Konsultan Pajak Jakarta Jasa – Konsep Pajak

Konsultan Pajak Jakarta Jasa │ Jasa Pembukuan Akuntansi Laporan Keuangan │ Jasa Audit | Konsultan Manajemen Bisnis | Jasa Pembuatan Perusahaan & Izin Usaha

Konsep penghasilan untuk tujuan Pajak Penghasilan dapat berbeda dari konsep penghasilan menurut akuntansi komersial, karena perpajakan umumnya berkaitan dengan keadilan vertical dan horizontal serta dapat dipakai sebagai suatu instrument kebijakan ekonomi dan sosial. Berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) UU Pajak penghasilan,penghasilan didefinisikan sebagai :

  • Setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib Pajak;
  • Baik berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia;
  • Yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib Pajak;
  • Dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Dari unsur-unsur definisi penghasilan diatas dapat dikatakan penghasilan merupakan kenaikan daya beli yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak. Definisi penghasilan menurut konsep pajak tersebut mempunyai kesamaan dengan definisi menurut akuntansi, karena keduanya menitikberatkan makna penghasilan atau laba bersih sebagai suatu aliran (inflows). Namun demikian keduanya mempunyai perbedaan yang mendasar karena dalam pengertian penghasilan menurut undang undang Pajak Penghasilan tidak disebutkan secara eksplisit tentang adanya perkecualian terhadap tambahan kemampuan ekonomis yang berasal dari transaksi modal dan koreksi laba-rugi tahun-tahun sebelumnya.

Walaupun uu PPh menggunakan konsep dan asas pemajakan atas penghasilan yang berbeda dari konsep akuntansi. Akan tetapi UU PPh dibuat tidak semata-mata untuk menghimpun dana dari masyarakat melainkan juga sebagai bagian dari kebijakan fiskal yang diterapkan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan pembangunan nasional. Hal ini antara lain merupakan salah satu faktor yang membuat UU PPh harus menetapkan secara Pasti tentang :
1. Penghasilan-penghasilan yang merupakan objek pajak ;
2. Penghasilan-penghasilan yang merupakan objek pajak tapi pajaknya ditanggung pemerintah;
3. Penghasilan-penghasilan yang bukan merupakan objek pajak.

Pertimbangan efeKtifitas dan efisiensi dalam pemungutannya juga menuntut UU PPh untuk menetapkan adanya berbagai kategori penghasilan dalam, misalnya :

1. Penghasilan yang dikenakan tarif tertentu dan bersifat final dan penghasilan yang di kenakan pajak berdasarkan tarif progresif;

2. Penghasilan yang pajak-pajaknya harus dihitung dan dibayar sendiri oleh wajib Pajak dan penghasilan yang pajaknya dipungut oleh pemberi penghasilan di pihak lain.

Adapun jenis-jenis penghasilan yang disebutkan dalam uu PPh adalah sebagai berikut:

1. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa, kecuali ditentukan lain oleh UU PPh :

–        Semua  pembayaran atau imbalan sehubungandengan pekerjaan, seperti ; upah, gaji, premi asuransi kesehatan yang dibayar oleh pemberi kerja, atau imbalan dalam bentuk lainnya merupakan objek pajak.

–        Pengertian imbalan dalam bentuk lainnya termasuk imbalan dalam bentuk natura Yang diberikan oleh non subyek Pajak Penghasilan.

2. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan :

–        Meliputi hadiah dari undian,pekerjaan,dan kegiatan seperti ; hadiah undian tabungan, hadiah pertandingan olah raga, dan sebagainya.

–        yang dimaksud penghargaan adalah imbalan yang diberikan sehubungan dengan kegiatan tertentu, misalnya imbalan yang diterima sehubungan dengan penemuan benda-benda Purbakala.

3. Laba usaha

4. Keuntungan penjualan atau pengalihan harta (capital gains).

Keuntungan dari Penjualan atau pengalihan harta (aktiva) merupakan selisih lebih antara harga jual atau harga pasar wajar harta pada saat dijual/dialihkan dengan nilai perolehan (atas harta yang tidak dapat disusutkan) atau nilai sisa buku fiskal (nilai sisa buku berdasarkan penyusutan secara fiskal) atas harta yang disusutkan.

Misalnya :

  • PT Abadi menjual sebuah aktiva berupa truk dengan harga jual Rp 80Juta.   Apabila nilai sisa buku fiskal truk tersebut sebesar Rp 20 juta, maka keuntungannya adalah Rp 60 juta (merupakan obyek PPh).

Apabila penjualan harta tersebut dilakukan antara badan usaha dengan pemegang sahamnya (pihak yang memiliki hubungan istimewa), maka harga jual yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung keuntungan tersebut adalah harga pasar.

Misalnya :

  • PT Abadi dalam kasus di atas mejual truknya kepada Tn Amin (pemegam saham) seharga Rp 40 juta. Keuntungan PT Abadi yang merupakan obyek Pajak penghasilan tetap sebesar Rp 60 juta (harga pasar wajar dikurangi Nilai Sisa buku fiskal ). Bagi Tn Amin pun jumlah sebesar Rp 40 juta merupakan obyek PPh (selisih nilai pasar wajar di atas jumlah yang dibayarkan).

Keuntungan atas pengalihan harta bukan merupakan obyek Pajak Penghasilan dalam hal :

–        pengalihan harta sebagai bantuan atau sumbangan atau hibah yang diterima oleh keluarga sedarah dalam  garis keturunan lurus satu derajat, dan oleh badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk Koperasi yang ditetapkan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan.

–        Pengalihan harta dalam rangka penggabungan, peleburan, atau pemekaran usaha Wajib Pajak yang diperkenankan melakukan penggabungan, peleburan atau pemekaran usaha dengan nilai buku atau metode pooling of interest (perusahaan yang akan menjual sahamnya di bursa efek).

–        Artinya, baik bagi pihak yang mengalihkan maupun pihak yang menerima Pengalihan tidak terdapat keuntungan yang merupakan obyek Pajak Penghasilan.

–        Pihak yang mengalihkan pun tidak dapat membebankan nilai sisa buku fiska aktiva tersebut sebagai biaya (non deductible sesuai dengan Pasal 9 UU PPh).

5. Penerimaan kembali pajak yang semula telah dibebankan sebagai biaya.

–        Pengembalian (restitusi pajak) yang semula telah dibebankan sebagai biaya pada saat menghitung penghasilan Kena Pajak,  merupakan obyek Pajak Penghasilan.

–        Misalnya, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang  sudah dibayar dan dibebankan Sebagai biaya yang karena suatu sebab dikembalikan. Jumlah yang dikembalikan tersebut merupakan penghasilan.

6. Bunga, termasuk premium, diskonto, dan jaminan karena pengembalian utang  :

–        Premium terjadi apabila obligasi dijual di atas nilai nominalnya. Sedangkan diskonto terjadi apabila surat obligasi dibeli di bawah nilai nominalnya.

–        premium tersebut merupakan penghasilan bagi yang menerbitkan obligasi, sedangkan diskonto merupakan penghasilan bagi pihak yang membeli obligasi.

7. Dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun, yaitu terdiri dari:

–        Pembagian laba baik secara langsung ataupun tidak langsung,dengan nama dan dalam bentuk apapun;

–        Pembayaran kembali karena likuidasi yang melebihi jumlah modal yang disetor;

–        Pemberian saham bonus tanpa penyetoran, termasuk saham bonus dari kapitalisasi agio saham, kecuali : apabila jumlah nilai nominal saham yang dimilikinya setelah pembagian saham bonus tersebut tidak melebihi jumlah setoran modalnya (PP Nomor 138 Tahun 2000);

–        Pembagian laba dalam bentuk saham (dividen saham);

–        Pencatatan tambahan modal tanpa penyetoran, kecuali yang berasal dari kapitalisasi selisih lebih revaluasi aktiva tetap (PP Nomor 138 rahun 2000);

–        Jumlah yang melebihi jumlah setoran sahamnya yang diterima atau diperoleh pemegang saham karena pembelian kembali saham-saham oleh perseroan yang bersangkutan;

–        Pembayaran kembali seluruhnya atau sebagian dari modal yang disetor, jika dalam  tahun-tahun yang lampau diperoleh keuntungan, kecuali jika pembayaran kembali tersebut akibat dari pengecilan modal (statuter) yang dilakukan secara sah;

–        Pembayaran sehubungan dengan tanda-tanda laba, termasuk yang diterima sebagai penebusan tanda-tanda laba tersebut;

–        Bagian laba sehubungan dengan kepemilikan obligasi;

–        Bagian laba yang diterima oleh pemegang polis;

–        Pembagian Sisa Hasil Usaha kepada anggota koperasi;

–        pengeluaran perusahaan untuk keperluan pribadi pemegang saham yang dibebankan sebagai biaya perusahaan.

8. Royalti, yaitu imbalan sehubungan dengan penggunaan :

–        Hak atas harta berwujud, misalnya hak pengarang, patent, merek dagang, formula, atau rahasia Perusahaan.

–        Hak atas harta berwujud, hak atas alat-alat industri, . komersial, dan ilmu pengetahuan, yaitu setiap peralatanyang mempunyai nilai intelektual, misalnya peratatan-peralatan yang digunakan di beberapa industri khusus seperti anjungan pengeboran minyak (drilling rig).

–        Informasi, yaitu informasi yang belum diungkapkan secara umum, walaupun mungkin belum dipatenkan, misalnya pengalaman di bidang industri atau bidang lainnya.

9. sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.

10. penerimaan atau perolehan pembayaran secara berkala, misalnya alimentasi atau tunjangan seumur hidup yang dibayar secara berulang-ulang dalam jangka waktu tertentu.

11. Keuntungan karena pembebasan utang :

–        Pembebasan utang merupakan penghasilan bagi pihak yang semula berutang dan biaya bagi pihak yang semula berpiutang.

–        Pembebasan utang debitur kecil, seperti Kredit Usaha Keluarga Prasejahtera (Kukesra), Kredit Usaha Tani (KUT), Kredit untuk Perumahan Sangat Sederhana, serta kredit kecil lainnya sampai jumlah tetentu dikecualikan dari obyek Pajak Penghasilan.

–        Utang debitur kecil adalah utang usaha yang jumlahnya tidak lebih dari Rp 350 juta (PP Nomor 130 Tahun 2000).

12. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing :

–        Dapat disebabkan oleh fluktuasi kurs mata uang asing atau adanya kebijakan  Pemerintah di bidang moneter.

–        Keuntungan selisih kurs yang disebabkan oleh fluktuasi kurs mata uang asing, pengenaan pajaknya dikaitkan dengan sistem pembukuan yang dianut Wajib Pajak dengan syarat dilakukan secara taat asas.

–        Apabila Wajib Pajak menggunakan sistem pembukuan berdasarkan kurs tetap (kurs historis), keuntungan selisih kurs-nya diakui pada saat terjadinya realisasi mata uang asing tersebut.

–        Apabila Wajib Pajak menggunakan sistem pembukuan berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia atau kurs yang sebenarnya berlaku pada akhir tahun (per tanggal neraca), maka keuntungan selisih kurs-nya diakui pada setiap akhir tahun berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia atau kurs yang sebenarnya berlaku pada akhir tahun.

–        Keuntungan selisih kurs karena kebijakan Pemerintah di bidang moneter dapat dibukukan dalam perkiraan sementara di neraca, dan diakui secara bertahap berdasarkan realisasi mata uang tersebut.

13. Premi asuransi yang diterima atau diperoleh perusahaan asuransi dari para peserta asuransi (pemegang polis).

14. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva.

15. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.

16. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak :

–        Tambahan kekayaan neto pada hakikatnya merupakan akumulasi penghasilan baik penghasilan yang telah dikenakan pajak yang belum dikenakan pajak, maupun penghasilan yang bukan obyek pajak.

–        Apabila diketahui adanya tambahan kekayaan neto yang melebihi akumulasi penghasilan yang telah dikenakan pajak dan yang bukan merupakan obyek pajak, maka tambahan kekayaan neto tersebut merupakan penghasilan (obyek pajak).

Adapun yang menurut Undang-undang bukan termasuk dalam kategori penghasilan adalah :

1) Bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat ying dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah dan yang diterima oleh yang berhak seha harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan oleh badan Keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil  termasuk koperasi yang ditetapkan Menteri Keuangan.

2) Sepanjang tidak ada hubungan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan.

3) Warisan.

4) Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh Badan sebagai pengganti saham atau Penyertaan modal.

5) Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa dalam bentuk natura atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah.

6) Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwi guna, dan asuransi bea siswa.

7) Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh Perseroan Terbatas (PT), Koperasi, Yayasan atau sejenisnya, BUMN/BUMD, yang merupakan Wajib Pajak dalam negeri dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan berkedudukan di Indonesia, dengan syarat :

–    dividen tersebut berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan

–    dalam hal penerima dividen adalah Perseroan Terbatas, BUMN, dan BUMD, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor dan harus memiliki usaha aktif di luar kepemilikan saham tersebut.

8) Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan baik dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai.

9) Penghasilan dana pensiun tersebut dari modal yang ditanamkan dalam bidang-bidang tertentu, yaitu ;

–       deposito, sertifikat deposito, tabungan pada bank di Indonesia

–       obligasi yang diperdagangkan di Pasar Modal Indonesia

–       saham yang tercatat di Bursa Efek Indonesia.

Lihat Keputusan Menteri Keuangan No. 651/KMK.04/1994.

10) Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer, persekutuan, perumpulan, firma, dan kongsi yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham.

11) Bunga obligasi yang diterima atau diperoleh. perusahaan reksa dana selama 5 tahun pertama sejak pendirian perusahaan atau sejak pemberian ijin usaha.

12) Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura, berupa bagian laba dari pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha di Indonesia, sepanjang perusahaan pasangan usaha tersebut :

–       merupakan perusahaan kecil atau menengah (UKM) atau yang menjalankan usaha dalam sektor usaha yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan (250/KMK.04/1995 ); dan

–       sahamnya  tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia

Copyright © Mitra Konsultindo-Konsultan Pajak ®

konsultan pajak , jasa konsultan pajak , konsultan pajak jakarta , konsultan pajak indonesia , konsultan pajak jabodetabek , konsultan pajak jakarta barat , konsultan pajak jakarta timur , konsultan pajak jakarta selatan , konsultan pajak jakarta utara , konsultan pajak jakarta pusat , konsultan pajak bogor , konsultan pajak depok , konsultan pajak tangerang , konsultan pajak bekasi , kantor konsultan pajak , konsultan pajak murah , jasa konsultasi pajak , tarif konsultan pajak , jasa laporan keuangan , pembuatan laporan keuangan , jasa manajemen bisnis , konsultan bisnis , jasa konsultan pajak jakarta , jasa konsultasi pajak , jasa laporan pajak , jasa laporan spt pajak , jasa laporan spt tahunan , jasa laporan spt masa bulanan , jasa laporan spt pajak orang pribadi , jasa laporan spt pajak badan usaha , jasa laporan spt pajak perusahaan , jasa laporan keuangan , jasa pembuatan laporan keuangan , jasa akuntansi , jasa pembukuan , jasa pembuatan laporan pajak , jasa pembuatan laporan spt pajak , jasa pembuatan laporan spt tahunan , jasa pembuatan spt pajak , jasa pembuatan spt tahunan , jasa pembuatan spt masa bulanan , jasa pembuatan spt tahunan orang pribadi , jasa pembuatan spt tahunan badan usaha , jasa pembuatan spt tahunan perusahaan , konsultan pajak 2014 , jasa konsultan pajak 2014 , konsultan pajak 2015 , jasa konsultan pajak 2015 , jasa laporan spt tahunan orang pribadi , jasa laporan spt tahunan badan usaha , jasa laporan spt tahunan perusahaan , jasa pembuatan spt tahunan orang pribadi , jasa pembuatan spt tahunan badan usaha , jasa pembuatan spt tahunan perusahaan , jasa pembuatan laporan pajak spt tahunan orang pribadi , jasa pembuatan laporan pajak spt tahunan badan usaha , jasa pembuatan laporan pajak spt tahunan perusahaan ,

jasa akuntansi , jasa akutansi , jasa pembukuan , jasa akuntansi pembukuan , jasa pembukuan akuntansi , jasa pembukuan laporan keuangan , jasa akuntansi laporan keuangan , jasa laporan keuangan , jasa pembuatan laporan keuangan , jasa pembuatan perusahaan , jasa pendiriaan perusahaan , jasa pembuatan usaha , jasa pendirian usaha , jasa pembuatan pt , jasa pendirian pt , jasa pembuatan cv , jasa pendirian cv , jasa audit , jasa audit laporan keuangan , jasa internal audit , jasa pengurusan izin usaha , jasa pengurusan ijin usaha , jasa perizinan usaha , jasa perijinan usaha ,

jasa akuntansi jakarta , jasa akutansi jakarta , jasa pembukuan jakarta , jasa akuntansi pembukuan jakarta , jasa pembukuan akuntansi jakarta , jasa pembukuan laporan keuangan jakarta , jasa akuntansi laporan keuangan jakarta , jasa laporan keuangan jakarta , jasa pembuatan laporan keuangan jakarta , jasa pembuatan perusahaan jakarta , jasa pendiriaan perusahaan jakarta , jasa pembuatan usaha jakarta , jasa pendirian usaha jakarta , jasa pembuatan pt jakarta , jasa pendirian pt jakarta , jasa pembuatan cv jakarta , jasa pendirian cv jakarta , jasa audit jakarta , jasa audit laporan keuangan jakarta , jasa internal audit jakarta , jasa pengurusan izin usaha jakarta , jasa pengurusan ijin usaha jakarta , jasa perizinan usaha jakarta , jasa perijinan usaha jakarta ,

jasa manajemen bisnis , jasa bisnis manajemen , jasa konsultan bisnis , jasa konsultan manajemen , jasa konsultan bisnis manajemen , jasa konsultan manajemen bisnis , jasa manajemen bisnis jakarta , jasa bisnis manajemen jakarta , jasa konsultan bisnis jakarta , jasa konsultan manajemen jakarta , jasa konsultan bisnis manajemen jakarta , jasa konsultan manajemen bisnis jakarta

===

jasa akuntansi bogor , jasa akutansi bogor , jasa pembukuan bogor , jasa akuntansi pembukuan bogor , jasa pembukuan akuntansi bogor , jasa pembukuan laporan keuangan bogor , jasa akuntansi laporan keuangan bogor , jasa laporan keuangan bogor , jasa pembuatan laporan keuangan bogor , jasa pembuatan perusahaan bogor , jasa pendiriaan perusahaan bogor , jasa pembuatan usaha bogor , jasa pendirian usaha bogor , jasa pembuatan pt bogor , jasa pendirian pt bogor , jasa pembuatan cv bogor , jasa pendirian cv bogor , jasa audit bogor , jasa audit laporan keuangan bogor , jasa internal audit bogor , jasa pengurusan izin usaha bogor , jasa pengurusan ijin usaha bogor , jasa perizinan usaha bogor , jasa perijinan usaha bogor ,

jasa manajemen bisnis bogor , jasa bisnis manajemen bogor , jasa konsultan bisnis bogor , jasa konsultan manajemen bogor , jasa konsultan bisnis manajemen bogor , jasa konsultan manajemen bisnis bogor ,

jasa akuntansi depok , jasa akutansi depok , jasa pembukuan depok , jasa akuntansi pembukuan depok , jasa pembukuan akuntansi depok , jasa pembukuan laporan keuangan depok , jasa akuntansi laporan keuangan depok , jasa laporan keuangan depok , jasa pembuatan laporan keuangan depok , jasa pembuatan perusahaan depok , jasa pendiriaan perusahaan depok , jasa pembuatan usaha depok , jasa pendirian usaha depok , jasa pembuatan pt depok , jasa pendirian pt depok , jasa pembuatan cv depok , jasa pendirian cv depok , jasa audit depok , jasa audit laporan keuangan depok , jasa internal audit depok , jasa pengurusan izin usaha depok , jasa pengurusan ijin usaha depok , jasa perizinan usaha depok , jasa perijinan usaha depok ,

jasa manajemen bisnis depok , jasa bisnis manajemen depok , jasa konsultan bisnis depok , jasa konsultan manajemen depok , jasa konsultan bisnis manajemen depok , jasa konsultan manajemen bisnis depok ,

jasa akuntansi tangerang , jasa akutansi tangerang , jasa pembukuan tangerang , jasa akuntansi pembukuan tangerang , jasa pembukuan akuntansi tangerang , jasa pembukuan laporan keuangan tangerang , jasa akuntansi laporan keuangan tangerang , jasa laporan keuangan tangerang , jasa pembuatan laporan keuangan tangerang , jasa pembuatan perusahaan tangerang , jasa pendiriaan perusahaan tangerang , jasa pembuatan usaha tangerang , jasa pendirian usaha tangerang , jasa pembuatan pt tangerang , jasa pendirian pt tangerang , jasa pembuatan cv tangerang , jasa pendirian cv tangerang , jasa audit tangerang , jasa audit laporan keuangan tangerang , jasa internal audit tangerang , jasa pengurusan izin usaha tangerang , jasa pengurusan ijin usaha tangerang , jasa perizinan usaha tangerang , jasa perijinan usaha tangerang ,

jasa manajemen bisnis tangerang , jasa bisnis manajemen tangerang , jasa konsultan bisnis tangerang , jasa konsultan manajemen tangerang , jasa konsultan bisnis manajemen tangerang , jasa konsultan manajemen bisnis tangerang ,

jasa akuntansi bekasi , jasa akutansi bekasi , jasa pembukuan bekasi , jasa akuntansi pembukuan bekasi , jasa pembukuan akuntansi bekasi , jasa pembukuan laporan keuangan bekasi , jasa akuntansi laporan keuangan bekasi , jasa laporan keuangan bekasi , jasa pembuatan laporan keuangan bekasi , jasa pembuatan perusahaan bekasi , jasa pendiriaan perusahaan bekasi , jasa pembuatan usaha bekasi , jasa pendirian usaha bekasi , jasa pembuatan pt bekasi , jasa pendirian pt bekasi , jasa pembuatan cv bekasi , jasa pendirian cv bekasi , jasa audit bekasi , jasa audit laporan keuangan bekasi , jasa internal audit bekasi , jasa pengurusan izin usaha bekasi , jasa pengurusan ijin usaha bekasi , jasa perizinan usaha bekasi , jasa perijinan usaha bekasi ,

jasa manajemen bisnis bekasi , jasa bisnis manajemen bekasi , jasa konsultan bisnis bekasi , jasa konsultan manajemen bekasi , jasa konsultan bisnis manajemen bekasi , jasa konsultan manajemen bisnis bekasi

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *