Konsultan Pajak Jakarta Jasa – Penghasilan Yang Dikenakan PPh Final

Konsultan Pajak Jakarta Jasa │ Jasa Pembukuan Akuntansi Laporan Keuangan │ Jasa Audit | Konsultan Manajemen Bisnis | Jasa Pembuatan Perusahaan & Izin Usaha

Penghasilan yang telah dikenakan PPh Final tidak perlu digabung dengan penghasilan lainnya dalam penghitungan PPh yang terutang dalam pengisian SPT Tahunan PPh. Namun demikian, sejak tahun pajak 1998 WP Badan dalam negeri, termasuk BUT diharuskan melaporkan penghasilan yang telah dikenakan PPh Final dan yang bukan obyek PPh (non taxable income) ke dalam SPT Tahunan PPh Badan formulir 1771 Lampiran VI, sedangkan bagi WP orang pribadi dalam negeri diharuskan melaporkan penghasilan yang telah dikenakan PPh Final dan secara tersendiri serta penghasilan yang bukan obyek pajak PPh sejak tahun pajak 1999 dalam formulir 1770 Lampiran III. Mulai tahun pajak 2002 lampiran final ini berpindah ke lampiran 1771-IV (untuk PPh Badan) dan Lampiran 1770-III (untuk PPh orang pribadi). Pajak penghasilan yang telah dibayar secara final tersebut tidak dapat dikreditkan (non prepayment taxes/non tax credit) dengan Pajak Penghasilan yang terutang menurut SPT.

Catatan :

Tidak ada Pajak Dibayar Dimuka dari penghasilan yang telah dipotong PPh Final.

Biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh, menagih dan memelihara penghasilan yang dikenakan PPh Final harus dipisahkan dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara (3M) berkaitan dengan Penghasilan yang dikenakan tarif umum Pasal 17 UU PPh. Dan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh, menagih dan memelihara penghasilan yang.dikenakan PPh final tersebut tidak boleh mengurangkan penghasilan yang dikenakan tarif umum Pasal 17 UU PPh.

Pengenaan PPh Final tidak mengenal adanya laba/rugi berkaitan dengan transaksi yang bersangkutan. Oleh karena itu PPh Final sering juga disebut sebagai pajak atas transaksi.

Bagi Wajib Pajak yang semata-mata memperoleh/menerima penghasilan yang telah dikenakan PPh yang bersifat final dan/atau penghasilan yang tidak termasuk objek PPh, tetap diwajibkan mengisi dan menandatangani SPT Tahunan PPh berikut lampirannya dengan menuliskan NIHIL dalam SPT Induk huruf J angka 3 dan dengan memberikan catatan di halaman bawah SPT Induk “Seluruh Penghasilan telah dikenakan PPh bersifat final” (1995, 1996, 1997) mulai tahun 1998 wajib mengisi Lampiran VI pada SPT PPh Tahunan. Mulai tahun pajak 2002 lampiran final ini berpindah ke lampiran 1771-IV (untuk PPh Badan) dan lampiran 1770-III (untuk PPh Orang Pribadi).

REKONSILIASI SPT PPh BADAN DENGAN PPh PASAL 21

Perlakuan perpajakan atas pemberian imbalan kepada karyawan berlaku prinsip umum deductibility vs taxability atau non-deductibility vs non-taxability. Artinya pemberian imbalan dalam bentuk uang kepada karyawan merupakan biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto (deductible) dan merupakan obyek PPh Pasal 21. Sedangkan pemberian dalam bentuk natura kenikmatan (fringe benefit) tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto (nondeductible) dan bukan merupakan obyek PPh Pasal 21. Penyimpangan dari prinsip tersebut menyebabkan perbedaan antara obyek PPh Pasal 21 (SPT PPh Pasal 21) dengan biaya gaji upah yang tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto (SPT Badan), yaitu :
a. Pemberian bonus gratifikasi, tantiem, jasa produksi, jasa prestasi. Yang dihitung berdasarkan laba perusahaan atau dibebankan ke laba yang ditahan, bagi perusahaan tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Tapi merupakan obyek PPh Pasal 21 (SE – 16/PJ.44/1992).

b. Bagi perusahaan yang sudah ikut program JAMSOSTEK, pembayaran iuran Jaminan Hari Tua (JHT) sebesar 3,7% merupakan biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto bagi perusahaan, tapi bukan merupakan obyek PPh Pasal 21 (Buku petunjuk pemotongan PPh Pasal 21/26).

c. Bagi perusahaan yang sudah mempunyai Yayasan Dana Pensiun yang sudah disahkan Menteri Keuangan iuran pensiun yang dibayar perusahaan merupakan biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto, tapi bukan merupakan obyek PPh Pasal 21 (Buku petunjuk pemotongan PPh Pasal 21/26).

d, Pemberian natura/kenikmatan (fringe benefit) dalam rangka pelaksanaan pekerjaan merupakan biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto, tapi bukan merupakan obyek PPh Pasal 21, misalnya : perlengkapan untuk keamanan atau keselamatan kerja, pakaian seragam pabrik, pakaian seragam Hansip/Satpam, biaya antar jemput karyawan. Penyediaan makanan dan penginapan bagi pegawai pelayaran/penerbangan (SE-29/PJ.4/1995). Mulai 1 Januari 2001 pemberian makanan/minuman untuk seluruh karyawan dapat dikurangkan dari penghasilan bruto, tapi bukan merupakan obyek PPh Pasal 21.\

e. Pemberian natura kenikmatan yang berkaitan dengan lingkungan kerja merupakan biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto tapi bukan merupakan obyek PPh Pasal 21, misalnya pakaian seragam penyiar TV, pakaian seragam pegawai hotel, makanan tambahan untuk operator komputer atau pengetik, makanan untuk pegawai restoran.

f. Pemberian natura/kenikmatan di daerah terpencil yang telah mendapat keputusan sebagai daerah terpencil dari Direktur Jenderal Pajak.

g. Biaya perjalanan dinas bagi pengawai yang melaksanakan tugas perusahaan dan didukung dengan bukti-bukti yang sah, merupakan biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto, tapi bukan merupakan obyek PPh Pasal 21.

Copyright © Mitra Konsultindo-Konsultan Pajak ®

konsultan pajak , jasa konsultan pajak , konsultan pajak jakarta , konsultan pajak indonesia , konsultan pajak jabodetabek , konsultan pajak jakarta barat , konsultan pajak jakarta timur , konsultan pajak jakarta selatan , konsultan pajak jakarta utara , konsultan pajak jakarta pusat , konsultan pajak bogor , konsultan pajak depok , konsultan pajak tangerang , konsultan pajak bekasi , kantor konsultan pajak , konsultan pajak murah , jasa konsultasi pajak , tarif konsultan pajak , jasa laporan keuangan , pembuatan laporan keuangan , jasa manajemen bisnis , konsultan bisnis , jasa konsultan pajak jakarta , jasa konsultasi pajak , jasa laporan pajak , jasa laporan spt pajak , jasa laporan spt tahunan , jasa laporan spt masa bulanan , jasa laporan spt pajak orang pribadi , jasa laporan spt pajak badan usaha , jasa laporan spt pajak perusahaan , jasa laporan keuangan , jasa pembuatan laporan keuangan , jasa akuntansi , jasa pembukuan , jasa pembuatan laporan pajak , jasa pembuatan laporan spt pajak , jasa pembuatan laporan spt tahunan , jasa pembuatan spt pajak , jasa pembuatan spt tahunan , jasa pembuatan spt masa bulanan , jasa pembuatan spt tahunan orang pribadi , jasa pembuatan spt tahunan badan usaha , jasa pembuatan spt tahunan perusahaan , konsultan pajak 2014 , jasa konsultan pajak 2014 , konsultan pajak 2015 , jasa konsultan pajak 2015 , jasa laporan spt tahunan orang pribadi , jasa laporan spt tahunan badan usaha , jasa laporan spt tahunan perusahaan , jasa pembuatan spt tahunan orang pribadi , jasa pembuatan spt tahunan badan usaha , jasa pembuatan spt tahunan perusahaan , jasa pembuatan laporan pajak spt tahunan orang pribadi , jasa pembuatan laporan pajak spt tahunan badan usaha , jasa pembuatan laporan pajak spt tahunan perusahaan ,

jasa akuntansi , jasa akutansi , jasa pembukuan , jasa akuntansi pembukuan , jasa pembukuan akuntansi , jasa pembukuan laporan keuangan , jasa akuntansi laporan keuangan , jasa laporan keuangan , jasa pembuatan laporan keuangan , jasa pembuatan perusahaan , jasa pendiriaan perusahaan , jasa pembuatan usaha , jasa pendirian usaha , jasa pembuatan pt , jasa pendirian pt , jasa pembuatan cv , jasa pendirian cv , jasa audit , jasa audit laporan keuangan , jasa internal audit , jasa pengurusan izin usaha , jasa pengurusan ijin usaha , jasa perizinan usaha , jasa perijinan usaha ,

jasa akuntansi jakarta , jasa akutansi jakarta , jasa pembukuan jakarta , jasa akuntansi pembukuan jakarta , jasa pembukuan akuntansi jakarta , jasa pembukuan laporan keuangan jakarta , jasa akuntansi laporan keuangan jakarta , jasa laporan keuangan jakarta , jasa pembuatan laporan keuangan jakarta , jasa pembuatan perusahaan jakarta , jasa pendiriaan perusahaan jakarta , jasa pembuatan usaha jakarta , jasa pendirian usaha jakarta , jasa pembuatan pt jakarta , jasa pendirian pt jakarta , jasa pembuatan cv jakarta , jasa pendirian cv jakarta , jasa audit jakarta , jasa audit laporan keuangan jakarta , jasa internal audit jakarta , jasa pengurusan izin usaha jakarta , jasa pengurusan ijin usaha jakarta , jasa perizinan usaha jakarta , jasa perijinan usaha jakarta ,

jasa manajemen bisnis , jasa bisnis manajemen , jasa konsultan bisnis , jasa konsultan manajemen , jasa konsultan bisnis manajemen , jasa konsultan manajemen bisnis , jasa manajemen bisnis jakarta , jasa bisnis manajemen jakarta , jasa konsultan bisnis jakarta , jasa konsultan manajemen jakarta , jasa konsultan bisnis manajemen jakarta , jasa konsultan manajemen bisnis jakarta

===

jasa akuntansi bogor , jasa akutansi bogor , jasa pembukuan bogor , jasa akuntansi pembukuan bogor , jasa pembukuan akuntansi bogor , jasa pembukuan laporan keuangan bogor , jasa akuntansi laporan keuangan bogor , jasa laporan keuangan bogor , jasa pembuatan laporan keuangan bogor , jasa pembuatan perusahaan bogor , jasa pendiriaan perusahaan bogor , jasa pembuatan usaha bogor , jasa pendirian usaha bogor , jasa pembuatan pt bogor , jasa pendirian pt bogor , jasa pembuatan cv bogor , jasa pendirian cv bogor , jasa audit bogor , jasa audit laporan keuangan bogor , jasa internal audit bogor , jasa pengurusan izin usaha bogor , jasa pengurusan ijin usaha bogor , jasa perizinan usaha bogor , jasa perijinan usaha bogor ,

jasa manajemen bisnis bogor , jasa bisnis manajemen bogor , jasa konsultan bisnis bogor , jasa konsultan manajemen bogor , jasa konsultan bisnis manajemen bogor , jasa konsultan manajemen bisnis bogor ,

jasa akuntansi depok , jasa akutansi depok , jasa pembukuan depok , jasa akuntansi pembukuan depok , jasa pembukuan akuntansi depok , jasa pembukuan laporan keuangan depok , jasa akuntansi laporan keuangan depok , jasa laporan keuangan depok , jasa pembuatan laporan keuangan depok , jasa pembuatan perusahaan depok , jasa pendiriaan perusahaan depok , jasa pembuatan usaha depok , jasa pendirian usaha depok , jasa pembuatan pt depok , jasa pendirian pt depok , jasa pembuatan cv depok , jasa pendirian cv depok , jasa audit depok , jasa audit laporan keuangan depok , jasa internal audit depok , jasa pengurusan izin usaha depok , jasa pengurusan ijin usaha depok , jasa perizinan usaha depok , jasa perijinan usaha depok ,

jasa manajemen bisnis depok , jasa bisnis manajemen depok , jasa konsultan bisnis depok , jasa konsultan manajemen depok , jasa konsultan bisnis manajemen depok , jasa konsultan manajemen bisnis depok ,

jasa akuntansi tangerang , jasa akutansi tangerang , jasa pembukuan tangerang , jasa akuntansi pembukuan tangerang , jasa pembukuan akuntansi tangerang , jasa pembukuan laporan keuangan tangerang , jasa akuntansi laporan keuangan tangerang , jasa laporan keuangan tangerang , jasa pembuatan laporan keuangan tangerang , jasa pembuatan perusahaan tangerang , jasa pendiriaan perusahaan tangerang , jasa pembuatan usaha tangerang , jasa pendirian usaha tangerang , jasa pembuatan pt tangerang , jasa pendirian pt tangerang , jasa pembuatan cv tangerang , jasa pendirian cv tangerang , jasa audit tangerang , jasa audit laporan keuangan tangerang , jasa internal audit tangerang , jasa pengurusan izin usaha tangerang , jasa pengurusan ijin usaha tangerang , jasa perizinan usaha tangerang , jasa perijinan usaha tangerang ,

jasa manajemen bisnis tangerang , jasa bisnis manajemen tangerang , jasa konsultan bisnis tangerang , jasa konsultan manajemen tangerang , jasa konsultan bisnis manajemen tangerang , jasa konsultan manajemen bisnis tangerang ,

jasa akuntansi bekasi , jasa akutansi bekasi , jasa pembukuan bekasi , jasa akuntansi pembukuan bekasi , jasa pembukuan akuntansi bekasi , jasa pembukuan laporan keuangan bekasi , jasa akuntansi laporan keuangan bekasi , jasa laporan keuangan bekasi , jasa pembuatan laporan keuangan bekasi , jasa pembuatan perusahaan bekasi , jasa pendiriaan perusahaan bekasi , jasa pembuatan usaha bekasi , jasa pendirian usaha bekasi , jasa pembuatan pt bekasi , jasa pendirian pt bekasi , jasa pembuatan cv bekasi , jasa pendirian cv bekasi , jasa audit bekasi , jasa audit laporan keuangan bekasi , jasa internal audit bekasi , jasa pengurusan izin usaha bekasi , jasa pengurusan ijin usaha bekasi , jasa perizinan usaha bekasi , jasa perijinan usaha bekasi ,

jasa manajemen bisnis bekasi , jasa bisnis manajemen bekasi , jasa konsultan bisnis bekasi , jasa konsultan manajemen bekasi , jasa konsultan bisnis manajemen bekasi , jasa konsultan manajemen bisnis bekasi

 

Konsultan Pajak Jakarta Jasa – Rekonsilasi Fiskal

Konsultan Pajak Jakarta Jasa │ Jasa Pembukuan Akuntansi Laporan Keuangan │ Jasa Audit | Konsultan Manajemen Bisnis | Jasa Pembuatan Perusahaan & Izin Usaha

REKONSILIASI LABA-RUGI KOMERSIAL DAN LABA-RUGI FISKAL

Untuk menghitung Penghasilan Neto, maka jumlah penghasilan bruto dikurangi dengan pengurangan Penghasilan Bruto. Dalam UU PPH, dipakai istilah pengurangan penghasilan bruto, karena tidak seluruhnnya biaya dalam akuntansi dapat dikurangkan dari penghasilan  bruto. Karena itu perhitungan laba-rugi secara komersial (berdasarkan PSAK) untuk keperluan pengisian SPT PPh harus dilakukan rekonsiliasi terlebih dahulu, disesuaikan dengan ketentuan dalam UU Perpajakan. Adanya rekonsiliasi ini disebabkan karena adanya perbedaan dalam menentukan penghasilan (pendapatan) dan biaya antara standar Akuntansi Keuangan (SAK) dengan UU PPh. Sesuai dengan sistem self assesment yang dianut UU PPh, maka proses rekonsiliasi fiskal dilakukan sendiri oleh Wajib Pajak. Jika Laporan Keuangan komersial WP di audit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP), maka biasanya rekonsiliasi iskal dicantumkan dalam Laporan Audit.

Mulai SPT PPh Badan tahun 2001 Rekonsiliasi Fiskal .ini wajib dilampirkan oleh WP bersama dengan SPT yang disampaikan. Namun demikian, dalam SPT Tahunan PPh Badan tahun 2002 proses rekonsiliasi fskal yang intinya merupakan koreksi fiskal (baik penyesuaian positif dan negatif) telah dimasukkan dalam SPT Tahunan PPh yaitu di Formulir 1771-I. Secara garis besar perbedaan pengakuan terhadap penghasilan dan biaya antara akuntansi dengan fiskal tersebut dapat dibagi menjadi dua yaitu : beda waktu (temporary differences) dan beda tetap (permanent differences).

Beda Waktu (Temporary Differences)

Beda waktu (temporary differences) terjadi karena perbedaan metode antara akuntansi dan pajak sehingga mengakibatkan perbedaan saat (waktu) pengakuan terkait dengan pengakuan atas penghasilan dan biaya. Sebagai contoh, koreksi fiskal atas perhitungan penyusutan pasti dilakukan oleh Wajib Pajak akibat perbedaan standar penyusutan. Adanya perbedaan terkait dengan saat dimulainya penyusutan dan perbedaan pengelompokkan jenis aktiva menyebabkan diadakan penyesuaian fiskal atas Laporan Keuangan komersil. Contoh beda waktu ini antara lain : perbedaan metode penyusutan, penilaian persediaan, penyisihan kerugian piutang dan sebagainya. Pada dasarnya jumlah totalnya.sama, hanya saat pengakuan per periodenya yang berbeda. Efek pajak yang ditimbulkan karena perbedaan waktu ini dalam standar akuntansi keuangan diakomodasi dengan diterbitkannya PSAK Nomor 46.

Beda Tetap (Permanent Differences)

Beda tetap (permanent differences) terjadi akibat adanya perbedaan pengakuan terhadap. suatu pengeluaran (biaya) atau pendapatan. Beberapa pengeluaran menurut akuntansi dapaf dibiayakan tetapi berdasarkan ketentuan pajak tidak dapat digunakan sebagai pengurang penghasilan. Pengeluaran-pengeluaran ini biasanya meliputi pengeluaran-pengeluaran yang tidak jelas jenis pengeluarannya dan tidak jelas pula kaitannya dengan usaha untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan. Kebijakan fiskus yang mendasari hal ini, lebih didasari atas fungsi pajak untuk mengatur agar dapat dihindarkan pengeluaran-pengeluaran yang tidak seharusnya dan tidak pada tempatnya, disamping fungsi penerimaan negara. Perbedaan ini akan tetap ada karena masing-masing pihak (akuntansi maupun pajak) saling tidak mengakui atas pendapatan dan biaya yang berbeda.

Beda Tetap meliputi :
a. Penerimaan yang menurut akuntansi merupakan penghasilan, sedangkan menurut pajak bukan obyek pajak.

Perbedaan ini menguntungkan Wajib Pajak, karena memperkecil penghasilan Kena Pajak dan PPh terutang. Contohnya pada Pasal 4 (3) huruf f UU No.17 Tahun 2000, bagi perusahaan dalam negeri yang bentuknya Perieroan Terbatas (PT), koperasi, BUMN/D hanya ada satu jenis penghasilan yang bukan obyek pajak yaitu dividen yang diterima/diperoleh dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia, misalnya dividen yang diterima dari investasi saham pada PT A. Contoh yang lain adalah bagi badan usaha yang berbentuk firma, CV, Kongsi, Persekutuan, Yayasan dan organisasi sejenisnya tidak ada penghasilan yang. bukan obyek PPh kecuali setoran modal yang menurut akuntansi juga bukan penghasilan.

b. Penerimaan yang menurut akuntansi bukan merupakan penghasilan tetapi menurut Pajak merupakan obyek pajak, perbedaan ini sifatnya merugikan Wajib pajak karena menambah Penghasilan Kena Pajak dan PPh terutang. Misalnya penerimaan hibah atau bantuan dari pihak-pihak yang ada hubungan usaha, pekerjaan, penguasaan atau kepemilikan ( Pasal 4 (3) huruf a dan b UU PPh).

c. Penghasilan yang PPh-nya bersifat final.

Penghasilan yang PPh-nya telah dipotong/ dipungut oleh pihak lain atau yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak yang bersangkutan terbatas pada jenis-jenis penghasilan tertentu yang sudah ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah. Bagi Wajib Pajak yang semata-mata memperoleh/menerima penghasilan yang dikenakan PPh final dan atau penghasilan yang tidak termasuk obyek Pajak Penghasilan, tetap diwajibkan mengisi dan menandatangani SPT Tahunan PPh berikut lampirannya dengan menuliskan Nihil dalam SPT Induk Huruf j Angka 3 dan dengan memberikan catatan di halaman bawah SPT Induk “seluruh penghasilan telah dikenakan PPh bersifat final”. Mulai tahun 1998, wajib pajak wajib mengisi SPT PPh pada Lampiran VI sedangkan untuk tahun 2001 ada di Lampirin 1771-IV.

d. Pengeluaran yang menurut akuntansi, merupakan beban, sedangkan menurut pajak, tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto.

Penghasilan ini sifatnya merugikan Wajib Pajak karena memperbesar penghasilan Kena Pajak.

Jenis Beda Tetap

Beda tetap terdiri dari :

a.   Beda tetap yang murni, terdiri dari :

1)  Biaya langsung untuk memperoleh penghasilan bukan obyek pajak atau penghasilan yang telah dipotong/dipungut PPh yang bersifat final, tidak dapat dikurangkan.

2)  Penggantian/imbalan sehubungan dengan pekerjaan/jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, misalnya pemberian makan siang, beras, gula, kendaraan dan sebagainya. Tapi kalau diberikan dalam bentuk tunjangan merupakan biaya yang dapat dikurangkan.

3)  Sanksi administrasi perpajakan berupa bunga, denda, kenaikan.

4)  Kerugian usaha di Luar Negeri tidak boleh dikurangkan dan dikompensasikan dengan penghasilan Dalam Negeri atau penghasilan Luar Negeri lainnya.

b.  Beda tetap yang disebabkan tidak terpenuhinya syarat-syarat khusus, yaitu:

1)  Biaya Perjalanan.
Biaya perjalanan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto adalah biaya perjalanan pegawai perusahaan untuk kepentingan perusahaan yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang sah misalnya bukti penugasan, tiket, dan lain-lain.

2)  Biaya Promosi.
Biaya promosi yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto adalah yang didukung dengan bukti pemasangan iklan, pembuatan barang-barang promosi dan harus dibedakan dengan sumbangan.

3)  Biaya entertainment.
Biaya entertainment yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto adalah yang benar di keluarkan dan ada hubungannya dengan usaha atau kegiatan Wajib Pajak dan dibuatkan daftar nominatif.

4)  Biaya penelitian dan pengembangan.
Biaya penelitian dan pengembangan yang dapat.dikurangkan adalah yang dilakukan di Indonesia. Yang dilakukan diluar Indonesia tidak dapat dikurangkan.

5)  Biaya Komisi.
Biaya komisi yang dapat dikurangkan adalah yang benar-benar sah dan didukung dengan bukti yang sah pula.

6)  Kerugian Piutang.
Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan no. 130/KMK.04/98 tanggal 27 Februari 1998 yang kemudian dimasukkan ke dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2000, ditegaskan bahwa piutang usaha tak tertagih yang timbul di bidang usaha bank, lembaga pembiayaan, industri, dagang dan jasa lainnya dapat dibebankan sebagai biaya dalam menghitung penghasilan Kena Pajak dengan syarat :

  • Wajib Pajak telah membebankan piutang tak tertagih tersebut sebagai kerugian perusahaan dalam Laporan Keuangan Komersial.
  • Telah diserahkan perkara penagihannya kepada.Pengadilan Negeri atau Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BPULN) atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang/pembebasan utang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan.
  • Telah dipublikasikan dalam suatu penerbitan umum atau khusus; dan
  • Wajib Pajak harus menyerahkan daftar piutang tak tertagih yang dihapuskan yang mencantumkan nama, alamat, NPWP dan jumlahnya serta dokumen yang dipandang perlu oleh Direktorat Jenderal Pajak saat menyampaikan SPT Tahunan.

Penghapusan piutang tak tertagih yang timbul di bidang usaha Bank dan lembaga pembiayaan harus dibebankan terlebih dahulu pada perkiraan cadangan piutang tak tertagih. Apabila cadangan piutang tak tertagih tidak atau tidak seluruhnya dipakai untuk menutup kerugian yang disebabkan oleh piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih, maka jumlah cadangan tersebut diperhitungkan sebagai penghasilan, sedangkan apabila jumlahnya tidak mencukupi maka kekurangannya dapat diperhitungkan sebagai biaya. Apabila piutang tak tertagih tersebut di kemudian hari dapat ditagih kembali, maka merupakan penghasilan bagi kreditur.

Apabila jumlah debiturnya sangat banyak, Wajib Pajak dapat melaporkan secara kumulatif (tidak harus mencantumkan rincian identitas debitur dan jumlah piutang tak tertagih) untuk jumlah yang kurang dari Rp 5,000.000,00. Sedangkan apabila jumlahnya melebihi Rp 5.000.000,00 maka harus dibuatkan daftar nominatifnya.

Apabila debitur dan kreditur melakukan perjanjian/kesepakatan tertulis yang mengikat kedua belah pihak yang dapat mengakibatkan sebagian atau seluruh piutangnya dibebaskan, maka fotokopi dokumen itu dapat menggantikan syarat:

–     Penyerahan daftar nama debitur dan jumlah piutang tak tertagih kepada Pengadilan Negeri atau BUPLN.

–     Pengumuman daftar nama debitur dalam suatu Penerbitan.

Pihak kreditur dapat melakukan penghapusan piutang yang nyata-nyata tidak tertagih sekaligus meskipun pengakuan penghasilan dari pembebanan utang oleh pihak debitur dialokasikan dalam jangka waktu 5 tahun.

Dalam perubahan UU RI Nomor 17 Tahun 2000 tentang perubahan ketiga atas UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, dalam Pasa! 9 ayat (1) huruf c disebutkan bahwa pembentukan atau pemupukan dana cadangan tidak dapat dikurangkan sebagai biaya kecuali cadangan piutang tak tertagih uptuk usaha bank dan sewa guna usaha dengan hak opsi, cadangan untuk usaha asuransi, dan cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan, yang ketentuan dan syarat-syaratnya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan. Pembentukan atau pemupukan dana cadangan pada prinsipnya tidak dapat dibebankan sebagai biaya. Namun untuk jenis-jenis usaha tertentu, seperti yang disebutkan di atas, yang secara ekonomis memang diperlukan adanya cadangan untuk menutup beban atau kerugian di kemudian hari, dapat dilakukan.

c. Beda tetap yang disebabkan praktek-praktek akuntansi yang tidak sehat, yang secara akuntansi juga bukan merupakan beban, yaitu :

1)  Kepentingan pribadi pemegang saham atau pemilik dan keluarganya yang dibayar perusahaan dan oleh perusahaan dibukukan sebagai beban usaha, hal ini secara fiskat dinyatakan dengan jelas tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto, misalnya rekening listrik/telpon pemilik, reparasi kendaraan pemilik, PBB rumah Pemilik dan sebagainya.

2)  Keperluan pribadi pegawai perusahaan yang dibayar perusahaan.

3)  Sumbangan/bantuan.
Sumbangan/bantuan yang diberikan kepada pihak-pihak yang tidak ada hubungan dengan kegiatan usaha, kepemilikan, penguasaan, pekerjaan bagi yang memberikan tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dan bagi yang menerima bukan obyek PPh. Sedangkan sumbangan/bantuan yang ada hubungan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan bagi yang menerima merupakan obyek PPh dan bagi yang memberikan merupakan pengurangan yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto. Akuntansi komersial tidak selalu melihat adanya hubungan antara pemberi dengan penerima sumbangan/bantuan sebagai faktor yang menentukan. Namun, dalam praktek akuntansi yang sehat, pemberian sumbangan/bantuan ini dianggap bukan merupakan beban (expense) karena pemberian sumbangan/bantuan tidak mengharapkan adanya penghasilan. Atau dengan kata lain, pemberian sumbangan/bantuan tidak dapat dipertemukan dengan penghasilan sehingga langsung dimasukkan ke akun Laba Ditahan (Retained Earning).

Copyright © Mitra Konsultindo-Konsultan Pajak ®

konsultan pajak , jasa konsultan pajak , konsultan pajak jakarta , konsultan pajak indonesia , konsultan pajak jabodetabek , konsultan pajak jakarta barat , konsultan pajak jakarta timur , konsultan pajak jakarta selatan , konsultan pajak jakarta utara , konsultan pajak jakarta pusat , konsultan pajak bogor , konsultan pajak depok , konsultan pajak tangerang , konsultan pajak bekasi , kantor konsultan pajak , konsultan pajak murah , jasa konsultasi pajak , tarif konsultan pajak , jasa laporan keuangan , pembuatan laporan keuangan , jasa manajemen bisnis , konsultan bisnis , jasa konsultan pajak jakarta , jasa konsultasi pajak , jasa laporan pajak , jasa laporan spt pajak , jasa laporan spt tahunan , jasa laporan spt masa bulanan , jasa laporan spt pajak orang pribadi , jasa laporan spt pajak badan usaha , jasa laporan spt pajak perusahaan , jasa laporan keuangan , jasa pembuatan laporan keuangan , jasa akuntansi , jasa pembukuan , jasa pembuatan laporan pajak , jasa pembuatan laporan spt pajak , jasa pembuatan laporan spt tahunan , jasa pembuatan spt pajak , jasa pembuatan spt tahunan , jasa pembuatan spt masa bulanan , jasa pembuatan spt tahunan orang pribadi , jasa pembuatan spt tahunan badan usaha , jasa pembuatan spt tahunan perusahaan , konsultan pajak 2014 , jasa konsultan pajak 2014 , konsultan pajak 2015 , jasa konsultan pajak 2015 , jasa laporan spt tahunan orang pribadi , jasa laporan spt tahunan badan usaha , jasa laporan spt tahunan perusahaan , jasa pembuatan spt tahunan orang pribadi , jasa pembuatan spt tahunan badan usaha , jasa pembuatan spt tahunan perusahaan , jasa pembuatan laporan pajak spt tahunan orang pribadi , jasa pembuatan laporan pajak spt tahunan badan usaha , jasa pembuatan laporan pajak spt tahunan perusahaan ,

jasa akuntansi , jasa akutansi , jasa pembukuan , jasa akuntansi pembukuan , jasa pembukuan akuntansi , jasa pembukuan laporan keuangan , jasa akuntansi laporan keuangan , jasa laporan keuangan , jasa pembuatan laporan keuangan , jasa pembuatan perusahaan , jasa pendiriaan perusahaan , jasa pembuatan usaha , jasa pendirian usaha , jasa pembuatan pt , jasa pendirian pt , jasa pembuatan cv , jasa pendirian cv , jasa audit , jasa audit laporan keuangan , jasa internal audit , jasa pengurusan izin usaha , jasa pengurusan ijin usaha , jasa perizinan usaha , jasa perijinan usaha ,

jasa akuntansi jakarta , jasa akutansi jakarta , jasa pembukuan jakarta , jasa akuntansi pembukuan jakarta , jasa pembukuan akuntansi jakarta , jasa pembukuan laporan keuangan jakarta , jasa akuntansi laporan keuangan jakarta , jasa laporan keuangan jakarta , jasa pembuatan laporan keuangan jakarta , jasa pembuatan perusahaan jakarta , jasa pendiriaan perusahaan jakarta , jasa pembuatan usaha jakarta , jasa pendirian usaha jakarta , jasa pembuatan pt jakarta , jasa pendirian pt jakarta , jasa pembuatan cv jakarta , jasa pendirian cv jakarta , jasa audit jakarta , jasa audit laporan keuangan jakarta , jasa internal audit jakarta , jasa pengurusan izin usaha jakarta , jasa pengurusan ijin usaha jakarta , jasa perizinan usaha jakarta , jasa perijinan usaha jakarta ,

jasa manajemen bisnis , jasa bisnis manajemen , jasa konsultan bisnis , jasa konsultan manajemen , jasa konsultan bisnis manajemen , jasa konsultan manajemen bisnis , jasa manajemen bisnis jakarta , jasa bisnis manajemen jakarta , jasa konsultan bisnis jakarta , jasa konsultan manajemen jakarta , jasa konsultan bisnis manajemen jakarta , jasa konsultan manajemen bisnis jakarta

===

jasa akuntansi bogor , jasa akutansi bogor , jasa pembukuan bogor , jasa akuntansi pembukuan bogor , jasa pembukuan akuntansi bogor , jasa pembukuan laporan keuangan bogor , jasa akuntansi laporan keuangan bogor , jasa laporan keuangan bogor , jasa pembuatan laporan keuangan bogor , jasa pembuatan perusahaan bogor , jasa pendiriaan perusahaan bogor , jasa pembuatan usaha bogor , jasa pendirian usaha bogor , jasa pembuatan pt bogor , jasa pendirian pt bogor , jasa pembuatan cv bogor , jasa pendirian cv bogor , jasa audit bogor , jasa audit laporan keuangan bogor , jasa internal audit bogor , jasa pengurusan izin usaha bogor , jasa pengurusan ijin usaha bogor , jasa perizinan usaha bogor , jasa perijinan usaha bogor ,

jasa manajemen bisnis bogor , jasa bisnis manajemen bogor , jasa konsultan bisnis bogor , jasa konsultan manajemen bogor , jasa konsultan bisnis manajemen bogor , jasa konsultan manajemen bisnis bogor ,

jasa akuntansi depok , jasa akutansi depok , jasa pembukuan depok , jasa akuntansi pembukuan depok , jasa pembukuan akuntansi depok , jasa pembukuan laporan keuangan depok , jasa akuntansi laporan keuangan depok , jasa laporan keuangan depok , jasa pembuatan laporan keuangan depok , jasa pembuatan perusahaan depok , jasa pendiriaan perusahaan depok , jasa pembuatan usaha depok , jasa pendirian usaha depok , jasa pembuatan pt depok , jasa pendirian pt depok , jasa pembuatan cv depok , jasa pendirian cv depok , jasa audit depok , jasa audit laporan keuangan depok , jasa internal audit depok , jasa pengurusan izin usaha depok , jasa pengurusan ijin usaha depok , jasa perizinan usaha depok , jasa perijinan usaha depok ,

jasa manajemen bisnis depok , jasa bisnis manajemen depok , jasa konsultan bisnis depok , jasa konsultan manajemen depok , jasa konsultan bisnis manajemen depok , jasa konsultan manajemen bisnis depok ,

jasa akuntansi tangerang , jasa akutansi tangerang , jasa pembukuan tangerang , jasa akuntansi pembukuan tangerang , jasa pembukuan akuntansi tangerang , jasa pembukuan laporan keuangan tangerang , jasa akuntansi laporan keuangan tangerang , jasa laporan keuangan tangerang , jasa pembuatan laporan keuangan tangerang , jasa pembuatan perusahaan tangerang , jasa pendiriaan perusahaan tangerang , jasa pembuatan usaha tangerang , jasa pendirian usaha tangerang , jasa pembuatan pt tangerang , jasa pendirian pt tangerang , jasa pembuatan cv tangerang , jasa pendirian cv tangerang , jasa audit tangerang , jasa audit laporan keuangan tangerang , jasa internal audit tangerang , jasa pengurusan izin usaha tangerang , jasa pengurusan ijin usaha tangerang , jasa perizinan usaha tangerang , jasa perijinan usaha tangerang ,

jasa manajemen bisnis tangerang , jasa bisnis manajemen tangerang , jasa konsultan bisnis tangerang , jasa konsultan manajemen tangerang , jasa konsultan bisnis manajemen tangerang , jasa konsultan manajemen bisnis tangerang ,

jasa akuntansi bekasi , jasa akutansi bekasi , jasa pembukuan bekasi , jasa akuntansi pembukuan bekasi , jasa pembukuan akuntansi bekasi , jasa pembukuan laporan keuangan bekasi , jasa akuntansi laporan keuangan bekasi , jasa laporan keuangan bekasi , jasa pembuatan laporan keuangan bekasi , jasa pembuatan perusahaan bekasi , jasa pendiriaan perusahaan bekasi , jasa pembuatan usaha bekasi , jasa pendirian usaha bekasi , jasa pembuatan pt bekasi , jasa pendirian pt bekasi , jasa pembuatan cv bekasi , jasa pendirian cv bekasi , jasa audit bekasi , jasa audit laporan keuangan bekasi , jasa internal audit bekasi , jasa pengurusan izin usaha bekasi , jasa pengurusan ijin usaha bekasi , jasa perizinan usaha bekasi , jasa perijinan usaha bekasi ,

jasa manajemen bisnis bekasi , jasa bisnis manajemen bekasi , jasa konsultan bisnis bekasi , jasa konsultan manajemen bekasi , jasa konsultan bisnis manajemen bekasi , jasa konsultan manajemen bisnis bekasi

 

Konsultan Pajak Jakarta Jasa – Hal-hal yang Perlu Diperhatikan Dalam Menyiapkan Laporan Keuangan Fiskal

Konsultan Pajak Jakarta Jasa │ Jasa Pembukuan Akuntansi Laporan Keuangan │ Jasa Audit | Konsultan Manajemen Bisnis | Jasa Pembuatan Perusahaan & Izin Usaha

Penyampaian Laporan Keuangan dan SPT Tahunan

Pasal 28 UU KUP mewajibkan kepada Wajib Pajak orang pribadi serta badan Dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap untuk menyelenggarakan pembukuan untuk menghitung penghasilan Kena Pajak (Rugi Fiskal) serta untuk menghitung dasar pengenaan pajak yang berkaitan dengan PPN dan PPnBM dan pemotongan/pemungutan PPN oleh pihak lainnya. Dalam penyampaian SPT Tahunan PPh Badan wajib dilampirkan neraca dan perhitungan laba-rugi yang sesuai dengan ketentuan pajak atau yang telah dilakukan rekonsiliasi fiskal. Dalam UU KUP tidak digunakan istilah Laporan Keuangan fiskal atau Neraca fiskal, juga dalam akuntansi tidak digunakan istilah Laporan Keuangan komersial atau Neraca komersial. Terminologi ini muncul hanya untuk membedakan bahwa Laporan Keuangan komersial untuk akuntansi dan.Laporan Keuangan fiskal untuk pajak, Neraca komersial untuk akuntansi dan Neraca fiskal untuk pajak, serta laba-rugi komersial untuk akuntansi dan laba-rugi fiskal untuk pajak.

Berdasarkan memori penjelasan Pasal 28 ayat (7) UU KUP ditegaskan bahwa pembukuan harus diselenggarakan dengan cara atau sistem yang lazim dipakai di Indonesia misalnya berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), kecuali peraturan perundang-undangan perpajakan menentukan lain.

Tujuan utama dari Laporan Keuangan fiskal adalah untuk menghitung Penghasilan Kena pajak. Dalam sistem self assesment, Wajib Pajak harus menghitung sendiri hutang pajaknya sehingga keberadaan Laporan Keuangan itu sangat membantu proses penghitungan. Selain untuk kebutuhan informasi manajemen, Laporan Keuangan juga dipakai sebagai alat untuk mengetahui dan menilai tingkat kepatuhan Wajib Pajak terutama dalam pemeriksaan,  bahkan penyidikan pajak. Pada kedua aktivitas itu Laporan Keuangan merupakan sasaran utama pemeriksaan. Sebagai pendukung SPT, Laporan Keuangan dari sistem self assesment merupakan laporan pertanggungjawaban atas kepercayaan menghitung pajak terhutang yang diserahkan kepada tiap Wajib Pajak.

Sedemikian pentingnya Laporan Keuangan itu, sehingga semua lampiran dalam SPT Tahunan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari SPT dan merupakan persyaratan mutlak yang harus dipenuhi oleh setiap Wajib Pajak yang menyelenggarakan pembukuan. Bahkan SPT belum dianggap dimasukkan, jika tidak dilampiri dengan Laporan Keuangan. Dalam ketentuan perpajakan, perbuatan tidak menyampaikan SPT dapat mengundang sanksi administrasi yang secara finansial dapat merugikan Wajib Pajak.

Penggolongan Penghasilan

Untuk pengisian SPT Tahunan, baik untuk Wajib Pajak orang Pribadi (Formulir 1770) maupun WP Badan (Formulir 1771), penghasilan yang dilaporkan dibedakan dalam 3 golongan, yaitu:

  1. Penghasilan yang dihitung sesuai dengan ketentuan umum dan dikenakan berdasarkan tarif umum, yaitu tarif Pasal 17 UU PPh.
  2. Penghasilan yang dikenakan atau yang telah dipotong/dipungut Pajak secara Final.
  3. Penghasilan yana bukan merupakan obyek pajak.

Untuk Penghasilan yang dihitung sesuai dengan ketentuan umum, dasar pengenaan pajaknya adalah Penghasilan Kena Pajak (PKP) yang dihitung sebagai berikut:

jumlah penghasilan bruto2

Dan untuk Wajib Pajak orang Pribadi, Penghasilan Neto setelah kompensasi .kerugian masih dikurangi lagi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang besarnya sebagai berikut :

–     Wajib Pajak sendiri Rp 13.200.000 per tahun;
–     Tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin Rp 1.200.000;
–     Tambahan jika penghasilan istri digabung Rp 13.200.000;
–     Tanggungan lainnya (anak, keluarga sedarah, dan semenda dalam garis keturunan lurus termasuk anak angkat) @ Rp 1.200.000 per orang maksimum 3 orang tanggungan.

Setelah diketahui jumlah Penghasilan Kena Pajak-nya, maka untuk menghitung PPh yang terhutang dikalikan dengan tarif Pasal 17 UU PPh. Penghasilan yang telah dikenakan PPh Final tidak perlu digabung dengan penghasilan lainnya dalam penghitungan pajak penghasilan yang terhutang dalam pengisian SPT Tahunan PPh. Namun demikian, sejak tahun pajak 1998 WP Badan dalam negeri, termasuk BUT diharuskan melaporkan penghasilan yang telah dikenakan PPh Final dan yang bukan obyek PPh (non taxable income) ke dalam SPT Tahunan PPh Badan Formulir 1771 Lampiran VI. Sedangkan bagi WP orang Pribadi Dalam Negeri diharuskan melaporkan penghasilan yang telah dikenakan PPh final dan secara tersendiri serta penghasilan yang bukan obyek pajak PPh sejak tahun pajak 1999 dalam Formulir 1770 Lampiran III. Untuk Wajib Pajak Badan, lampiran atas penghasilan yang telah dikenakan PPh Final dan penghasilan yang bukan merupakan obyek pajak tersebut, mulai tahun pajak 2002 dipindahkan ke Formulir 1771 Lampiran IV.

Untuk penghasilan yang bukan merupakan obyek pajak tidak perlu dihitung pajaknya sebab tidak terhutang PPh, sehingga iuga tidak perlu digabung dengan penghasilan lainnya dan karena itu hanya dilaporkan dalam lampiran SPT, seperti halnya Penghasilan yang dikenakan PPh yang bersifat final.

Dengan dilaporkannya seluruh penghasilan yang diterima/diperoleh dalam tahun pajak, maka selanjutnya dapat dilakukan penilaian tentang wajar atau tidaknya laporan tersebut, bila terdapat tambahan kekayaan neto, karena:

seluruh penghasilan2

Copyright © Mitra Konsultindo-Konsultan Pajak ®

konsultan pajak , jasa konsultan pajak , konsultan pajak jakarta , konsultan pajak indonesia , konsultan pajak jabodetabek , konsultan pajak jakarta barat , konsultan pajak jakarta timur , konsultan pajak jakarta selatan , konsultan pajak jakarta utara , konsultan pajak jakarta pusat , konsultan pajak bogor , konsultan pajak depok , konsultan pajak tangerang , konsultan pajak bekasi , kantor konsultan pajak , konsultan pajak murah , jasa konsultasi pajak , tarif konsultan pajak , jasa laporan keuangan , pembuatan laporan keuangan , jasa manajemen bisnis , konsultan bisnis , jasa konsultan pajak jakarta , jasa konsultasi pajak , jasa laporan pajak , jasa laporan spt pajak , jasa laporan spt tahunan , jasa laporan spt masa bulanan , jasa laporan spt pajak orang pribadi , jasa laporan spt pajak badan usaha , jasa laporan spt pajak perusahaan , jasa laporan keuangan , jasa pembuatan laporan keuangan , jasa akuntansi , jasa pembukuan , jasa pembuatan laporan pajak , jasa pembuatan laporan spt pajak , jasa pembuatan laporan spt tahunan , jasa pembuatan spt pajak , jasa pembuatan spt tahunan , jasa pembuatan spt masa bulanan , jasa pembuatan spt tahunan orang pribadi , jasa pembuatan spt tahunan badan usaha , jasa pembuatan spt tahunan perusahaan , konsultan pajak 2014 , jasa konsultan pajak 2014 , konsultan pajak 2015 , jasa konsultan pajak 2015 , jasa laporan spt tahunan orang pribadi , jasa laporan spt tahunan badan usaha , jasa laporan spt tahunan perusahaan , jasa pembuatan spt tahunan orang pribadi , jasa pembuatan spt tahunan badan usaha , jasa pembuatan spt tahunan perusahaan , jasa pembuatan laporan pajak spt tahunan orang pribadi , jasa pembuatan laporan pajak spt tahunan badan usaha , jasa pembuatan laporan pajak spt tahunan perusahaan ,

jasa akuntansi , jasa akutansi , jasa pembukuan , jasa akuntansi pembukuan , jasa pembukuan akuntansi , jasa pembukuan laporan keuangan , jasa akuntansi laporan keuangan , jasa laporan keuangan , jasa pembuatan laporan keuangan , jasa pembuatan perusahaan , jasa pendiriaan perusahaan , jasa pembuatan usaha , jasa pendirian usaha , jasa pembuatan pt , jasa pendirian pt , jasa pembuatan cv , jasa pendirian cv , jasa audit , jasa audit laporan keuangan , jasa internal audit , jasa pengurusan izin usaha , jasa pengurusan ijin usaha , jasa perizinan usaha , jasa perijinan usaha ,

jasa akuntansi jakarta , jasa akutansi jakarta , jasa pembukuan jakarta , jasa akuntansi pembukuan jakarta , jasa pembukuan akuntansi jakarta , jasa pembukuan laporan keuangan jakarta , jasa akuntansi laporan keuangan jakarta , jasa laporan keuangan jakarta , jasa pembuatan laporan keuangan jakarta , jasa pembuatan perusahaan jakarta , jasa pendiriaan perusahaan jakarta , jasa pembuatan usaha jakarta , jasa pendirian usaha jakarta , jasa pembuatan pt jakarta , jasa pendirian pt jakarta , jasa pembuatan cv jakarta , jasa pendirian cv jakarta , jasa audit jakarta , jasa audit laporan keuangan jakarta , jasa internal audit jakarta , jasa pengurusan izin usaha jakarta , jasa pengurusan ijin usaha jakarta , jasa perizinan usaha jakarta , jasa perijinan usaha jakarta ,

jasa manajemen bisnis , jasa bisnis manajemen , jasa konsultan bisnis , jasa konsultan manajemen , jasa konsultan bisnis manajemen , jasa konsultan manajemen bisnis , jasa manajemen bisnis jakarta , jasa bisnis manajemen jakarta , jasa konsultan bisnis jakarta , jasa konsultan manajemen jakarta , jasa konsultan bisnis manajemen jakarta , jasa konsultan manajemen bisnis jakarta

===

jasa akuntansi bogor , jasa akutansi bogor , jasa pembukuan bogor , jasa akuntansi pembukuan bogor , jasa pembukuan akuntansi bogor , jasa pembukuan laporan keuangan bogor , jasa akuntansi laporan keuangan bogor , jasa laporan keuangan bogor , jasa pembuatan laporan keuangan bogor , jasa pembuatan perusahaan bogor , jasa pendiriaan perusahaan bogor , jasa pembuatan usaha bogor , jasa pendirian usaha bogor , jasa pembuatan pt bogor , jasa pendirian pt bogor , jasa pembuatan cv bogor , jasa pendirian cv bogor , jasa audit bogor , jasa audit laporan keuangan bogor , jasa internal audit bogor , jasa pengurusan izin usaha bogor , jasa pengurusan ijin usaha bogor , jasa perizinan usaha bogor , jasa perijinan usaha bogor ,

jasa manajemen bisnis bogor , jasa bisnis manajemen bogor , jasa konsultan bisnis bogor , jasa konsultan manajemen bogor , jasa konsultan bisnis manajemen bogor , jasa konsultan manajemen bisnis bogor ,

jasa akuntansi depok , jasa akutansi depok , jasa pembukuan depok , jasa akuntansi pembukuan depok , jasa pembukuan akuntansi depok , jasa pembukuan laporan keuangan depok , jasa akuntansi laporan keuangan depok , jasa laporan keuangan depok , jasa pembuatan laporan keuangan depok , jasa pembuatan perusahaan depok , jasa pendiriaan perusahaan depok , jasa pembuatan usaha depok , jasa pendirian usaha depok , jasa pembuatan pt depok , jasa pendirian pt depok , jasa pembuatan cv depok , jasa pendirian cv depok , jasa audit depok , jasa audit laporan keuangan depok , jasa internal audit depok , jasa pengurusan izin usaha depok , jasa pengurusan ijin usaha depok , jasa perizinan usaha depok , jasa perijinan usaha depok ,

jasa manajemen bisnis depok , jasa bisnis manajemen depok , jasa konsultan bisnis depok , jasa konsultan manajemen depok , jasa konsultan bisnis manajemen depok , jasa konsultan manajemen bisnis depok ,

jasa akuntansi tangerang , jasa akutansi tangerang , jasa pembukuan tangerang , jasa akuntansi pembukuan tangerang , jasa pembukuan akuntansi tangerang , jasa pembukuan laporan keuangan tangerang , jasa akuntansi laporan keuangan tangerang , jasa laporan keuangan tangerang , jasa pembuatan laporan keuangan tangerang , jasa pembuatan perusahaan tangerang , jasa pendiriaan perusahaan tangerang , jasa pembuatan usaha tangerang , jasa pendirian usaha tangerang , jasa pembuatan pt tangerang , jasa pendirian pt tangerang , jasa pembuatan cv tangerang , jasa pendirian cv tangerang , jasa audit tangerang , jasa audit laporan keuangan tangerang , jasa internal audit tangerang , jasa pengurusan izin usaha tangerang , jasa pengurusan ijin usaha tangerang , jasa perizinan usaha tangerang , jasa perijinan usaha tangerang ,

jasa manajemen bisnis tangerang , jasa bisnis manajemen tangerang , jasa konsultan bisnis tangerang , jasa konsultan manajemen tangerang , jasa konsultan bisnis manajemen tangerang , jasa konsultan manajemen bisnis tangerang ,

jasa akuntansi bekasi , jasa akutansi bekasi , jasa pembukuan bekasi , jasa akuntansi pembukuan bekasi , jasa pembukuan akuntansi bekasi , jasa pembukuan laporan keuangan bekasi , jasa akuntansi laporan keuangan bekasi , jasa laporan keuangan bekasi , jasa pembuatan laporan keuangan bekasi , jasa pembuatan perusahaan bekasi , jasa pendiriaan perusahaan bekasi , jasa pembuatan usaha bekasi , jasa pendirian usaha bekasi , jasa pembuatan pt bekasi , jasa pendirian pt bekasi , jasa pembuatan cv bekasi , jasa pendirian cv bekasi , jasa audit bekasi , jasa audit laporan keuangan bekasi , jasa internal audit bekasi , jasa pengurusan izin usaha bekasi , jasa pengurusan ijin usaha bekasi , jasa perizinan usaha bekasi , jasa perijinan usaha bekasi ,

jasa manajemen bisnis bekasi , jasa bisnis manajemen bekasi , jasa konsultan bisnis bekasi , jasa konsultan manajemen bekasi , jasa konsultan bisnis manajemen bekasi , jasa konsultan manajemen bisnis bekasi

 

Konsultan Pajak Jakarta Jasa – Pembukuan Tentang Investasi Jangka Panjang

Konsultan Pajak Jakarta Jasa │ Jasa Pembukuan Akuntansi Laporan Keuangan │ Jasa Audit | Konsultan Manajemen Bisnis | Jasa Pembuatan Perusahaan & Izin Usaha

lnvestasi jangka panjang dimaksudkan untuk meningkatkan penghasilan perusahaan dilakukan dengan menanamkan modalnya pada perusahaan lain. Untuk kepentingan fiskal, masing-masing jenis investasi jangka panjang misalnya saham, obligasi, dan harta lain harus disajikan terpisah dalam neraca.

Penerimaan dividen dan bunga obligasi dikelompokkan dalam laporan laba-rugi sebagai penghasilan lain-lain. UU PPh mengatur bahwa dividen atau bagian keuntungan yang diterima atau diperoleh badan usaha tidak termasuk sebagai obyek PPh apabila memenuhi syarat Pasal 4 ayat (3) huruf g, dan dalam hal ini timbul beda tetap antara akuntansi dan Pajak.

7.   Pembukuan Tentang Harta Lainnya

Pos-pos yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam aktiva lancar dan aktiva tetap dapat digolongkan sebagai aktiva lain-lain. Yang termasuk ke dalam aktiva lain-lain adalah : biaya di bayar di muka, selisih kurs akibat devaluasi, dan piutang direksi dan karyawan. Perlakuan akuntansi dan pajak tidak jauh berbeda.kecuali terhadap pos selisih kurs akibat devaluasi. Pos ini memerlukan perlakuan lebih lanjut oleh Menteri Keuangan.

Pembukuan tentang harta lainnya harus dilakukan sedemikian rupa sehingga dapat diketahui keterangan mengenai :

  1. nilai perolehan masing-masing harta tersebut;
  2. saat timbulnya harta yang bersangkutan;
  3. penambahan maupun pengurangan harta.

8.   Pembukuan Tentang Hutang

Hutang dicatat berdasarkan nilai yang dicatat menurut jatuh temponya. Menurut pajak hutang hanya dapat karena transaksi atau keputusan pengadilan yang. Menyebabkan timbulnya hutang. Dalam hal terjadi pembebasan hutang maka jumlah hutang yang dibebaskan tersebut harus dibukukan sebagai penghasilan.

Hutang dividen timbul jika pembagian laba diumumkan oleh perseroan. Pembayar dividen wajib menyetor pajak atas dividen kepada negara. Ketentuan pemungutan pajak dividen diatur dalam Pasal 23 dan Pasal 26 UU PPh.

Sesuai dengan ketentuan pajak. pajak terhutang yang dibayar sendiri maupun pajak yang dipungut atau dipotong pihak ketiga harus disetor ke kas negara dalam jangka waktu yang ditentukan. Penyajian hutang pajak yang baik dan teratur akan memudahkan penelitian atas kewajiban pajak dan pemenuhannya. Hutang pajak yang dimaksud mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. hutang Pajak Penghasilan yang dibayar sendiri yaitu Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29;

2. hutang pajak yang dipungut atau dipotong pihak ketiga terdiri dari Pajak Penghasilan Pasal 21, 22 dan 23;

3. hutang pajak yang wajib dipungut atau dipotong terhadap pihak ketiga yaitu Pajak Penghasilan Pasal 21,22,23, dan Pasal 26

4. hutang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah; dan

5. hutang Pajak Bumi Dan Bangunan.

Pembukuan tentang.hutang harus dapat menyajikan keterangan mengenai saldo hutang pada saat tertentu dan mutasi hutang pada saat tertentu dengan membukukan semua transaksi baik penambahan maupun pengurangan hutang sehingga dapat diperoleh keterangan mengenai :

  1. nama dan alamat kreditur;
  2. jumlah hutang kepada masing-masing kreditur;
  3. saat timbulnya maupun berkurangnya hutang;
  4. jenis hutang misalnya hutang dagang, hutang kepada pegawai, hutang kepada pemegang saham, hutang jangka panjang, hutang jangka pendek dan hutang bank;
  5. kewajiban pembayaran bunga;
  6. tanggal jatuh tempo;
  7. keterangan lainnya yang berkaitan dengan hutang.

Pos hutang kepada pemegang saham harus diperhatikan kemungkinan adanya thin capitalization (usaha pengecilan modal). Menteri Keuangan berwenang untuk menentukan rasio hutang dengan modal untuk menghindari pencatatan bunga yang seharusnya merupakan dividen dengan mencatat modal sebagai hutang sehingga akan mengurangi Penghasilan Kena Pajak dengan adanya pembebanan bunga.

9.   PembukuanTentang Modal

Pengertian modal meliputi modal yang disetor oleh pemilik atau pemegang saham dan Iaba ditahan atau laba yang belum diambil oleh pemilik. Pembukuan tentang modal harus memuat secara terinci mengenai besarnya modal pada awal periode, perubahan-perubahan penambahan maupun pengiriman modal dan besarnya modal pada akhir periode. Khusus bagi perusahaan yang modal terbagi atas saham, dari pembukuannya harus dapat diketahui rincian mengenai:

  1. modal dasar;
  2. saham yang ditempatkan;
  3. saham yang telah disetor;
  4. saham yang masih dalam portepel;
  5. agio atau disagio saham.

Laba ditahan adalah laba yang dikumpulkan setelah pajak sehingga laba ini tidak boleh dibebani atau dikredit dengan pembebanan pos-pos yang seharusnya diperhitungkan dalam laba-rugi tahun berjalan. Dengan kata lain, pembayaran yang bersumber dari laba ditahan tidak diperkenankan sebagai biaya misalnya pembayaran bonus dan tantiem kepada karyawan yang diambilkan dananya dari pos laba ditahan. Ketentuan ini sama antara akuntansi dengan fiskal.

Dalam hal pembayaran ini dilakukan kepada pengurus yang merangkap sebagai pemegang saham maka pembayaran tersebut tidak boleh dianggap sebagai biaya fiskal. Pembayaran ini merupakan pembagian laba (dividen) yang dikenakan pajak penghasilan.

Tiap lembar saham diberi nilai nominal namun saham dapat dijual dengan agio atau disagio. Agio atau disagio ini bukan merupakan penghasilan atau biaya, karenanya tidak ditampilkan dalam penghitungan laba-rugi melainkan langsung ke rekening modal. Hal ini sesuai dengan pajak yang menyatakan bahwa harta yang diterima badan usaha sebagai pengganti saham atau penyertaan modal tidak termasuk sebagai obyek Pajak Penghasilan.

Dalam hal dilakukan penilaian kembali atas aktiva yang diperkenankan berdasarkan Peraturan Pemerintah, maka selisih penilaian kembali merupakan salah satu unsur permodalan yang harus dibukukan tersendiri.

10.    Pembukuan Tentang Penghasilan

Pembukuan tentang penghasilan harus dapat menyajikan keterangan tentang besarnya penghasilan yang sebenarnya diterima atau diperoleh selama periode tertentu yang dapat dikelompokkan lebih lanjut menjadi:

  1. penghasilan dari pekerjaan,.misalnya upah, gaji, honorariun, praktek dokter, notatis, akuntan publik dan sebagainya;
  2. penghasilan dari kegiatan usaha, misalnya penjualan tunai atau kredit;
  3. penghasilan dari modal, misalnya bunga, dividen, royalti, sewa, keuntungan karena pengalihan harta;
  4. penghasilan lainnya, misalnya pembebasan hutang, jasa giro dan menang lotere.

Dalam hal perusahaan sebagai PKP maka pembukuan tentang penjualan barang/jasa sekurang-kurangnya harus mencantumkan mengenai :

  1. Nomor urut;
  2. Nomor dan tanggal Faktur Pajak/PEB (Pemberitahuan Ekspor Barang)
  3. NPWP pembeli atau Penerima jasa;
  4. Nama barang atau jasa;
  5. Kuantum;
  6. Dasar Pengenaan Pajak;
  7. Besarnya PPN untuk penjualan barang atau penyerahan jasa pada PKP maupun bukan PKP.

Pembukuan juga harus mencantumkan secara jelas dan terinci mengenai:

  1. penyerahan barang atau jasa yang terhutang PPN;
  2. penyerahan barang atau iasa yang tidak terhutang PPN;
  3. penyerahan barang yang dikenakan tarif 0%;
  4. penyerahan barang atau jasa yang PPN terhutangnya tidak dipungut;
  5. penyerahan barang yang PPN-nya dibebaskan;
  6. penyerahan barang yang PPN-nya ditangguhkan pengenaannya;
  7. penyerahan barang atau jasa yang PPN-nya Ditanggung Pemerintah;
  8. penyerahan barang yang dikenakan PPnBM.

Apabila terjadi retur penjualan, maka selain harus dibukukan dalam buku retur penjualan, juga harus dilakukan dalam buku penjualan dan mengurangi jumlah penjualan maupun pajak keluaran dalam periode terjadinya penjualan retur tersebut.

Sedangkan dalam hal terjadi pengambilan barang dari persediaan selain untuk keperluan usahanya, misalnya untuk pemakaian sendiri, hadiah dan untuk contoh (sampel) harus dibukukan secara jelas dan terinci, karena transaksi tersebut digolongkan sebagai penyerahan dan terhutang PPN/PPnBM. Selain itu, dari pembukuan tentang penghasilan harus dapat diketahui dengan jelas penghasilan yang merupakan obyek pajak dan penghasilan yang tidak termasuk sebagai obyek pajak.

11.    Pembukuan Tentang Biaya

Pembukuan tentang biaya harus dapat menyajikan keterangan mengenai biaya yang sebenarnya dibayarkan atau terhutang selama periode tertentu. Selanjutnya dari penghasilan tersebut harus pula dapat diketahui secara jelas biaya-biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto sesuai dengan ketentuan perpajakan, misalnya biaya-biaya yang berkaitan dengan hubungan kerja seperti pemberian kenikmatan dalam bentuk natura harus dipisahkan secara jelas dari pembayaran dalam bentuk uang karena pemberian kenikmatan dalam bentuk natura tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto, kecuali untuk perumahan di daerah terpencil yang diijinkan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan.

Apabila Wajib Pajak merupakan PKP, maka pembukuan atas pembelian atau impor sekurang-kurangnya harus mencantumkan :

  1. Nomor urut;
  2. tanggal dan Nomor Faktur Pajak/PIB (Pemberitahuan Impor Barang);
  3. NPWP penjual atau pemberi jasa/ Kantor Bea dan Cukai;
  4. Nama barang atau jasa;
  5. Kuantum;
  6. Dasar Pengenaan Pajak;
  7. Besarnya PPN yang dapat dikreditkan dan yang tidak dapat dikreditkan.

Pembukuan juga harus mengungkapkan secara jelas dan terperinci mengenai:

  1. penyerahan barang atau jasa yang terhutang PPN;
  2. penyerahan barang atau jasa yang tidak terhutang PPN;
  3. penyerahan/impor barang atau pemanfaatan jasa yang PPN terhutangnya tidak dipungut;
  4. penyerahan/impor barang yang PPN-nya dibebaskan;
  5. penyerahan/impor barang yang PPN-nya ditangguhkan pengenaannya;
  6. penyerahan/impor barang atau pemanfaatan jasa yang PPN-nya Ditanggung Pemerintah;
  7. penyerahan/impor barang yang dikenakan PPnBM.

Apabila terjadi retur pembelian, maka harus dibukukan dalam buku retur pembelian dan mengurangi jumlah pembelian maupun pajak masukan dalam periode terjadinya retur pembelian tersebut.

Dari hasil pembukuan tersebut diharapkan keterangan-keterangan yang dibutuhkan untuk menghitung pajak terhutang dapat menjadi lengkap dan memudahkan Waiib Pajak maupun Pemeriksa Pajak untuk memeriksanya. Terselenggaranya pembukuan yang lengkap dan terinci mengenai semua transaksi yang telah dilakukan akan memberi manfaat antara tain memperriudah Wajib Pajak dalam mengisi SPT, Penghasilan Kena Pajak dapat dihitung dengan tepat oleh Wajib Pajak dan Wajib Pajak dapat mengetahui secara pasti mengenai posisi keuangan serta hasil kegiatan usahanya;

Copyright © Mitra Konsultindo-Konsultan Pajak ®

konsultan pajak , jasa konsultan pajak , konsultan pajak jakarta , konsultan pajak indonesia , konsultan pajak jabodetabek , konsultan pajak jakarta barat , konsultan pajak jakarta timur , konsultan pajak jakarta selatan , konsultan pajak jakarta utara , konsultan pajak jakarta pusat , konsultan pajak bogor , konsultan pajak depok , konsultan pajak tangerang , konsultan pajak bekasi , kantor konsultan pajak , konsultan pajak murah , jasa konsultasi pajak , tarif konsultan pajak , jasa laporan keuangan , pembuatan laporan keuangan , jasa manajemen bisnis , konsultan bisnis , jasa konsultan pajak jakarta , jasa konsultasi pajak , jasa laporan pajak , jasa laporan spt pajak , jasa laporan spt tahunan , jasa laporan spt masa bulanan , jasa laporan spt pajak orang pribadi , jasa laporan spt pajak badan usaha , jasa laporan spt pajak perusahaan , jasa laporan keuangan , jasa pembuatan laporan keuangan , jasa akuntansi , jasa pembukuan , jasa pembuatan laporan pajak , jasa pembuatan laporan spt pajak , jasa pembuatan laporan spt tahunan , jasa pembuatan spt pajak , jasa pembuatan spt tahunan , jasa pembuatan spt masa bulanan , jasa pembuatan spt tahunan orang pribadi , jasa pembuatan spt tahunan badan usaha , jasa pembuatan spt tahunan perusahaan , konsultan pajak 2014 , jasa konsultan pajak 2014 , konsultan pajak 2015 , jasa konsultan pajak 2015 , jasa laporan spt tahunan orang pribadi , jasa laporan spt tahunan badan usaha , jasa laporan spt tahunan perusahaan , jasa pembuatan spt tahunan orang pribadi , jasa pembuatan spt tahunan badan usaha , jasa pembuatan spt tahunan perusahaan , jasa pembuatan laporan pajak spt tahunan orang pribadi , jasa pembuatan laporan pajak spt tahunan badan usaha , jasa pembuatan laporan pajak spt tahunan perusahaan ,

jasa akuntansi , jasa akutansi , jasa pembukuan , jasa akuntansi pembukuan , jasa pembukuan akuntansi , jasa pembukuan laporan keuangan , jasa akuntansi laporan keuangan , jasa laporan keuangan , jasa pembuatan laporan keuangan , jasa pembuatan perusahaan , jasa pendiriaan perusahaan , jasa pembuatan usaha , jasa pendirian usaha , jasa pembuatan pt , jasa pendirian pt , jasa pembuatan cv , jasa pendirian cv , jasa audit , jasa audit laporan keuangan , jasa internal audit , jasa pengurusan izin usaha , jasa pengurusan ijin usaha , jasa perizinan usaha , jasa perijinan usaha ,

jasa akuntansi jakarta , jasa akutansi jakarta , jasa pembukuan jakarta , jasa akuntansi pembukuan jakarta , jasa pembukuan akuntansi jakarta , jasa pembukuan laporan keuangan jakarta , jasa akuntansi laporan keuangan jakarta , jasa laporan keuangan jakarta , jasa pembuatan laporan keuangan jakarta , jasa pembuatan perusahaan jakarta , jasa pendiriaan perusahaan jakarta , jasa pembuatan usaha jakarta , jasa pendirian usaha jakarta , jasa pembuatan pt jakarta , jasa pendirian pt jakarta , jasa pembuatan cv jakarta , jasa pendirian cv jakarta , jasa audit jakarta , jasa audit laporan keuangan jakarta , jasa internal audit jakarta , jasa pengurusan izin usaha jakarta , jasa pengurusan ijin usaha jakarta , jasa perizinan usaha jakarta , jasa perijinan usaha jakarta ,

jasa manajemen bisnis , jasa bisnis manajemen , jasa konsultan bisnis , jasa konsultan manajemen , jasa konsultan bisnis manajemen , jasa konsultan manajemen bisnis , jasa manajemen bisnis jakarta , jasa bisnis manajemen jakarta , jasa konsultan bisnis jakarta , jasa konsultan manajemen jakarta , jasa konsultan bisnis manajemen jakarta , jasa konsultan manajemen bisnis jakarta

===

jasa akuntansi bogor , jasa akutansi bogor , jasa pembukuan bogor , jasa akuntansi pembukuan bogor , jasa pembukuan akuntansi bogor , jasa pembukuan laporan keuangan bogor , jasa akuntansi laporan keuangan bogor , jasa laporan keuangan bogor , jasa pembuatan laporan keuangan bogor , jasa pembuatan perusahaan bogor , jasa pendiriaan perusahaan bogor , jasa pembuatan usaha bogor , jasa pendirian usaha bogor , jasa pembuatan pt bogor , jasa pendirian pt bogor , jasa pembuatan cv bogor , jasa pendirian cv bogor , jasa audit bogor , jasa audit laporan keuangan bogor , jasa internal audit bogor , jasa pengurusan izin usaha bogor , jasa pengurusan ijin usaha bogor , jasa perizinan usaha bogor , jasa perijinan usaha bogor ,

jasa manajemen bisnis bogor , jasa bisnis manajemen bogor , jasa konsultan bisnis bogor , jasa konsultan manajemen bogor , jasa konsultan bisnis manajemen bogor , jasa konsultan manajemen bisnis bogor ,

jasa akuntansi depok , jasa akutansi depok , jasa pembukuan depok , jasa akuntansi pembukuan depok , jasa pembukuan akuntansi depok , jasa pembukuan laporan keuangan depok , jasa akuntansi laporan keuangan depok , jasa laporan keuangan depok , jasa pembuatan laporan keuangan depok , jasa pembuatan perusahaan depok , jasa pendiriaan perusahaan depok , jasa pembuatan usaha depok , jasa pendirian usaha depok , jasa pembuatan pt depok , jasa pendirian pt depok , jasa pembuatan cv depok , jasa pendirian cv depok , jasa audit depok , jasa audit laporan keuangan depok , jasa internal audit depok , jasa pengurusan izin usaha depok , jasa pengurusan ijin usaha depok , jasa perizinan usaha depok , jasa perijinan usaha depok ,

jasa manajemen bisnis depok , jasa bisnis manajemen depok , jasa konsultan bisnis depok , jasa konsultan manajemen depok , jasa konsultan bisnis manajemen depok , jasa konsultan manajemen bisnis depok ,

jasa akuntansi tangerang , jasa akutansi tangerang , jasa pembukuan tangerang , jasa akuntansi pembukuan tangerang , jasa pembukuan akuntansi tangerang , jasa pembukuan laporan keuangan tangerang , jasa akuntansi laporan keuangan tangerang , jasa laporan keuangan tangerang , jasa pembuatan laporan keuangan tangerang , jasa pembuatan perusahaan tangerang , jasa pendiriaan perusahaan tangerang , jasa pembuatan usaha tangerang , jasa pendirian usaha tangerang , jasa pembuatan pt tangerang , jasa pendirian pt tangerang , jasa pembuatan cv tangerang , jasa pendirian cv tangerang , jasa audit tangerang , jasa audit laporan keuangan tangerang , jasa internal audit tangerang , jasa pengurusan izin usaha tangerang , jasa pengurusan ijin usaha tangerang , jasa perizinan usaha tangerang , jasa perijinan usaha tangerang ,

jasa manajemen bisnis tangerang , jasa bisnis manajemen tangerang , jasa konsultan bisnis tangerang , jasa konsultan manajemen tangerang , jasa konsultan bisnis manajemen tangerang , jasa konsultan manajemen bisnis tangerang ,

jasa akuntansi bekasi , jasa akutansi bekasi , jasa pembukuan bekasi , jasa akuntansi pembukuan bekasi , jasa pembukuan akuntansi bekasi , jasa pembukuan laporan keuangan bekasi , jasa akuntansi laporan keuangan bekasi , jasa laporan keuangan bekasi , jasa pembuatan laporan keuangan bekasi , jasa pembuatan perusahaan bekasi , jasa pendiriaan perusahaan bekasi , jasa pembuatan usaha bekasi , jasa pendirian usaha bekasi , jasa pembuatan pt bekasi , jasa pendirian pt bekasi , jasa pembuatan cv bekasi , jasa pendirian cv bekasi , jasa audit bekasi , jasa audit laporan keuangan bekasi , jasa internal audit bekasi , jasa pengurusan izin usaha bekasi , jasa pengurusan ijin usaha bekasi , jasa perizinan usaha bekasi , jasa perijinan usaha bekasi ,

jasa manajemen bisnis bekasi , jasa bisnis manajemen bekasi , jasa konsultan bisnis bekasi , jasa konsultan manajemen bekasi , jasa konsultan bisnis manajemen bekasi , jasa konsultan manajemen bisnis bekasi