Konsultan Pajak Jakarta Jasa – Persidangan Banding

Konsultan Pajak Jakarta Jasa │ Jasa Pembukuan Akuntansi Laporan Keuangan │ Jasa Audit | Konsultan Manajemen Bisnis | Jasa Pembuatan Perusahaan & Izin Usaha

Majelis atau Hakim Tunggal yang telah ditunjuk untuk menangani sengketa bersidang pada hari yang ditentukan dan memberitahukan hari sidang kepada pihak-pihak yang bersengketa. persidangan mulai dilaksanakan dalam jangka waktu 6 bulan sejak tanggal diterimanya surat banding.

Pihak terbanding (fiskus) pada prinsipnya wajib menghadiri persidangan. Meskipun demikian, apabila terbanding tidak hadir pada persidangan tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, sekalipun telah diberitahu secara patut, persidangan tetap dapat dilanjutkan tanpa dihadiri oleh terbanding. Di lain pihak, WP pemohon banding justru tidak wajib menghadiri sidang. Namun ketidakhadiran pemohon banding bisa jadi merugikan Wp, sebab keterangan lisan dan data atau bukti secara otomatis akan berlangsung secara sepihak saja, yakni hanya dari pihak terbanding saja. Oleh sebab itu, Wp pemohon banding dapat memberitahukan kepada Pengadilan Pajak untuk hadir dalam persidangan guna memberikan keterangan lisan (termasuk menyampaikan data atau bukti pendukung), sehingga nantinya Hakim akan memberitahukan tanggal dan hari sidang kepada pemohon banding. Pemberitahuan ini dapat dicantumkan oleh pemohon baning dalam surat banding atau surat bantahan yang disampaikan ke Pengadilan Pajak.

persidangan banding dapat dilakukan melalui serangkaian proses pemeriksaan dengan acara biasa (PAB) atau melalui pemeriksaan dengan acara cepat (PAC).

a.   Pemeriksaan Dengan Acara Biasa
pemeriksaan dengan acara biasa dilakukan oleh Majelis yang terdiri dari seorang Hakim Ketua dan dua orang Hakim Anggota, disertai dengan Panitera yang tugas utamanya adalah membuat Berita Acara Sidang (BAS). Pertama-tama Hakim Ketua membuka sidang dan menyatakan sidang terbuka untuk umum. Dalam hal tertentu dan khusus guna menjaga kepentingan pemohon banding, sidang dapat dinyatakan tertutup. Namun demikian, pembacaan putusan Hakim tetap harus dilaksanakan dalam sidang yang terbuka untuk umum.

Sebelum pemeriksaan pokok materi sengketa (sengketa material) dimulai, Majelis melakukan pemeriksaan mengenai kelengkapan dan atau kejelasan banding. Selanjutnya Hakim Ketua menjelaskan masalah yang dipersengketakan kepada pihak-pihak yang bersengketa. Hakim akan menanyakan kepada terbanding (fiskus) mengenai hal-hal yang diungkapkan WP pemohon banding di dalam surat banding atau surat bantahan. Apabila dipandang perlu Majelis dapat meminta WP atau Kuasa Hukumnya untuk memberikan keterangan yang diperlukan. Atas permintaan salah satu pihak yang bersengketa atau karena jabatan, Hakim Ketua dapat memerintahkan saksi untuk hadir dan didengar keterangannya di persidangan.

Hakim menetukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit dua alat bukti. Keadaan yang telah diketahui oleh umum tidak perlu dibuktikan. Alat-alat bukti tersebut dapat berupa :
a. surat atau tulisan ;
b. keterangan ahli ;
c. keterangan para saksi;
d. pengakuan para Pihak; dan/atau
e. pengetahuan Hakim.

Apabila suatu sengketa tidak dapat diselesaikan pada satu hari persidangan, maka pemeriksaan dilanjutkan pada hari persidangan berikutnya yang ditetapkan. Putusan pengadilan pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, Serta berdasarkan keyakinan hakim. Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.

putusan pemeriksaan dengan acara biasa atas Banding diambil dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak Surat Banding diterima. Dalam hal-hal khusus, jangka waktu tersebut diperpanjang paling lama 3 bulan. Yang dimaksud dengan “dalam hal-hal Khusus” antara lain pembuktian  sengketa rumit, pemanggilan saksi memerlukan waktu yang cukup lama.

b.  Pemeriksaan Dengan Acara Cepat
Menurut UU pengadilan pajak pemerikaan dengan acara cepat dilakukan oleh Majelis Hakim atau Hakim Tunggal. Tetapi saat ini Hakim Tunggal diganti dengan  Majelis Hakim yang terdiri dari 3 orang. Hal ini dilakukan untuk lebih menekankan adanya keadilan dalam berperkara di pengadilan Pajak. Semua ketentuan mengenai pemeriksaan dengan acara biasa berlaku juga untuk pemeriksaan dengan acara cepat. Pemeriksaan dengan acara cepat dilakukan terhadap banding yang termasuk dalam kriteria :

1)  Sengketa pajak tertentu
Yang dimaksud sengketa pajak tertentu adalah sengketa yang bandingnya tidak memenuhi ketentuan formal sebagai berikut :

  • Diajukan dengan Surat Banding dalam Bahasa Indonesia kepada Pengadilan Pajak;
  • Diajukan dalam jangka waktu 3 bulan setelah tanggal diterima keputusan yang dibanding, kecuali diatur lain dalam peraturan perundang-undangan perpajakan;
  • Satu Banding adalah untuk satu Keputusan ;
  • Jumlah pajak yang terutang telah dibayar 50%;
  • Banding dapat diajukan oleh WP, ahli waris, pengurus, atau kuasa hukumnya.

2)  Tidak terpenuhinya salah satu ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) uu No. 14 Tahun 2002 (mengenai hal-hal yang harus dimuat dalam putusan pengadilan pajak) atau kesalahan tulis dan atau kesalahan hitung dalam putusan Pengadilan Pajak.

3)  Sengketa yang berdasarkan pertimbangan hukum bukan merupakan wewenang Pengadilan Pajak.

Pemeriksaan dengan acara cepat terhadap sengketa pajak yang memenuhi kriteria tersebut di atas dilakukan tanpa surat uraian Banding atau surat Tanggapan dan tanpa Surat Bantahan.

Putusan pemeriksaan dengan acara cepat terhadap sengketa pajak tertentu, dinyatakan “tidak dapat diterima”, diambil dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak batas waktu pengajuan banding dilampaui. Putusan/penetapan dengan acara cepat yang berupa Membentulkan kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung, diambil dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak kekeliruan dimaksud diketahui atau sejak permohonan salah satu pihak diterima. Sedangkan untuk putusan dengan acara cepat terhadap sengketa yang didasarkan pertimbangan hukum bukan merupakan wewenang pengadilan pajak, berupa “tidak dapat diterima”, diambil dalam jangka waktu 30 (tiga Puluh) hari sejak surat banding diterima. Dalam hal putusan yang terakhir ini pemohon banding dapat mengajukan gugatan kepada peradilan yang berwenang.

Putusan Banding

putusan pengadilan Pajak merupakan putusan akhir dan mempunyai kekuatan hukum tetap. Sehingga atas putusan Pengadilan Pajak tersebut, tidak dapat diajukan gugatan/bandlng ke Pengadilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, atau Badan peradilan lain, dan juga tidak bisa diajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA). Namun demikian, pihak-pihak yang bersengketa dapat mengajukan Peninjauan Kembali kepada MA atas putusan Pengadilan Pajak tersebut. Adapun putusan Pengadilan Pajak dapat berupa :

a)    Menolak;
b)    Mengabulkan seluruhnya;
c)    Mengabulkan sebagian;
d)    Menambah pajak yang harus dibayar;
e)    Membetulkan kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung;
f)     Membatalkan;
g)    Tidak dapat diterima.

Banding PBB

Apabila WP masih tidak menerima hasil putusan keberatan dari Kepala Kanwil/Kepala KP PBB/KPP pratama, maka yang bersangkutan dapat mengajukan Banding ke Pengadilan pajak. Persyaratan formal dan material untuk pengajuan banding PBB mengikuti kelentuan Pasal 27 UU KUP dan Undang-undang No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

pengajuan banding juga dapat dilakukan dalam hal subjek pajak tidak bersedia menjadi WP atas penunjukan Dirjen Pajak, meskipun subjek pajak sudah memberikan keterangan, namun keterangan ini tetap ditolak oleh Dirjen Pajak.

Banding BPHTB

pasal 18 UU BPHTB menegaskan bahwa WP dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan peradilan pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Dirjen Pajak. Ini berarti bahwa tata cara banding BPHTB, sebagaimana PBB, juga mengikuti ketentuan Pasal 27 UU KUP dan Undang-undang No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

permohonan banding diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas dalam jangka waktu paling lama 3 bulan sejak keputusan keberatan diterima, dilampiri salinan surat keputusan tersebut. Syarat formal lainnya diatur dalam UU No. 14 Tahun 2002.

pengajuan permohonan banding tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak.

Copyright © Mitra Konsultindo – Konsultan Pajak ®

konsultan pajak , jasa konsultan pajak , konsultan pajak jakarta , konsultan pajak indonesia , konsultan pajak jabodetabek , konsultan pajak jakarta barat , konsultan pajak jakarta timur , konsultan pajak jakarta selatan , konsultan pajak jakarta utara , konsultan pajak jakarta pusat , konsultan pajak bogor , konsultan pajak depok , konsultan pajak tangerang , konsultan pajak bekasi , kantor konsultan pajak , konsultan pajak murah , jasa konsultasi pajak , tarif konsultan pajak , jasa laporan keuangan , pembuatan laporan keuangan , jasa manajemen bisnis , konsultan bisnis , jasa konsultan pajak jakarta , jasa konsultasi pajak , jasa laporan pajak , jasa laporan spt pajak , jasa laporan spt tahunan , jasa laporan spt masa bulanan , jasa laporan spt pajak orang pribadi , jasa laporan spt pajak badan usaha , jasa laporan spt pajak perusahaan , jasa laporan keuangan , jasa pembuatan laporan keuangan , jasa akuntansi , jasa pembukuan , jasa pembuatan laporan pajak , jasa pembuatan laporan spt pajak , jasa pembuatan laporan spt tahunan , jasa pembuatan spt pajak , jasa pembuatan spt tahunan , jasa pembuatan spt masa bulanan , jasa pembuatan spt tahunan orang pribadi , jasa pembuatan spt tahunan badan usaha , jasa pembuatan spt tahunan perusahaan , konsultan pajak 2014 , jasa konsultan pajak 2014 , konsultan pajak 2015 , jasa konsultan pajak 2015 , jasa laporan spt tahunan orang pribadi , jasa laporan spt tahunan badan usaha , jasa laporan spt tahunan perusahaan , jasa pembuatan spt tahunan orang pribadi , jasa pembuatan spt tahunan badan usaha , jasa pembuatan spt tahunan perusahaan , jasa pembuatan laporan pajak spt tahunan orang pribadi , jasa pembuatan laporan pajak spt tahunan badan usaha , jasa pembuatan laporan pajak spt tahunan perusahaan ,

jasa akuntansi , jasa akutansi , jasa pembukuan , jasa akuntansi pembukuan , jasa pembukuan akuntansi , jasa pembukuan laporan keuangan , jasa akuntansi laporan keuangan , jasa laporan keuangan , jasa pembuatan laporan keuangan , jasa pembuatan perusahaan , jasa pendiriaan perusahaan , jasa pembuatan usaha , jasa pendirian usaha , jasa pembuatan pt , jasa pendirian pt , jasa pembuatan cv , jasa pendirian cv , jasa audit , jasa audit laporan keuangan , jasa internal audit , jasa pengurusan izin usaha , jasa pengurusan ijin usaha , jasa perizinan usaha , jasa perijinan usaha ,

jasa akuntansi jakarta , jasa akutansi jakarta , jasa pembukuan jakarta , jasa akuntansi pembukuan jakarta , jasa pembukuan akuntansi jakarta , jasa pembukuan laporan keuangan jakarta , jasa akuntansi laporan keuangan jakarta , jasa laporan keuangan jakarta , jasa pembuatan laporan keuangan jakarta , jasa pembuatan perusahaan jakarta , jasa pendiriaan perusahaan jakarta , jasa pembuatan usaha jakarta , jasa pendirian usaha jakarta , jasa pembuatan pt jakarta , jasa pendirian pt jakarta , jasa pembuatan cv jakarta , jasa pendirian cv jakarta , jasa audit jakarta , jasa audit laporan keuangan jakarta , jasa internal audit jakarta , jasa pengurusan izin usaha jakarta , jasa pengurusan ijin usaha jakarta , jasa perizinan usaha jakarta , jasa perijinan usaha jakarta ,

jasa manajemen bisnis , jasa bisnis manajemen , jasa konsultan bisnis , jasa konsultan manajemen , jasa konsultan bisnis manajemen , jasa konsultan manajemen bisnis , jasa manajemen bisnis jakarta , jasa bisnis manajemen jakarta , jasa konsultan bisnis jakarta , jasa konsultan manajemen jakarta , jasa konsultan bisnis manajemen jakarta , jasa konsultan manajemen bisnis jakarta

===

jasa akuntansi bogor , jasa akutansi bogor , jasa pembukuan bogor , jasa akuntansi pembukuan bogor , jasa pembukuan akuntansi bogor , jasa pembukuan laporan keuangan bogor , jasa akuntansi laporan keuangan bogor , jasa laporan keuangan bogor , jasa pembuatan laporan keuangan bogor , jasa pembuatan perusahaan bogor , jasa pendiriaan perusahaan bogor , jasa pembuatan usaha bogor , jasa pendirian usaha bogor , jasa pembuatan pt bogor , jasa pendirian pt bogor , jasa pembuatan cv bogor , jasa pendirian cv bogor , jasa audit bogor , jasa audit laporan keuangan bogor , jasa internal audit bogor , jasa pengurusan izin usaha bogor , jasa pengurusan ijin usaha bogor , jasa perizinan usaha bogor , jasa perijinan usaha bogor ,

jasa manajemen bisnis bogor , jasa bisnis manajemen bogor , jasa konsultan bisnis bogor , jasa konsultan manajemen bogor , jasa konsultan bisnis manajemen bogor , jasa konsultan manajemen bisnis bogor ,

jasa akuntansi depok , jasa akutansi depok , jasa pembukuan depok , jasa akuntansi pembukuan depok , jasa pembukuan akuntansi depok , jasa pembukuan laporan keuangan depok , jasa akuntansi laporan keuangan depok , jasa laporan keuangan depok , jasa pembuatan laporan keuangan depok , jasa pembuatan perusahaan depok , jasa pendiriaan perusahaan depok , jasa pembuatan usaha depok , jasa pendirian usaha depok , jasa pembuatan pt depok , jasa pendirian pt depok , jasa pembuatan cv depok , jasa pendirian cv depok , jasa audit depok , jasa audit laporan keuangan depok , jasa internal audit depok , jasa pengurusan izin usaha depok , jasa pengurusan ijin usaha depok , jasa perizinan usaha depok , jasa perijinan usaha depok ,

jasa manajemen bisnis depok , jasa bisnis manajemen depok , jasa konsultan bisnis depok , jasa konsultan manajemen depok , jasa konsultan bisnis manajemen depok , jasa konsultan manajemen bisnis depok ,

jasa akuntansi tangerang , jasa akutansi tangerang , jasa pembukuan tangerang , jasa akuntansi pembukuan tangerang , jasa pembukuan akuntansi tangerang , jasa pembukuan laporan keuangan tangerang , jasa akuntansi laporan keuangan tangerang , jasa laporan keuangan tangerang , jasa pembuatan laporan keuangan tangerang , jasa pembuatan perusahaan tangerang , jasa pendiriaan perusahaan tangerang , jasa pembuatan usaha tangerang , jasa pendirian usaha tangerang , jasa pembuatan pt tangerang , jasa pendirian pt tangerang , jasa pembuatan cv tangerang , jasa pendirian cv tangerang , jasa audit tangerang , jasa audit laporan keuangan tangerang , jasa internal audit tangerang , jasa pengurusan izin usaha tangerang , jasa pengurusan ijin usaha tangerang , jasa perizinan usaha tangerang , jasa perijinan usaha tangerang ,

jasa manajemen bisnis tangerang , jasa bisnis manajemen tangerang , jasa konsultan bisnis tangerang , jasa konsultan manajemen tangerang , jasa konsultan bisnis manajemen tangerang , jasa konsultan manajemen bisnis tangerang ,

jasa akuntansi bekasi , jasa akutansi bekasi , jasa pembukuan bekasi , jasa akuntansi pembukuan bekasi , jasa pembukuan akuntansi bekasi , jasa pembukuan laporan keuangan bekasi , jasa akuntansi laporan keuangan bekasi , jasa laporan keuangan bekasi , jasa pembuatan laporan keuangan bekasi , jasa pembuatan perusahaan bekasi , jasa pendiriaan perusahaan bekasi , jasa pembuatan usaha bekasi , jasa pendirian usaha bekasi , jasa pembuatan pt bekasi , jasa pendirian pt bekasi , jasa pembuatan cv bekasi , jasa pendirian cv bekasi , jasa audit bekasi , jasa audit laporan keuangan bekasi , jasa internal audit bekasi , jasa pengurusan izin usaha bekasi , jasa pengurusan ijin usaha bekasi , jasa perizinan usaha bekasi , jasa perijinan usaha bekasi ,

jasa manajemen bisnis bekasi , jasa bisnis manajemen bekasi , jasa konsultan bisnis bekasi , jasa konsultan manajemen bekasi , jasa konsultan bisnis manajemen bekasi , jasa konsultan manajemen bisnis bekasi

 

Konsultan Pajak Jakarta Jasa – Banding

Konsultan Pajak Jakarta Jasa │ Jasa Pembukuan Akuntansi Laporan Keuangan │ Jasa Audit | Konsultan Manajemen Bisnis | Jasa Pembuatan Perusahaan & Izin Usaha

Pengertian Banding

Apabila wP tidak/belum puas atau tidak dapat menerima hasil putusan keberatan, maka Wp dapat mengajukan permohonan banding hanya ke Pengadilan Paiak. Ketentuan tentang banding diatur secara khusus di UU No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan pajak. Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan. oleh wP atau Penanggung pajak terhadap suatu keputusan yang dapat dijadikan banding. Keputusan yang dapat diajukan banding adalah keputusan atas keberatan yang diajukan oleh WP, yaitu SK Keberatan. Atas keputusan lainnya dapat pula diajukan banding sepanjang diatur oleh undang-undang.

Yang Berhak Mengajukan Banding

Yang berhak mengajukan banding adalah Wajib Pajak (WP). Ini berarti selain WP tidak dapat mengajukan banding. Eksistensi WP secara formal ditunjukkan dengan NPWP (untuk PPh dan PPN/PPnBM), sehingga orang atau badan yang belum memiliki NPWP tidak dapat mengajukan banding.

Dalam hal tertentu pengajuan banding WP dapat diwakili oleh :

a. Ahliwaris (dalam hal WP meninggal dunia);
b. Pengurus (untuk WP Badan);
c. Kurator/pengampunya (dalam hal WP pailit); atau
d. Kuasa Hukum WP/ahli warisnya (pengacara, konsultan pajak, atau kuasa khusus).

Khusus untuk WP Badan, apabila selama proses banding, pemohon banding melakukan penggabungan, peleburan, pemecahan/pemekaran usaha, atau likuidasi, permohonan banding dapat dilanjutkan oleh pihak yang menerima pertanggungjawaban karena keadaan dimaksud.

Ketentuan Formal Banding

Dalam proses pencarian keadilan bagi pemohon banding, Pengadilan Pajak merupakan pengadilan tingkat pertama dan terakhir dalam memeriksa dan memutus sengketa pajak. Oleh karenanya, putusan Pengadilan Pajak tidak dapat diajukan Gugatan ke Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, atau Badan Peradilan lain, kecuali putusan berupa “tidak dapat diterima” yang menyangkut kewenangan/kompetensi. Ketentuan permohonan banding yang diatur berdasarkan UU No. 14 Tahun 2002 adalah sebagai berikut :

1. Diajukan dengan Surat Banding dalam Bahasa Indonesia kepada Pengadilan Pajak;

2. Diajukan dalam jangka waktu 3 bulan setelah tanggal diterima keputusan yang dibanding, jangka waktu ini tidak mengikat apabila tidak bisa dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaan pemohon banding (force majeure). Jangka waktu 3 bulan dihitung dari tanggal Keputusan diterima sampai dengan tanggal surat banding dikirim oleh pemohon banding;

3. Satu Banding adalah untuk satu Keputusan;

4. Disertai alasan-alasan yang jelas (dengan mencantumkan tanda terima SK terbanding);

5. Dilampirkan salinan Keputusan yang dibanding;

6. Jumlah pajak yang terutang telah dibayar 50%, dengan melampirkan seluruh bukti pembayaran pajak kecuali banding yang diajukan terhadap ketetapan nihil atau lebih bayar; dan

7. Melampirkan data dan bukti-bukti pendukung.

Pemohon banding dapat melengkapi surat bandingnya untuk memenuhi ketentuan yang berlaku sepanjang masih memenuhi syarat dan dalam jangka waktu yang ditetapkan. Surat banding yang disusulkan dengan surat atau dokumen dimaksud hingga banding menjadi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka tanggal penerimaan surat banding adalah tanggal diterimanya surat atau dokumen susulan yang dimaksud.

Pengajuan permohonan banding tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak. Artinya, pembayaran utang pajak sebesar 50% hanya syarat agar suatu banding dapat diperiksa dengan acara biasa (bukan acara cepat). Bersamaan dengan itu WP tetap berkewajiban untuk membayar utang pajaknya dan fiskus berhak unluk mengeksekusi penagihan pajak.

Terhadap banding dapat diajukan surat pernyataan pencabutan kepada Pengadilan pajak. Banding yang dicabut tersebut akan dihapuskan dari daftar sengketa dengan :

a. penetapan Ketua dalam hal surat pernyataan pencabutan diajukan sebelum sidang dilaksanakan;
b. putusan Majelis/Hakim Tunggal melalui pemeriksaan dalam hal surat pernyataan pencabutan diajukan dalam sidang atas persetujuan terbanding.

Banding yang telah dicabut melalui penetapan atau putusan tidak dapat diajukan kembali.

Proses Pelaksanaan Banding

Prosedur dan tata cara banding, termasuk jangka waktunya telah diatur dalam uu No. 14 Tahun 2002. Di bawah ini adalah ilustrasi proses pelaksanaan banding dari mulai terbitnya dokumen yang dapat dibanding sampai dengan keluarnya Putusan Banding dan eksekusinya.

proses pelaksaan banding

Keterangan gambar:
–     Gambar di atas hanya menjelaskan proses banding yang memenuhi ketentuan formal;
–     Jangka waktu yang dicantumkan adalah jangka waktu maksimum (paling lama);
–     PP = Pengadilan Pajak;
–     WP = Wajib Pajak Pemohon Banding;
–     Terbanding = fiskus (pejabat berwenang yang mewakili Dirjen Pajak);
–     SUB = Surat Uraian Banding.

Copyright © Mitra Konsultindo – Konsultan Pajak ®

konsultan pajak , jasa konsultan pajak , konsultan pajak jakarta , konsultan pajak indonesia , konsultan pajak jabodetabek , konsultan pajak jakarta barat , konsultan pajak jakarta timur , konsultan pajak jakarta selatan , konsultan pajak jakarta utara , konsultan pajak jakarta pusat , konsultan pajak bogor , konsultan pajak depok , konsultan pajak tangerang , konsultan pajak bekasi , kantor konsultan pajak , konsultan pajak murah , jasa konsultasi pajak , tarif konsultan pajak , jasa laporan keuangan , pembuatan laporan keuangan , jasa manajemen bisnis , konsultan bisnis , jasa konsultan pajak jakarta , jasa konsultasi pajak , jasa laporan pajak , jasa laporan spt pajak , jasa laporan spt tahunan , jasa laporan spt masa bulanan , jasa laporan spt pajak orang pribadi , jasa laporan spt pajak badan usaha , jasa laporan spt pajak perusahaan , jasa laporan keuangan , jasa pembuatan laporan keuangan , jasa akuntansi , jasa pembukuan , jasa pembuatan laporan pajak , jasa pembuatan laporan spt pajak , jasa pembuatan laporan spt tahunan , jasa pembuatan spt pajak , jasa pembuatan spt tahunan , jasa pembuatan spt masa bulanan , jasa pembuatan spt tahunan orang pribadi , jasa pembuatan spt tahunan badan usaha , jasa pembuatan spt tahunan perusahaan , konsultan pajak 2014 , jasa konsultan pajak 2014 , konsultan pajak 2015 , jasa konsultan pajak 2015 , jasa laporan spt tahunan orang pribadi , jasa laporan spt tahunan badan usaha , jasa laporan spt tahunan perusahaan , jasa pembuatan spt tahunan orang pribadi , jasa pembuatan spt tahunan badan usaha , jasa pembuatan spt tahunan perusahaan , jasa pembuatan laporan pajak spt tahunan orang pribadi , jasa pembuatan laporan pajak spt tahunan badan usaha , jasa pembuatan laporan pajak spt tahunan perusahaan ,

jasa akuntansi , jasa akutansi , jasa pembukuan , jasa akuntansi pembukuan , jasa pembukuan akuntansi , jasa pembukuan laporan keuangan , jasa akuntansi laporan keuangan , jasa laporan keuangan , jasa pembuatan laporan keuangan , jasa pembuatan perusahaan , jasa pendiriaan perusahaan , jasa pembuatan usaha , jasa pendirian usaha , jasa pembuatan pt , jasa pendirian pt , jasa pembuatan cv , jasa pendirian cv , jasa audit , jasa audit laporan keuangan , jasa internal audit , jasa pengurusan izin usaha , jasa pengurusan ijin usaha , jasa perizinan usaha , jasa perijinan usaha ,

jasa akuntansi jakarta , jasa akutansi jakarta , jasa pembukuan jakarta , jasa akuntansi pembukuan jakarta , jasa pembukuan akuntansi jakarta , jasa pembukuan laporan keuangan jakarta , jasa akuntansi laporan keuangan jakarta , jasa laporan keuangan jakarta , jasa pembuatan laporan keuangan jakarta , jasa pembuatan perusahaan jakarta , jasa pendiriaan perusahaan jakarta , jasa pembuatan usaha jakarta , jasa pendirian usaha jakarta , jasa pembuatan pt jakarta , jasa pendirian pt jakarta , jasa pembuatan cv jakarta , jasa pendirian cv jakarta , jasa audit jakarta , jasa audit laporan keuangan jakarta , jasa internal audit jakarta , jasa pengurusan izin usaha jakarta , jasa pengurusan ijin usaha jakarta , jasa perizinan usaha jakarta , jasa perijinan usaha jakarta ,

jasa manajemen bisnis , jasa bisnis manajemen , jasa konsultan bisnis , jasa konsultan manajemen , jasa konsultan bisnis manajemen , jasa konsultan manajemen bisnis , jasa manajemen bisnis jakarta , jasa bisnis manajemen jakarta , jasa konsultan bisnis jakarta , jasa konsultan manajemen jakarta , jasa konsultan bisnis manajemen jakarta , jasa konsultan manajemen bisnis jakarta

===

jasa akuntansi bogor , jasa akutansi bogor , jasa pembukuan bogor , jasa akuntansi pembukuan bogor , jasa pembukuan akuntansi bogor , jasa pembukuan laporan keuangan bogor , jasa akuntansi laporan keuangan bogor , jasa laporan keuangan bogor , jasa pembuatan laporan keuangan bogor , jasa pembuatan perusahaan bogor , jasa pendiriaan perusahaan bogor , jasa pembuatan usaha bogor , jasa pendirian usaha bogor , jasa pembuatan pt bogor , jasa pendirian pt bogor , jasa pembuatan cv bogor , jasa pendirian cv bogor , jasa audit bogor , jasa audit laporan keuangan bogor , jasa internal audit bogor , jasa pengurusan izin usaha bogor , jasa pengurusan ijin usaha bogor , jasa perizinan usaha bogor , jasa perijinan usaha bogor ,

jasa manajemen bisnis bogor , jasa bisnis manajemen bogor , jasa konsultan bisnis bogor , jasa konsultan manajemen bogor , jasa konsultan bisnis manajemen bogor , jasa konsultan manajemen bisnis bogor ,

jasa akuntansi depok , jasa akutansi depok , jasa pembukuan depok , jasa akuntansi pembukuan depok , jasa pembukuan akuntansi depok , jasa pembukuan laporan keuangan depok , jasa akuntansi laporan keuangan depok , jasa laporan keuangan depok , jasa pembuatan laporan keuangan depok , jasa pembuatan perusahaan depok , jasa pendiriaan perusahaan depok , jasa pembuatan usaha depok , jasa pendirian usaha depok , jasa pembuatan pt depok , jasa pendirian pt depok , jasa pembuatan cv depok , jasa pendirian cv depok , jasa audit depok , jasa audit laporan keuangan depok , jasa internal audit depok , jasa pengurusan izin usaha depok , jasa pengurusan ijin usaha depok , jasa perizinan usaha depok , jasa perijinan usaha depok ,

jasa manajemen bisnis depok , jasa bisnis manajemen depok , jasa konsultan bisnis depok , jasa konsultan manajemen depok , jasa konsultan bisnis manajemen depok , jasa konsultan manajemen bisnis depok ,

jasa akuntansi tangerang , jasa akutansi tangerang , jasa pembukuan tangerang , jasa akuntansi pembukuan tangerang , jasa pembukuan akuntansi tangerang , jasa pembukuan laporan keuangan tangerang , jasa akuntansi laporan keuangan tangerang , jasa laporan keuangan tangerang , jasa pembuatan laporan keuangan tangerang , jasa pembuatan perusahaan tangerang , jasa pendiriaan perusahaan tangerang , jasa pembuatan usaha tangerang , jasa pendirian usaha tangerang , jasa pembuatan pt tangerang , jasa pendirian pt tangerang , jasa pembuatan cv tangerang , jasa pendirian cv tangerang , jasa audit tangerang , jasa audit laporan keuangan tangerang , jasa internal audit tangerang , jasa pengurusan izin usaha tangerang , jasa pengurusan ijin usaha tangerang , jasa perizinan usaha tangerang , jasa perijinan usaha tangerang ,

jasa manajemen bisnis tangerang , jasa bisnis manajemen tangerang , jasa konsultan bisnis tangerang , jasa konsultan manajemen tangerang , jasa konsultan bisnis manajemen tangerang , jasa konsultan manajemen bisnis tangerang ,

jasa akuntansi bekasi , jasa akutansi bekasi , jasa pembukuan bekasi , jasa akuntansi pembukuan bekasi , jasa pembukuan akuntansi bekasi , jasa pembukuan laporan keuangan bekasi , jasa akuntansi laporan keuangan bekasi , jasa laporan keuangan bekasi , jasa pembuatan laporan keuangan bekasi , jasa pembuatan perusahaan bekasi , jasa pendiriaan perusahaan bekasi , jasa pembuatan usaha bekasi , jasa pendirian usaha bekasi , jasa pembuatan pt bekasi , jasa pendirian pt bekasi , jasa pembuatan cv bekasi , jasa pendirian cv bekasi , jasa audit bekasi , jasa audit laporan keuangan bekasi , jasa internal audit bekasi , jasa pengurusan izin usaha bekasi , jasa pengurusan ijin usaha bekasi , jasa perizinan usaha bekasi , jasa perijinan usaha bekasi ,

jasa manajemen bisnis bekasi , jasa bisnis manajemen bekasi , jasa konsultan bisnis bekasi , jasa konsultan manajemen bekasi , jasa konsultan bisnis manajemen bekasi , jasa konsultan manajemen bisnis bekasi

 

Konsultan Pajak Jakarta Jasa – Kuasa Hukum

Konsultan Pajak Jakarta Jasa │ Jasa Pembukuan Akuntansi Laporan Keuangan │ Jasa Audit | Konsultan Manajemen Bisnis | Jasa Pembuatan Perusahaan & Izin Usaha

Pasal 34 UU No. 14 Tahun 2002 menyebutkan bahwa para pihak yang bersengketa di pengadilan Pajak masing-masing dapat didampingi atau diwakili oleh satu atau lebih kuasa hukum dengan Surat Kuasa Khusus.

Kuasa Hukum adalah seseorang yang diberi kuasa penuh untuk mewakili atau mendampingi para pihak yang bersengketa dengan kuasa tertulis untuk memutus atau memberikan informasi serta bukti-bukti yang diperlukan dalam persidangan di Pengadilan Pajak. Untuk dapat menjadi Kuasa Hukum, seseorang harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

a. Warga Negara Indonesia (WNI);
b. Mempunyai pengetahuan yang luas dan keahlian tentang peraturan perundang-undangan perpajakan ;
c.  Persyaratan lain yang ditetapkan oleh Menkeu.

Namun, apabila kuasa hukum yang mendampingi atau mewakili pemohon banding atau Pengugat adalah keluarga sedarah atau semenda sampai dengan derajat kedua, Pegawai, atau pengampun, maka persyaratan tersebut tidak diperlukan. Disamping itu, untuk seseorang yang baru pertama kali mendampingi atau mewakili pemohon banding/gugatan, meskipun belum terdaftar atau belum memperoleh izin sebagai Kuasa Hukum, dapat bertindak sebagai Kuasa Hukum, tetapi dalam sidang berikutnya harus sudah terdaftar atau memperoleh ljin dari Ketua Pengadilan Pajak.

Berdasarkan KMK No.450/KMK.01/2003, persyaratan untuk menjadi Kuasa Hukum pada Pengadilan Pajak adalah sebagai berikut :

a. Warga Negara Indonesia;
b. Mempunyai pengetahuan yang luas dan keahlian tentang peraturan perundang-undangan perpajakan;
c. Berijazah sarjana atau Diploma IV;
d. Berkelakuan baik yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Kelakuan Baik dari Kepolisian atau instansi yang berwenang; dan
e. Mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak.

Pemohonan untuk menjadi Kuasa Hukum diajukan kepada Ketua Pengadilan Pajak Dengan menyerahkan copy/salinan dokumen yang telah dilegalisir dari :

a. Tanda bukti keahlian/pengetahuan dalam bidang perpajakan, yaitu berupa:

  • Brevet Pajak atau Sertifikat Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK);
  • Surat Izin Konsultan Pajak; atau
  • Sekurang-kurangnya sertifikat  Diploma III Pajak/Bea Cukai/Akuntansi atau yang Dipersamakan dari lembaga yang menyelenggarakan pendidikan serupa

b. Kartu Tanda Penduduk/Warga Negara Indonesia; dan

c. Nomor Pokok Wajib Pajak.

Ketua Pengadilan Pajak akan menerbitkan surat izin kuasa hukum terhadap permohonan izin yang telah memenuhi seluruh persyaratan di atas, Surat izin kuasa hukum berlaku di semua Majelis Pengadilan Pajak sepanjang disertai dengan surat kuasa asli dari pihak yang didampingi atau diwakili.

Kuasa Hukum hanya dapat memberi kuasa kepada Kuasa Hukum lainnya yang telah memenuhi persyaratan untuk mewakilinya dalam suatu persidangan Majelis Hakim.

Keputusan Ketua tentang izin kuasa hukum berlaku untuk jangka waktu 12 bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan. Dalam hal jangka waktu 12 tersebut telah lewat, kuasa hukum dapat mengajukan permohonan perpanjangan izin sebagai kuasa hukum ke Pengadilan Pajak, dengan melampirkan:

a. Asli Keputusan Ketua Pengadilan Pajak tentang izin kuasa hukum yang telah habis masa berlakunya
b. Kartu Tanda Pengenal sebagai Kuasa Hukum;
c. Kartu Tanda Penduduk/WNl; dan
d. Nomor Pokok Wajib Pajak.

Copyright © Mitra Konsultindo – Konsultan Pajak ®

konsultan pajak , jasa konsultan pajak , konsultan pajak jakarta , konsultan pajak indonesia , konsultan pajak jabodetabek , konsultan pajak jakarta barat , konsultan pajak jakarta timur , konsultan pajak jakarta selatan , konsultan pajak jakarta utara , konsultan pajak jakarta pusat , konsultan pajak bogor , konsultan pajak depok , konsultan pajak tangerang , konsultan pajak bekasi , kantor konsultan pajak , konsultan pajak murah , jasa konsultasi pajak , tarif konsultan pajak , jasa laporan keuangan , pembuatan laporan keuangan , jasa manajemen bisnis , konsultan bisnis , jasa konsultan pajak jakarta , jasa konsultasi pajak , jasa laporan pajak , jasa laporan spt pajak , jasa laporan spt tahunan , jasa laporan spt masa bulanan , jasa laporan spt pajak orang pribadi , jasa laporan spt pajak badan usaha , jasa laporan spt pajak perusahaan , jasa laporan keuangan , jasa pembuatan laporan keuangan , jasa akuntansi , jasa pembukuan , jasa pembuatan laporan pajak , jasa pembuatan laporan spt pajak , jasa pembuatan laporan spt tahunan , jasa pembuatan spt pajak , jasa pembuatan spt tahunan , jasa pembuatan spt masa bulanan , jasa pembuatan spt tahunan orang pribadi , jasa pembuatan spt tahunan badan usaha , jasa pembuatan spt tahunan perusahaan , konsultan pajak 2014 , jasa konsultan pajak 2014 , konsultan pajak 2015 , jasa konsultan pajak 2015 , jasa laporan spt tahunan orang pribadi , jasa laporan spt tahunan badan usaha , jasa laporan spt tahunan perusahaan , jasa pembuatan spt tahunan orang pribadi , jasa pembuatan spt tahunan badan usaha , jasa pembuatan spt tahunan perusahaan , jasa pembuatan laporan pajak spt tahunan orang pribadi , jasa pembuatan laporan pajak spt tahunan badan usaha , jasa pembuatan laporan pajak spt tahunan perusahaan ,

jasa akuntansi , jasa akutansi , jasa pembukuan , jasa akuntansi pembukuan , jasa pembukuan akuntansi , jasa pembukuan laporan keuangan , jasa akuntansi laporan keuangan , jasa laporan keuangan , jasa pembuatan laporan keuangan , jasa pembuatan perusahaan , jasa pendiriaan perusahaan , jasa pembuatan usaha , jasa pendirian usaha , jasa pembuatan pt , jasa pendirian pt , jasa pembuatan cv , jasa pendirian cv , jasa audit , jasa audit laporan keuangan , jasa internal audit , jasa pengurusan izin usaha , jasa pengurusan ijin usaha , jasa perizinan usaha , jasa perijinan usaha ,

jasa akuntansi jakarta , jasa akutansi jakarta , jasa pembukuan jakarta , jasa akuntansi pembukuan jakarta , jasa pembukuan akuntansi jakarta , jasa pembukuan laporan keuangan jakarta , jasa akuntansi laporan keuangan jakarta , jasa laporan keuangan jakarta , jasa pembuatan laporan keuangan jakarta , jasa pembuatan perusahaan jakarta , jasa pendiriaan perusahaan jakarta , jasa pembuatan usaha jakarta , jasa pendirian usaha jakarta , jasa pembuatan pt jakarta , jasa pendirian pt jakarta , jasa pembuatan cv jakarta , jasa pendirian cv jakarta , jasa audit jakarta , jasa audit laporan keuangan jakarta , jasa internal audit jakarta , jasa pengurusan izin usaha jakarta , jasa pengurusan ijin usaha jakarta , jasa perizinan usaha jakarta , jasa perijinan usaha jakarta ,

jasa manajemen bisnis , jasa bisnis manajemen , jasa konsultan bisnis , jasa konsultan manajemen , jasa konsultan bisnis manajemen , jasa konsultan manajemen bisnis , jasa manajemen bisnis jakarta , jasa bisnis manajemen jakarta , jasa konsultan bisnis jakarta , jasa konsultan manajemen jakarta , jasa konsultan bisnis manajemen jakarta , jasa konsultan manajemen bisnis jakarta

===

jasa akuntansi bogor , jasa akutansi bogor , jasa pembukuan bogor , jasa akuntansi pembukuan bogor , jasa pembukuan akuntansi bogor , jasa pembukuan laporan keuangan bogor , jasa akuntansi laporan keuangan bogor , jasa laporan keuangan bogor , jasa pembuatan laporan keuangan bogor , jasa pembuatan perusahaan bogor , jasa pendiriaan perusahaan bogor , jasa pembuatan usaha bogor , jasa pendirian usaha bogor , jasa pembuatan pt bogor , jasa pendirian pt bogor , jasa pembuatan cv bogor , jasa pendirian cv bogor , jasa audit bogor , jasa audit laporan keuangan bogor , jasa internal audit bogor , jasa pengurusan izin usaha bogor , jasa pengurusan ijin usaha bogor , jasa perizinan usaha bogor , jasa perijinan usaha bogor ,

jasa manajemen bisnis bogor , jasa bisnis manajemen bogor , jasa konsultan bisnis bogor , jasa konsultan manajemen bogor , jasa konsultan bisnis manajemen bogor , jasa konsultan manajemen bisnis bogor ,

jasa akuntansi depok , jasa akutansi depok , jasa pembukuan depok , jasa akuntansi pembukuan depok , jasa pembukuan akuntansi depok , jasa pembukuan laporan keuangan depok , jasa akuntansi laporan keuangan depok , jasa laporan keuangan depok , jasa pembuatan laporan keuangan depok , jasa pembuatan perusahaan depok , jasa pendiriaan perusahaan depok , jasa pembuatan usaha depok , jasa pendirian usaha depok , jasa pembuatan pt depok , jasa pendirian pt depok , jasa pembuatan cv depok , jasa pendirian cv depok , jasa audit depok , jasa audit laporan keuangan depok , jasa internal audit depok , jasa pengurusan izin usaha depok , jasa pengurusan ijin usaha depok , jasa perizinan usaha depok , jasa perijinan usaha depok ,

jasa manajemen bisnis depok , jasa bisnis manajemen depok , jasa konsultan bisnis depok , jasa konsultan manajemen depok , jasa konsultan bisnis manajemen depok , jasa konsultan manajemen bisnis depok ,

jasa akuntansi tangerang , jasa akutansi tangerang , jasa pembukuan tangerang , jasa akuntansi pembukuan tangerang , jasa pembukuan akuntansi tangerang , jasa pembukuan laporan keuangan tangerang , jasa akuntansi laporan keuangan tangerang , jasa laporan keuangan tangerang , jasa pembuatan laporan keuangan tangerang , jasa pembuatan perusahaan tangerang , jasa pendiriaan perusahaan tangerang , jasa pembuatan usaha tangerang , jasa pendirian usaha tangerang , jasa pembuatan pt tangerang , jasa pendirian pt tangerang , jasa pembuatan cv tangerang , jasa pendirian cv tangerang , jasa audit tangerang , jasa audit laporan keuangan tangerang , jasa internal audit tangerang , jasa pengurusan izin usaha tangerang , jasa pengurusan ijin usaha tangerang , jasa perizinan usaha tangerang , jasa perijinan usaha tangerang ,

jasa manajemen bisnis tangerang , jasa bisnis manajemen tangerang , jasa konsultan bisnis tangerang , jasa konsultan manajemen tangerang , jasa konsultan bisnis manajemen tangerang , jasa konsultan manajemen bisnis tangerang ,

jasa akuntansi bekasi , jasa akutansi bekasi , jasa pembukuan bekasi , jasa akuntansi pembukuan bekasi , jasa pembukuan akuntansi bekasi , jasa pembukuan laporan keuangan bekasi , jasa akuntansi laporan keuangan bekasi , jasa laporan keuangan bekasi , jasa pembuatan laporan keuangan bekasi , jasa pembuatan perusahaan bekasi , jasa pendiriaan perusahaan bekasi , jasa pembuatan usaha bekasi , jasa pendirian usaha bekasi , jasa pembuatan pt bekasi , jasa pendirian pt bekasi , jasa pembuatan cv bekasi , jasa pendirian cv bekasi , jasa audit bekasi , jasa audit laporan keuangan bekasi , jasa internal audit bekasi , jasa pengurusan izin usaha bekasi , jasa pengurusan ijin usaha bekasi , jasa perizinan usaha bekasi , jasa perijinan usaha bekasi ,

jasa manajemen bisnis bekasi , jasa bisnis manajemen bekasi , jasa konsultan bisnis bekasi , jasa konsultan manajemen bekasi , jasa konsultan bisnis manajemen bekasi , jasa konsultan manajemen bisnis bekasi

 

Konsultan Pajak Jakarta Jasa – Pengadilan Pajak

Fungsi dan Kedudukan Pengadilan Pajak

Pengadilan Pajak adalah badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi Wajib Pajak atau penanggung Pajak yang mencari keadilan terhadap Sengketa Pajak (Pasal 2 UU No. 14 Tahun 2002). Rumusan ini dimaksudkan untuk memberikan penegasan bahwa Pengadilan Pajak ini adalah Badan Peradilan Pajak sebagaimana dimaksud dalam UU KUP dan merupakan Badan Peradilan sebagaimana dimaksud dalam UU No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999.

Pengadilan Pajak mempunyai tugas dan wewenang memeriksa dan memutus sengketa pajak. Hal ini juga mengandung arti bahwa Pengadilan Pajak berfungsi sebagai lembaga yang dapat digunakan sebagai sarana bagi para pencari keadilan untuk memperoleh keadilan di bidang perpajakan. Dalam hubungan antara para pihak yang bersengketa di Pengadilan Pajak di mana di dalamnya melibatkan Pemerintah selaku fiskus dan rakyat selaku Wajib Pajak maka Pengadilan Pajak ini menjalankan fungsi perlindungan hukum bagi rakyat di bidang perpajakan.

Dalam hal Banding, Pengadilan Pajak hanya memeriksa dan memutus sengketa atas keputusan keberatan, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, Sengketa pajak yang menjadi objek pemeriksaan adalah sengketa yang dikemukakan pemohon banding dalam permohonan keberatan yang seharusnya diperhitungkan dan diputuskan dalam keputusan keberatan. Selain itu Pengadilan Pajak dapat pula memeriksa dan memutus permohonan Banding atas keputusan/ketetapan yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang sepanjang peraturan perundang-undangan yang terkait yang mengatur sedemikian.

Dalam hal Gugatan, Pengadilan Pajak memeriksa dan memutus sengketa atas pelaksanaan penagihan pajak atau keputusan pembetulan atau Keputusan lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (2) UU KUP dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Sedangkan mengenai kedudukan Pengadilan Pajak, dalam ketentuan Pasal 3 UU No.14 Tahun 2002 dinyatakan bahwa pengadilan pajak berkedudukan di Ibukota Negara (atau di Jakarta). Ketentuan ini tidaklah bermaksud  untuk memberatkan masyarakat yang sulit menjangkau tempat kedudukan pengadilan Pajak. Hal ini ditunjukkan dengan pengaturan dalam Pasal 4 yang menyatakan bahwa apabila dipandang perlu sidang pengadilan Pajak dapat dilakukan di tempat lain yang ditetapkan oleh Ketua Hakim Pengadilan Pajak.

Selanjutnya dalam penjelasan pasal tersebut dikatakan bahwa pada hakikatnya tempat sidang dapat dilakukan ditempat kedudukannya. Namun, dengan pertimbangan untuk memperlancar dan mempercepat penanganan Sengketa Pajak, tempat sidang dapat dilakukan di tempat lain. Hal ini sesuai dengan prinsip penyelesaian perkara yang dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan.

Struktur Organisasi Pengadilan Pajak

susunan Pengadilan Pajak berdasarkan uu Pengadilan Pajak terdiri dari : pimpinan, hakim anggota, sekretaris dan panitera. Struktur organisasi tersebut dapat digambarkan sebagai berikut :

struktur organisasi

Pembinaan teknis peradilan bagi Pengadilan Pajak dilakukan oleh Mahkamah Agung (MA). Sedangkan pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan dilakukan oleh Departemen keuangan. Meskipun demikian, pembinaan tersebut tidak boleh mengurangi kebebasan Hakim dalam memeriksa dan memutus sengketa Pajak.

Hakim Pengadilan Pajak

Hakim diangkat oleh presiden dari daftar nama calon yang diusulkan oleh Menteri Keuangan setelah mendapat persetujuan Ketua Mahkamah Agung. Sedangkan Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Paiak diangkat oleh Presiden dari para Hakim yang diusulkan Menteri Keuangan juga setelah mendapat persetujuan dari Ketua Mahkamah Agung. Ketua,  Wakil Ketua dan Hakim tersebut diangkat untuk masa jabatan selama lima tahun dan dapat diperpanjang untuk satu kali masa jabatan. Ketua, Wakil Ketua dan Hakim adalah pejabat negara yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman di bidang Sengketa Pajak.

Untuk dapat diangkat menjadi Hakim, setiap calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

a. warga negara Indonesia;
b. berumur paling rendah 45 (empat puluh lima) tahun;
c. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
d. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
e. tidak pernah terlibat dalam kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 atau terlibat organisasi terlarang;
f. mempunyai keahlian di bidang perpajakan dan berijazah sarjana hukum atau sarjana lain;
g. berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan baik;
h. tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan; dan sehat jasmani dan rohani.

Dalam memeriksa dan memutus perkara Sengketa Pajak tertentu yang memerlukan keahlian khusus, Ketua dapat menunjuk Hakim Ad Hoc sebagai Hakim Anggota. Untuk dapat ditunjuk sebagai Hakim Ad Hoc, seseorang harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud di atas, kecuali huruf b dan huruf f.

Hakim Ad Hoc adalah Ahli yang ditunjuk oleh Ketua sebagai anggota Majelis dalam memeriksa dan memutus Sengketa Pajak tertentu. Hakim Ad Hoc bertugas sebagai Hakim Anggota dalam suatu Majelis untuk memeriksa dan memutus Sengketa Pajak yang ditugaskan kepada Majelis yang bersangkutan. Dalam persidangan, Hakim Ad Hoc mempunyai tugas dan wewenang yang sama dengan Anggota Majelis lainnya.

Copyright © Mitra Konsultindo – Konsultan Pajak ®

konsultan pajak , jasa konsultan pajak , konsultan pajak jakarta , konsultan pajak indonesia , konsultan pajak jabodetabek , konsultan pajak jakarta barat , konsultan pajak jakarta timur , konsultan pajak jakarta selatan , konsultan pajak jakarta utara , konsultan pajak jakarta pusat , konsultan pajak bogor , konsultan pajak depok , konsultan pajak tangerang , konsultan pajak bekasi , kantor konsultan pajak , konsultan pajak murah , jasa konsultasi pajak , tarif konsultan pajak , jasa laporan keuangan , pembuatan laporan keuangan , jasa manajemen bisnis , konsultan bisnis , jasa konsultan pajak jakarta , jasa konsultasi pajak , jasa laporan pajak , jasa laporan spt pajak , jasa laporan spt tahunan , jasa laporan spt masa bulanan , jasa laporan spt pajak orang pribadi , jasa laporan spt pajak badan usaha , jasa laporan spt pajak perusahaan , jasa laporan keuangan , jasa pembuatan laporan keuangan , jasa akuntansi , jasa pembukuan , jasa pembuatan laporan pajak , jasa pembuatan laporan spt pajak , jasa pembuatan laporan spt tahunan , jasa pembuatan spt pajak , jasa pembuatan spt tahunan , jasa pembuatan spt masa bulanan , jasa pembuatan spt tahunan orang pribadi , jasa pembuatan spt tahunan badan usaha , jasa pembuatan spt tahunan perusahaan , konsultan pajak 2014 , jasa konsultan pajak 2014 , konsultan pajak 2015 , jasa konsultan pajak 2015 , jasa laporan spt tahunan orang pribadi , jasa laporan spt tahunan badan usaha , jasa laporan spt tahunan perusahaan , jasa pembuatan spt tahunan orang pribadi , jasa pembuatan spt tahunan badan usaha , jasa pembuatan spt tahunan perusahaan , jasa pembuatan laporan pajak spt tahunan orang pribadi , jasa pembuatan laporan pajak spt tahunan badan usaha , jasa pembuatan laporan pajak spt tahunan perusahaan ,

jasa akuntansi , jasa akutansi , jasa pembukuan , jasa akuntansi pembukuan , jasa pembukuan akuntansi , jasa pembukuan laporan keuangan , jasa akuntansi laporan keuangan , jasa laporan keuangan , jasa pembuatan laporan keuangan , jasa pembuatan perusahaan , jasa pendiriaan perusahaan , jasa pembuatan usaha , jasa pendirian usaha , jasa pembuatan pt , jasa pendirian pt , jasa pembuatan cv , jasa pendirian cv , jasa audit , jasa audit laporan keuangan , jasa internal audit , jasa pengurusan izin usaha , jasa pengurusan ijin usaha , jasa perizinan usaha , jasa perijinan usaha ,

jasa akuntansi jakarta , jasa akutansi jakarta , jasa pembukuan jakarta , jasa akuntansi pembukuan jakarta , jasa pembukuan akuntansi jakarta , jasa pembukuan laporan keuangan jakarta , jasa akuntansi laporan keuangan jakarta , jasa laporan keuangan jakarta , jasa pembuatan laporan keuangan jakarta , jasa pembuatan perusahaan jakarta , jasa pendiriaan perusahaan jakarta , jasa pembuatan usaha jakarta , jasa pendirian usaha jakarta , jasa pembuatan pt jakarta , jasa pendirian pt jakarta , jasa pembuatan cv jakarta , jasa pendirian cv jakarta , jasa audit jakarta , jasa audit laporan keuangan jakarta , jasa internal audit jakarta , jasa pengurusan izin usaha jakarta , jasa pengurusan ijin usaha jakarta , jasa perizinan usaha jakarta , jasa perijinan usaha jakarta ,

jasa manajemen bisnis , jasa bisnis manajemen , jasa konsultan bisnis , jasa konsultan manajemen , jasa konsultan bisnis manajemen , jasa konsultan manajemen bisnis , jasa manajemen bisnis jakarta , jasa bisnis manajemen jakarta , jasa konsultan bisnis jakarta , jasa konsultan manajemen jakarta , jasa konsultan bisnis manajemen jakarta , jasa konsultan manajemen bisnis jakarta

===

jasa akuntansi bogor , jasa akutansi bogor , jasa pembukuan bogor , jasa akuntansi pembukuan bogor , jasa pembukuan akuntansi bogor , jasa pembukuan laporan keuangan bogor , jasa akuntansi laporan keuangan bogor , jasa laporan keuangan bogor , jasa pembuatan laporan keuangan bogor , jasa pembuatan perusahaan bogor , jasa pendiriaan perusahaan bogor , jasa pembuatan usaha bogor , jasa pendirian usaha bogor , jasa pembuatan pt bogor , jasa pendirian pt bogor , jasa pembuatan cv bogor , jasa pendirian cv bogor , jasa audit bogor , jasa audit laporan keuangan bogor , jasa internal audit bogor , jasa pengurusan izin usaha bogor , jasa pengurusan ijin usaha bogor , jasa perizinan usaha bogor , jasa perijinan usaha bogor ,

jasa manajemen bisnis bogor , jasa bisnis manajemen bogor , jasa konsultan bisnis bogor , jasa konsultan manajemen bogor , jasa konsultan bisnis manajemen bogor , jasa konsultan manajemen bisnis bogor ,

jasa akuntansi depok , jasa akutansi depok , jasa pembukuan depok , jasa akuntansi pembukuan depok , jasa pembukuan akuntansi depok , jasa pembukuan laporan keuangan depok , jasa akuntansi laporan keuangan depok , jasa laporan keuangan depok , jasa pembuatan laporan keuangan depok , jasa pembuatan perusahaan depok , jasa pendiriaan perusahaan depok , jasa pembuatan usaha depok , jasa pendirian usaha depok , jasa pembuatan pt depok , jasa pendirian pt depok , jasa pembuatan cv depok , jasa pendirian cv depok , jasa audit depok , jasa audit laporan keuangan depok , jasa internal audit depok , jasa pengurusan izin usaha depok , jasa pengurusan ijin usaha depok , jasa perizinan usaha depok , jasa perijinan usaha depok ,

jasa manajemen bisnis depok , jasa bisnis manajemen depok , jasa konsultan bisnis depok , jasa konsultan manajemen depok , jasa konsultan bisnis manajemen depok , jasa konsultan manajemen bisnis depok ,

jasa akuntansi tangerang , jasa akutansi tangerang , jasa pembukuan tangerang , jasa akuntansi pembukuan tangerang , jasa pembukuan akuntansi tangerang , jasa pembukuan laporan keuangan tangerang , jasa akuntansi laporan keuangan tangerang , jasa laporan keuangan tangerang , jasa pembuatan laporan keuangan tangerang , jasa pembuatan perusahaan tangerang , jasa pendiriaan perusahaan tangerang , jasa pembuatan usaha tangerang , jasa pendirian usaha tangerang , jasa pembuatan pt tangerang , jasa pendirian pt tangerang , jasa pembuatan cv tangerang , jasa pendirian cv tangerang , jasa audit tangerang , jasa audit laporan keuangan tangerang , jasa internal audit tangerang , jasa pengurusan izin usaha tangerang , jasa pengurusan ijin usaha tangerang , jasa perizinan usaha tangerang , jasa perijinan usaha tangerang ,

jasa manajemen bisnis tangerang , jasa bisnis manajemen tangerang , jasa konsultan bisnis tangerang , jasa konsultan manajemen tangerang , jasa konsultan bisnis manajemen tangerang , jasa konsultan manajemen bisnis tangerang ,

jasa akuntansi bekasi , jasa akutansi bekasi , jasa pembukuan bekasi , jasa akuntansi pembukuan bekasi , jasa pembukuan akuntansi bekasi , jasa pembukuan laporan keuangan bekasi , jasa akuntansi laporan keuangan bekasi , jasa laporan keuangan bekasi , jasa pembuatan laporan keuangan bekasi , jasa pembuatan perusahaan bekasi , jasa pendiriaan perusahaan bekasi , jasa pembuatan usaha bekasi , jasa pendirian usaha bekasi , jasa pembuatan pt bekasi , jasa pendirian pt bekasi , jasa pembuatan cv bekasi , jasa pendirian cv bekasi , jasa audit bekasi , jasa audit laporan keuangan bekasi , jasa internal audit bekasi , jasa pengurusan izin usaha bekasi , jasa pengurusan ijin usaha bekasi , jasa perizinan usaha bekasi , jasa perijinan usaha bekasi ,

jasa manajemen bisnis bekasi , jasa bisnis manajemen bekasi , jasa konsultan bisnis bekasi , jasa konsultan manajemen bekasi , jasa konsultan bisnis manajemen bekasi , jasa konsultan manajemen bisnis bekasi

 

Konsultan Pajak Jakarta Jasa – Keberatan Atas PBB

Konsultan Pajak Jakarta Jasa │ Jasa Pembukuan Akuntansi Laporan Keuangan │ Jasa Audit | Konsultan Manajemen Bisnis | Jasa Pembuatan Perusahaan & Izin Usaha

Keberatan yang diajukan oleh WP pada dasarnya mengandung arti bahwa WP membantah atau tidak sependapat dengan isi SPPT/SKP yang diterbitkan oleh KP PBB karena menurut WP tidak atau kurang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. petunjuk teknis tentang tata cara pengajuan dan penyelesaian keberatan PBB ini diatur dalam Keputusan Dirjen Pajak No. KEP-59/PJ.6/2000 jo. SE-l3/PJ .6/2000.

Pengajuan keberatan dapat disebabkan karena alasan :
a. WP merasa SPPT/SKP tidak atau kurang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, mengenai :
–       luas objek bumi dan atau bangunan;
–       klasifikasi/NJOP bumi dan atau bangunan;
–       penetapan/pengenaan pajak terutang.

b. Perbedaan penafsiran undang-undang antara WP dan fiskus, misalnya :
–       penetapan subjek pajak sebagai WP PBB;
–       objek pajak yang seharusnya tidak dikenakan PBB;
–       penerapan NJKP atau Standar Investasi Tanaman;
–       penentuan saat Pajak terutang;
–       tanggal jatuh tempo.

Syarat pengajuan keberatan :

a. Syarat formal :
1)    Keberatan diajukan dalam jangka waktu 3 bulan sejak tanggal diterimanya SPPT/SKP oleh WP;

2)    Dalam hal keadaan terpaksa (force majeure) WP harus dapat memberikan dan membuktikan alasan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi;

3)    Pengajuan keberatan harus dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia;

4)    Keberatan diajukan kepada Kepala KP PBB/KPP Pratama yang menerbitkan SPPT/SKP;

5)    Dalam hal dikuasakan kepada pihak lain, harus melampirkan surat kuasa.

b. Syarat material :
1)     Diajukan masing-masing dalam satu Surat Keberatan, kecuali yang diajukan secara kolektif melalui Lurah/Kepala Desa untuk setiap SPPT/SKP per tahun pajak;

2)    Mengemukakan alasan yang jelas dan mencantumkan besarnya PBB menurut perhitungan WP.

Dalam pengajuan keberatan, WP harus melampirkan SPPT/SKP tahun pajak yang bersangkutan dan dapat melampirkan bukti pendukung yang terkait dengan alasan pengajuan keberatannya. Bukti pendukung tersebut antara lain :

a. fotokopi KTP, Kartu Keluarga, atau identitas WP lainnya;
b. fotokopi bukti kepemilikan hak atas tanah/sertiflkat;
c. fotokopi bukti surat ukur/gambar situasi;
d. fotokopi Akta Jual Beli/Segel;
e. fotokopi Surat Penunjukan Kaveling;
f. fotokopi Surat Ijin Mendirikan Bangunan (IMB);
g. fotokopi Ijin Penggunaan Bangunan;
h. Surat Keterangan Lurah/Kepala Desa;
i. fotokopi bukti pelunasan PBB tahun sebelumnya;
j. fotokopi bukti resmi lainnya.

Keberatan terhadap SPPT/SKP dengan ketetapan sampai dengan Rp 100.000,- dapat diajukan secara perorangan ataupun kolektif melalui Lurah/Kepala Desa yang bersangkutan. Sedangkan untuk jumlah ketetapan di atas Rp 100.000,- harus diajukan oleh WP secara perorangan.

Dalam hal surat keberatan diterima langsung dari WP, KP PBB harus memberikan tanda terima surat. Tanda terima surat/tanda pengiriman surat melalui pos tercatat/sejenisnya merupakan tanda bukti penerimaan surat keberatan untuk kepentingan WP.

Keberatan yang tidak memenuhi ketentuan tidak dianggap sebagai surat keberatan, tetapi bila masih dalam jangka waktu 3 bulan, KP PBB dapat meminta WP untuk melengkapi persyaratannya dalam batas waktu tertentu. Apabila batas waktu melengkapi persyaratan tersebut tidak dapat dipenuhi oleh WP, KP PBB akan tetap melanjutkan proses penyelesaian keberatan. Dalam hal diminta oleh WP untuk keperluan mengajukan keberatan, Kepala KP PBB/ KPP Pratama wajib memberikan penjelasan secara tertulis hal-hal yang menjadi dasar pengenaan PBB.

Keputusan keberatan dapat berupa :

a. menolak, apabila permohonan keberatan WP memenuhi persyaratan formal atau formal dan material, dan telah dilakukan pemeriksaan sehingga alasan yang diajukan oleh WP tidak tepat atau tidak benar;

b. menerima seluruhnya, apabila alasan WP sesuai dengan data/keterangan yang diperoleh dari hasil pemeriksaan dan diterima seluruhnya berdasarkan perhitungan WP atau atas perintah undang-undang;

c. menerima sebagian, apabila sebagian alasan WP sesuai dengan data/keterangan yang diperoleh dari hasil pemeriksaan;

d. tidak dapat menerima, apabila permohonan keberatan WP tidak memenuhi persyaratan jangka waktu 3 bulan;

e. menambah besarnya jumlah pajak yang terutang, apabila berdasarkan hasil pemeriksaan diperoleh perhitungan yang menambah besarnya jumlah pajak yang terutang.

Kepala Kanwil/ Kepala KP PBB/ KPP Pratama harus memberikan keputusan dalam jangka waktu 12 bulan sejak tanggal diterimanya surat keberatan. Jika jangka waktu tersebut terlampau, maka keberatan Wp dianggap dikabulkan dan Kepala Kanwil/ Kepala KP PBB/ KPP Pratama harus menerbitkan surat keputusan yang isinya menerima seluruh keberatan yang diajukan oleh WP.

Dalam hal WP mengajukan keberatan dan sekaligus mengajukan pengurangan, baik dalam satu surat permohonan maupun secara terpisah, maka permohonan keberatannya harus diselesaikan terlebih dahulu.

Apabila diminta oleh WP untuk keperluan pengajuan keberatan, Kepala KP PBB/ KPP Pratama wajib memberikan penjelasan secara tertulis mengenai hal-hal yang menjadi dasar pengenaan PBB.  Atas keputusan Penyelesaian Keberatan yang telah diterbitkan, dapat dilakukan pembetulan apabila ditemukan adanya kekeliruan. Dalam rangka mempercepat penyelesaian keberatan, sepanjang rentang waktu masih tersedia, maka pembetulan Keputusan tersebut diupayakan selesai dalam jangka waKtu 6 bulan sejak diterimanya pengajuan keberatan WP.

Keberatan Atas BPHTB

WP dapat mengajukan keberatan hanya kepada Dirjen Pajak atas suatu :

  • SKBKB
  • SKBKBT;
  • SKBLB;
  • SKBN.Syarat Pengajuan Keberatan :1)  Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia;
    2)  Mengemukakan jumlah pajak yang terutang menurut perhitungan WP dengan disertai alasan-alasan yang jelas;
    3)  Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling  lama 3 bulan sejak tanggal diterimanya SKBKB/SKBKBT/SKBLB/SKBN oleh WP, kecuali apabila WP dapat menunjukkan bahwa jangka waKtu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya (force majeure).

Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan tidak dianggap sebagai Surat Keberatan sehingga tidak dipertimbangkan. Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak.

Tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan oleh pejabat Dirjen Pajak yang ditunjuk untuk itu atau tanda pengiriman surat keberatan melalui pos tercatat menjadi tanda bukti penerimaan surat keberatan bagi kepentingan WP. Apabila diminta oleh WP untuk keperluan pengajuan keberatan, pihak Dirjen Pajak wajib memberikan keterangan secara tertulis hal-hal yang menjadi dasar pengenaan pajak.

Kepala KP PBB/ KPP Pratama harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dalam jangka waKtu paling lama 12 bulan sejak tanggal surat keberatan WP diterima. Sebelum surat keputusan diterbitkan, WP dapat menyampaikan alasan tambahan atau penjelasan tertulis.

Keputusan Dirjen Pajak atas keberatan dapat berupa : mengabulkan seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya jumlah pajak yang terutang. Apabila jangka waktu 12 bulan telah lewat dan Dirjen Pajak tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Copyright © Mitra Konsultindo – Konsultan Pajak ®

 

konsultan pajak , jasa konsultan pajak , konsultan pajak jakarta , konsultan pajak indonesia , konsultan pajak jabodetabek , konsultan pajak jakarta barat , konsultan pajak jakarta timur , konsultan pajak jakarta selatan , konsultan pajak jakarta utara , konsultan pajak jakarta pusat , konsultan pajak bogor , konsultan pajak depok , konsultan pajak tangerang , konsultan pajak bekasi , kantor konsultan pajak , konsultan pajak murah , jasa konsultasi pajak , tarif konsultan pajak , jasa laporan keuangan , pembuatan laporan keuangan , jasa manajemen bisnis , konsultan bisnis , jasa konsultan pajak jakarta , jasa konsultasi pajak , jasa laporan pajak , jasa laporan spt pajak , jasa laporan spt tahunan , jasa laporan spt masa bulanan , jasa laporan spt pajak orang pribadi , jasa laporan spt pajak badan usaha , jasa laporan spt pajak perusahaan , jasa laporan keuangan , jasa pembuatan laporan keuangan , jasa akuntansi , jasa pembukuan , jasa pembuatan laporan pajak , jasa pembuatan laporan spt pajak , jasa pembuatan laporan spt tahunan , jasa pembuatan spt pajak , jasa pembuatan spt tahunan , jasa pembuatan spt masa bulanan , jasa pembuatan spt tahunan orang pribadi , jasa pembuatan spt tahunan badan usaha , jasa pembuatan spt tahunan perusahaan , konsultan pajak 2014 , jasa konsultan pajak 2014 , konsultan pajak 2015 , jasa konsultan pajak 2015 , jasa laporan spt tahunan orang pribadi , jasa laporan spt tahunan badan usaha , jasa laporan spt tahunan perusahaan , jasa pembuatan spt tahunan orang pribadi , jasa pembuatan spt tahunan badan usaha , jasa pembuatan spt tahunan perusahaan , jasa pembuatan laporan pajak spt tahunan orang pribadi , jasa pembuatan laporan pajak spt tahunan badan usaha , jasa pembuatan laporan pajak spt tahunan perusahaan ,

jasa akuntansi , jasa akutansi , jasa pembukuan , jasa akuntansi pembukuan , jasa pembukuan akuntansi , jasa pembukuan laporan keuangan , jasa akuntansi laporan keuangan , jasa laporan keuangan , jasa pembuatan laporan keuangan , jasa pembuatan perusahaan , jasa pendiriaan perusahaan , jasa pembuatan usaha , jasa pendirian usaha , jasa pembuatan pt , jasa pendirian pt , jasa pembuatan cv , jasa pendirian cv , jasa audit , jasa audit laporan keuangan , jasa internal audit , jasa pengurusan izin usaha , jasa pengurusan ijin usaha , jasa perizinan usaha , jasa perijinan usaha ,

jasa akuntansi jakarta , jasa akutansi jakarta , jasa pembukuan jakarta , jasa akuntansi pembukuan jakarta , jasa pembukuan akuntansi jakarta , jasa pembukuan laporan keuangan jakarta , jasa akuntansi laporan keuangan jakarta , jasa laporan keuangan jakarta , jasa pembuatan laporan keuangan jakarta , jasa pembuatan perusahaan jakarta , jasa pendiriaan perusahaan jakarta , jasa pembuatan usaha jakarta , jasa pendirian usaha jakarta , jasa pembuatan pt jakarta , jasa pendirian pt jakarta , jasa pembuatan cv jakarta , jasa pendirian cv jakarta , jasa audit jakarta , jasa audit laporan keuangan jakarta , jasa internal audit jakarta , jasa pengurusan izin usaha jakarta , jasa pengurusan ijin usaha jakarta , jasa perizinan usaha jakarta , jasa perijinan usaha jakarta ,

jasa manajemen bisnis , jasa bisnis manajemen , jasa konsultan bisnis , jasa konsultan manajemen , jasa konsultan bisnis manajemen , jasa konsultan manajemen bisnis , jasa manajemen bisnis jakarta , jasa bisnis manajemen jakarta , jasa konsultan bisnis jakarta , jasa konsultan manajemen jakarta , jasa konsultan bisnis manajemen jakarta , jasa konsultan manajemen bisnis jakarta

===

jasa akuntansi bogor , jasa akutansi bogor , jasa pembukuan bogor , jasa akuntansi pembukuan bogor , jasa pembukuan akuntansi bogor , jasa pembukuan laporan keuangan bogor , jasa akuntansi laporan keuangan bogor , jasa laporan keuangan bogor , jasa pembuatan laporan keuangan bogor , jasa pembuatan perusahaan bogor , jasa pendiriaan perusahaan bogor , jasa pembuatan usaha bogor , jasa pendirian usaha bogor , jasa pembuatan pt bogor , jasa pendirian pt bogor , jasa pembuatan cv bogor , jasa pendirian cv bogor , jasa audit bogor , jasa audit laporan keuangan bogor , jasa internal audit bogor , jasa pengurusan izin usaha bogor , jasa pengurusan ijin usaha bogor , jasa perizinan usaha bogor , jasa perijinan usaha bogor ,

jasa manajemen bisnis bogor , jasa bisnis manajemen bogor , jasa konsultan bisnis bogor , jasa konsultan manajemen bogor , jasa konsultan bisnis manajemen bogor , jasa konsultan manajemen bisnis bogor ,

jasa akuntansi depok , jasa akutansi depok , jasa pembukuan depok , jasa akuntansi pembukuan depok , jasa pembukuan akuntansi depok , jasa pembukuan laporan keuangan depok , jasa akuntansi laporan keuangan depok , jasa laporan keuangan depok , jasa pembuatan laporan keuangan depok , jasa pembuatan perusahaan depok , jasa pendiriaan perusahaan depok , jasa pembuatan usaha depok , jasa pendirian usaha depok , jasa pembuatan pt depok , jasa pendirian pt depok , jasa pembuatan cv depok , jasa pendirian cv depok , jasa audit depok , jasa audit laporan keuangan depok , jasa internal audit depok , jasa pengurusan izin usaha depok , jasa pengurusan ijin usaha depok , jasa perizinan usaha depok , jasa perijinan usaha depok ,

jasa manajemen bisnis depok , jasa bisnis manajemen depok , jasa konsultan bisnis depok , jasa konsultan manajemen depok , jasa konsultan bisnis manajemen depok , jasa konsultan manajemen bisnis depok ,

jasa akuntansi tangerang , jasa akutansi tangerang , jasa pembukuan tangerang , jasa akuntansi pembukuan tangerang , jasa pembukuan akuntansi tangerang , jasa pembukuan laporan keuangan tangerang , jasa akuntansi laporan keuangan tangerang , jasa laporan keuangan tangerang , jasa pembuatan laporan keuangan tangerang , jasa pembuatan perusahaan tangerang , jasa pendiriaan perusahaan tangerang , jasa pembuatan usaha tangerang , jasa pendirian usaha tangerang , jasa pembuatan pt tangerang , jasa pendirian pt tangerang , jasa pembuatan cv tangerang , jasa pendirian cv tangerang , jasa audit tangerang , jasa audit laporan keuangan tangerang , jasa internal audit tangerang , jasa pengurusan izin usaha tangerang , jasa pengurusan ijin usaha tangerang , jasa perizinan usaha tangerang , jasa perijinan usaha tangerang ,

jasa manajemen bisnis tangerang , jasa bisnis manajemen tangerang , jasa konsultan bisnis tangerang , jasa konsultan manajemen tangerang , jasa konsultan bisnis manajemen tangerang , jasa konsultan manajemen bisnis tangerang ,

jasa akuntansi bekasi , jasa akutansi bekasi , jasa pembukuan bekasi , jasa akuntansi pembukuan bekasi , jasa pembukuan akuntansi bekasi , jasa pembukuan laporan keuangan bekasi , jasa akuntansi laporan keuangan bekasi , jasa laporan keuangan bekasi , jasa pembuatan laporan keuangan bekasi , jasa pembuatan perusahaan bekasi , jasa pendiriaan perusahaan bekasi , jasa pembuatan usaha bekasi , jasa pendirian usaha bekasi , jasa pembuatan pt bekasi , jasa pendirian pt bekasi , jasa pembuatan cv bekasi , jasa pendirian cv bekasi , jasa audit bekasi , jasa audit laporan keuangan bekasi , jasa internal audit bekasi , jasa pengurusan izin usaha bekasi , jasa pengurusan ijin usaha bekasi , jasa perizinan usaha bekasi , jasa perijinan usaha bekasi ,

jasa manajemen bisnis bekasi , jasa bisnis manajemen bekasi , jasa konsultan bisnis bekasi , jasa konsultan manajemen bekasi , jasa konsultan bisnis manajemen bekasi , jasa konsultan manajemen bisnis bekasi