Konsultan Pajak Jakarta Jasa – Penagihan dan Pembayaran Utang Pajak

Konsultan Pajak Jakarta Jasa │ Jasa Pembukuan Akuntansi Laporan Keuangan │ Jasa Audit | Konsultan Manajemen Bisnis | Jasa Pembuatan Perusahaan & Izin Usaha

DASAR PENAGIHAN PAJAK

Berdasarkan Pasal 18 UU KUP, yang menjadi dasar penagihan pajak adalah :

1. Surat Tagihan Pajak (STP);
2. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB);
3. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT); dan
4. SK Pembetulan, SK Keberatan, Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah.

Dokumen-dokumen di atas merupakan sarana administrasi dan dasar hukum bagi tindakan Dirjen Pajak untuk melakukan penagihan pajak.

PENAGIHAN PAJAK

Dalam hal jumlah tagihan pajak sebagaimana yang tercantum dalam dokumen-dokumen yang menjadi dasar penagihan pajak di atas tidak atau kurang dibayar sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran, atau sampai dengan tanggal jatuh tempo penundaan pembayaran atau tidak memenuni angsuran pembayaran pajak, penagihannya dilakukan dengan Surat Paksa. Penagihan pajak dengan Surat Paksa tersebut dilaksanakan terhadap Penanggung Pajak.

Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak memenuhi kewajiban WP menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan’.

Jadwal waktu pelaksanaan penagihan pajak oleh Dirjen Pajak adalah sebagai berikut:

No.

KEGIATAN

JANGKA WAKTU

KETERANGAN

1.

SKPKB, SKPKBT, STP, SK Keberatan, SK Pembetulan, Putusan Banding yang mengaki-batkan pajak yang dibayar bertambah 1 bulan setelah diterbitkan Setelah mendapatkan dokumen tersebut, WP mempunyai kesempatan untuk membayar utang pajak selama 1 bulan sejak tanggal diterbitkan keputusan tersebut.

2.

Surat Teguran diterbitkan minimal 7 hari setelah 21 hari Jika WP tidak juga membayar utang pajaknya, Dirjen Pajak akan
Tanggal jatuh tempo SKPKB, STP, SKPKBT mengeluarkan Surat Teguran yang berjangka waktu 21 hari yang harus dilunasi WP dalam jangka waktu tersebut

3

Surat Paksa (Surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak) 2 x 24 Jam Jika WP/PP tetap tidak membayar pajaknya setelah dikeluarkan Surat Teguran, maka akan diterbitkan Surat Paksa.

4.

 

Surat Perintah Melakukan Penyitaan (SPMP)

 

14 hari

Jika dalam waktu 2 x 24 jam WP tetap tidak melunasi utang pajaknya, DJP akan segera menerbitkan SPMP. Berdasarkan SPMP ini Juru Sita pajak akan melakukan penyitaan terhadap barang milik WP/PP senilai dengan utang pajaknya.

5

Pengumuman Lelang Paling singkat 14 hari KPP akan melakukan pengumuman lelang pada media massa dalam jangka waktu paling singkat 14 hari setelah penyitaan.

6

Penjualan lelang Paling singkat 14 hari Apabila dalam jangka waktu setelah pengumuman lelang tidak juga dilunasi, maka paling singkat 14 hari kemudian akan dilakukan penjualan secara lelang.

Dasar hukum dari pelaksanaan penagihan di atas adalah KMK No. 561/KMK.04/2000 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Seketika dan Sekaligus dan Pelaksanaan Surat Paksa.

BUNGA PENAGIHAN

Kegiatan-kegiatan penagihan tersebut akan ditiadakan jika WP melakukan pembayaran atas utang pajak tersebut. Jika WP sedang mengajukan proses keberatan atau banding atas hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Dirjen Paiak, maka WP tetap harus membayar utang pajak tersebut. Keterlambatan pembayaran akan dikenakan sanksi bunga penagihan berupa bunga 2% sebulan dihitung sejak jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (1) UU KUP.

Bunyi aturan selengkapnya tentang bunga penagihan di pasal tersebut adalah : Apabila atas pajak yang terutang menurut SKPKB, atau SKPKBT, dan tambahan jumlah pajak yang harus dibayar berdasarkan SK Pembetulan, SK Keberatan, atau Putusan Banding, padi saat jatuh tempo pembayaran tidak atau kurang dibayar, maka atas jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar itu, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% sebulan untuk seluruh masa, yang dihitung dari tanggal jatuh tempo sampai dengan tanggal pembayaran atau tanggal diterbitkannya STP, dan bagian dari bulan dihitung penuh satu bulan.

Sedangkan pasal 19 ayat (2) UU KUP mengatur sanksi adminitrasi berupa bunga dalam hal WP diperbolehkan mengangsur atau menunda pembayaran pajak. Bunga dikenakan sebesar 2% sebulan dihitung dari pokok pajak yang diangsur atau ditunda tersebut, dan bagian dari bulan dihitung penuh satu bulan. Pasal 19 ayat (3) UU KUP mengatur pengenaan sanksi bunga dalam hal WP diperbolehkan menunda penyampaian SPT dan ternyata penghitungan sementara pajak yang terutang kurang dari jumlah pajak yang sebenarnya terutang, maka atas kekurangan pembayaran pajak tersebut, dikenakan bunga sebesar 2% sebulan yang dihitung dari saat berakhirnya kewajiban menyampaikan SPT sampai dengan tanggal dibayarnya kekurangan pembayaran tersebut, dan bagian dari bulan dihitung penuh satu bulan.

Atas STP yang tidak dibayar pada waktunya tidak dikenai bunga penagihan. Namun demikian, dalam STP PPh pasal 25 ditambahkan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% sebulan untuk paling lama 24 bulan, dihitung sejak saat terutangnya pajak atau Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya Surat Tagihan Pajak sesuai Pasal 14 ayat (3) UU KUP.

PENGANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK

Ketentuan teknis mengenai tata cara pemberian angsuran atau penundaan pembayaran pajak sebenarnya pernah diatur dalam KEP-325/PJ./2001. Namun setelah KEP tersebut dicabut dengan KEP-645/PJ./2001 tentang Bentuk, Jenis, Dan Kode Kartu, Formulir, Surat, dan Buku yang Digunakan Dalam Pelaksanaan Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa, hingga kini belum ada lagi pengaturan teknis setingkat KEP Dirjen Pajak mengenai hal ini. Beruntung, ketentuan di atasnya yakni KMK No. 541/KMK.04/2000, masih berlaku, sehingga aturan teknis mengenai tata cara pemberian angsuran atau penundaan pembayaran pajak masih dapat merujuk ke KMK ini.

Menurut KMK No. 541/KMK.04/2000 s.t.d.d. No. 326/KMK.03/2003 tentang Penentuan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran dan Penyetoran Pajak, Tempat Pembayaran Pajak, Tata Cara Pembayaran, Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak Serta Tata Cara Pemberian Angsuran atau Penundaan Pembayaran Pajak, antara lain diatur bahwa apabila WP mengalami kesulitan likuiditas atau mengalami keadaan di luar kekuasaannya (force majeur), sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban pajaknya pada waktunya, dapat mengajukan permohonan secara tertulis untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak yang terutang dalam :

a. STP, SKPKB, SKPKBT, dan SK Pembetulan, SK Keberatan, Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang terutang bertambah; serta

b. PPh Pasal 29 (jumlah pajak kurang bayar yang tercantum di SPT Tahunan PPh OP/Badan/Pasal 21).

Permohonan WP ditujukan kepada Kepala KPP Tempat WP terdaftar. Permohonan tersebut harus diajukan paling lambat 15 (lima belas) hari sebelum saat jatuh tempo pembayaran utang pajak berakhir, kecuali dalam hal WP mengalami keadaan di luar kekuasaannya (dapat diajukan setelah batas waktu tersebut), dengan disertai alasan dan jumlah pembayaran pajak yang dimohon diangsur atau ditunda.

Selanjutnya Kepala KPP menerbitkan surat keputusan atas permohonan WP di atas yang dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian atau penolakan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari sejak permohonan diterima dengan lengkap. Apabila jangka waktu 10 hari tersebut telah lewat dan Kepala KPP tidak memberi suatu keputusan, maka permohonan WP dianggap diterima. Terhadap utang pajak yang telah diterbitkan surat keputusan tentang pemberian angsuran atau penundaan pembayaran pajak, tidak dapat lagi diajukan permohonan untuk mengangsur atau menunda pembayaran. Kemudian juga ditetapkan bahwa masa angsuran atau penundaan diberikan tidak melebihi jangka waktu 12 (dua belas) bulan.

Apabila permohonan disetujui, maka atas pembayaran angsuran atau penundaan tersebut tetap dikenakan sanksi bunga sebesar 2% sebulan sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (2) UU KUP.

DALUWARSA PENAGIHAN PAJAK

Berdasarkan Pasal 22 ayat (1) UU KUP, hak negara untuk melakukan penagihan pajak termasuk bunga, denda, kenaikan, dan biaya penagihan pajak, daluwarsa setelah lampau waktu 10 tahun terhitung saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak yang bersangkutan. Saat daluwarsa penagihan pajak ini perlu ditetapkan untuk memberi kepastian hukum kapan utang pajak tersebut tidak dapat ditagih lagi.

Akan tetapi, berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) UU KUP, daluwarsa penagihan pajak di atas dapat melampaui 10 tahun atau tertangguh apabila :

a. Dirjen Pajak menerbitkan Surat Teguran dan menyampaikan Surat Paksa kepada Penanggung Pajak yang tidak melakukan pembayaran utang pajak sampai dengan Tanggal jatuh tempo pembayaran. Dalam hal seperti itu daluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut.

b. WP menyatakan pengakuan utang pajak dengan cara:

  • WP mengajukan permohonan angsuran dan penundaan pembayaran utang pajak sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran. Dalam hal seperti itu daluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal surat permohonan angsuran atau penundaan pembayaran utang pajak diterima oleh Dirjen Pajak;
  • WP mengajukan permohonan pengajuan keberatan. Dalam hal seperti itu daluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal surat keberatan WP diterima Dirjen Pajak;
  • WP melaksanakan pembayaran sebagian utang pajaknya. Dalam hal seperti itu daluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal pembayaran sebagian utang pajak tersebut.

c. Terdapat SKPKB dan SKPKBT (untuk PPh dan PPN/PPnBM), SKP PBB, SKBKB dan SKBKBT (untuk PBB dan BPHTB) yang diterbitkan terhadap WP karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Dalam hal seperti itu daluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penerbitan ketetapan pajak tersebut.

PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK

Dalam beberapa hal, dapat terjadi fiskus tidak dapat menagih lagi utang pajak yang seharusnya dibayar oleh WP. Apabila berbagai upaya penagihan telah dilakukan, namun ternyata piutang pajak tersebut tetap tidak dapat ditagih, maka piutang pajak yang tidak dapat ditagih tersebut dapat dihapuskan.

Piutang pajak yang dihapuskan adalah piutang pajak yang jumlahnya masih harus ditagih sebagaimana tercantum dalam dokumen yang menjadi dasar penagihan pajak, yang meliputi jumlah pokok pajak dan sanksi administrasinya.

Ketentuan tentang tata cara penghapusan piutang pajak dan penetapan besarnya penghapusan tersebut diatur dalam KMK No. 565/KMK.04/2000 jo. 539/KMK.03/2002.

Dalam ketentuan di atas antara lain diatur sebagai berikut :

  1. Piutang pajak yang dapat dihapuskan adalah piutang pajak yang tercantum dalam :
  • STP, SKPKB, SKPKBT, SK Pembetulan, SK Keberatan, dan Putusan Banding yang menyebabkan utang pajak bertambah (untuk PPh dan PPN/PPnBM);
  • STP, SPPT, SKP, dan SKPT (untuk PBB);
  • STB, SKBKB, dan SKBKBT (untuk BPHTB).
  1. Piutang pajak WP OP yang menurut data administrasi KPP atau KP PBB yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi, disebabkan karena :
  • WP dan atau Penanggung Pajak tidak dapat ditemukan atau meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris, atau ahli waris tidak dapat ditemukan;
  • WP dan atau Penanggung Pajak tidak mempunyai harta kekayaan lagi;
  • Penagihan pajak secara aktif telah dilaksanakan dengan penyampaian salinan Surat Paksa kepada Penanggung pajak melalui pemda setempat;
  • Hak untuk melakukan penagihan pajak sudah daluwarsa; atau
  • Sebab lain sesuai hasil penelitian.
  1. Piutang pajak WP Badan yang menurut data administrasi KPP atau KP PBB yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi, disebabkan karena :
  • WP bubar, dilikuidasi, atau pailit sedangkan pengurus, direksi, komisaris, pemegang saham, pemilik modal, atau pihak lain yang dibebani untuk melakukan pemberesan atau likuidator, atau kurator tidak dapat ditemukan;
  • WP dan atau Penanggung Pajak tidak memiliki harta kekayaan lagi;
  • Penagihan pajak secara aktif telah dilaksanakan dengan penyampaian salinan Surat Paksa kepada pengurus, direksi, likuidator, kurator, pengadilan negeri, pengadilan niaga, atau Pemda setempat, baik secara langsung maupun dengan menempelkan pada papan pengumuman atau media massa;
  • Hak untuk melakukan penagihan pajak sudah daluwarsa; atau
  • Sebab lain sesuai hasil penelitian. :.

Copyright © Mitra Konsultindo-Konsultan Pajak ®

konsultan pajak , jasa konsultan pajak , konsultan pajak jakarta , konsultan pajak indonesia , konsultan pajak jabodetabek , konsultan pajak jakarta barat , konsultan pajak jakarta timur , konsultan pajak jakarta selatan , konsultan pajak jakarta utara , konsultan pajak jakarta pusat , konsultan pajak bogor , konsultan pajak depok , konsultan pajak tangerang , konsultan pajak bekasi , kantor konsultan pajak , konsultan pajak murah , jasa konsultasi pajak , tarif konsultan pajak , jasa laporan keuangan , pembuatan laporan keuangan , jasa manajemen bisnis , konsultan bisnis , jasa konsultan pajak jakarta , jasa konsultasi pajak , jasa laporan pajak , jasa laporan spt pajak , jasa laporan spt tahunan , jasa laporan spt masa bulanan , jasa laporan spt pajak orang pribadi , jasa laporan spt pajak badan usaha , jasa laporan spt pajak perusahaan , jasa laporan keuangan , jasa pembuatan laporan keuangan , jasa akuntansi , jasa pembukuan , jasa pembuatan laporan pajak , jasa pembuatan laporan spt pajak , jasa pembuatan laporan spt tahunan , jasa pembuatan spt pajak , jasa pembuatan spt tahunan , jasa pembuatan spt masa bulanan , jasa pembuatan spt tahunan orang pribadi , jasa pembuatan spt tahunan badan usaha , jasa pembuatan spt tahunan perusahaan , konsultan pajak 2014 , jasa konsultan pajak 2014 , konsultan pajak 2015 , jasa konsultan pajak 2015 , jasa laporan spt tahunan orang pribadi , jasa laporan spt tahunan badan usaha , jasa laporan spt tahunan perusahaan , jasa pembuatan spt tahunan orang pribadi , jasa pembuatan spt tahunan badan usaha , jasa pembuatan spt tahunan perusahaan , jasa pembuatan laporan pajak spt tahunan orang pribadi , jasa pembuatan laporan pajak spt tahunan badan usaha , jasa pembuatan laporan pajak spt tahunan perusahaan ,

jasa akuntansi , jasa akutansi , jasa pembukuan , jasa akuntansi pembukuan , jasa pembukuan akuntansi , jasa pembukuan laporan keuangan , jasa akuntansi laporan keuangan , jasa laporan keuangan , jasa pembuatan laporan keuangan , jasa pembuatan perusahaan , jasa pendiriaan perusahaan , jasa pembuatan usaha , jasa pendirian usaha , jasa pembuatan pt , jasa pendirian pt , jasa pembuatan cv , jasa pendirian cv , jasa audit , jasa audit laporan keuangan , jasa internal audit , jasa pengurusan izin usaha , jasa pengurusan ijin usaha , jasa perizinan usaha , jasa perijinan usaha ,

jasa akuntansi jakarta , jasa akutansi jakarta , jasa pembukuan jakarta , jasa akuntansi pembukuan jakarta , jasa pembukuan akuntansi jakarta , jasa pembukuan laporan keuangan jakarta , jasa akuntansi laporan keuangan jakarta , jasa laporan keuangan jakarta , jasa pembuatan laporan keuangan jakarta , jasa pembuatan perusahaan jakarta , jasa pendiriaan perusahaan jakarta , jasa pembuatan usaha jakarta , jasa pendirian usaha jakarta , jasa pembuatan pt jakarta , jasa pendirian pt jakarta , jasa pembuatan cv jakarta , jasa pendirian cv jakarta , jasa audit jakarta , jasa audit laporan keuangan jakarta , jasa internal audit jakarta , jasa pengurusan izin usaha jakarta , jasa pengurusan ijin usaha jakarta , jasa perizinan usaha jakarta , jasa perijinan usaha jakarta ,

jasa manajemen bisnis , jasa bisnis manajemen , jasa konsultan bisnis , jasa konsultan manajemen , jasa konsultan bisnis manajemen , jasa konsultan manajemen bisnis , jasa manajemen bisnis jakarta , jasa bisnis manajemen jakarta , jasa konsultan bisnis jakarta , jasa konsultan manajemen jakarta , jasa konsultan bisnis manajemen jakarta , jasa konsultan manajemen bisnis jakarta

===

jasa akuntansi bogor , jasa akutansi bogor , jasa pembukuan bogor , jasa akuntansi pembukuan bogor , jasa pembukuan akuntansi bogor , jasa pembukuan laporan keuangan bogor , jasa akuntansi laporan keuangan bogor , jasa laporan keuangan bogor , jasa pembuatan laporan keuangan bogor , jasa pembuatan perusahaan bogor , jasa pendiriaan perusahaan bogor , jasa pembuatan usaha bogor , jasa pendirian usaha bogor , jasa pembuatan pt bogor , jasa pendirian pt bogor , jasa pembuatan cv bogor , jasa pendirian cv bogor , jasa audit bogor , jasa audit laporan keuangan bogor , jasa internal audit bogor , jasa pengurusan izin usaha bogor , jasa pengurusan ijin usaha bogor , jasa perizinan usaha bogor , jasa perijinan usaha bogor ,

jasa manajemen bisnis bogor , jasa bisnis manajemen bogor , jasa konsultan bisnis bogor , jasa konsultan manajemen bogor , jasa konsultan bisnis manajemen bogor , jasa konsultan manajemen bisnis bogor ,

jasa akuntansi depok , jasa akutansi depok , jasa pembukuan depok , jasa akuntansi pembukuan depok , jasa pembukuan akuntansi depok , jasa pembukuan laporan keuangan depok , jasa akuntansi laporan keuangan depok , jasa laporan keuangan depok , jasa pembuatan laporan keuangan depok , jasa pembuatan perusahaan depok , jasa pendiriaan perusahaan depok , jasa pembuatan usaha depok , jasa pendirian usaha depok , jasa pembuatan pt depok , jasa pendirian pt depok , jasa pembuatan cv depok , jasa pendirian cv depok , jasa audit depok , jasa audit laporan keuangan depok , jasa internal audit depok , jasa pengurusan izin usaha depok , jasa pengurusan ijin usaha depok , jasa perizinan usaha depok , jasa perijinan usaha depok ,

jasa manajemen bisnis depok , jasa bisnis manajemen depok , jasa konsultan bisnis depok , jasa konsultan manajemen depok , jasa konsultan bisnis manajemen depok , jasa konsultan manajemen bisnis depok ,

jasa akuntansi tangerang , jasa akutansi tangerang , jasa pembukuan tangerang , jasa akuntansi pembukuan tangerang , jasa pembukuan akuntansi tangerang , jasa pembukuan laporan keuangan tangerang , jasa akuntansi laporan keuangan tangerang , jasa laporan keuangan tangerang , jasa pembuatan laporan keuangan tangerang , jasa pembuatan perusahaan tangerang , jasa pendiriaan perusahaan tangerang , jasa pembuatan usaha tangerang , jasa pendirian usaha tangerang , jasa pembuatan pt tangerang , jasa pendirian pt tangerang , jasa pembuatan cv tangerang , jasa pendirian cv tangerang , jasa audit tangerang , jasa audit laporan keuangan tangerang , jasa internal audit tangerang , jasa pengurusan izin usaha tangerang , jasa pengurusan ijin usaha tangerang , jasa perizinan usaha tangerang , jasa perijinan usaha tangerang ,

jasa manajemen bisnis tangerang , jasa bisnis manajemen tangerang , jasa konsultan bisnis tangerang , jasa konsultan manajemen tangerang , jasa konsultan bisnis manajemen tangerang , jasa konsultan manajemen bisnis tangerang ,

jasa akuntansi bekasi , jasa akutansi bekasi , jasa pembukuan bekasi , jasa akuntansi pembukuan bekasi , jasa pembukuan akuntansi bekasi , jasa pembukuan laporan keuangan bekasi , jasa akuntansi laporan keuangan bekasi , jasa laporan keuangan bekasi , jasa pembuatan laporan keuangan bekasi , jasa pembuatan perusahaan bekasi , jasa pendiriaan perusahaan bekasi , jasa pembuatan usaha bekasi , jasa pendirian usaha bekasi , jasa pembuatan pt bekasi , jasa pendirian pt bekasi , jasa pembuatan cv bekasi , jasa pendirian cv bekasi , jasa audit bekasi , jasa audit laporan keuangan bekasi , jasa internal audit bekasi , jasa pengurusan izin usaha bekasi , jasa pengurusan ijin usaha bekasi , jasa perizinan usaha bekasi , jasa perijinan usaha bekasi ,

jasa manajemen bisnis bekasi , jasa bisnis manajemen bekasi , jasa konsultan bisnis bekasi , jasa konsultan manajemen bekasi , jasa konsultan bisnis manajemen bekasi , jasa konsultan manajemen bisnis bekasi

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *