultan pajak depok , konsultan pajak tangerang , konsultan pajak bekasi , kantor konsultan pajak , konsultan pajak murah , jasa konsultasi pajak , tarif konsultan pajak , jasa laporan keuangan , pembuatan laporan keuangan , jasa manajemen bisnis , konsultan bisnis , jasa konsultan pajak jakarta , jasa konsultasi pajak , jasa laporan pajak , jasa laporan spt pajak , jasa laporan spt tahunan , jasa laporan spt masa bulanan , jasa laporan spt pajak orang pribadi , jasa laporan spt pajak badan usaha , jasa laporan spt pajak perusahaan , jasa laporan keuangan , jasa pembuatan laporan keuangan , jasa akuntansi , jasa pembukuan , jasa pembuatan laporan pajak , jasa pembuatan laporan spt pajak , jasa pembuatan laporan spt tahunan , jasa pembuatan spt pajak , jasa pembuatan spt tahunan , jasa pembuatan spt masa bulanan , jasa pembuatan spt tahunan orang pribadi , jasa pembuatan spt tahunan badan usaha , jasa pembuatan spt tahunan perusahaan , konsultan pajak 2014 , jasa konsultan pajak 2014 , konsultan pajak 2015 , jasa konsultan pajak 2015 , jasa laporan spt tahunan orang pribadi , jasa laporan spt tahunan badan usaha , jasa laporan spt tahunan perusahaan , jasa pembuatan spt tahunan orang pribadi , jasa pembuatan spt tahunan badan usaha , jasa pembuatan spt tahunan perusahaan , jasa pembuatan laporan pajak spt tahunan orang pribadi , jasa pembuatan laporan pajak spt tahunan badan usaha , jasa pembuatan laporan pajak spt tahunan perusahaan ,

jasa akuntansi , jasa akutansi , jasa pembukuan , jasa akuntansi pembukuan , jasa pembukuan akuntansi , jasa pembukuan laporan keuangan , jasa akuntansi laporan keuangan , jasa laporan keuangan , jasa pembuatan laporan keuangan , jasa pembuatan perusahaan , jasa pendiriaan perusahaan , jasa pembuatan usaha , jasa pendirian usaha , jasa pembuatan pt , jasa pendirian pt , jasa pembuatan cv , jasa pendirian cv , jasa audit , jasa audit laporan keuangan , jasa internal audit , jasa pengurusan izin usaha , jasa pengurusan ijin usaha , jasa perizinan usaha , jasa perijinan usaha ,

jasa akuntansi jakarta , jasa akutansi jakarta , jasa pembukuan jakarta , jasa akuntansi pembukuan jakarta , jasa pembukuan akuntansi jakarta , jasa pembukuan laporan keuangan jakarta , jasa akuntansi laporan keuangan jakarta , jasa laporan keuangan jakarta , jasa pembuatan laporan keuangan jakarta , jasa pembuatan perusahaan jakarta , jasa pendiriaan perusahaan jakarta , jasa pembuatan usaha jakarta , jasa pendirian usaha jakarta , jasa pembuatan pt jakarta , jasa pendirian pt jakarta , jasa pembuatan cv jakarta , jasa pendirian cv jakarta , jasa audit jakarta , jasa audit laporan keuangan jakarta , jasa internal audit jakarta , jasa pengurusan izin usaha jakarta , jasa pengurusan ijin usaha jakarta , jasa perizinan usaha jakarta , jasa perijinan usaha jakarta ,

jasa manajemen bisnis , jasa bisnis manajemen , jasa konsultan bisnis , jasa konsultan manajemen , jasa konsultan bisnis manajemen , jasa konsultan manajemen bisnis , jasa manajemen bisnis jakarta , jasa bisnis manajemen jakarta , jasa konsultan bisnis jakarta , jasa konsultan manajemen jakarta , jasa konsultan bisnis manajemen jakarta , jasa konsultan manajemen bisnis jakarta

===

jasa akuntansi bogor , jasa akutansi bogor , jasa pembukuan bogor , jasa akuntansi pembukuan bogor , jasa pembukuan akuntansi bogor , jasa pembukuan laporan keuangan bogor , jasa akuntansi laporan keuangan bogor , jasa laporan keuangan bogor , jasa pembuatan laporan keuangan bogor , jasa pembuatan perusahaan bogor , jasa pendiriaan perusahaan bogor , jasa pembuatan usaha bogor , jasa pendirian usaha bogor , jasa pembuatan pt bogor , jasa pendirian pt bogor , jasa pembuatan cv bogor , jasa pendirian cv bogor , jasa audit bogor , jasa audit laporan keuangan bogor , jasa internal audit bogor , jasa pengurusan izin usaha bogor , jasa pengurusan ijin usaha bogor , jasa perizinan usaha bogor , jasa perijinan usaha bogor ,

jasa manajemen bisnis bogor , jasa bisnis manajemen bogor , jasa konsultan bisnis bogor , jasa konsultan manajemen bogor , jasa konsultan bisnis manajemen bogor , jasa konsultan manajemen bisnis bogor ,

jasa akuntansi depok , jasa akutansi depok , jasa pembukuan depok , jasa akuntansi pembukuan depok , jasa pembukuan akuntansi depok , jasa pembukuan laporan keuangan depok , jasa akuntansi laporan keuangan depok , jasa laporan keuangan depok , jasa pembuatan laporan keuangan depok , jasa pembuatan perusahaan depok , jasa pendiriaan perusahaan depok , jasa pembuatan usaha depok , jasa pendirian usaha depok , jasa pembuatan pt depok , jasa pendirian pt depok , jasa pembuatan cv depok , jasa pendirian cv depok , jasa audit depok , jasa audit laporan keuangan depok , jasa internal audit depok , jasa pengurusan izin usaha depok , jasa pengurusan ijin usaha depok , jasa perizinan usaha depok , jasa perijinan usaha depok ,

jasa manajemen bisnis depok , jasa bisnis manajemen depok , jasa konsultan bisnis depok , jasa konsultan manajemen depok , jasa konsultan bisnis manajemen depok , jasa konsultan manajemen bisnis depok ,

jasa akuntansi tangerang , jasa akutansi tangerang , jasa pembukuan tangerang , jasa akuntansi pembukuan tangerang , jasa pembukuan akuntansi tangerang , jasa pembukuan laporan keuangan tangerang , jasa akuntansi laporan keuangan tangerang , jasa laporan keuangan tangerang , jasa pembuatan laporan keuangan tangerang , jasa pembuatan perusahaan tangerang , jasa pendiriaan perusahaan tangerang , jasa pembuatan usaha tangerang , jasa pendirian usaha tangerang , jasa pembuatan pt tangerang , jasa pendirian pt tangerang , jasa pembuatan cv tangerang , jasa pendirian cv tangerang , jasa audit tangerang , jasa audit laporan keuangan tangerang , jasa internal audit tangerang , jasa pengurusan izin usaha tangerang , jasa pengurusan ijin usaha tangerang , jasa perizinan usaha tangerang , jasa perijinan usaha tangerang ,

jasa manajemen bisnis tangerang , jasa bisnis manajemen tangerang , jasa konsultan bisnis tangerang , jasa konsultan manajemen tangerang , jasa konsultan bisnis manajemen tangerang , jasa konsultan manajemen bisnis tangerang ,

jasa akuntansi bekasi , jasa akutansi bekasi , jasa pembukuan bekasi , jasa akuntansi pembukuan bekasi , jasa pembukuan akuntansi bekasi , jasa pembukuan laporan keuangan bekasi , jasa akuntansi laporan keuangan bekasi , jasa laporan keuangan bekasi , jasa pembuatan laporan keuangan bekasi , jasa pembuatan perusahaan bekasi , jasa pendiriaan perusahaan bekasi , jasa pembuatan usaha bekasi , jasa pendirian usaha bekasi , jasa pembuatan pt bekasi , jasa pendirian pt bekasi , jasa pembuatan cv bekasi , jasa pendirian cv bekasi , jasa audit bekasi , jasa audit laporan keuangan bekasi , jasa internal audit bekasi , jasa pengurusan izin usaha bekasi , jasa pengurusan ijin usaha bekasi , jasa perizinan usaha bekasi , jasa perijinan usaha bekasi ,

jasa manajemen bisnis bekasi , jasa bisnis manajemen bekasi , jasa konsultan bisnis bekasi , jasa konsultan manajemen bekasi , jasa konsultan bisnis manajemen bekasi , jasa konsultan manajemen bisnis bekasi

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *