Konsultan Pajak Jakarta Jasa – Piutang Tak Tertagih

Konsultan Pajak Jakarta Jasa │ Jasa Pembukuan Akuntansi Laporan Keuangan │ Jasa Audit | Konsultan Manajemen Bisnis | Jasa Pembuatan Perusahaan & Izin Usaha

Wajib Pajak diperkenankan untuk membebankan piutang yang tidak tertagih sebagai pengurang penghasilan sebelum dikenakan Pajak Penghasilan, hanya hal tersebut memerlukan persyaratan kumulatif yang tidak sederhana. Menurut UU PPh pasal 6 (1) huruf h, piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dapat dibebankan sebagai biaya dengan syarat:

1)  telah dibebankan sebagai biaya dalam perhitungan rugi laba komersial;
2)  telah diajukan perkaranya ke Pengadilan Negeri atau Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN) atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutarig/pembebasan utang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan;
3)  telah dipublikasikan dalam penerbitan umum dan khusus; dan
4)  Wajib Pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak.

Syarat kedua dan ketiga tersebut tidak mudah dilaksanakan oleh Wajib Pajak. Syarat kedua dapat dilakukan dengan memberitahukan ke BUPLN atau perjanjian dengan debitur jika mungkin, dan syarat ketiga dipublikasikan di media lokal. Yang penting tanda terima pemberitahuan dan bukti publikasi sudah didapatkan.

Langkah lain yang dapat dilakukan.oleh Wajib Pajak adalah dengan menjual piutang tersebut kepada pihak lain, dengan harga setelah dikurangi penghapusan piutang yang tidak tertagih tersebut, dan mengurangkan kerugian penjualan piutang tersebut sebagai beban.

14.      Bunga Pinjaman dan Deposito

Dalam hal Wajib Pajak memiliki pinjaman dan sekaligus juga memiliki deposito, menurut ketentuan perpajakan (Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE-46/PJ.42/1995), pembayaran bunga atas pinjaman yang dapat dibebankan sebagai pengurang penghasilan sebelum dikenakan pajak penghasilan adalah sebesar tingkat suku bunga pinjaman dikurangi tingkat suku bunga deposito dan dikalikan dengan rata-rata jumlah pinjaman setahun. Wajib Pajak yang memiliki pinjaman dan juga memiliki uang kas yang menganggur (idle cash) untuk satu atau dua bulan, sebaiknya mempertimbangkan alternatif berikut ini:

a. Wajib Pajak sebaiknya tidak menempatkan dana yang belum dipergunakan dalam bentuk deposito, melainkan dalam bentuk rekening giro.

b. Atau dengan menempatkan dana tersebut di instrumen keuangan yang tidak terkena pajak final, yang disebut dalam SE-46/PJ.42/1994, misalnya promes, didepositokan diluar negeri, atau dipinjamkan pada perusahaan afiliasi dan sebagainya.

15.    Biaya Entertainment

Biaya entertainment dapat dipergunakan sebagai pengurang penghasilan bruto sebelum dikenakan pajak, dengan syarat dilengkapi dengan daftar nominatif. Untuk menghindari beban pajak yang tidak seharusnya, perusahaan dapat membuat daftar nominatif dan melampirkannya dalam SPT Tahunan PPh Badan, serta menyimpan bukti pendukung pengeluaran entertainment tersebut. Dengan demikian, Wajib Pajak akan memperoleh penghematan pajak sebesar 30% dari biaya entertainment yang boleh dikurangkan. Daftar nominatif berisi:

  • nomor urut;
  • tanggal entertainment;
  • nama tempat entertainment dan sejenisnya yang telah diberikan;
  • alamat entertainment dan sejenisnya yang telah diberikan;
  • jenis entertainment dan sejenisnya yang telah diberikan;
  • jumlah entertainment dan sejenisnya yang telah diberikan;
  • relasi usaha yang diberikan entertainment dan sejenisnya sesuai dengan nomor urut tersebut di atas, berisi : nama, posisi, posisi, nama perusahaan dan jenis usaha.

Hal yang perlu diperhatikan oleh Wajib Pajak adalah dalam pengisian kolom “jenis entertainment” dihindarkan berupa pemberian uang kas yang menyebabkan timbulnya kewajiban memotong Pajak Penghasilan.

16.      Penyetaraan (Ekualisasi) SPT

Dalam pemeriksaan pajak, flskus akan melakukan ekualisasi antara SPT PPh Badan dengan SPT PPh Pasal 21, sebagai bagian dari prosedur pengujian terhadap jumlah gaji, tunjangan, dan biaya lainnya yang dibayarkan. Selisih biaya-biaya tersebut di dalam SPT PPh Badan dengan jumlah yang dilaporkan di dalam SPT PPh Pasal 21, akan dikenakan Pajak Penghasilan dengan tarif minimal 5%. Beberapa hal yang berpotensi untuk menyebabkan terjadinya selisih adalah sebagai berikut:

a. Perbedaan Nilai Tukar Mata Uang Asing (Selisih Kurs).
Faktor penyebabnya adalah bahwa konversi ke Rupiah dalam rangka membayar pajak dengan menggunakan kurs menurut Keputusan Menteri Keuangan. Sedangkan konversi ke Rupiah dalam rangka Akuntansi Komersial dengan menggunakan kurs Bank Indonesia.

 b.   Deductible versus Non Taxable.
Terjadi dalam hal pemberi kerja membayarkan iuran pensiun/JHT.

c.   Non Deductible versus Taxable.
Terjadi apabila terdapat pemberian penghasilan tidak teratur yang berasal dari laba ditahan.

d. Imbalan dalam bentuk natura/fasilitas/kenikmatan, yang bukan objek PPh Pasal 21, tetapi merupakan biaya bagi perusahaan, misalnya:
–       makanan dan minuman,
–       perlengkapan keselamatan kerja,
–       fasilitas daerah terpencil,
–       tuntutan situasi lingkungan pekerjaan,
–       pendidikan dan pelatihan, dan
–       sedan dan ponsel.

Ekualisasi antara SPT PPh Badan dengan SPT PPh Pasal 23/26/Final, dilakukan dengan membandingkan jumlah biaya sewa, bunga, royalti, dan imbalan jasa lainnya yang merupakan biaya-biaya di dalam SPT PPh Badan dengan jumlah yang dilaporkan dalam SPT PPh Pasal 23/26/Final, dan selisihnya akan dikenakan Pajak Penghasilan dengan tarif sesuai dengan jenis objeknya.

Ekualisasi SPT PPh Badan dengan SPT Masa PPN dilakukan dengan membandingkan omzet penjualan dan penghasilan lain yang merupakan objek PPN di SPT PPh Badan dengan jumlah yang dilaporkan dalam SPT PPN. Wajib Pajak harus dapat menjelaskan penyebab timbulnya selisih, yang diantaranya dapat diakibatkan oleh hal-hal sebagai berikut:

a. Selisih Kurs Valuta Asing

Faktor penyebabnya adalah bahwa konversi ke Rupiah dalam rangka membayar Pajak dengan menggunakan kurs menurut Keputusan Menteri Keuangan. Sedangkan konversi ke Rupiah dalam rangka Akuntansi Komersial dengan menggunakan kurs Bank Indonesia.

b. Terjadinya Perbedaan antara:

  • Saat penyerahan Barang Kena Pajak (BKP)/Jasa Kena Pajak (JKP). Penyerahan BKP/JKP terjadi pada bulan Desember tahun sebelumnya, tetapi Faktur Pajak dibuat pada bulan Januari tahun ini
  •  Saat Pembuatan Faktur Pajak.
    Penyerahan BKP/JKP terjadi pada bulan Desember tahun ini, tetapi Faktur Pajak dibuat pada bulan Januari tahun berikutnya.
  •  Saat pelaporan di SPT Masa.
    Transaksi dengan Pemungut PPN, dimana Faktur Pajak dibuat pada tanggal penagihan dan dilaporkan di SPT PPN pada masa dilakukannya pembayaran BKP/JKP oleh Pemungut PPN.

Copyright © Mitra Konsultindo – Konsultan Pajak ®

konsultan pajak , jasa konsultan pajak , konsultan pajak jakarta , konsultan pajak indonesia , konsultan pajak jabodetabek , konsultan pajak jakarta barat , konsultan pajak jakarta timur , konsultan pajak jakarta selatan , konsultan pajak jakarta utara , konsultan pajak jakarta pusat , konsultan pajak bogor , konsultan pajak depok , konsultan pajak tangerang , konsultan pajak bekasi , kantor konsultan pajak , konsultan pajak murah , jasa konsultasi pajak , tarif konsultan pajak , jasa laporan keuangan , pembuatan laporan keuangan , jasa manajemen bisnis , konsultan bisnis , jasa konsultan pajak jakarta , jasa konsultasi pajak , jasa laporan pajak , jasa laporan spt pajak , jasa laporan spt tahunan , jasa laporan spt masa bulanan , jasa laporan spt pajak orang pribadi , jasa laporan spt pajak badan usaha , jasa laporan spt pajak perusahaan , jasa laporan keuangan , jasa pembuatan laporan keuangan , jasa akuntansi , jasa pembukuan , jasa pembuatan laporan pajak , jasa pembuatan laporan spt pajak , jasa pembuatan laporan spt tahunan , jasa pembuatan spt pajak , jasa pembuatan spt tahunan , jasa pembuatan spt masa bulanan , jasa pembuatan spt tahunan orang pribadi , jasa pembuatan spt tahunan badan usaha , jasa pembuatan spt tahunan perusahaan , konsultan pajak 2014 , jasa konsultan pajak 2014 , konsultan pajak 2015 , jasa konsultan pajak 2015 , jasa laporan spt tahunan orang pribadi , jasa laporan spt tahunan badan usaha , jasa laporan spt tahunan perusahaan , jasa pembuatan spt tahunan orang pribadi , jasa pembuatan spt tahunan badan usaha , jasa pembuatan spt tahunan perusahaan , jasa pembuatan laporan pajak spt tahunan orang pribadi , jasa pembuatan laporan pajak spt tahunan badan usaha , jasa pembuatan laporan pajak spt tahunan perusahaan ,

jasa akuntansi , jasa akutansi , jasa pembukuan , jasa akuntansi pembukuan , jasa pembukuan akuntansi , jasa pembukuan laporan keuangan , jasa akuntansi laporan keuangan , jasa laporan keuangan , jasa pembuatan laporan keuangan , jasa pembuatan perusahaan , jasa pendiriaan perusahaan , jasa pembuatan usaha , jasa pendirian usaha , jasa pembuatan pt , jasa pendirian pt , jasa pembuatan cv , jasa pendirian cv , jasa audit , jasa audit laporan keuangan , jasa internal audit , jasa pengurusan izin usaha , jasa pengurusan ijin usaha , jasa perizinan usaha , jasa perijinan usaha ,

jasa akuntansi jakarta , jasa akutansi jakarta , jasa pembukuan jakarta , jasa akuntansi pembukuan jakarta , jasa pembukuan akuntansi jakarta , jasa pembukuan laporan keuangan jakarta , jasa akuntansi laporan keuangan jakarta , jasa laporan keuangan jakarta , jasa pembuatan laporan keuangan jakarta , jasa pembuatan perusahaan jakarta , jasa pendiriaan perusahaan jakarta , jasa pembuatan usaha jakarta , jasa pendirian usaha jakarta , jasa pembuatan pt jakarta , jasa pendirian pt jakarta , jasa pembuatan cv jakarta , jasa pendirian cv jakarta , jasa audit jakarta , jasa audit laporan keuangan jakarta , jasa internal audit jakarta , jasa pengurusan izin usaha jakarta , jasa pengurusan ijin usaha jakarta , jasa perizinan usaha jakarta , jasa perijinan usaha jakarta ,

jasa manajemen bisnis , jasa bisnis manajemen , jasa konsultan bisnis , jasa konsultan manajemen , jasa konsultan bisnis manajemen , jasa konsultan manajemen bisnis , jasa manajemen bisnis jakarta , jasa bisnis manajemen jakarta , jasa konsultan bisnis jakarta , jasa konsultan manajemen jakarta , jasa konsultan bisnis manajemen jakarta , jasa konsultan manajemen bisnis jakarta

===

jasa akuntansi bogor , jasa akutansi bogor , jasa pembukuan bogor , jasa akuntansi pembukuan bogor , jasa pembukuan akuntansi bogor , jasa pembukuan laporan keuangan bogor , jasa akuntansi laporan keuangan bogor , jasa laporan keuangan bogor , jasa pembuatan laporan keuangan bogor , jasa pembuatan perusahaan bogor , jasa pendiriaan perusahaan bogor , jasa pembuatan usaha bogor , jasa pendirian usaha bogor , jasa pembuatan pt bogor , jasa pendirian pt bogor , jasa pembuatan cv bogor , jasa pendirian cv bogor , jasa audit bogor , jasa audit laporan keuangan bogor , jasa internal audit bogor , jasa pengurusan izin usaha bogor , jasa pengurusan ijin usaha bogor , jasa perizinan usaha bogor , jasa perijinan usaha bogor ,

jasa manajemen bisnis bogor , jasa bisnis manajemen bogor , jasa konsultan bisnis bogor , jasa konsultan manajemen bogor , jasa konsultan bisnis manajemen bogor , jasa konsultan manajemen bisnis bogor ,

jasa akuntansi depok , jasa akutansi depok , jasa pembukuan depok , jasa akuntansi pembukuan depok , jasa pembukuan akuntansi depok , jasa pembukuan laporan keuangan depok , jasa akuntansi laporan keuangan depok , jasa laporan keuangan depok , jasa pembuatan laporan keuangan depok , jasa pembuatan perusahaan depok , jasa pendiriaan perusahaan depok , jasa pembuatan usaha depok , jasa pendirian usaha depok , jasa pembuatan pt depok , jasa pendirian pt depok , jasa pembuatan cv depok , jasa pendirian cv depok , jasa audit depok , jasa audit laporan keuangan depok , jasa internal audit depok , jasa pengurusan izin usaha depok , jasa pengurusan ijin usaha depok , jasa perizinan usaha depok , jasa perijinan usaha depok ,

jasa manajemen bisnis depok , jasa bisnis manajemen depok , jasa konsultan bisnis depok , jasa konsultan manajemen depok , jasa konsultan bisnis manajemen depok , jasa konsultan manajemen bisnis depok ,

jasa akuntansi tangerang , jasa akutansi tangerang , jasa pembukuan tangerang , jasa akuntansi pembukuan tangerang , jasa pembukuan akuntansi tangerang , jasa pembukuan laporan keuangan tangerang , jasa akuntansi laporan keuangan tangerang , jasa laporan keuangan tangerang , jasa pembuatan laporan keuangan tangerang , jasa pembuatan perusahaan tangerang , jasa pendiriaan perusahaan tangerang , jasa pembuatan usaha tangerang , jasa pendirian usaha tangerang , jasa pembuatan pt tangerang , jasa pendirian pt tangerang , jasa pembuatan cv tangerang , jasa pendirian cv tangerang , jasa audit tangerang , jasa audit laporan keuangan tangerang , jasa internal audit tangerang , jasa pengurusan izin usaha tangerang , jasa pengurusan ijin usaha tangerang , jasa perizinan usaha tangerang , jasa perijinan usaha tangerang ,

jasa manajemen bisnis tangerang , jasa bisnis manajemen tangerang , jasa konsultan bisnis tangerang , jasa konsultan manajemen tangerang , jasa konsultan bisnis manajemen tangerang , jasa konsultan manajemen bisnis tangerang ,

jasa akuntansi bekasi , jasa akutansi bekasi , jasa pembukuan bekasi , jasa akuntansi pembukuan bekasi , jasa pembukuan akuntansi bekasi , jasa pembukuan laporan keuangan bekasi , jasa akuntansi laporan keuangan bekasi , jasa laporan keuangan bekasi , jasa pembuatan laporan keuangan bekasi , jasa pembuatan perusahaan bekasi , jasa pendiriaan perusahaan bekasi , jasa pembuatan usaha bekasi , jasa pendirian usaha bekasi , jasa pembuatan pt bekasi , jasa pendirian pt bekasi , jasa pembuatan cv bekasi , jasa pendirian cv bekasi , jasa audit bekasi , jasa audit laporan keuangan bekasi , jasa internal audit bekasi , jasa pengurusan izin usaha bekasi , jasa pengurusan ijin usaha bekasi , jasa perizinan usaha bekasi , jasa perijinan usaha bekasi ,

jasa manajemen bisnis bekasi , jasa bisnis manajemen bekasi , jasa konsultan bisnis bekasi , jasa konsultan manajemen bekasi , jasa konsultan bisnis manajemen bekasi , jasa konsultan manajemen bisnis bekasi

 

Konsultan Pajak Jakarta Jasa – Pengurangan Angsuran PPh Pasal 25

Konsultan Pajak Jakarta Jasa │ Jasa Pembukuan Akuntansi Laporan Keuangan │ Jasa Audit | Konsultan Manajemen Bisnis | Jasa Pembuatan Perusahaan & Izin Usaha

Apabila dalam tahun berjalan (misalnya bulan Juli), Wajib Pajak melakukan proyeksi yang menunjukkan bahwa akan terjadi penurunan laba, maka Wajib Pajak dapat melanjutkan permohonan pengurangan angsuran PPh Pasal 25 dengan disertai proyeksi laba sampai dengan akhir tahun dan alasan terjadinya penurunan laba.

Hal-hal yang dapat menyebabkan kenaikan angsuran PPh Pasal 25 adalah:

  • penerbitan SKPKB atas PPh Badan untuk tahun sebelumnya yang terbit pada tahun ini;
  • karena adanya kenaikan laba pada tahun yang lalu;
  • bagi BUMN/BUMD karena adanya kenaikan pada RKAP tahun berjalan.

Menggunakan Nama Perkiraan (Pos) Yang Sesuai

Pemakaian nama perkiraan (pos) yang kurang sesuai dapat menimbulkan tambahan pembayaran pajak yang tidak perlu. Seringkali staf bagian pembukuan menggunakan istilah yang kurang sesuai untuk biaya-biaya tertentu sehingga pada waktu fiskus melakukan pemeriksaan pajak, biaya-biaya tersebut tidak dapat dikurangkan, karena fiskus akan menganggap biaya – biaya tersebut sebagai biaya yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara (3M) penghasilan. Misalnya : pengeluaran-pengeluaran yang. dapat dikategorikan sebagai biaya promosi, biaya keamanan, biaya pemasaran, dibukukan dengan nama sumbangan, maka dengan sendirinya akan dikoreksi oleh fiskus. Biaya perjalanan dinas dibukukan sebagai biaya perjalanan direksi yang menimbulkan kesan sebagai biaya liburan direksi, yang tentunya juga akan dikoreksi oleh fiskus.

Biaya-Biaya yang Berkaitan Dengan Pemberian Kesejahteraan Kepada Karyawan

Perencanaan pajak terhadap biaya-biaya yang berkaitan dengan kesejahteraan karyawan dalam rangka menghasilkan penghematan Pajak Penghasilan, disesuaikan dengan kondisi perusahaan, yaitu:

a. Untuk biaya-biaya berupa natura/kenikmatan/fasilitas yang merupakan keharusan dan biaya berupa makanan dan minuman yang dimanfaatkan untuk seluruh maupun hanya oleh sebagian karyawan diberikan dalam bentuk natura karena dapat dibiayakan secara fiskal, dan bukan objek Paiak Penghasilan bagi karyawan yang menerimanya;

b. Wajib Pajak Badan yang memperoleh laba di atas Rp 100 juta, dan tidak memiliki kompensasi kerugian, diusahakan sesedikit mungkin memberikan kesejahteraan karyawan dalam benluk natura, karena tidak diperkenankan dibebankan sebagai biaya;

c. Bagi karyawan yang memperoleh penghasilan kena pajak lebih dari Rp 200 juta, diusahakan setiap tambahan penghasilan diberikan dalam bentuk natura (benefit in kind);

d. Bagi Wajib Pajak yang mengalami kerugian, merubah pemberian natura menjadi tunjangan berupa uang pada karyawan hanya akan menaikkan PPh Pasal 21 bagi karyawan, sedangkan PPh Badan/Orang Pribadi tetap Nihil.

Pengelolaan Transaksi yang Berkaitan Dengan Withholding Tax

Permasalahan yang sering timbul dengan transaksi yang mengharuskan Wajib Pajak untuk memotong pajak dari pihak ketiga (withholding tax) adalah bahwa pihak yang bersangkutan tidak bersedia dipotong pajaknya. Apabila Wajib Pajak tidak melaksanakan ketentuan withholding tax, misalnya PPh Pasal 23, PPh final atas persewaan tanah dan bangunan, jika dilakukan pemeriksaan oleh fiskus, akan dikenakan kewajiban untuk membayar withholding tax ditambah sanksi administrasi perpajakan.

Untuk mengatasi hal tersebut dapat ditempuh upaya sebagai berikut :

a. Dalam hal Wajib Pajak mengalami kerugian, Wajib Pajak dapat menanggung withholding tax. Dalam hal ini pajak yang dibayarkan tidak boleh dibebankan sebagai biaya;

b. Nilai transaksi di-gross up, sehingga nilai transaksi menurut kontrak sudah termasuk pajak yang harus dipotong/dipungut.

Kepemilikan Pada Perseroan Terbatas Dalam Negeri

Penyertaan modal saham pada PT dalam negeri yang dilakukan atas nama PT, Koperasi, BUMN/BUMD, maka penerimaan dividen tersebut bukan objek Pajak Penghasilan sepanjang dividen yang diberikan tersebut memenuhi kriteria sebagai berikut :

a)  Berasal dari laba ditahan;
b)  Minimal penyertaan 25% (tidak disyaratkan bagi Koperasi); dan
c)  Memiliki usaha aktif diluar kepemilikan saham (sekurang-kurangnya menyerahkan jasa manajemen bagi perusahaan afiliasinya).

Dengan demikian, apabila penyertaan.modal saham atas nama perorangan dan badan yang selain berbentuk PT, Koperasi, BUMN/BUMD, maka dividen yang diperoleh tersebut dikenakan PPh Pasal 23.

Income Spreading

Pergeseran pendapatan dapat dilakukan antar Wajib Pajak atau antar Tahun Pajak. Penggeseran antar Wajib Pajak umumnya dilakukan antar induk dengan anak perusahaan atau antar anak perusahaan dalam satu grup usaha. Sedangkan penggeseraan antar tahun adalah dengan melakukan kebijakan mempercepat atau menunda suatu transaksi penjualan yang akan dilakukan perusahaan.

Dalam satu grup usaha, terdapat kemungkinan suatu perusahaan yang terus merugi selama beberapa tahun sebelum menghasilkan laba dan terdapat juga perusahaan yang sejenis yang sudah menghasilkan laba. Apabila perusahaan-perusahaan tersebut dikenakan pajak secara terpisah, maka secara kelompok perusahaan akan membayar PPh atas laba yang lebih besar dari laba yang sebenarnya. Sedangkan apabila kedua perusahaan tersebut digabungkan (merger), akumulasi kerugian perusahaan yang merugi tersebut dapat dialihkan (offset) ke perusahaan gabungan, dengan syarat perusahaan yang merugi tersebut sebelumnya dilakukan revaluasi aktiva tetap. Hal ini diperkenankan oleh peraturan perpajakan. Bila kedua perusahaan tersebut digabungkan, maka secara konsolidasi perusahaan membayar pajak atas laba sebenarnya.

Transaksi Induk-Anak Perusahaan dan Pihak Yang Memiliki Hubungan Istimewa

Jenis transaksi antara pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa mengandung banyak risiko ditinjau dari aspek perpajakan, diantaranya:

a. Fiskus berwenang menentukan kembali besarnya penghasilan dan biaya untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak bagi Wajib Pajak yang melakukan transaksi dengan Wajib Pajak lainnya yang memiliki hubungan istimewa, sesuai dengan kewajaran dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa.

b. Fiskus berwenang untuk menentukan tingkat bunga yang wajar atas transaksi utang piutang antar pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Hal ini berarti akan merugikan perusahaan karena perusahaan harus memotong PPh Pasal 23 berdasarkan tingkat bunga wajar dan ada kemungkinan dikenakan sanksi oleh pihak pajak karena kurang memotong. Sedangkan bagi perusahaan induk, atas penghasilan bunga tersebut akan dikoreksi positif sehingga laba kena pajak akan lebih tinggi.

c. Atas transaksi hutang-piutang berupa reimbursment cost yang biasa dilakukan antara induk dan anak perusahaan memiliki kemungkinan adanya implikasi perpajakan berupa kewajiban memungut PPN dan/atau memotong PPh Pasal 23. Hal ini dapat terjadi apabila fiskus melihat indikasi adanya objek pemungutan PPN dan objek pemotongan pajak atas transaksi utang piutang afiliasi tersebut.

Hal-hal yang harus dilakukan Wajib Pajak :

a. Diusahakan sebisa mungkin agar transaksi pembelian barang ataupun.pemanfaatan jasa yang biasanya dilakukan melalui induk perusahaan, dapat dilakukan langsung oleh perusahaan yang menggunakannya. Sehingga.tidak muncul adanya transaksi hutang afiliasi antara anak perusahaan dengan induk perusahaan. Dengan cara ini, maka dapat diminimalkan risiko adanya pemungutan PPN maupun pemotongan PPh Pasal 23 karena transaksi utang-piutang afiliasi.

b. Untuk transaksi utang-piutang, dalam hal dilakukan pemberian pinjaman kepada anak perusahaan tanpa bunga, maka harus memenuhi persyaratan kumulatif sebagaimana disebutkan dalam surat Dirjen Pajak No. S-165/PJ.312/1992 tanggal 15 Juli 1992 yaitu:

  • Pinjaman tersebut berasal dari dana milik pemegang saham pemberi pinjaman itu sendiri dan bukan berasal dari pihak lain
  • Modal yang seharusnya disetor oleh pemegang saham pemberi pinjaman kepada perusahaan penerima pinjaman telah disetor seluruhnya;
  • Pemegang saham pemberi pinjaman tidak dalam keadaan merugi; dan
  • Perusahaan penerima pinjaman sedang mengalami kesulitan keuangan untuk kelangsungan usahanya.

Apabila salah satu dari keempat syarat kumulatif tersebut di atas tidak terpenuhi, atas pinjaman tersebut akan diperlakukan oleh fiskus sebagai berikut :

  • pinjaman tersebut diperlakukan sebagai setoran modal;
  • debitur dianggap membayarkan dividen kepada kreditur sebesar tingkat suku bunga pinjaman yang berlaku rata-rata, sehingga pihak debitur harus memotong PPh Pasal 23;
  • debitur tidak dapat membebankan pemberian dividen tersebut sebagai pengurang penghasilan karena pemberian dividen tersebut diambil dari perkiraan laba ditahan.

Oleh karena itu, apabila terdapat transaksi pinjam-meminjam antara anak perusahaan dengan induk perusahaan perlu dibuat perjanjian.pinjaman yang sekurang-kurangnya memuat tentang pokok pinjaman, jangka waktu dan tingkat bunga yang.dibebankan. Apabila dalam transaksi peminjaman uang tersebut tidak ada pembebanan bunga, maka harus secara tegas dinyatakan di dalam perjanjian tersebut.

Copyright © Mitra Konsultindo – Konsultan Pajak ®

konsultan pajak , jasa konsultan pajak , konsultan pajak jakarta , konsultan pajak indonesia , konsultan pajak jabodetabek , konsultan pajak jakarta barat , konsultan pajak jakarta timur , konsultan pajak jakarta selatan , konsultan pajak jakarta utara , konsultan pajak jakarta pusat , konsultan pajak bogor , konsultan pajak depok , konsultan pajak tangerang , konsultan pajak bekasi , kantor konsultan pajak , konsultan pajak murah , jasa konsultasi pajak , tarif konsultan pajak , jasa laporan keuangan , pembuatan laporan keuangan , jasa manajemen bisnis , konsultan bisnis , jasa konsultan pajak jakarta , jasa konsultasi pajak , jasa laporan pajak , jasa laporan spt pajak , jasa laporan spt tahunan , jasa laporan spt masa bulanan , jasa laporan spt pajak orang pribadi , jasa laporan spt pajak badan usaha , jasa laporan spt pajak perusahaan , jasa laporan keuangan , jasa pembuatan laporan keuangan , jasa akuntansi , jasa pembukuan , jasa pembuatan laporan pajak , jasa pembuatan laporan spt pajak , jasa pembuatan laporan spt tahunan , jasa pembuatan spt pajak , jasa pembuatan spt tahunan , jasa pembuatan spt masa bulanan , jasa pembuatan spt tahunan orang pribadi , jasa pembuatan spt tahunan badan usaha , jasa pembuatan spt tahunan perusahaan , konsultan pajak 2014 , jasa konsultan pajak 2014 , konsultan pajak 2015 , jasa konsultan pajak 2015 , jasa laporan spt tahunan orang pribadi , jasa laporan spt tahunan badan usaha , jasa laporan spt tahunan perusahaan , jasa pembuatan spt tahunan orang pribadi , jasa pembuatan spt tahunan badan usaha , jasa pembuatan spt tahunan perusahaan , jasa pembuatan laporan pajak spt tahunan orang pribadi , jasa pembuatan laporan pajak spt tahunan badan usaha , jasa pembuatan laporan pajak spt tahunan perusahaan ,

jasa akuntansi , jasa akutansi , jasa pembukuan , jasa akuntansi pembukuan , jasa pembukuan akuntansi , jasa pembukuan laporan keuangan , jasa akuntansi laporan keuangan , jasa laporan keuangan , jasa pembuatan laporan keuangan , jasa pembuatan perusahaan , jasa pendiriaan perusahaan , jasa pembuatan usaha , jasa pendirian usaha , jasa pembuatan pt , jasa pendirian pt , jasa pembuatan cv , jasa pendirian cv , jasa audit , jasa audit laporan keuangan , jasa internal audit , jasa pengurusan izin usaha , jasa pengurusan ijin usaha , jasa perizinan usaha , jasa perijinan usaha ,

jasa akuntansi jakarta , jasa akutansi jakarta , jasa pembukuan jakarta , jasa akuntansi pembukuan jakarta , jasa pembukuan akuntansi jakarta , jasa pembukuan laporan keuangan jakarta , jasa akuntansi laporan keuangan jakarta , jasa laporan keuangan jakarta , jasa pembuatan laporan keuangan jakarta , jasa pembuatan perusahaan jakarta , jasa pendiriaan perusahaan jakarta , jasa pembuatan usaha jakarta , jasa pendirian usaha jakarta , jasa pembuatan pt jakarta , jasa pendirian pt jakarta , jasa pembuatan cv jakarta , jasa pendirian cv jakarta , jasa audit jakarta , jasa audit laporan keuangan jakarta , jasa internal audit jakarta , jasa pengurusan izin usaha jakarta , jasa pengurusan ijin usaha jakarta , jasa perizinan usaha jakarta , jasa perijinan usaha jakarta ,

jasa manajemen bisnis , jasa bisnis manajemen , jasa konsultan bisnis , jasa konsultan manajemen , jasa konsultan bisnis manajemen , jasa konsultan manajemen bisnis , jasa manajemen bisnis jakarta , jasa bisnis manajemen jakarta , jasa konsultan bisnis jakarta , jasa konsultan manajemen jakarta , jasa konsultan bisnis manajemen jakarta , jasa konsultan manajemen bisnis jakarta

===

jasa akuntansi bogor , jasa akutansi bogor , jasa pembukuan bogor , jasa akuntansi pembukuan bogor , jasa pembukuan akuntansi bogor , jasa pembukuan laporan keuangan bogor , jasa akuntansi laporan keuangan bogor , jasa laporan keuangan bogor , jasa pembuatan laporan keuangan bogor , jasa pembuatan perusahaan bogor , jasa pendiriaan perusahaan bogor , jasa pembuatan usaha bogor , jasa pendirian usaha bogor , jasa pembuatan pt bogor , jasa pendirian pt bogor , jasa pembuatan cv bogor , jasa pendirian cv bogor , jasa audit bogor , jasa audit laporan keuangan bogor , jasa internal audit bogor , jasa pengurusan izin usaha bogor , jasa pengurusan ijin usaha bogor , jasa perizinan usaha bogor , jasa perijinan usaha bogor ,

jasa manajemen bisnis bogor , jasa bisnis manajemen bogor , jasa konsultan bisnis bogor , jasa konsultan manajemen bogor , jasa konsultan bisnis manajemen bogor , jasa konsultan manajemen bisnis bogor ,

jasa akuntansi depok , jasa akutansi depok , jasa pembukuan depok , jasa akuntansi pembukuan depok , jasa pembukuan akuntansi depok , jasa pembukuan laporan keuangan depok , jasa akuntansi laporan keuangan depok , jasa laporan keuangan depok , jasa pembuatan laporan keuangan depok , jasa pembuatan perusahaan depok , jasa pendiriaan perusahaan depok , jasa pembuatan usaha depok , jasa pendirian usaha depok , jasa pembuatan pt depok , jasa pendirian pt depok , jasa pembuatan cv depok , jasa pendirian cv depok , jasa audit depok , jasa audit laporan keuangan depok , jasa internal audit depok , jasa pengurusan izin usaha depok , jasa pengurusan ijin usaha depok , jasa perizinan usaha depok , jasa perijinan usaha depok ,

jasa manajemen bisnis depok , jasa bisnis manajemen depok , jasa konsultan bisnis depok , jasa konsultan manajemen depok , jasa konsultan bisnis manajemen depok , jasa konsultan manajemen bisnis depok ,

jasa akuntansi tangerang , jasa akutansi tangerang , jasa pembukuan tangerang , jasa akuntansi pembukuan tangerang , jasa pembukuan akuntansi tangerang , jasa pembukuan laporan keuangan tangerang , jasa akuntansi laporan keuangan tangerang , jasa laporan keuangan tangerang , jasa pembuatan laporan keuangan tangerang , jasa pembuatan perusahaan tangerang , jasa pendiriaan perusahaan tangerang , jasa pembuatan usaha tangerang , jasa pendirian usaha tangerang , jasa pembuatan pt tangerang , jasa pendirian pt tangerang , jasa pembuatan cv tangerang , jasa pendirian cv tangerang , jasa audit tangerang , jasa audit laporan keuangan tangerang , jasa internal audit tangerang , jasa pengurusan izin usaha tangerang , jasa pengurusan ijin usaha tangerang , jasa perizinan usaha tangerang , jasa perijinan usaha tangerang ,

jasa manajemen bisnis tangerang , jasa bisnis manajemen tangerang , jasa konsultan bisnis tangerang , jasa konsultan manajemen tangerang , jasa konsultan bisnis manajemen tangerang , jasa konsultan manajemen bisnis tangerang ,

jasa akuntansi bekasi , jasa akutansi bekasi , jasa pembukuan bekasi , jasa akuntansi pembukuan bekasi , jasa pembukuan akuntansi bekasi , jasa pembukuan laporan keuangan bekasi , jasa akuntansi laporan keuangan bekasi , jasa laporan keuangan bekasi , jasa pembuatan laporan keuangan bekasi , jasa pembuatan perusahaan bekasi , jasa pendiriaan perusahaan bekasi , jasa pembuatan usaha bekasi , jasa pendirian usaha bekasi , jasa pembuatan pt bekasi , jasa pendirian pt bekasi , jasa pembuatan cv bekasi , jasa pendirian cv bekasi , jasa audit bekasi , jasa audit laporan keuangan bekasi , jasa internal audit bekasi , jasa pengurusan izin usaha bekasi , jasa pengurusan ijin usaha bekasi , jasa perizinan usaha bekasi , jasa perijinan usaha bekasi ,

jasa manajemen bisnis bekasi , jasa bisnis manajemen bekasi , jasa konsultan bisnis bekasi , jasa konsultan manajemen bekasi , jasa konsultan bisnis manajemen bekasi , jasa konsultan manajemen bisnis bekasi

 

Konsultan Pajak – Perencanaan Pajak Untuk Pajak Penghasilan

PENDAHULUAN

Pajak Penghasilan (PPh) merupakan Pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima/diperoleh Wajib Pajak dalam jangka waktu selama satu tahun Pajak. Dalam prakteknya, Dasar Pengenaan Pajak (tax base) yang akan.dikenakan tarif PPh adalah Penghasilan Kena Pajak yang merupakan saldo positif dari hasil pengurangan penghasilan Bruto (total revenue) dengan pengurang yang diperkenankan (deductible expenses) berdasarkan UU PPh. Berdasarkan ketentuan Pasal 28 UU KUP, untuk memperoleh penghasilan Kena pajak tersebut Wajib Pajak wajib menyelenggarakan pembukuan dengan cara atau sistem yang lazim dipakai di Indonesia misalnya berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK), kecuali peraturan perundang-undangan perpajakan menentukan lain. Pernyataan ini memberikan kesimpulan bahwa secara umum pembukuan tetap mengikuti SAK, namun ketika peraturan perundang-undangan perpajakan menentukan lain maka atas laba/rugi menurut SAK tersebut (selanjutnya disebut Akuntansi Komersial) akan di rekonsiliasi melalui proses rekonsiliasi fiskal. Oleh karena itu Wajib Pajak perlu memahami dengan benar perbedaan-perbedaan antara perlakuan akuntansi komersial dan fiskal.

Secara fiskal, penghasilan/pendapatan dapat dibagi menjadi penghasilan yang merupakan objek pajak dan penghasilan yang bukan merupakan objek pajak. Penghasilan yang merupakan objek pajak terdiri dari penghasilan yang dikenakan tarif umum dan dikenakan tarif yang bersifat final. Sedangkan terkait dengan biaya, ketentuan pajak membedakan biaya menjadi biaya yang boleh dikurangkan (deductible expenses) dan biaya yang tidak boleh dibebankan terhadap penghasilan bruto (non deductible expenses). Disamping itu terdapat beberapa perbedaan metode pembukuan pencatatan antara akuntansi komersial dengan fiskal, misalnya saja terkait dengan kebijakan penyusutan, amortisasi, penilaian persediaan, pencadangan, leasing, dan sebagainya. Hal-hal tersebut perlu diketahui oleh Wajib Pajak agar dapat melakukan perencanaan Pajak dengan baik.

Meskipun perhitungan PPh sesungguhnya mencakup periode satu tahun pajak, namun demikian, berdasarkan ketentuan UU PPh dalam tahun berjalan terdapat kewajiban untuk mengangsur Pajak Penghasilan. Dengan demikian, terdapat 2 (dua) perencanaan pajak yang perlu diperhatikan untuk Pajak Penghasilan yaitu perencanaan pajak yang ditujukan kepada Pajak Penghasilan yang terutang (untuk cakupan satu tahun pajak) dan perencanaan pajak yang ditujukan untuk efisiensi angsuran Pajak Penghasilan.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka secara sederhana perencanaan pajak untuk Pajak Penghasilan yang terutang berfokus kepada bagaimana memaksimalkan pengurangan penghasilan dan meminimalkan penghasilan yang dikenakan pajak untuk memperoleh penghasilan Kena Pajak (taxable income) yang minimal.

PERENCANAAN PAJAK UNTUK PPh ORANG PRIBADI DAN BADAN

Dengan melakukan perencanaan pajak, Wajib Pajak dapat menentukan perlakuan pajak yang paling sesuai yang akan menghasilkan penghematan pajak secara maksimal. Pemahaman Wajib Pajak terhadap peraturan perpajakan, termasuk terhadap hal-hal yang melatarbelakangi timbulnya peraturan perpajakan, akan lebih menunjang keberhasilan perencanaan pajak. Perubahan peraturan perpajakan memang harus selalu diikuti oleh Wajib Pajak. Namun, terdapat prinsip-prinsip dasar yang tidak berubah karena merupakan jiwa dari peraturan pajak tersebut. Terdapat beberapa cara untuk melakukan penghematan Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Badan, diantaranya adalah:

1.   Memaksimalkan Pengecualian-Pengecualian atas Objek Pajak (Maximizing Exclusions)

Prinsip taxable dan deductible merupakan prinsip yang lazim dipakai dalam perencanaan pajak, yang pada umumnya Wajib Pajak akan mengubah biaya yang tidak boleh dikurangkan menjadi biaya yang boleh dikurangkan atau sebaliknya mengubah penghasilan yang merupakin objek pajak menjadi penghasilan yang bukan merupakan objek pajak, dengan konsekuensinya terjadinya perubahan pajak terutang akibat perubahan tersebut. Dalam hal ini tentunya harus dipertimbangkan mana yang lebih menguntungkan Wajib Pajak, apakah perubahan jumlah pajak terutang akan.menjadi lebih besar atau lebih kecil atau sama dengan jumlah pajak terutang akibat koreksi fiskal, apabila tidak dilakukan perubahan tersebut.

Contoh :
PT Bangun Jaya pada awal tahun 2003 memiliki kepemilikan saham di PT Aneka Rupa sebagai bentuk investasinya sebesar 24%. Pada tanggal 15 Januari 2004 PT Aneka Rupa mengumumkan akan membagikan dividen untuk laba tahun 2003.

Berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf g UU PPh, penghasilan dividen merupakan penghasilan yang akan dikenakan pajak namun demikian penghasilan dividen tersebut dapat menjadi penghasilan yang tidak dikenakan pajak apabila memenuhi kriteria yang diatur dalam pasal 4 ayat (3) huruf f UU PPh. Dengan demikian, apabila PT Bangun Jaya sebelum pengumumun pembagian dividen tersebut menambah prosentase kepemilikan pada PT Aneka Rupa menjadi 25%, maka atas penghasilan dividen tersebut tidak akan dikenakan pajak.

2.   Memaksimalkan Pengurang Yang Diperkenankan (Maximizing Deductible Expenses)

Contoh :
PT Adil Sejahtera selama ini memberikan kompensasi kepada karyawannya berupa gaji dan pemberian dalam bentuk natura (fringe benefit atau benefit in kind). Meskipun secara akuntansi komersial atas pembayaran tersebut (baik atas gaji maupun natura) merupakan unsur beban (expenses) yang dapat dikurangkan terhadap penghasilan bruto, namun berdasarkan UU Pajak Penghasilan atas pemberian dalam bentuk natura tidak dapat dibebankan sebagai biaya ketika menghitung Penghasilan Kena Pajak. Dengan demikian, dalam rangka untuk memaksimalkan pengurangan-pengurangan maka Wajib Pajak dapat mengalihkan pemberian dalam bentuk natura (benefit in kind) ke dalam bentuk tunjangan-tunjangan (berupa uang tunai atau benefit in cash) yang dapat dikurangkan sebagai biaya.

3.   Memindahkan (Menggeser/Menunda) Penghasilan

Dalam rangka mengurangi beban pajak terutang agar penghasilan tidak termasuk dalam kelompok penghasilan yang tarifnya tinggi, mengingat kelas penghasilan (income bracket) yang terdapat pada Ketentuan Pasal 17 UU PPh terdiri dari tiga kelas untuk Wajib Pajak Badan dan lima kelas untuk Wajib Pajak Orang Pribadi, maka usaha untuk menstabilkan penghasilan agar tidak termasuk dalam kelas penghasilan yang tarifnya tinggi tersebut dapat dilakukan dengan cara menunda/menggeser penghasilan ke tahun pajak berikutnya, apalagi apabila terdapat kecenderungan terjadinya kenaikan omset menjelang berakhirnya tahun buku.

Contoh :
PT Bersahaja mengakhiri pembukuan pada tanggal 31 Desember. Pada bulan-bulan terakhir pada tahun buku tersebut terdapat kenaikan penjualan. Pajak atas penghasilan dari kenaikan penjualan tersebut sudah harus dibayar paling lambat tanggal 25 Maret di tahun berikutnya. Dengan demikian, jumlah angsuran PPh Pasal 25 tahun berikutnya juga akan bertambah besar. Wajib Pajak dapat melakukan pendekatan kepada pihak pembeli, sehingga memungkinkan untuk menjual barangnya pada awal bulan di tahun berikutnya. Dengan demikian pembayaran pajaknya dapat ditunda satu tahun.

4.   Menyegerakan Pembebanan Biaya

Berbeda dengan perlakuan terhadap penghasilan, perlakuan terhadap biaya adalah sebaliknya. Apabila dimungkinkan percepatlah pembebanan biaya dalam rangka untuk tujuan time value of money. Sebagai contoh misalnya, Wajib Pajak sebaiknya melakukan review pada akhir tahun pajak untuk melihat apakah ada biaya-biaya yang dapat segera dibebankan pada tahun ini. Misalnya pembayaran atas jasa-jasa profesional (biaya konsultan hukum, konsultan pajak, auditor, dan sebagainya). Seperti halnya dengan penundaan penghasilan, penyegeraan pembebanan biaya juga akan dapat menunda pembayaran pajak setahun.

5.   Memaksimalkan Pajak yang Dapat Dikreditkan

Pajak penghasilan yang dapat dikreditkan terdiri dari Pajak Penghasilan yang dibayar sendiri maupun yang dibayar melalui mekanisme pemotongan dan pemungutan oleh pihak ketiga. Pembayaran PPh yang jarang diketahui oleh Wajib Pajak namun ternyata dapat dikreditkan antara lain adalah PPh atas pengalihan tanah/bangunan (bagi Wajib Pajak Badan), PPh Pasal 22 atas impor, PPh Pasal 22 atas pembelian solar dari Pertamina, PPh fiskal luar negeri karyawan (setoran atas nama karyawan q,q. nama perusahaan berikut NPWP perusahaan), PPh Pasal 23 dari bunga non bank, royalti, PPh Pasal 24 yang dipotong di luar negeri.

6.   Pengurangan Angsuran PPh Pasal 25

Apabila dalam tahun berjalan (misalnya bulan Juli), Wajib Pajak melakukan proyeksi yang menunjukkan bahwa akan terjadi penurunan laba, maka Wajib Pajak dapat melanjutkan permohonan pengurangan angsuran PPh Pasal 25 dengan disertai proyeksi laba sampai dengan akhir tahun dan alasan terjadinya penurunan laba.

Hal-hal yang dapat menyebabkan kenaikan angsuran PPh Pasal 25 adalah:

  • penerbitan SKPKB atas PPh Badan untuk tahun sebelumnya yang terbit pada tahun ini;
  • karena adanya kenaikan laba pada tahun yang lalu;
  • bagi BUMN/BUMD karena adanya kenaikan pada RKAP tahun berjalan.

 

Copyright © Mitra Konsultindo – Konsultan Pajak ®

 

konsultan pajak, jasa konsultan pajak, konsultan pajak jakarta, konsultan pajak indonesia, konsultan pajak jabodetabek, konsultan pajak jakarta barat, konsultan pajak jakarta timur, konsultan pajak jakarta selatan, konsultan pajak jakarta  utara, konsultan pajak jakarta pusat, konsultan pajak murah, jasa konsultasi pajak, tarif konsultan pajak, jasa laporan keuangan, pembuatan laporan keuangan, jasa manajemen bisnis, konsultan bisnis, jasa konsultan pajak jakarta, jasa konsultasi pajak, jasa laporan pajak, jasa laporan spt pajak, jasa laporan spt tahunan, jasa laporan spt masa bulanan, jasa laporan spt pajak orang pribadi, jasa laporan spt pajak badan usaha, jasa laporan spt pajak perusahaan, jasa laporan keuangan, jasa pembuatan laporan keuangan, jasa akuntansi, jasa pembukuan, jasa pembuatan laporan pajak, jasa pembuatan laporan spt pajak, jasa pembuatan laporan spt tahunan, jasa pembuatan spt pajak, jasa pembuatan spt tahunan, jasa pembuatan spt masa bulanan, jasa pembuatan spt tahunan orang pribadi, jasa pembuatan spt tahunan badan usaha, jasa pembuatan spt tahunan perusahaan, konsultan pajak 2014, jasa konsultan pajak 2014, konsultan pajak 2015, jasa konsultan pajak 2015, jasa laporan spt tahunan orang pribadi, jasa laporan spt tahunan badan usaha, jasa laporan spt tahunan perusahaan, jasa pembuatan spt tahunan orang pribadi, jasa pembuatan spt tahunan badan usaha, jasa pembuatan spt tahunan perusahaan, jasa pembuatan laporan pajak spt tahunan orang pribadi, jasa pembuatan laporan pajak spt tahunan badan usaha, jasa pembuatan laporan pajak spt tahunan perusahaan,

jasa akuntansi, jasa akutansi, jasa pembukuan, jasa akuntansi pembukuan, jasa pembukuan akuntansi, jasa pembukuan laporan keuangan, jasa akuntansi laporan keuangan, jasa laporan keuangan, jasa pembuatan laporan keuangan, jasa pembuatan perusahaan, jasa pendiriaan perusahaan, jasa pembuatan usaha, jasa pendirian usaha, jasa pembuatan pt, jasa pendirian pt, jasa pembuatan cv, jasa pendirian cv, jasa audit, jasa audit laporan keuangan, jasa internal audit, jasa pengurusan izin usaha, jasa pengurusan ijin usaha, jasa perizinan usaha, jasa perijinan usaha,

jasa akuntansi jakarta, jasa akutansi jakarta, jasa pembukuan jakarta, jasa akuntansi pembukuan jakarta, jasa pembukuan akuntansi jakarta, jasa pembukuan laporan keuangan jakarta, jasa akuntansi laporan keuangan jakarta, jasa laporan keuangan jakarta, jasa pembuatan laporan keuangan jakarta, jasa pembuatan perusahaan jakarta, jasa pendiriaan perusahaan jakarta, jasa pembuatan usaha jakarta, jasa pendirian usaha jakarta, jasa pembuatan pt jakarta, jasa pendirian pt jakarta, jasa pembuatan cv jakarta, jasa pendirian cv jakarta, jasa audit jakarta, jasa audit laporan keuangan jakarta, jasa internal audit jakarta, jasa pengurusan izin usaha jakarta, jasa pengurusan ijin usaha jakarta, jasa perizinan usaha jakarta, jasa perijinan usaha Jakarta,

jasa manajemen bisnis, jasa bisnis manajemen, jasa konsultan bisnis, jasa konsultan manajemen, jasa konsultan bisnis manajemen, jasa konsultan manajemen bisnis, jasa manajemen bisnis jakarta, jasa bisnis manajemen jakarta, jasa konsultan bisnis jakarta, jasa konsultan manajemen jakarta, jasa konsultan bisnis manajemen jakarta, jasa konsultan manajemen bisnis jakarta

 

Konsultan Pajak Jakarta Jasa – Aspek Strategis Perencanaan Pajak

Konsultan Pajak Jakarta Jasa │ Jasa Pembukuan Akuntansi Laporan Keuangan │ Jasa Audit | Konsultan Manajemen Bisnis | Jasa Pembuatan Perusahaan & Izin Usaha

Terdapat beberapa strategi umum dalam rangka mengefisienkan beban pajak secara legal, yang terkait dengan bentuk dan ukuran perusahaan, kondisi internal maupun eksternal perusahaan, dan tujuan perusahaan.

1.   Aspek Strategis Berkaitan Dengan Bentuk Entitas Usaha Wajib Pajak

Wajib Pajak dapat berbentuk perseorangan maupun badan. Dalam memilih bentuk entitas hukum (legal entities), Wajib Pajak perlu mempertimbangkan kelebihan dan kelemahan masing-masing bentuk entitas tersebut. Bentuk entitas berupa perseorangan, firma dan kongsi (partnership) lebih menguntungkan dibandingkan dengan bentuk badan hukum berupa Perseroan Terbatas. Pada Perseroan Terbatas, akan terjadi efek pengenaan pajak berganda yaitu pada saat penghasilan diperoleh perseroan dan pada saat dibagikan sebagai dividen. Hal ini dapat terjadi apabila penerima dividennya adalah:

–        pemegang saham perseorangan;
–        pemegang saham badan yang berbentuk selain Perseroan Terbatas (PT) dan Koperasi, serta PT yang kepemilikan atas saham disetornya kurang dari 25%.

Sedangkan pada bentuk entitas usaha yang berupa perseorangan, firma, kongsi (partnership), pengeluaran untuk gaji kepada pemilik atau sekutu, tidak diperkenankan untuk dikurangkan sebagai biaya.

2.   Aspek Strategis Berkaitan Dengan Tujuan Wajib Pajak

Strategi perencanaan pajak apa yang akan diterapkan, hendaknya disesuaikan dengan tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh Wajib Pajak. Beberapa tujuan yang ingin dicapai oleh Wajib Pajak diantaranya adalah terpeliharanya likuiditas perusahaan dan terpeliharanya citra sebagai Wajib Pajak yang baik dan patuh di hadapan fiskus.

a.  Mengoptimalkan Beban Pengeluaran
Dalam rangka menurunkan Pajak Penghasilan yang akan dibayar, Wajib Pajak dapat memaksimalkan pengeluaran-pengeluarannya. Wajib Pajak yang bertujuan ingin mengendalikan likuiditas (cash flows) dan memaksimalkan net present value dapat melakukan optimalisasi pengurangan-pengurangan atas penghasilan kena pajak sepanjang diperkenankan oleh peraturan perpajakan, Pengeluaran/biaya yang dapat dikurangkan dan bermanfaat bagi perusahaan, seperti halnya biaya pendidikan dan pelatihan pegawai, biaya riset, biaya pemasaran, dan lain-lain, dapat digunakan untuk mengalihkan laba besar yang diperoleh perusahaan.

b.  Menghindari Sanksi Perpajakan
Citra sebagai Wajib Pajak yang patuh sangat penting untuk dimiliki oleh Wajib Pajak demi perkembangan dan kelancaran usaha. Citra yang baik ini akan membantu gerak usaha Wajib Pajak ketika berhadapan dengan mitra bisnis maupun dengan Pemerintah. Sanksi perpajakan yang dikenakan fiskus kepada Wajib Pajak akan menimbulkan citra yang kurang positif terhadap Wajib Pajak dan menjauhkan Wajib Pajak dari sebutan Wajib Pajak patuh. Wajib Pajak dituntut untuk menguasai peraturan pajak yang berlaku, sehingga dapat menghindari timbulnya sanksi perpajakan yaitu:

–        sanksi administrasi, berupa sanksi bunga, denda, atau kenaikan;
–        sanksi pidana, berupa pidana penjara atau kurungan.

c.  Menunda atau Mengangsur Pembayaran Pajak
Menunda atau mengangsur pembayaran pajak akan memelihara likuiditas Wajib Pajak. Wajib Pajak dapat menunda atau mengangsur pembayaran kewajiban pajak, sepanjang diperkenankan oleh peraturan perpajakan yang berlaku. Misalnya menunda menerbitkan Faktur Pajak keluaran sampai dengan batas waktu yang diperkenankan, sehingga pembayaran pajak akan tertunda juga. Dalam hal ini, penjual dapat menerbitkan Faktur Pajak pada akhir bulan berikutnya setelah bulan penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak. Wajib Pajak juga dapat menunda atau mengangsur pembayaran ketetapan pajak dan juga pelunasan PPh Pasal 29, sampai maksimal 12 (dua belas) bulan.

d.  Memaksimalkan Sumber Pendanaan Perusahaan
Dalam hal perolehan aktiva tetap, Wajib Pajak dapat mempertimbangkan untuk menggunakan cara sewa-guna-usaha dengan hak opsi (finance lease) dibandingkan dengan cara pembelian secara langsung atau membuat sendiri. Beberapa keunggulan perolehan aktiva tetap dengan cara sewa-guna-usaha dengan hak opsi adalah :

–      jangka waktu leasing dengan hak opsi umumnya lebih pendek dari umur ekonomis aktiva; dan
–        pembayaran leasing dapat dibiayakan seluruhnya oleh lessee.

Dengan demikian, aktiva tetap tersebut dapat dibiayakan lebih cepat apabila dibandingkan dengan penyusutan (apabila aktiva tetap tersebut dibeli secara langsung atau dibuat sendiri).

e.  Memaksimalkan Kredit Pajak Penghasilan Yang Diperkenankan
Terdapat pajak-pajak yang dibayar pada tahun berjalan yang belum difahami oleh Wajib pajak bahwa pembayaran pajak-pajak tersebut dapat dikreditkan.  Misalnya adalah : pph atas Pengalihan Hak Atas Tanah Dan Atau Bangunan (PPHTB) yang dibayar oleh Wajib pajak badan, Fiskal Luar Negeri atas perjalanan dinas pegawai dan pungutan PPh Pasal 22 atas pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) dari Pertamina, semuanya merupakan kredit pajak PPh Badan.

f.    Memaksimalkan Transaksi Dalam satu Grup Perusahaan
Beban pajak secara grup dapat berkurang apabila dilakukan transaksi dalam satu grup tersebut, seperti misalnya pengalihan beban, pengalihan penghasilan dari satu perusahaan ke perusahaan lain dalam grupnya (intra-groups transaction), pembayaran intercompany dividends, dan lain-lain.

g.  Memaksimalkan Pembayaran Pajak-Pajak dan Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan
Pajak-pajak yang dibayar oleh Wajib Pajak yang bukan merupakan kredit Pajak Penghasilan, umumnya dapat diperhitungkan sebagai pengurang penghasilan. Contohnya adalah : pajak-pajak daerah, retribusi daerah, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Meterai,B6a Perolehan Hak Atas Tanah Dan Atau Bangunan (BPHTB) melalui penyusutan dan atau amortisasi, PPN masukan yang tidak dikreditkan, dan pembayaran kepada badan/lembaga amil zakat yang didirikan/disahkan oleh Pemerintah.

3.    Aspek Strategis Berkaitan Dengan Kondisi Internal Wajib Pajak

Kondisi internal yang dimiliki oleh Wajib Pajak mempengaruhi strategi perencanaan pajak yang akan diterapkan. Wajib Pajak yang satu dengan Wajib Pajak yang lain akan memiliki kondisi internal yang berbeda-beda, sehingga strategi perencanaan pajak yang diterapkan juga berbeda-beda. Diantara kondisi internal yang mempengaruhi strategi perencanaan pajak adalah kerugian yang diderita oleh Wajib Pajak. Dalam hal ini Wajib pajak dapat memaksimalkan kompensasi kerugian, melakukan merger, dan memilih metode penyusutan aktiva tetap yang sesuai.

a.   Memaksimalkan Kompensasi Kerugian
Kerugian yang diderita oleh Wajib Pajak dapat diperhitungkan (dikompensasi) dengan keuntungan yang diperoleh pada tahun berikutnya, sampai dengan lima tahun berikutnya, sejak tahun timbulnya kerugian (loss-carry over forward) Wajib pajak yang mengalami kerugian, seringkali kurang memperhatikan masa manfaat kompensasi kerugian, sehingga kerugian yang terjadi tidak dapat dimanfaatkan dengan baik. Sesuai dengan pasal 6 ayat (2) UU PPh, kompensasi kerugian yang sudah melewati masa lima tahun pajak tidak bisa dipergunakan sebagai pengurang penghasilan tahun berjalan, sehingga perusahaan kehilangan kesempatan untuk bisa mengurangi beban pajak tahun berjalan.

b.  Melakukan Merger
peraturan perpajakan tidak memperkenankan wajib Pajak dalam satu grup kepemilikan untuk mengkompensasikan  kerugiannya satu sama yang lain. Untuk mengatasi hal ini, Wajib Pajak dapat melakukan penggabungan usaha dalam bentuk merger. penggabungan usaha berbentuk merger akan mengakibatkan bubarnya salah satu peserta penggabungan dan akan diserap oleh peserta penggabungan yang masih eksis berdiri. Merger yang dilakukan dua perusahaan bisa mengurangi beban pajak secara kumulatif, dalam kondisi salah satu perusahaan rugi atau mempunyai akumulasi rugi, karena kerugian akan terserap ke dalam struktur laba setelah merger sehingga Penghasilan Kena Paiak akan menjadi lebih kecil.

c.   Penentuan Metode Penyusutan Aktiva Tetap
Aktiva tetap yang dimiliki oleh wajib Pajak dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu aktiva tetap bangunan dan aktiva tetap  bukan bangunan. Metode penyusutan aktiva tetap bukan bangunan menurut peraturan perpajakan adalah metode garis lurus (straightline method) atau saldo menurun (declining-balance method). Penyusutan aktiva tetap bukan bangunan dengan menggunakan metode saldo menurun akan menghasilkan lebih besar dari nilai tunai (present value) karena metode saldo menurun akan menyebabkan biaya penyusutan pada tahun awal lebih besar jumlahnya dan akan semakin menurun pada tahun pajak berikutnya, sehingga beban pajak menjadi kecil pada awal tahun dan semakin besar pada tahun berikutnya. Tetapi, bagi Wajib Pajak yang mengalami kerugian dan kerugian tersebut tidak akan habis terkompensasi dalam lima tahun, penggunaan metode penyusutan dipercepat kurang menguntungkan. Menentukan metode penyusutan secara tepat di awal beroperasi perusahaan, penting untuk dilakukan oleh Wajib Pajak dalam melakukan perencanaan pajak dengan mempertimbangkan kondisi keuangan wajib Pajak.

4.    Aspek strategis Berkaitan Dengan Kondisi Eksternal wajib Pajak

Strategi perencanaan pajak yang hendak diterapkan oleh Wajib Pajak juga dipengaruhi oleh kondisi ekaternal yang meingkupi Wajib Pajak. Diantara kondisi eksternal yang melingkupi wajib pajak adalah kebijakan pemerintah di bidang ekonomi, keadaan pesaing usaha, dan kondisi perekonomian yang sedang mengalami inflasi. Pada saat keadaan ekonomi sedang mengalami inflasi yang tinggi, wajib Pajak dapat mempertimbangkan untuk melakukan revaluasi aktiva tetap, karena nilai buku aktiva tetap tersebut sudah tidak mencerminkan harga pasar yang berlaku.

Aktiva tetap yang nilai bukunya semakin menurun akan menghasilkan biaya penyusutan yang juga semalkin menurun, dalam hal Wajib Pajak melakukan penyusutan dengan menggunakan  metode saldo menurun. Kenaikan nilai buku aktiva tetap hasil dari revaluasi akan menyebabkan kenaikan biaya penyusutan, dan akan menyebabkan penurunan Penghasilan Kena Pajak. Dari sudut pandang perpajakan, atas selisih lebih nilai pasar dikurangi dengan nitai buku fiskal akan dikenakan PPh Final dengan tarif 10%. Tarif ini lebih kecil dibandingkan dengan tarif tertinggi PPh Badan sebesar 30%. Wajib pajak sebaiknya memperhitungkan manfaat dan biaya terlebih dahulu, sebelum melakukan revaluasi aktiva tetap.

Copyright © Mitra Konsultindo – Konsultan Pajak ®

konsultan pajak , jasa konsultan pajak , konsultan pajak jakarta , konsultan pajak indonesia , konsultan pajak jabodetabek , konsultan pajak jakarta barat , konsultan pajak jakarta timur , konsultan pajak jakarta selatan , konsultan pajak jakarta utara , konsultan pajak jakarta pusat , konsultan pajak bogor , konsultan pajak depok , konsultan pajak tangerang , konsultan pajak bekasi , kantor konsultan pajak , konsultan pajak murah , jasa konsultasi pajak , tarif konsultan pajak , jasa laporan keuangan , pembuatan laporan keuangan , jasa manajemen bisnis , konsultan bisnis , jasa konsultan pajak jakarta , jasa konsultasi pajak , jasa laporan pajak , jasa laporan spt pajak , jasa laporan spt tahunan , jasa laporan spt masa bulanan , jasa laporan spt pajak orang pribadi , jasa laporan spt pajak badan usaha , jasa laporan spt pajak perusahaan , jasa laporan keuangan , jasa pembuatan laporan keuangan , jasa akuntansi , jasa pembukuan , jasa pembuatan laporan pajak , jasa pembuatan laporan spt pajak , jasa pembuatan laporan spt tahunan , jasa pembuatan spt pajak , jasa pembuatan spt tahunan , jasa pembuatan spt masa bulanan , jasa pembuatan spt tahunan orang pribadi , jasa pembuatan spt tahunan badan usaha , jasa pembuatan spt tahunan perusahaan , konsultan pajak 2014 , jasa konsultan pajak 2014 , konsultan pajak 2015 , jasa konsultan pajak 2015 , jasa laporan spt tahunan orang pribadi , jasa laporan spt tahunan badan usaha , jasa laporan spt tahunan perusahaan , jasa pembuatan spt tahunan orang pribadi , jasa pembuatan spt tahunan badan usaha , jasa pembuatan spt tahunan perusahaan , jasa pembuatan laporan pajak spt tahunan orang pribadi , jasa pembuatan laporan pajak spt tahunan badan usaha , jasa pembuatan laporan pajak spt tahunan perusahaan ,

jasa akuntansi , jasa akutansi , jasa pembukuan , jasa akuntansi pembukuan , jasa pembukuan akuntansi , jasa pembukuan laporan keuangan , jasa akuntansi laporan keuangan , jasa laporan keuangan , jasa pembuatan laporan keuangan , jasa pembuatan perusahaan , jasa pendiriaan perusahaan , jasa pembuatan usaha , jasa pendirian usaha , jasa pembuatan pt , jasa pendirian pt , jasa pembuatan cv , jasa pendirian cv , jasa audit , jasa audit laporan keuangan , jasa internal audit , jasa pengurusan izin usaha , jasa pengurusan ijin usaha , jasa perizinan usaha , jasa perijinan usaha ,

jasa akuntansi jakarta , jasa akutansi jakarta , jasa pembukuan jakarta , jasa akuntansi pembukuan jakarta , jasa pembukuan akuntansi jakarta , jasa pembukuan laporan keuangan jakarta , jasa akuntansi laporan keuangan jakarta , jasa laporan keuangan jakarta , jasa pembuatan laporan keuangan jakarta , jasa pembuatan perusahaan jakarta , jasa pendiriaan perusahaan jakarta , jasa pembuatan usaha jakarta , jasa pendirian usaha jakarta , jasa pembuatan pt jakarta , jasa pendirian pt jakarta , jasa pembuatan cv jakarta , jasa pendirian cv jakarta , jasa audit jakarta , jasa audit laporan keuangan jakarta , jasa internal audit jakarta , jasa pengurusan izin usaha jakarta , jasa pengurusan ijin usaha jakarta , jasa perizinan usaha jakarta , jasa perijinan usaha jakarta ,

jasa manajemen bisnis , jasa bisnis manajemen , jasa konsultan bisnis , jasa konsultan manajemen , jasa konsultan bisnis manajemen , jasa konsultan manajemen bisnis , jasa manajemen bisnis jakarta , jasa bisnis manajemen jakarta , jasa konsultan bisnis jakarta , jasa konsultan manajemen jakarta , jasa konsultan bisnis manajemen jakarta , jasa konsultan manajemen bisnis jakarta

===

jasa akuntansi bogor , jasa akutansi bogor , jasa pembukuan bogor , jasa akuntansi pembukuan bogor , jasa pembukuan akuntansi bogor , jasa pembukuan laporan keuangan bogor , jasa akuntansi laporan keuangan bogor , jasa laporan keuangan bogor , jasa pembuatan laporan keuangan bogor , jasa pembuatan perusahaan bogor , jasa pendiriaan perusahaan bogor , jasa pembuatan usaha bogor , jasa pendirian usaha bogor , jasa pembuatan pt bogor , jasa pendirian pt bogor , jasa pembuatan cv bogor , jasa pendirian cv bogor , jasa audit bogor , jasa audit laporan keuangan bogor , jasa internal audit bogor , jasa pengurusan izin usaha bogor , jasa pengurusan ijin usaha bogor , jasa perizinan usaha bogor , jasa perijinan usaha bogor ,

jasa manajemen bisnis bogor , jasa bisnis manajemen bogor , jasa konsultan bisnis bogor , jasa konsultan manajemen bogor , jasa konsultan bisnis manajemen bogor , jasa konsultan manajemen bisnis bogor ,

jasa akuntansi depok , jasa akutansi depok , jasa pembukuan depok , jasa akuntansi pembukuan depok , jasa pembukuan akuntansi depok , jasa pembukuan laporan keuangan depok , jasa akuntansi laporan keuangan depok , jasa laporan keuangan depok , jasa pembuatan laporan keuangan depok , jasa pembuatan perusahaan depok , jasa pendiriaan perusahaan depok , jasa pembuatan usaha depok , jasa pendirian usaha depok , jasa pembuatan pt depok , jasa pendirian pt depok , jasa pembuatan cv depok , jasa pendirian cv depok , jasa audit depok , jasa audit laporan keuangan depok , jasa internal audit depok , jasa pengurusan izin usaha depok , jasa pengurusan ijin usaha depok , jasa perizinan usaha depok , jasa perijinan usaha depok ,

jasa manajemen bisnis depok , jasa bisnis manajemen depok , jasa konsultan bisnis depok , jasa konsultan manajemen depok , jasa konsultan bisnis manajemen depok , jasa konsultan manajemen bisnis depok ,

jasa akuntansi tangerang , jasa akutansi tangerang , jasa pembukuan tangerang , jasa akuntansi pembukuan tangerang , jasa pembukuan akuntansi tangerang , jasa pembukuan laporan keuangan tangerang , jasa akuntansi laporan keuangan tangerang , jasa laporan keuangan tangerang , jasa pembuatan laporan keuangan tangerang , jasa pembuatan perusahaan tangerang , jasa pendiriaan perusahaan tangerang , jasa pembuatan usaha tangerang , jasa pendirian usaha tangerang , jasa pembuatan pt tangerang , jasa pendirian pt tangerang , jasa pembuatan cv tangerang , jasa pendirian cv tangerang , jasa audit tangerang , jasa audit laporan keuangan tangerang , jasa internal audit tangerang , jasa pengurusan izin usaha tangerang , jasa pengurusan ijin usaha tangerang , jasa perizinan usaha tangerang , jasa perijinan usaha tangerang ,

jasa manajemen bisnis tangerang , jasa bisnis manajemen tangerang , jasa konsultan bisnis tangerang , jasa konsultan manajemen tangerang , jasa konsultan bisnis manajemen tangerang , jasa konsultan manajemen bisnis tangerang ,

jasa akuntansi bekasi , jasa akutansi bekasi , jasa pembukuan bekasi , jasa akuntansi pembukuan bekasi , jasa pembukuan akuntansi bekasi , jasa pembukuan laporan keuangan bekasi , jasa akuntansi laporan keuangan bekasi , jasa laporan keuangan bekasi , jasa pembuatan laporan keuangan bekasi , jasa pembuatan perusahaan bekasi , jasa pendiriaan perusahaan bekasi , jasa pembuatan usaha bekasi , jasa pendirian usaha bekasi , jasa pembuatan pt bekasi , jasa pendirian pt bekasi , jasa pembuatan cv bekasi , jasa pendirian cv bekasi , jasa audit bekasi , jasa audit laporan keuangan bekasi , jasa internal audit bekasi , jasa pengurusan izin usaha bekasi , jasa pengurusan ijin usaha bekasi , jasa perizinan usaha bekasi , jasa perijinan usaha bekasi ,

jasa manajemen bisnis bekasi , jasa bisnis manajemen bekasi , jasa konsultan bisnis bekasi , jasa konsultan manajemen bekasi , jasa konsultan bisnis manajemen bekasi , jasa konsultan manajemen bisnis bekasi

 

Konsultan Pajak Jakarta Jasa – Tahap – Tahap Perencanaan Pajak

Konsultan Pajak Jakarta Jasa │ Jasa Pembukuan Akuntansi Laporan Keuangan │ Jasa Audit | Konsultan Manajemen Bisnis | Jasa Pembuatan Perusahaan & Izin Usaha

Perencanaan pajak yang baik hanya dapat dilakukan oleh Wajib Pajak yang bijak (baca: cerdik). Untuk menjadi Wajib Pajak yang bijak yang mampu melakukan perencanaan pajak dengan baik, terdapat beberapa tahapan yang harus dilalui oleh Wajib Pajak. Tahapan-tahapan tersebut terdiri dari : tahap pemahaman, tahap penentuan tujuan, tahap pemilihan strategi perencanaan pajak, tahap penentuan teknik perencanaan pajak, tahap implementasi, dan tahap evaluasi.

1.   Tahap Pemahaman

Tahap pemahaman merupakan tahap yang paling penting dalam melakukan perencanaan pajak. Wajib Pajak yang faham mengenai peraturan perpajakan, memahami kondisi internal, memahami kondisi eksternal, dan varian-varian perencanaan pajak akan mampu melakukan perencanaan pajak dengan baik. Pentingnya aspek pemahaman ini bisa dilukiskan dengan sebuah ungkapan bijak yang mengatakan bahwa, “dengan memahami persoalan secara baik berarti 50% dari solusi telah tercapai !.”

a.   Memahami Peraturan Perpajakan
Peraturan perpajakan akan senantiasa berubah dan bertambah, seperti misalnya berubahnya tarif pajak, berubahnya besaran Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dan batas omzet penggunaan norma penghitungan, bertambahnya objek pajak, berubahnya bentuk dan jenis formulir/dokumen perpajakan, dan lain sebagainya. Perubahan-perubahan tersebut merupakan suatu keniscayaan, karena dimaksudkan untuk menampung perkembangan yang terjadi di dalam masyarakat sejalan dengan dinamika kehidupan sosial-ekonomi-politik. Meskipun demikian, terdapat hal-hal prinsip/pokok yang tidak akan berubah, karena hal tersebut merupakan inti atau ‘ruh’ dari perpajakan. Pemahaman terhadap ruh atau ‘spirit’ perpajakan tersebut membuat Wajib Pajak mampu memahami hal-hal yang melatarbelakangi dibuatnya suatu peraturan perpajakan. Setelah itu, Wajib Pajak juga mampu mengetahui celah-celah di dalam peraturan perpajakan yang bisa dimanfaatkan untuk kepentingan Wajib Pajak.

b.  Memahami Kondisi Internal
Sekurang-kurangnya terdapat tiga kondisi internal yang harus dipertimbangkan Dalam melakukan perencanaan perpajakan. Pertama, bentuk dan ukuran usaha (bentuk usaha perorangan atau badan, ukuran omzet/peredara usaha, dan lain-lain). Kedua, karakteristik usaha yang dimiliki oleh wajib pajak (perdagangan, industri, dan jasa). Ketiga, kondisi likuidasi wajib Pajak (perusahaan dalam keadaan untung atau merugi).

c.   Memahami Kondisi Eksternal
Wajib Pajak perlu mempertimbangkan kondisi-kondisi eksternal di dalam melakukan perencanaan pajak. Kondisi-kondisi eksternal tersebut diantaranya adalah tingkat inflasi, kebijakan pemerintah, respon/pergerakan/sentimen pasar, iklim persaingan usaha dan lain sebagainya.

d.  Memahami Variabel-variabel Perencanaan Pajak
variabel-variabel di dalam melakukan perencanaan pajak terdiri dari variabel entitas, variabel periode waktu, variabel peraturan pajak, dan variabel karakeristik peraturan.

  • Variabel Entitas
    Variabel ini perlu diperhatikan oleh wajib Pajak yang memiliki penyertaan pada wajib pajak yang lain, atau wajib pajak ynang tergabung dalam  suatu grup perusahaan. wajib pajak dapat menentutkan entitas yang  mana yang menjalankan transaksi, dengan begitu, wajib pajak juga dapat menentukan entitas yang mana yang akan membayar pajaknya. Hasil yang dapat dicapai pada tahapan ini adalah wajib Pajak akan mengalami penurunan beban pajak dan sekaligus meningkatkan cash flows, karena penghasilan diperoleh dari entitas yang dikenakan tarif paiak yang rendah. Langkah-langkah yang dapat dijalankan adalah:

1)  Memindahkan Penghasilan
Penghasilan dari aktivitas bisnis yang diperoleh ,entitas yang dikenakan pajak dengan tarif pajak yang tinggi, dapat ‘dipindahkan’ kepada entitas yang dikenakan paiak dengan tarif pajak yang lebih rendah,  sehingga pajak atas penghasilan dari aktivitas  bisnis tersebut dapat dikurangi.

2)  Memindahkan Biaya
Entitas yang dikenakan pajak dengan tarif pajak yang rendah, dapat memindahkan biaya-biaya kepada entitas yang dikenakan pajak dengan tarif pajak yang lebih tinggi, sehingga pajak yang dikenakanakan mengalami penurunan.

3)  Melakukan Transfer Pricing
Wajib Pajak-Wajib Pajak yang memiliki hubungan istimewa (related parties), dapat melakukan praktek transfer pricing di antara mereka ‘sedemikian rupa’ sehingga pajak yang akan dibayar dapat diatur seefisien mungkin.

  • Variabel Waktu
    wajib Pajak dapat menentukan kapan terjadinya  transaksi, dan dengan demikian, Wajib pajak juga dapat menentukan kapan saat pajak akan dibayar. Hasil yang diharapkan dapat dicapai dalam tahapan ini wajib Pajak akan mengalami penurunan beban pajak dan sekaligus peningkatan cash flows,  karena kewajiban pajak (tax liability) ditangguhkan hingga tahun pajak berikutnya.
  • Variabel Peraturan Perpajakan
    Berdasarkan pemahamannya terhadap peraturan perpajakan, wajib Pajak dapat menentukan aturan (aspek hukum pajak yang mana) yang akan dipakai untuk mengatur suatu transaksi. Hasil yang diharapkan adalah berupa penurunan beban pajak dan peningkatan cash flows karena penghasilan diperoleh dalam suatu hukum/aturan pajak dengan tarif pajak yang rendah.
  • Variabel Karakteristik (Kekhususan) Peraturan Pajak
    wajib Pajak (berdasarkan pemahamannya terhadap karakter/sifat peraturan perpajakan) dapat menentukan aturan pajak yang akan dipakai untuk mengatur suatu transaksi. Hasil yang diharapkan adalah berupa penurunan beban pajak dan peningkatan cash flows, karena penghasilan dikenakan pajak dengan tarif yang istimewa karena sifatnya.

2.   Tahap Penentuan Tujuan

secara umum, tujuan yang hendak dicapai oleh wajib Pajak dalam melakukan perencanaan pajak adalah untuk mengendalikan likuiditas perusahaan, memaksimalkan net present value, dan membentuk citra sebagai Wajib Pajak yang baik dan patuh.

3.   Tahap Pemilihan Strategi

Dengan berbekal pemahaman secara menyeluruh (komprehensif) terhadap segala aspek yang melingkupi, Wajib Pajak dapat menentukan strategi perencanaan pajak mana yang paling sesuai dengan karakteristik yang dimilikinya dan yang paling sesuai dengan tujuan yang hendak dicapainya.

4.   Tahap Penentuan Teknik

Setelah Wajib Pajak memilih strategi perencanaan pajak, maka tahapan berikutnya adalah menentukan teknik-teknik perencanaan pajak yang akan dipergunakan.

5.   Tahap Implementasi

Setelah Wajib Pajak menentukan teknik-teknik perencanaan pajak yang akan dipergunakan, selanjutnya adalah mengimplementasikan setelah Wajib perencanaan pajak dipergunakan.

6.   Tahap Evaluasi

Selanjutnya, setelah Perencanaan melakukan evaluasi secara berkala melakukan Perencanaan Pajak. pajak diimplementasikan, Wajib Pajak perlu melakukan evaluas secara berkala untuk menilai keberhasilan yang diperoleh dalam perencanaan pajak.

Copyright © Mitra Konsultindo – Konsultan Pajak ®

konsultan pajak , jasa konsultan pajak , konsultan pajak jakarta , konsultan pajak indonesia , konsultan pajak jabodetabek , konsultan pajak jakarta barat , konsultan pajak jakarta timur , konsultan pajak jakarta selatan , konsultan pajak jakarta utara , konsultan pajak jakarta pusat , konsultan pajak bogor , konsultan pajak depok , konsultan pajak tangerang , konsultan pajak bekasi , kantor konsultan pajak , konsultan pajak murah , jasa konsultasi pajak , tarif konsultan pajak , jasa laporan keuangan , pembuatan laporan keuangan , jasa manajemen bisnis , konsultan bisnis , jasa konsultan pajak jakarta , jasa konsultasi pajak , jasa laporan pajak , jasa laporan spt pajak , jasa laporan spt tahunan , jasa laporan spt masa bulanan , jasa laporan spt pajak orang pribadi , jasa laporan spt pajak badan usaha , jasa laporan spt pajak perusahaan , jasa laporan keuangan , jasa pembuatan laporan keuangan , jasa akuntansi , jasa pembukuan , jasa pembuatan laporan pajak , jasa pembuatan laporan spt pajak , jasa pembuatan laporan spt tahunan , jasa pembuatan spt pajak , jasa pembuatan spt tahunan , jasa pembuatan spt masa bulanan , jasa pembuatan spt tahunan orang pribadi , jasa pembuatan spt tahunan badan usaha , jasa pembuatan spt tahunan perusahaan , konsultan pajak 2014 , jasa konsultan pajak 2014 , konsultan pajak 2015 , jasa konsultan pajak 2015 , jasa laporan spt tahunan orang pribadi , jasa laporan spt tahunan badan usaha , jasa laporan spt tahunan perusahaan , jasa pembuatan spt tahunan orang pribadi , jasa pembuatan spt tahunan badan usaha , jasa pembuatan spt tahunan perusahaan , jasa pembuatan laporan pajak spt tahunan orang pribadi , jasa pembuatan laporan pajak spt tahunan badan usaha , jasa pembuatan laporan pajak spt tahunan perusahaan ,

jasa akuntansi , jasa akutansi , jasa pembukuan , jasa akuntansi pembukuan , jasa pembukuan akuntansi , jasa pembukuan laporan keuangan , jasa akuntansi laporan keuangan , jasa laporan keuangan , jasa pembuatan laporan keuangan , jasa pembuatan perusahaan , jasa pendiriaan perusahaan , jasa pembuatan usaha , jasa pendirian usaha , jasa pembuatan pt , jasa pendirian pt , jasa pembuatan cv , jasa pendirian cv , jasa audit , jasa audit laporan keuangan , jasa internal audit , jasa pengurusan izin usaha , jasa pengurusan ijin usaha , jasa perizinan usaha , jasa perijinan usaha ,

jasa akuntansi jakarta , jasa akutansi jakarta , jasa pembukuan jakarta , jasa akuntansi pembukuan jakarta , jasa pembukuan akuntansi jakarta , jasa pembukuan laporan keuangan jakarta , jasa akuntansi laporan keuangan jakarta , jasa laporan keuangan jakarta , jasa pembuatan laporan keuangan jakarta , jasa pembuatan perusahaan jakarta , jasa pendiriaan perusahaan jakarta , jasa pembuatan usaha jakarta , jasa pendirian usaha jakarta , jasa pembuatan pt jakarta , jasa pendirian pt jakarta , jasa pembuatan cv jakarta , jasa pendirian cv jakarta , jasa audit jakarta , jasa audit laporan keuangan jakarta , jasa internal audit jakarta , jasa pengurusan izin usaha jakarta , jasa pengurusan ijin usaha jakarta , jasa perizinan usaha jakarta , jasa perijinan usaha jakarta ,

jasa manajemen bisnis , jasa bisnis manajemen , jasa konsultan bisnis , jasa konsultan manajemen , jasa konsultan bisnis manajemen , jasa konsultan manajemen bisnis , jasa manajemen bisnis jakarta , jasa bisnis manajemen jakarta , jasa konsultan bisnis jakarta , jasa konsultan manajemen jakarta , jasa konsultan bisnis manajemen jakarta , jasa konsultan manajemen bisnis jakarta

===

jasa akuntansi bogor , jasa akutansi bogor , jasa pembukuan bogor , jasa akuntansi pembukuan bogor , jasa pembukuan akuntansi bogor , jasa pembukuan laporan keuangan bogor , jasa akuntansi laporan keuangan bogor , jasa laporan keuangan bogor , jasa pembuatan laporan keuangan bogor , jasa pembuatan perusahaan bogor , jasa pendiriaan perusahaan bogor , jasa pembuatan usaha bogor , jasa pendirian usaha bogor , jasa pembuatan pt bogor , jasa pendirian pt bogor , jasa pembuatan cv bogor , jasa pendirian cv bogor , jasa audit bogor , jasa audit laporan keuangan bogor , jasa internal audit bogor , jasa pengurusan izin usaha bogor , jasa pengurusan ijin usaha bogor , jasa perizinan usaha bogor , jasa perijinan usaha bogor ,

jasa manajemen bisnis bogor , jasa bisnis manajemen bogor , jasa konsultan bisnis bogor , jasa konsultan manajemen bogor , jasa konsultan bisnis manajemen bogor , jasa konsultan manajemen bisnis bogor ,

jasa akuntansi depok , jasa akutansi depok , jasa pembukuan depok , jasa akuntansi pembukuan depok , jasa pembukuan akuntansi depok , jasa pembukuan laporan keuangan depok , jasa akuntansi laporan keuangan depok , jasa laporan keuangan depok , jasa pembuatan laporan keuangan depok , jasa pembuatan perusahaan depok , jasa pendiriaan perusahaan depok , jasa pembuatan usaha depok , jasa pendirian usaha depok , jasa pembuatan pt depok , jasa pendirian pt depok , jasa pembuatan cv depok , jasa pendirian cv depok , jasa audit depok , jasa audit laporan keuangan depok , jasa internal audit depok , jasa pengurusan izin usaha depok , jasa pengurusan ijin usaha depok , jasa perizinan usaha depok , jasa perijinan usaha depok ,

jasa manajemen bisnis depok , jasa bisnis manajemen depok , jasa konsultan bisnis depok , jasa konsultan manajemen depok , jasa konsultan bisnis manajemen depok , jasa konsultan manajemen bisnis depok ,

jasa akuntansi tangerang , jasa akutansi tangerang , jasa pembukuan tangerang , jasa akuntansi pembukuan tangerang , jasa pembukuan akuntansi tangerang , jasa pembukuan laporan keuangan tangerang , jasa akuntansi laporan keuangan tangerang , jasa laporan keuangan tangerang , jasa pembuatan laporan keuangan tangerang , jasa pembuatan perusahaan tangerang , jasa pendiriaan perusahaan tangerang , jasa pembuatan usaha tangerang , jasa pendirian usaha tangerang , jasa pembuatan pt tangerang , jasa pendirian pt tangerang , jasa pembuatan cv tangerang , jasa pendirian cv tangerang , jasa audit tangerang , jasa audit laporan keuangan tangerang , jasa internal audit tangerang , jasa pengurusan izin usaha tangerang , jasa pengurusan ijin usaha tangerang , jasa perizinan usaha tangerang , jasa perijinan usaha tangerang ,

jasa manajemen bisnis tangerang , jasa bisnis manajemen tangerang , jasa konsultan bisnis tangerang , jasa konsultan manajemen tangerang , jasa konsultan bisnis manajemen tangerang , jasa konsultan manajemen bisnis tangerang ,

jasa akuntansi bekasi , jasa akutansi bekasi , jasa pembukuan bekasi , jasa akuntansi pembukuan bekasi , jasa pembukuan akuntansi bekasi , jasa pembukuan laporan keuangan bekasi , jasa akuntansi laporan keuangan bekasi , jasa laporan keuangan bekasi , jasa pembuatan laporan keuangan bekasi , jasa pembuatan perusahaan bekasi , jasa pendiriaan perusahaan bekasi , jasa pembuatan usaha bekasi , jasa pendirian usaha bekasi , jasa pembuatan pt bekasi , jasa pendirian pt bekasi , jasa pembuatan cv bekasi , jasa pendirian cv bekasi , jasa audit bekasi , jasa audit laporan keuangan bekasi , jasa internal audit bekasi , jasa pengurusan izin usaha bekasi , jasa pengurusan ijin usaha bekasi , jasa perizinan usaha bekasi , jasa perijinan usaha bekasi ,

jasa manajemen bisnis bekasi , jasa bisnis manajemen bekasi , jasa konsultan bisnis bekasi , jasa konsultan manajemen bekasi , jasa konsultan bisnis manajemen bekasi , jasa konsultan manajemen bisnis bekasi