Konsultan Pajak Jakarta Jasa – Masalah Kerahasiaan dalam Pemeriksaan

Konsultan Pajak Jakarta Jasa │ Jasa Pembukuan Akuntansi Laporan Keuangan │ Jasa Audit | Konsultan Manajemen Bisnis | Jasa Pembuatan Perusahaan & Izin Usaha

Untuk keperluan pemeriksaan pajak, kerahasiaan WP ditiadakan berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (4) UU KUP.

Apabila dalam mengungkapkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen serta keterangan yang diminta, WP terikat oleh suatu kewajiban untuk merahasiakan, maka kewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan oleh permintaan untuk keperluan pemeriksaan pajak.

Hal ini diatur untuk mencegah adanya dalih terikat pada kerahasiaan sehingga pembukuan, catatan, dokumen serta keterangan-keterangan lain yang diperlukan tidak dapat diberikan oleh WP, maka ketentuan dalam UU KUP menegaskan bahwa kewajiban merahasiakan itu ditiadakan.

PENYEGELAN

Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan penyegelan tempat atau ruangan tertentu serta barang bergerak dan/atau tidak bergerak apabila WP tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) huruf b UU KUP, yakni tidak memberikan kesempatan kepada pemeriksa untuk memasuki tempat atau ruang yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan.

Penyegelan adalah tindakan menempelkan kertas segel pada tempat atau ruangan yang diduga digunakan untuk menyimpan dokumen, uang, barang, dan atau benda-benda lain yang dapat memberi petunjuk tentang kegiatan usaha atau pekerjaan bebas WP yang diperiksa dengan tujuan agar tidak dipindahtangankan, dihilangkan, dimusnahkan, diubah, dirusak, ditukar, atau dipalsukan.

Pemeriksa pajak dapat melakukan penyegelan apabila :

a. WP atau kuasanya tidak memberi kesempatan kepada Pemeriksa Pajak untuk memasuki tempat atau ruangan yang dipandang perlu, termasuk tempat pengolahan data elektronik atau menolak memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan;

b. WP atau kuasanya menolak memberi kesempatan kepada Pemeriksa Pajak untuk memasuki ruangan tempat penyimpanan catatan-catatan, buku-buku, dan dokumen-dokumen yang diselenggarakan oleh perusahaan penyimpan arsip atau dokumen atau menolak memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan di tempat WP atau tempat lainnya;

c. WP atau kuasanya tidak berada di tempat pada saat dilakukan pemeriksaan dan pegawai WP yang diminta untuk mewakili WP menolak memberi bantuan guna kelancaran Pemeriksaan; dan atau

d. Pemeriksa Pajak memerlukan upaya pengamanan dokumen sebelum pemeriksaan ditunda.

Penyegelan merupakan upaya terakhir pemeriksa untuk memperoleh atau mengamankan buku, catatan, dokumen termasuk data yang dikelola secara elektronik, dan benda-benda lain yang dapat memberi petunjuk tentang kegiatan usaha atau pekerjaan bebas WP yarig diperiksa agar tidak dipindahkan, dihilangkan, dimusnahkan, diubah, dirusak, ditukar, atau dipalsukan. Khusus untuk penyegelan data elektronik dilakukan sepanjang tidak menghentikan kelancaran kegiatan operasional perusahaan, khususnya yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat.

PRODUK HUKUM PEMERIKSAAN

Produk hukum pemeriksaan pajak adalah surat ketetapan pajak yang dapat berupa :

1. SKPKB : bila pajak yang terutang lebih besar dari pada kredit pajak;
2. SKPN    : bila pajak yang terutang sama besar dengan kredit pajak;
3. SKPLB  : bila kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang;
4. SKPKBT : bila WP sebelumnya telah pernah diterbitkan SKP untuk jenis dan tahun pajak yang sama dan perhitungan pajak terutang lebih besar dari pada kredit pajak.

STP masih bisa diterbitkan sebagai hasil pemeriksaan sepanjang terdapat bukti bahwa WP pajak tidak/kurang/belum memenuhi kewajiban perpajakannya.

Copyright © Mitra Konsultindo – Konsultan Pajak ®

konsultan pajak , jasa konsultan pajak , konsultan pajak jakarta , konsultan pajak indonesia , konsultan pajak jabodetabek , konsultan pajak jakarta barat , konsultan pajak jakarta timur , konsultan pajak jakarta selatan , konsultan pajak jakarta utara , konsultan pajak jakarta pusat , konsultan pajak bogor , konsultan pajak depok , konsultan pajak tangerang , konsultan pajak bekasi , kantor konsultan pajak , konsultan pajak murah , jasa konsultasi pajak , tarif konsultan pajak , jasa laporan keuangan , pembuatan laporan keuangan , jasa manajemen bisnis , konsultan bisnis , jasa konsultan pajak jakarta , jasa konsultasi pajak , jasa laporan pajak , jasa laporan spt pajak , jasa laporan spt tahunan , jasa laporan spt masa bulanan , jasa laporan spt pajak orang pribadi , jasa laporan spt pajak badan usaha , jasa laporan spt pajak perusahaan , jasa laporan keuangan , jasa pembuatan laporan keuangan , jasa akuntansi , jasa pembukuan , jasa pembuatan laporan pajak , jasa pembuatan laporan spt pajak , jasa pembuatan laporan spt tahunan , jasa pembuatan spt pajak , jasa pembuatan spt tahunan , jasa pembuatan spt masa bulanan , jasa pembuatan spt tahunan orang pribadi , jasa pembuatan spt tahunan badan usaha , jasa pembuatan spt tahunan perusahaan , konsultan pajak 2014 , jasa konsultan pajak 2014 , konsultan pajak 2015 , jasa konsultan pajak 2015 , jasa laporan spt tahunan orang pribadi , jasa laporan spt tahunan badan usaha , jasa laporan spt tahunan perusahaan , jasa pembuatan spt tahunan orang pribadi , jasa pembuatan spt tahunan badan usaha , jasa pembuatan spt tahunan perusahaan , jasa pembuatan laporan pajak spt tahunan orang pribadi , jasa pembuatan laporan pajak spt tahunan badan usaha , jasa pembuatan laporan pajak spt tahunan perusahaan ,

jasa akuntansi , jasa akutansi , jasa pembukuan , jasa akuntansi pembukuan , jasa pembukuan akuntansi , jasa pembukuan laporan keuangan , jasa akuntansi laporan keuangan , jasa laporan keuangan , jasa pembuatan laporan keuangan , jasa pembuatan perusahaan , jasa pendiriaan perusahaan , jasa pembuatan usaha , jasa pendirian usaha , jasa pembuatan pt , jasa pendirian pt , jasa pembuatan cv , jasa pendirian cv , jasa audit , jasa audit laporan keuangan , jasa internal audit , jasa pengurusan izin usaha , jasa pengurusan ijin usaha , jasa perizinan usaha , jasa perijinan usaha ,

jasa akuntansi jakarta , jasa akutansi jakarta , jasa pembukuan jakarta , jasa akuntansi pembukuan jakarta , jasa pembukuan akuntansi jakarta , jasa pembukuan laporan keuangan jakarta , jasa akuntansi laporan keuangan jakarta , jasa laporan keuangan jakarta , jasa pembuatan laporan keuangan jakarta , jasa pembuatan perusahaan jakarta , jasa pendiriaan perusahaan jakarta , jasa pembuatan usaha jakarta , jasa pendirian usaha jakarta , jasa pembuatan pt jakarta , jasa pendirian pt jakarta , jasa pembuatan cv jakarta , jasa pendirian cv jakarta , jasa audit jakarta , jasa audit laporan keuangan jakarta , jasa internal audit jakarta , jasa pengurusan izin usaha jakarta , jasa pengurusan ijin usaha jakarta , jasa perizinan usaha jakarta , jasa perijinan usaha jakarta ,

jasa manajemen bisnis , jasa bisnis manajemen , jasa konsultan bisnis , jasa konsultan manajemen , jasa konsultan bisnis manajemen , jasa konsultan manajemen bisnis , jasa manajemen bisnis jakarta , jasa bisnis manajemen jakarta , jasa konsultan bisnis jakarta , jasa konsultan manajemen jakarta , jasa konsultan bisnis manajemen jakarta , jasa konsultan manajemen bisnis jakarta

===

jasa akuntansi bogor , jasa akutansi bogor , jasa pembukuan bogor , jasa akuntansi pembukuan bogor , jasa pembukuan akuntansi bogor , jasa pembukuan laporan keuangan bogor , jasa akuntansi laporan keuangan bogor , jasa laporan keuangan bogor , jasa pembuatan laporan keuangan bogor , jasa pembuatan perusahaan bogor , jasa pendiriaan perusahaan bogor , jasa pembuatan usaha bogor , jasa pendirian usaha bogor , jasa pembuatan pt bogor , jasa pendirian pt bogor , jasa pembuatan cv bogor , jasa pendirian cv bogor , jasa audit bogor , jasa audit laporan keuangan bogor , jasa internal audit bogor , jasa pengurusan izin usaha bogor , jasa pengurusan ijin usaha bogor , jasa perizinan usaha bogor , jasa perijinan usaha bogor ,

jasa manajemen bisnis bogor , jasa bisnis manajemen bogor , jasa konsultan bisnis bogor , jasa konsultan manajemen bogor , jasa konsultan bisnis manajemen bogor , jasa konsultan manajemen bisnis bogor ,

jasa akuntansi depok , jasa akutansi depok , jasa pembukuan depok , jasa akuntansi pembukuan depok , jasa pembukuan akuntansi depok , jasa pembukuan laporan keuangan depok , jasa akuntansi laporan keuangan depok , jasa laporan keuangan depok , jasa pembuatan laporan keuangan depok , jasa pembuatan perusahaan depok , jasa pendiriaan perusahaan depok , jasa pembuatan usaha depok , jasa pendirian usaha depok , jasa pembuatan pt depok , jasa pendirian pt depok , jasa pembuatan cv depok , jasa pendirian cv depok , jasa audit depok , jasa audit laporan keuangan depok , jasa internal audit depok , jasa pengurusan izin usaha depok , jasa pengurusan ijin usaha depok , jasa perizinan usaha depok , jasa perijinan usaha depok ,

jasa manajemen bisnis depok , jasa bisnis manajemen depok , jasa konsultan bisnis depok , jasa konsultan manajemen depok , jasa konsultan bisnis manajemen depok , jasa konsultan manajemen bisnis depok ,

jasa akuntansi tangerang , jasa akutansi tangerang , jasa pembukuan tangerang , jasa akuntansi pembukuan tangerang , jasa pembukuan akuntansi tangerang , jasa pembukuan laporan keuangan tangerang , jasa akuntansi laporan keuangan tangerang , jasa laporan keuangan tangerang , jasa pembuatan laporan keuangan tangerang , jasa pembuatan perusahaan tangerang , jasa pendiriaan perusahaan tangerang , jasa pembuatan usaha tangerang , jasa pendirian usaha tangerang , jasa pembuatan pt tangerang , jasa pendirian pt tangerang , jasa pembuatan cv tangerang , jasa pendirian cv tangerang , jasa audit tangerang , jasa audit laporan keuangan tangerang , jasa internal audit tangerang , jasa pengurusan izin usaha tangerang , jasa pengurusan ijin usaha tangerang , jasa perizinan usaha tangerang , jasa perijinan usaha tangerang ,

jasa manajemen bisnis tangerang , jasa bisnis manajemen tangerang , jasa konsultan bisnis tangerang , jasa konsultan manajemen tangerang , jasa konsultan bisnis manajemen tangerang , jasa konsultan manajemen bisnis tangerang ,

jasa akuntansi bekasi , jasa akutansi bekasi , jasa pembukuan bekasi , jasa akuntansi pembukuan bekasi , jasa pembukuan akuntansi bekasi , jasa pembukuan laporan keuangan bekasi , jasa akuntansi laporan keuangan bekasi , jasa laporan keuangan bekasi , jasa pembuatan laporan keuangan bekasi , jasa pembuatan perusahaan bekasi , jasa pendiriaan perusahaan bekasi , jasa pembuatan usaha bekasi , jasa pendirian usaha bekasi , jasa pembuatan pt bekasi , jasa pendirian pt bekasi , jasa pembuatan cv bekasi , jasa pendirian cv bekasi , jasa audit bekasi , jasa audit laporan keuangan bekasi , jasa internal audit bekasi , jasa pengurusan izin usaha bekasi , jasa pengurusan ijin usaha bekasi , jasa perizinan usaha bekasi , jasa perijinan usaha bekasi ,

jasa manajemen bisnis bekasi , jasa bisnis manajemen bekasi , jasa konsultan bisnis bekasi , jasa konsultan manajemen bekasi , jasa konsultan bisnis manajemen bekasi , jasa konsultan manajemen bisnis bekasi

 

Konsultan Pajak Jakarta Jasa – Pemeriksaan Ulang

Konsultan Pajak Jakarta Jasa │ Jasa Pembukuan Akuntansi Laporan Keuangan │ Jasa Audit | Konsultan Manajemen Bisnis | Jasa Pembuatan Perusahaan & Izin Usaha

Pemeriksaan Ulang dapat dilaksanakan berdasarkan pertimbangan dari Dirjen Pajak dalam hal :

a. Terdapat data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang mengakibatkan penambahan pajak terutang atau mengurangi kerugian yang dapat dikompensasikan; atau

b. WP patut diduga melakukan tindak pidana di bidang perpajakan.

Pemeriksaan Ulang termasuk dalam jenis Pemeriksaan Khusus atau Pemeriksaan Bukti permulaan dan dilaksanakan melalui Pemeriksaan Lapangan yang dapat meliputi seluruh jenis pajak, beberapa jenis pajak atau satu jenis pajak walaupun data baru atau data yang belum terungkap atau data lain hanya mencakup jenis-jenis pajak tertentu saja.

Pengertian data baru dapat ditemukan di memori penjelasan Pasal 15 ayat (1) UU KUP. Yang dimaksud dengan “data baru” adalah data atau keterangan mengenai segala sesuatu yang diperlukan untuk menghitung besarnya jumlah pajak yang terutang yang oleh WP belum diberitahukan pada waktu penetapan semula, baik dalam Surat Pemberitahuan dan lampiran-lampirannya maupun dalam pembukuan perusahaan yang diserahkan pada waktu pemeriksaan.

Selain itu, yang termasuk dalam data baru adalah data yang semula belum terungkap, yaitu data yang :

a. tidak diungkapkan oleh WP dalam Surat Pemberitahuan beserta lampirannya (termasuk laporan keuangan); dan/atau

b. pada waktu pemeriksaan untuk penetapan semula WP tidak mengungkapkan data dan/atau memberikan keterangan lain secara benar, lengkap, dan terinci sehingga tidak memungkinkan fiskus dapat menerapkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dengan benar dalam menghitung jumlah pajak yang terutang.

NORMA PEMERIKSAAN

Pemeriksaan dilakukan dengan berpedoman pada Norma Pemeriksaan yang berkaitan dengan Pemeriksa Pajak, Pemeriksaan, dan Wajib Pajak.

Norma Pemeriksaan Yang Berkaitan Dengan Pemeriksa Pajak Dalam Rangka Pemeriksaan Lapangan

a. Pemeriksa Pajak harus memiliki Tanda Pengenal Pemeriksa dan dilengkapi dengan Surat Perintah Pemeriksaan pada waktu melakukan pemeriksaan
b. Pemeriksa Pajak wajib memberitahukan secara tertulis tentang akan dilakukan pemeriksaan kepada WP;
c. Pemeriksa Pajak wajib memperlihatkan Tanda Pengenal Pemeriksa dan Surat Perintah Pemeriksaan kepada WP;
d. Pemeriksa Pajak wajib menjelaskan maksud dan tujuan pemeriksaan kepada WP yang akan diperiksa;
e. Pemeriksa Pajak wajib membuat Laporan Pemeriksaan Pajak;
f. Pemeriksa Pajak wajib memberitahukan secara tertulis kepada WP.tentang hasil pemeriksaan berupa hal-hal yang berbeda antara SPT dengan hasil pemeriksaan untuk ditanggapi WP;
g. Pemeriksa Pajak wajib memberi petunjuk kepada WP rnengenai penyelenggaraan pembukuan atau pencatatan dan petunjuk lainnya mengenai pemenuhan kewajiban perpajakan sehubungan dengan pemeriksaan yang dilakukan dengan tujuan agar penyelenggaraan pembukuan atau pencatatan dan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam tahun-tahun selanjutnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
h. Pemeriksa Pajak wajib mengembalikan buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen pendukung lainnya yang dipinjam dari WP paling lama 14 hari sejak selesainya pemeriksaan;
i. Pemeriksa Pajak dilarang memberitahukan kepada pihak lain yang tidak berhak segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh WP dalam rangka pemeriksaan.

Norma Pemeriksaan Yang Berkaitan Dengan Pemeriksa Pajak Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor

a. Pemeriksa Pajak dengan menggunakan surat penggilan yang ditandatangani oleh Kepala Kantor yang bersangkutan, memanggil WP untuk datang ke Kantor Ditjen Pajak yang ditunjuk dalam rangka pemeriksaan.
b. Pemeriksa Pajak wajib menjelaskan maksud dan tujuan pemeriksaan kepada WP yang akan diperiksa;
c. Pemeriksa Pajak wajib membuat Laporan Pemeriksaan Pajak;
d. Pemeriksa Pajak wajib memberitahukan secara tertulis kepada WP tentang hasil pemeriksaan berupa hal-hal yang berbeda antara SPT dengan hasil pemeriksaan;
e. Pemeriksa Pajak wajib memberi petunjuk kepada WP mengenai penyelenggaraan pembukuan atau pencatatan dan petunjuk lainnya mengenai pemenuhan kewajiban perpajakan sehubungan dengan pemeriksaan yang dilakukan dengan tujuan agar penyelenggaraan pembukuan atau pencatatan dan pemenuhan kewajiban perpajakan datam tahun-tahun selanjutnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
f. Pemeriksa Pajak wajib mengembalikan buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen pendukung lainnya yang dipinjam dari WP paling lama 7 hari sejak selesainya pemeriksaan;
g. Pemeriksa Pajak dilarang memberitahukan kepada pihak lain yang tidak berhak segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh WP dalam rangka pemeriksaan.

Norma Pemeriksaan Yang Berkaitan Dengan Pelaksanaan Pemeriksaan

a. Pemeriksaan dapat dilakukan oleh seorang atau lebih Pemeriksa Pajak;
b. Pemeriksaan dilaksanakan di Kantor Ditjen Pajak, di Kantor WP atau di Kantor lainnya atau di pabrik atau di tempat usaha atau di tempat pekerjaan bebas atau di tempat tinggal WP atau di tempat lain yang ditentukan oleh Dirjen Pajak;
c. Pemeriksaan dilaksanakan pada jam kerja dan apabila dipandang perlu dapat dilanjutkan di luar jam kerja;
d. Hasil pemeriksaan dituangkan dalam Kertas Kerja Pemeriksaan;
e. Laporan Pemeriksaan Pajak disusun berdasarkan Kertas Kerja Pemeriksaan;
f. Hasil Pemeriksaan Lapangan yang seluruhnya disetujui WP atau kuasanya, dibuatkan surat pernyataan tentang persetujuan tersebut dan ditandatangani oleh WP yang bersangkutan atau kuasanya;
g. Terhadap temuan sebagai hasil Pemeriksaan Lengkap yang tidak atau tidak seluruhnya disetujui oleh WP, dilakukan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dan dibuatkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan;
h. Berdasarkan Laporan Pemeriksaan Pajak, diterbitkan surat ketetapan pajak dan Surat Tagihan Pajak kecuali pemeriksaan dilanjutkan dengan tindakan penyidikan.

Norma Pemeriksaan Yang Berkaitan Dengan WP

a. Dalam hal pemeriksaan Lapangan, Wajib Pajak berhak meminta kepada Pemeriksa pajak untuk memperlihatkan Surat Perintah Pemeriksaan dan Tanda Pengenal Pemeriksa;
b. Wajib pajak berhak meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memberikan penjelasan tentang maksud dan tujuan pemeriksaan;
c. Dalam hal pemeriksaan Kantor, Wajib Pajak wajib memenuhi panggilan untuk datang menghadiri pemeriksaan sesuai dengan waktu yang ditentukan;
d. Wajib Pajak wajib memenuhi permintaan peminjaman buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk kelancaran pemeriksaan dan memberikan keterangan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal surat permintaan, dan apabila permintaan tersebut tidak dipenuhi oleh Wajib Pajak, maka pajak yang terutang dapat dihitung secara jabatan;
e. Wajib Pajak berhak meminta kepada Pemeriksa Pajak rincian yang berkenaan dengan hal-hal yang berbeda antara hasil pemeriksaan dengan surat Pemberitahuan;
f. Wajib Pajak berhak mengajukan permohonan pembahasan oleh Tim Pembahas dalam hal terdapat perbedaan antara pendapat Wajib Pajak dengan hasil pembahasan atas tanggapan Wajib Pajak oleh Tim Pemeriksa Pajak;
g. Wajib Pajak atau kuasanya wajib menandatangani surat pernyataan persetujuan apabila seluruh hasil pemeriksaan disetujuinya;
h. Wajib Pajak atau kuasanya wajib menandatangani Berita Acara Hasil Pemeriksaan apabila hasil pemeriksaan tersebut tidak atau tidak seluruhnya disetujui;
i. Wajib Pajak berhak untuk memberikan pendapat atau penilaian atas pelaksanaan pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa Pajak melalui pengisian formulir kuesioner pemeriksaan pajak;
j. Dalam rangka pelaksanaan pemeriksaan, Wajib Pajak wajib melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 29 UU KUP.

PEDOMAN PEMERIKSAAN

Selain norma pemeriksaan, pelaksanaan pemeriksaan juga didasarkan pada pedoman pemeriksaan pajak yang meliputi : Pedoman Umum Pemeriksaan Pajak, Pedoman Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak, dan Pedoman Laporan Pemeriksaan Pajak.

Pedoman Umum Pemeriksaan

A. Pemeriksaan dilaksanakan oleh Pemeriksa Pajak yang :

1)  telah mendapat pendidikan teknis yang cukup dan memiliki keterampilan sebagai Pemeriksa Pajak;
2)  bekerja dengan jujur, bertanggung jawab, penuh pengabdian, bersikap terbuka, sopan, dan objektif, serta menghindarkan diri dari perbuatan tercela; dan
3)  menggunakan keahliannya secara cermat dan seksama serta memberikan gambaran yang sesuai dengan keadaan sebenarnya tentang WP;

B. Temuan hasil pemeriksaan dituangkan dalam Kertas Kerja Pemeriksaan sebagai bahan untuk menyusun Laporan Pemeriksaan Pajak.

Pedoman Pelaksanaan Pemeriksaan

a. Pelaksanaan pemeriksaan harus didahului dengan persiapan yang baik sesuai dengan tujuan pemeriksaan, dan mendapat pengawasan yang seksama;

b. Luas pemeriksaan ditentukan berdasarkan petunjuk yang diperoleh yang harus dikembangkan melalui pencocokan data, pengamatan, tanya jawab, dan tindakan lain berkenaan dengan pemeriksaan;

c. Pendapat dan kesimpulan Pemeriksa Pajak harus didasarkan pada temuan yang kuat dan berlandaskan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pedoman Laporan Pemeriksaan Pajak

a. Laporan Pemeriksaan Pajak disusun secara ringkas dan jelas, memuat ruang lingkup sesuai dengan tujuan pemeriksaan, memuat kesimpulan Pemeriksa Pajak yang didukung temuan yang kuat tentang ada atau tidak adanya penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan, dan memuat pula pengungkapan informasi lain yang terkait.

b. Laporan Pemeriksaan Pajak yang berkaitan dengan pengungkapan penyimpangan Surat Pemberitahuan harus memperhatikan Kertas Kerja Pemeriksaan antara lain mengenai:

1)  berbagai faktor perbandingan;
2)  nilai absolut dari penyimpangan;
3)  sifat dari penyimpangan;
4)  petunjuk atau temuan adanya penyimpangan;
5)  pengaruh penyimpangan;
6)  hubungan dengan permasalahan lainnya.

c. Laporan Pemeriksaan Pajak harus didukung oleh daftar yang lengkap dan rinci sesuai dengan tujuan pemeriksaan.

Copyright © Mitra Konsultindo-Konsultan Pajak ®

konsultan pajak , jasa konsultan pajak , konsultan pajak jakarta , konsultan pajak indonesia , konsultan pajak jabodetabek , konsultan pajak jakarta barat , konsultan pajak jakarta timur , konsultan pajak jakarta selatan , konsultan pajak jakarta utara , konsultan pajak jakarta pusat , konsultan pajak bogor , konsultan pajak depok , konsultan pajak tangerang , konsultan pajak bekasi , kantor konsultan pajak , konsultan pajak murah , jasa konsultasi pajak , tarif konsultan pajak , jasa laporan keuangan , pembuatan laporan keuangan , jasa manajemen bisnis , konsultan bisnis , jasa konsultan pajak jakarta , jasa konsultasi pajak , jasa laporan pajak , jasa laporan spt pajak , jasa laporan spt tahunan , jasa laporan spt masa bulanan , jasa laporan spt pajak orang pribadi , jasa laporan spt pajak badan usaha , jasa laporan spt pajak perusahaan , jasa laporan keuangan , jasa pembuatan laporan keuangan , jasa akuntansi , jasa pembukuan , jasa pembuatan laporan pajak , jasa pembuatan laporan spt pajak , jasa pembuatan laporan spt tahunan , jasa pembuatan spt pajak , jasa pembuatan spt tahunan , jasa pembuatan spt masa bulanan , jasa pembuatan spt tahunan orang pribadi , jasa pembuatan spt tahunan badan usaha , jasa pembuatan spt tahunan perusahaan , konsultan pajak 2014 , jasa konsultan pajak 2014 , konsultan pajak 2015 , jasa konsultan pajak 2015 , jasa laporan spt tahunan orang pribadi , jasa laporan spt tahunan badan usaha , jasa laporan spt tahunan perusahaan , jasa pembuatan spt tahunan orang pribadi , jasa pembuatan spt tahunan badan usaha , jasa pembuatan spt tahunan perusahaan , jasa pembuatan laporan pajak spt tahunan orang pribadi , jasa pembuatan laporan pajak spt tahunan badan usaha , jasa pembuatan laporan pajak spt tahunan perusahaan ,

jasa akuntansi , jasa akutansi , jasa pembukuan , jasa akuntansi pembukuan , jasa pembukuan akuntansi , jasa pembukuan laporan keuangan , jasa akuntansi laporan keuangan , jasa laporan keuangan , jasa pembuatan laporan keuangan , jasa pembuatan perusahaan , jasa pendiriaan perusahaan , jasa pembuatan usaha , jasa pendirian usaha , jasa pembuatan pt , jasa pendirian pt , jasa pembuatan cv , jasa pendirian cv , jasa audit , jasa audit laporan keuangan , jasa internal audit , jasa pengurusan izin usaha , jasa pengurusan ijin usaha , jasa perizinan usaha , jasa perijinan usaha ,

jasa akuntansi jakarta , jasa akutansi jakarta , jasa pembukuan jakarta , jasa akuntansi pembukuan jakarta , jasa pembukuan akuntansi jakarta , jasa pembukuan laporan keuangan jakarta , jasa akuntansi laporan keuangan jakarta , jasa laporan keuangan jakarta , jasa pembuatan laporan keuangan jakarta , jasa pembuatan perusahaan jakarta , jasa pendiriaan perusahaan jakarta , jasa pembuatan usaha jakarta , jasa pendirian usaha jakarta , jasa pembuatan pt jakarta , jasa pendirian pt jakarta , jasa pembuatan cv jakarta , jasa pendirian cv jakarta , jasa audit jakarta , jasa audit laporan keuangan jakarta , jasa internal audit jakarta , jasa pengurusan izin usaha jakarta , jasa pengurusan ijin usaha jakarta , jasa perizinan usaha jakarta , jasa perijinan usaha jakarta ,

jasa manajemen bisnis , jasa bisnis manajemen , jasa konsultan bisnis , jasa konsultan manajemen , jasa konsultan bisnis manajemen , jasa konsultan manajemen bisnis , jasa manajemen bisnis jakarta , jasa bisnis manajemen jakarta , jasa konsultan bisnis jakarta , jasa konsultan manajemen jakarta , jasa konsultan bisnis manajemen jakarta , jasa konsultan manajemen bisnis jakarta

===

jasa akuntansi bogor , jasa akutansi bogor , jasa pembukuan bogor , jasa akuntansi pembukuan bogor , jasa pembukuan akuntansi bogor , jasa pembukuan laporan keuangan bogor , jasa akuntansi laporan keuangan bogor , jasa laporan keuangan bogor , jasa pembuatan laporan keuangan bogor , jasa pembuatan perusahaan bogor , jasa pendiriaan perusahaan bogor , jasa pembuatan usaha bogor , jasa pendirian usaha bogor , jasa pembuatan pt bogor , jasa pendirian pt bogor , jasa pembuatan cv bogor , jasa pendirian cv bogor , jasa audit bogor , jasa audit laporan keuangan bogor , jasa internal audit bogor , jasa pengurusan izin usaha bogor , jasa pengurusan ijin usaha bogor , jasa perizinan usaha bogor , jasa perijinan usaha bogor ,

jasa manajemen bisnis bogor , jasa bisnis manajemen bogor , jasa konsultan bisnis bogor , jasa konsultan manajemen bogor , jasa konsultan bisnis manajemen bogor , jasa konsultan manajemen bisnis bogor ,

jasa akuntansi depok , jasa akutansi depok , jasa pembukuan depok , jasa akuntansi pembukuan depok , jasa pembukuan akuntansi depok , jasa pembukuan laporan keuangan depok , jasa akuntansi laporan keuangan depok , jasa laporan keuangan depok , jasa pembuatan laporan keuangan depok , jasa pembuatan perusahaan depok , jasa pendiriaan perusahaan depok , jasa pembuatan usaha depok , jasa pendirian usaha depok , jasa pembuatan pt depok , jasa pendirian pt depok , jasa pembuatan cv depok , jasa pendirian cv depok , jasa audit depok , jasa audit laporan keuangan depok , jasa internal audit depok , jasa pengurusan izin usaha depok , jasa pengurusan ijin usaha depok , jasa perizinan usaha depok , jasa perijinan usaha depok ,

jasa manajemen bisnis depok , jasa bisnis manajemen depok , jasa konsultan bisnis depok , jasa konsultan manajemen depok , jasa konsultan bisnis manajemen depok , jasa konsultan manajemen bisnis depok ,

jasa akuntansi tangerang , jasa akutansi tangerang , jasa pembukuan tangerang , jasa akuntansi pembukuan tangerang , jasa pembukuan akuntansi tangerang , jasa pembukuan laporan keuangan tangerang , jasa akuntansi laporan keuangan tangerang , jasa laporan keuangan tangerang , jasa pembuatan laporan keuangan tangerang , jasa pembuatan perusahaan tangerang , jasa pendiriaan perusahaan tangerang , jasa pembuatan usaha tangerang , jasa pendirian usaha tangerang , jasa pembuatan pt tangerang , jasa pendirian pt tangerang , jasa pembuatan cv tangerang , jasa pendirian cv tangerang , jasa audit tangerang , jasa audit laporan keuangan tangerang , jasa internal audit tangerang , jasa pengurusan izin usaha tangerang , jasa pengurusan ijin usaha tangerang , jasa perizinan usaha tangerang , jasa perijinan usaha tangerang ,

jasa manajemen bisnis tangerang , jasa bisnis manajemen tangerang , jasa konsultan bisnis tangerang , jasa konsultan manajemen tangerang , jasa konsultan bisnis manajemen tangerang , jasa konsultan manajemen bisnis tangerang ,

jasa akuntansi bekasi , jasa akutansi bekasi , jasa pembukuan bekasi , jasa akuntansi pembukuan bekasi , jasa pembukuan akuntansi bekasi , jasa pembukuan laporan keuangan bekasi , jasa akuntansi laporan keuangan bekasi , jasa laporan keuangan bekasi , jasa pembuatan laporan keuangan bekasi , jasa pembuatan perusahaan bekasi , jasa pendiriaan perusahaan bekasi , jasa pembuatan usaha bekasi , jasa pendirian usaha bekasi , jasa pembuatan pt bekasi , jasa pendirian pt bekasi , jasa pembuatan cv bekasi , jasa pendirian cv bekasi , jasa audit bekasi , jasa audit laporan keuangan bekasi , jasa internal audit bekasi , jasa pengurusan izin usaha bekasi , jasa pengurusan ijin usaha bekasi , jasa perizinan usaha bekasi , jasa perijinan usaha bekasi ,

jasa manajemen bisnis bekasi , jasa bisnis manajemen bekasi , jasa konsultan bisnis bekasi , jasa konsultan manajemen bekasi , jasa konsultan bisnis manajemen bekasi , jasa konsultan manajemen bisnis bekasi

 

Konsultan Pajak Jakarta Jasa – Pemeriksaan Atas SPT MASA PPN Lebih Bayar

Konsultan Pajak Jakarta Jasa │ Jasa Pembukuan Akuntansi Laporan Keuangan │ Jasa Audit | Konsultan Manajemen Bisnis | Jasa Pembuatan Perusahaan & Izin Usaha

Pemeriksaan atas SPT Masa PPN LB menjadi satu paket dengan regulasi Pemerintah di bidang PPN, yaitu masalah pembenahan sistem pemberian restitusi PPN dan/atau PPnBM. Pertimbangan antara keinginan untuk mengamankan penerimaan negara dengan tetap memperhatikan pelayanan prima kepada masyarakat dan untuk memberikan kepastian hukum masalah jangka waktu pemberian restitusi pajak, telah berpengaruh banyak pada kebijakan dalam pemeriksaan jenis ini.

Setelah terbit PER-122/PJ./2006, Ditjen Pajak segera menindaklanjutinya dengan mengeluarkan PER-124/PJ./2006 tanggal 22 Agustus 2006 tentang Pelaksanaan Analisis Risiko Dalam Rangka Pemeriksaan atas SPT Masa PPN Lebih Bayar dan SE-06/PJ.7/2006 tentang Kebijakan Pemeriksaan atas SPT Masa PPN Lebih Bayar pada tanggal yang sama. Sejak saat itu, pemeriksaan atas SPT Masa PPN LB selalu dilakukan dengan melakukan analisis risiko terhadap PKP yang meminta restitusi PPN dan/atau PPnBM.

Analisis Risiko adalah proses penilaian risiko ketidakbenaran SPT Masa PPN untuk menentukan PKP dalam kategori risiko rendah, menengah atau tinggi baik yang bersifat analisis kuantitatif maupun kualitatif. Hasil analisis risiko ini digunakan sebagai dasar penentuan ruang lingkup pemeriksaan berikutnya, atau ruang lingkup dan jangka waktu penyelesaian permohonan pengembalian kelebihan pembayaran PPN dan/atau PPnBM pada pemeriksaan berikutnya. Ruang lingkup pemeriksaan atas SPT Masa PPN dapat dilakukan melalui PSL, PSK atau PL.

Berdasarkan SE-06/PJ.7/2006, penentuan ruang lingkup pemeriksaan diatur sebagai berikut:

A. PKP yang melakukan kegiatan tertentu

1)  Pemeriksaan dilakukan melalui PSL, atas :

(a)  SPT Masa PPN Lebih Bayar yang disampaikan oleh PKP yang melakukan kegiatan tertentu yang memiliki risiko rendah yakni :
(1)  Produsen;
(2)  Perusahaan terbuka; atau
(3) Perusahaan yang pemegang saham mayoritasnya adalah Pemerintah Pusat atau Daerah.

(b)  SPT Masa PPN Lebih Bayar yang disampaikan oleh PKP yang melakukan kegiatan tertentu selain yang dimaksud pada huruf a) atau yang berdasarkan pemeriksaan sebelumnya tidak diketahui risikonya.

2)  Pemeriksaan dapat dilakukan melalui PSK atas :

(a)  SPT Masa PPN Lebih Bayar yang disampaikan oleh PKP yang melakukan fegiatan tertentu yang berbentuk perusahaan terbuka atau Perusahaan yang pemegang saham mayoritasnya adalah Pemerintah Pusat atau Daerah, apabila berdasarkan pemeriksaan sebelumnya diketahui memiliki risiko rendah.
(b)  SPT Masa PPN Lebih Bayar yang disampaikan oleh PKP yang melakukan kegiatan tertentu yang terdaftar pada KPP Wajib Pajak Besar yang laporan keuangannya diaudit oleh Akuntan Publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, apabila berdasarkan pemeriksaan sebelumnya diketahui memiliki risiko rendah.

3)  Pemeriksaan dilakukan melalui PL, atas :

(a)  SPT Masa PPN Lebih Bayar yang disampaikan oleh PKP yang melakukan kegiatan tertentu yang berdasarkan pemeriksaan sebelumnya diketahui memiliki risiko tinggi;
(b)  SPT Masa PPN Lebih Bayar yang disampaikan oleh PKP yang melakukan kegiatan tertentu yang pemeriksaannya meliputi seluruh jenis pajak.

B. PKP selain yang melakukan kegiatan tertentu

1)  Atas SPT Masa PPN Lebih Bayar yang disampaikan oleh Perusahaan Terbuka atau Perusahaan yang pemegang saham mayoritasnya adalah Pemerintah Pusat/Daerah atau PKP yang terdaftar pada KPP WP Besar yang laporan keuangannya diaudit oleh Akuntan Publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, dan berdasarkan pemeriksaan sebelumnya diketahui memiliki risiko rendah, pemeriksaannya dapat dilakukan melalui PSK.
2)  Atas SPT Masa PPN Lebih Bayar yang disampaikan oleh PKP selain sebagaimana dimaksud pada angka 1) atau yang disampaikan oleh PKP sebagaimana dimaksud pada angka 1) yang berdasarkan pemeriksaan sebelumnya diketahui memiliki risiko menengah, atau yang berdasarkan pemeriksaan sebelumnya tidak diketahui risikonya, pemeriksaannya dilakukan melalui PSL.
3)  Atas SPT Masa PPN Lebih Bayar yang disampaikan oleh PKP yang berdasarkan pemeriksaan sebelumnya diketahui memiliki risiko tinggi atau yang pemeriksaannya meliputi seluruh jenis pajak pemeriksaannya dilakukan melalui PL.

Kegiatan Tertentu sebagaimana diatur dalam PER-122/PJ./2006 adalah kegiatan ekspor BKP dan/atau penyerahan BKP dan/atau penyerahan JKP kepada Pemungut PPN.

Untuk diketahui, bahwa selama PKP membukukan adanya nilai tambah, maka kelebihan pembayaran pajak dapat terjadi antara lain dalam hal :

  • Penjualan ekspor;
  • Penyerahan kepada pengusaha di kawasan berikat;
  • Penyerahan BKP yang PPN-nya tidak dipungut;
  • Penyerahan kepada Pemungut PPN;
  • Penumpukan persediaan;
  • Perusahaan pada masa awal operasi.

Nantinya, dalam setiap pemeriksaan atas SPT Masa PPN Lebih Bayar, poin-poin krusial yang dapat menjadi indikasi adanya pelanggaran yang dilakukan oleh PKP, antara lain :

  1. Alamat PKP tidak jelas atau tidak sesuai dengan pengukuhan atau sering pindah;
  2. Satu alamat PKP digunakan secara bersama-sama oleh lebih dari satu PKP;
  3. Kegiatan PKP tidak ada atau tidak sesuai dengan pengukuhan;
  4. WP melakukan kegiatan sebagai PKP tetapi tidak/belum dikukuhkan sebagai PKP;
  5. PKP merendahkan/tidak melaporkan Pajak Keluaran, misalnya dengan cara :1)    Tidak melaporkan seluruh penyerahan BKPIKP;
    2)    Melaporkan penjualan lokal sebagai ekspor;
    3)    Melakukan ekspor fiktif;
    4)    Tidak memungut PPN Keluaran yang sebenarnya terutang PPN;
    5)    Menunda pelaporan Pajak Keluaran;
    6)    Merendahkan harga yang tercantum dalam faktur pajak dari harga penyerahan yang sebenarnya;
    7)    Menggunakan rekening piutang pemegang saham sebagai penerimaan dari Penjualan;
    8)    Membuat retur Penjualan fiktif;
    9)    Tidak melaporkan pemakaian sendiri atau pemberian cuma-cuma;
    10) Tidak memperlihatkan/meminjamkan seluruh Rekening Koran yang menampung seluruh hasil Penjualan BKP/JKP;
    11) Menerbitkan Faktur Pajak bermasalah yang dilakukan oleh importir atas dasar inden.

6. PKP meninggikan Pajak Masukan dengan cara :

1)  Meninggikan harga pembelian impor maupun lokal;.
2)  Melaporkan pembelian barang dari non-PKP menjadi pembelian dari PKP atau dengan cara mendapatkan faktur pajak masukan yang tidak dilakukan dalam transaksi Perolehan BKP/JKP;
3)  Melaporkan pembelian dari PKP maupun non-PKP yang atas pembelian tersebut Faktur Pajak Masukannya bermasalah;
4)  Tidak melaporkan Nota Retur dalam SPT Masa PPN;
5)  Mengkreditkan Pajak Masukan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (8) UU PPN;
6)  Mengkreditkan secara berulang-ulang Pajak Masukan yang masa pajaknya tidak sama sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (9) UU PPN;
7)  Mengkreditkan Pajak Masukan yang tidak sesuai dengan dokumen pendukung perolehan barang dan/atau pembayarannya;
8)  Mengkreditkan Pajak Masukan yang transaksi perolehan BKP/JKP-nya tidak ada;
9)  Mengkreditkan faktur pajak masukan lebih dari satu kali;
10)   Mengkreditkan faktur pajak bermasalah;
11)   Mengkreditkan Pajak Masukan atas barang-barang modal yang diperhitungkan juga-sebagai salah satu komponen harga perolehan (cost) harga yang disusutkan dan/atau diperhitungkan juga sebagai salah satu komponen biaya (expense) yang dibebankan pada periode terjadinya.

7. Jawaban konfirmasi yang sebelumnya menyatakan “tidak ada” berubah menjadi “ada”;
8. Hasil konfirmasi PEB dan/atau PIB di Intranet Ditjen Pajak menunjukkan data yang tidak sesuai dengan nilai ekspor dan/atau impor ying dilaporkan pada SPT Masa PPN Lebih Bayar;
9. Hasil konfirmasi Faktur Pajak di program PK-PM pada Intranet Ditjen Pajak menunjukkan data PM tidak sama dengan PK lawan transaksi
10 . PKP melakukan transaksi dengan PKP yang menerbitkan Faktur Pajak bermasalah sebagaimana tercantum pada SE-27/PJ.52/2002 dan Perubahannya ;
11. PKP Non Efektif (NE) atau PKP yang melaporkan SPT Masa PPN Nihil, kemudian melaporkan atau melakukan pembetulan SPT Masa PPN yang jumlah penyerahannya meningkat cepat dan signifikan;
12. PKP yang tidak menyampaikan SPT Tahunan PPh WP Badan atau WP Orang Pribadi dan/atau PPh Pasal 21;
13.. PKP tidak menyerahkan sebagian atau seluruh bukti-bukti atau dokumen yang diminta oleh Pemeriksa pada saat pemeriksaan, dalam jangka waktu yang ditentukan;
14. PKP yang melakukan penyerah an BKP ke bukan Kawasan Berikat namun dilaporlon dengan menggunakan Formulir BC,4.0 (Pemberitahuan Pemasukan Barang Asal Daeran Pabean ke Kawasan Berikat);
15. PKP melakukan kegiatan usaha perdagangan dan melakukan penyerahan BKP yang sangat beragam sehingga tidak diketahui dengan pasti core business WP tersebut.

Copyright © Mitra Konsultindo – Konsultan Pajak ®

konsultan pajak , jasa konsultan pajak , konsultan pajak jakarta , konsultan pajak indonesia , konsultan pajak jabodetabek , konsultan pajak jakarta barat , konsultan pajak jakarta timur , konsultan pajak jakarta selatan , konsultan pajak jakarta utara , konsultan pajak jakarta pusat , konsultan pajak bogor , konsultan pajak depok , konsultan pajak tangerang , konsultan pajak bekasi , kantor konsultan pajak , konsultan pajak murah , jasa konsultasi pajak , tarif konsultan pajak , jasa laporan keuangan , pembuatan laporan keuangan , jasa manajemen bisnis , konsultan bisnis , jasa konsultan pajak jakarta , jasa konsultasi pajak , jasa laporan pajak , jasa laporan spt pajak , jasa laporan spt tahunan , jasa laporan spt masa bulanan , jasa laporan spt pajak orang pribadi , jasa laporan spt pajak badan usaha , jasa laporan spt pajak perusahaan , jasa laporan keuangan , jasa pembuatan laporan keuangan , jasa akuntansi , jasa pembukuan , jasa pembuatan laporan pajak , jasa pembuatan laporan spt pajak , jasa pembuatan laporan spt tahunan , jasa pembuatan spt pajak , jasa pembuatan spt tahunan , jasa pembuatan spt masa bulanan , jasa pembuatan spt tahunan orang pribadi , jasa pembuatan spt tahunan badan usaha , jasa pembuatan spt tahunan perusahaan , konsultan pajak 2014 , jasa konsultan pajak 2014 , konsultan pajak 2015 , jasa konsultan pajak 2015 , jasa laporan spt tahunan orang pribadi , jasa laporan spt tahunan badan usaha , jasa laporan spt tahunan perusahaan , jasa pembuatan spt tahunan orang pribadi , jasa pembuatan spt tahunan badan usaha , jasa pembuatan spt tahunan perusahaan , jasa pembuatan laporan pajak spt tahunan orang pribadi , jasa pembuatan laporan pajak spt tahunan badan usaha , jasa pembuatan laporan pajak spt tahunan perusahaan ,

jasa akuntansi , jasa akutansi , jasa pembukuan , jasa akuntansi pembukuan , jasa pembukuan akuntansi , jasa pembukuan laporan keuangan , jasa akuntansi laporan keuangan , jasa laporan keuangan , jasa pembuatan laporan keuangan , jasa pembuatan perusahaan , jasa pendiriaan perusahaan , jasa pembuatan usaha , jasa pendirian usaha , jasa pembuatan pt , jasa pendirian pt , jasa pembuatan cv , jasa pendirian cv , jasa audit , jasa audit laporan keuangan , jasa internal audit , jasa pengurusan izin usaha , jasa pengurusan ijin usaha , jasa perizinan usaha , jasa perijinan usaha ,

jasa akuntansi jakarta , jasa akutansi jakarta , jasa pembukuan jakarta , jasa akuntansi pembukuan jakarta , jasa pembukuan akuntansi jakarta , jasa pembukuan laporan keuangan jakarta , jasa akuntansi laporan keuangan jakarta , jasa laporan keuangan jakarta , jasa pembuatan laporan keuangan jakarta , jasa pembuatan perusahaan jakarta , jasa pendiriaan perusahaan jakarta , jasa pembuatan usaha jakarta , jasa pendirian usaha jakarta , jasa pembuatan pt jakarta , jasa pendirian pt jakarta , jasa pembuatan cv jakarta , jasa pendirian cv jakarta , jasa audit jakarta , jasa audit laporan keuangan jakarta , jasa internal audit jakarta , jasa pengurusan izin usaha jakarta , jasa pengurusan ijin usaha jakarta , jasa perizinan usaha jakarta , jasa perijinan usaha jakarta ,

jasa manajemen bisnis , jasa bisnis manajemen , jasa konsultan bisnis , jasa konsultan manajemen , jasa konsultan bisnis manajemen , jasa konsultan manajemen bisnis , jasa manajemen bisnis jakarta , jasa bisnis manajemen jakarta , jasa konsultan bisnis jakarta , jasa konsultan manajemen jakarta , jasa konsultan bisnis manajemen jakarta , jasa konsultan manajemen bisnis jakarta

===

jasa akuntansi bogor , jasa akutansi bogor , jasa pembukuan bogor , jasa akuntansi pembukuan bogor , jasa pembukuan akuntansi bogor , jasa pembukuan laporan keuangan bogor , jasa akuntansi laporan keuangan bogor , jasa laporan keuangan bogor , jasa pembuatan laporan keuangan bogor , jasa pembuatan perusahaan bogor , jasa pendiriaan perusahaan bogor , jasa pembuatan usaha bogor , jasa pendirian usaha bogor , jasa pembuatan pt bogor , jasa pendirian pt bogor , jasa pembuatan cv bogor , jasa pendirian cv bogor , jasa audit bogor , jasa audit laporan keuangan bogor , jasa internal audit bogor , jasa pengurusan izin usaha bogor , jasa pengurusan ijin usaha bogor , jasa perizinan usaha bogor , jasa perijinan usaha bogor ,

jasa manajemen bisnis bogor , jasa bisnis manajemen bogor , jasa konsultan bisnis bogor , jasa konsultan manajemen bogor , jasa konsultan bisnis manajemen bogor , jasa konsultan manajemen bisnis bogor ,

jasa akuntansi depok , jasa akutansi depok , jasa pembukuan depok , jasa akuntansi pembukuan depok , jasa pembukuan akuntansi depok , jasa pembukuan laporan keuangan depok , jasa akuntansi laporan keuangan depok , jasa laporan keuangan depok , jasa pembuatan laporan keuangan depok , jasa pembuatan perusahaan depok , jasa pendiriaan perusahaan depok , jasa pembuatan usaha depok , jasa pendirian usaha depok , jasa pembuatan pt depok , jasa pendirian pt depok , jasa pembuatan cv depok , jasa pendirian cv depok , jasa audit depok , jasa audit laporan keuangan depok , jasa internal audit depok , jasa pengurusan izin usaha depok , jasa pengurusan ijin usaha depok , jasa perizinan usaha depok , jasa perijinan usaha depok ,

jasa manajemen bisnis depok , jasa bisnis manajemen depok , jasa konsultan bisnis depok , jasa konsultan manajemen depok , jasa konsultan bisnis manajemen depok , jasa konsultan manajemen bisnis depok ,

jasa akuntansi tangerang , jasa akutansi tangerang , jasa pembukuan tangerang , jasa akuntansi pembukuan tangerang , jasa pembukuan akuntansi tangerang , jasa pembukuan laporan keuangan tangerang , jasa akuntansi laporan keuangan tangerang , jasa laporan keuangan tangerang , jasa pembuatan laporan keuangan tangerang , jasa pembuatan perusahaan tangerang , jasa pendiriaan perusahaan tangerang , jasa pembuatan usaha tangerang , jasa pendirian usaha tangerang , jasa pembuatan pt tangerang , jasa pendirian pt tangerang , jasa pembuatan cv tangerang , jasa pendirian cv tangerang , jasa audit tangerang , jasa audit laporan keuangan tangerang , jasa internal audit tangerang , jasa pengurusan izin usaha tangerang , jasa pengurusan ijin usaha tangerang , jasa perizinan usaha tangerang , jasa perijinan usaha tangerang ,

jasa manajemen bisnis tangerang , jasa bisnis manajemen tangerang , jasa konsultan bisnis tangerang , jasa konsultan manajemen tangerang , jasa konsultan bisnis manajemen tangerang , jasa konsultan manajemen bisnis tangerang ,

jasa akuntansi bekasi , jasa akutansi bekasi , jasa pembukuan bekasi , jasa akuntansi pembukuan bekasi , jasa pembukuan akuntansi bekasi , jasa pembukuan laporan keuangan bekasi , jasa akuntansi laporan keuangan bekasi , jasa laporan keuangan bekasi , jasa pembuatan laporan keuangan bekasi , jasa pembuatan perusahaan bekasi , jasa pendiriaan perusahaan bekasi , jasa pembuatan usaha bekasi , jasa pendirian usaha bekasi , jasa pembuatan pt bekasi , jasa pendirian pt bekasi , jasa pembuatan cv bekasi , jasa pendirian cv bekasi , jasa audit bekasi , jasa audit laporan keuangan bekasi , jasa internal audit bekasi , jasa pengurusan izin usaha bekasi , jasa pengurusan ijin usaha bekasi , jasa perizinan usaha bekasi , jasa perijinan usaha bekasi ,

jasa manajemen bisnis bekasi , jasa bisnis manajemen bekasi , jasa konsultan bisnis bekasi , jasa konsultan manajemen bekasi , jasa konsultan bisnis manajemen bekasi , jasa konsultan manajemen bisnis bekasi

 

Konsultan Pajak Jakarta Jasa – Pemeriksaan Kriteria Seleksi (SE-02/ PJ.7/2005)

Konsultan Pajak Jakarta Jasa │ Jasa Pembukuan Akuntansi Laporan Keuangan │ Jasa Audit | Konsultan Manajemen Bisnis | Jasa Pembuatan Perusahaan & Izin Usaha

A. Kriteria Seleksi Risiko :

Pemeriksaan berdasarkan Kriteria Seleksi Risiko dilaksanakan apabila SPT Tahunan PPh WP Orang Pribadi atau Badan terpilih untuk diperiksa berdasarkan analisis risiko. Analisis risiko diarahkan pada WP dengan risiko tinggi (high risk) yang dihitung dari tax revenue at risk berdasarkan analisis tertentu (rasio tertentu, tax gap, kepatuhan, dan audit history) baik secara kuantitatif maupun kualitatif, sehingga terdapat potensi penerimaan sebagai akibat ketidakpatuhan WP dalam memenuhi kewajiban perpajakannya misalnya dengan menyampaikan SPT secara tidak lengkap dan tidak benar. Analisis risiko akan memanfaatkan perekaman SPT pada Pusat Data (Dab Processing Centre) dan secara sistem akan melakukan cek silang (cross check) dengan data atau informasi perpajakan menurut basis data atau sumber lainnya, data industri (sektor usaha) rata-rata sesuai KLU, pola pemenuhan kewajiban perpajakan pada setiap industri (sektor usaha), serta mempertimbangkan pengetahuan setempat (local knowledge) yang dimiliki oleh masing-masing UP3.

Sistem ini akan menerbitkan daftar WP dengan tingkat risiko tertentu, dan tindak lanjut yang akan dilakukan, yang dapat berupa pelaksanaan pemeriksaan, aktivitas himbauan, atau penerbitan surat ketetapan pajak secara jabatan.

B. Kriteria Seleksi Lainnya :

Pemeriksaan berdasarkan Kriteria Seleksi Lainnya dilaksanakan apabila SPT Tahunan PPh WP Orang Pribadi atau Badan terpilih untuk diperiksa berdasarkan sistem skoring secara komputerisasi yang proses seleksinya dilakukan oleh Tim Alokasi Pemeriksaan Kriteria Seleksi Kantor Pusat Ditjen Pajak. Sistem ini memberikan nilai terhadap elemen-elemen SPT tertentu yang direkam sehingga membentuk suatu skor yang secara keseluruhan dapat mengindikasikan tingkat kepatuhan WP. Sistem ini juga memberikan nilai atas perbandingan ratio masing-masing sektor usaha dengan keseluruhan data industri (sektor usaha) rata-rata sesuai KLU baik secara regional maupun nasional.

Pemeriksaan Terhadap WP Badan Masuk Bursa

Melalui Pasal 29A UU KUP, Pemerintah bermakud memberikan fasilitas kepada WP yang mendaftarkan sahamnya di bursa efek yakni WP badan yang pernyataan pendaftaran emisi sahamnya telah dinyatakan efektif oleh BAPEPAM dan menyampaikan SPT dengan dilampiri Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian. Dalam hal terhadap WP badan tersebut dilakukan pemeriksaan karena :

a. SPT Tahunan WP menyatakan lebih bayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17B UU KUP (mengajukan permohonan restitusi pajak); atau
b. terpilih untuk diperiksa berdasarkan analisis risiko maka pemeriksaannya dapat dilakukan melalui Pemeriksaan Kantor.

Dengan pemeriksaan Kantor, proses pemeriksaan menjadi lebih sederhana dan cepat penyelesaiannya sehingga WP semakin cepat mendapatkan kepastian hukum, dibandingkan melalui Pemeriksaan Lapangan. Mengingat pemeriksaan dapat dilakukan melalui pemeriksaan Kantor dan jangka waktu pemeriksaannya cukup singkat, Direktur Jenderal pajak melalui WP dapaf meminta kertas kerja pemeriksaan yang dibuat oleh Akuntan Publik.

Pemeriksaan Khusus (SE-02/ PJ.04/2007)

Pemeriksaan khusus dilakukan berdasarkan hal analisis risiko (risk based audit) terhadap data dan informasi yang diterima oleh Ditjen Pajak. Analisis risiko adalah kegiatan yang dilakukan untuk menilai tingkat ketidakpatuhan WP yang berisiko menimbulkan kerugian penerimaan pajak terutama pada WP dengan resiko tinggi (high risk) yang dihitung dari potensi penerimaan pajak yang masih dapat digali (tax revenue at risk).

Pemeriksaan khusus dapat dilakukan berdasarkan kriteria sebagai berikut :

  1. Pengaduan yang diterima oleh Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan dari Direktorat Intelijen dan Informasi yang secara selektif perlu ditindaklanjuti dengan pemeriksaan khusus.
  2. Berdasarkan data dan informasi terdapat dugaan bahwa WP tidak patuh dalam memenuhi kewajiban Perpajakan.
  3. Permintaan oleh Wajib Pajak tertentu yaitu :
    a. Wajib Pajak BUMN;
    b. Wajib Pajak Yang melakukan RUPS;
    c. Wajib Pajak Yang akan melakukan Pengalihan Kepemilikan Perusahaan; dan
    d.Wajib Pajak Yang akan melakukan IPO atau Emisi Saham/Obligasi.
  4. Terdapat data biru dan/atau data yang semula belum terungkap.
  5. Sebab lain berdasarkan pertimbangan Direktur Jenderal Pajak antara lain WP Kriteria Tertentu yang telah menerima pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak.

Pemeriksaan Tahun Pajak Berjalan (SE-01/PJ.7/2006)

Pemeriksaan tahun pajak berjalan adalah pemeriksaan yang dilakukan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam tahun pajak berjalan tanpa perlu dikaitkan dengan pemeriksaan tahun pajak sebelumnya, dan dapat dilakukan dalam hal :

  1. WP melakukan penggabungan, pemekaran, likuidasi, penutupan usaha, atau akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya;
  2. WP Menyampaikan SPT Masa PPN menyatakan Lebih Bayar;
  3. Terjadi perubahan keadaan usaha atau kegiatan WP; .
  4. Terdapat data mikro terkait dengan kewajiban pajak tahun pajak berjalan;
  5. WP memperoleh penghasilan tidak teratur, misalnya keuntungan selisih kurs dari utang atau piutang dalam mata uang asing, keuntungan dari pengalihan harta sepanjang bukan merupakan penghasilan dari usaha pokok;
  6. Terjadi peningkatan pembayaran pajak yang kurang dibayar menurut SPT Tahunan Pasal 21 tahun pajak sebelumnya yang cukup signifikan;
  7. Terdapat potensi PPh dan PPN/PPnBM pada sektor usaha tertentu yang ditentukan oleh Kepala Kanwil Ditjen Pajak;
  8. Terdapat data yang berasal dari pengaduan masyarakat sehubungan dengan kewajiban perpajakan untuk tahun pajak berjalan;
  9. WP diduga melakukan tindak pidana di bidang perpajakan;
  10. Dilakukan tindakan penagihan melalui deliquency audit;
  11. Berdasarkan hal-hal lain sesuai instruksi Direktur Pemeriksaan dan Penagihan.

Pemeriksaan Lokasi (SE-01/PJ.7/2006)

Pemeriksaan terhadap WP Lokasi dilakukan apabila pabrik atau kegiatan usaha dominan WP terdapat atau dilakukan di lokasi, dan apabila terdapat data atau informasi perpajakan saat pemeriksaan WP Domisili akan dikonfirmasikan ke WP Lokasi. Pemerikaan Lokasi dapat pula dilakukan berdasarkan permintaan pemeriksaan terhadap WP Lokasi oleh UP3 yang sedang memeriksa WP Domisili.

Pemeriksaan Bukti Permulaan (SE-04/ PJ’7 I 2OO5)

Pemeriksaan bukti permulaan adalah pemeriksaan yang dilakukan untuk mendapatkan bukti permulaan tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana di bidang perpajakan. Adapun yang dimaksud bukti permulaan adalah keadaan, perbuatan, dan atau bukti-bukti lain baik berupa keterangan, tulisan, atau benda-benda yang dapat memberikan petunjuk adanya dugaan kuat bahwa sedang atau telah terjadi suatu tindak pidana di bidang perpajakan yang dilakukan oleh siapa saja yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara.

Pemeriksaan bukti permulaan dilakukan dengan pemeriksaan lapangan terhadap satu, beberapa atau semua jenis pajak.Pemeriksaan ini dapat dilakukan apabila ditemukan indikasi adanya tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan :

  1. Laporan Pengamatan; atau
  2. Laporan Pemeriksaan Pajak; atau
  3. Hasil Analisis Data, Informasi, Laporan, atau Pengaduan.

Pemeriksaan Untuk Tujuan Lain (SE-07/PJ.7/2006)

Pemeriksaan untuk Tujuan Lain dapat dilakukan dalam rangka :

  1. Pemberian NPWP dan atau pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) secara jabatan
  2. Penghapusan NPWP dan atau pencabutan pengukuhan PKP;
  3. Penentuan WP berlokasi di daerah terpencil;
  4. Penentuan satu atau lebih tempat terutang PPN;
  5. Penagihan pajak;
  6. Keberatan;
  7. Penyusunan Norma Penghitungan Penghasilan Neto;
  8. Pertukaran informasi dengan negara mitra Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B); dan
  9. Tujuan lain selain yang tersebut dalam huruf a s.d huruf h di atas (termasuk : pencocokan data dan/atau alat keterangan, penentuan WP berlokasi di daerah terpencil, dan penentuan satu atau lebih tempat terutang PPN).

Menurut SE-04/PJ.04/2007, selain dengan kriteria di atas, Pemeriksaan untuk Tujuan Lain juga dilakukan untuk pemeriksaan dalam rangka :

  1. Pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang;
  2. Penetapan saat dimulainya produksi komersial atau penetapan penambahan jangka waktu kompensasi kerugian bagi WP yang telah memperoleh fasilitas PPh untuk penanaman modal di bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor PER-67/PJ/2007 tentang Tata Cara Pemberian Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu;
  3. Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan; dan/atau
  4. Pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar.

Pemeriksaan Atas SPT Masa PPN Lebih Bayar (SE-06/PJ.7/2006)

Sehubungan dengan diterbitkannya PER-122/PJ./2006 tanggal 15 Agustus 2006 tentang Jangka Waktu penyelesaian dan tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran PPN, atau PPN dan PPnBM, penyelesaian pemeriksaan dalam rangka restitusi PPN dan/atau PPnBM menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan tugas Ditjen Pajak karena menyangkut pelayanan kepada masyarakat. Agar bisa lebih rinci, pembahasan lebih lanjut mengenai pemeriksaan jenis ini akan diberikan dalam subbab terpisah.

Pemeriksaan Dalam Rangka Penyelesaian Keberatan PBB

Menurut ketentuan yang diatur dalam KEP-59/PJ.6/2000, apabila diperlukan.sebagai bahan pertimbangan untuk menerbitkan surat keputusan penyelesaian keberatan, petugas teknis/fungsional atau petugas yang ditunjuk berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan Sederhana Lapangan, dapat melakukan PSL terhadap pengajuan keberatan PBB oleh WP. Petugas yang menjadi pemeriksa pajak dapat berasal dari KP PBB/KPP Pratama atau dari Kanwil Ditjen Pajak yang bersangkutan.

Menurut SE-16/PJ.6/2001, PSL dalam rangka proses penyelesaian keberatan PBB dapat dilakukan terutama untuk hal-hal sebagai berikut :

a. WP mengajukan keberatan atas SPPT/SKP yang besar pokok pajaknya mulai dari Rp 25.000.000- (untuk wilayah DKI Jakarta), Rp 10.000.000,- (untuk wilayah Bogor, Tangerang, Bekasi, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Denpasar dan Makasar), atau Rp 5.000.000,- (untuk wilayah lainnya);

b. WP mengajukan keberatan terhadap satu objek pajak yang lokasinya terletak dalam beberapa wilayah kerja KP PBB/KPP Pratama.

Copyright © Mitra Konsultindo – Konsultan Pajak ®

konsultan pajak , jasa konsultan pajak , konsultan pajak jakarta , konsultan pajak indonesia , konsultan pajak jabodetabek , konsultan pajak jakarta barat , konsultan pajak jakarta timur , konsultan pajak jakarta selatan , konsultan pajak jakarta utara , konsultan pajak jakarta pusat , konsultan pajak bogor , konsultan pajak depok , konsultan pajak tangerang , konsultan pajak bekasi , kantor konsultan pajak , konsultan pajak murah , jasa konsultasi pajak , tarif konsultan pajak , jasa laporan keuangan , pembuatan laporan keuangan , jasa manajemen bisnis , konsultan bisnis , jasa konsultan pajak jakarta , jasa konsultasi pajak , jasa laporan pajak , jasa laporan spt pajak , jasa laporan spt tahunan , jasa laporan spt masa bulanan , jasa laporan spt pajak orang pribadi , jasa laporan spt pajak badan usaha , jasa laporan spt pajak perusahaan , jasa laporan keuangan , jasa pembuatan laporan keuangan , jasa akuntansi , jasa pembukuan , jasa pembuatan laporan pajak , jasa pembuatan laporan spt pajak , jasa pembuatan laporan spt tahunan , jasa pembuatan spt pajak , jasa pembuatan spt tahunan , jasa pembuatan spt masa bulanan , jasa pembuatan spt tahunan orang pribadi , jasa pembuatan spt tahunan badan usaha , jasa pembuatan spt tahunan perusahaan , konsultan pajak 2014 , jasa konsultan pajak 2014 , konsultan pajak 2015 , jasa konsultan pajak 2015 , jasa laporan spt tahunan orang pribadi , jasa laporan spt tahunan badan usaha , jasa laporan spt tahunan perusahaan , jasa pembuatan spt tahunan orang pribadi , jasa pembuatan spt tahunan badan usaha , jasa pembuatan spt tahunan perusahaan , jasa pembuatan laporan pajak spt tahunan orang pribadi , jasa pembuatan laporan pajak spt tahunan badan usaha , jasa pembuatan laporan pajak spt tahunan perusahaan ,

jasa akuntansi , jasa akutansi , jasa pembukuan , jasa akuntansi pembukuan , jasa pembukuan akuntansi , jasa pembukuan laporan keuangan , jasa akuntansi laporan keuangan , jasa laporan keuangan , jasa pembuatan laporan keuangan , jasa pembuatan perusahaan , jasa pendiriaan perusahaan , jasa pembuatan usaha , jasa pendirian usaha , jasa pembuatan pt , jasa pendirian pt , jasa pembuatan cv , jasa pendirian cv , jasa audit , jasa audit laporan keuangan , jasa internal audit , jasa pengurusan izin usaha , jasa pengurusan ijin usaha , jasa perizinan usaha , jasa perijinan usaha ,

jasa akuntansi jakarta , jasa akutansi jakarta , jasa pembukuan jakarta , jasa akuntansi pembukuan jakarta , jasa pembukuan akuntansi jakarta , jasa pembukuan laporan keuangan jakarta , jasa akuntansi laporan keuangan jakarta , jasa laporan keuangan jakarta , jasa pembuatan laporan keuangan jakarta , jasa pembuatan perusahaan jakarta , jasa pendiriaan perusahaan jakarta , jasa pembuatan usaha jakarta , jasa pendirian usaha jakarta , jasa pembuatan pt jakarta , jasa pendirian pt jakarta , jasa pembuatan cv jakarta , jasa pendirian cv jakarta , jasa audit jakarta , jasa audit laporan keuangan jakarta , jasa internal audit jakarta , jasa pengurusan izin usaha jakarta , jasa pengurusan ijin usaha jakarta , jasa perizinan usaha jakarta , jasa perijinan usaha jakarta ,

jasa manajemen bisnis , jasa bisnis manajemen , jasa konsultan bisnis , jasa konsultan manajemen , jasa konsultan bisnis manajemen , jasa konsultan manajemen bisnis , jasa manajemen bisnis jakarta , jasa bisnis manajemen jakarta , jasa konsultan bisnis jakarta , jasa konsultan manajemen jakarta , jasa konsultan bisnis manajemen jakarta , jasa konsultan manajemen bisnis jakarta

===

jasa akuntansi bogor , jasa akutansi bogor , jasa pembukuan bogor , jasa akuntansi pembukuan bogor , jasa pembukuan akuntansi bogor , jasa pembukuan laporan keuangan bogor , jasa akuntansi laporan keuangan bogor , jasa laporan keuangan bogor , jasa pembuatan laporan keuangan bogor , jasa pembuatan perusahaan bogor , jasa pendiriaan perusahaan bogor , jasa pembuatan usaha bogor , jasa pendirian usaha bogor , jasa pembuatan pt bogor , jasa pendirian pt bogor , jasa pembuatan cv bogor , jasa pendirian cv bogor , jasa audit bogor , jasa audit laporan keuangan bogor , jasa internal audit bogor , jasa pengurusan izin usaha bogor , jasa pengurusan ijin usaha bogor , jasa perizinan usaha bogor , jasa perijinan usaha bogor ,

jasa manajemen bisnis bogor , jasa bisnis manajemen bogor , jasa konsultan bisnis bogor , jasa konsultan manajemen bogor , jasa konsultan bisnis manajemen bogor , jasa konsultan manajemen bisnis bogor ,

jasa akuntansi depok , jasa akutansi depok , jasa pembukuan depok , jasa akuntansi pembukuan depok , jasa pembukuan akuntansi depok , jasa pembukuan laporan keuangan depok , jasa akuntansi laporan keuangan depok , jasa laporan keuangan depok , jasa pembuatan laporan keuangan depok , jasa pembuatan perusahaan depok , jasa pendiriaan perusahaan depok , jasa pembuatan usaha depok , jasa pendirian usaha depok , jasa pembuatan pt depok , jasa pendirian pt depok , jasa pembuatan cv depok , jasa pendirian cv depok , jasa audit depok , jasa audit laporan keuangan depok , jasa internal audit depok , jasa pengurusan izin usaha depok , jasa pengurusan ijin usaha depok , jasa perizinan usaha depok , jasa perijinan usaha depok ,

jasa manajemen bisnis depok , jasa bisnis manajemen depok , jasa konsultan bisnis depok , jasa konsultan manajemen depok , jasa konsultan bisnis manajemen depok , jasa konsultan manajemen bisnis depok ,

jasa akuntansi tangerang , jasa akutansi tangerang , jasa pembukuan tangerang , jasa akuntansi pembukuan tangerang , jasa pembukuan akuntansi tangerang , jasa pembukuan laporan keuangan tangerang , jasa akuntansi laporan keuangan tangerang , jasa laporan keuangan tangerang , jasa pembuatan laporan keuangan tangerang , jasa pembuatan perusahaan tangerang , jasa pendiriaan perusahaan tangerang , jasa pembuatan usaha tangerang , jasa pendirian usaha tangerang , jasa pembuatan pt tangerang , jasa pendirian pt tangerang , jasa pembuatan cv tangerang , jasa pendirian cv tangerang , jasa audit tangerang , jasa audit laporan keuangan tangerang , jasa internal audit tangerang , jasa pengurusan izin usaha tangerang , jasa pengurusan ijin usaha tangerang , jasa perizinan usaha tangerang , jasa perijinan usaha tangerang ,

jasa manajemen bisnis tangerang , jasa bisnis manajemen tangerang , jasa konsultan bisnis tangerang , jasa konsultan manajemen tangerang , jasa konsultan bisnis manajemen tangerang , jasa konsultan manajemen bisnis tangerang ,

jasa akuntansi bekasi , jasa akutansi bekasi , jasa pembukuan bekasi , jasa akuntansi pembukuan bekasi , jasa pembukuan akuntansi bekasi , jasa pembukuan laporan keuangan bekasi , jasa akuntansi laporan keuangan bekasi , jasa laporan keuangan bekasi , jasa pembuatan laporan keuangan bekasi , jasa pembuatan perusahaan bekasi , jasa pendiriaan perusahaan bekasi , jasa pembuatan usaha bekasi , jasa pendirian usaha bekasi , jasa pembuatan pt bekasi , jasa pendirian pt bekasi , jasa pembuatan cv bekasi , jasa pendirian cv bekasi , jasa audit bekasi , jasa audit laporan keuangan bekasi , jasa internal audit bekasi , jasa pengurusan izin usaha bekasi , jasa pengurusan ijin usaha bekasi , jasa perizinan usaha bekasi , jasa perijinan usaha bekasi ,

jasa manajemen bisnis bekasi , jasa bisnis manajemen bekasi , jasa konsultan bisnis bekasi , jasa konsultan manajemen bekasi , jasa konsultan bisnis manajemen bekasi , jasa konsultan manajemen bisnis bekasi