Konsultan Pajak Jakarta Jasa – Rekonsilasi Fiskal

Konsultan Pajak Jakarta Jasa │ Jasa Pembukuan Akuntansi Laporan Keuangan │ Jasa Audit | Konsultan Manajemen Bisnis | Jasa Pembuatan Perusahaan & Izin Usaha

REKONSILIASI LABA-RUGI KOMERSIAL DAN LABA-RUGI FISKAL

Untuk menghitung Penghasilan Neto, maka jumlah penghasilan bruto dikurangi dengan pengurangan Penghasilan Bruto. Dalam UU PPH, dipakai istilah pengurangan penghasilan bruto, karena tidak seluruhnnya biaya dalam akuntansi dapat dikurangkan dari penghasilan  bruto. Karena itu perhitungan laba-rugi secara komersial (berdasarkan PSAK) untuk keperluan pengisian SPT PPh harus dilakukan rekonsiliasi terlebih dahulu, disesuaikan dengan ketentuan dalam UU Perpajakan. Adanya rekonsiliasi ini disebabkan karena adanya perbedaan dalam menentukan penghasilan (pendapatan) dan biaya antara standar Akuntansi Keuangan (SAK) dengan UU PPh. Sesuai dengan sistem self assesment yang dianut UU PPh, maka proses rekonsiliasi fiskal dilakukan sendiri oleh Wajib Pajak. Jika Laporan Keuangan komersial WP di audit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP), maka biasanya rekonsiliasi iskal dicantumkan dalam Laporan Audit.

Mulai SPT PPh Badan tahun 2001 Rekonsiliasi Fiskal .ini wajib dilampirkan oleh WP bersama dengan SPT yang disampaikan. Namun demikian, dalam SPT Tahunan PPh Badan tahun 2002 proses rekonsiliasi fskal yang intinya merupakan koreksi fiskal (baik penyesuaian positif dan negatif) telah dimasukkan dalam SPT Tahunan PPh yaitu di Formulir 1771-I. Secara garis besar perbedaan pengakuan terhadap penghasilan dan biaya antara akuntansi dengan fiskal tersebut dapat dibagi menjadi dua yaitu : beda waktu (temporary differences) dan beda tetap (permanent differences).

Beda Waktu (Temporary Differences)

Beda waktu (temporary differences) terjadi karena perbedaan metode antara akuntansi dan pajak sehingga mengakibatkan perbedaan saat (waktu) pengakuan terkait dengan pengakuan atas penghasilan dan biaya. Sebagai contoh, koreksi fiskal atas perhitungan penyusutan pasti dilakukan oleh Wajib Pajak akibat perbedaan standar penyusutan. Adanya perbedaan terkait dengan saat dimulainya penyusutan dan perbedaan pengelompokkan jenis aktiva menyebabkan diadakan penyesuaian fiskal atas Laporan Keuangan komersil. Contoh beda waktu ini antara lain : perbedaan metode penyusutan, penilaian persediaan, penyisihan kerugian piutang dan sebagainya. Pada dasarnya jumlah totalnya.sama, hanya saat pengakuan per periodenya yang berbeda. Efek pajak yang ditimbulkan karena perbedaan waktu ini dalam standar akuntansi keuangan diakomodasi dengan diterbitkannya PSAK Nomor 46.

Beda Tetap (Permanent Differences)

Beda tetap (permanent differences) terjadi akibat adanya perbedaan pengakuan terhadap. suatu pengeluaran (biaya) atau pendapatan. Beberapa pengeluaran menurut akuntansi dapaf dibiayakan tetapi berdasarkan ketentuan pajak tidak dapat digunakan sebagai pengurang penghasilan. Pengeluaran-pengeluaran ini biasanya meliputi pengeluaran-pengeluaran yang tidak jelas jenis pengeluarannya dan tidak jelas pula kaitannya dengan usaha untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan. Kebijakan fiskus yang mendasari hal ini, lebih didasari atas fungsi pajak untuk mengatur agar dapat dihindarkan pengeluaran-pengeluaran yang tidak seharusnya dan tidak pada tempatnya, disamping fungsi penerimaan negara. Perbedaan ini akan tetap ada karena masing-masing pihak (akuntansi maupun pajak) saling tidak mengakui atas pendapatan dan biaya yang berbeda.

Beda Tetap meliputi :
a. Penerimaan yang menurut akuntansi merupakan penghasilan, sedangkan menurut pajak bukan obyek pajak.

Perbedaan ini menguntungkan Wajib Pajak, karena memperkecil penghasilan Kena Pajak dan PPh terutang. Contohnya pada Pasal 4 (3) huruf f UU No.17 Tahun 2000, bagi perusahaan dalam negeri yang bentuknya Perieroan Terbatas (PT), koperasi, BUMN/D hanya ada satu jenis penghasilan yang bukan obyek pajak yaitu dividen yang diterima/diperoleh dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia, misalnya dividen yang diterima dari investasi saham pada PT A. Contoh yang lain adalah bagi badan usaha yang berbentuk firma, CV, Kongsi, Persekutuan, Yayasan dan organisasi sejenisnya tidak ada penghasilan yang. bukan obyek PPh kecuali setoran modal yang menurut akuntansi juga bukan penghasilan.

b. Penerimaan yang menurut akuntansi bukan merupakan penghasilan tetapi menurut Pajak merupakan obyek pajak, perbedaan ini sifatnya merugikan Wajib pajak karena menambah Penghasilan Kena Pajak dan PPh terutang. Misalnya penerimaan hibah atau bantuan dari pihak-pihak yang ada hubungan usaha, pekerjaan, penguasaan atau kepemilikan ( Pasal 4 (3) huruf a dan b UU PPh).

c. Penghasilan yang PPh-nya bersifat final.

Penghasilan yang PPh-nya telah dipotong/ dipungut oleh pihak lain atau yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak yang bersangkutan terbatas pada jenis-jenis penghasilan tertentu yang sudah ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah. Bagi Wajib Pajak yang semata-mata memperoleh/menerima penghasilan yang dikenakan PPh final dan atau penghasilan yang tidak termasuk obyek Pajak Penghasilan, tetap diwajibkan mengisi dan menandatangani SPT Tahunan PPh berikut lampirannya dengan menuliskan Nihil dalam SPT Induk Huruf j Angka 3 dan dengan memberikan catatan di halaman bawah SPT Induk “seluruh penghasilan telah dikenakan PPh bersifat final”. Mulai tahun 1998, wajib pajak wajib mengisi SPT PPh pada Lampiran VI sedangkan untuk tahun 2001 ada di Lampirin 1771-IV.

d. Pengeluaran yang menurut akuntansi, merupakan beban, sedangkan menurut pajak, tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto.

Penghasilan ini sifatnya merugikan Wajib Pajak karena memperbesar penghasilan Kena Pajak.

Jenis Beda Tetap

Beda tetap terdiri dari :

a.   Beda tetap yang murni, terdiri dari :

1)  Biaya langsung untuk memperoleh penghasilan bukan obyek pajak atau penghasilan yang telah dipotong/dipungut PPh yang bersifat final, tidak dapat dikurangkan.

2)  Penggantian/imbalan sehubungan dengan pekerjaan/jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, misalnya pemberian makan siang, beras, gula, kendaraan dan sebagainya. Tapi kalau diberikan dalam bentuk tunjangan merupakan biaya yang dapat dikurangkan.

3)  Sanksi administrasi perpajakan berupa bunga, denda, kenaikan.

4)  Kerugian usaha di Luar Negeri tidak boleh dikurangkan dan dikompensasikan dengan penghasilan Dalam Negeri atau penghasilan Luar Negeri lainnya.

b.  Beda tetap yang disebabkan tidak terpenuhinya syarat-syarat khusus, yaitu:

1)  Biaya Perjalanan.
Biaya perjalanan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto adalah biaya perjalanan pegawai perusahaan untuk kepentingan perusahaan yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang sah misalnya bukti penugasan, tiket, dan lain-lain.

2)  Biaya Promosi.
Biaya promosi yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto adalah yang didukung dengan bukti pemasangan iklan, pembuatan barang-barang promosi dan harus dibedakan dengan sumbangan.

3)  Biaya entertainment.
Biaya entertainment yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto adalah yang benar di keluarkan dan ada hubungannya dengan usaha atau kegiatan Wajib Pajak dan dibuatkan daftar nominatif.

4)  Biaya penelitian dan pengembangan.
Biaya penelitian dan pengembangan yang dapat.dikurangkan adalah yang dilakukan di Indonesia. Yang dilakukan diluar Indonesia tidak dapat dikurangkan.

5)  Biaya Komisi.
Biaya komisi yang dapat dikurangkan adalah yang benar-benar sah dan didukung dengan bukti yang sah pula.

6)  Kerugian Piutang.
Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan no. 130/KMK.04/98 tanggal 27 Februari 1998 yang kemudian dimasukkan ke dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2000, ditegaskan bahwa piutang usaha tak tertagih yang timbul di bidang usaha bank, lembaga pembiayaan, industri, dagang dan jasa lainnya dapat dibebankan sebagai biaya dalam menghitung penghasilan Kena Pajak dengan syarat :

  • Wajib Pajak telah membebankan piutang tak tertagih tersebut sebagai kerugian perusahaan dalam Laporan Keuangan Komersial.
  • Telah diserahkan perkara penagihannya kepada.Pengadilan Negeri atau Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BPULN) atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang/pembebasan utang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan.
  • Telah dipublikasikan dalam suatu penerbitan umum atau khusus; dan
  • Wajib Pajak harus menyerahkan daftar piutang tak tertagih yang dihapuskan yang mencantumkan nama, alamat, NPWP dan jumlahnya serta dokumen yang dipandang perlu oleh Direktorat Jenderal Pajak saat menyampaikan SPT Tahunan.

Penghapusan piutang tak tertagih yang timbul di bidang usaha Bank dan lembaga pembiayaan harus dibebankan terlebih dahulu pada perkiraan cadangan piutang tak tertagih. Apabila cadangan piutang tak tertagih tidak atau tidak seluruhnya dipakai untuk menutup kerugian yang disebabkan oleh piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih, maka jumlah cadangan tersebut diperhitungkan sebagai penghasilan, sedangkan apabila jumlahnya tidak mencukupi maka kekurangannya dapat diperhitungkan sebagai biaya. Apabila piutang tak tertagih tersebut di kemudian hari dapat ditagih kembali, maka merupakan penghasilan bagi kreditur.

Apabila jumlah debiturnya sangat banyak, Wajib Pajak dapat melaporkan secara kumulatif (tidak harus mencantumkan rincian identitas debitur dan jumlah piutang tak tertagih) untuk jumlah yang kurang dari Rp 5,000.000,00. Sedangkan apabila jumlahnya melebihi Rp 5.000.000,00 maka harus dibuatkan daftar nominatifnya.

Apabila debitur dan kreditur melakukan perjanjian/kesepakatan tertulis yang mengikat kedua belah pihak yang dapat mengakibatkan sebagian atau seluruh piutangnya dibebaskan, maka fotokopi dokumen itu dapat menggantikan syarat:

–     Penyerahan daftar nama debitur dan jumlah piutang tak tertagih kepada Pengadilan Negeri atau BUPLN.

–     Pengumuman daftar nama debitur dalam suatu Penerbitan.

Pihak kreditur dapat melakukan penghapusan piutang yang nyata-nyata tidak tertagih sekaligus meskipun pengakuan penghasilan dari pembebanan utang oleh pihak debitur dialokasikan dalam jangka waktu 5 tahun.

Dalam perubahan UU RI Nomor 17 Tahun 2000 tentang perubahan ketiga atas UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, dalam Pasa! 9 ayat (1) huruf c disebutkan bahwa pembentukan atau pemupukan dana cadangan tidak dapat dikurangkan sebagai biaya kecuali cadangan piutang tak tertagih uptuk usaha bank dan sewa guna usaha dengan hak opsi, cadangan untuk usaha asuransi, dan cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan, yang ketentuan dan syarat-syaratnya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan. Pembentukan atau pemupukan dana cadangan pada prinsipnya tidak dapat dibebankan sebagai biaya. Namun untuk jenis-jenis usaha tertentu, seperti yang disebutkan di atas, yang secara ekonomis memang diperlukan adanya cadangan untuk menutup beban atau kerugian di kemudian hari, dapat dilakukan.

c. Beda tetap yang disebabkan praktek-praktek akuntansi yang tidak sehat, yang secara akuntansi juga bukan merupakan beban, yaitu :

1)  Kepentingan pribadi pemegang saham atau pemilik dan keluarganya yang dibayar perusahaan dan oleh perusahaan dibukukan sebagai beban usaha, hal ini secara fiskat dinyatakan dengan jelas tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto, misalnya rekening listrik/telpon pemilik, reparasi kendaraan pemilik, PBB rumah Pemilik dan sebagainya.

2)  Keperluan pribadi pegawai perusahaan yang dibayar perusahaan.

3)  Sumbangan/bantuan.
Sumbangan/bantuan yang diberikan kepada pihak-pihak yang tidak ada hubungan dengan kegiatan usaha, kepemilikan, penguasaan, pekerjaan bagi yang memberikan tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dan bagi yang menerima bukan obyek PPh. Sedangkan sumbangan/bantuan yang ada hubungan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan bagi yang menerima merupakan obyek PPh dan bagi yang memberikan merupakan pengurangan yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto. Akuntansi komersial tidak selalu melihat adanya hubungan antara pemberi dengan penerima sumbangan/bantuan sebagai faktor yang menentukan. Namun, dalam praktek akuntansi yang sehat, pemberian sumbangan/bantuan ini dianggap bukan merupakan beban (expense) karena pemberian sumbangan/bantuan tidak mengharapkan adanya penghasilan. Atau dengan kata lain, pemberian sumbangan/bantuan tidak dapat dipertemukan dengan penghasilan sehingga langsung dimasukkan ke akun Laba Ditahan (Retained Earning).

Copyright © Mitra Konsultindo-Konsultan Pajak ®

konsultan pajak , jasa konsultan pajak , konsultan pajak jakarta , konsultan pajak indonesia , konsultan pajak jabodetabek , konsultan pajak jakarta barat , konsultan pajak jakarta timur , konsultan pajak jakarta selatan , konsultan pajak jakarta utara , konsultan pajak jakarta pusat , konsultan pajak bogor , konsultan pajak depok , konsultan pajak tangerang , konsultan pajak bekasi , kantor konsultan pajak , konsultan pajak murah , jasa konsultasi pajak , tarif konsultan pajak , jasa laporan keuangan , pembuatan laporan keuangan , jasa manajemen bisnis , konsultan bisnis , jasa konsultan pajak jakarta , jasa konsultasi pajak , jasa laporan pajak , jasa laporan spt pajak , jasa laporan spt tahunan , jasa laporan spt masa bulanan , jasa laporan spt pajak orang pribadi , jasa laporan spt pajak badan usaha , jasa laporan spt pajak perusahaan , jasa laporan keuangan , jasa pembuatan laporan keuangan , jasa akuntansi , jasa pembukuan , jasa pembuatan laporan pajak , jasa pembuatan laporan spt pajak , jasa pembuatan laporan spt tahunan , jasa pembuatan spt pajak , jasa pembuatan spt tahunan , jasa pembuatan spt masa bulanan , jasa pembuatan spt tahunan orang pribadi , jasa pembuatan spt tahunan badan usaha , jasa pembuatan spt tahunan perusahaan , konsultan pajak 2014 , jasa konsultan pajak 2014 , konsultan pajak 2015 , jasa konsultan pajak 2015 , jasa laporan spt tahunan orang pribadi , jasa laporan spt tahunan badan usaha , jasa laporan spt tahunan perusahaan , jasa pembuatan spt tahunan orang pribadi , jasa pembuatan spt tahunan badan usaha , jasa pembuatan spt tahunan perusahaan , jasa pembuatan laporan pajak spt tahunan orang pribadi , jasa pembuatan laporan pajak spt tahunan badan usaha , jasa pembuatan laporan pajak spt tahunan perusahaan ,

jasa akuntansi , jasa akutansi , jasa pembukuan , jasa akuntansi pembukuan , jasa pembukuan akuntansi , jasa pembukuan laporan keuangan , jasa akuntansi laporan keuangan , jasa laporan keuangan , jasa pembuatan laporan keuangan , jasa pembuatan perusahaan , jasa pendiriaan perusahaan , jasa pembuatan usaha , jasa pendirian usaha , jasa pembuatan pt , jasa pendirian pt , jasa pembuatan cv , jasa pendirian cv , jasa audit , jasa audit laporan keuangan , jasa internal audit , jasa pengurusan izin usaha , jasa pengurusan ijin usaha , jasa perizinan usaha , jasa perijinan usaha ,

jasa akuntansi jakarta , jasa akutansi jakarta , jasa pembukuan jakarta , jasa akuntansi pembukuan jakarta , jasa pembukuan akuntansi jakarta , jasa pembukuan laporan keuangan jakarta , jasa akuntansi laporan keuangan jakarta , jasa laporan keuangan jakarta , jasa pembuatan laporan keuangan jakarta , jasa pembuatan perusahaan jakarta , jasa pendiriaan perusahaan jakarta , jasa pembuatan usaha jakarta , jasa pendirian usaha jakarta , jasa pembuatan pt jakarta , jasa pendirian pt jakarta , jasa pembuatan cv jakarta , jasa pendirian cv jakarta , jasa audit jakarta , jasa audit laporan keuangan jakarta , jasa internal audit jakarta , jasa pengurusan izin usaha jakarta , jasa pengurusan ijin usaha jakarta , jasa perizinan usaha jakarta , jasa perijinan usaha jakarta ,

jasa manajemen bisnis , jasa bisnis manajemen , jasa konsultan bisnis , jasa konsultan manajemen , jasa konsultan bisnis manajemen , jasa konsultan manajemen bisnis , jasa manajemen bisnis jakarta , jasa bisnis manajemen jakarta , jasa konsultan bisnis jakarta , jasa konsultan manajemen jakarta , jasa konsultan bisnis manajemen jakarta , jasa konsultan manajemen bisnis jakarta

===

jasa akuntansi bogor , jasa akutansi bogor , jasa pembukuan bogor , jasa akuntansi pembukuan bogor , jasa pembukuan akuntansi bogor , jasa pembukuan laporan keuangan bogor , jasa akuntansi laporan keuangan bogor , jasa laporan keuangan bogor , jasa pembuatan laporan keuangan bogor , jasa pembuatan perusahaan bogor , jasa pendiriaan perusahaan bogor , jasa pembuatan usaha bogor , jasa pendirian usaha bogor , jasa pembuatan pt bogor , jasa pendirian pt bogor , jasa pembuatan cv bogor , jasa pendirian cv bogor , jasa audit bogor , jasa audit laporan keuangan bogor , jasa internal audit bogor , jasa pengurusan izin usaha bogor , jasa pengurusan ijin usaha bogor , jasa perizinan usaha bogor , jasa perijinan usaha bogor ,

jasa manajemen bisnis bogor , jasa bisnis manajemen bogor , jasa konsultan bisnis bogor , jasa konsultan manajemen bogor , jasa konsultan bisnis manajemen bogor , jasa konsultan manajemen bisnis bogor ,

jasa akuntansi depok , jasa akutansi depok , jasa pembukuan depok , jasa akuntansi pembukuan depok , jasa pembukuan akuntansi depok , jasa pembukuan laporan keuangan depok , jasa akuntansi laporan keuangan depok , jasa laporan keuangan depok , jasa pembuatan laporan keuangan depok , jasa pembuatan perusahaan depok , jasa pendiriaan perusahaan depok , jasa pembuatan usaha depok , jasa pendirian usaha depok , jasa pembuatan pt depok , jasa pendirian pt depok , jasa pembuatan cv depok , jasa pendirian cv depok , jasa audit depok , jasa audit laporan keuangan depok , jasa internal audit depok , jasa pengurusan izin usaha depok , jasa pengurusan ijin usaha depok , jasa perizinan usaha depok , jasa perijinan usaha depok ,

jasa manajemen bisnis depok , jasa bisnis manajemen depok , jasa konsultan bisnis depok , jasa konsultan manajemen depok , jasa konsultan bisnis manajemen depok , jasa konsultan manajemen bisnis depok ,

jasa akuntansi tangerang , jasa akutansi tangerang , jasa pembukuan tangerang , jasa akuntansi pembukuan tangerang , jasa pembukuan akuntansi tangerang , jasa pembukuan laporan keuangan tangerang , jasa akuntansi laporan keuangan tangerang , jasa laporan keuangan tangerang , jasa pembuatan laporan keuangan tangerang , jasa pembuatan perusahaan tangerang , jasa pendiriaan perusahaan tangerang , jasa pembuatan usaha tangerang , jasa pendirian usaha tangerang , jasa pembuatan pt tangerang , jasa pendirian pt tangerang , jasa pembuatan cv tangerang , jasa pendirian cv tangerang , jasa audit tangerang , jasa audit laporan keuangan tangerang , jasa internal audit tangerang , jasa pengurusan izin usaha tangerang , jasa pengurusan ijin usaha tangerang , jasa perizinan usaha tangerang , jasa perijinan usaha tangerang ,

jasa manajemen bisnis tangerang , jasa bisnis manajemen tangerang , jasa konsultan bisnis tangerang , jasa konsultan manajemen tangerang , jasa konsultan bisnis manajemen tangerang , jasa konsultan manajemen bisnis tangerang ,

jasa akuntansi bekasi , jasa akutansi bekasi , jasa pembukuan bekasi , jasa akuntansi pembukuan bekasi , jasa pembukuan akuntansi bekasi , jasa pembukuan laporan keuangan bekasi , jasa akuntansi laporan keuangan bekasi , jasa laporan keuangan bekasi , jasa pembuatan laporan keuangan bekasi , jasa pembuatan perusahaan bekasi , jasa pendiriaan perusahaan bekasi , jasa pembuatan usaha bekasi , jasa pendirian usaha bekasi , jasa pembuatan pt bekasi , jasa pendirian pt bekasi , jasa pembuatan cv bekasi , jasa pendirian cv bekasi , jasa audit bekasi , jasa audit laporan keuangan bekasi , jasa internal audit bekasi , jasa pengurusan izin usaha bekasi , jasa pengurusan ijin usaha bekasi , jasa perizinan usaha bekasi , jasa perijinan usaha bekasi ,

jasa manajemen bisnis bekasi , jasa bisnis manajemen bekasi , jasa konsultan bisnis bekasi , jasa konsultan manajemen bekasi , jasa konsultan bisnis manajemen bekasi , jasa konsultan manajemen bisnis bekasi

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *