Konsultan Pajak Jakarta Jasa – Laporan Keuangan: Komersial vs Fiskal

Konsultan Pajak Jakarta Jasa │ Jasa Pembukuan Akuntansi Laporan Keuangan │ Jasa Audit | Konsultan Manajemen Bisnis | Jasa Pembuatan Perusahaan & Izin Usaha

TINJAUAN MENGENAI LAPORAN KEUANGAN

Perusahaan adalah sebuah entitas yang berdiri sendiri dan terpisah dari pemiliknya. Dan sering kali pemilik tidak berada dalam perusahaan untuk ikut serta dalam operasi dan mengawasi jalannya perusahaan dari hari ke hari. Karena adanya keterpisahan ini, maka jembatan emas yang dapat menghubungkan antara pemilik dan para pengelola perusahaan adalah pelaporan keuangan (financial reporting). Dengan demikian, Laporan keuangan merupakan sarana untuk menyajikan informasi keuangan secara periodik yang utamanya ditujukan kepada pemilik/pemegang saham dan kreditur. Rumusan itu mengisyaratkan juga bahwa terdapat pihak lain, selain yang disebutkan di atas, yang berkepentingan dengan informasi keuangan yang disajikan. Hal itu sejalan dengan apa yang dinyatakan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dalam Kerangka Dasar Penyusunan Laporan Keuangan Paragraf 12, bahwa “Tujuan Laporan Keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan keputusan ekonomi.” Namun demikian, Laporan Keuangan tidak menyediakan semua informasi yang mungkin dibutuhkan pemakai untuk pengambilan keputusan.ekonomi karena secara umum menggambarkan pengaruh kejadian di masa lalu dan tidak menyediakan informasi non-keuangan.

Laporan Keuangan yang lengkap meliputi neraca, laporan laba-rugi, laporan perubahan modal, laporan arus kas dan catatan atas Laporan Keuangan. Setiap komponen dalam Laporan Keuangan  merupakan satu kesatuan yang utuh dan terkait satu dengan lainnya, sehingga dalam menggunakan perlu dilihat sebagai suatu keseluruhan bagi pemakainya, untuk tidak terjadi kesalahpahaman. Informasi tentang posisi keuangan perusahaan pada saat tertentu (at point in time) terutama disajikan dalam neraca. Sedangkan informasi yang memperlihatkan perubahan posisi keuangan perusahaan. pada suatu periode tertentu (a period of time) disajikan dalam laporan laba-rugi, laporan laba ditahan dan laporan arus kas.

Informasi keuangan yang disajikan dalam Laporan Keuangan haruslah memiliki karakteristik kualitatif agar berguna bagi para pemakai Laporan Keuangan. IAI merumuskan terdapat empat karakteristik pokok, yaitu : dapat dipahami, relevan kaitannya dengan maksud penggunaan informasi tersebut, keandalan informasi tersebut bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material, dan terakhir dapat diperbandingkan antar periode. Disamping karakteristik kualitatif informasi keuangan, terdapat kendala penting yang menggarisbawahi kualitas informasi, yaitu : keefektifan biaya, materialitas, dan konseruatisme. Kendala informasi ini menentukan berguna tidaknya suatu informasi keuangan bagi para pemakainya.

Laporan Keuangan yang diuraikan tersebut adalah Laporan Keuangan yang disusun berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum yang dimaksudkan untuk keperluan berbagai pihak (general purposes financial statement). Artinya, Laporan Keuangan yang disusun berdasarkan akuntansi bersifat netral atau tidak memihak. Sering Laporan Keuangan ini dinamakan Laporan Keuangan komersial.

LAPORAN KEUANGAN FISKAL

Istilah Laporan Keuangan fiskal sebenarnya bukan istilah baku dalam terminologi akuntansi di Indonesia. Istilah ini digunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk menghitung laba fiskal perusahaan sesuai dengan peraturan perpajakan untuk menghitung Penghasilan Kena Pajak sebagai dasar untuk menghitung Pajak Penghasilan terhutang. Penghitungan Penghasilan Kena Pajak ini biasanya berasal dari Laporan Keuangan komersial setelah dilakukan proses penyesuaian atau rekonsiliasi yang disesuaikan dengan ketentuan perpajakan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 (selanjutnya disebut UU KUP) dapat disimpulkan bahwa sistem pemungutan PPh Indonesia menganut sistem “Self Assessment”. Dalam sistem ini Wajib Pajak diwajibkan untuk menghitung, memperhitungkan dan membayar sendiri pajak-pajak yang terhutang berdasarkan ketentuan undang-undang perpajakan dan melaporkan ke kantor pelayanan pajak dengan cara mengisi dan menyampaikan SPT. Dengan demikian penentuan besarnya Pajak Penghasilan yang terhutang berada pada Wajib Pajak itu sendiri.

Pajak penghasilan menganut sistem pemajakan komprehensif (comprehensive income taxation) dengan mendefinisikan penghasilan berdasarkan tambahan kemampuan ekonomis. Pajak penghasilan dikenakan atas dasar jumlah penghasilan yang.dikenakan pajak yang diambil dari catatan pembukuan. Dalam perpajakan ditentukan bahwa Wajib Pajak dalam negeri diwajibkan untuk melaporkan pajak terhutangnya kepada negara dengan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) pajak yang dilampiri dengan Laporan Keuangan. Laporan Keuangan ini disusun khusus untuk kepentingan perpajakan dengan mengindahkan semua peraturan perpajakan.

Dalam Pasal 4 UU KUP menyatakan sebagai berikut : ” Pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan oleh Wajib Pajak yang wajib melakukan pembukuan harus dilengkapi dengan Laporan Keuangan berupa neraca dan perhitungan rugi-laba serta keterangan lain yang diperlukan untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak.” Laporan Keuangan tersebut merupakan instrumen yang sangat berharga untuk menilai kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajibannya.

Dalam undang-undang tersebut tidak dijelaskan mengenai jenis laporan.yang harus disampaikan, apakah Laporan Keuangan fiskal atau komersial. Berdasarkan kutipan tersebut dapat ditafsirkan bahwa Laporan Keuangan yang dimaksud adalah laporan yang sesuai dengan ketentuan perpajakan. Laporan Keuangan yang disampaikan harus dapat menunjukkan keterangan yang cukup untuk penghitungan Penghasilan Kena Pajak.

Meskipun secara umum, terdapat banyak kesamaan antara prinsip akuntansi komersial dengan akuntansi pajak, namun tetap saja terdapat beberapa perbedaan dalam hal pengakuan pendapatan atau biaya meskipun dalam perkembangan terakhir terdapat upaya untuk saling mengharmonisasi (saling mendekatkan) antara perlakuan akuntansi komersial dengan pajak ketika memandang suatu transaksi bisnis. Meskipun terdapat perbedaan, namun UU KUP menyarankan Wajib Pajak untuk tidak melakukan pembukuan ganda dalam rangka untuk memenuhi kriteria yang diminta oleh akuntansi komersial dengan akuntansi pajak. Laporan Keuangan boleh dibuat sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang diterima umum yang menyandarkan pada Standar Akuntansi Keuangan yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Laporan Keuangan komersial hasil akhir dari pembukuan tersebut dapat diubah meniadi Laporan Keuangan fiskal dengan cara melakukan koreksi seperlunya atau penyesuaian dengan peraturan perpajakan melalui proses rekonsiliasi fiskal. Perbedaan yang biasa timbul antara Laporan Keuangan komersial dengan Laporan Keuangan fiskal sering disebut sebagai perbedaan permanen dan perbedaan sementara/perbedaan temporer.

Apabila wajib Pajak berkeinginan untuk menyusun Laporan Keuangan fiskal, maka hal-hal yang tercakup dalam Laporan Keuangan fiskal sebagaimana yang disarankan oleh Sophar Lumbantoruan dalam bukunya Akuntansi Pajak, terdiri dari:

A.neraca fiskal;
B.perhitungan rugi laba dan laba yang ditahan fiskal;
C.penjelasan Laporan Keuangan fiskal;
D.rekonsiliasi Laporan Keuangan komersial dan Laporan Keuangan fiskal;
E.ikhtisar kewajiban Pajak.

PENGERTIAN DAN SYARAT PEMBUKUAN MENURUT UU PERPAJAKAN

Untuk dapat menghitung dan memperhitungkan sendiri pajak terhutang diperlukan suatu pembukuan dan pencatatan yang teratur terhadap segala kegiatan usaha Wajib Pajak. Menurut Pasal 1 angka 26 UU KUP:

Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi yang meliputi keadaan harta, kewajiban atau hutang, modal, penghasilan dan biaya serta jumtah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa yang terhutang maupun yang tidak terhutang PPN, yang dikenakan PPN dengan tarif 0%  (Nol Persen) dan yang dikenakan PPnBM, yang ditutup dengan penyusutan Laporan Keuangan berupa neraca dan perhitungan rugi laba pada saat tahun pajak berakhir.

Dari bunyi pasal tersebut ada hal-hal penting yang biasanya kurang diperhatikan oleh Wajib Pajak sebagai berikut :

A) Pembukuan atau pencatatan tersebut harus dilakukan secara teratur yang berarti harus dikerjakan dari waktu ke waktu dan secara up to date atau dipelihara terus menerus dan berkesinambungan. Hal ini bisa menjadi indikasi dari benar-tidaknya pembukuan yang diselenggarakan oleh Wajib Pajak;

B) Pembukuan atau pencatatan harus diselenggarakan sedemikian rpa sehingga dapat dengan mudah diketahui harga perolehan dan harga penyerahan barang atau jasa yang terhutang PPN, tidak terhutang PPN, dikenakan PPN 0%, PPN-nya ditangguhkan, PPN-nya ditanggung pemerintah dan dikenakan PPnBM.

Dengan demikian pengertian pembukuan dalam peraturan perpajakan lebih luas cakupannya, karena disamping tujuannya untuk memperoleh angka Penghasilan Kena  Pajak juga untuk menghitung kewajiban pemungutan PPN dan PPnBM serta untuk menghitung kewajiban pemotongan dan pemungutan pajak.

Tidak melakukan pencatatan pembukuan berarti tidak memenuhi ketentuan undang-undang perpajakan dan dapat berakibat kesulitan Wajib Pajak dalam mempertanggungjawabkan SPT yang dilaporkan pada saat dilaksanakannya pemeriksaan. Pada prinsipnya setiap Wajib Pajak yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjan bebas di Indonesia wajib menyelenggarakan pembukuan, baik untuk Wajib Pajak orang pribadi maupun Wajib Pajak badan. Pengecualian hanya diberikan kepada Wajib Pajak orang pribadi yang penghasilan netonya dihitung dengan menggunakan norma penghitungan. Walaupun demikian Wajib Pajak tercebut tetap harus menyelenggarakan pencatatan sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terhutang.

Ketentuan perpajakan tidak mengatur mengenai bentuk atau tata cara pembukuan atau pencatatan yang harus dilakukan oleh Wajib Pajak. Pedoman yang mengatur mengenai hal ini hanya tercantum dalam Pasal 28 ayat (3) sampai dengan ayat (9) UU KUP yang pokok-pokoknya adalah sebagai berikut:

A. Pembukuan atau pencatatan tersebut harus menggunakan itikad baik dan mencerminkan keadaan kegiatan usaha yang sesungguhnya;

B. Pembukuan sekurang-kurangnya terdiri dari catatan mengenai harta, kewajiban atau hutang, modal, penghasilan dan biaya serta penjualan dan pembelian, sehingga dapat dihitung besarnya pajak terhutang;

C. Pembukuan dan pencatatan harus dilaksanakan di Indonesia;

D. Pembukuan atau pencatatan harus menggunakan huruf latin, angka arab, satuan mata uang rupiah dan disusun dalam bahasa Indonesia atau bahasa asing yang diijinkan menteri keuangan. Pembukuan dengan menggunakan bahasa asing serta mata uang selain Rupiah dapat diselenggarakan oleh Wajib Pajak dalam rangka penanaman modal asing, kontrak karya, kontrak bagi hasil, kegiatan atau badan lain setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan. Namun demikian pengisian SPT harus tetap dilakukan dalam bahasa Indonesia dan mata uang Rupiah;

E. Pembukuan diselenggarakan dengan prinsip taat azas dan dengan metode stelsel/akrual atau metode/stelsel kas;

F. Perubahan terhadap metode pembukuan dan atau tahun buku, harus mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Pajak;

G. Buku-buku, catatan-catatan, dokumen-dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain wajib disimpan di Indonesia selama sepuluh tahun untuk :

– Wajib Pajak orang pribadi, di tempat tinggal atau tempat kedudukan;

– Wajib Pajak badan di tempat kedudukan.

Seperti yang telah diuraikan di atas, orang atau badan hukum yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas di Indonesia yang menurut undang-undang perpajakan  diwajibkan untuk mengadakan pembukuan, harus menyelenggarakan pembukuan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
A. Pembukuan harus meliputi seluruh kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang dilakukannya;

B. Pembukuan harus dilakukan secara teratur, tepat waktu, terinci dan taat azas;

C. Pembukuan harus didukung dengan bukti-bukti transaksi yang dapat dipertanggungjawabkan kebenaran dan keabsahannya ;

D. Pembukuan harus ditutup dengan membuat laporan neraca dan perhitungan laba rugi pada setiap akhir tahun pajak.

Pada prinsipnya pembukuan pajak mengikuti pembukuan akuntansi. Akuntansi menganut stelsel kas dan akrual sedangkan pajak membolehkan Wajib Pajak melakukan pembukuan berdasarkan stelsel akrual atau stetsel kas yang telah dimodifikasi (modified cash basis) yang dilakukan secara taat azas. Dalam rangka penghitungan Penghasilan Kena Pajak maka pembukuan harus dilaksanakan dengan modified cash basis yang dapat diterangkan sebagai berikut:
Penghitungan jumlah penjualan dalam satu periode harus meliputi

1. seluruh penjualan baik tunai maupun kredit, konsekuensinya penghitungan harga pokok juga harus menyertakan seluruh pembelian dan persediaan;

2. Dalam hal memperoleh harta yang dapat .disusutkan dan hak yang dapat diamortisasi, biaya-biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan hanya dapat dilakukan melalui penyusutan dan amortisasi;

3. Dilakukan secara taat azas.

Copyright © Mitra Konsultindo-Konsultan Pajak ®

konsultan pajak , jasa konsultan pajak , konsultan pajak jakarta , konsultan pajak indonesia , konsultan pajak jabodetabek , konsultan pajak jakarta barat , konsultan pajak jakarta timur , konsultan pajak jakarta selatan , konsultan pajak jakarta utara , konsultan pajak jakarta pusat , konsultan pajak bogor , konsultan pajak depok , konsultan pajak tangerang , konsultan pajak bekasi , kantor konsultan pajak , konsultan pajak murah , jasa konsultasi pajak , tarif konsultan pajak , jasa laporan keuangan , pembuatan laporan keuangan , jasa manajemen bisnis , konsultan bisnis , jasa konsultan pajak jakarta , jasa konsultasi pajak , jasa laporan pajak , jasa laporan spt pajak , jasa laporan spt tahunan , jasa laporan spt masa bulanan , jasa laporan spt pajak orang pribadi , jasa laporan spt pajak badan usaha , jasa laporan spt pajak perusahaan , jasa laporan keuangan , jasa pembuatan laporan keuangan , jasa akuntansi , jasa pembukuan , jasa pembuatan laporan pajak , jasa pembuatan laporan spt pajak , jasa pembuatan laporan spt tahunan , jasa pembuatan spt pajak , jasa pembuatan spt tahunan , jasa pembuatan spt masa bulanan , jasa pembuatan spt tahunan orang pribadi , jasa pembuatan spt tahunan badan usaha , jasa pembuatan spt tahunan perusahaan , konsultan pajak 2014 , jasa konsultan pajak 2014 , konsultan pajak 2015 , jasa konsultan pajak 2015 , jasa laporan spt tahunan orang pribadi , jasa laporan spt tahunan badan usaha , jasa laporan spt tahunan perusahaan , jasa pembuatan spt tahunan orang pribadi , jasa pembuatan spt tahunan badan usaha , jasa pembuatan spt tahunan perusahaan , jasa pembuatan laporan pajak spt tahunan orang pribadi , jasa pembuatan laporan pajak spt tahunan badan usaha , jasa pembuatan laporan pajak spt tahunan perusahaan ,

jasa akuntansi , jasa akutansi , jasa pembukuan , jasa akuntansi pembukuan , jasa pembukuan akuntansi , jasa pembukuan laporan keuangan , jasa akuntansi laporan keuangan , jasa laporan keuangan , jasa pembuatan laporan keuangan , jasa pembuatan perusahaan , jasa pendiriaan perusahaan , jasa pembuatan usaha , jasa pendirian usaha , jasa pembuatan pt , jasa pendirian pt , jasa pembuatan cv , jasa pendirian cv , jasa audit , jasa audit laporan keuangan , jasa internal audit , jasa pengurusan izin usaha , jasa pengurusan ijin usaha , jasa perizinan usaha , jasa perijinan usaha ,

jasa akuntansi jakarta , jasa akutansi jakarta , jasa pembukuan jakarta , jasa akuntansi pembukuan jakarta , jasa pembukuan akuntansi jakarta , jasa pembukuan laporan keuangan jakarta , jasa akuntansi laporan keuangan jakarta , jasa laporan keuangan jakarta , jasa pembuatan laporan keuangan jakarta , jasa pembuatan perusahaan jakarta , jasa pendiriaan perusahaan jakarta , jasa pembuatan usaha jakarta , jasa pendirian usaha jakarta , jasa pembuatan pt jakarta , jasa pendirian pt jakarta , jasa pembuatan cv jakarta , jasa pendirian cv jakarta , jasa audit jakarta , jasa audit laporan keuangan jakarta , jasa internal audit jakarta , jasa pengurusan izin usaha jakarta , jasa pengurusan ijin usaha jakarta , jasa perizinan usaha jakarta , jasa perijinan usaha jakarta ,

jasa manajemen bisnis , jasa bisnis manajemen , jasa konsultan bisnis , jasa konsultan manajemen , jasa konsultan bisnis manajemen , jasa konsultan manajemen bisnis , jasa manajemen bisnis jakarta , jasa bisnis manajemen jakarta , jasa konsultan bisnis jakarta , jasa konsultan manajemen jakarta , jasa konsultan bisnis manajemen jakarta , jasa konsultan manajemen bisnis jakarta

===

jasa akuntansi bogor , jasa akutansi bogor , jasa pembukuan bogor , jasa akuntansi pembukuan bogor , jasa pembukuan akuntansi bogor , jasa pembukuan laporan keuangan bogor , jasa akuntansi laporan keuangan bogor , jasa laporan keuangan bogor , jasa pembuatan laporan keuangan bogor , jasa pembuatan perusahaan bogor , jasa pendiriaan perusahaan bogor , jasa pembuatan usaha bogor , jasa pendirian usaha bogor , jasa pembuatan pt bogor , jasa pendirian pt bogor , jasa pembuatan cv bogor , jasa pendirian cv bogor , jasa audit bogor , jasa audit laporan keuangan bogor , jasa internal audit bogor , jasa pengurusan izin usaha bogor , jasa pengurusan ijin usaha bogor , jasa perizinan usaha bogor , jasa perijinan usaha bogor ,

jasa manajemen bisnis bogor , jasa bisnis manajemen bogor , jasa konsultan bisnis bogor , jasa konsultan manajemen bogor , jasa konsultan bisnis manajemen bogor , jasa konsultan manajemen bisnis bogor ,

jasa akuntansi depok , jasa akutansi depok , jasa pembukuan depok , jasa akuntansi pembukuan depok , jasa pembukuan akuntansi depok , jasa pembukuan laporan keuangan depok , jasa akuntansi laporan keuangan depok , jasa laporan keuangan depok , jasa pembuatan laporan keuangan depok , jasa pembuatan perusahaan depok , jasa pendiriaan perusahaan depok , jasa pembuatan usaha depok , jasa pendirian usaha depok , jasa pembuatan pt depok , jasa pendirian pt depok , jasa pembuatan cv depok , jasa pendirian cv depok , jasa audit depok , jasa audit laporan keuangan depok , jasa internal audit depok , jasa pengurusan izin usaha depok , jasa pengurusan ijin usaha depok , jasa perizinan usaha depok , jasa perijinan usaha depok ,

jasa manajemen bisnis depok , jasa bisnis manajemen depok , jasa konsultan bisnis depok , jasa konsultan manajemen depok , jasa konsultan bisnis manajemen depok , jasa konsultan manajemen bisnis depok ,

jasa akuntansi tangerang , jasa akutansi tangerang , jasa pembukuan tangerang , jasa akuntansi pembukuan tangerang , jasa pembukuan akuntansi tangerang , jasa pembukuan laporan keuangan tangerang , jasa akuntansi laporan keuangan tangerang , jasa laporan keuangan tangerang , jasa pembuatan laporan keuangan tangerang , jasa pembuatan perusahaan tangerang , jasa pendiriaan perusahaan tangerang , jasa pembuatan usaha tangerang , jasa pendirian usaha tangerang , jasa pembuatan pt tangerang , jasa pendirian pt tangerang , jasa pembuatan cv tangerang , jasa pendirian cv tangerang , jasa audit tangerang , jasa audit laporan keuangan tangerang , jasa internal audit tangerang , jasa pengurusan izin usaha tangerang , jasa pengurusan ijin usaha tangerang , jasa perizinan usaha tangerang , jasa perijinan usaha tangerang ,

jasa manajemen bisnis tangerang , jasa bisnis manajemen tangerang , jasa konsultan bisnis tangerang , jasa konsultan manajemen tangerang , jasa konsultan bisnis manajemen tangerang , jasa konsultan manajemen bisnis tangerang ,

jasa akuntansi bekasi , jasa akutansi bekasi , jasa pembukuan bekasi , jasa akuntansi pembukuan bekasi , jasa pembukuan akuntansi bekasi , jasa pembukuan laporan keuangan bekasi , jasa akuntansi laporan keuangan bekasi , jasa laporan keuangan bekasi , jasa pembuatan laporan keuangan bekasi , jasa pembuatan perusahaan bekasi , jasa pendiriaan perusahaan bekasi , jasa pembuatan usaha bekasi , jasa pendirian usaha bekasi , jasa pembuatan pt bekasi , jasa pendirian pt bekasi , jasa pembuatan cv bekasi , jasa pendirian cv bekasi , jasa audit bekasi , jasa audit laporan keuangan bekasi , jasa internal audit bekasi , jasa pengurusan izin usaha bekasi , jasa pengurusan ijin usaha bekasi , jasa perizinan usaha bekasi , jasa perijinan usaha bekasi ,

jasa manajemen bisnis bekasi , jasa bisnis manajemen bekasi , jasa konsultan bisnis bekasi , jasa konsultan manajemen bekasi , jasa konsultan bisnis manajemen bekasi , jasa konsultan manajemen bisnis bekasi

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *