Category Archives: Ketentuan Umum Perpajakan (KUP-Lanjutan)

Perbedaan PPh Pasal 23 dan Pasal 4 Ayat2 Atas Jasa Kontruksi

penjelasan-pasal-4-ayat-2-uu-pph-1-638

Pasal 4 ayat (2) UU Pajak Penghasilan menyebutkan bahwa:

Penghasilan di bawah ini dapat dikenai pajak bersifat final:

  • penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi;
  • penghasilan berupa hadiah undian;
  • penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura;
  • penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan/atau bangunan; dan
  • penghasilan tertentu lainnya,Pasal ini memberikan ruang apabila Pemerintah ingin mengenakan pajak secara final, terbatas untuk penghasilan tersebut di atas, namun dengan mekanisme penerbitan Peraturan Pemerintah. Perhatikan kalimat yang terkait dengan jasa kontruksi “Usaha Jasa Kontsruksi” ini selanjutnya diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2009, merubah PP Nomor 51 Tahun 2008.  Peraturan Pemerintah ini kemudian diturunkan lagi ke PMK-153/PMK.03/2009, merubah juga PMK-187/PMK.03/2009 tentang tentang tata cara pemotongan, penyetoran, pelaporan dan penatausahaan PPh atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi.pasalSelanjutnya, Pasal 23 ayat (1) UU PPh menyebutkan:

    Atas penghasilan tersebut di bawah ini dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, dipotong pajak oleh pihak yang wajib membayarkan:

    a. Sebesar 15% dari jumlah bruto atas :

  • dividen, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1) huruf “g” Undang-undang PPh;
  • bunga, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1) huruf “f”;
  • royalti;
  • hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 Ayat (1) huruf “e” Undang-undang PPh.
    Hadiah dan penghargaan yang dipotong Pajak Penghasilan 21 adalah hadiah dan penghargaan dalam bentuk apa pun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri berkenaan dengan suatu kegiatan yang diselenggarakan, misalkan kegiatan olah raga, keagamaan, kesenian, dan kegiatan lainnya.
    Adapun hadiah dan penghargaan yang dipotong Pajak Penghasilan 23 adalah hadiah dan penghargaan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan dalam negeri berkenaan dengan suatu kegiatan yang diselenggarakan.

b. Sebesar 15% dari jumlah bruto dan bersifat final atas bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi.

c. Sebesar 15% dari perkiraan penghasilan neto atas :

  • sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan persewaan tanah dan atau bangunan yang dikenakan PPh yang bersifat final berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1996;
  • imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konsultan hukum, jasa konsultan pajak, dan jasa lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (1) huruf “c” Undang-undang Pajak Penghasilan, yang dilakukan oleh Wajib Pajak Dalam Negeri atau Bentuk Usaha Tetap selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21.

kemudian di Pasal 23 ayat (2) disebutkan bahwa:

“Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis jasa lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 2 diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.”

Rincian tentang jasa lain telah diatur di Peraturan Menteri Keuangan NOMOR 244/PMK.03/2008, yang antara lain menyebutkan dalam Pasal 1 ayat (2) huruf r dan s:

huruf r: Jasa instalasi/pemasangan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, dan/atau TV kabel, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi;

huruf s: Jasa perawatan/perbaikan/pemeliharaan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, TV kabel, alat transportasi/kendaraan dan/atau bangunan, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi

Atas kegiatan yang sama, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat (2) huruf r dan s tersebut, bisa dikenakan PPh Pasal 23 atau Pasal 4 ayat (2), mengapa:

PP 51 /2008 menyebutkan bahwa:

Jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultansi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultansi pengawasan pekerjaan konstruksi.
Pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain.
Dari definisi ini ada kata ‘keseluruhan atau sebagian’, sehingga kegiatan apapun dalam rangka mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain dapat masuk dalam kategori usaha jasa kontruksi, yang dikenakan PPh Pasal 4. Oleh karena itu cara melihatnya harus dikembalikan lagi ke PMK-244, bahwa apabila dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di bidang kontruksi dan/atau bersertifikasi sebagai pengusaha konstruksi, maka dikenakan PPh Pasal 4 ayat (2), alias dikenakan PPh Final. Sebaliknya, jika di luar itu, maka dikenakan PPh Pasal 23.

Bahkan jika dilihat dua syarat ini bersifat dan/atau, ruang lingkup usaha dan/atau bersertifikasi, artinya syarat ini tidak bersifat kumulatif, sehingga lebih dipentingkan pada sifat usaha jasa kontruksinya, dibandingkan dengan sertifikasi. Ini konsisten dengan PP 40 Tahun 2009 (amandemen atas PP Nomor 51 Tahun 2008) bahwa sertifikasi hanya membedakan jenis tarifnya, bukan dikenakan final atau tidaknya.

 

PP 23 Tahun 2018 – Penurunan Tarif Pajak UMKM menjadi 0.5%

pajak-500x300

Mulai diberlakukannya PP 23 tahun 2018 pada 1 Juli 2018  sebagaipengganti PP 46 Tahun 2013 adalah sebuah respon positif dari pemerintah atas keluhan para pelaku UMKM. Tarif UMKM yang sejak tahun 2013 dibanderol sebesar 1% dari omset bruto sekarang dipangkas tarif pajaknya menjadi sebesar 0,5%. Kini para pelaku UMKM bisa bernafas lega dengan penurunan tarif pajak ini.

Bagaimanakah mekanisme  PP No. 23 tahun 2018? Berikut penjelasannya

PP 23 merupakan pajak penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu yaitu tidak melebihi 4,8 Miliar dalam satu tahun pajak. Penghasilan yang diterima tersebut dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final dengan tarif pajak sebesar 0,5%. Sedangkan penghasilan yang dikecualikan dari objek PP 23 Tahun 2018 adalah :

  1. Penghasilan yang diterima atau diperoleh WP OP dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas.
  2. Penghasilan yang diterima atau diperoleh di luar negeri yang pajaknya terutang atau telah dibayar di luar negeri.
  3. Penghasilan yang telah dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan tersendiri.
  4. Penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak.

Wajib Pajak yang dikenai pajak ini adalah WP Orang Pribadi dan WP Badan berbentuk koperasi, Persekutuan Komanditer, Firma atau Perseroan Terbatas yang menerima atau memperoleh penghasilan dengan peredaran bruto tidak melebihi 4,8 miliar dalam satu tahun pajak.

Tidak termasuk Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam PP 23 Tahun 2018 adalah :

  1. Wajib Pajak memilih untuk dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a, Pasal 17 ayat (2a), atau Pasal 31E Undang-Undang Pajak Penghasilan;
  2. Wajib Pajak Badan berbentuk Persekutuan Komanditer atau Firma yang dibentuk oleh beberapa wajib pajak orang pribadi yang memiliki keahlian khusus menyerahkan jasa sejenis dengan jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas;
  3. Wajib Pajak badan memperoleh fasilitas Pajak Penghasilan berdasarkan Undang – Undang Pajak Penghasilan Pasal 31A atau PP Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan beserta perubahannya;
  4. Wajib Pajak berbentuk Bentuk Usaha Tetap (BUT).

Berbeda dengan PP 46 Tahun 2013 sebelumnya, peraturan penggantinya yaitu PP No. 23 tahun 2018 mengatur mengenai jangka waktu dalam melaksanakan Pajak Penghasilan yang bersifat final ini. Berdasarkan Pasal 5 disebutkan jangka waktunya adalah sebagai berikut :

  1. 7 (tujuh) Tahun Pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi
  2. 4 (empat) Tahun Pajak bagi Wajib Pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, atau firma; dan
  3. 3 (tiga) Tahun Pajak bagi Wajib Pajak badan berbentuk perseroan terbatas.

Jangka waktu tersebut dihitung sejak :

  1. Tahun Pajak Wajib Pajak terdaftar, bagi wajib pajak yang terdaftar sejak berlakunya Peraturan Pemerintah ini, atau
  2. Tahun Pajak berlakunya Peraturan Pemerintah ini, bagi Wajib Pajak yang telah terdaftar sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini.

Pajak Penghasilan yang terutang dapat dilunasi dengan cara disetor sendiri oleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya atau dengan cara dipotong oleh Pemotong atau Pemungut pajak dalam hal Wajib Pajak bersangkutan melakukan transaksi dengan pihak yang ditunjuk sebagai Pemotong atau Pemungut Pajak.

Penurunan tarif pajak UMKM oleh pemerintah memang patut untuk diapresiasi. Dengan diturunkannya tarif pajak menjadi 0,5% diharapkan para pelaku usaha UMKM dapat mengembangkan usahanya dan memberikan kontribusi lebih kepada negara tanpa menghilangkan nilai kujujuran didalamnya mengingat pentingnya pajak bagi penerimaan negara.

Sumber : PP No. 23 Tahun 2018

 

Konsultan Pajak Jakarta Jasa – Sanksi Administrasi dan Pidana Perpajakan

Konsultan Pajak Jakarta Jasa │ Jasa Pembukuan Akuntansi Laporan Keuangan │ Jasa Audit | Konsultan Manajemen Bisnis | Jasa Pembuatan Perusahaan & Izin Usaha

DENDA

Sanksi administrasi berupa denda dikenakan berkaitan dengan pelanggaran ketentuan formal, yakni :

No.

Masalah

Besarnya Sanksi

Dasar Hukum

1

SPT tidak disampaikan atau disampaikan tidak sesuai dengan batas waktunya
  1. Rp 50.000,- untuk SPT masa
Pasal 7 UU KUP

2

WP sebelum dilakukan penyidikan mengungkapkan sendiri ketidakbenaran perbuatannya. Dua kali jumlah pajak yang kurang bayar Pasal 8 ayat (3) UU KUP

3

a.   Pengusaha yang dikenakan pajak berdasarkan UU PPN 1984 tetapi tidak melaporkan kegiatan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKPb.  Pengusaha yang tidak dikukuhkan sebagai PKP tetapi membuat Faktur Pajakc.  Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai PKP tidak membuat atau membuat Faktur Pajak tetapi tidak tepat waktu atau tidak mengisi selengkapnya Faktur Pajak 2% dari Dasar Pengenaan Pajak Pasal 14 ayat (4) UU KUP

4

Penghentian tindak pidana di bidang perpajakan atas permintaan Menkeu untuk kepentingan penerimaan negara Empat kali jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar, atau yang tidak seharusnya dikembalikan Pasal 44B ayat (2) UU KUP

BUNGA

Sanksi administrasi berupa bunga dikenakan berkaitan dengan pelanggaran kewajiban pembayaran pajak, yaitu dalam hal :

No.

Masalah

Besarnya Sanksi

Dasar Hukum

1

Pembetulan sendiri SPT yang mengakibatkan utang pajak menjadi  lebih besar, masih dalam jangka waktu 2 tahun sesudah berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak 2% perbulan dari jumlah pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak saat penyampaian SPT berakhir s.d. tanggal pembayaran karena pembetulan SPT tersebut Pasal 8 ayat (2) UU KUP

2

Apabila WP melakukan pembayaran/penyetoran pajak setelah tanggal jatuh tempo pembayaran atas pajak yang terutang atas suatu saat atau masa pajak atau yang berdasarkan SPT Tahunan 2% sebulan dari jumlah pajak yang kurang dibayar,dihitung sejak jatuh tempo pembayaran s.d. tanggal pembayaran Pasal 9 ayat (2a) UU KUP

3

Berdasarkan pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar 2% sebulan dari jumlah pajak yang kurang dibayar untuk selama-lamanya 24 bulan sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa/bagian tahun/tahun pajak s.d. diterbitkannya SKPKB Pasal 13 ayat (2) UU KUP

4

Wajib Pajak setelah jangka waktu10 tahun dipidana karenamelakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan  putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap 48% dari jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar yang ditambahkan dalam SKPKB Pasal 13 ayat (5) UU KUP

5

a.  Pajak penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayarb.  Dari hasil penelitian Surat Pemberitahuan terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis dan atau salah hitung 2% sebulan untuk paling lama 24 bulan, dihitung sejak saat terutangnya pajak atau Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya STP Pasal 14 ayat (3) UU KUP

6

Wajib Pajak setelah jangka waktu10 tahun dipidana karenamelakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap 48% dari jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar yang ditambahkan dalam SKPKBT Pasal 15 ayat (4) UU KUP

7

Pajak yang terutang menurut SKPKP, SKPKBT, dan tambahan jumlah pajak yang harus dibayar berdasarkan SK Pembetulan, SK Keberatan, atau Putusan Banding, pada saat jatuh tempo pembayaran tidak atau kurang dibayar 2% sebulan dari jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar untuk seluruh masa, dihitug dari tanggal jatuh tempo s.d. tanggal pembayaran atau tanggal diterbitkannya STP Pasal 19 ayat (1) UU KUP

8

Wajib Pajak diperbolehkan mengangsur atau menunda pembayaran pajak 2% sebulan dari jumlah pajak yang kurang dibayar atau angsuran Pasal 19 ayat (2) UU KUP

9

Wajib Pajak diperbolehkanmenunda penyampaian SPT dan ternyata penghitungan sementara pajak yang terutang kurang dari 2% sebulan yang dihitung dari saat berakhirnya kewajiban menyampaikan SPT s.d. tanggal dibayarnya Pasal 19 ayat (3) UU KUP
jumlah pajak yang sebenarnya terutang kekurangan pembayaran tersebut

 

KENAIKAN

Sanksi administrasi berupa kenaikan dikenakan berkaitan dengan pelanggaran ketentuan materiil, yakni dalam hal :

No.

Masalah

Besarnya Sanksi

Dasar Hukum

1

Pajak yang kurang dibayar yang timbul sebagai akibat dari pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT setelah lewat jangka waktu 2 tahun sesudah berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak 50% dari pajak yang kurang dibayar dan harus dilunasi sendiri sebelum menyampaikan laporan tentang pengungkapan ketidakbenaran SPT Pasal 8 ayat (5) UU KUP

2

SPT yang tidak disampaikan pada waktunya dan setelah ditegursecara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran
  1. 50% (lima puluh persen) dari Pajak Penghasilan yang tidak atau kurang dibayar dalam satu Tahun Pajak
  2. 100% (seratus persen) dari Pajak Penghasilan yang tidak atau kurang dipotong, tidak atau kurang dipungut, tidak atau kurang disetorkan, dan dipotong atau dipungut tetapi tidak atau kurang disetorkan
Pasal 13 ayat (3) UU KUP

3

Berdasarkan hasil pemeriksaan mengenai PPN dan PPnBM ternyata tidak seharusnya dikompensasikan selisih lebih pajak atau tidak seharusnya dikenakan tarif 0% 100% dari PPN dan PPnBM yang tidak atau kurang dibayar Pasal 13 ayat (3) UU KUP

4

Apabila kewajiban pembukuan (Pasal 28 UU KUP) dan pada saat pemeriksaan (Pasal 29 UU KUP) tidak dipenuhi, sehingga tidakdapat diketahui besarnya pajakyang terutang
  1. 50% dari PPh yang tidak atau kurang dibayar dalam satu Tahun Pajak
  2. 100% dari PPh yang tidak atau kurang dipotong, tidak atau kurang dipungut, tidak atau kurang disetorkan, dan dipotong atau dipungut tetapi tidak atau kurang disetorkan
  3. 100% dari PPN dan PPnBM yang tidak atau kurang dibayar.
Pasal 13 ayat (3) UU KUP

5

Ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang mengakibatkan penambahanjumlah pajak yang terutang 100% dari jumlah kekurangan pajak tersebut Pasal 15 ayat (2) UU KUP

6

Diterbitkan SKPKB atas keputusan 100% dari jumlah Pasal 17C ayat
Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak kekurangan pembayaran pajak (5) UU KUP

 

SANKSI PIDANA

Sanksi pidana dapat diterapkan dalam hal :

No.

Masalah

Ancaman Sanksi Pidana

Dasar Hukum

1

Setiap orang yang karena kealpaannya:

  1. tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan; atau
  2. menyampaikan Surat Pemberitahuan, tetapi isinya

tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar,

sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara

Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun dan atau denda paling tinggi 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar Pasal 38 UU KUP

2

Setiap orang yang dengansengaja :

  1. tidak mendaftarkan diri, atau menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak NPWP atau Pengukuhan PKP; atau
  2. tidak menyampaikan SPT; atau
  3. menyampaikan SPT dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap; atau
  4. menolak untuk dilakukan pemerisaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29; atau
  5. memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar; atau
  6. tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan, tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan buku, catatan, atau dokumen lainnya; atau
  7. tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut,

sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling tinggi 4kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar Pasal 39 ayat (1) UU KUP

3

Melakukan lagi tindak pidana di bidang perpajakan sebelum lewat 1 tahun, terhitung sejak selesainya menjalani pidana penjara yang dijatuhkan. (pengulangan) Pidana dilipatkan menjadi 2 kali Pasal 39 ayat (2) UU KUP

4

Setiap orang yang melakukan dipidana dengan pidana Pasal 39 ayat
percobaan untuk melakukantindak pidana menyalahgunakanatau menggunakan tanpa hakNPWP atau Pengukuhan PKP atau menyampaikan SPT dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap dalam rangka mengajukan permohonan restitusi atau melakukan kompensasi pajak penjara paling lama 2 tahun dan denda paling tinggi 4 kali jumlah restitusi yang dimohon dan atau kompensasi yang dilakukan oleh WP

(3) UU KUP

5

Pejabat yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh WP dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1tahun dan denda paling banyak Rp 4.000.000 Pasal 41 ayat (1) UU KUP

6

Pejabat yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya atau seseorang yang menyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban pejabat untuk merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh WP dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000 Pasal 41 ayat (2) UU KUP

7

Setiap orang yang wajib memberi keterangan atau bukti yang diminta tetapi dengan sengaja tidak memberi keterangan atau bukti, atau memberi keterangan atau bukti yang tidak benar dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000 Pasal 41A UU KUP

8

Setiap orang yang dengan sengaja menghalangi atau mempersulit penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000 Pasal 41B UU KUP

9

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 dan pasal 39, berlaku juga bagi wakil, kuasa,atau pegawai dari Wajib Pajak, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan
  1. dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun dan atau denda paling tinggi 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar
  2. dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling tinggi 4 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar
  3. pidana dilipatkan

menjadi 2 kali

  1. dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling tinggi
Pasal 43 ayat (1) jo. Pasal 38 dan 39 UU KUP
kali jumlah restitusi yang dimohon dan ataukompensasi  yang dilakukan oleh WP

10

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41A dan Pasal 41B berlaku juga bagi yang menyuruh melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan
  1. dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000
  2. dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000,-
Pasal 43 ayat (2) jo. Pasal 41A dan 41B UU KUP

 

Copyright © Mitra Konsultindo – Konsultan Pajak ®

konsultan pajak , jasa konsultan pajak , konsultan pajak jakarta , konsultan pajak indonesia , konsultan pajak jabodetabek , konsultan pajak jakarta barat , konsultan pajak jakarta timur , konsultan pajak jakarta selatan , konsultan pajak jakarta utara , konsultan pajak jakarta pusat , konsultan pajak bogor , konsultan pajak depok , konsultan pajak tangerang , konsultan pajak bekasi , kantor konsultan pajak , konsultan pajak murah , jasa konsultasi pajak , tarif konsultan pajak , jasa laporan keuangan , pembuatan laporan keuangan , jasa manajemen bisnis , konsultan bisnis , jasa konsultan pajak jakarta , jasa konsultasi pajak , jasa laporan pajak , jasa laporan spt pajak , jasa laporan spt tahunan , jasa laporan spt masa bulanan , jasa laporan spt pajak orang pribadi , jasa laporan spt pajak badan usaha , jasa laporan spt pajak perusahaan , jasa laporan keuangan , jasa pembuatan laporan keuangan , jasa akuntansi , jasa pembukuan , jasa pembuatan laporan pajak , jasa pembuatan laporan spt pajak , jasa pembuatan laporan spt tahunan , jasa pembuatan spt pajak , jasa pembuatan spt tahunan , jasa pembuatan spt masa bulanan , jasa pembuatan spt tahunan orang pribadi , jasa pembuatan spt tahunan badan usaha , jasa pembuatan spt tahunan perusahaan , konsultan pajak 2014 , jasa konsultan pajak 2014 , konsultan pajak 2015 , jasa konsultan pajak 2015 , jasa laporan spt tahunan orang pribadi , jasa laporan spt tahunan badan usaha , jasa laporan spt tahunan perusahaan , jasa pembuatan spt tahunan orang pribadi , jasa pembuatan spt tahunan badan usaha , jasa pembuatan spt tahunan perusahaan , jasa pembuatan laporan pajak spt tahunan orang pribadi , jasa pembuatan laporan pajak spt tahunan badan usaha , jasa pembuatan laporan pajak spt tahunan perusahaan ,

jasa akuntansi , jasa akutansi , jasa pembukuan , jasa akuntansi pembukuan , jasa pembukuan akuntansi , jasa pembukuan laporan keuangan , jasa akuntansi laporan keuangan , jasa laporan keuangan , jasa pembuatan laporan keuangan , jasa pembuatan perusahaan , jasa pendiriaan perusahaan , jasa pembuatan usaha , jasa pendirian usaha , jasa pembuatan pt , jasa pendirian pt , jasa pembuatan cv , jasa pendirian cv , jasa audit , jasa audit laporan keuangan , jasa internal audit , jasa pengurusan izin usaha , jasa pengurusan ijin usaha , jasa perizinan usaha , jasa perijinan usaha ,

jasa akuntansi jakarta , jasa akutansi jakarta , jasa pembukuan jakarta , jasa akuntansi pembukuan jakarta , jasa pembukuan akuntansi jakarta , jasa pembukuan laporan keuangan jakarta , jasa akuntansi laporan keuangan jakarta , jasa laporan keuangan jakarta , jasa pembuatan laporan keuangan jakarta , jasa pembuatan perusahaan jakarta , jasa pendiriaan perusahaan jakarta , jasa pembuatan usaha jakarta , jasa pendirian usaha jakarta , jasa pembuatan pt jakarta , jasa pendirian pt jakarta , jasa pembuatan cv jakarta , jasa pendirian cv jakarta , jasa audit jakarta , jasa audit laporan keuangan jakarta , jasa internal audit jakarta , jasa pengurusan izin usaha jakarta , jasa pengurusan ijin usaha jakarta , jasa perizinan usaha jakarta , jasa perijinan usaha jakarta ,

jasa manajemen bisnis , jasa bisnis manajemen , jasa konsultan bisnis , jasa konsultan manajemen , jasa konsultan bisnis manajemen , jasa konsultan manajemen bisnis , jasa manajemen bisnis jakarta , jasa bisnis manajemen jakarta , jasa konsultan bisnis jakarta , jasa konsultan manajemen jakarta , jasa konsultan bisnis manajemen jakarta , jasa konsultan manajemen bisnis jakarta

===

jasa akuntansi bogor , jasa akutansi bogor , jasa pembukuan bogor , jasa akuntansi pembukuan bogor , jasa pembukuan akuntansi bogor , jasa pembukuan laporan keuangan bogor , jasa akuntansi laporan keuangan bogor , jasa laporan keuangan bogor , jasa pembuatan laporan keuangan bogor , jasa pembuatan perusahaan bogor , jasa pendiriaan perusahaan bogor , jasa pembuatan usaha bogor , jasa pendirian usaha bogor , jasa pembuatan pt bogor , jasa pendirian pt bogor , jasa pembuatan cv bogor , jasa pendirian cv bogor , jasa audit bogor , jasa audit laporan keuangan bogor , jasa internal audit bogor , jasa pengurusan izin usaha bogor , jasa pengurusan ijin usaha bogor , jasa perizinan usaha bogor , jasa perijinan usaha bogor ,

jasa manajemen bisnis bogor , jasa bisnis manajemen bogor , jasa konsultan bisnis bogor , jasa konsultan manajemen bogor , jasa konsultan bisnis manajemen bogor , jasa konsultan manajemen bisnis bogor ,

jasa akuntansi depok , jasa akutansi depok , jasa pembukuan depok , jasa akuntansi pembukuan depok , jasa pembukuan akuntansi depok , jasa pembukuan laporan keuangan depok , jasa akuntansi laporan keuangan depok , jasa laporan keuangan depok , jasa pembuatan laporan keuangan depok , jasa pembuatan perusahaan depok , jasa pendiriaan perusahaan depok , jasa pembuatan usaha depok , jasa pendirian usaha depok , jasa pembuatan pt depok , jasa pendirian pt depok , jasa pembuatan cv depok , jasa pendirian cv depok , jasa audit depok , jasa audit laporan keuangan depok , jasa internal audit depok , jasa pengurusan izin usaha depok , jasa pengurusan ijin usaha depok , jasa perizinan usaha depok , jasa perijinan usaha depok ,

jasa manajemen bisnis depok , jasa bisnis manajemen depok , jasa konsultan bisnis depok , jasa konsultan manajemen depok , jasa konsultan bisnis manajemen depok , jasa konsultan manajemen bisnis depok ,

jasa akuntansi tangerang , jasa akutansi tangerang , jasa pembukuan tangerang , jasa akuntansi pembukuan tangerang , jasa pembukuan akuntansi tangerang , jasa pembukuan laporan keuangan tangerang , jasa akuntansi laporan keuangan tangerang , jasa laporan keuangan tangerang , jasa pembuatan laporan keuangan tangerang , jasa pembuatan perusahaan tangerang , jasa pendiriaan perusahaan tangerang , jasa pembuatan usaha tangerang , jasa pendirian usaha tangerang , jasa pembuatan pt tangerang , jasa pendirian pt tangerang , jasa pembuatan cv tangerang , jasa pendirian cv tangerang , jasa audit tangerang , jasa audit laporan keuangan tangerang , jasa internal audit tangerang , jasa pengurusan izin usaha tangerang , jasa pengurusan ijin usaha tangerang , jasa perizinan usaha tangerang , jasa perijinan usaha tangerang ,

jasa manajemen bisnis tangerang , jasa bisnis manajemen tangerang , jasa konsultan bisnis tangerang , jasa konsultan manajemen tangerang , jasa konsultan bisnis manajemen tangerang , jasa konsultan manajemen bisnis tangerang ,

jasa akuntansi bekasi , jasa akutansi bekasi , jasa pembukuan bekasi , jasa akuntansi pembukuan bekasi , jasa pembukuan akuntansi bekasi , jasa pembukuan laporan keuangan bekasi , jasa akuntansi laporan keuangan bekasi , jasa laporan keuangan bekasi , jasa pembuatan laporan keuangan bekasi , jasa pembuatan perusahaan bekasi , jasa pendiriaan perusahaan bekasi , jasa pembuatan usaha bekasi , jasa pendirian usaha bekasi , jasa pembuatan pt bekasi , jasa pendirian pt bekasi , jasa pembuatan cv bekasi , jasa pendirian cv bekasi , jasa audit bekasi , jasa audit laporan keuangan bekasi , jasa internal audit bekasi , jasa pengurusan izin usaha bekasi , jasa pengurusan ijin usaha bekasi , jasa perizinan usaha bekasi , jasa perijinan usaha bekasi ,

jasa manajemen bisnis bekasi , jasa bisnis manajemen bekasi , jasa konsultan bisnis bekasi , jasa konsultan manajemen bekasi , jasa konsultan bisnis manajemen bekasi , jasa konsultan manajemen bisnis bekasi

 

 

Konsultan Pajak Jakarta Jasa – Tindak Pidana Perpajakan

Konsultan Pajak Jakarta Jasa │ Jasa Pembukuan Akuntansi Laporan Keuangan │ Jasa Audit | Konsultan Manajemen Bisnis | Jasa Pembuatan Perusahaan & Izin Usaha

Tindak Pidana

Menurut UU KUP, tindak pidana perpajakan dapat digolongkan menjadi empat jenis sebagai berikut :

1.   Kealpaan

Termasuk dalam kategori ini adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud di Pasal 38 dan Pasal 41 ayat (1). Kealpaan yang dimaksud di sini berarti tidak sengaja, lalai, tidak hati-hati, atau kurang mengindahkan kewajibannya, sehingga perbuatan tersebut menimbulkan kerugian pada pendapatan negara.

2. Kesengajaan

Termasuk dalam kategori ini adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud di Pasal 39 ayat (1), Pasal 41A, Pasal 41B, Pasal 41 (2), dan Pasal 43. Ini adalah jenis pelanggaran yang paling banyak diancam dalam UU KUP. Perbuatan atau tindakan yang dilakukan dengan sengaja dikenakan sanksi yang berat mengingat pentingnya peranan penerimaan pajak dalam penerimaan negara.

3. Percobaan

Termasuk dalam kategori ini adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud di Pasal 39 ayat (3). Tindak pidana percobaan menurut pasal ini dibatasi untuk hal-hal yang berkaitan dengan : penyalahgunaan atau penggunaan tanpa hak NPWP atau Pengukuhan PKP atau penyampaian SPT dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap dalam rangka mengajukan permohonan restitusi atau melakukan kompensasi pajak.

4. Pengulangan

Termasuk dalam kategori ini adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud di Pasal 39 ayat (2). Tindak pidana percobaan terkait erat dengan kesengajaan. Untuk mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana di bidang perpajakan, maka bagi mereka yang melakukan lagi tindak pidana di bidang perpajakan sebelum lewat satu tahun sejak selesainya menjalani sebagian atau seluruh pidana penjara yang dijatuhkan, dikenakan pidana lebih berat, yaitu dilipatkan dua kali dari ancaman pidana sebelumnya.

Yang Diancam Sanksi Pidana

Yang diancam dengan sanksi pidana perpajakan tidak terbatas terhadap WP saja, namun dapat pula dikenakan terhadap pihak-pihak lainnya, termasuk pejabat pajak. Di dalam pasal-pasal pidana UU KUP kita dapat menemukan pihak-pihak yang diancam dengan sanksi pidana, yaitu :

1. Setiap orang

Yang dimaksud adalah setiap orang yang secara langsung terlibat dalam perbuatan yang diancam dengan sanksi pidana perpajakan. Pasal-pasal pidana dalam UU KUP paling banyak memuat ancaman bagi pihak ini. Hampir semua jenis tindak pidana perpajakan selalu berkaitan dengan setiap orang yang terlibat langsung, yaitu : setiap orang yang karena kealpaannya, setiap orang yang dengan sengaja, setiap orang yang melakukan percobaan, seseorang yang melakukan lagi tindak pidana, dan seseorang yang menyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban pejabat.

Termasuk juga setiap orang yang dengan sengaja menghalangi atau mempersulit penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan, dan setiap orang yang menyuruh melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan.

2. Pejabat

pasal pidana yang terkait dengan pejabat adalah Pasal 41 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (2). Pejabat yang dimaksud adalah pejabat yang berwenang dalam bidang perpajakan. Pejabat tersebut dapat diancam sanksi pidana dalam hal : karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan atau dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud Pasal 34.

3. Pihak ketiga

yang dimaksud pihak ketiga adalah setiap orang yang wajib memberi keterangan atau bukti yang diminta tetapi dengan sengaja tidak memberi keterangan atau bukti, atau memberi keterangan atau bukti yang tidak benar (Pasal 41A). Termasuk juga yang menyuruh melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan (Pasal 43 ayat (2)).

4. Wakil, kuasa, atau Pegawai WP

Terhadap wakil, kuasa, atau pegawai WP dapat dikenakan sanksi pidana perpajakan apabila yang bersangkutan : menyuruh melakukan, turut serta melakukan, menganjurkan, atau membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan (Pasal 43 ayat (1)) .

Jenis Sanksi Pidana

Jenis sanksi pidana secara umum dibagi menjadi dua, yaitu yang berbentuk hukuman fisik (penjara atau kurungan) dan yang berupa denda (baik yang didasarkan atas jumlah utang pajak maupun tidak). Sedangkan sifat pengenaan kedua bentuk sanksi tersebut dapat bersifat kumulatif (dikenakan kedua-duanya) atau dapat bersifat alternatif (dikenakan salah satunya). Lihat tabel sanksi pidana di Bab 2 terdahulu.

Daluwarsa Tindak Pidana Perpajakan

Tindak pidana di bidang perpajakan tidak dapat dituntut setelah lampau waktu 10 tahun sejak saat terutangnya pajak, berakhirnya Masa Pajak, berakhirnya Bagian Tahun Pajak, atau berakhirnya Tahun Pajak yang bersangkutan.

Hal tersebut dimaksudkan guna memberikan suatu kepastian hukum bagi WP, Penuntut Umum, dan Hakim. Jangka waktu 10 tahun tersebut adalah untuk menyesuaikan dengan daluwarsa penyimpanan dokumen-dokumen perpajakan yang dijadikan dasar penghitungan jumlah pajak yang terutang selama 10 tahun.

Copyright © Mitra Konsultindo-Konsultan Pajak ®

konsultan pajak , jasa konsultan pajak , konsultan pajak jakarta , konsultan pajak indonesia , konsultan pajak jabodetabek , konsultan pajak jakarta barat , konsultan pajak jakarta timur , konsultan pajak jakarta selatan , konsultan pajak jakarta utara , konsultan pajak jakarta pusat , konsultan pajak bogor , konsultan pajak depok , konsultan pajak tangerang , konsultan pajak bekasi , kantor konsultan pajak , konsultan pajak murah , jasa konsultasi pajak , tarif konsultan pajak , jasa laporan keuangan , pembuatan laporan keuangan , jasa manajemen bisnis , konsultan bisnis , jasa konsultan pajak jakarta , jasa konsultasi pajak , jasa laporan pajak , jasa laporan spt pajak , jasa laporan spt tahunan , jasa laporan spt masa bulanan , jasa laporan spt pajak orang pribadi , jasa laporan spt pajak badan usaha , jasa laporan spt pajak perusahaan , jasa laporan keuangan , jasa pembuatan laporan keuangan , jasa akuntansi , jasa pembukuan , jasa pembuatan laporan pajak , jasa pembuatan laporan spt pajak , jasa pembuatan laporan spt tahunan , jasa pembuatan spt pajak , jasa pembuatan spt tahunan , jasa pembuatan spt masa bulanan , jasa pembuatan spt tahunan orang pribadi , jasa pembuatan spt tahunan badan usaha , jasa pembuatan spt tahunan perusahaan , konsultan pajak 2014 , jasa konsultan pajak 2014 , konsultan pajak 2015 , jasa konsultan pajak 2015 , jasa laporan spt tahunan orang pribadi , jasa laporan spt tahunan badan usaha , jasa laporan spt tahunan perusahaan , jasa pembuatan spt tahunan orang pribadi , jasa pembuatan spt tahunan badan usaha , jasa pembuatan spt tahunan perusahaan , jasa pembuatan laporan pajak spt tahunan orang pribadi , jasa pembuatan laporan pajak spt tahunan badan usaha , jasa pembuatan laporan pajak spt tahunan perusahaan ,

jasa akuntansi , jasa akutansi , jasa pembukuan , jasa akuntansi pembukuan , jasa pembukuan akuntansi , jasa pembukuan laporan keuangan , jasa akuntansi laporan keuangan , jasa laporan keuangan , jasa pembuatan laporan keuangan , jasa pembuatan perusahaan , jasa pendiriaan perusahaan , jasa pembuatan usaha , jasa pendirian usaha , jasa pembuatan pt , jasa pendirian pt , jasa pembuatan cv , jasa pendirian cv , jasa audit , jasa audit laporan keuangan , jasa internal audit , jasa pengurusan izin usaha , jasa pengurusan ijin usaha , jasa perizinan usaha , jasa perijinan usaha ,

jasa akuntansi jakarta , jasa akutansi jakarta , jasa pembukuan jakarta , jasa akuntansi pembukuan jakarta , jasa pembukuan akuntansi jakarta , jasa pembukuan laporan keuangan jakarta , jasa akuntansi laporan keuangan jakarta , jasa laporan keuangan jakarta , jasa pembuatan laporan keuangan jakarta , jasa pembuatan perusahaan jakarta , jasa pendiriaan perusahaan jakarta , jasa pembuatan usaha jakarta , jasa pendirian usaha jakarta , jasa pembuatan pt jakarta , jasa pendirian pt jakarta , jasa pembuatan cv jakarta , jasa pendirian cv jakarta , jasa audit jakarta , jasa audit laporan keuangan jakarta , jasa internal audit jakarta , jasa pengurusan izin usaha jakarta , jasa pengurusan ijin usaha jakarta , jasa perizinan usaha jakarta , jasa perijinan usaha jakarta ,

jasa manajemen bisnis , jasa bisnis manajemen , jasa konsultan bisnis , jasa konsultan manajemen , jasa konsultan bisnis manajemen , jasa konsultan manajemen bisnis , jasa manajemen bisnis jakarta , jasa bisnis manajemen jakarta , jasa konsultan bisnis jakarta , jasa konsultan manajemen jakarta , jasa konsultan bisnis manajemen jakarta , jasa konsultan manajemen bisnis jakarta

===

jasa akuntansi bogor , jasa akutansi bogor , jasa pembukuan bogor , jasa akuntansi pembukuan bogor , jasa pembukuan akuntansi bogor , jasa pembukuan laporan keuangan bogor , jasa akuntansi laporan keuangan bogor , jasa laporan keuangan bogor , jasa pembuatan laporan keuangan bogor , jasa pembuatan perusahaan bogor , jasa pendiriaan perusahaan bogor , jasa pembuatan usaha bogor , jasa pendirian usaha bogor , jasa pembuatan pt bogor , jasa pendirian pt bogor , jasa pembuatan cv bogor , jasa pendirian cv bogor , jasa audit bogor , jasa audit laporan keuangan bogor , jasa internal audit bogor , jasa pengurusan izin usaha bogor , jasa pengurusan ijin usaha bogor , jasa perizinan usaha bogor , jasa perijinan usaha bogor ,

jasa manajemen bisnis bogor , jasa bisnis manajemen bogor , jasa konsultan bisnis bogor , jasa konsultan manajemen bogor , jasa konsultan bisnis manajemen bogor , jasa konsultan manajemen bisnis bogor ,

jasa akuntansi depok , jasa akutansi depok , jasa pembukuan depok , jasa akuntansi pembukuan depok , jasa pembukuan akuntansi depok , jasa pembukuan laporan keuangan depok , jasa akuntansi laporan keuangan depok , jasa laporan keuangan depok , jasa pembuatan laporan keuangan depok , jasa pembuatan perusahaan depok , jasa pendiriaan perusahaan depok , jasa pembuatan usaha depok , jasa pendirian usaha depok , jasa pembuatan pt depok , jasa pendirian pt depok , jasa pembuatan cv depok , jasa pendirian cv depok , jasa audit depok , jasa audit laporan keuangan depok , jasa internal audit depok , jasa pengurusan izin usaha depok , jasa pengurusan ijin usaha depok , jasa perizinan usaha depok , jasa perijinan usaha depok ,

jasa manajemen bisnis depok , jasa bisnis manajemen depok , jasa konsultan bisnis depok , jasa konsultan manajemen depok , jasa konsultan bisnis manajemen depok , jasa konsultan manajemen bisnis depok ,

jasa akuntansi tangerang , jasa akutansi tangerang , jasa pembukuan tangerang , jasa akuntansi pembukuan tangerang , jasa pembukuan akuntansi tangerang , jasa pembukuan laporan keuangan tangerang , jasa akuntansi laporan keuangan tangerang , jasa laporan keuangan tangerang , jasa pembuatan laporan keuangan tangerang , jasa pembuatan perusahaan tangerang , jasa pendiriaan perusahaan tangerang , jasa pembuatan usaha tangerang , jasa pendirian usaha tangerang , jasa pembuatan pt tangerang , jasa pendirian pt tangerang , jasa pembuatan cv tangerang , jasa pendirian cv tangerang , jasa audit tangerang , jasa audit laporan keuangan tangerang , jasa internal audit tangerang , jasa pengurusan izin usaha tangerang , jasa pengurusan ijin usaha tangerang , jasa perizinan usaha tangerang , jasa perijinan usaha tangerang ,

jasa manajemen bisnis tangerang , jasa bisnis manajemen tangerang , jasa konsultan bisnis tangerang , jasa konsultan manajemen tangerang , jasa konsultan bisnis manajemen tangerang , jasa konsultan manajemen bisnis tangerang ,

jasa akuntansi bekasi , jasa akutansi bekasi , jasa pembukuan bekasi , jasa akuntansi pembukuan bekasi , jasa pembukuan akuntansi bekasi , jasa pembukuan laporan keuangan bekasi , jasa akuntansi laporan keuangan bekasi , jasa laporan keuangan bekasi , jasa pembuatan laporan keuangan bekasi , jasa pembuatan perusahaan bekasi , jasa pendiriaan perusahaan bekasi , jasa pembuatan usaha bekasi , jasa pendirian usaha bekasi , jasa pembuatan pt bekasi , jasa pendirian pt bekasi , jasa pembuatan cv bekasi , jasa pendirian cv bekasi , jasa audit bekasi , jasa audit laporan keuangan bekasi , jasa internal audit bekasi , jasa pengurusan izin usaha bekasi , jasa pengurusan ijin usaha bekasi , jasa perizinan usaha bekasi , jasa perijinan usaha bekasi ,

jasa manajemen bisnis bekasi , jasa bisnis manajemen bekasi , jasa konsultan bisnis bekasi , jasa konsultan manajemen bekasi , jasa konsultan bisnis manajemen bekasi , jasa konsultan manajemen bisnis bekasi

 

Konsultan Pajak Jakarta Jasa – Penyidikan dan Tindak Pidana Perpajakan

Konsultan Pajak Jakarta Jasa │ Jasa Pembukuan Akuntansi Laporan Keuangan │ Jasa Audit | Konsultan Manajemen Bisnis | Jasa Pembuatan Perusahaan & Izin Usaha

PENYIDIKAN

Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan adalah serangkaian tindakan penyidikan pajak untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya, serta mengetahui besarnya kerugian pada pendapatan negara. Penyidik pajak adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Ditjen Pajak yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dasar hukum dilakukannya penyidikan adalah Pasal 44, 44A dan 448 UU KUP. Selain itu dalam pelaksanaannya penyidikan harus tunduk pada ketentuan UU Hukum Acara Pidana yang berlaku (UU Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP). Sedangkan petunjuk teknis pelaksanaannya penyidikan diatur dalam KEP-272/PJ/2002.

Persiapan Penyidikan

Penyidikan dilakukan berdasarkan hasil Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang berisi usul untuk dilakukan tindakan penyidikan. Setelah mempertimbangkan usul ini kemudian Dirjen Pajak menerbitkan Instruksi untuk melakukan penyidikan. Atas dasar instruksi ini segera diterbitkan Surat Perintah Penyidikan oleh Kepala Unit Penyidikan Pajak kepada penyidik.

Pelaksanaan Penyidikan

Rangkaian pelaksanaan penyidikan dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan

Saat dimulainya penyidikan adalah pada saat disampaikannya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan kepada Jaksa atau Penuntut Umum melalui Kepolisian Negara RI dan kepada Tersangka.

2. Penindakan

Penindakan terdiri dari :
a)  Pencegahan ke Luar Negeri;
b)  Penggeledahan dan atau Penyitaan;
c)  Pemanggilan Tersangka dan Saksi atau Ahli;
d)  Penangkapan dan Penahanan.

3. Pemeriksaan Tersangka dan Saksi atau Ahli

Pemeriksaan dilakukan secara manusiawi dan dapat meminta bantuan tenaga ahli (misalnya psikolog, psikiater, atau juru bahasa/isyarat). Khusus untuk saksi atau ahli dilakukan acara pengambilan sumpah atau janji.

4. Pembuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP)

Hasil pemeriksaan dituangkan ke dalam BAP dengan menggunakan formulir yang telah ditentukan. BAP merupakan bukti otentik yang akan menjadi dasar bagi penarikan kesimpulan guna tindakan berikutnya.

5. Pembuatan Berita Acara Pendapat/Resume

Berbeda dengan BAP, BA Pendapat/Resume lebih merupakan ikhtisar dari tahap-tahap pelaksanaan penyidikan yang telah dilakukan penyidik. Di akhir BA ini berisi simpulan tentang terpenuhi atau tidaknya unsur-unsur pidana perpajakan yang telah dilakukan oleh tersangka.

6. Penghentian Penyidikan

Penghentian penyidikan tindak pidana perpajakan dilakukan dalam hal (Pasal 44A dan 44B UU KUP):
a) tidak terdapat cukup bukti; atau
b) peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana perpajakan; atau
c) peristiwanya telah daluwarsa; atau
d) tersangka meninggal dunia; atau
e) untuk kepentingan penerimaan negara, atas permintaan Menteri Keuangan kepada Jaksa Agung.

Penyusunan Berkas Perkara

Kegiatan ini meliputi penyusunan isi berkas dan pemberkasan perkara. Penyusunan isi berkas dilakukan sesuai dengan urutan yang ditentukan dengan memperhatikan kelengkapannya. Sedangkan pemberkasan adalah kegiatan memberkaskan isi berkas perkara dengan syarat-syarat yang ditentukan mengenai susunannya, penghimpunan, pengikatan, penyegelan, dan penomoran. Maksudnya adalah agar berkas perkara memenuhi persyaratan teknis administrasi yang ditetapkan.

Penyerahan Berkas Perkara, Barang Bukti, dan Tanggung Jawab Tersangka kepada Penuntut Umum Melalui Penyidik Polri

Ini merupakan tahapan akhir dari rangkaian kegiatan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik pajak. Sebagaimana kita ketahui bahwa dalam kasus tindak pidana perpajakan, proses penyidikan pajak tidak sampai menangani perkara ke Pengadilan Umum. Proses berikutnya seperti penuntutan dan penjatuhan vonis, sepenuhnya menjadi wewenang Jaksa Penuntut Umum dan Hakim di Pengadilan. Jadi dengan adanya penyerahan berkas perkara, barang bukti, dan tanggung jawab tersangka kepada institusi lain, maka kendali dan tanggung Jawab atas proses selanjutnya bukan menjadi kewenangan Ditjen Pajak lagi.

Copyright © Mitra Konsultindo-Konsultan Pajak ®

konsultan pajak , jasa konsultan pajak , konsultan pajak jakarta , konsultan pajak indonesia , konsultan pajak jabodetabek , konsultan pajak jakarta barat , konsultan pajak jakarta timur , konsultan pajak jakarta selatan , konsultan pajak jakarta utara , konsultan pajak jakarta pusat , konsultan pajak bogor , konsultan pajak depok , konsultan pajak tangerang , konsultan pajak bekasi , kantor konsultan pajak , konsultan pajak murah , jasa konsultasi pajak , tarif konsultan pajak , jasa laporan keuangan , pembuatan laporan keuangan , jasa manajemen bisnis , konsultan bisnis , jasa konsultan pajak jakarta , jasa konsultasi pajak , jasa laporan pajak , jasa laporan spt pajak , jasa laporan spt tahunan , jasa laporan spt masa bulanan , jasa laporan spt pajak orang pribadi , jasa laporan spt pajak badan usaha , jasa laporan spt pajak perusahaan , jasa laporan keuangan , jasa pembuatan laporan keuangan , jasa akuntansi , jasa pembukuan , jasa pembuatan laporan pajak , jasa pembuatan laporan spt pajak , jasa pembuatan laporan spt tahunan , jasa pembuatan spt pajak , jasa pembuatan spt tahunan , jasa pembuatan spt masa bulanan , jasa pembuatan spt tahunan orang pribadi , jasa pembuatan spt tahunan badan usaha , jasa pembuatan spt tahunan perusahaan , konsultan pajak 2014 , jasa konsultan pajak 2014 , konsultan pajak 2015 , jasa konsultan pajak 2015 , jasa laporan spt tahunan orang pribadi , jasa laporan spt tahunan badan usaha , jasa laporan spt tahunan perusahaan , jasa pembuatan spt tahunan orang pribadi , jasa pembuatan spt tahunan badan usaha , jasa pembuatan spt tahunan perusahaan , jasa pembuatan laporan pajak spt tahunan orang pribadi , jasa pembuatan laporan pajak spt tahunan badan usaha , jasa pembuatan laporan pajak spt tahunan perusahaan ,

jasa akuntansi , jasa akutansi , jasa pembukuan , jasa akuntansi pembukuan , jasa pembukuan akuntansi , jasa pembukuan laporan keuangan , jasa akuntansi laporan keuangan , jasa laporan keuangan , jasa pembuatan laporan keuangan , jasa pembuatan perusahaan , jasa pendiriaan perusahaan , jasa pembuatan usaha , jasa pendirian usaha , jasa pembuatan pt , jasa pendirian pt , jasa pembuatan cv , jasa pendirian cv , jasa audit , jasa audit laporan keuangan , jasa internal audit , jasa pengurusan izin usaha , jasa pengurusan ijin usaha , jasa perizinan usaha , jasa perijinan usaha ,

jasa akuntansi jakarta , jasa akutansi jakarta , jasa pembukuan jakarta , jasa akuntansi pembukuan jakarta , jasa pembukuan akuntansi jakarta , jasa pembukuan laporan keuangan jakarta , jasa akuntansi laporan keuangan jakarta , jasa laporan keuangan jakarta , jasa pembuatan laporan keuangan jakarta , jasa pembuatan perusahaan jakarta , jasa pendiriaan perusahaan jakarta , jasa pembuatan usaha jakarta , jasa pendirian usaha jakarta , jasa pembuatan pt jakarta , jasa pendirian pt jakarta , jasa pembuatan cv jakarta , jasa pendirian cv jakarta , jasa audit jakarta , jasa audit laporan keuangan jakarta , jasa internal audit jakarta , jasa pengurusan izin usaha jakarta , jasa pengurusan ijin usaha jakarta , jasa perizinan usaha jakarta , jasa perijinan usaha jakarta ,

jasa manajemen bisnis , jasa bisnis manajemen , jasa konsultan bisnis , jasa konsultan manajemen , jasa konsultan bisnis manajemen , jasa konsultan manajemen bisnis , jasa manajemen bisnis jakarta , jasa bisnis manajemen jakarta , jasa konsultan bisnis jakarta , jasa konsultan manajemen jakarta , jasa konsultan bisnis manajemen jakarta , jasa konsultan manajemen bisnis jakarta

===

jasa akuntansi bogor , jasa akutansi bogor , jasa pembukuan bogor , jasa akuntansi pembukuan bogor , jasa pembukuan akuntansi bogor , jasa pembukuan laporan keuangan bogor , jasa akuntansi laporan keuangan bogor , jasa laporan keuangan bogor , jasa pembuatan laporan keuangan bogor , jasa pembuatan perusahaan bogor , jasa pendiriaan perusahaan bogor , jasa pembuatan usaha bogor , jasa pendirian usaha bogor , jasa pembuatan pt bogor , jasa pendirian pt bogor , jasa pembuatan cv bogor , jasa pendirian cv bogor , jasa audit bogor , jasa audit laporan keuangan bogor , jasa internal audit bogor , jasa pengurusan izin usaha bogor , jasa pengurusan ijin usaha bogor , jasa perizinan usaha bogor , jasa perijinan usaha bogor ,

jasa manajemen bisnis bogor , jasa bisnis manajemen bogor , jasa konsultan bisnis bogor , jasa konsultan manajemen bogor , jasa konsultan bisnis manajemen bogor , jasa konsultan manajemen bisnis bogor ,

jasa akuntansi depok , jasa akutansi depok , jasa pembukuan depok , jasa akuntansi pembukuan depok , jasa pembukuan akuntansi depok , jasa pembukuan laporan keuangan depok , jasa akuntansi laporan keuangan depok , jasa laporan keuangan depok , jasa pembuatan laporan keuangan depok , jasa pembuatan perusahaan depok , jasa pendiriaan perusahaan depok , jasa pembuatan usaha depok , jasa pendirian usaha depok , jasa pembuatan pt depok , jasa pendirian pt depok , jasa pembuatan cv depok , jasa pendirian cv depok , jasa audit depok , jasa audit laporan keuangan depok , jasa internal audit depok , jasa pengurusan izin usaha depok , jasa pengurusan ijin usaha depok , jasa perizinan usaha depok , jasa perijinan usaha depok ,

jasa manajemen bisnis depok , jasa bisnis manajemen depok , jasa konsultan bisnis depok , jasa konsultan manajemen depok , jasa konsultan bisnis manajemen depok , jasa konsultan manajemen bisnis depok ,

jasa akuntansi tangerang , jasa akutansi tangerang , jasa pembukuan tangerang , jasa akuntansi pembukuan tangerang , jasa pembukuan akuntansi tangerang , jasa pembukuan laporan keuangan tangerang , jasa akuntansi laporan keuangan tangerang , jasa laporan keuangan tangerang , jasa pembuatan laporan keuangan tangerang , jasa pembuatan perusahaan tangerang , jasa pendiriaan perusahaan tangerang , jasa pembuatan usaha tangerang , jasa pendirian usaha tangerang , jasa pembuatan pt tangerang , jasa pendirian pt tangerang , jasa pembuatan cv tangerang , jasa pendirian cv tangerang , jasa audit tangerang , jasa audit laporan keuangan tangerang , jasa internal audit tangerang , jasa pengurusan izin usaha tangerang , jasa pengurusan ijin usaha tangerang , jasa perizinan usaha tangerang , jasa perijinan usaha tangerang ,

jasa manajemen bisnis tangerang , jasa bisnis manajemen tangerang , jasa konsultan bisnis tangerang , jasa konsultan manajemen tangerang , jasa konsultan bisnis manajemen tangerang , jasa konsultan manajemen bisnis tangerang ,

jasa akuntansi bekasi , jasa akutansi bekasi , jasa pembukuan bekasi , jasa akuntansi pembukuan bekasi , jasa pembukuan akuntansi bekasi , jasa pembukuan laporan keuangan bekasi , jasa akuntansi laporan keuangan bekasi , jasa laporan keuangan bekasi , jasa pembuatan laporan keuangan bekasi , jasa pembuatan perusahaan bekasi , jasa pendiriaan perusahaan bekasi , jasa pembuatan usaha bekasi , jasa pendirian usaha bekasi , jasa pembuatan pt bekasi , jasa pendirian pt bekasi , jasa pembuatan cv bekasi , jasa pendirian cv bekasi , jasa audit bekasi , jasa audit laporan keuangan bekasi , jasa internal audit bekasi , jasa pengurusan izin usaha bekasi , jasa pengurusan ijin usaha bekasi , jasa perizinan usaha bekasi , jasa perijinan usaha bekasi ,

jasa manajemen bisnis bekasi , jasa bisnis manajemen bekasi , jasa konsultan bisnis bekasi , jasa konsultan manajemen bekasi , jasa konsultan bisnis manajemen bekasi , jasa konsultan manajemen bisnis bekasi