Konsultan Pajak – Proses Penyelesaian Keberatan

setelah menerima surat keberatan wp, KPP akan melakukan penelitian persyaratan formal terhadap surat keberatan yang diterima tersebut. Selanjutnya, KPP akan membuat pemberitahuan tertulis kepada WP bahwa surat keberatannya memenuhi/tidak memenuhi persyaratan formal keberatan. surat pemberitahuan ini harus disampaikan kepada  WP paling lama 5 hari kerja sejak surat keberatan diterima KPP.

Untuk surat keberatan yang memenuhi persyaratan formal dan akan diproses,  peneliti dari unit yang memproses keberatan (KPP/Kanwil/Kantor Pusat DJP) dapat meminta penjelasan dan atau pembuktian tentang  dasar perhitungan yang disertai dengan dokumen/bukti dan buku-buku pendukung baik dalam bentuk hard copy maupun soft copy kepada WP. adapun WP wajib memberikan penjelasan dan atau pembuktian tentang dasar perhitungan yang disertai dengan dokumen/bukti dan buku-buku pendukung sesuai surat permintaan fiskus paling lama 15 hari kerja seiak tanggal surat fiskus tersebut.

Apabila setelah 5 hari kerja sejak batas waktu 15 hari di atas, WP belum memberikan penjelasan dan atau pembuktian, WP dapat dimintai kembali hal yang sama untuk yang kedua kalinya. Untuk permintaan yang kedua ini, WP diberikan waktu paling lama 10 hari kerja untuk memberikan penjelasan dan atau pembuktian dimaksud. Dalam hal masih diperlukan, WP dapat dimintai kembali untuk memberikan penjelasan dan atau pembuktian tambahan yang wajib ditanggapi oleh WP paling lama 10 hari kerja sejak tanggal surat permintaan tambahan tersebut.

Apabila WP ternyata tidak memberikan penjelasan dan atau pembuktian tentang dasar perhitungan yang disertai dengan dokumen/bukti dan buku-buku pendukung baik dalam bentuk hard copy maupun soft copy sesuai permintaan di atas, maka keberatan akan diproses berdasarkan data yang ada.

Selanjutnya diatur pula bahwa WP dapat dipanggil untuk melakukan pembahasan sengketa perpapajakan dan wajib menandatangani Berita Acara Pembahasan Sengketa perpajakan. Berdasarkan hasil  pembahasan sengketa perpajakan, kepada WP akan dikirimkan Surat Pemberitahuan hasil penelitian Keberatan untuk ditanggapi. WP dapat memberikan tanggapan tertulis atas surat tersebut dalam jangka waktu 10 hari kerja sejak tanggal surat dan/atau dapat menghadiri undangan. pembahasan akhir pada waktu yang ditentukan dalam Surat Pemberitahuan Hasil Penelitian Keberatan.

Hasil pembahasan akhir akan dituangkan ke dalam Berita Acara Pembahasan Akhir, dan Daftar Hasil Akhir Penelitian Keberatan dapat disampaikan langsung kepada WP pada saat pembahasan akhir atau dikirimkan sebagai lampiran Surat Keputusan Keberatan. Dalam hal WP tidak menghadiri undangan pembahasan akhir, Daftar Hasil Akhir Penelitian Keberatan akan langsung dikirimkan sebagai lampiran Surat Keputusan Keberatan.

Dasar hukum dari prosedur penanganan keberatan seperti telah diuraikan di atas adalah PER-O1/PJ.07/2007 jo. SE-O2/P] .07/2007 .

Berdasarkan pasal 26 ayat (2) UU KUP, sebelum surat keputusan keberatan diterbitkan, WP masih diberikan kesempatan untuk dapat menyampaikan alasan tambahan atau penjelasan tertulis. Namun, perlu diperhatikan bahwa menurut Pasal 26A ayat (4) UU KUP dinyatakan bahwa WP yang mengungkapkan pembukuan, catatan, data, informasi, atau keterangan lain dalam proses keberatan yang tidak diberikan pada saat pemeriksaan (untuk menerbitkan SKP), selain data dan informasi yang pada saat pemeriksaan belum diperoleh WP dari pihak ketiga, pembukuan, catatan, data, informasi, atau keterangan lain dimaksud tidak akan dipertimbangkan dalam penyelesaian keberatannya.

Jangka Waktu Penyelesaian dan Hasil Keputusan Keberatan

Dalam pasal 26 ayat (1) UU KUP diatur bahwa Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan. Ini artinya, terhadap surat keberatan yang diajukan oleh WP, kewenangan penyelesaian dalam tingkat pertama diberikan Kepada Direktur Jenderal Pajak dengan ketentuan batasan waktu penyelesaian ditetapkan paling lama 12 bulan sejak tanggal surat keberatan diterima. Dengan ditentukannya batas waktu penyelesaian keputusan atas keberatan tersebut, berarti akan diperoleh suatu kepastian hukum bagi WP selain terlaksananya administrasi perpajakan. Sebagai konsekuensinya, apabila jangka waktu 12 bulan tersebut telah terlampaui dan Direktur Jenderal Pajak tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Keputusan Direktur Jenderal Pajak atas keberatan dapat berupa mengabulkan seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya jumlah pajak yang masih harus dibayar. Keputusan keberatan tersebut, yakni dalam bentuk penerbitan SK Keberatan menjadi penting dari sisi hukum karena atas SK Keberatan ini WP masih dapat menindaklanjutinya tindakan hukum selanjutnya (Banding). Sebaliknya akan menjadi sulit bagi WP untuk mengambil langkah hukum selanjutnya apabila SK Keberatan tidak diterbitkan karena surat keberatannya tidak memenuhi persyaratan formal.

Konsekuensi Dari Pengajuan Keberatan

Bagi WP yang mengajukan keberatan, jangka waktu pelunasan pajak atas jumlah pajak yang belum dibayar paad saat pengajuan keberatan, tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan. Ketentuan ini mengatur bahwa jatuh tempo pembayaran yang tertera dalam surat ketetapan pajak tertangguh sampai dengan 1 bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan.

Penangguhan jangka waktu pelunasan pajak tersebut menyebabkan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan sebagaimana diatur dalam Pasal 19 UU KUP (tentang bunga penagihan) tidak diberlakukan atas jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan. Jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan keberatan ini tidak termasuk sebagai utang pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) dan ayat (1a) UU KUP (tidak akan diperhitungkan dengan kelebihan pembayaran pajak WP dalam proses restitusi pajak).

Dalam hal keberatan WP ditolak atau dikabulkan sebagian, WP akan dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan. Namun, apabila wP mengajukan permohonan banding, maka sanksi denda sebesar 50% tersebut tidak akan dikenakan. Jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan tetap harus dilunasi paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan, dan penagihan dengan Surat Paksa akan dilaksanakan apabila WP tidak melunasi utang pajak tersebut.

Contoh :
Untuk tahun pajak 2008, SKPKB dengan jumlah pajak yang masih harus dibayar sebesar Rp 1.000.000.000 diterbitkan terhadip PT A. Dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan, WP hanya menyetujui pajak yang masih harus dibayar sebesar Rp 200.000.000. WP telah melunasi sebagian SKPKB tersebut sebesar Rp 200.000.000 dan kemudian mengajukan keberatan atas koreksi lainnya. Direktur Jenderal Pajak mengabulkan sebagian keberatan WP dengan jumlah pajak yang masih harus dibayar menjadi  sebesar Rp 750.000.000 Dalam hal ini, WP tidak dikenai sanksi administrasi sebagaimana diatur dalam Pasal 19 UU KUP (bunga penagihan), tetapi dikenai sanksi sesuai dengan Pasal 25 ayat (9) UU KUP, yaitu sebesar 50%  x (Rp 750.000.000 – Rp 200.000.000) = RP 275.000.000.

 

Copyright © Mitra Konsultindo – Konsultan Pajak ®

 

konsultan pajak, jasa konsultan pajak, konsultan pajak jakarta, konsultan pajak indonesia, konsultan pajak jabodetabek, konsultan pajak jakarta barat, konsultan pajak jakarta timur, konsultan pajak jakarta selatan, konsultan pajak jakarta  utara, konsultan pajak jakarta pusat, konsultan pajak murah, jasa konsultasi pajak, tarif konsultan pajak, jasa laporan keuangan, pembuatan laporan keuangan, jasa manajemen bisnis, konsultan bisnis, jasa konsultan pajak jakarta, jasa konsultasi pajak, jasa laporan pajak, jasa laporan spt pajak, jasa laporan spt tahunan, jasa laporan spt masa bulanan, jasa laporan spt pajak orang pribadi, jasa laporan spt pajak badan usaha, jasa laporan spt pajak perusahaan, jasa laporan keuangan, jasa pembuatan laporan keuangan, jasa akuntansi, jasa pembukuan, jasa pembuatan laporan pajak, jasa pembuatan laporan spt pajak, jasa pembuatan laporan spt tahunan, jasa pembuatan spt pajak, jasa pembuatan spt tahunan, jasa pembuatan spt masa bulanan, jasa pembuatan spt tahunan orang pribadi, jasa pembuatan spt tahunan badan usaha, jasa pembuatan spt tahunan perusahaan, konsultan pajak 2014, jasa konsultan pajak 2014, konsultan pajak 2015, jasa konsultan pajak 2015, jasa laporan spt tahunan orang pribadi, jasa laporan spt tahunan badan usaha, jasa laporan spt tahunan perusahaan, jasa pembuatan spt tahunan orang pribadi, jasa pembuatan spt tahunan badan usaha, jasa pembuatan spt tahunan perusahaan, jasa pembuatan laporan pajak spt tahunan orang pribadi, jasa pembuatan laporan pajak spt tahunan badan usaha, jasa pembuatan laporan pajak spt tahunan perusahaan,

jasa akuntansi, jasa akutansi, jasa pembukuan, jasa akuntansi pembukuan, jasa pembukuan akuntansi, jasa pembukuan laporan keuangan, jasa akuntansi laporan keuangan, jasa laporan keuangan, jasa pembuatan laporan keuangan, jasa pembuatan perusahaan, jasa pendiriaan perusahaan, jasa pembuatan usaha, jasa pendirian usaha, jasa pembuatan pt, jasa pendirian pt, jasa pembuatan cv, jasa pendirian cv, jasa audit, jasa audit laporan keuangan, jasa internal audit, jasa pengurusan izin usaha, jasa pengurusan ijin usaha, jasa perizinan usaha, jasa perijinan usaha,

jasa akuntansi jakarta, jasa akutansi jakarta, jasa pembukuan jakarta, jasa akuntansi pembukuan jakarta, jasa pembukuan akuntansi jakarta, jasa pembukuan laporan keuangan jakarta, jasa akuntansi laporan keuangan jakarta, jasa laporan keuangan jakarta, jasa pembuatan laporan keuangan jakarta, jasa pembuatan perusahaan jakarta, jasa pendiriaan perusahaan jakarta, jasa pembuatan usaha jakarta, jasa pendirian usaha jakarta, jasa pembuatan pt jakarta, jasa pendirian pt jakarta, jasa pembuatan cv jakarta, jasa pendirian cv jakarta, jasa audit jakarta, jasa audit laporan keuangan jakarta, jasa internal audit jakarta, jasa pengurusan izin usaha jakarta, jasa pengurusan ijin usaha jakarta, jasa perizinan usaha jakarta, jasa perijinan usaha Jakarta,

jasa manajemen bisnis, jasa bisnis manajemen, jasa konsultan bisnis, jasa konsultan manajemen, jasa konsultan bisnis manajemen, jasa konsultan manajemen bisnis, jasa manajemen bisnis jakarta, jasa bisnis manajemen jakarta, jasa konsultan bisnis jakarta, jasa konsultan manajemen jakarta, jasa konsultan bisnis manajemen jakarta, jasa konsultan manajemen bisnis jakarta

 

Konsultan Pajak Jakarta Jasa – Sanksi Administrasi dan Pidana Perpajakan

Konsultan Pajak Jakarta Jasa │ Jasa Pembukuan Akuntansi Laporan Keuangan │ Jasa Audit | Konsultan Manajemen Bisnis | Jasa Pembuatan Perusahaan & Izin Usaha

DENDA

Sanksi administrasi berupa denda dikenakan berkaitan dengan pelanggaran ketentuan formal, yakni :

No.

Masalah

Besarnya Sanksi

Dasar Hukum

1

SPT tidak disampaikan atau disampaikan tidak sesuai dengan batas waktunya
  1. Rp 50.000,- untuk SPT masa
Pasal 7 UU KUP

2

WP sebelum dilakukan penyidikan mengungkapkan sendiri ketidakbenaran perbuatannya. Dua kali jumlah pajak yang kurang bayar Pasal 8 ayat (3) UU KUP

3

a.   Pengusaha yang dikenakan pajak berdasarkan UU PPN 1984 tetapi tidak melaporkan kegiatan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKPb.  Pengusaha yang tidak dikukuhkan sebagai PKP tetapi membuat Faktur Pajakc.  Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai PKP tidak membuat atau membuat Faktur Pajak tetapi tidak tepat waktu atau tidak mengisi selengkapnya Faktur Pajak 2% dari Dasar Pengenaan Pajak Pasal 14 ayat (4) UU KUP

4

Penghentian tindak pidana di bidang perpajakan atas permintaan Menkeu untuk kepentingan penerimaan negara Empat kali jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar, atau yang tidak seharusnya dikembalikan Pasal 44B ayat (2) UU KUP

BUNGA

Sanksi administrasi berupa bunga dikenakan berkaitan dengan pelanggaran kewajiban pembayaran pajak, yaitu dalam hal :

No.

Masalah

Besarnya Sanksi

Dasar Hukum

1

Pembetulan sendiri SPT yang mengakibatkan utang pajak menjadi  lebih besar, masih dalam jangka waktu 2 tahun sesudah berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak 2% perbulan dari jumlah pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak saat penyampaian SPT berakhir s.d. tanggal pembayaran karena pembetulan SPT tersebut Pasal 8 ayat (2) UU KUP

2

Apabila WP melakukan pembayaran/penyetoran pajak setelah tanggal jatuh tempo pembayaran atas pajak yang terutang atas suatu saat atau masa pajak atau yang berdasarkan SPT Tahunan 2% sebulan dari jumlah pajak yang kurang dibayar,dihitung sejak jatuh tempo pembayaran s.d. tanggal pembayaran Pasal 9 ayat (2a) UU KUP

3

Berdasarkan pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar 2% sebulan dari jumlah pajak yang kurang dibayar untuk selama-lamanya 24 bulan sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa/bagian tahun/tahun pajak s.d. diterbitkannya SKPKB Pasal 13 ayat (2) UU KUP

4

Wajib Pajak setelah jangka waktu10 tahun dipidana karenamelakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan  putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap 48% dari jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar yang ditambahkan dalam SKPKB Pasal 13 ayat (5) UU KUP

5

a.  Pajak penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayarb.  Dari hasil penelitian Surat Pemberitahuan terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis dan atau salah hitung 2% sebulan untuk paling lama 24 bulan, dihitung sejak saat terutangnya pajak atau Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya STP Pasal 14 ayat (3) UU KUP

6

Wajib Pajak setelah jangka waktu10 tahun dipidana karenamelakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap 48% dari jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar yang ditambahkan dalam SKPKBT Pasal 15 ayat (4) UU KUP

7

Pajak yang terutang menurut SKPKP, SKPKBT, dan tambahan jumlah pajak yang harus dibayar berdasarkan SK Pembetulan, SK Keberatan, atau Putusan Banding, pada saat jatuh tempo pembayaran tidak atau kurang dibayar 2% sebulan dari jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar untuk seluruh masa, dihitug dari tanggal jatuh tempo s.d. tanggal pembayaran atau tanggal diterbitkannya STP Pasal 19 ayat (1) UU KUP

8

Wajib Pajak diperbolehkan mengangsur atau menunda pembayaran pajak 2% sebulan dari jumlah pajak yang kurang dibayar atau angsuran Pasal 19 ayat (2) UU KUP

9

Wajib Pajak diperbolehkanmenunda penyampaian SPT dan ternyata penghitungan sementara pajak yang terutang kurang dari 2% sebulan yang dihitung dari saat berakhirnya kewajiban menyampaikan SPT s.d. tanggal dibayarnya Pasal 19 ayat (3) UU KUP
jumlah pajak yang sebenarnya terutang kekurangan pembayaran tersebut

 

KENAIKAN

Sanksi administrasi berupa kenaikan dikenakan berkaitan dengan pelanggaran ketentuan materiil, yakni dalam hal :

No.

Masalah

Besarnya Sanksi

Dasar Hukum

1

Pajak yang kurang dibayar yang timbul sebagai akibat dari pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT setelah lewat jangka waktu 2 tahun sesudah berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak 50% dari pajak yang kurang dibayar dan harus dilunasi sendiri sebelum menyampaikan laporan tentang pengungkapan ketidakbenaran SPT Pasal 8 ayat (5) UU KUP

2

SPT yang tidak disampaikan pada waktunya dan setelah ditegursecara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran
  1. 50% (lima puluh persen) dari Pajak Penghasilan yang tidak atau kurang dibayar dalam satu Tahun Pajak
  2. 100% (seratus persen) dari Pajak Penghasilan yang tidak atau kurang dipotong, tidak atau kurang dipungut, tidak atau kurang disetorkan, dan dipotong atau dipungut tetapi tidak atau kurang disetorkan
Pasal 13 ayat (3) UU KUP

3

Berdasarkan hasil pemeriksaan mengenai PPN dan PPnBM ternyata tidak seharusnya dikompensasikan selisih lebih pajak atau tidak seharusnya dikenakan tarif 0% 100% dari PPN dan PPnBM yang tidak atau kurang dibayar Pasal 13 ayat (3) UU KUP

4

Apabila kewajiban pembukuan (Pasal 28 UU KUP) dan pada saat pemeriksaan (Pasal 29 UU KUP) tidak dipenuhi, sehingga tidakdapat diketahui besarnya pajakyang terutang
  1. 50% dari PPh yang tidak atau kurang dibayar dalam satu Tahun Pajak
  2. 100% dari PPh yang tidak atau kurang dipotong, tidak atau kurang dipungut, tidak atau kurang disetorkan, dan dipotong atau dipungut tetapi tidak atau kurang disetorkan
  3. 100% dari PPN dan PPnBM yang tidak atau kurang dibayar.
Pasal 13 ayat (3) UU KUP

5

Ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang mengakibatkan penambahanjumlah pajak yang terutang 100% dari jumlah kekurangan pajak tersebut Pasal 15 ayat (2) UU KUP

6

Diterbitkan SKPKB atas keputusan 100% dari jumlah Pasal 17C ayat
Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak kekurangan pembayaran pajak (5) UU KUP

 

SANKSI PIDANA

Sanksi pidana dapat diterapkan dalam hal :

No.

Masalah

Ancaman Sanksi Pidana

Dasar Hukum

1

Setiap orang yang karena kealpaannya:

  1. tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan; atau
  2. menyampaikan Surat Pemberitahuan, tetapi isinya

tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar,

sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara

Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun dan atau denda paling tinggi 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar Pasal 38 UU KUP

2

Setiap orang yang dengansengaja :

  1. tidak mendaftarkan diri, atau menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak NPWP atau Pengukuhan PKP; atau
  2. tidak menyampaikan SPT; atau
  3. menyampaikan SPT dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap; atau
  4. menolak untuk dilakukan pemerisaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29; atau
  5. memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar; atau
  6. tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan, tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan buku, catatan, atau dokumen lainnya; atau
  7. tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut,

sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling tinggi 4kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar Pasal 39 ayat (1) UU KUP

3

Melakukan lagi tindak pidana di bidang perpajakan sebelum lewat 1 tahun, terhitung sejak selesainya menjalani pidana penjara yang dijatuhkan. (pengulangan) Pidana dilipatkan menjadi 2 kali Pasal 39 ayat (2) UU KUP

4

Setiap orang yang melakukan dipidana dengan pidana Pasal 39 ayat
percobaan untuk melakukantindak pidana menyalahgunakanatau menggunakan tanpa hakNPWP atau Pengukuhan PKP atau menyampaikan SPT dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap dalam rangka mengajukan permohonan restitusi atau melakukan kompensasi pajak penjara paling lama 2 tahun dan denda paling tinggi 4 kali jumlah restitusi yang dimohon dan atau kompensasi yang dilakukan oleh WP

(3) UU KUP

5

Pejabat yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh WP dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1tahun dan denda paling banyak Rp 4.000.000 Pasal 41 ayat (1) UU KUP

6

Pejabat yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya atau seseorang yang menyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban pejabat untuk merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh WP dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000 Pasal 41 ayat (2) UU KUP

7

Setiap orang yang wajib memberi keterangan atau bukti yang diminta tetapi dengan sengaja tidak memberi keterangan atau bukti, atau memberi keterangan atau bukti yang tidak benar dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000 Pasal 41A UU KUP

8

Setiap orang yang dengan sengaja menghalangi atau mempersulit penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000 Pasal 41B UU KUP

9

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 dan pasal 39, berlaku juga bagi wakil, kuasa,atau pegawai dari Wajib Pajak, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan
  1. dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun dan atau denda paling tinggi 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar
  2. dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling tinggi 4 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar
  3. pidana dilipatkan

menjadi 2 kali

  1. dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling tinggi
Pasal 43 ayat (1) jo. Pasal 38 dan 39 UU KUP
kali jumlah restitusi yang dimohon dan ataukompensasi  yang dilakukan oleh WP

10

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41A dan Pasal 41B berlaku juga bagi yang menyuruh melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan
  1. dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000
  2. dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000,-
Pasal 43 ayat (2) jo. Pasal 41A dan 41B UU KUP

 

Copyright © Mitra Konsultindo – Konsultan Pajak ®

konsultan pajak , jasa konsultan pajak , konsultan pajak jakarta , konsultan pajak indonesia , konsultan pajak jabodetabek , konsultan pajak jakarta barat , konsultan pajak jakarta timur , konsultan pajak jakarta selatan , konsultan pajak jakarta utara , konsultan pajak jakarta pusat , konsultan pajak bogor , konsultan pajak depok , konsultan pajak tangerang , konsultan pajak bekasi , kantor konsultan pajak , konsultan pajak murah , jasa konsultasi pajak , tarif konsultan pajak , jasa laporan keuangan , pembuatan laporan keuangan , jasa manajemen bisnis , konsultan bisnis , jasa konsultan pajak jakarta , jasa konsultasi pajak , jasa laporan pajak , jasa laporan spt pajak , jasa laporan spt tahunan , jasa laporan spt masa bulanan , jasa laporan spt pajak orang pribadi , jasa laporan spt pajak badan usaha , jasa laporan spt pajak perusahaan , jasa laporan keuangan , jasa pembuatan laporan keuangan , jasa akuntansi , jasa pembukuan , jasa pembuatan laporan pajak , jasa pembuatan laporan spt pajak , jasa pembuatan laporan spt tahunan , jasa pembuatan spt pajak , jasa pembuatan spt tahunan , jasa pembuatan spt masa bulanan , jasa pembuatan spt tahunan orang pribadi , jasa pembuatan spt tahunan badan usaha , jasa pembuatan spt tahunan perusahaan , konsultan pajak 2014 , jasa konsultan pajak 2014 , konsultan pajak 2015 , jasa konsultan pajak 2015 , jasa laporan spt tahunan orang pribadi , jasa laporan spt tahunan badan usaha , jasa laporan spt tahunan perusahaan , jasa pembuatan spt tahunan orang pribadi , jasa pembuatan spt tahunan badan usaha , jasa pembuatan spt tahunan perusahaan , jasa pembuatan laporan pajak spt tahunan orang pribadi , jasa pembuatan laporan pajak spt tahunan badan usaha , jasa pembuatan laporan pajak spt tahunan perusahaan ,

jasa akuntansi , jasa akutansi , jasa pembukuan , jasa akuntansi pembukuan , jasa pembukuan akuntansi , jasa pembukuan laporan keuangan , jasa akuntansi laporan keuangan , jasa laporan keuangan , jasa pembuatan laporan keuangan , jasa pembuatan perusahaan , jasa pendiriaan perusahaan , jasa pembuatan usaha , jasa pendirian usaha , jasa pembuatan pt , jasa pendirian pt , jasa pembuatan cv , jasa pendirian cv , jasa audit , jasa audit laporan keuangan , jasa internal audit , jasa pengurusan izin usaha , jasa pengurusan ijin usaha , jasa perizinan usaha , jasa perijinan usaha ,

jasa akuntansi jakarta , jasa akutansi jakarta , jasa pembukuan jakarta , jasa akuntansi pembukuan jakarta , jasa pembukuan akuntansi jakarta , jasa pembukuan laporan keuangan jakarta , jasa akuntansi laporan keuangan jakarta , jasa laporan keuangan jakarta , jasa pembuatan laporan keuangan jakarta , jasa pembuatan perusahaan jakarta , jasa pendiriaan perusahaan jakarta , jasa pembuatan usaha jakarta , jasa pendirian usaha jakarta , jasa pembuatan pt jakarta , jasa pendirian pt jakarta , jasa pembuatan cv jakarta , jasa pendirian cv jakarta , jasa audit jakarta , jasa audit laporan keuangan jakarta , jasa internal audit jakarta , jasa pengurusan izin usaha jakarta , jasa pengurusan ijin usaha jakarta , jasa perizinan usaha jakarta , jasa perijinan usaha jakarta ,

jasa manajemen bisnis , jasa bisnis manajemen , jasa konsultan bisnis , jasa konsultan manajemen , jasa konsultan bisnis manajemen , jasa konsultan manajemen bisnis , jasa manajemen bisnis jakarta , jasa bisnis manajemen jakarta , jasa konsultan bisnis jakarta , jasa konsultan manajemen jakarta , jasa konsultan bisnis manajemen jakarta , jasa konsultan manajemen bisnis jakarta

===

jasa akuntansi bogor , jasa akutansi bogor , jasa pembukuan bogor , jasa akuntansi pembukuan bogor , jasa pembukuan akuntansi bogor , jasa pembukuan laporan keuangan bogor , jasa akuntansi laporan keuangan bogor , jasa laporan keuangan bogor , jasa pembuatan laporan keuangan bogor , jasa pembuatan perusahaan bogor , jasa pendiriaan perusahaan bogor , jasa pembuatan usaha bogor , jasa pendirian usaha bogor , jasa pembuatan pt bogor , jasa pendirian pt bogor , jasa pembuatan cv bogor , jasa pendirian cv bogor , jasa audit bogor , jasa audit laporan keuangan bogor , jasa internal audit bogor , jasa pengurusan izin usaha bogor , jasa pengurusan ijin usaha bogor , jasa perizinan usaha bogor , jasa perijinan usaha bogor ,

jasa manajemen bisnis bogor , jasa bisnis manajemen bogor , jasa konsultan bisnis bogor , jasa konsultan manajemen bogor , jasa konsultan bisnis manajemen bogor , jasa konsultan manajemen bisnis bogor ,

jasa akuntansi depok , jasa akutansi depok , jasa pembukuan depok , jasa akuntansi pembukuan depok , jasa pembukuan akuntansi depok , jasa pembukuan laporan keuangan depok , jasa akuntansi laporan keuangan depok , jasa laporan keuangan depok , jasa pembuatan laporan keuangan depok , jasa pembuatan perusahaan depok , jasa pendiriaan perusahaan depok , jasa pembuatan usaha depok , jasa pendirian usaha depok , jasa pembuatan pt depok , jasa pendirian pt depok , jasa pembuatan cv depok , jasa pendirian cv depok , jasa audit depok , jasa audit laporan keuangan depok , jasa internal audit depok , jasa pengurusan izin usaha depok , jasa pengurusan ijin usaha depok , jasa perizinan usaha depok , jasa perijinan usaha depok ,

jasa manajemen bisnis depok , jasa bisnis manajemen depok , jasa konsultan bisnis depok , jasa konsultan manajemen depok , jasa konsultan bisnis manajemen depok , jasa konsultan manajemen bisnis depok ,

jasa akuntansi tangerang , jasa akutansi tangerang , jasa pembukuan tangerang , jasa akuntansi pembukuan tangerang , jasa pembukuan akuntansi tangerang , jasa pembukuan laporan keuangan tangerang , jasa akuntansi laporan keuangan tangerang , jasa laporan keuangan tangerang , jasa pembuatan laporan keuangan tangerang , jasa pembuatan perusahaan tangerang , jasa pendiriaan perusahaan tangerang , jasa pembuatan usaha tangerang , jasa pendirian usaha tangerang , jasa pembuatan pt tangerang , jasa pendirian pt tangerang , jasa pembuatan cv tangerang , jasa pendirian cv tangerang , jasa audit tangerang , jasa audit laporan keuangan tangerang , jasa internal audit tangerang , jasa pengurusan izin usaha tangerang , jasa pengurusan ijin usaha tangerang , jasa perizinan usaha tangerang , jasa perijinan usaha tangerang ,

jasa manajemen bisnis tangerang , jasa bisnis manajemen tangerang , jasa konsultan bisnis tangerang , jasa konsultan manajemen tangerang , jasa konsultan bisnis manajemen tangerang , jasa konsultan manajemen bisnis tangerang ,

jasa akuntansi bekasi , jasa akutansi bekasi , jasa pembukuan bekasi , jasa akuntansi pembukuan bekasi , jasa pembukuan akuntansi bekasi , jasa pembukuan laporan keuangan bekasi , jasa akuntansi laporan keuangan bekasi , jasa laporan keuangan bekasi , jasa pembuatan laporan keuangan bekasi , jasa pembuatan perusahaan bekasi , jasa pendiriaan perusahaan bekasi , jasa pembuatan usaha bekasi , jasa pendirian usaha bekasi , jasa pembuatan pt bekasi , jasa pendirian pt bekasi , jasa pembuatan cv bekasi , jasa pendirian cv bekasi , jasa audit bekasi , jasa audit laporan keuangan bekasi , jasa internal audit bekasi , jasa pengurusan izin usaha bekasi , jasa pengurusan ijin usaha bekasi , jasa perizinan usaha bekasi , jasa perijinan usaha bekasi ,

jasa manajemen bisnis bekasi , jasa bisnis manajemen bekasi , jasa konsultan bisnis bekasi , jasa konsultan manajemen bekasi , jasa konsultan bisnis manajemen bekasi , jasa konsultan manajemen bisnis bekasi

 

 

Konsultan Pajak Jakarta Jasa – Keberatan, Banding, Pengurangan, dan Pembatalan Ketetapan Pajak

Konsultan Pajak Jakarta Jasa │ Jasa Pembukuan Akuntansi Laporan Keuangan │ Jasa Audit | Konsultan Manajemen Bisnis | Jasa Pembuatan Perusahaan & Izin Usaha

MASALAH SENGKETA PAJAK

Dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan, tidak dapat dihindari adanya benturan-benturan, contohnya berupa ketidaksamaan persepsi atau penghitungan dan bahkan yang menjurus kepada kesalahpahaman. Fenomena tersebut wajar mengingat WP di satu sisi, merasa sudah menjalankan kewajiban pajaknya dengan sebaik-baiknya, sementara di sisi lain, fiskus pun merasa telah menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Benturan-benturan tadi, yang lazim disebut “sengketa pajak”, tentu harus segera diupayakan penyelesaiannya berdasarkan kebenaran dan keadilan.

Dalam praktiknya, produk ketetapan pajak yang dikeluarkan oleh fiskus tidak selalu dapat diterima atau disetujui oleh WP. Pada umumnya WP dan/atau juga fiskus menganggap bahwa terdapat kesalahan atau pelanggaran pada produk ketetapan tersebut sehingga perlu direvisi. Berdasarkan kelaziman, kesalahan atau pelanggaran yang berujung pada masalah sengketa pajak tersebut dapat dibagi menjadi dua kategori sebagai berikut :

a. Sengketa Formal
Sengketa formal timbul apabila WP dan/atau fiskus tidak mematuhi prosedur dan tata cara yang telah ditetapkan oleh perundang-undangan perpajakan. Bagi fiskus, kesalahan atau pelanggaran formal mencakup segala penyimpangan terhadap prosedur dan tata cara pemeriksaan, penerbitan ketetapan sampai dengan keputusan keberatan. Sedangkan bagi WP, kesalahan atau pelanggaran formal tersebut berupa tidak dipatuhi/dilaksanakannya prosedur dan tata cara yang ditetapkan oleh perundang-undangan perpajakan, misalnya masalah jangka waktu penyampaian surat dan syarat formal sahnya suatu permohonan.

b. Sengketa Material
Sengketa material atau biasa disebut materi sengketa, terjadi apabila terdapat perbedaan jumlah pajak yang terutang atau terdapat perbedaan jumlah pajak yang lebih dibayar (dalam kasus restitusi) menurut fiskus dengan jumlah perhitungan menurut WP. Perbedaan ini bisa timbul karena adanya beda pendapat mengenai dasar hukum yang seharusnya digunakan, beda persepsi atas ketentuan perpajakan, perselisihan atas suatu transaksi, atau bisa juga disebabkan oleh hal-hal lainnya.

Pengertian yang jelas mengenai sengketa pajak itu sendiri terdapat dalam UU No. 14 Tahun 2002 tentang pengadilan Pajak. Rumusannya adalah sebagai berikut : Sengketa Pajak adalah sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara WP atau Penanggung Pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan yang dapat diajukan banding atau Gugatan kepada Pengadilan Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk Gugatan atas pelaksanaan penagihan berdasarkan UU Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (UU Nomor l9 Tahun 2000).

Secara gramatikal rumusan tersebut menentukan bahwa sengketa dimulai sejak keluarnya keputusan pejabat yang berwenang (Dirjen Pajak) dan keputusan tersebut dapat diajukan banding atau gugatan ke Pengadilan Pajak. Dengan demikian ‘sengketa’ yang timbul sebelum keluarnya keputusan Dirjen Pajak dimaksud, seperti sengketa yang sering terjadi dalam kasus pemeriksaan, tidak dapat disebut sebagai sengketa pajak. Rumusan tersebut juga tidak mengharuskan adanya penyelesaian di Pengadilan Pajak tetapi hanya memberi batasan bahwa keputusan itu dapat diajukan Banding atau Gugatan ke pengadilan Pajak. Atas dasar itu, sengketa pajak bisa diselesaikan di internal Dirjen Pajak ataupun di Pengadilan Pajak.

Sengketa pajak yang dapat diselesaikan secara internal di Dirjen Pajak meliputi :
1. Keberatan;
2. Pengurangan atau Pembatalan atas Ketetapan Pajak;
3. Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi; dan
4. Pembetulan;

Sedangkan sengketa pajak yang diselesaikan melalui Pengadilan Pajak meliputi Banding dan Gugatan. Apabila WP tetap tidak dapat menerima Putusan Banding, terhadap putusan yang telah dikeluarkan oleh Pengadilan Pajak tersebut masih dapat diajukan Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung.

KEBERATAN  ATAS SKP

Apabita WP berpendapat bahwa jumlah rugi, jumlah pajak dan pemotongan atau pemungutan pajak tidak sebagaimana mestinya, wP dapat mengajukan keberatan hanya kepada Direktur Jenderal Pajak. Keberatan yang diajukan adalah mengenai materi atau isi dari ketetapan pajak, yaitu jumlah rugi berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan, jumlah besarnya pajak, atau pemotongan atau pemungutan pajak.

Dasar hukum yang mengatur masalah keberatan dan tata cara pengajuannya adalah Pasal 25 dan 26 UU KUP. Adapun wP dapat mengajukan keberatan atas suatu :

  • SKPKB;
  • SKBKBT;
  • SKPLB;
  • SKPN; atau
  • Pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pada prinsipnya keberatan adalah lembaga penyelesaian sengketa pajak yang bersifat material, maka sengketa pajak atas hal-hal yang bersifat formal tidak diselesaikan melalui keberatan. Dengan demikian, STP tidak dapat diajukan keberatan oleh WP karena STP bukan surat ketetapan pajak (skp) dan bukan pula pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga.

Syarat-Syarat Pengajuan Keberatan

Surat keberatan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Satu surat keberatan untuk satu ketetapan pajak atau satu bukti pemotongan/pemungutan pajak;
2. Diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia;
3. Mengemukakan jumlah pajak yang terutang atau jumlah pajak yang dipotong atau dipungut, atau jumlah rugi menurut penghitungan WP;
4. Disertai dengan alasan-alasan yang jelas;
5. Diajukan paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat ketetapan pajak atau tanggal pemotongan/pemungutan pajak kecuali karena keadaan di luar kekuasaan WP (force majeure) yang harus disertai bukti pendukung adanya keadaan luar biasa tersebut;
6. Dilampiri dengan surat kuasa khusus dalam hal surat keberatan ditandatangani bukan oleh WP sebagaimana diatur dalam Pasal 32 UU KUP (mengenai wakil WP);
7. Dalam hal WP mengajukan keberatan atas surat ketetapan pajak (skp), WP wajib melunasi pajak yang masih harus dibayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujuinya dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan (closing conference), sebelum surat keberatan disampaikan;
8. Syarat tambahan : Dalam hal WP mengajukan keberatan atas surat ketetapan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b dan huruf d UU KUP (untuk pajak-pajak yang ditetapkan secara jabatan), WP harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan pajak tersebut.

Permohonan keberatan yang tidak memenuhi salah satu syarat dari butir no. 1 s.d. 7 sebagaimana di atas bukan dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak akan dipertimbangkan dan tidak diterbitkan Surat Keputusan Keberatan. Sedangkan permohonan keberatan yang tidak memenuhi syarat tambahan (butir no. 8), maka keberatannya akan ditolak.

Untuk keperluan pengajuan keberatan, yakni agar dapat menyusun keberatan dengan alasan yang kuat, WP diberikan hak untuk meminta dasar pengenaan pajak penghitungan rugi, atau pemotongan atau pemungutan pajak yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, apabila diminta oleh WP, Direktur Jenderal Pajak wajib memberikan keterangan secara tertulis hal-hal yang menjadi dasar pengenaan pajak, penghitungan rugi, atau pemotongan atau pemungutan pajak, paling lama 10 hari kerja sejak diterimanya surat WP.

Surat keberatan dapat disampaikan langsung atau melalui pos tercatat ke KPP tempat WP terdaftar atau ke KP4/KP2KP dalam wilayah kerja KPP yang bersangkutan. Tanggal penerimaan surat yang dijadikan dasar untuk memproses surat keberatan adalah :

–     Tanggal terima surat wP, dalam hal disampaikan secara langsung pada petugas Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) atau petugas yang ditunjuk; atau
–     Tanggal stempel pos tercatat, dalam hal surat keberatan disampaikan melalui pos tercatat.

Dengan demikian, batas waktu penyelesaian keberatan dihitung sejak tanggal penerimaan surat tersebut di atas. Apabila surat WP tidak memenuhi syarat sebagai surat keberatan dan WP memperbaikinya dalam  batas waktu penyampaian surat keberatan, maka batas waktu penyelesaian keberatan dihitung sejak diterima surat berikutnya yang memenuhi syarat sebagai surat keberatan.

Copyright © Mitra Konsultindo – Konsultan Pajak ®

konsultan pajak , jasa konsultan pajak , konsultan pajak jakarta , konsultan pajak indonesia , konsultan pajak jabodetabek , konsultan pajak jakarta barat , konsultan pajak jakarta timur , konsultan pajak jakarta selatan , konsultan pajak jakarta utara , konsultan pajak jakarta pusat , konsultan pajak bogor , konsultan pajak depok , konsultan pajak tangerang , konsultan pajak bekasi , kantor konsultan pajak , konsultan pajak murah , jasa konsultasi pajak , tarif konsultan pajak , jasa laporan keuangan , pembuatan laporan keuangan , jasa manajemen bisnis , konsultan bisnis , jasa konsultan pajak jakarta , jasa konsultasi pajak , jasa laporan pajak , jasa laporan spt pajak , jasa laporan spt tahunan , jasa laporan spt masa bulanan , jasa laporan spt pajak orang pribadi , jasa laporan spt pajak badan usaha , jasa laporan spt pajak perusahaan , jasa laporan keuangan , jasa pembuatan laporan keuangan , jasa akuntansi , jasa pembukuan , jasa pembuatan laporan pajak , jasa pembuatan laporan spt pajak , jasa pembuatan laporan spt tahunan , jasa pembuatan spt pajak , jasa pembuatan spt tahunan , jasa pembuatan spt masa bulanan , jasa pembuatan spt tahunan orang pribadi , jasa pembuatan spt tahunan badan usaha , jasa pembuatan spt tahunan perusahaan , konsultan pajak 2014 , jasa konsultan pajak 2014 , konsultan pajak 2015 , jasa konsultan pajak 2015 , jasa laporan spt tahunan orang pribadi , jasa laporan spt tahunan badan usaha , jasa laporan spt tahunan perusahaan , jasa pembuatan spt tahunan orang pribadi , jasa pembuatan spt tahunan badan usaha , jasa pembuatan spt tahunan perusahaan , jasa pembuatan laporan pajak spt tahunan orang pribadi , jasa pembuatan laporan pajak spt tahunan badan usaha , jasa pembuatan laporan pajak spt tahunan perusahaan ,

jasa akuntansi , jasa akutansi , jasa pembukuan , jasa akuntansi pembukuan , jasa pembukuan akuntansi , jasa pembukuan laporan keuangan , jasa akuntansi laporan keuangan , jasa laporan keuangan , jasa pembuatan laporan keuangan , jasa pembuatan perusahaan , jasa pendiriaan perusahaan , jasa pembuatan usaha , jasa pendirian usaha , jasa pembuatan pt , jasa pendirian pt , jasa pembuatan cv , jasa pendirian cv , jasa audit , jasa audit laporan keuangan , jasa internal audit , jasa pengurusan izin usaha , jasa pengurusan ijin usaha , jasa perizinan usaha , jasa perijinan usaha ,

jasa akuntansi jakarta , jasa akutansi jakarta , jasa pembukuan jakarta , jasa akuntansi pembukuan jakarta , jasa pembukuan akuntansi jakarta , jasa pembukuan laporan keuangan jakarta , jasa akuntansi laporan keuangan jakarta , jasa laporan keuangan jakarta , jasa pembuatan laporan keuangan jakarta , jasa pembuatan perusahaan jakarta , jasa pendiriaan perusahaan jakarta , jasa pembuatan usaha jakarta , jasa pendirian usaha jakarta , jasa pembuatan pt jakarta , jasa pendirian pt jakarta , jasa pembuatan cv jakarta , jasa pendirian cv jakarta , jasa audit jakarta , jasa audit laporan keuangan jakarta , jasa internal audit jakarta , jasa pengurusan izin usaha jakarta , jasa pengurusan ijin usaha jakarta , jasa perizinan usaha jakarta , jasa perijinan usaha jakarta ,

jasa manajemen bisnis , jasa bisnis manajemen , jasa konsultan bisnis , jasa konsultan manajemen , jasa konsultan bisnis manajemen , jasa konsultan manajemen bisnis , jasa manajemen bisnis jakarta , jasa bisnis manajemen jakarta , jasa konsultan bisnis jakarta , jasa konsultan manajemen jakarta , jasa konsultan bisnis manajemen jakarta , jasa konsultan manajemen bisnis jakarta

===

jasa akuntansi bogor , jasa akutansi bogor , jasa pembukuan bogor , jasa akuntansi pembukuan bogor , jasa pembukuan akuntansi bogor , jasa pembukuan laporan keuangan bogor , jasa akuntansi laporan keuangan bogor , jasa laporan keuangan bogor , jasa pembuatan laporan keuangan bogor , jasa pembuatan perusahaan bogor , jasa pendiriaan perusahaan bogor , jasa pembuatan usaha bogor , jasa pendirian usaha bogor , jasa pembuatan pt bogor , jasa pendirian pt bogor , jasa pembuatan cv bogor , jasa pendirian cv bogor , jasa audit bogor , jasa audit laporan keuangan bogor , jasa internal audit bogor , jasa pengurusan izin usaha bogor , jasa pengurusan ijin usaha bogor , jasa perizinan usaha bogor , jasa perijinan usaha bogor ,

jasa manajemen bisnis bogor , jasa bisnis manajemen bogor , jasa konsultan bisnis bogor , jasa konsultan manajemen bogor , jasa konsultan bisnis manajemen bogor , jasa konsultan manajemen bisnis bogor ,

jasa akuntansi depok , jasa akutansi depok , jasa pembukuan depok , jasa akuntansi pembukuan depok , jasa pembukuan akuntansi depok , jasa pembukuan laporan keuangan depok , jasa akuntansi laporan keuangan depok , jasa laporan keuangan depok , jasa pembuatan laporan keuangan depok , jasa pembuatan perusahaan depok , jasa pendiriaan perusahaan depok , jasa pembuatan usaha depok , jasa pendirian usaha depok , jasa pembuatan pt depok , jasa pendirian pt depok , jasa pembuatan cv depok , jasa pendirian cv depok , jasa audit depok , jasa audit laporan keuangan depok , jasa internal audit depok , jasa pengurusan izin usaha depok , jasa pengurusan ijin usaha depok , jasa perizinan usaha depok , jasa perijinan usaha depok ,

jasa manajemen bisnis depok , jasa bisnis manajemen depok , jasa konsultan bisnis depok , jasa konsultan manajemen depok , jasa konsultan bisnis manajemen depok , jasa konsultan manajemen bisnis depok ,

jasa akuntansi tangerang , jasa akutansi tangerang , jasa pembukuan tangerang , jasa akuntansi pembukuan tangerang , jasa pembukuan akuntansi tangerang , jasa pembukuan laporan keuangan tangerang , jasa akuntansi laporan keuangan tangerang , jasa laporan keuangan tangerang , jasa pembuatan laporan keuangan tangerang , jasa pembuatan perusahaan tangerang , jasa pendiriaan perusahaan tangerang , jasa pembuatan usaha tangerang , jasa pendirian usaha tangerang , jasa pembuatan pt tangerang , jasa pendirian pt tangerang , jasa pembuatan cv tangerang , jasa pendirian cv tangerang , jasa audit tangerang , jasa audit laporan keuangan tangerang , jasa internal audit tangerang , jasa pengurusan izin usaha tangerang , jasa pengurusan ijin usaha tangerang , jasa perizinan usaha tangerang , jasa perijinan usaha tangerang ,

jasa manajemen bisnis tangerang , jasa bisnis manajemen tangerang , jasa konsultan bisnis tangerang , jasa konsultan manajemen tangerang , jasa konsultan bisnis manajemen tangerang , jasa konsultan manajemen bisnis tangerang ,

jasa akuntansi bekasi , jasa akutansi bekasi , jasa pembukuan bekasi , jasa akuntansi pembukuan bekasi , jasa pembukuan akuntansi bekasi , jasa pembukuan laporan keuangan bekasi , jasa akuntansi laporan keuangan bekasi , jasa laporan keuangan bekasi , jasa pembuatan laporan keuangan bekasi , jasa pembuatan perusahaan bekasi , jasa pendiriaan perusahaan bekasi , jasa pembuatan usaha bekasi , jasa pendirian usaha bekasi , jasa pembuatan pt bekasi , jasa pendirian pt bekasi , jasa pembuatan cv bekasi , jasa pendirian cv bekasi , jasa audit bekasi , jasa audit laporan keuangan bekasi , jasa internal audit bekasi , jasa pengurusan izin usaha bekasi , jasa pengurusan ijin usaha bekasi , jasa perizinan usaha bekasi , jasa perijinan usaha bekasi ,

jasa manajemen bisnis bekasi , jasa bisnis manajemen bekasi , jasa konsultan bisnis bekasi , jasa konsultan manajemen bekasi , jasa konsultan bisnis manajemen bekasi , jasa konsultan manajemen bisnis bekasi

 

Konsultan Pajak Jakarta Jasa – Perencanaan Pajak Untuk Pajak Pertambahan Nilai

Konsultan Pajak Jakarta Jasa │ Jasa Pembukuan Akuntansi Laporan Keuangan │ Jasa Audit | Konsultan Manajemen Bisnis | Jasa Pembuatan Perusahaan & Izin Usaha

PENDAHULUAN

Salah satu karakteristik dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah bahwa PPN merupakan Pajak Tidak Langsung. Karakteristik ini memberikan suatu pengertian bahwa antara pemikul beban pajak (Destinataris Pajak) dengan Wajib Pajak (dalam hal ini Pengusaha Kena Pajak/PKP) adalah tidak sama. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa selama berstatus sebagai PKP, Wajib Pajak tidak akan memikul beban PPN meskipun Wajib Pajak tersebut melakukan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (ketika SPT Masanya Kurang Bayar), karena pada dasarnya PPN yang dibayarkan tersebut merupakan jumlah yang dipungut dari pembeli (sebagai pemikul beban pajak sesungguhnya).

Mekanisme pengkreditan Pajak Keluaran (cash inflows) dengan Pajak Masukan (cash outflows) akan selalu menghasilkan keseimbangan, sehingga saldo akhir PPN selalu Nihil, baik ketika SPT Masanya berstatus kurang bayar maupun lebih bayar. Apabila aliran uang masuk atau cash inflows digambarkan dengan tanda panah ke arah kiri (   ) sedangkan aliran uang keluar atau cash outflows digambarkan dengan tanda panah ke arah kanan (    ), maka penjelasan mengenai saldo PPN yang selalu Nihil setiap akhir masa pajak adalah sebagai berikut:

  • SPT Masa PPN yang menunjukkan status Kurang Bayar:
    Pajak Keluaran       Rp100             cash inflows
    Pajak Masukan      Rp 80              cash outflows
    Kurang bayar         Rp 20              cash outflows

*  Kesimpulan: Jumlah cash inflows = jumlah cash outflows = Rp 100.

  • SPT Masa PPN yang menunjukkan status Lebih Bayar:
    Pajak Keluaran       Rp 200                        cash inflows
    Pajak Masukan      Rp 240                        cash oufflows
    Lebih bayar                        (Rp 40)            cash inflows

* Cash inflows sebesar Rp 40 diperoleh dari restitusi maupun kompensasi.

Kesimpulan: Jumlah cash inflows = jumlah cash outflow = Rp 240.

Yang harus menjadi perhatian bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah karakteristik Faktur Pajak karena Faktur Pajak merupakan bagian paling penting dari mekanisme PPN. Dalam kondisi tertentu terkadang PKP Penjual akan memikul beban PPN Keluaran (yang seharusnya beban Pembeli) terlebih dahulu karena adanya kewajiban membuat Faktur Pajak Keluaran sedangkan pada saat yang sama pembeli belum siap memikul beban PPN yang seharusnya menjadi beban dia.

Pemahaman yang baik terhadap seluk beluk Faktur Pajak akan menghindarkan Wajib Pajak dari masalah cash flows serta terhindar dari pengenaan sanksi administrasi yang mungkin timbul karena pembuatan Faktur Pajak tersebut.

PRINSIP-PRINSIP PERENCANAAN PAJAK UNTUK PAJAK PERTAMBAHAN

1.   Penundaan Pembayaran PPN

Dalam hal terjadi transaksi penyerahan yang dilakukan secara kredit, Pengusaha Kena pajak diperkenankan untuk menerbitkan Faktur Pajak sampai dengan paling.lambat pada akhir bulan berikutnya, sehingga pembayaran pajak dapat ditunda sampai dengan bulan berikutnya. Selain itu, terdapat transaksi-transaksi tertentu yang terutarang PPN (Pajak Keluaran), tetapi tidak menghasilkan cash inflows bagi Pengusaha Kena Pajak. Dengan demikian, Pengusaha Kena Pajaklah yang akan menanggung beban pajak dan membayar PPN-nya. Transaksi-transaksi ini adalah:

  • Pemakaian sendiri untuk keperluan konsumtif;
  • Pemberian cuma-cuma.

Terhadap transaksi yang terutang PPN Keluaran, tetapi tidak menghasilkan aliran uang masuk (cash inflows), Pengusaha Kena Pajak dapat melakukan penundaan pembayaran PPN sampai bulan berikutnya, yaitu dengan cara menerbitkan Faktur Pajak standar pada akhir bulan berikutnya setelah bulan dilakukannya penyerahan.

2.   Penggunaan Faktur Pajak Sederhana

Dalam hal Pengusaha Kena Pajak melakukan transaksi dengan pihak pembeli yang tidak memiliki NPWP, pihak penjual dapat menggunakan Faktur Pajak sederhana untuk menimbulkan pengaruh psikologis kepada pembeli bahwa “seolah-olah” transaksi tersebut tidak terutang PPN, karena jumlah penyerahan yang tercantum di dalam Faktur Pajak sudah termasuk PPN (implisit). Penjelasan bahwa di dalam harga yang dibayarkan oleh pihak pembeli telah termasuk dengan PPN tetap dicantumkan di dalam Faktur sederhana tersebut, hanya tidak mencolok. Unsur dari Faktur Pajak sederhana yang lengkap adalah :

  • Identitas Penjual;
  • Dasar Pengenaan pajak, yaitu harga jual (sudah termasuk PPN);
  • Tanggal pembuatan faktur;
  • PPN yang dipungut, dengan tulisan tidak menyolok: “harga di atas sudah termasuk PPN 10%” untuk menimbulkan kesan kepada pihak pembeli bahwa seolah-olah tidak dikenakan PPN.

Sedangkan untuk Faktur Pajak standar yang lengkap, masih ditambah dengan 3 (tiga) unsur yang berupa: nomor seri Faktur Pajak, identitas pembeli, dan ditandatangani.

3.   Menghindari Sanksi Administrasi yang Berkaitan Dengan Faktur Pajak

Dalam menerbitkan Faktur Pajak Pengusaha Kena Pajak perlu memahami persyaratan formal maupun persyaratan material Faktur Pajak, sehingga terhindar dari :

a. pengenaan sanksi administrasi perpajakan, karena:
–      tidak lengkap dalam mengisi Faktur Pajak;
–      tidak atau terlambat menerbitkan Faktur Pajak.

b. tidak diakuinya Faktur Pajak masukan oleh fiskus, karena:
–       tidak memenuhi persyaratan material, misalnya Fakur Pajak atas perolehan Barang kena pajak atau Jasa Kena Pajak yang tidak berhubungan langsung dengan usaha. Pengertian berhubungan langsung dengan usaha adalah berhubungan langsung dengan kegiatan produksi, kegiatan manajemen, kegiatan distribusi, dan kegiatan pemasaran;
–       tidak memenuhi persyaratan formal, misalnya Faktur Pajak yang tidak lengkap.

Unsur-unsur Faktur Pajak standar yang lengkap, terdiri dari 7 (tujuh) unsur yaitu:

  • Nomor Seri Faktur, yang terdiri dari kombinasi lima huruf dan tujuh angka;
  • Identitas penjual;
  • Identitas pembeli;
  • Dasar Pengenaan Pajak;
  • PPN yang dipungut;
  • Tanggal Pembuatan Faktur;
  • Tandatangan dan stempel/cap perusahaan.

Selanjutnya Wajib Pajak dapat memberi tambahan aksesoris yang lain, misalnya berupa logo perusahaan, pernyataan visi dan misi perusahaan, dan lain sebagainya.

4.   Perencanaan PPN Lainnya

Terdapat beberapa perencanaan lainnya, antara lain :

a. Dalam hal pengadaan aktiva berupa bangunan, lebih baik menghindari melakukan kegiatan membangun sendiri. Hal ini disebabkan karena atas pembayaran PPN Membangun Sendiri akan berpotensi tidak dapat dikapitalisasi terhadap harga perolehan dari aktiva tetap berupa bangunan tersebut yang menjadi dasar perhitungan biaya penyusutan di PPh Badan.

b. Bagi para eksportir disarankan melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai pengusaha Kena Pajak meskipun tidak melakukan penyerahan BKP.di dalam Daerah Pabean. Hal ini terkait dengan kesempatan untuk mengkreditkan Pajak Masukan atas perolehan BKP/JKP dalam langka menyiapkan barang yang akan diekspor.

c. Bagi para pengusaha yang memenuhi kriteria Pengusaha Entreport Produksi Untuk Tujuan Ekspor (EPTE) lebih baik memilih untuk dikukuhkan sebagai PKP EPTE.

Copyright © Mitra Konsultindo – Konsultan Pajak ®

konsultan pajak , jasa konsultan pajak , konsultan pajak jakarta , konsultan pajak indonesia , konsultan pajak jabodetabek , konsultan pajak jakarta barat , konsultan pajak jakarta timur , konsultan pajak jakarta selatan , konsultan pajak jakarta utara , konsultan pajak jakarta pusat , konsultan pajak bogor , konsultan pajak depok , konsultan pajak tangerang , konsultan pajak bekasi , kantor konsultan pajak , konsultan pajak murah , jasa konsultasi pajak , tarif konsultan pajak , jasa laporan keuangan , pembuatan laporan keuangan , jasa manajemen bisnis , konsultan bisnis , jasa konsultan pajak jakarta , jasa konsultasi pajak , jasa laporan pajak , jasa laporan spt pajak , jasa laporan spt tahunan , jasa laporan spt masa bulanan , jasa laporan spt pajak orang pribadi , jasa laporan spt pajak badan usaha , jasa laporan spt pajak perusahaan , jasa laporan keuangan , jasa pembuatan laporan keuangan , jasa akuntansi , jasa pembukuan , jasa pembuatan laporan pajak , jasa pembuatan laporan spt pajak , jasa pembuatan laporan spt tahunan , jasa pembuatan spt pajak , jasa pembuatan spt tahunan , jasa pembuatan spt masa bulanan , jasa pembuatan spt tahunan orang pribadi , jasa pembuatan spt tahunan badan usaha , jasa pembuatan spt tahunan perusahaan , konsultan pajak 2014 , jasa konsultan pajak 2014 , konsultan pajak 2015 , jasa konsultan pajak 2015 , jasa laporan spt tahunan orang pribadi , jasa laporan spt tahunan badan usaha , jasa laporan spt tahunan perusahaan , jasa pembuatan spt tahunan orang pribadi , jasa pembuatan spt tahunan badan usaha , jasa pembuatan spt tahunan perusahaan , jasa pembuatan laporan pajak spt tahunan orang pribadi , jasa pembuatan laporan pajak spt tahunan badan usaha , jasa pembuatan laporan pajak spt tahunan perusahaan ,

jasa akuntansi , jasa akutansi , jasa pembukuan , jasa akuntansi pembukuan , jasa pembukuan akuntansi , jasa pembukuan laporan keuangan , jasa akuntansi laporan keuangan , jasa laporan keuangan , jasa pembuatan laporan keuangan , jasa pembuatan perusahaan , jasa pendiriaan perusahaan , jasa pembuatan usaha , jasa pendirian usaha , jasa pembuatan pt , jasa pendirian pt , jasa pembuatan cv , jasa pendirian cv , jasa audit , jasa audit laporan keuangan , jasa internal audit , jasa pengurusan izin usaha , jasa pengurusan ijin usaha , jasa perizinan usaha , jasa perijinan usaha ,

jasa akuntansi jakarta , jasa akutansi jakarta , jasa pembukuan jakarta , jasa akuntansi pembukuan jakarta , jasa pembukuan akuntansi jakarta , jasa pembukuan laporan keuangan jakarta , jasa akuntansi laporan keuangan jakarta , jasa laporan keuangan jakarta , jasa pembuatan laporan keuangan jakarta , jasa pembuatan perusahaan jakarta , jasa pendiriaan perusahaan jakarta , jasa pembuatan usaha jakarta , jasa pendirian usaha jakarta , jasa pembuatan pt jakarta , jasa pendirian pt jakarta , jasa pembuatan cv jakarta , jasa pendirian cv jakarta , jasa audit jakarta , jasa audit laporan keuangan jakarta , jasa internal audit jakarta , jasa pengurusan izin usaha jakarta , jasa pengurusan ijin usaha jakarta , jasa perizinan usaha jakarta , jasa perijinan usaha jakarta ,

jasa manajemen bisnis , jasa bisnis manajemen , jasa konsultan bisnis , jasa konsultan manajemen , jasa konsultan bisnis manajemen , jasa konsultan manajemen bisnis , jasa manajemen bisnis jakarta , jasa bisnis manajemen jakarta , jasa konsultan bisnis jakarta , jasa konsultan manajemen jakarta , jasa konsultan bisnis manajemen jakarta , jasa konsultan manajemen bisnis jakarta

===

jasa akuntansi bogor , jasa akutansi bogor , jasa pembukuan bogor , jasa akuntansi pembukuan bogor , jasa pembukuan akuntansi bogor , jasa pembukuan laporan keuangan bogor , jasa akuntansi laporan keuangan bogor , jasa laporan keuangan bogor , jasa pembuatan laporan keuangan bogor , jasa pembuatan perusahaan bogor , jasa pendiriaan perusahaan bogor , jasa pembuatan usaha bogor , jasa pendirian usaha bogor , jasa pembuatan pt bogor , jasa pendirian pt bogor , jasa pembuatan cv bogor , jasa pendirian cv bogor , jasa audit bogor , jasa audit laporan keuangan bogor , jasa internal audit bogor , jasa pengurusan izin usaha bogor , jasa pengurusan ijin usaha bogor , jasa perizinan usaha bogor , jasa perijinan usaha bogor ,

jasa manajemen bisnis bogor , jasa bisnis manajemen bogor , jasa konsultan bisnis bogor , jasa konsultan manajemen bogor , jasa konsultan bisnis manajemen bogor , jasa konsultan manajemen bisnis bogor ,

jasa akuntansi depok , jasa akutansi depok , jasa pembukuan depok , jasa akuntansi pembukuan depok , jasa pembukuan akuntansi depok , jasa pembukuan laporan keuangan depok , jasa akuntansi laporan keuangan depok , jasa laporan keuangan depok , jasa pembuatan laporan keuangan depok , jasa pembuatan perusahaan depok , jasa pendiriaan perusahaan depok , jasa pembuatan usaha depok , jasa pendirian usaha depok , jasa pembuatan pt depok , jasa pendirian pt depok , jasa pembuatan cv depok , jasa pendirian cv depok , jasa audit depok , jasa audit laporan keuangan depok , jasa internal audit depok , jasa pengurusan izin usaha depok , jasa pengurusan ijin usaha depok , jasa perizinan usaha depok , jasa perijinan usaha depok ,

jasa manajemen bisnis depok , jasa bisnis manajemen depok , jasa konsultan bisnis depok , jasa konsultan manajemen depok , jasa konsultan bisnis manajemen depok , jasa konsultan manajemen bisnis depok ,

jasa akuntansi tangerang , jasa akutansi tangerang , jasa pembukuan tangerang , jasa akuntansi pembukuan tangerang , jasa pembukuan akuntansi tangerang , jasa pembukuan laporan keuangan tangerang , jasa akuntansi laporan keuangan tangerang , jasa laporan keuangan tangerang , jasa pembuatan laporan keuangan tangerang , jasa pembuatan perusahaan tangerang , jasa pendiriaan perusahaan tangerang , jasa pembuatan usaha tangerang , jasa pendirian usaha tangerang , jasa pembuatan pt tangerang , jasa pendirian pt tangerang , jasa pembuatan cv tangerang , jasa pendirian cv tangerang , jasa audit tangerang , jasa audit laporan keuangan tangerang , jasa internal audit tangerang , jasa pengurusan izin usaha tangerang , jasa pengurusan ijin usaha tangerang , jasa perizinan usaha tangerang , jasa perijinan usaha tangerang ,

jasa manajemen bisnis tangerang , jasa bisnis manajemen tangerang , jasa konsultan bisnis tangerang , jasa konsultan manajemen tangerang , jasa konsultan bisnis manajemen tangerang , jasa konsultan manajemen bisnis tangerang ,

jasa akuntansi bekasi , jasa akutansi bekasi , jasa pembukuan bekasi , jasa akuntansi pembukuan bekasi , jasa pembukuan akuntansi bekasi , jasa pembukuan laporan keuangan bekasi , jasa akuntansi laporan keuangan bekasi , jasa laporan keuangan bekasi , jasa pembuatan laporan keuangan bekasi , jasa pembuatan perusahaan bekasi , jasa pendiriaan perusahaan bekasi , jasa pembuatan usaha bekasi , jasa pendirian usaha bekasi , jasa pembuatan pt bekasi , jasa pendirian pt bekasi , jasa pembuatan cv bekasi , jasa pendirian cv bekasi , jasa audit bekasi , jasa audit laporan keuangan bekasi , jasa internal audit bekasi , jasa pengurusan izin usaha bekasi , jasa pengurusan ijin usaha bekasi , jasa perizinan usaha bekasi , jasa perijinan usaha bekasi ,

jasa manajemen bisnis bekasi , jasa bisnis manajemen bekasi , jasa konsultan bisnis bekasi , jasa konsultan manajemen bekasi , jasa konsultan bisnis manajemen bekasi , jasa konsultan manajemen bisnis bekasi

 

Konsultan Pajak Jakarta Jasa – Perencanaan Pajak Untuk PPh Pasal 21

Konsultan Pajak Jakarta Jasa │ Jasa Pembukuan Akuntansi Laporan Keuangan │ Jasa Audit | Konsultan Manajemen Bisnis | Jasa Pembuatan Perusahaan & Izin Usaha

Prinsip-prinsip perencanaan pajak untuk PPh Pasal 21 adalah seperti di bawah ini :

1. Bagi Wajib Pajak yang menderita kerugian, mengganti pemberian kesejahteraan kepada karyawan dalam bentuk natura menjadi tunjangan berupa uang hanya akan menaikkan PPh Pasal 21, sementara PPh badan tetap Nihil karena masih merugi;

2. Bagi Wajib Pajak Badan yang memiliki penghasilan kena pajak dengan jumlah yang melebihi Rp 100 juta, diusahakan sesedikit mungkin memberikan kesejahteraan karyawan dalam bentuk natura, agar dapat mengurangi penghasilan bruto perusahaan. Karena memindahkan pengenaan pajak dari PPh Badan kepada PPh Pasal 21 akan lebih menguntungkan perusahaan, dimana tarif progresif PPh Orang Pribadi akan dimanfaatkan oleh semua karyawan;

3. Bagi wajib Pajak Badan yang memiliki penghasilan kena pajak dengan jumlah melebihi Rp 100 juta, dan memiliki karyawan yang memperoleh penghasilan di atas Rp 200 juta, maka lebih baik setiap tambahan penghasilan kepada karyawannya diberikan dalam bentuk natura. Hal ini dikarenakan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi, tarif pajak tertinggi adalah 35% untuk lapisan penghasilan di atas Rp 200 juta, sedangkan untuk PPh Badan menggunakan tarif tertinggi 30%;

4. Untuk biaya-biaya berupa natura/kenikmatan/fasilitas yang merupakan keharusan, sebaiknya diberikan dalam bentuk natura karena dapat dibiayakan secara fiskal, dan bukan objek Pajak Penghasilan bagi karyawan yang menerimanya, yaitu :

–       Makanan dan minuman yang dimanfaatkan untuk seluruh maupun hanya oleh sebagian karyawan;
–       Diwajibkan oleh Peraturan Keselamatan Kerja, semisal helm proyek;
–       Di daerah terpencil;
–       Tuntutan situasi lingkungan pekerjaan, semisal seragam satpam, seragam karyawan yang melayani pelanggan, dan sebagainya;
–       Fasilitas mobil dan ponsel, pengeluarannya dapat dibebankan sebesar setengahnya;
–       Pendidikan dan pelatihan karyawan.

PERENCANAAN PAJAK UNTUK PPh PASAL 23/26/FINAL

Prinsip-prinsip perencanaan pajak untuk PPh Pasal 23/26/PPh Final adalah sebagai berikut:

1. Menghindari penggunaan nama-nama perkiraan (account) yang mudah diartikan sebagai objek PPh Pasal 23/26/Final. Sebagai contoh : pembayaran royalti sebenarnya merupakan biaya atas pemakaian aktiva tak berwujud;

2. Melakukan pemisahan antara pencatatan pembelian material dan pembelian jasanya, dalam hal pemotongan Pajak Penghasilan dikenakan hanya atas jasanya. Misalnya, biaya pemeliharaan agar dipisahkan antara biaya jasa yang dilakukan oleh pihak lain (objek PPh Pasal 23) dengan material dan biaya pemeliharaan yang dilakukan sendiri (bukan objek PPh Pasal 23);

3. Untuk PPh final, Wajib Pajak sebaiknya menghindari penggunaan supplier yang bertingkat, dengan tujuan untuk menekan biaya menjadi lebih murah;

4. Dalam menghadapi pihak yang tidak bersedia dipungut/ dipotong pajaknya, Wajib Pajak dapat memilih alternatif sebagai berikut :

  • Jika Wajib Pajak tersebut memperoleh laba (tidak menderita kerugian) dan pengenaan pajaknya tidak bersifat final, pajak yang harus dipotong lebih menguntungkan apabila dihitung dengan menggunakan metode gross up ke dalam objek pemotongan (withholding tax), sehingga pajak yang dipotong dan disetor dapat dikurangkan dari penghasilan bruto perusahaan;
  • Apabila Wajib pajak sedang dalam keadaan merugi atau pajaknya bersifat final, sebaiknya tidak menggunakan metode gross-up karena tidak efisien dan akan menambah jumlah pajak yang harus dibayar.

5. Untuk dapat menerapkan ketentuan dalam Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B), Wajib pajak harus memastikan untuk memperoleh ceftificate of residence taxpayer (CRT), dalam hal terjadi transaksi dengan pihak luar negeri;

6. Menghindari Beban Pajak Pihak Lain.
Dengan memahami seluk-beluk perpajakan internasional, Wajib Pajak dapat menghindari beban pajak subjek pajak luar negeri, sehingga tidak menjadi beban diri sendiri.

Contoh kasus :

  • Terjadi transaksi peminjaman uang antara debitur dari Indonesia yang meminjam uang dari kreditur USA. Di dalam perjanjian kredit disebutkan bahwa pajak-pajak yang terutang di Indonesia menjadi tanggungan pihak debitur. Berdasarkan perjanjian penghindaran pajak berganda antara Indonesia dan Amerika, pajak yang dipotong di Indonesia dapat dipergunakan sebagai kredit pajak di Amerika. Dengan demikian, isi naskah dari perjanjian kredit tersebut sebaiknya diubah, sehingga pihak debitur di Indonesia tidak menanggung pembayaran PPh Pasal 26.
  • Wajib Pajak di Indonesia menggunakan perusahaan jasa konsultan dari negara Australia. Pekerjaan akan berlangsung selama 7 bulan. Sebagian dari pekerjaan tersebut dilaksanakan di Australia, sedangkan sebagian dari pekerjaan yang lain dilaksanakan di Indonesia. Perusahaan konsultan tersebut menempatkan karyawannya di Indonesia selama 5 bulan. Apabila di dalam kontrak perjanjian disebutkan bahwa pajak yang timbul di Indonesia akan menjadi tanggungan pihak pembeli jasa di Indonesia, maka isi naskah kontrak tersebut sebaiknya diubah dan bahwa pajak tetap menjadi tanggungan perusahaan jasa Australia tersebut.Terdapat dua alternatif yang dapat dilaksanakan, pertama, membiarkan perusahaan jasa Australia tersebut memiliki Bentuk Usaha Tetap di Indonesia dan membayar pajaknya sendiri di Indonesia. Wajib Pajak di Indonesia sebagai pihak pembeli hanya memotong PPh Pasal 23 dan menanggung PPN. Alternatif kedua, menghindari timbulnya BUT dengan membuat perjanjian baru di mana pegawai asing yang harus bekerja di Indonesia dijadikan pegawai pihak pembeli di Indonesia yang akan memotong PPh Pasal 21 ketika memberikan gaji. Untuk pekerjaan yang dilakukan di Australia dibuatkan perjanjian tersendiri dan tidak terkena pemotongan PPh Pasal 26 berdasarkan perjanjian penghindaran pajak berganda Indonesia dengan Australia, tetapi tetap merupakan objek PPN yang dibayar oleh pihak pembeli jasa di Indonesia.

Copyright © Mitra Konsultindo – Konsultan Pajak ®

konsultan pajak , jasa konsultan pajak , konsultan pajak jakarta , konsultan pajak indonesia , konsultan pajak jabodetabek , konsultan pajak jakarta barat , konsultan pajak jakarta timur , konsultan pajak jakarta selatan , konsultan pajak jakarta utara , konsultan pajak jakarta pusat , konsultan pajak bogor , konsultan pajak depok , konsultan pajak tangerang , konsultan pajak bekasi , kantor konsultan pajak , konsultan pajak murah , jasa konsultasi pajak , tarif konsultan pajak , jasa laporan keuangan , pembuatan laporan keuangan , jasa manajemen bisnis , konsultan bisnis , jasa konsultan pajak jakarta , jasa konsultasi pajak , jasa laporan pajak , jasa laporan spt pajak , jasa laporan spt tahunan , jasa laporan spt masa bulanan , jasa laporan spt pajak orang pribadi , jasa laporan spt pajak badan usaha , jasa laporan spt pajak perusahaan , jasa laporan keuangan , jasa pembuatan laporan keuangan , jasa akuntansi , jasa pembukuan , jasa pembuatan laporan pajak , jasa pembuatan laporan spt pajak , jasa pembuatan laporan spt tahunan , jasa pembuatan spt pajak , jasa pembuatan spt tahunan , jasa pembuatan spt masa bulanan , jasa pembuatan spt tahunan orang pribadi , jasa pembuatan spt tahunan badan usaha , jasa pembuatan spt tahunan perusahaan , konsultan pajak 2014 , jasa konsultan pajak 2014 , konsultan pajak 2015 , jasa konsultan pajak 2015 , jasa laporan spt tahunan orang pribadi , jasa laporan spt tahunan badan usaha , jasa laporan spt tahunan perusahaan , jasa pembuatan spt tahunan orang pribadi , jasa pembuatan spt tahunan badan usaha , jasa pembuatan spt tahunan perusahaan , jasa pembuatan laporan pajak spt tahunan orang pribadi , jasa pembuatan laporan pajak spt tahunan badan usaha , jasa pembuatan laporan pajak spt tahunan perusahaan ,

jasa akuntansi , jasa akutansi , jasa pembukuan , jasa akuntansi pembukuan , jasa pembukuan akuntansi , jasa pembukuan laporan keuangan , jasa akuntansi laporan keuangan , jasa laporan keuangan , jasa pembuatan laporan keuangan , jasa pembuatan perusahaan , jasa pendiriaan perusahaan , jasa pembuatan usaha , jasa pendirian usaha , jasa pembuatan pt , jasa pendirian pt , jasa pembuatan cv , jasa pendirian cv , jasa audit , jasa audit laporan keuangan , jasa internal audit , jasa pengurusan izin usaha , jasa pengurusan ijin usaha , jasa perizinan usaha , jasa perijinan usaha ,

jasa akuntansi jakarta , jasa akutansi jakarta , jasa pembukuan jakarta , jasa akuntansi pembukuan jakarta , jasa pembukuan akuntansi jakarta , jasa pembukuan laporan keuangan jakarta , jasa akuntansi laporan keuangan jakarta , jasa laporan keuangan jakarta , jasa pembuatan laporan keuangan jakarta , jasa pembuatan perusahaan jakarta , jasa pendiriaan perusahaan jakarta , jasa pembuatan usaha jakarta , jasa pendirian usaha jakarta , jasa pembuatan pt jakarta , jasa pendirian pt jakarta , jasa pembuatan cv jakarta , jasa pendirian cv jakarta , jasa audit jakarta , jasa audit laporan keuangan jakarta , jasa internal audit jakarta , jasa pengurusan izin usaha jakarta , jasa pengurusan ijin usaha jakarta , jasa perizinan usaha jakarta , jasa perijinan usaha jakarta ,

jasa manajemen bisnis , jasa bisnis manajemen , jasa konsultan bisnis , jasa konsultan manajemen , jasa konsultan bisnis manajemen , jasa konsultan manajemen bisnis , jasa manajemen bisnis jakarta , jasa bisnis manajemen jakarta , jasa konsultan bisnis jakarta , jasa konsultan manajemen jakarta , jasa konsultan bisnis manajemen jakarta , jasa konsultan manajemen bisnis jakarta

===

jasa akuntansi bogor , jasa akutansi bogor , jasa pembukuan bogor , jasa akuntansi pembukuan bogor , jasa pembukuan akuntansi bogor , jasa pembukuan laporan keuangan bogor , jasa akuntansi laporan keuangan bogor , jasa laporan keuangan bogor , jasa pembuatan laporan keuangan bogor , jasa pembuatan perusahaan bogor , jasa pendiriaan perusahaan bogor , jasa pembuatan usaha bogor , jasa pendirian usaha bogor , jasa pembuatan pt bogor , jasa pendirian pt bogor , jasa pembuatan cv bogor , jasa pendirian cv bogor , jasa audit bogor , jasa audit laporan keuangan bogor , jasa internal audit bogor , jasa pengurusan izin usaha bogor , jasa pengurusan ijin usaha bogor , jasa perizinan usaha bogor , jasa perijinan usaha bogor ,

jasa manajemen bisnis bogor , jasa bisnis manajemen bogor , jasa konsultan bisnis bogor , jasa konsultan manajemen bogor , jasa konsultan bisnis manajemen bogor , jasa konsultan manajemen bisnis bogor ,

jasa akuntansi depok , jasa akutansi depok , jasa pembukuan depok , jasa akuntansi pembukuan depok , jasa pembukuan akuntansi depok , jasa pembukuan laporan keuangan depok , jasa akuntansi laporan keuangan depok , jasa laporan keuangan depok , jasa pembuatan laporan keuangan depok , jasa pembuatan perusahaan depok , jasa pendiriaan perusahaan depok , jasa pembuatan usaha depok , jasa pendirian usaha depok , jasa pembuatan pt depok , jasa pendirian pt depok , jasa pembuatan cv depok , jasa pendirian cv depok , jasa audit depok , jasa audit laporan keuangan depok , jasa internal audit depok , jasa pengurusan izin usaha depok , jasa pengurusan ijin usaha depok , jasa perizinan usaha depok , jasa perijinan usaha depok ,

jasa manajemen bisnis depok , jasa bisnis manajemen depok , jasa konsultan bisnis depok , jasa konsultan manajemen depok , jasa konsultan bisnis manajemen depok , jasa konsultan manajemen bisnis depok ,

jasa akuntansi tangerang , jasa akutansi tangerang , jasa pembukuan tangerang , jasa akuntansi pembukuan tangerang , jasa pembukuan akuntansi tangerang , jasa pembukuan laporan keuangan tangerang , jasa akuntansi laporan keuangan tangerang , jasa laporan keuangan tangerang , jasa pembuatan laporan keuangan tangerang , jasa pembuatan perusahaan tangerang , jasa pendiriaan perusahaan tangerang , jasa pembuatan usaha tangerang , jasa pendirian usaha tangerang , jasa pembuatan pt tangerang , jasa pendirian pt tangerang , jasa pembuatan cv tangerang , jasa pendirian cv tangerang , jasa audit tangerang , jasa audit laporan keuangan tangerang , jasa internal audit tangerang , jasa pengurusan izin usaha tangerang , jasa pengurusan ijin usaha tangerang , jasa perizinan usaha tangerang , jasa perijinan usaha tangerang ,

jasa manajemen bisnis tangerang , jasa bisnis manajemen tangerang , jasa konsultan bisnis tangerang , jasa konsultan manajemen tangerang , jasa konsultan bisnis manajemen tangerang , jasa konsultan manajemen bisnis tangerang ,

jasa akuntansi bekasi , jasa akutansi bekasi , jasa pembukuan bekasi , jasa akuntansi pembukuan bekasi , jasa pembukuan akuntansi bekasi , jasa pembukuan laporan keuangan bekasi , jasa akuntansi laporan keuangan bekasi , jasa laporan keuangan bekasi , jasa pembuatan laporan keuangan bekasi , jasa pembuatan perusahaan bekasi , jasa pendiriaan perusahaan bekasi , jasa pembuatan usaha bekasi , jasa pendirian usaha bekasi , jasa pembuatan pt bekasi , jasa pendirian pt bekasi , jasa pembuatan cv bekasi , jasa pendirian cv bekasi , jasa audit bekasi , jasa audit laporan keuangan bekasi , jasa internal audit bekasi , jasa pengurusan izin usaha bekasi , jasa pengurusan ijin usaha bekasi , jasa perizinan usaha bekasi , jasa perijinan usaha bekasi ,

jasa manajemen bisnis bekasi , jasa bisnis manajemen bekasi , jasa konsultan bisnis bekasi , jasa konsultan manajemen bekasi , jasa konsultan bisnis manajemen bekasi , jasa konsultan manajemen bisnis bekasi