Category Archives: Perencanaan Pajak

Konsultan Pajak Jakarta Jasa – Perencanaan Pajak Untuk Pajak Pertambahan Nilai

Konsultan Pajak Jakarta Jasa │ Jasa Pembukuan Akuntansi Laporan Keuangan │ Jasa Audit | Konsultan Manajemen Bisnis | Jasa Pembuatan Perusahaan & Izin Usaha

PENDAHULUAN

Salah satu karakteristik dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah bahwa PPN merupakan Pajak Tidak Langsung. Karakteristik ini memberikan suatu pengertian bahwa antara pemikul beban pajak (Destinataris Pajak) dengan Wajib Pajak (dalam hal ini Pengusaha Kena Pajak/PKP) adalah tidak sama. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa selama berstatus sebagai PKP, Wajib Pajak tidak akan memikul beban PPN meskipun Wajib Pajak tersebut melakukan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (ketika SPT Masanya Kurang Bayar), karena pada dasarnya PPN yang dibayarkan tersebut merupakan jumlah yang dipungut dari pembeli (sebagai pemikul beban pajak sesungguhnya).

Mekanisme pengkreditan Pajak Keluaran (cash inflows) dengan Pajak Masukan (cash outflows) akan selalu menghasilkan keseimbangan, sehingga saldo akhir PPN selalu Nihil, baik ketika SPT Masanya berstatus kurang bayar maupun lebih bayar. Apabila aliran uang masuk atau cash inflows digambarkan dengan tanda panah ke arah kiri (   ) sedangkan aliran uang keluar atau cash outflows digambarkan dengan tanda panah ke arah kanan (    ), maka penjelasan mengenai saldo PPN yang selalu Nihil setiap akhir masa pajak adalah sebagai berikut:

  • SPT Masa PPN yang menunjukkan status Kurang Bayar:
    Pajak Keluaran       Rp100             cash inflows
    Pajak Masukan      Rp 80              cash outflows
    Kurang bayar         Rp 20              cash outflows

*  Kesimpulan: Jumlah cash inflows = jumlah cash outflows = Rp 100.

  • SPT Masa PPN yang menunjukkan status Lebih Bayar:
    Pajak Keluaran       Rp 200                        cash inflows
    Pajak Masukan      Rp 240                        cash oufflows
    Lebih bayar                        (Rp 40)            cash inflows

* Cash inflows sebesar Rp 40 diperoleh dari restitusi maupun kompensasi.

Kesimpulan: Jumlah cash inflows = jumlah cash outflow = Rp 240.

Yang harus menjadi perhatian bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah karakteristik Faktur Pajak karena Faktur Pajak merupakan bagian paling penting dari mekanisme PPN. Dalam kondisi tertentu terkadang PKP Penjual akan memikul beban PPN Keluaran (yang seharusnya beban Pembeli) terlebih dahulu karena adanya kewajiban membuat Faktur Pajak Keluaran sedangkan pada saat yang sama pembeli belum siap memikul beban PPN yang seharusnya menjadi beban dia.

Pemahaman yang baik terhadap seluk beluk Faktur Pajak akan menghindarkan Wajib Pajak dari masalah cash flows serta terhindar dari pengenaan sanksi administrasi yang mungkin timbul karena pembuatan Faktur Pajak tersebut.

PRINSIP-PRINSIP PERENCANAAN PAJAK UNTUK PAJAK PERTAMBAHAN

1.   Penundaan Pembayaran PPN

Dalam hal terjadi transaksi penyerahan yang dilakukan secara kredit, Pengusaha Kena pajak diperkenankan untuk menerbitkan Faktur Pajak sampai dengan paling.lambat pada akhir bulan berikutnya, sehingga pembayaran pajak dapat ditunda sampai dengan bulan berikutnya. Selain itu, terdapat transaksi-transaksi tertentu yang terutarang PPN (Pajak Keluaran), tetapi tidak menghasilkan cash inflows bagi Pengusaha Kena Pajak. Dengan demikian, Pengusaha Kena Pajaklah yang akan menanggung beban pajak dan membayar PPN-nya. Transaksi-transaksi ini adalah:

  • Pemakaian sendiri untuk keperluan konsumtif;
  • Pemberian cuma-cuma.

Terhadap transaksi yang terutang PPN Keluaran, tetapi tidak menghasilkan aliran uang masuk (cash inflows), Pengusaha Kena Pajak dapat melakukan penundaan pembayaran PPN sampai bulan berikutnya, yaitu dengan cara menerbitkan Faktur Pajak standar pada akhir bulan berikutnya setelah bulan dilakukannya penyerahan.

2.   Penggunaan Faktur Pajak Sederhana

Dalam hal Pengusaha Kena Pajak melakukan transaksi dengan pihak pembeli yang tidak memiliki NPWP, pihak penjual dapat menggunakan Faktur Pajak sederhana untuk menimbulkan pengaruh psikologis kepada pembeli bahwa “seolah-olah” transaksi tersebut tidak terutang PPN, karena jumlah penyerahan yang tercantum di dalam Faktur Pajak sudah termasuk PPN (implisit). Penjelasan bahwa di dalam harga yang dibayarkan oleh pihak pembeli telah termasuk dengan PPN tetap dicantumkan di dalam Faktur sederhana tersebut, hanya tidak mencolok. Unsur dari Faktur Pajak sederhana yang lengkap adalah :

  • Identitas Penjual;
  • Dasar Pengenaan pajak, yaitu harga jual (sudah termasuk PPN);
  • Tanggal pembuatan faktur;
  • PPN yang dipungut, dengan tulisan tidak menyolok: “harga di atas sudah termasuk PPN 10%” untuk menimbulkan kesan kepada pihak pembeli bahwa seolah-olah tidak dikenakan PPN.

Sedangkan untuk Faktur Pajak standar yang lengkap, masih ditambah dengan 3 (tiga) unsur yang berupa: nomor seri Faktur Pajak, identitas pembeli, dan ditandatangani.

3.   Menghindari Sanksi Administrasi yang Berkaitan Dengan Faktur Pajak

Dalam menerbitkan Faktur Pajak Pengusaha Kena Pajak perlu memahami persyaratan formal maupun persyaratan material Faktur Pajak, sehingga terhindar dari :

a. pengenaan sanksi administrasi perpajakan, karena:
–      tidak lengkap dalam mengisi Faktur Pajak;
–      tidak atau terlambat menerbitkan Faktur Pajak.

b. tidak diakuinya Faktur Pajak masukan oleh fiskus, karena:
–       tidak memenuhi persyaratan material, misalnya Fakur Pajak atas perolehan Barang kena pajak atau Jasa Kena Pajak yang tidak berhubungan langsung dengan usaha. Pengertian berhubungan langsung dengan usaha adalah berhubungan langsung dengan kegiatan produksi, kegiatan manajemen, kegiatan distribusi, dan kegiatan pemasaran;
–       tidak memenuhi persyaratan formal, misalnya Faktur Pajak yang tidak lengkap.

Unsur-unsur Faktur Pajak standar yang lengkap, terdiri dari 7 (tujuh) unsur yaitu:

  • Nomor Seri Faktur, yang terdiri dari kombinasi lima huruf dan tujuh angka;
  • Identitas penjual;
  • Identitas pembeli;
  • Dasar Pengenaan Pajak;
  • PPN yang dipungut;
  • Tanggal Pembuatan Faktur;
  • Tandatangan dan stempel/cap perusahaan.

Selanjutnya Wajib Pajak dapat memberi tambahan aksesoris yang lain, misalnya berupa logo perusahaan, pernyataan visi dan misi perusahaan, dan lain sebagainya.

4.   Perencanaan PPN Lainnya

Terdapat beberapa perencanaan lainnya, antara lain :

a. Dalam hal pengadaan aktiva berupa bangunan, lebih baik menghindari melakukan kegiatan membangun sendiri. Hal ini disebabkan karena atas pembayaran PPN Membangun Sendiri akan berpotensi tidak dapat dikapitalisasi terhadap harga perolehan dari aktiva tetap berupa bangunan tersebut yang menjadi dasar perhitungan biaya penyusutan di PPh Badan.

b. Bagi para eksportir disarankan melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai pengusaha Kena Pajak meskipun tidak melakukan penyerahan BKP.di dalam Daerah Pabean. Hal ini terkait dengan kesempatan untuk mengkreditkan Pajak Masukan atas perolehan BKP/JKP dalam langka menyiapkan barang yang akan diekspor.

c. Bagi para pengusaha yang memenuhi kriteria Pengusaha Entreport Produksi Untuk Tujuan Ekspor (EPTE) lebih baik memilih untuk dikukuhkan sebagai PKP EPTE.

Copyright © Mitra Konsultindo – Konsultan Pajak ®

konsultan pajak , jasa konsultan pajak , konsultan pajak jakarta , konsultan pajak indonesia , konsultan pajak jabodetabek , konsultan pajak jakarta barat , konsultan pajak jakarta timur , konsultan pajak jakarta selatan , konsultan pajak jakarta utara , konsultan pajak jakarta pusat , konsultan pajak bogor , konsultan pajak depok , konsultan pajak tangerang , konsultan pajak bekasi , kantor konsultan pajak , konsultan pajak murah , jasa konsultasi pajak , tarif konsultan pajak , jasa laporan keuangan , pembuatan laporan keuangan , jasa manajemen bisnis , konsultan bisnis , jasa konsultan pajak jakarta , jasa konsultasi pajak , jasa laporan pajak , jasa laporan spt pajak , jasa laporan spt tahunan , jasa laporan spt masa bulanan , jasa laporan spt pajak orang pribadi , jasa laporan spt pajak badan usaha , jasa laporan spt pajak perusahaan , jasa laporan keuangan , jasa pembuatan laporan keuangan , jasa akuntansi , jasa pembukuan , jasa pembuatan laporan pajak , jasa pembuatan laporan spt pajak , jasa pembuatan laporan spt tahunan , jasa pembuatan spt pajak , jasa pembuatan spt tahunan , jasa pembuatan spt masa bulanan , jasa pembuatan spt tahunan orang pribadi , jasa pembuatan spt tahunan badan usaha , jasa pembuatan spt tahunan perusahaan , konsultan pajak 2014 , jasa konsultan pajak 2014 , konsultan pajak 2015 , jasa konsultan pajak 2015 , jasa laporan spt tahunan orang pribadi , jasa laporan spt tahunan badan usaha , jasa laporan spt tahunan perusahaan , jasa pembuatan spt tahunan orang pribadi , jasa pembuatan spt tahunan badan usaha , jasa pembuatan spt tahunan perusahaan , jasa pembuatan laporan pajak spt tahunan orang pribadi , jasa pembuatan laporan pajak spt tahunan badan usaha , jasa pembuatan laporan pajak spt tahunan perusahaan ,

jasa akuntansi , jasa akutansi , jasa pembukuan , jasa akuntansi pembukuan , jasa pembukuan akuntansi , jasa pembukuan laporan keuangan , jasa akuntansi laporan keuangan , jasa laporan keuangan , jasa pembuatan laporan keuangan , jasa pembuatan perusahaan , jasa pendiriaan perusahaan , jasa pembuatan usaha , jasa pendirian usaha , jasa pembuatan pt , jasa pendirian pt , jasa pembuatan cv , jasa pendirian cv , jasa audit , jasa audit laporan keuangan , jasa internal audit , jasa pengurusan izin usaha , jasa pengurusan ijin usaha , jasa perizinan usaha , jasa perijinan usaha ,

jasa akuntansi jakarta , jasa akutansi jakarta , jasa pembukuan jakarta , jasa akuntansi pembukuan jakarta , jasa pembukuan akuntansi jakarta , jasa pembukuan laporan keuangan jakarta , jasa akuntansi laporan keuangan jakarta , jasa laporan keuangan jakarta , jasa pembuatan laporan keuangan jakarta , jasa pembuatan perusahaan jakarta , jasa pendiriaan perusahaan jakarta , jasa pembuatan usaha jakarta , jasa pendirian usaha jakarta , jasa pembuatan pt jakarta , jasa pendirian pt jakarta , jasa pembuatan cv jakarta , jasa pendirian cv jakarta , jasa audit jakarta , jasa audit laporan keuangan jakarta , jasa internal audit jakarta , jasa pengurusan izin usaha jakarta , jasa pengurusan ijin usaha jakarta , jasa perizinan usaha jakarta , jasa perijinan usaha jakarta ,

jasa manajemen bisnis , jasa bisnis manajemen , jasa konsultan bisnis , jasa konsultan manajemen , jasa konsultan bisnis manajemen , jasa konsultan manajemen bisnis , jasa manajemen bisnis jakarta , jasa bisnis manajemen jakarta , jasa konsultan bisnis jakarta , jasa konsultan manajemen jakarta , jasa konsultan bisnis manajemen jakarta , jasa konsultan manajemen bisnis jakarta

===

jasa akuntansi bogor , jasa akutansi bogor , jasa pembukuan bogor , jasa akuntansi pembukuan bogor , jasa pembukuan akuntansi bogor , jasa pembukuan laporan keuangan bogor , jasa akuntansi laporan keuangan bogor , jasa laporan keuangan bogor , jasa pembuatan laporan keuangan bogor , jasa pembuatan perusahaan bogor , jasa pendiriaan perusahaan bogor , jasa pembuatan usaha bogor , jasa pendirian usaha bogor , jasa pembuatan pt bogor , jasa pendirian pt bogor , jasa pembuatan cv bogor , jasa pendirian cv bogor , jasa audit bogor , jasa audit laporan keuangan bogor , jasa internal audit bogor , jasa pengurusan izin usaha bogor , jasa pengurusan ijin usaha bogor , jasa perizinan usaha bogor , jasa perijinan usaha bogor ,

jasa manajemen bisnis bogor , jasa bisnis manajemen bogor , jasa konsultan bisnis bogor , jasa konsultan manajemen bogor , jasa konsultan bisnis manajemen bogor , jasa konsultan manajemen bisnis bogor ,

jasa akuntansi depok , jasa akutansi depok , jasa pembukuan depok , jasa akuntansi pembukuan depok , jasa pembukuan akuntansi depok , jasa pembukuan laporan keuangan depok , jasa akuntansi laporan keuangan depok , jasa laporan keuangan depok , jasa pembuatan laporan keuangan depok , jasa pembuatan perusahaan depok , jasa pendiriaan perusahaan depok , jasa pembuatan usaha depok , jasa pendirian usaha depok , jasa pembuatan pt depok , jasa pendirian pt depok , jasa pembuatan cv depok , jasa pendirian cv depok , jasa audit depok , jasa audit laporan keuangan depok , jasa internal audit depok , jasa pengurusan izin usaha depok , jasa pengurusan ijin usaha depok , jasa perizinan usaha depok , jasa perijinan usaha depok ,

jasa manajemen bisnis depok , jasa bisnis manajemen depok , jasa konsultan bisnis depok , jasa konsultan manajemen depok , jasa konsultan bisnis manajemen depok , jasa konsultan manajemen bisnis depok ,

jasa akuntansi tangerang , jasa akutansi tangerang , jasa pembukuan tangerang , jasa akuntansi pembukuan tangerang , jasa pembukuan akuntansi tangerang , jasa pembukuan laporan keuangan tangerang , jasa akuntansi laporan keuangan tangerang , jasa laporan keuangan tangerang , jasa pembuatan laporan keuangan tangerang , jasa pembuatan perusahaan tangerang , jasa pendiriaan perusahaan tangerang , jasa pembuatan usaha tangerang , jasa pendirian usaha tangerang , jasa pembuatan pt tangerang , jasa pendirian pt tangerang , jasa pembuatan cv tangerang , jasa pendirian cv tangerang , jasa audit tangerang , jasa audit laporan keuangan tangerang , jasa internal audit tangerang , jasa pengurusan izin usaha tangerang , jasa pengurusan ijin usaha tangerang , jasa perizinan usaha tangerang , jasa perijinan usaha tangerang ,

jasa manajemen bisnis tangerang , jasa bisnis manajemen tangerang , jasa konsultan bisnis tangerang , jasa konsultan manajemen tangerang , jasa konsultan bisnis manajemen tangerang , jasa konsultan manajemen bisnis tangerang ,

jasa akuntansi bekasi , jasa akutansi bekasi , jasa pembukuan bekasi , jasa akuntansi pembukuan bekasi , jasa pembukuan akuntansi bekasi , jasa pembukuan laporan keuangan bekasi , jasa akuntansi laporan keuangan bekasi , jasa laporan keuangan bekasi , jasa pembuatan laporan keuangan bekasi , jasa pembuatan perusahaan bekasi , jasa pendiriaan perusahaan bekasi , jasa pembuatan usaha bekasi , jasa pendirian usaha bekasi , jasa pembuatan pt bekasi , jasa pendirian pt bekasi , jasa pembuatan cv bekasi , jasa pendirian cv bekasi , jasa audit bekasi , jasa audit laporan keuangan bekasi , jasa internal audit bekasi , jasa pengurusan izin usaha bekasi , jasa pengurusan ijin usaha bekasi , jasa perizinan usaha bekasi , jasa perijinan usaha bekasi ,

jasa manajemen bisnis bekasi , jasa bisnis manajemen bekasi , jasa konsultan bisnis bekasi , jasa konsultan manajemen bekasi , jasa konsultan bisnis manajemen bekasi , jasa konsultan manajemen bisnis bekasi

 

Konsultan Pajak Jakarta Jasa – Perencanaan Pajak Untuk PPh Pasal 21

Konsultan Pajak Jakarta Jasa │ Jasa Pembukuan Akuntansi Laporan Keuangan │ Jasa Audit | Konsultan Manajemen Bisnis | Jasa Pembuatan Perusahaan & Izin Usaha

Prinsip-prinsip perencanaan pajak untuk PPh Pasal 21 adalah seperti di bawah ini :

1. Bagi Wajib Pajak yang menderita kerugian, mengganti pemberian kesejahteraan kepada karyawan dalam bentuk natura menjadi tunjangan berupa uang hanya akan menaikkan PPh Pasal 21, sementara PPh badan tetap Nihil karena masih merugi;

2. Bagi Wajib Pajak Badan yang memiliki penghasilan kena pajak dengan jumlah yang melebihi Rp 100 juta, diusahakan sesedikit mungkin memberikan kesejahteraan karyawan dalam bentuk natura, agar dapat mengurangi penghasilan bruto perusahaan. Karena memindahkan pengenaan pajak dari PPh Badan kepada PPh Pasal 21 akan lebih menguntungkan perusahaan, dimana tarif progresif PPh Orang Pribadi akan dimanfaatkan oleh semua karyawan;

3. Bagi wajib Pajak Badan yang memiliki penghasilan kena pajak dengan jumlah melebihi Rp 100 juta, dan memiliki karyawan yang memperoleh penghasilan di atas Rp 200 juta, maka lebih baik setiap tambahan penghasilan kepada karyawannya diberikan dalam bentuk natura. Hal ini dikarenakan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi, tarif pajak tertinggi adalah 35% untuk lapisan penghasilan di atas Rp 200 juta, sedangkan untuk PPh Badan menggunakan tarif tertinggi 30%;

4. Untuk biaya-biaya berupa natura/kenikmatan/fasilitas yang merupakan keharusan, sebaiknya diberikan dalam bentuk natura karena dapat dibiayakan secara fiskal, dan bukan objek Pajak Penghasilan bagi karyawan yang menerimanya, yaitu :

–       Makanan dan minuman yang dimanfaatkan untuk seluruh maupun hanya oleh sebagian karyawan;
–       Diwajibkan oleh Peraturan Keselamatan Kerja, semisal helm proyek;
–       Di daerah terpencil;
–       Tuntutan situasi lingkungan pekerjaan, semisal seragam satpam, seragam karyawan yang melayani pelanggan, dan sebagainya;
–       Fasilitas mobil dan ponsel, pengeluarannya dapat dibebankan sebesar setengahnya;
–       Pendidikan dan pelatihan karyawan.

PERENCANAAN PAJAK UNTUK PPh PASAL 23/26/FINAL

Prinsip-prinsip perencanaan pajak untuk PPh Pasal 23/26/PPh Final adalah sebagai berikut:

1. Menghindari penggunaan nama-nama perkiraan (account) yang mudah diartikan sebagai objek PPh Pasal 23/26/Final. Sebagai contoh : pembayaran royalti sebenarnya merupakan biaya atas pemakaian aktiva tak berwujud;

2. Melakukan pemisahan antara pencatatan pembelian material dan pembelian jasanya, dalam hal pemotongan Pajak Penghasilan dikenakan hanya atas jasanya. Misalnya, biaya pemeliharaan agar dipisahkan antara biaya jasa yang dilakukan oleh pihak lain (objek PPh Pasal 23) dengan material dan biaya pemeliharaan yang dilakukan sendiri (bukan objek PPh Pasal 23);

3. Untuk PPh final, Wajib Pajak sebaiknya menghindari penggunaan supplier yang bertingkat, dengan tujuan untuk menekan biaya menjadi lebih murah;

4. Dalam menghadapi pihak yang tidak bersedia dipungut/ dipotong pajaknya, Wajib Pajak dapat memilih alternatif sebagai berikut :

  • Jika Wajib Pajak tersebut memperoleh laba (tidak menderita kerugian) dan pengenaan pajaknya tidak bersifat final, pajak yang harus dipotong lebih menguntungkan apabila dihitung dengan menggunakan metode gross up ke dalam objek pemotongan (withholding tax), sehingga pajak yang dipotong dan disetor dapat dikurangkan dari penghasilan bruto perusahaan;
  • Apabila Wajib pajak sedang dalam keadaan merugi atau pajaknya bersifat final, sebaiknya tidak menggunakan metode gross-up karena tidak efisien dan akan menambah jumlah pajak yang harus dibayar.

5. Untuk dapat menerapkan ketentuan dalam Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B), Wajib pajak harus memastikan untuk memperoleh ceftificate of residence taxpayer (CRT), dalam hal terjadi transaksi dengan pihak luar negeri;

6. Menghindari Beban Pajak Pihak Lain.
Dengan memahami seluk-beluk perpajakan internasional, Wajib Pajak dapat menghindari beban pajak subjek pajak luar negeri, sehingga tidak menjadi beban diri sendiri.

Contoh kasus :

  • Terjadi transaksi peminjaman uang antara debitur dari Indonesia yang meminjam uang dari kreditur USA. Di dalam perjanjian kredit disebutkan bahwa pajak-pajak yang terutang di Indonesia menjadi tanggungan pihak debitur. Berdasarkan perjanjian penghindaran pajak berganda antara Indonesia dan Amerika, pajak yang dipotong di Indonesia dapat dipergunakan sebagai kredit pajak di Amerika. Dengan demikian, isi naskah dari perjanjian kredit tersebut sebaiknya diubah, sehingga pihak debitur di Indonesia tidak menanggung pembayaran PPh Pasal 26.
  • Wajib Pajak di Indonesia menggunakan perusahaan jasa konsultan dari negara Australia. Pekerjaan akan berlangsung selama 7 bulan. Sebagian dari pekerjaan tersebut dilaksanakan di Australia, sedangkan sebagian dari pekerjaan yang lain dilaksanakan di Indonesia. Perusahaan konsultan tersebut menempatkan karyawannya di Indonesia selama 5 bulan. Apabila di dalam kontrak perjanjian disebutkan bahwa pajak yang timbul di Indonesia akan menjadi tanggungan pihak pembeli jasa di Indonesia, maka isi naskah kontrak tersebut sebaiknya diubah dan bahwa pajak tetap menjadi tanggungan perusahaan jasa Australia tersebut.Terdapat dua alternatif yang dapat dilaksanakan, pertama, membiarkan perusahaan jasa Australia tersebut memiliki Bentuk Usaha Tetap di Indonesia dan membayar pajaknya sendiri di Indonesia. Wajib Pajak di Indonesia sebagai pihak pembeli hanya memotong PPh Pasal 23 dan menanggung PPN. Alternatif kedua, menghindari timbulnya BUT dengan membuat perjanjian baru di mana pegawai asing yang harus bekerja di Indonesia dijadikan pegawai pihak pembeli di Indonesia yang akan memotong PPh Pasal 21 ketika memberikan gaji. Untuk pekerjaan yang dilakukan di Australia dibuatkan perjanjian tersendiri dan tidak terkena pemotongan PPh Pasal 26 berdasarkan perjanjian penghindaran pajak berganda Indonesia dengan Australia, tetapi tetap merupakan objek PPN yang dibayar oleh pihak pembeli jasa di Indonesia.

Copyright © Mitra Konsultindo – Konsultan Pajak ®

konsultan pajak , jasa konsultan pajak , konsultan pajak jakarta , konsultan pajak indonesia , konsultan pajak jabodetabek , konsultan pajak jakarta barat , konsultan pajak jakarta timur , konsultan pajak jakarta selatan , konsultan pajak jakarta utara , konsultan pajak jakarta pusat , konsultan pajak bogor , konsultan pajak depok , konsultan pajak tangerang , konsultan pajak bekasi , kantor konsultan pajak , konsultan pajak murah , jasa konsultasi pajak , tarif konsultan pajak , jasa laporan keuangan , pembuatan laporan keuangan , jasa manajemen bisnis , konsultan bisnis , jasa konsultan pajak jakarta , jasa konsultasi pajak , jasa laporan pajak , jasa laporan spt pajak , jasa laporan spt tahunan , jasa laporan spt masa bulanan , jasa laporan spt pajak orang pribadi , jasa laporan spt pajak badan usaha , jasa laporan spt pajak perusahaan , jasa laporan keuangan , jasa pembuatan laporan keuangan , jasa akuntansi , jasa pembukuan , jasa pembuatan laporan pajak , jasa pembuatan laporan spt pajak , jasa pembuatan laporan spt tahunan , jasa pembuatan spt pajak , jasa pembuatan spt tahunan , jasa pembuatan spt masa bulanan , jasa pembuatan spt tahunan orang pribadi , jasa pembuatan spt tahunan badan usaha , jasa pembuatan spt tahunan perusahaan , konsultan pajak 2014 , jasa konsultan pajak 2014 , konsultan pajak 2015 , jasa konsultan pajak 2015 , jasa laporan spt tahunan orang pribadi , jasa laporan spt tahunan badan usaha , jasa laporan spt tahunan perusahaan , jasa pembuatan spt tahunan orang pribadi , jasa pembuatan spt tahunan badan usaha , jasa pembuatan spt tahunan perusahaan , jasa pembuatan laporan pajak spt tahunan orang pribadi , jasa pembuatan laporan pajak spt tahunan badan usaha , jasa pembuatan laporan pajak spt tahunan perusahaan ,

jasa akuntansi , jasa akutansi , jasa pembukuan , jasa akuntansi pembukuan , jasa pembukuan akuntansi , jasa pembukuan laporan keuangan , jasa akuntansi laporan keuangan , jasa laporan keuangan , jasa pembuatan laporan keuangan , jasa pembuatan perusahaan , jasa pendiriaan perusahaan , jasa pembuatan usaha , jasa pendirian usaha , jasa pembuatan pt , jasa pendirian pt , jasa pembuatan cv , jasa pendirian cv , jasa audit , jasa audit laporan keuangan , jasa internal audit , jasa pengurusan izin usaha , jasa pengurusan ijin usaha , jasa perizinan usaha , jasa perijinan usaha ,

jasa akuntansi jakarta , jasa akutansi jakarta , jasa pembukuan jakarta , jasa akuntansi pembukuan jakarta , jasa pembukuan akuntansi jakarta , jasa pembukuan laporan keuangan jakarta , jasa akuntansi laporan keuangan jakarta , jasa laporan keuangan jakarta , jasa pembuatan laporan keuangan jakarta , jasa pembuatan perusahaan jakarta , jasa pendiriaan perusahaan jakarta , jasa pembuatan usaha jakarta , jasa pendirian usaha jakarta , jasa pembuatan pt jakarta , jasa pendirian pt jakarta , jasa pembuatan cv jakarta , jasa pendirian cv jakarta , jasa audit jakarta , jasa audit laporan keuangan jakarta , jasa internal audit jakarta , jasa pengurusan izin usaha jakarta , jasa pengurusan ijin usaha jakarta , jasa perizinan usaha jakarta , jasa perijinan usaha jakarta ,

jasa manajemen bisnis , jasa bisnis manajemen , jasa konsultan bisnis , jasa konsultan manajemen , jasa konsultan bisnis manajemen , jasa konsultan manajemen bisnis , jasa manajemen bisnis jakarta , jasa bisnis manajemen jakarta , jasa konsultan bisnis jakarta , jasa konsultan manajemen jakarta , jasa konsultan bisnis manajemen jakarta , jasa konsultan manajemen bisnis jakarta

===

jasa akuntansi bogor , jasa akutansi bogor , jasa pembukuan bogor , jasa akuntansi pembukuan bogor , jasa pembukuan akuntansi bogor , jasa pembukuan laporan keuangan bogor , jasa akuntansi laporan keuangan bogor , jasa laporan keuangan bogor , jasa pembuatan laporan keuangan bogor , jasa pembuatan perusahaan bogor , jasa pendiriaan perusahaan bogor , jasa pembuatan usaha bogor , jasa pendirian usaha bogor , jasa pembuatan pt bogor , jasa pendirian pt bogor , jasa pembuatan cv bogor , jasa pendirian cv bogor , jasa audit bogor , jasa audit laporan keuangan bogor , jasa internal audit bogor , jasa pengurusan izin usaha bogor , jasa pengurusan ijin usaha bogor , jasa perizinan usaha bogor , jasa perijinan usaha bogor ,

jasa manajemen bisnis bogor , jasa bisnis manajemen bogor , jasa konsultan bisnis bogor , jasa konsultan manajemen bogor , jasa konsultan bisnis manajemen bogor , jasa konsultan manajemen bisnis bogor ,

jasa akuntansi depok , jasa akutansi depok , jasa pembukuan depok , jasa akuntansi pembukuan depok , jasa pembukuan akuntansi depok , jasa pembukuan laporan keuangan depok , jasa akuntansi laporan keuangan depok , jasa laporan keuangan depok , jasa pembuatan laporan keuangan depok , jasa pembuatan perusahaan depok , jasa pendiriaan perusahaan depok , jasa pembuatan usaha depok , jasa pendirian usaha depok , jasa pembuatan pt depok , jasa pendirian pt depok , jasa pembuatan cv depok , jasa pendirian cv depok , jasa audit depok , jasa audit laporan keuangan depok , jasa internal audit depok , jasa pengurusan izin usaha depok , jasa pengurusan ijin usaha depok , jasa perizinan usaha depok , jasa perijinan usaha depok ,

jasa manajemen bisnis depok , jasa bisnis manajemen depok , jasa konsultan bisnis depok , jasa konsultan manajemen depok , jasa konsultan bisnis manajemen depok , jasa konsultan manajemen bisnis depok ,

jasa akuntansi tangerang , jasa akutansi tangerang , jasa pembukuan tangerang , jasa akuntansi pembukuan tangerang , jasa pembukuan akuntansi tangerang , jasa pembukuan laporan keuangan tangerang , jasa akuntansi laporan keuangan tangerang , jasa laporan keuangan tangerang , jasa pembuatan laporan keuangan tangerang , jasa pembuatan perusahaan tangerang , jasa pendiriaan perusahaan tangerang , jasa pembuatan usaha tangerang , jasa pendirian usaha tangerang , jasa pembuatan pt tangerang , jasa pendirian pt tangerang , jasa pembuatan cv tangerang , jasa pendirian cv tangerang , jasa audit tangerang , jasa audit laporan keuangan tangerang , jasa internal audit tangerang , jasa pengurusan izin usaha tangerang , jasa pengurusan ijin usaha tangerang , jasa perizinan usaha tangerang , jasa perijinan usaha tangerang ,

jasa manajemen bisnis tangerang , jasa bisnis manajemen tangerang , jasa konsultan bisnis tangerang , jasa konsultan manajemen tangerang , jasa konsultan bisnis manajemen tangerang , jasa konsultan manajemen bisnis tangerang ,

jasa akuntansi bekasi , jasa akutansi bekasi , jasa pembukuan bekasi , jasa akuntansi pembukuan bekasi , jasa pembukuan akuntansi bekasi , jasa pembukuan laporan keuangan bekasi , jasa akuntansi laporan keuangan bekasi , jasa laporan keuangan bekasi , jasa pembuatan laporan keuangan bekasi , jasa pembuatan perusahaan bekasi , jasa pendiriaan perusahaan bekasi , jasa pembuatan usaha bekasi , jasa pendirian usaha bekasi , jasa pembuatan pt bekasi , jasa pendirian pt bekasi , jasa pembuatan cv bekasi , jasa pendirian cv bekasi , jasa audit bekasi , jasa audit laporan keuangan bekasi , jasa internal audit bekasi , jasa pengurusan izin usaha bekasi , jasa pengurusan ijin usaha bekasi , jasa perizinan usaha bekasi , jasa perijinan usaha bekasi ,

jasa manajemen bisnis bekasi , jasa bisnis manajemen bekasi , jasa konsultan bisnis bekasi , jasa konsultan manajemen bekasi , jasa konsultan bisnis manajemen bekasi , jasa konsultan manajemen bisnis bekasi

 

 

Konsultan Pajak Jakarta Jasa – Piutang Tak Tertagih

Konsultan Pajak Jakarta Jasa │ Jasa Pembukuan Akuntansi Laporan Keuangan │ Jasa Audit | Konsultan Manajemen Bisnis | Jasa Pembuatan Perusahaan & Izin Usaha

Wajib Pajak diperkenankan untuk membebankan piutang yang tidak tertagih sebagai pengurang penghasilan sebelum dikenakan Pajak Penghasilan, hanya hal tersebut memerlukan persyaratan kumulatif yang tidak sederhana. Menurut UU PPh pasal 6 (1) huruf h, piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dapat dibebankan sebagai biaya dengan syarat:

1)  telah dibebankan sebagai biaya dalam perhitungan rugi laba komersial;
2)  telah diajukan perkaranya ke Pengadilan Negeri atau Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN) atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutarig/pembebasan utang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan;
3)  telah dipublikasikan dalam penerbitan umum dan khusus; dan
4)  Wajib Pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak.

Syarat kedua dan ketiga tersebut tidak mudah dilaksanakan oleh Wajib Pajak. Syarat kedua dapat dilakukan dengan memberitahukan ke BUPLN atau perjanjian dengan debitur jika mungkin, dan syarat ketiga dipublikasikan di media lokal. Yang penting tanda terima pemberitahuan dan bukti publikasi sudah didapatkan.

Langkah lain yang dapat dilakukan.oleh Wajib Pajak adalah dengan menjual piutang tersebut kepada pihak lain, dengan harga setelah dikurangi penghapusan piutang yang tidak tertagih tersebut, dan mengurangkan kerugian penjualan piutang tersebut sebagai beban.

14.      Bunga Pinjaman dan Deposito

Dalam hal Wajib Pajak memiliki pinjaman dan sekaligus juga memiliki deposito, menurut ketentuan perpajakan (Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE-46/PJ.42/1995), pembayaran bunga atas pinjaman yang dapat dibebankan sebagai pengurang penghasilan sebelum dikenakan pajak penghasilan adalah sebesar tingkat suku bunga pinjaman dikurangi tingkat suku bunga deposito dan dikalikan dengan rata-rata jumlah pinjaman setahun. Wajib Pajak yang memiliki pinjaman dan juga memiliki uang kas yang menganggur (idle cash) untuk satu atau dua bulan, sebaiknya mempertimbangkan alternatif berikut ini:

a. Wajib Pajak sebaiknya tidak menempatkan dana yang belum dipergunakan dalam bentuk deposito, melainkan dalam bentuk rekening giro.

b. Atau dengan menempatkan dana tersebut di instrumen keuangan yang tidak terkena pajak final, yang disebut dalam SE-46/PJ.42/1994, misalnya promes, didepositokan diluar negeri, atau dipinjamkan pada perusahaan afiliasi dan sebagainya.

15.    Biaya Entertainment

Biaya entertainment dapat dipergunakan sebagai pengurang penghasilan bruto sebelum dikenakan pajak, dengan syarat dilengkapi dengan daftar nominatif. Untuk menghindari beban pajak yang tidak seharusnya, perusahaan dapat membuat daftar nominatif dan melampirkannya dalam SPT Tahunan PPh Badan, serta menyimpan bukti pendukung pengeluaran entertainment tersebut. Dengan demikian, Wajib Pajak akan memperoleh penghematan pajak sebesar 30% dari biaya entertainment yang boleh dikurangkan. Daftar nominatif berisi:

  • nomor urut;
  • tanggal entertainment;
  • nama tempat entertainment dan sejenisnya yang telah diberikan;
  • alamat entertainment dan sejenisnya yang telah diberikan;
  • jenis entertainment dan sejenisnya yang telah diberikan;
  • jumlah entertainment dan sejenisnya yang telah diberikan;
  • relasi usaha yang diberikan entertainment dan sejenisnya sesuai dengan nomor urut tersebut di atas, berisi : nama, posisi, posisi, nama perusahaan dan jenis usaha.

Hal yang perlu diperhatikan oleh Wajib Pajak adalah dalam pengisian kolom “jenis entertainment” dihindarkan berupa pemberian uang kas yang menyebabkan timbulnya kewajiban memotong Pajak Penghasilan.

16.      Penyetaraan (Ekualisasi) SPT

Dalam pemeriksaan pajak, flskus akan melakukan ekualisasi antara SPT PPh Badan dengan SPT PPh Pasal 21, sebagai bagian dari prosedur pengujian terhadap jumlah gaji, tunjangan, dan biaya lainnya yang dibayarkan. Selisih biaya-biaya tersebut di dalam SPT PPh Badan dengan jumlah yang dilaporkan di dalam SPT PPh Pasal 21, akan dikenakan Pajak Penghasilan dengan tarif minimal 5%. Beberapa hal yang berpotensi untuk menyebabkan terjadinya selisih adalah sebagai berikut:

a. Perbedaan Nilai Tukar Mata Uang Asing (Selisih Kurs).
Faktor penyebabnya adalah bahwa konversi ke Rupiah dalam rangka membayar pajak dengan menggunakan kurs menurut Keputusan Menteri Keuangan. Sedangkan konversi ke Rupiah dalam rangka Akuntansi Komersial dengan menggunakan kurs Bank Indonesia.

 b.   Deductible versus Non Taxable.
Terjadi dalam hal pemberi kerja membayarkan iuran pensiun/JHT.

c.   Non Deductible versus Taxable.
Terjadi apabila terdapat pemberian penghasilan tidak teratur yang berasal dari laba ditahan.

d. Imbalan dalam bentuk natura/fasilitas/kenikmatan, yang bukan objek PPh Pasal 21, tetapi merupakan biaya bagi perusahaan, misalnya:
–       makanan dan minuman,
–       perlengkapan keselamatan kerja,
–       fasilitas daerah terpencil,
–       tuntutan situasi lingkungan pekerjaan,
–       pendidikan dan pelatihan, dan
–       sedan dan ponsel.

Ekualisasi antara SPT PPh Badan dengan SPT PPh Pasal 23/26/Final, dilakukan dengan membandingkan jumlah biaya sewa, bunga, royalti, dan imbalan jasa lainnya yang merupakan biaya-biaya di dalam SPT PPh Badan dengan jumlah yang dilaporkan dalam SPT PPh Pasal 23/26/Final, dan selisihnya akan dikenakan Pajak Penghasilan dengan tarif sesuai dengan jenis objeknya.

Ekualisasi SPT PPh Badan dengan SPT Masa PPN dilakukan dengan membandingkan omzet penjualan dan penghasilan lain yang merupakan objek PPN di SPT PPh Badan dengan jumlah yang dilaporkan dalam SPT PPN. Wajib Pajak harus dapat menjelaskan penyebab timbulnya selisih, yang diantaranya dapat diakibatkan oleh hal-hal sebagai berikut:

a. Selisih Kurs Valuta Asing

Faktor penyebabnya adalah bahwa konversi ke Rupiah dalam rangka membayar Pajak dengan menggunakan kurs menurut Keputusan Menteri Keuangan. Sedangkan konversi ke Rupiah dalam rangka Akuntansi Komersial dengan menggunakan kurs Bank Indonesia.

b. Terjadinya Perbedaan antara:

  • Saat penyerahan Barang Kena Pajak (BKP)/Jasa Kena Pajak (JKP). Penyerahan BKP/JKP terjadi pada bulan Desember tahun sebelumnya, tetapi Faktur Pajak dibuat pada bulan Januari tahun ini
  •  Saat Pembuatan Faktur Pajak.
    Penyerahan BKP/JKP terjadi pada bulan Desember tahun ini, tetapi Faktur Pajak dibuat pada bulan Januari tahun berikutnya.
  •  Saat pelaporan di SPT Masa.
    Transaksi dengan Pemungut PPN, dimana Faktur Pajak dibuat pada tanggal penagihan dan dilaporkan di SPT PPN pada masa dilakukannya pembayaran BKP/JKP oleh Pemungut PPN.

Copyright © Mitra Konsultindo – Konsultan Pajak ®

konsultan pajak , jasa konsultan pajak , konsultan pajak jakarta , konsultan pajak indonesia , konsultan pajak jabodetabek , konsultan pajak jakarta barat , konsultan pajak jakarta timur , konsultan pajak jakarta selatan , konsultan pajak jakarta utara , konsultan pajak jakarta pusat , konsultan pajak bogor , konsultan pajak depok , konsultan pajak tangerang , konsultan pajak bekasi , kantor konsultan pajak , konsultan pajak murah , jasa konsultasi pajak , tarif konsultan pajak , jasa laporan keuangan , pembuatan laporan keuangan , jasa manajemen bisnis , konsultan bisnis , jasa konsultan pajak jakarta , jasa konsultasi pajak , jasa laporan pajak , jasa laporan spt pajak , jasa laporan spt tahunan , jasa laporan spt masa bulanan , jasa laporan spt pajak orang pribadi , jasa laporan spt pajak badan usaha , jasa laporan spt pajak perusahaan , jasa laporan keuangan , jasa pembuatan laporan keuangan , jasa akuntansi , jasa pembukuan , jasa pembuatan laporan pajak , jasa pembuatan laporan spt pajak , jasa pembuatan laporan spt tahunan , jasa pembuatan spt pajak , jasa pembuatan spt tahunan , jasa pembuatan spt masa bulanan , jasa pembuatan spt tahunan orang pribadi , jasa pembuatan spt tahunan badan usaha , jasa pembuatan spt tahunan perusahaan , konsultan pajak 2014 , jasa konsultan pajak 2014 , konsultan pajak 2015 , jasa konsultan pajak 2015 , jasa laporan spt tahunan orang pribadi , jasa laporan spt tahunan badan usaha , jasa laporan spt tahunan perusahaan , jasa pembuatan spt tahunan orang pribadi , jasa pembuatan spt tahunan badan usaha , jasa pembuatan spt tahunan perusahaan , jasa pembuatan laporan pajak spt tahunan orang pribadi , jasa pembuatan laporan pajak spt tahunan badan usaha , jasa pembuatan laporan pajak spt tahunan perusahaan ,

jasa akuntansi , jasa akutansi , jasa pembukuan , jasa akuntansi pembukuan , jasa pembukuan akuntansi , jasa pembukuan laporan keuangan , jasa akuntansi laporan keuangan , jasa laporan keuangan , jasa pembuatan laporan keuangan , jasa pembuatan perusahaan , jasa pendiriaan perusahaan , jasa pembuatan usaha , jasa pendirian usaha , jasa pembuatan pt , jasa pendirian pt , jasa pembuatan cv , jasa pendirian cv , jasa audit , jasa audit laporan keuangan , jasa internal audit , jasa pengurusan izin usaha , jasa pengurusan ijin usaha , jasa perizinan usaha , jasa perijinan usaha ,

jasa akuntansi jakarta , jasa akutansi jakarta , jasa pembukuan jakarta , jasa akuntansi pembukuan jakarta , jasa pembukuan akuntansi jakarta , jasa pembukuan laporan keuangan jakarta , jasa akuntansi laporan keuangan jakarta , jasa laporan keuangan jakarta , jasa pembuatan laporan keuangan jakarta , jasa pembuatan perusahaan jakarta , jasa pendiriaan perusahaan jakarta , jasa pembuatan usaha jakarta , jasa pendirian usaha jakarta , jasa pembuatan pt jakarta , jasa pendirian pt jakarta , jasa pembuatan cv jakarta , jasa pendirian cv jakarta , jasa audit jakarta , jasa audit laporan keuangan jakarta , jasa internal audit jakarta , jasa pengurusan izin usaha jakarta , jasa pengurusan ijin usaha jakarta , jasa perizinan usaha jakarta , jasa perijinan usaha jakarta ,

jasa manajemen bisnis , jasa bisnis manajemen , jasa konsultan bisnis , jasa konsultan manajemen , jasa konsultan bisnis manajemen , jasa konsultan manajemen bisnis , jasa manajemen bisnis jakarta , jasa bisnis manajemen jakarta , jasa konsultan bisnis jakarta , jasa konsultan manajemen jakarta , jasa konsultan bisnis manajemen jakarta , jasa konsultan manajemen bisnis jakarta

===

jasa akuntansi bogor , jasa akutansi bogor , jasa pembukuan bogor , jasa akuntansi pembukuan bogor , jasa pembukuan akuntansi bogor , jasa pembukuan laporan keuangan bogor , jasa akuntansi laporan keuangan bogor , jasa laporan keuangan bogor , jasa pembuatan laporan keuangan bogor , jasa pembuatan perusahaan bogor , jasa pendiriaan perusahaan bogor , jasa pembuatan usaha bogor , jasa pendirian usaha bogor , jasa pembuatan pt bogor , jasa pendirian pt bogor , jasa pembuatan cv bogor , jasa pendirian cv bogor , jasa audit bogor , jasa audit laporan keuangan bogor , jasa internal audit bogor , jasa pengurusan izin usaha bogor , jasa pengurusan ijin usaha bogor , jasa perizinan usaha bogor , jasa perijinan usaha bogor ,

jasa manajemen bisnis bogor , jasa bisnis manajemen bogor , jasa konsultan bisnis bogor , jasa konsultan manajemen bogor , jasa konsultan bisnis manajemen bogor , jasa konsultan manajemen bisnis bogor ,

jasa akuntansi depok , jasa akutansi depok , jasa pembukuan depok , jasa akuntansi pembukuan depok , jasa pembukuan akuntansi depok , jasa pembukuan laporan keuangan depok , jasa akuntansi laporan keuangan depok , jasa laporan keuangan depok , jasa pembuatan laporan keuangan depok , jasa pembuatan perusahaan depok , jasa pendiriaan perusahaan depok , jasa pembuatan usaha depok , jasa pendirian usaha depok , jasa pembuatan pt depok , jasa pendirian pt depok , jasa pembuatan cv depok , jasa pendirian cv depok , jasa audit depok , jasa audit laporan keuangan depok , jasa internal audit depok , jasa pengurusan izin usaha depok , jasa pengurusan ijin usaha depok , jasa perizinan usaha depok , jasa perijinan usaha depok ,

jasa manajemen bisnis depok , jasa bisnis manajemen depok , jasa konsultan bisnis depok , jasa konsultan manajemen depok , jasa konsultan bisnis manajemen depok , jasa konsultan manajemen bisnis depok ,

jasa akuntansi tangerang , jasa akutansi tangerang , jasa pembukuan tangerang , jasa akuntansi pembukuan tangerang , jasa pembukuan akuntansi tangerang , jasa pembukuan laporan keuangan tangerang , jasa akuntansi laporan keuangan tangerang , jasa laporan keuangan tangerang , jasa pembuatan laporan keuangan tangerang , jasa pembuatan perusahaan tangerang , jasa pendiriaan perusahaan tangerang , jasa pembuatan usaha tangerang , jasa pendirian usaha tangerang , jasa pembuatan pt tangerang , jasa pendirian pt tangerang , jasa pembuatan cv tangerang , jasa pendirian cv tangerang , jasa audit tangerang , jasa audit laporan keuangan tangerang , jasa internal audit tangerang , jasa pengurusan izin usaha tangerang , jasa pengurusan ijin usaha tangerang , jasa perizinan usaha tangerang , jasa perijinan usaha tangerang ,

jasa manajemen bisnis tangerang , jasa bisnis manajemen tangerang , jasa konsultan bisnis tangerang , jasa konsultan manajemen tangerang , jasa konsultan bisnis manajemen tangerang , jasa konsultan manajemen bisnis tangerang ,

jasa akuntansi bekasi , jasa akutansi bekasi , jasa pembukuan bekasi , jasa akuntansi pembukuan bekasi , jasa pembukuan akuntansi bekasi , jasa pembukuan laporan keuangan bekasi , jasa akuntansi laporan keuangan bekasi , jasa laporan keuangan bekasi , jasa pembuatan laporan keuangan bekasi , jasa pembuatan perusahaan bekasi , jasa pendiriaan perusahaan bekasi , jasa pembuatan usaha bekasi , jasa pendirian usaha bekasi , jasa pembuatan pt bekasi , jasa pendirian pt bekasi , jasa pembuatan cv bekasi , jasa pendirian cv bekasi , jasa audit bekasi , jasa audit laporan keuangan bekasi , jasa internal audit bekasi , jasa pengurusan izin usaha bekasi , jasa pengurusan ijin usaha bekasi , jasa perizinan usaha bekasi , jasa perijinan usaha bekasi ,

jasa manajemen bisnis bekasi , jasa bisnis manajemen bekasi , jasa konsultan bisnis bekasi , jasa konsultan manajemen bekasi , jasa konsultan bisnis manajemen bekasi , jasa konsultan manajemen bisnis bekasi

 

Konsultan Pajak Jakarta Jasa – Pengurangan Angsuran PPh Pasal 25

Konsultan Pajak Jakarta Jasa │ Jasa Pembukuan Akuntansi Laporan Keuangan │ Jasa Audit | Konsultan Manajemen Bisnis | Jasa Pembuatan Perusahaan & Izin Usaha

Apabila dalam tahun berjalan (misalnya bulan Juli), Wajib Pajak melakukan proyeksi yang menunjukkan bahwa akan terjadi penurunan laba, maka Wajib Pajak dapat melanjutkan permohonan pengurangan angsuran PPh Pasal 25 dengan disertai proyeksi laba sampai dengan akhir tahun dan alasan terjadinya penurunan laba.

Hal-hal yang dapat menyebabkan kenaikan angsuran PPh Pasal 25 adalah:

  • penerbitan SKPKB atas PPh Badan untuk tahun sebelumnya yang terbit pada tahun ini;
  • karena adanya kenaikan laba pada tahun yang lalu;
  • bagi BUMN/BUMD karena adanya kenaikan pada RKAP tahun berjalan.

Menggunakan Nama Perkiraan (Pos) Yang Sesuai

Pemakaian nama perkiraan (pos) yang kurang sesuai dapat menimbulkan tambahan pembayaran pajak yang tidak perlu. Seringkali staf bagian pembukuan menggunakan istilah yang kurang sesuai untuk biaya-biaya tertentu sehingga pada waktu fiskus melakukan pemeriksaan pajak, biaya-biaya tersebut tidak dapat dikurangkan, karena fiskus akan menganggap biaya – biaya tersebut sebagai biaya yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara (3M) penghasilan. Misalnya : pengeluaran-pengeluaran yang. dapat dikategorikan sebagai biaya promosi, biaya keamanan, biaya pemasaran, dibukukan dengan nama sumbangan, maka dengan sendirinya akan dikoreksi oleh fiskus. Biaya perjalanan dinas dibukukan sebagai biaya perjalanan direksi yang menimbulkan kesan sebagai biaya liburan direksi, yang tentunya juga akan dikoreksi oleh fiskus.

Biaya-Biaya yang Berkaitan Dengan Pemberian Kesejahteraan Kepada Karyawan

Perencanaan pajak terhadap biaya-biaya yang berkaitan dengan kesejahteraan karyawan dalam rangka menghasilkan penghematan Pajak Penghasilan, disesuaikan dengan kondisi perusahaan, yaitu:

a. Untuk biaya-biaya berupa natura/kenikmatan/fasilitas yang merupakan keharusan dan biaya berupa makanan dan minuman yang dimanfaatkan untuk seluruh maupun hanya oleh sebagian karyawan diberikan dalam bentuk natura karena dapat dibiayakan secara fiskal, dan bukan objek Paiak Penghasilan bagi karyawan yang menerimanya;

b. Wajib Pajak Badan yang memperoleh laba di atas Rp 100 juta, dan tidak memiliki kompensasi kerugian, diusahakan sesedikit mungkin memberikan kesejahteraan karyawan dalam benluk natura, karena tidak diperkenankan dibebankan sebagai biaya;

c. Bagi karyawan yang memperoleh penghasilan kena pajak lebih dari Rp 200 juta, diusahakan setiap tambahan penghasilan diberikan dalam bentuk natura (benefit in kind);

d. Bagi Wajib Pajak yang mengalami kerugian, merubah pemberian natura menjadi tunjangan berupa uang pada karyawan hanya akan menaikkan PPh Pasal 21 bagi karyawan, sedangkan PPh Badan/Orang Pribadi tetap Nihil.

Pengelolaan Transaksi yang Berkaitan Dengan Withholding Tax

Permasalahan yang sering timbul dengan transaksi yang mengharuskan Wajib Pajak untuk memotong pajak dari pihak ketiga (withholding tax) adalah bahwa pihak yang bersangkutan tidak bersedia dipotong pajaknya. Apabila Wajib Pajak tidak melaksanakan ketentuan withholding tax, misalnya PPh Pasal 23, PPh final atas persewaan tanah dan bangunan, jika dilakukan pemeriksaan oleh fiskus, akan dikenakan kewajiban untuk membayar withholding tax ditambah sanksi administrasi perpajakan.

Untuk mengatasi hal tersebut dapat ditempuh upaya sebagai berikut :

a. Dalam hal Wajib Pajak mengalami kerugian, Wajib Pajak dapat menanggung withholding tax. Dalam hal ini pajak yang dibayarkan tidak boleh dibebankan sebagai biaya;

b. Nilai transaksi di-gross up, sehingga nilai transaksi menurut kontrak sudah termasuk pajak yang harus dipotong/dipungut.

Kepemilikan Pada Perseroan Terbatas Dalam Negeri

Penyertaan modal saham pada PT dalam negeri yang dilakukan atas nama PT, Koperasi, BUMN/BUMD, maka penerimaan dividen tersebut bukan objek Pajak Penghasilan sepanjang dividen yang diberikan tersebut memenuhi kriteria sebagai berikut :

a)  Berasal dari laba ditahan;
b)  Minimal penyertaan 25% (tidak disyaratkan bagi Koperasi); dan
c)  Memiliki usaha aktif diluar kepemilikan saham (sekurang-kurangnya menyerahkan jasa manajemen bagi perusahaan afiliasinya).

Dengan demikian, apabila penyertaan.modal saham atas nama perorangan dan badan yang selain berbentuk PT, Koperasi, BUMN/BUMD, maka dividen yang diperoleh tersebut dikenakan PPh Pasal 23.

Income Spreading

Pergeseran pendapatan dapat dilakukan antar Wajib Pajak atau antar Tahun Pajak. Penggeseran antar Wajib Pajak umumnya dilakukan antar induk dengan anak perusahaan atau antar anak perusahaan dalam satu grup usaha. Sedangkan penggeseraan antar tahun adalah dengan melakukan kebijakan mempercepat atau menunda suatu transaksi penjualan yang akan dilakukan perusahaan.

Dalam satu grup usaha, terdapat kemungkinan suatu perusahaan yang terus merugi selama beberapa tahun sebelum menghasilkan laba dan terdapat juga perusahaan yang sejenis yang sudah menghasilkan laba. Apabila perusahaan-perusahaan tersebut dikenakan pajak secara terpisah, maka secara kelompok perusahaan akan membayar PPh atas laba yang lebih besar dari laba yang sebenarnya. Sedangkan apabila kedua perusahaan tersebut digabungkan (merger), akumulasi kerugian perusahaan yang merugi tersebut dapat dialihkan (offset) ke perusahaan gabungan, dengan syarat perusahaan yang merugi tersebut sebelumnya dilakukan revaluasi aktiva tetap. Hal ini diperkenankan oleh peraturan perpajakan. Bila kedua perusahaan tersebut digabungkan, maka secara konsolidasi perusahaan membayar pajak atas laba sebenarnya.

Transaksi Induk-Anak Perusahaan dan Pihak Yang Memiliki Hubungan Istimewa

Jenis transaksi antara pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa mengandung banyak risiko ditinjau dari aspek perpajakan, diantaranya:

a. Fiskus berwenang menentukan kembali besarnya penghasilan dan biaya untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak bagi Wajib Pajak yang melakukan transaksi dengan Wajib Pajak lainnya yang memiliki hubungan istimewa, sesuai dengan kewajaran dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa.

b. Fiskus berwenang untuk menentukan tingkat bunga yang wajar atas transaksi utang piutang antar pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Hal ini berarti akan merugikan perusahaan karena perusahaan harus memotong PPh Pasal 23 berdasarkan tingkat bunga wajar dan ada kemungkinan dikenakan sanksi oleh pihak pajak karena kurang memotong. Sedangkan bagi perusahaan induk, atas penghasilan bunga tersebut akan dikoreksi positif sehingga laba kena pajak akan lebih tinggi.

c. Atas transaksi hutang-piutang berupa reimbursment cost yang biasa dilakukan antara induk dan anak perusahaan memiliki kemungkinan adanya implikasi perpajakan berupa kewajiban memungut PPN dan/atau memotong PPh Pasal 23. Hal ini dapat terjadi apabila fiskus melihat indikasi adanya objek pemungutan PPN dan objek pemotongan pajak atas transaksi utang piutang afiliasi tersebut.

Hal-hal yang harus dilakukan Wajib Pajak :

a. Diusahakan sebisa mungkin agar transaksi pembelian barang ataupun.pemanfaatan jasa yang biasanya dilakukan melalui induk perusahaan, dapat dilakukan langsung oleh perusahaan yang menggunakannya. Sehingga.tidak muncul adanya transaksi hutang afiliasi antara anak perusahaan dengan induk perusahaan. Dengan cara ini, maka dapat diminimalkan risiko adanya pemungutan PPN maupun pemotongan PPh Pasal 23 karena transaksi utang-piutang afiliasi.

b. Untuk transaksi utang-piutang, dalam hal dilakukan pemberian pinjaman kepada anak perusahaan tanpa bunga, maka harus memenuhi persyaratan kumulatif sebagaimana disebutkan dalam surat Dirjen Pajak No. S-165/PJ.312/1992 tanggal 15 Juli 1992 yaitu:

  • Pinjaman tersebut berasal dari dana milik pemegang saham pemberi pinjaman itu sendiri dan bukan berasal dari pihak lain
  • Modal yang seharusnya disetor oleh pemegang saham pemberi pinjaman kepada perusahaan penerima pinjaman telah disetor seluruhnya;
  • Pemegang saham pemberi pinjaman tidak dalam keadaan merugi; dan
  • Perusahaan penerima pinjaman sedang mengalami kesulitan keuangan untuk kelangsungan usahanya.

Apabila salah satu dari keempat syarat kumulatif tersebut di atas tidak terpenuhi, atas pinjaman tersebut akan diperlakukan oleh fiskus sebagai berikut :

  • pinjaman tersebut diperlakukan sebagai setoran modal;
  • debitur dianggap membayarkan dividen kepada kreditur sebesar tingkat suku bunga pinjaman yang berlaku rata-rata, sehingga pihak debitur harus memotong PPh Pasal 23;
  • debitur tidak dapat membebankan pemberian dividen tersebut sebagai pengurang penghasilan karena pemberian dividen tersebut diambil dari perkiraan laba ditahan.

Oleh karena itu, apabila terdapat transaksi pinjam-meminjam antara anak perusahaan dengan induk perusahaan perlu dibuat perjanjian.pinjaman yang sekurang-kurangnya memuat tentang pokok pinjaman, jangka waktu dan tingkat bunga yang.dibebankan. Apabila dalam transaksi peminjaman uang tersebut tidak ada pembebanan bunga, maka harus secara tegas dinyatakan di dalam perjanjian tersebut.

Copyright © Mitra Konsultindo – Konsultan Pajak ®

konsultan pajak , jasa konsultan pajak , konsultan pajak jakarta , konsultan pajak indonesia , konsultan pajak jabodetabek , konsultan pajak jakarta barat , konsultan pajak jakarta timur , konsultan pajak jakarta selatan , konsultan pajak jakarta utara , konsultan pajak jakarta pusat , konsultan pajak bogor , konsultan pajak depok , konsultan pajak tangerang , konsultan pajak bekasi , kantor konsultan pajak , konsultan pajak murah , jasa konsultasi pajak , tarif konsultan pajak , jasa laporan keuangan , pembuatan laporan keuangan , jasa manajemen bisnis , konsultan bisnis , jasa konsultan pajak jakarta , jasa konsultasi pajak , jasa laporan pajak , jasa laporan spt pajak , jasa laporan spt tahunan , jasa laporan spt masa bulanan , jasa laporan spt pajak orang pribadi , jasa laporan spt pajak badan usaha , jasa laporan spt pajak perusahaan , jasa laporan keuangan , jasa pembuatan laporan keuangan , jasa akuntansi , jasa pembukuan , jasa pembuatan laporan pajak , jasa pembuatan laporan spt pajak , jasa pembuatan laporan spt tahunan , jasa pembuatan spt pajak , jasa pembuatan spt tahunan , jasa pembuatan spt masa bulanan , jasa pembuatan spt tahunan orang pribadi , jasa pembuatan spt tahunan badan usaha , jasa pembuatan spt tahunan perusahaan , konsultan pajak 2014 , jasa konsultan pajak 2014 , konsultan pajak 2015 , jasa konsultan pajak 2015 , jasa laporan spt tahunan orang pribadi , jasa laporan spt tahunan badan usaha , jasa laporan spt tahunan perusahaan , jasa pembuatan spt tahunan orang pribadi , jasa pembuatan spt tahunan badan usaha , jasa pembuatan spt tahunan perusahaan , jasa pembuatan laporan pajak spt tahunan orang pribadi , jasa pembuatan laporan pajak spt tahunan badan usaha , jasa pembuatan laporan pajak spt tahunan perusahaan ,

jasa akuntansi , jasa akutansi , jasa pembukuan , jasa akuntansi pembukuan , jasa pembukuan akuntansi , jasa pembukuan laporan keuangan , jasa akuntansi laporan keuangan , jasa laporan keuangan , jasa pembuatan laporan keuangan , jasa pembuatan perusahaan , jasa pendiriaan perusahaan , jasa pembuatan usaha , jasa pendirian usaha , jasa pembuatan pt , jasa pendirian pt , jasa pembuatan cv , jasa pendirian cv , jasa audit , jasa audit laporan keuangan , jasa internal audit , jasa pengurusan izin usaha , jasa pengurusan ijin usaha , jasa perizinan usaha , jasa perijinan usaha ,

jasa akuntansi jakarta , jasa akutansi jakarta , jasa pembukuan jakarta , jasa akuntansi pembukuan jakarta , jasa pembukuan akuntansi jakarta , jasa pembukuan laporan keuangan jakarta , jasa akuntansi laporan keuangan jakarta , jasa laporan keuangan jakarta , jasa pembuatan laporan keuangan jakarta , jasa pembuatan perusahaan jakarta , jasa pendiriaan perusahaan jakarta , jasa pembuatan usaha jakarta , jasa pendirian usaha jakarta , jasa pembuatan pt jakarta , jasa pendirian pt jakarta , jasa pembuatan cv jakarta , jasa pendirian cv jakarta , jasa audit jakarta , jasa audit laporan keuangan jakarta , jasa internal audit jakarta , jasa pengurusan izin usaha jakarta , jasa pengurusan ijin usaha jakarta , jasa perizinan usaha jakarta , jasa perijinan usaha jakarta ,

jasa manajemen bisnis , jasa bisnis manajemen , jasa konsultan bisnis , jasa konsultan manajemen , jasa konsultan bisnis manajemen , jasa konsultan manajemen bisnis , jasa manajemen bisnis jakarta , jasa bisnis manajemen jakarta , jasa konsultan bisnis jakarta , jasa konsultan manajemen jakarta , jasa konsultan bisnis manajemen jakarta , jasa konsultan manajemen bisnis jakarta

===

jasa akuntansi bogor , jasa akutansi bogor , jasa pembukuan bogor , jasa akuntansi pembukuan bogor , jasa pembukuan akuntansi bogor , jasa pembukuan laporan keuangan bogor , jasa akuntansi laporan keuangan bogor , jasa laporan keuangan bogor , jasa pembuatan laporan keuangan bogor , jasa pembuatan perusahaan bogor , jasa pendiriaan perusahaan bogor , jasa pembuatan usaha bogor , jasa pendirian usaha bogor , jasa pembuatan pt bogor , jasa pendirian pt bogor , jasa pembuatan cv bogor , jasa pendirian cv bogor , jasa audit bogor , jasa audit laporan keuangan bogor , jasa internal audit bogor , jasa pengurusan izin usaha bogor , jasa pengurusan ijin usaha bogor , jasa perizinan usaha bogor , jasa perijinan usaha bogor ,

jasa manajemen bisnis bogor , jasa bisnis manajemen bogor , jasa konsultan bisnis bogor , jasa konsultan manajemen bogor , jasa konsultan bisnis manajemen bogor , jasa konsultan manajemen bisnis bogor ,

jasa akuntansi depok , jasa akutansi depok , jasa pembukuan depok , jasa akuntansi pembukuan depok , jasa pembukuan akuntansi depok , jasa pembukuan laporan keuangan depok , jasa akuntansi laporan keuangan depok , jasa laporan keuangan depok , jasa pembuatan laporan keuangan depok , jasa pembuatan perusahaan depok , jasa pendiriaan perusahaan depok , jasa pembuatan usaha depok , jasa pendirian usaha depok , jasa pembuatan pt depok , jasa pendirian pt depok , jasa pembuatan cv depok , jasa pendirian cv depok , jasa audit depok , jasa audit laporan keuangan depok , jasa internal audit depok , jasa pengurusan izin usaha depok , jasa pengurusan ijin usaha depok , jasa perizinan usaha depok , jasa perijinan usaha depok ,

jasa manajemen bisnis depok , jasa bisnis manajemen depok , jasa konsultan bisnis depok , jasa konsultan manajemen depok , jasa konsultan bisnis manajemen depok , jasa konsultan manajemen bisnis depok ,

jasa akuntansi tangerang , jasa akutansi tangerang , jasa pembukuan tangerang , jasa akuntansi pembukuan tangerang , jasa pembukuan akuntansi tangerang , jasa pembukuan laporan keuangan tangerang , jasa akuntansi laporan keuangan tangerang , jasa laporan keuangan tangerang , jasa pembuatan laporan keuangan tangerang , jasa pembuatan perusahaan tangerang , jasa pendiriaan perusahaan tangerang , jasa pembuatan usaha tangerang , jasa pendirian usaha tangerang , jasa pembuatan pt tangerang , jasa pendirian pt tangerang , jasa pembuatan cv tangerang , jasa pendirian cv tangerang , jasa audit tangerang , jasa audit laporan keuangan tangerang , jasa internal audit tangerang , jasa pengurusan izin usaha tangerang , jasa pengurusan ijin usaha tangerang , jasa perizinan usaha tangerang , jasa perijinan usaha tangerang ,

jasa manajemen bisnis tangerang , jasa bisnis manajemen tangerang , jasa konsultan bisnis tangerang , jasa konsultan manajemen tangerang , jasa konsultan bisnis manajemen tangerang , jasa konsultan manajemen bisnis tangerang ,

jasa akuntansi bekasi , jasa akutansi bekasi , jasa pembukuan bekasi , jasa akuntansi pembukuan bekasi , jasa pembukuan akuntansi bekasi , jasa pembukuan laporan keuangan bekasi , jasa akuntansi laporan keuangan bekasi , jasa laporan keuangan bekasi , jasa pembuatan laporan keuangan bekasi , jasa pembuatan perusahaan bekasi , jasa pendiriaan perusahaan bekasi , jasa pembuatan usaha bekasi , jasa pendirian usaha bekasi , jasa pembuatan pt bekasi , jasa pendirian pt bekasi , jasa pembuatan cv bekasi , jasa pendirian cv bekasi , jasa audit bekasi , jasa audit laporan keuangan bekasi , jasa internal audit bekasi , jasa pengurusan izin usaha bekasi , jasa pengurusan ijin usaha bekasi , jasa perizinan usaha bekasi , jasa perijinan usaha bekasi ,

jasa manajemen bisnis bekasi , jasa bisnis manajemen bekasi , jasa konsultan bisnis bekasi , jasa konsultan manajemen bekasi , jasa konsultan bisnis manajemen bekasi , jasa konsultan manajemen bisnis bekasi

 

Konsultan Pajak – Perencanaan Pajak Untuk Pajak Penghasilan

PENDAHULUAN

Pajak Penghasilan (PPh) merupakan Pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima/diperoleh Wajib Pajak dalam jangka waktu selama satu tahun Pajak. Dalam prakteknya, Dasar Pengenaan Pajak (tax base) yang akan.dikenakan tarif PPh adalah Penghasilan Kena Pajak yang merupakan saldo positif dari hasil pengurangan penghasilan Bruto (total revenue) dengan pengurang yang diperkenankan (deductible expenses) berdasarkan UU PPh. Berdasarkan ketentuan Pasal 28 UU KUP, untuk memperoleh penghasilan Kena pajak tersebut Wajib Pajak wajib menyelenggarakan pembukuan dengan cara atau sistem yang lazim dipakai di Indonesia misalnya berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK), kecuali peraturan perundang-undangan perpajakan menentukan lain. Pernyataan ini memberikan kesimpulan bahwa secara umum pembukuan tetap mengikuti SAK, namun ketika peraturan perundang-undangan perpajakan menentukan lain maka atas laba/rugi menurut SAK tersebut (selanjutnya disebut Akuntansi Komersial) akan di rekonsiliasi melalui proses rekonsiliasi fiskal. Oleh karena itu Wajib Pajak perlu memahami dengan benar perbedaan-perbedaan antara perlakuan akuntansi komersial dan fiskal.

Secara fiskal, penghasilan/pendapatan dapat dibagi menjadi penghasilan yang merupakan objek pajak dan penghasilan yang bukan merupakan objek pajak. Penghasilan yang merupakan objek pajak terdiri dari penghasilan yang dikenakan tarif umum dan dikenakan tarif yang bersifat final. Sedangkan terkait dengan biaya, ketentuan pajak membedakan biaya menjadi biaya yang boleh dikurangkan (deductible expenses) dan biaya yang tidak boleh dibebankan terhadap penghasilan bruto (non deductible expenses). Disamping itu terdapat beberapa perbedaan metode pembukuan pencatatan antara akuntansi komersial dengan fiskal, misalnya saja terkait dengan kebijakan penyusutan, amortisasi, penilaian persediaan, pencadangan, leasing, dan sebagainya. Hal-hal tersebut perlu diketahui oleh Wajib Pajak agar dapat melakukan perencanaan Pajak dengan baik.

Meskipun perhitungan PPh sesungguhnya mencakup periode satu tahun pajak, namun demikian, berdasarkan ketentuan UU PPh dalam tahun berjalan terdapat kewajiban untuk mengangsur Pajak Penghasilan. Dengan demikian, terdapat 2 (dua) perencanaan pajak yang perlu diperhatikan untuk Pajak Penghasilan yaitu perencanaan pajak yang ditujukan kepada Pajak Penghasilan yang terutang (untuk cakupan satu tahun pajak) dan perencanaan pajak yang ditujukan untuk efisiensi angsuran Pajak Penghasilan.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka secara sederhana perencanaan pajak untuk Pajak Penghasilan yang terutang berfokus kepada bagaimana memaksimalkan pengurangan penghasilan dan meminimalkan penghasilan yang dikenakan pajak untuk memperoleh penghasilan Kena Pajak (taxable income) yang minimal.

PERENCANAAN PAJAK UNTUK PPh ORANG PRIBADI DAN BADAN

Dengan melakukan perencanaan pajak, Wajib Pajak dapat menentukan perlakuan pajak yang paling sesuai yang akan menghasilkan penghematan pajak secara maksimal. Pemahaman Wajib Pajak terhadap peraturan perpajakan, termasuk terhadap hal-hal yang melatarbelakangi timbulnya peraturan perpajakan, akan lebih menunjang keberhasilan perencanaan pajak. Perubahan peraturan perpajakan memang harus selalu diikuti oleh Wajib Pajak. Namun, terdapat prinsip-prinsip dasar yang tidak berubah karena merupakan jiwa dari peraturan pajak tersebut. Terdapat beberapa cara untuk melakukan penghematan Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Badan, diantaranya adalah:

1.   Memaksimalkan Pengecualian-Pengecualian atas Objek Pajak (Maximizing Exclusions)

Prinsip taxable dan deductible merupakan prinsip yang lazim dipakai dalam perencanaan pajak, yang pada umumnya Wajib Pajak akan mengubah biaya yang tidak boleh dikurangkan menjadi biaya yang boleh dikurangkan atau sebaliknya mengubah penghasilan yang merupakin objek pajak menjadi penghasilan yang bukan merupakan objek pajak, dengan konsekuensinya terjadinya perubahan pajak terutang akibat perubahan tersebut. Dalam hal ini tentunya harus dipertimbangkan mana yang lebih menguntungkan Wajib Pajak, apakah perubahan jumlah pajak terutang akan.menjadi lebih besar atau lebih kecil atau sama dengan jumlah pajak terutang akibat koreksi fiskal, apabila tidak dilakukan perubahan tersebut.

Contoh :
PT Bangun Jaya pada awal tahun 2003 memiliki kepemilikan saham di PT Aneka Rupa sebagai bentuk investasinya sebesar 24%. Pada tanggal 15 Januari 2004 PT Aneka Rupa mengumumkan akan membagikan dividen untuk laba tahun 2003.

Berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf g UU PPh, penghasilan dividen merupakan penghasilan yang akan dikenakan pajak namun demikian penghasilan dividen tersebut dapat menjadi penghasilan yang tidak dikenakan pajak apabila memenuhi kriteria yang diatur dalam pasal 4 ayat (3) huruf f UU PPh. Dengan demikian, apabila PT Bangun Jaya sebelum pengumumun pembagian dividen tersebut menambah prosentase kepemilikan pada PT Aneka Rupa menjadi 25%, maka atas penghasilan dividen tersebut tidak akan dikenakan pajak.

2.   Memaksimalkan Pengurang Yang Diperkenankan (Maximizing Deductible Expenses)

Contoh :
PT Adil Sejahtera selama ini memberikan kompensasi kepada karyawannya berupa gaji dan pemberian dalam bentuk natura (fringe benefit atau benefit in kind). Meskipun secara akuntansi komersial atas pembayaran tersebut (baik atas gaji maupun natura) merupakan unsur beban (expenses) yang dapat dikurangkan terhadap penghasilan bruto, namun berdasarkan UU Pajak Penghasilan atas pemberian dalam bentuk natura tidak dapat dibebankan sebagai biaya ketika menghitung Penghasilan Kena Pajak. Dengan demikian, dalam rangka untuk memaksimalkan pengurangan-pengurangan maka Wajib Pajak dapat mengalihkan pemberian dalam bentuk natura (benefit in kind) ke dalam bentuk tunjangan-tunjangan (berupa uang tunai atau benefit in cash) yang dapat dikurangkan sebagai biaya.

3.   Memindahkan (Menggeser/Menunda) Penghasilan

Dalam rangka mengurangi beban pajak terutang agar penghasilan tidak termasuk dalam kelompok penghasilan yang tarifnya tinggi, mengingat kelas penghasilan (income bracket) yang terdapat pada Ketentuan Pasal 17 UU PPh terdiri dari tiga kelas untuk Wajib Pajak Badan dan lima kelas untuk Wajib Pajak Orang Pribadi, maka usaha untuk menstabilkan penghasilan agar tidak termasuk dalam kelas penghasilan yang tarifnya tinggi tersebut dapat dilakukan dengan cara menunda/menggeser penghasilan ke tahun pajak berikutnya, apalagi apabila terdapat kecenderungan terjadinya kenaikan omset menjelang berakhirnya tahun buku.

Contoh :
PT Bersahaja mengakhiri pembukuan pada tanggal 31 Desember. Pada bulan-bulan terakhir pada tahun buku tersebut terdapat kenaikan penjualan. Pajak atas penghasilan dari kenaikan penjualan tersebut sudah harus dibayar paling lambat tanggal 25 Maret di tahun berikutnya. Dengan demikian, jumlah angsuran PPh Pasal 25 tahun berikutnya juga akan bertambah besar. Wajib Pajak dapat melakukan pendekatan kepada pihak pembeli, sehingga memungkinkan untuk menjual barangnya pada awal bulan di tahun berikutnya. Dengan demikian pembayaran pajaknya dapat ditunda satu tahun.

4.   Menyegerakan Pembebanan Biaya

Berbeda dengan perlakuan terhadap penghasilan, perlakuan terhadap biaya adalah sebaliknya. Apabila dimungkinkan percepatlah pembebanan biaya dalam rangka untuk tujuan time value of money. Sebagai contoh misalnya, Wajib Pajak sebaiknya melakukan review pada akhir tahun pajak untuk melihat apakah ada biaya-biaya yang dapat segera dibebankan pada tahun ini. Misalnya pembayaran atas jasa-jasa profesional (biaya konsultan hukum, konsultan pajak, auditor, dan sebagainya). Seperti halnya dengan penundaan penghasilan, penyegeraan pembebanan biaya juga akan dapat menunda pembayaran pajak setahun.

5.   Memaksimalkan Pajak yang Dapat Dikreditkan

Pajak penghasilan yang dapat dikreditkan terdiri dari Pajak Penghasilan yang dibayar sendiri maupun yang dibayar melalui mekanisme pemotongan dan pemungutan oleh pihak ketiga. Pembayaran PPh yang jarang diketahui oleh Wajib Pajak namun ternyata dapat dikreditkan antara lain adalah PPh atas pengalihan tanah/bangunan (bagi Wajib Pajak Badan), PPh Pasal 22 atas impor, PPh Pasal 22 atas pembelian solar dari Pertamina, PPh fiskal luar negeri karyawan (setoran atas nama karyawan q,q. nama perusahaan berikut NPWP perusahaan), PPh Pasal 23 dari bunga non bank, royalti, PPh Pasal 24 yang dipotong di luar negeri.

6.   Pengurangan Angsuran PPh Pasal 25

Apabila dalam tahun berjalan (misalnya bulan Juli), Wajib Pajak melakukan proyeksi yang menunjukkan bahwa akan terjadi penurunan laba, maka Wajib Pajak dapat melanjutkan permohonan pengurangan angsuran PPh Pasal 25 dengan disertai proyeksi laba sampai dengan akhir tahun dan alasan terjadinya penurunan laba.

Hal-hal yang dapat menyebabkan kenaikan angsuran PPh Pasal 25 adalah:

  • penerbitan SKPKB atas PPh Badan untuk tahun sebelumnya yang terbit pada tahun ini;
  • karena adanya kenaikan laba pada tahun yang lalu;
  • bagi BUMN/BUMD karena adanya kenaikan pada RKAP tahun berjalan.

 

Copyright © Mitra Konsultindo – Konsultan Pajak ®

 

konsultan pajak, jasa konsultan pajak, konsultan pajak jakarta, konsultan pajak indonesia, konsultan pajak jabodetabek, konsultan pajak jakarta barat, konsultan pajak jakarta timur, konsultan pajak jakarta selatan, konsultan pajak jakarta  utara, konsultan pajak jakarta pusat, konsultan pajak murah, jasa konsultasi pajak, tarif konsultan pajak, jasa laporan keuangan, pembuatan laporan keuangan, jasa manajemen bisnis, konsultan bisnis, jasa konsultan pajak jakarta, jasa konsultasi pajak, jasa laporan pajak, jasa laporan spt pajak, jasa laporan spt tahunan, jasa laporan spt masa bulanan, jasa laporan spt pajak orang pribadi, jasa laporan spt pajak badan usaha, jasa laporan spt pajak perusahaan, jasa laporan keuangan, jasa pembuatan laporan keuangan, jasa akuntansi, jasa pembukuan, jasa pembuatan laporan pajak, jasa pembuatan laporan spt pajak, jasa pembuatan laporan spt tahunan, jasa pembuatan spt pajak, jasa pembuatan spt tahunan, jasa pembuatan spt masa bulanan, jasa pembuatan spt tahunan orang pribadi, jasa pembuatan spt tahunan badan usaha, jasa pembuatan spt tahunan perusahaan, konsultan pajak 2014, jasa konsultan pajak 2014, konsultan pajak 2015, jasa konsultan pajak 2015, jasa laporan spt tahunan orang pribadi, jasa laporan spt tahunan badan usaha, jasa laporan spt tahunan perusahaan, jasa pembuatan spt tahunan orang pribadi, jasa pembuatan spt tahunan badan usaha, jasa pembuatan spt tahunan perusahaan, jasa pembuatan laporan pajak spt tahunan orang pribadi, jasa pembuatan laporan pajak spt tahunan badan usaha, jasa pembuatan laporan pajak spt tahunan perusahaan,

jasa akuntansi, jasa akutansi, jasa pembukuan, jasa akuntansi pembukuan, jasa pembukuan akuntansi, jasa pembukuan laporan keuangan, jasa akuntansi laporan keuangan, jasa laporan keuangan, jasa pembuatan laporan keuangan, jasa pembuatan perusahaan, jasa pendiriaan perusahaan, jasa pembuatan usaha, jasa pendirian usaha, jasa pembuatan pt, jasa pendirian pt, jasa pembuatan cv, jasa pendirian cv, jasa audit, jasa audit laporan keuangan, jasa internal audit, jasa pengurusan izin usaha, jasa pengurusan ijin usaha, jasa perizinan usaha, jasa perijinan usaha,

jasa akuntansi jakarta, jasa akutansi jakarta, jasa pembukuan jakarta, jasa akuntansi pembukuan jakarta, jasa pembukuan akuntansi jakarta, jasa pembukuan laporan keuangan jakarta, jasa akuntansi laporan keuangan jakarta, jasa laporan keuangan jakarta, jasa pembuatan laporan keuangan jakarta, jasa pembuatan perusahaan jakarta, jasa pendiriaan perusahaan jakarta, jasa pembuatan usaha jakarta, jasa pendirian usaha jakarta, jasa pembuatan pt jakarta, jasa pendirian pt jakarta, jasa pembuatan cv jakarta, jasa pendirian cv jakarta, jasa audit jakarta, jasa audit laporan keuangan jakarta, jasa internal audit jakarta, jasa pengurusan izin usaha jakarta, jasa pengurusan ijin usaha jakarta, jasa perizinan usaha jakarta, jasa perijinan usaha Jakarta,

jasa manajemen bisnis, jasa bisnis manajemen, jasa konsultan bisnis, jasa konsultan manajemen, jasa konsultan bisnis manajemen, jasa konsultan manajemen bisnis, jasa manajemen bisnis jakarta, jasa bisnis manajemen jakarta, jasa konsultan bisnis jakarta, jasa konsultan manajemen jakarta, jasa konsultan bisnis manajemen jakarta, jasa konsultan manajemen bisnis jakarta