Konsultan Pajak Jakarta Jasa – Pembukuan Akuntansi Perpajakan

Konsultan Pajak Jakarta Jasa │ Jasa Pembukuan Akuntansi Laporan Keuangan │ Jasa Audit | Konsultan Manajemen Bisnis | Jasa Pembuatan Perusahaan & Izin Usaha

Berikut ini adalah pembukuan akuntansi perpajakan yang wajib diselenggarakan Wajib Pajak untuk menghasilkan Laporan Keuangan fiskal dan mencatat jumlah pajak terhutang. Pembukuan tersebut sekurang-kurangnya terdiri dari :

1.   Pembukuan Tentang Kas dan Bank

Kas merupakan aktiva lancar yang paling likuid (cair) dan berfungsi sebagai alat tukar serta memberikan dasar bagi pengukuran akuntansi. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 2 Paragraf 5 menjelaskan bahwa kas terdiri dari saldo kas (cash on hand) dan rekening giro. Saldo kas yang ada ditangan biasanya disebut sebagai “kas” saja yang menunjuk kepada alat pembayaran yang siap dan bebas dipergunakan untuk membiayai kegiatan umum perusahaan. Sedangkan istilah “Bank” menunjuk kepada sisa rekening giro perusahaan di bank yang dapat dipergunakan secara bebas untuk membiayai kegiatan umum perusahaan. Disamping itu dikenal juga istilah Setara Kas (cash equivalent) yaitu investasi yang sifatnya sangat liquid, berjangka pendek dan yang dengan cepat dapat dijadikan kas kedalam jumlah tertentu tanpa menghadapi risiko perubahan nilai yang signifikan.

Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 131 Tahun 2000, rekening giro dimasukkan dalam kelompok tabungan. Dimana atas tabungan ini, termasuk rekening giro akan memberikan penghasilan berkala berupa bunga yang dikenakan pemotongan PPh bersifat final oleh pihak bank selaku pembayar bunga sebesar 20%. Dalam akuntansi komersial, penghasilan bunga itu bukan merupakan motivasi utama atas pembukaan rekening giro di bank karena mungkin jumlahnya tidak begitu material. Kalau terdapat bunga dari rekening giro, akuntansi komersial akan mencatatnya sebagai penghasilan yang biasanya secara neto setelah dipotong PPh Final 20%. Sedangkan, ketentuan perpajakan mengatur bahwa untuk penghasilan yang telah dikenakan PPh bersifat final tidak boleh digabung dengan penghasilan lain yang akan dikenakan dengan tarif umum. Oleh karena itu untuk tujuan akuntansi perpajakan penghasilan itu tidak perlu dicantumkan dalam kelompok penghasilan (kena pajak) pada akhir tahun.

Bagaimana teknik dan metode pembukuan kas dan bank diselenggarakan ketentuan pajak tidak mengatur secara rinci. Jadi praktek akuntansi komersial dapat diikuti sepenuhnya.

2.   Pembukuan Tentang Investasi Jangka Pendek

Investasi jangka pendek adalah aktiva yang sangat tinggi tingkat likuiditasnya karena investasi ini berasal dari kelebihan dana yang tidak dipergunakan dalam jangka pendek. Biasanya kelebihan dana ini dimanfaatkan dengan cara membeli atau menanamkannya dalam bentuk surat-surat berharga yang dapat segera dijual.

Pada umumnya, nilai investasi jangka pendek dalam neraca dapat disajikan dalam dua cara, sebagai berikut :

  • nilai perolehan dengan keterangan tambahan mengenai harga pasar;
  • nilai terendah antara nilai perolehan dan harga pasar (LOCOM).

Penilaian ini mengakibatkan penurunan nilai aktiva. Selisih harga tersebut diakui sebagai kerugian dan mengkreditkannya dengan akun “penyisihan untuk penurunan nilai surat berharga”. Metode ini tidak diperkenankan oleh pajak sebab bertentangan dengan prinsip nilai historis yang dianutnya. Perbedaan ini dikategorikan dalam perbedaan tetap (permanent differences).

Menurut PSAK No. 4 dan No. 15 jika suatu perusahaan induk memiliki saham pada perusahaan anak sebesar 20% sampai dengan 50%, maka pencatatan investasinya tersebut harus berdasarkan metode equity, dimana jika perusahaan anak tersebut mengalami laba, maka perusahaan induk harus mencatat (mengakui) di Laporan Keuangan-nya pada tahun yang bersangkutan keuntungan dari investasinya sebesar sebanding dengan jumlah sahamnya pada perusahaan anak tersebut. Demikian juga sebaliknya, jika perusahaan anak tersebut mengalami kerugian, maka perusahaan induk harus mencatat (mengakui) di Laporan Keuangan-nya pada tahun yang bersangkutan kerugian dari investasinya sebesar sebanding dengan jumlah sahamnya pada perusahaan anaknya tersebut.

Menurut UU PPh yang menganut separated-entity approach, pencatatan investasinya harus berdasarkan metode cost, dimana untung rugi dari investasi baru diakui jika perusahaan anak membagikan dividen, atau jika sahamnya pada perusahaan anaknya dijual, atau perusahaan anak di likuidasi, dimerger, diakuisisi dan lain semacamnya. Dengan demikian, jika perusahaan induk mencatat adanya keuntungan atau kerugian dari investasi yang- didasarkan berdasarkan metode equity, maka pencatatan tersebut belum boleh diakui sebagai penghasilan atau kerugian perusahaan induk dalam rangka menghitung PPh Tahunan terutang, sehingga harus dikoreksi fiskal beda waktu (temporary differences). Sifat koreksinya positif, jika yang dikoreksi adalah kerugian. Sedangkan jika yang dikoreksi adalah keuntungan investasi, maka sifat koreksinya adalah negatif. Di tahun atau tahun-tahun mendatang ketika akuntansi tidak mengakui lagi maka secara fiskal hal tersebut harus dikoreki flskal beda waktu.

Demikian halnya, jika perusahaan induk memiliki saham di perusahaan anaknya lebih dari 50%, maka menurut akuntansi Laporan Keuangan perusahaan induk harus dikonsolidasi dengan Laporan Keuangan perusahaan anaknya. Menurut UU PPh yang menganut separated-entity approach, walaupun perusahaan induk memiliki 100% saham pada perusahaan anaknya, pencatatan investasinya harus tetap berdasarkan metode cost. Dengan demikian, Laporan Keuangan perusahaan induk dan perusahaan anak harus dipisahkan dalam rangka menghitung PPh Tahunan terutang oleh perusahaan induk dan perusahaan anak.

Dalam menghitung persediaan yang tertera dalam nilai investasi jangka pendek, metode penilaiannya adalah mengikuti penilaian atas persediaan, yaitu dengan metode FIFO atau rata-rata. Hal ini sesuai dengan Pasal 10 ayat (6) UU PPh yang menyebutkan bahwa, ” persediaan dan pemakaian persediaan untuk penghitungan harga pokok dinilai berdasarkan harga perolehan yang dilakukan secara rata-rata atau dengan mendahulukan persediaan yang diperoleh pertama.”

Investasi dalam surat berharga yang perlu diperhatikan adalah penghasilan dari penjualan saham di bursa efek, termasuk pula bursa paralel yang diperoleh atau diterima orang pribadi atau badan dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final. Beda temporer yang timbul dalam transaksi ini tidak diakui karena dalam SPT penghasilan yang dikenakan PPh Final ini dipisahkan dari penghasilan lain yang tidak dikenakan tarif final.

3.   Pembukuan Tentang Piutang

Pembukuan tentang piutang untuk keperluan fiskal harus dipisahkan antara piutang yang ada hubungannya dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan jenis piutang lainnya. Pemisahan ini dimaksudkan untuk mempermudah fiskus dalam mengetahui apakah Wajib Pajak melakukan penghindaran pajak dengan cara transfer pricing.

Pembukuan tentang piutang harus dapat menyajikan keadaan mengenai saldo piutang pada saat tertentu dan mutasi piutang selama periode tertentu dengan membukukan semua transaksi baik penambahan maupun pengurangan piutang pada sarana yang telah disediakan, sehingga dari pembukuan tersebut dapat diperoleh keterangan mengenai:

  1. nama dan alamat debitur;
  2. jumlah piutang kepada masing-masing debitur;
  3. saat timbul maupun berkurangnya piutang;
  4. jenis piutang, misalnya piutang dagang, piutang kepada pegawai, piutang kepada pemegang saham, piutang jangka panjang dan piutang jangka pendek;
  5. hak penerimaan bunga;
  6. tanggal jatuh tempo piutang;
  7. jumlah piutang yang dapat dihapuskan;
  8. keterangan lainnya yang berkaitan dengan piutang.

Terhadap piutang yang dihapuskan, pengakuannya hanyalah pada piutang yang telah benar-benar tidak dapat ditagih kembali. Persyaratan supaya suatu piutang segera yuridis tidak dapat ditagih lagi adalah tercantum dalam Pasal 6 ayat (1) huruf h UU PPh jo. Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-238/PJ ./2001 sebagai berikut :

a. Wajib Pajak telah membebankan piutang tak tertagih tersebut sebagai kerugian perusahaan dalam Laporan Keuangan komersial;

b. Wajib Pajak telah menyerahkan & mendaftarkan gugatan perdata perkara penagihannya kepada Badan Urusan Piutang dan Pelelangan Negara (BUPLN) atau Pengadilan Negeri atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang/pembebasan utang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan yang mencantumkan secara jelas data dan informasi mengenai kreditur, debitur, pihak ketiga terkait, pinjaman dan bentuk perjanjian restrukturisasi yang dilakukan serta harus disahkan oleh notaris;

c. Wajib Pajak telah mengumumkan daftar nama debitur yang penyelesaian penagihannya telah diserahkan ke Pengadilan Negeri atau BUPLN, dalam satu penerbitan tertentu, seperti penerbitan internal pada asosiasi usaha (HIMBARA, PERBANAS, penerbitan/pengumuman khusus Bank Indonesia) atau penerbitan lainnya seperti koran/majalah/media cetak yang berskala nasional; dan

d. Wajib Pajak telah menyerahkan dan melaporkan kepada Dirjen Pajak melalui KPP tempat WP terdaftar bersama dengan pelaporan SPT Tahunan PPh sebagai lampiran ” Daftar Piutang Tak Tertagih yang Dihapuskan” yang mencantumkan nama, alamat, NPWP debitur, dan besamya piutang yang tidak dapat ditagih dalam lampiran SPT Tahunan tahun pajak dihapuskan piutang tersebut. Kewajiban untuk mencantumkan NPWP dalam ”Daftar Piutang Tak Tertagih yang Dihapuskan” adalah NPWP dari seluruh debitur WP Badan, debitur WP Orang Pribadi dalam negeri yang jumlah utangnya berjumlah lebih dari Rp 100.000.000,- serta debitur WP Orang Pribadi dalam negeri yang jumlah utangnya berjumlah kurang dari Rp 100.000.000,- tetapi telah mempunyai NPWP.

Beda temporer mungkin timbul dari pos ini. Beda temporer ini terjadi karena akuntansi komersial menggunakan dasar penghapusan piutang ragu-ragu dengan metode pencadangan (allowance method) sedangkan pajak menggunakan metode penghapusan langsung (direct method).

Apabila debiturnya adalah pemegang saham, maka penghapusan piutang tersebut bukanlah faktor pengurang dalam menghitung Pajak Penghasilan. Sebaliknya jumlah yang dihapuskan itu merupakan dividen yang wajib dipotong Pasal 23 atau Pasal 26. Perbedaan pencatatan ini digolongkan sebagai beda tetap.

Ketentuan peraturan perpajakan hanya membolehkan pembentukan cadangan piutang tak tertagih pada usaha di bidang perbankan, asuransi dan usaha leasing (pembiayaan). Pertimbangan yang dipakai Direktorat Jenderal Pajak adalah karena usaha tersebut sudah sewajarnya untuk memupuk cadangan guna menutupi risiko yang dihadapinya. Besarnya cadangan piutang tak tertagih sendiri ditentukan melalui keputusan Menteri Keuangan.

4.   Pembukuan Tentang Persediaan Barang

Pembukuan tentang persediaan barang harus dapat menyajikan keterangan mengenai persediaan bahan/barang selama periode tertentu maupun mutasinya pada sarana yang telah disediakan baik mengenai nilai maupun kuantitasnya sehingga dari pembukuan tersebut dapat dihitung harga pokok barang yang dijual maupun dipakai untuk tujuan lain.

Dalam hal Wajib Pajak merupakan Pengusaha Kena Pajak (PKP), maka dari pembukuannya harus dapat diketahui jumlah persediaan yang merupakan persediaan Barang Kena Pajak dan persediaan bukan Barang Kena Pajak. Dari pembukuan harus pula dapat diketahui secara jelas dan terperinci mengenai adanya kesusutan, kehilangan, kecurian dan lain-lain yang mengakibatkan terkurangnya jumlah persediaan yang bukan disediakan karena adanya suatu transaksi. Pembukuan mengenai persediaan harus dirinci menurut jenis barang/bahan yang .tersedia, misalnya usaha industri persediaan dalam persediaan bahan baku, persediaan bahan pembantu, persediaan barang setengah jadi dan persediaan barang jadi.

Perlu ditambahkan bahwa persediaan barang konsinyasi tidak bo!eh dikelompokkan sebagai persediaan, karena barang tersebut oleh pajak dianggap telah diserahkan kepada pihak lain. Oleh karena itu harus diadakan pembukuan khusus yang dapat menyajikan keterangan mengenai jumlah, jenis, maupun harga dari barang-barang konsinyasi.

Pasal 10 ayat (6) UU PPh mengatur bahwa penilaian persediaan barang hanya boleh dihitung dengan menggunakan harga perolehan sedangkan penilaian persediaan untuk menghitung harga pokok penjualan hanya boleh dilakukan dengan metode rata-rata atau dengan cara mendahulukan persediaan yang didapat pertama (FIFO). Pemakaian suatu metode harus dilaksanakan secara konsisten dengan tahun-tahun sebelumnya. Perbedaan temporer dapat terjadi apabila perusahaan menggunakan metode lain selain rata-rata dan FIFO untuk pencatatan akuntansi komersialnya.

5.   Pembukuan Tentang Harta yang Dapat Disusutkan atau Diamortisasi

Dalam ketentuan perpajakan, aktiva tetap disebut dengan istilah harta. Harta yang dapat disusutkan adalah harta berwujud yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan yang mempunyai manfaat lebih dari satu tahun, kecuali tanah. Harta yang dapat diamortisasikan adalah harta tidak berwujud yang digunakan perusahaan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara (3M) penghasilan termasuk biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.

Dalam Pasal 10 ayat (1) UU PPh harga perolehan harta adalah jumlah yang sesungguhnya dikeluarkan sedangkan apabila terjadi hubungan istimewa adalah jumlah yang seharusnya dikeluarkan atau diterima. Perbedaan tetap dapat timbul atas harga perolehan yang terjadi dalam hal terjadi hubungan istimewa.

Apabila harta diperoleh melalui sumbangan akuntansi mencatatnya berdasarkan harga pasar dengan mengkreditkan akun modal donasi. Untuk kepentingan perpajakan, pencatatan nilai harta yang diperoleh melalui sumbangan diatur dalam Pasal 4 ayat (3) Huruf a dan Pasal 10 ayat (4) UU PPh. Arti sumbangan atau bantuan dalam perpajakan diatur secara jelas, yaitu sepanjang bantuan atau sumbangan yang diterima tidak dalam rangka hubungan kerja, hubungan usaha, hubungan kepemilikan atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan, nilai perolehan bagi pihak penerima harta adalah nilai sisa buku harta pihak yang melakukan penyerahan/pengalihan.

Penilaian kembali (revaluasi) aktiva dalam perpajakan diperkenankan apabila terjadi ketidaksesuaian antara unsur-unsur biaya dan penghasilan karena perkembangan harga misalnya devaluasi mata uang rupiah terhadap mata uang asing. Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai buku aktiva dibukukan dalam akun modal dengan nama “Selisih Lebih Penilaian Kembali Aktiva Tetap”. Selisih tersebut adalah laba yang dikenakan pajak.

Dalam perpajakan aktiva tetap dikelompokkan ke dalam kelompok harta sesuai dengan masa manfaatnya. Demikian pula tarif penyusutan diatur dalam metode garis lurus atau metode saldo menurun. Dalam hal aktiva tersebut adalah harta tidak berwujud, maka amortisasi hanya boleh dilakukan dengan metode garis lurus. Beda temporer dapat timbul apabila perusahaan mencatat penyusutan dengan metode dan manfaat yang tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan.

Pembukuan tentang harta tersebut harus dilakukan sedemikian rupa sehingga dapat diperoleh keterangan mengenai:

  1. jenis harta;
  2. saat perolehan;
  3. nilai perolehan;
  4. saat mulai digunakan;
  5. masa manfaat;
  6. golongan harta;
  7. nilai sisa buku;
  8. penambahan maupun pengurangan harta yang dipisahkan antara mutasi biasa dan mutasi luar biasa;
  9. penyusutan atau amortisasi;
  10. akumulasi penyusutan atau amortisasi.

Copyright © Mitra Konsultindo-Konsultan Pajak ®

konsultan pajak , jasa konsultan pajak , konsultan pajak jakarta , konsultan pajak indonesia , konsultan pajak jabodetabek , konsultan pajak jakarta barat , konsultan pajak jakarta timur , konsultan pajak jakarta selatan , konsultan pajak jakarta utara , konsultan pajak jakarta pusat , konsultan pajak bogor , konsultan pajak depok , konsultan pajak tangerang , konsultan pajak bekasi , kantor konsultan pajak , konsultan pajak murah , jasa konsultasi pajak , tarif konsultan pajak , jasa laporan keuangan , pembuatan laporan keuangan , jasa manajemen bisnis , konsultan bisnis , jasa konsultan pajak jakarta , jasa konsultasi pajak , jasa laporan pajak , jasa laporan spt pajak , jasa laporan spt tahunan , jasa laporan spt masa bulanan , jasa laporan spt pajak orang pribadi , jasa laporan spt pajak badan usaha , jasa laporan spt pajak perusahaan , jasa laporan keuangan , jasa pembuatan laporan keuangan , jasa akuntansi , jasa pembukuan , jasa pembuatan laporan pajak , jasa pembuatan laporan spt pajak , jasa pembuatan laporan spt tahunan , jasa pembuatan spt pajak , jasa pembuatan spt tahunan , jasa pembuatan spt masa bulanan , jasa pembuatan spt tahunan orang pribadi , jasa pembuatan spt tahunan badan usaha , jasa pembuatan spt tahunan perusahaan , konsultan pajak 2014 , jasa konsultan pajak 2014 , konsultan pajak 2015 , jasa konsultan pajak 2015 , jasa laporan spt tahunan orang pribadi , jasa laporan spt tahunan badan usaha , jasa laporan spt tahunan perusahaan , jasa pembuatan spt tahunan orang pribadi , jasa pembuatan spt tahunan badan usaha , jasa pembuatan spt tahunan perusahaan , jasa pembuatan laporan pajak spt tahunan orang pribadi , jasa pembuatan laporan pajak spt tahunan badan usaha , jasa pembuatan laporan pajak spt tahunan perusahaan ,

jasa akuntansi , jasa akutansi , jasa pembukuan , jasa akuntansi pembukuan , jasa pembukuan akuntansi , jasa pembukuan laporan keuangan , jasa akuntansi laporan keuangan , jasa laporan keuangan , jasa pembuatan laporan keuangan , jasa pembuatan perusahaan , jasa pendiriaan perusahaan , jasa pembuatan usaha , jasa pendirian usaha , jasa pembuatan pt , jasa pendirian pt , jasa pembuatan cv , jasa pendirian cv , jasa audit , jasa audit laporan keuangan , jasa internal audit , jasa pengurusan izin usaha , jasa pengurusan ijin usaha , jasa perizinan usaha , jasa perijinan usaha ,

jasa akuntansi jakarta , jasa akutansi jakarta , jasa pembukuan jakarta , jasa akuntansi pembukuan jakarta , jasa pembukuan akuntansi jakarta , jasa pembukuan laporan keuangan jakarta , jasa akuntansi laporan keuangan jakarta , jasa laporan keuangan jakarta , jasa pembuatan laporan keuangan jakarta , jasa pembuatan perusahaan jakarta , jasa pendiriaan perusahaan jakarta , jasa pembuatan usaha jakarta , jasa pendirian usaha jakarta , jasa pembuatan pt jakarta , jasa pendirian pt jakarta , jasa pembuatan cv jakarta , jasa pendirian cv jakarta , jasa audit jakarta , jasa audit laporan keuangan jakarta , jasa internal audit jakarta , jasa pengurusan izin usaha jakarta , jasa pengurusan ijin usaha jakarta , jasa perizinan usaha jakarta , jasa perijinan usaha jakarta ,

jasa manajemen bisnis , jasa bisnis manajemen , jasa konsultan bisnis , jasa konsultan manajemen , jasa konsultan bisnis manajemen , jasa konsultan manajemen bisnis , jasa manajemen bisnis jakarta , jasa bisnis manajemen jakarta , jasa konsultan bisnis jakarta , jasa konsultan manajemen jakarta , jasa konsultan bisnis manajemen jakarta , jasa konsultan manajemen bisnis jakarta

===

jasa akuntansi bogor , jasa akutansi bogor , jasa pembukuan bogor , jasa akuntansi pembukuan bogor , jasa pembukuan akuntansi bogor , jasa pembukuan laporan keuangan bogor , jasa akuntansi laporan keuangan bogor , jasa laporan keuangan bogor , jasa pembuatan laporan keuangan bogor , jasa pembuatan perusahaan bogor , jasa pendiriaan perusahaan bogor , jasa pembuatan usaha bogor , jasa pendirian usaha bogor , jasa pembuatan pt bogor , jasa pendirian pt bogor , jasa pembuatan cv bogor , jasa pendirian cv bogor , jasa audit bogor , jasa audit laporan keuangan bogor , jasa internal audit bogor , jasa pengurusan izin usaha bogor , jasa pengurusan ijin usaha bogor , jasa perizinan usaha bogor , jasa perijinan usaha bogor ,

jasa manajemen bisnis bogor , jasa bisnis manajemen bogor , jasa konsultan bisnis bogor , jasa konsultan manajemen bogor , jasa konsultan bisnis manajemen bogor , jasa konsultan manajemen bisnis bogor ,

jasa akuntansi depok , jasa akutansi depok , jasa pembukuan depok , jasa akuntansi pembukuan depok , jasa pembukuan akuntansi depok , jasa pembukuan laporan keuangan depok , jasa akuntansi laporan keuangan depok , jasa laporan keuangan depok , jasa pembuatan laporan keuangan depok , jasa pembuatan perusahaan depok , jasa pendiriaan perusahaan depok , jasa pembuatan usaha depok , jasa pendirian usaha depok , jasa pembuatan pt depok , jasa pendirian pt depok , jasa pembuatan cv depok , jasa pendirian cv depok , jasa audit depok , jasa audit laporan keuangan depok , jasa internal audit depok , jasa pengurusan izin usaha depok , jasa pengurusan ijin usaha depok , jasa perizinan usaha depok , jasa perijinan usaha depok ,

jasa manajemen bisnis depok , jasa bisnis manajemen depok , jasa konsultan bisnis depok , jasa konsultan manajemen depok , jasa konsultan bisnis manajemen depok , jasa konsultan manajemen bisnis depok ,

jasa akuntansi tangerang , jasa akutansi tangerang , jasa pembukuan tangerang , jasa akuntansi pembukuan tangerang , jasa pembukuan akuntansi tangerang , jasa pembukuan laporan keuangan tangerang , jasa akuntansi laporan keuangan tangerang , jasa laporan keuangan tangerang , jasa pembuatan laporan keuangan tangerang , jasa pembuatan perusahaan tangerang , jasa pendiriaan perusahaan tangerang , jasa pembuatan usaha tangerang , jasa pendirian usaha tangerang , jasa pembuatan pt tangerang , jasa pendirian pt tangerang , jasa pembuatan cv tangerang , jasa pendirian cv tangerang , jasa audit tangerang , jasa audit laporan keuangan tangerang , jasa internal audit tangerang , jasa pengurusan izin usaha tangerang , jasa pengurusan ijin usaha tangerang , jasa perizinan usaha tangerang , jasa perijinan usaha tangerang ,

jasa manajemen bisnis tangerang , jasa bisnis manajemen tangerang , jasa konsultan bisnis tangerang , jasa konsultan manajemen tangerang , jasa konsultan bisnis manajemen tangerang , jasa konsultan manajemen bisnis tangerang ,

jasa akuntansi bekasi , jasa akutansi bekasi , jasa pembukuan bekasi , jasa akuntansi pembukuan bekasi , jasa pembukuan akuntansi bekasi , jasa pembukuan laporan keuangan bekasi , jasa akuntansi laporan keuangan bekasi , jasa laporan keuangan bekasi , jasa pembuatan laporan keuangan bekasi , jasa pembuatan perusahaan bekasi , jasa pendiriaan perusahaan bekasi , jasa pembuatan usaha bekasi , jasa pendirian usaha bekasi , jasa pembuatan pt bekasi , jasa pendirian pt bekasi , jasa pembuatan cv bekasi , jasa pendirian cv bekasi , jasa audit bekasi , jasa audit laporan keuangan bekasi , jasa internal audit bekasi , jasa pengurusan izin usaha bekasi , jasa pengurusan ijin usaha bekasi , jasa perizinan usaha bekasi , jasa perijinan usaha bekasi ,

jasa manajemen bisnis bekasi , jasa bisnis manajemen bekasi , jasa konsultan bisnis bekasi , jasa konsultan manajemen bekasi , jasa konsultan bisnis manajemen bekasi , jasa konsultan manajemen bisnis bekasi

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *