Perbedaan PPh Pasal 23 dan Pasal 4 Ayat2 Atas Jasa Kontruksi

penjelasan-pasal-4-ayat-2-uu-pph-1-638

Pasal 4 ayat (2) UU Pajak Penghasilan menyebutkan bahwa:

Penghasilan di bawah ini dapat dikenai pajak bersifat final:

  • penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi;
  • penghasilan berupa hadiah undian;
  • penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura;
  • penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan/atau bangunan; dan
  • penghasilan tertentu lainnya,Pasal ini memberikan ruang apabila Pemerintah ingin mengenakan pajak secara final, terbatas untuk penghasilan tersebut di atas, namun dengan mekanisme penerbitan Peraturan Pemerintah. Perhatikan kalimat yang terkait dengan jasa kontruksi “Usaha Jasa Kontsruksi” ini selanjutnya diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2009, merubah PP Nomor 51 Tahun 2008.  Peraturan Pemerintah ini kemudian diturunkan lagi ke PMK-153/PMK.03/2009, merubah juga PMK-187/PMK.03/2009 tentang tentang tata cara pemotongan, penyetoran, pelaporan dan penatausahaan PPh atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi.pasalSelanjutnya, Pasal 23 ayat (1) UU PPh menyebutkan:

    Atas penghasilan tersebut di bawah ini dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, dipotong pajak oleh pihak yang wajib membayarkan:

    a. Sebesar 15% dari jumlah bruto atas :

  • dividen, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1) huruf “g” Undang-undang PPh;
  • bunga, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1) huruf “f”;
  • royalti;
  • hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 Ayat (1) huruf “e” Undang-undang PPh.
    Hadiah dan penghargaan yang dipotong Pajak Penghasilan 21 adalah hadiah dan penghargaan dalam bentuk apa pun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri berkenaan dengan suatu kegiatan yang diselenggarakan, misalkan kegiatan olah raga, keagamaan, kesenian, dan kegiatan lainnya.
    Adapun hadiah dan penghargaan yang dipotong Pajak Penghasilan 23 adalah hadiah dan penghargaan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan dalam negeri berkenaan dengan suatu kegiatan yang diselenggarakan.

b. Sebesar 15% dari jumlah bruto dan bersifat final atas bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi.

c. Sebesar 15% dari perkiraan penghasilan neto atas :

  • sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan persewaan tanah dan atau bangunan yang dikenakan PPh yang bersifat final berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1996;
  • imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konsultan hukum, jasa konsultan pajak, dan jasa lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (1) huruf “c” Undang-undang Pajak Penghasilan, yang dilakukan oleh Wajib Pajak Dalam Negeri atau Bentuk Usaha Tetap selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21.

kemudian di Pasal 23 ayat (2) disebutkan bahwa:

“Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis jasa lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 2 diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.”

Rincian tentang jasa lain telah diatur di Peraturan Menteri Keuangan NOMOR 244/PMK.03/2008, yang antara lain menyebutkan dalam Pasal 1 ayat (2) huruf r dan s:

huruf r: Jasa instalasi/pemasangan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, dan/atau TV kabel, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi;

huruf s: Jasa perawatan/perbaikan/pemeliharaan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, TV kabel, alat transportasi/kendaraan dan/atau bangunan, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi

Atas kegiatan yang sama, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat (2) huruf r dan s tersebut, bisa dikenakan PPh Pasal 23 atau Pasal 4 ayat (2), mengapa:

PP 51 /2008 menyebutkan bahwa:

Jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultansi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultansi pengawasan pekerjaan konstruksi.
Pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain.
Dari definisi ini ada kata ‘keseluruhan atau sebagian’, sehingga kegiatan apapun dalam rangka mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain dapat masuk dalam kategori usaha jasa kontruksi, yang dikenakan PPh Pasal 4. Oleh karena itu cara melihatnya harus dikembalikan lagi ke PMK-244, bahwa apabila dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di bidang kontruksi dan/atau bersertifikasi sebagai pengusaha konstruksi, maka dikenakan PPh Pasal 4 ayat (2), alias dikenakan PPh Final. Sebaliknya, jika di luar itu, maka dikenakan PPh Pasal 23.

Bahkan jika dilihat dua syarat ini bersifat dan/atau, ruang lingkup usaha dan/atau bersertifikasi, artinya syarat ini tidak bersifat kumulatif, sehingga lebih dipentingkan pada sifat usaha jasa kontruksinya, dibandingkan dengan sertifikasi. Ini konsisten dengan PP 40 Tahun 2009 (amandemen atas PP Nomor 51 Tahun 2008) bahwa sertifikasi hanya membedakan jenis tarifnya, bukan dikenakan final atau tidaknya.