Konsultan Pajak Jakarta Jasa – Pembukuan Akuntansi Perpajakan

Konsultan Pajak Jakarta Jasa │ Jasa Pembukuan Akuntansi Laporan Keuangan │ Jasa Audit | Konsultan Manajemen Bisnis | Jasa Pembuatan Perusahaan & Izin Usaha

Berikut ini adalah pembukuan akuntansi perpajakan yang wajib diselenggarakan Wajib Pajak untuk menghasilkan Laporan Keuangan fiskal dan mencatat jumlah pajak terhutang. Pembukuan tersebut sekurang-kurangnya terdiri dari :

1.   Pembukuan Tentang Kas dan Bank

Kas merupakan aktiva lancar yang paling likuid (cair) dan berfungsi sebagai alat tukar serta memberikan dasar bagi pengukuran akuntansi. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 2 Paragraf 5 menjelaskan bahwa kas terdiri dari saldo kas (cash on hand) dan rekening giro. Saldo kas yang ada ditangan biasanya disebut sebagai “kas” saja yang menunjuk kepada alat pembayaran yang siap dan bebas dipergunakan untuk membiayai kegiatan umum perusahaan. Sedangkan istilah “Bank” menunjuk kepada sisa rekening giro perusahaan di bank yang dapat dipergunakan secara bebas untuk membiayai kegiatan umum perusahaan. Disamping itu dikenal juga istilah Setara Kas (cash equivalent) yaitu investasi yang sifatnya sangat liquid, berjangka pendek dan yang dengan cepat dapat dijadikan kas kedalam jumlah tertentu tanpa menghadapi risiko perubahan nilai yang signifikan.

Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 131 Tahun 2000, rekening giro dimasukkan dalam kelompok tabungan. Dimana atas tabungan ini, termasuk rekening giro akan memberikan penghasilan berkala berupa bunga yang dikenakan pemotongan PPh bersifat final oleh pihak bank selaku pembayar bunga sebesar 20%. Dalam akuntansi komersial, penghasilan bunga itu bukan merupakan motivasi utama atas pembukaan rekening giro di bank karena mungkin jumlahnya tidak begitu material. Kalau terdapat bunga dari rekening giro, akuntansi komersial akan mencatatnya sebagai penghasilan yang biasanya secara neto setelah dipotong PPh Final 20%. Sedangkan, ketentuan perpajakan mengatur bahwa untuk penghasilan yang telah dikenakan PPh bersifat final tidak boleh digabung dengan penghasilan lain yang akan dikenakan dengan tarif umum. Oleh karena itu untuk tujuan akuntansi perpajakan penghasilan itu tidak perlu dicantumkan dalam kelompok penghasilan (kena pajak) pada akhir tahun.

Bagaimana teknik dan metode pembukuan kas dan bank diselenggarakan ketentuan pajak tidak mengatur secara rinci. Jadi praktek akuntansi komersial dapat diikuti sepenuhnya.

2.   Pembukuan Tentang Investasi Jangka Pendek

Investasi jangka pendek adalah aktiva yang sangat tinggi tingkat likuiditasnya karena investasi ini berasal dari kelebihan dana yang tidak dipergunakan dalam jangka pendek. Biasanya kelebihan dana ini dimanfaatkan dengan cara membeli atau menanamkannya dalam bentuk surat-surat berharga yang dapat segera dijual.

Pada umumnya, nilai investasi jangka pendek dalam neraca dapat disajikan dalam dua cara, sebagai berikut :

  • nilai perolehan dengan keterangan tambahan mengenai harga pasar;
  • nilai terendah antara nilai perolehan dan harga pasar (LOCOM).

Penilaian ini mengakibatkan penurunan nilai aktiva. Selisih harga tersebut diakui sebagai kerugian dan mengkreditkannya dengan akun “penyisihan untuk penurunan nilai surat berharga”. Metode ini tidak diperkenankan oleh pajak sebab bertentangan dengan prinsip nilai historis yang dianutnya. Perbedaan ini dikategorikan dalam perbedaan tetap (permanent differences).

Menurut PSAK No. 4 dan No. 15 jika suatu perusahaan induk memiliki saham pada perusahaan anak sebesar 20% sampai dengan 50%, maka pencatatan investasinya tersebut harus berdasarkan metode equity, dimana jika perusahaan anak tersebut mengalami laba, maka perusahaan induk harus mencatat (mengakui) di Laporan Keuangan-nya pada tahun yang bersangkutan keuntungan dari investasinya sebesar sebanding dengan jumlah sahamnya pada perusahaan anak tersebut. Demikian juga sebaliknya, jika perusahaan anak tersebut mengalami kerugian, maka perusahaan induk harus mencatat (mengakui) di Laporan Keuangan-nya pada tahun yang bersangkutan kerugian dari investasinya sebesar sebanding dengan jumlah sahamnya pada perusahaan anaknya tersebut.

Menurut UU PPh yang menganut separated-entity approach, pencatatan investasinya harus berdasarkan metode cost, dimana untung rugi dari investasi baru diakui jika perusahaan anak membagikan dividen, atau jika sahamnya pada perusahaan anaknya dijual, atau perusahaan anak di likuidasi, dimerger, diakuisisi dan lain semacamnya. Dengan demikian, jika perusahaan induk mencatat adanya keuntungan atau kerugian dari investasi yang- didasarkan berdasarkan metode equity, maka pencatatan tersebut belum boleh diakui sebagai penghasilan atau kerugian perusahaan induk dalam rangka menghitung PPh Tahunan terutang, sehingga harus dikoreksi fiskal beda waktu (temporary differences). Sifat koreksinya positif, jika yang dikoreksi adalah kerugian. Sedangkan jika yang dikoreksi adalah keuntungan investasi, maka sifat koreksinya adalah negatif. Di tahun atau tahun-tahun mendatang ketika akuntansi tidak mengakui lagi maka secara fiskal hal tersebut harus dikoreki flskal beda waktu.

Demikian halnya, jika perusahaan induk memiliki saham di perusahaan anaknya lebih dari 50%, maka menurut akuntansi Laporan Keuangan perusahaan induk harus dikonsolidasi dengan Laporan Keuangan perusahaan anaknya. Menurut UU PPh yang menganut separated-entity approach, walaupun perusahaan induk memiliki 100% saham pada perusahaan anaknya, pencatatan investasinya harus tetap berdasarkan metode cost. Dengan demikian, Laporan Keuangan perusahaan induk dan perusahaan anak harus dipisahkan dalam rangka menghitung PPh Tahunan terutang oleh perusahaan induk dan perusahaan anak.

Dalam menghitung persediaan yang tertera dalam nilai investasi jangka pendek, metode penilaiannya adalah mengikuti penilaian atas persediaan, yaitu dengan metode FIFO atau rata-rata. Hal ini sesuai dengan Pasal 10 ayat (6) UU PPh yang menyebutkan bahwa, ” persediaan dan pemakaian persediaan untuk penghitungan harga pokok dinilai berdasarkan harga perolehan yang dilakukan secara rata-rata atau dengan mendahulukan persediaan yang diperoleh pertama.”

Investasi dalam surat berharga yang perlu diperhatikan adalah penghasilan dari penjualan saham di bursa efek, termasuk pula bursa paralel yang diperoleh atau diterima orang pribadi atau badan dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final. Beda temporer yang timbul dalam transaksi ini tidak diakui karena dalam SPT penghasilan yang dikenakan PPh Final ini dipisahkan dari penghasilan lain yang tidak dikenakan tarif final.

3.   Pembukuan Tentang Piutang

Pembukuan tentang piutang untuk keperluan fiskal harus dipisahkan antara piutang yang ada hubungannya dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan jenis piutang lainnya. Pemisahan ini dimaksudkan untuk mempermudah fiskus dalam mengetahui apakah Wajib Pajak melakukan penghindaran pajak dengan cara transfer pricing.

Pembukuan tentang piutang harus dapat menyajikan keadaan mengenai saldo piutang pada saat tertentu dan mutasi piutang selama periode tertentu dengan membukukan semua transaksi baik penambahan maupun pengurangan piutang pada sarana yang telah disediakan, sehingga dari pembukuan tersebut dapat diperoleh keterangan mengenai:

  1. nama dan alamat debitur;
  2. jumlah piutang kepada masing-masing debitur;
  3. saat timbul maupun berkurangnya piutang;
  4. jenis piutang, misalnya piutang dagang, piutang kepada pegawai, piutang kepada pemegang saham, piutang jangka panjang dan piutang jangka pendek;
  5. hak penerimaan bunga;
  6. tanggal jatuh tempo piutang;
  7. jumlah piutang yang dapat dihapuskan;
  8. keterangan lainnya yang berkaitan dengan piutang.

Terhadap piutang yang dihapuskan, pengakuannya hanyalah pada piutang yang telah benar-benar tidak dapat ditagih kembali. Persyaratan supaya suatu piutang segera yuridis tidak dapat ditagih lagi adalah tercantum dalam Pasal 6 ayat (1) huruf h UU PPh jo. Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-238/PJ ./2001 sebagai berikut :

a. Wajib Pajak telah membebankan piutang tak tertagih tersebut sebagai kerugian perusahaan dalam Laporan Keuangan komersial;

b. Wajib Pajak telah menyerahkan & mendaftarkan gugatan perdata perkara penagihannya kepada Badan Urusan Piutang dan Pelelangan Negara (BUPLN) atau Pengadilan Negeri atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang/pembebasan utang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan yang mencantumkan secara jelas data dan informasi mengenai kreditur, debitur, pihak ketiga terkait, pinjaman dan bentuk perjanjian restrukturisasi yang dilakukan serta harus disahkan oleh notaris;

c. Wajib Pajak telah mengumumkan daftar nama debitur yang penyelesaian penagihannya telah diserahkan ke Pengadilan Negeri atau BUPLN, dalam satu penerbitan tertentu, seperti penerbitan internal pada asosiasi usaha (HIMBARA, PERBANAS, penerbitan/pengumuman khusus Bank Indonesia) atau penerbitan lainnya seperti koran/majalah/media cetak yang berskala nasional; dan

d. Wajib Pajak telah menyerahkan dan melaporkan kepada Dirjen Pajak melalui KPP tempat WP terdaftar bersama dengan pelaporan SPT Tahunan PPh sebagai lampiran ” Daftar Piutang Tak Tertagih yang Dihapuskan” yang mencantumkan nama, alamat, NPWP debitur, dan besamya piutang yang tidak dapat ditagih dalam lampiran SPT Tahunan tahun pajak dihapuskan piutang tersebut. Kewajiban untuk mencantumkan NPWP dalam ”Daftar Piutang Tak Tertagih yang Dihapuskan” adalah NPWP dari seluruh debitur WP Badan, debitur WP Orang Pribadi dalam negeri yang jumlah utangnya berjumlah lebih dari Rp 100.000.000,- serta debitur WP Orang Pribadi dalam negeri yang jumlah utangnya berjumlah kurang dari Rp 100.000.000,- tetapi telah mempunyai NPWP.

Beda temporer mungkin timbul dari pos ini. Beda temporer ini terjadi karena akuntansi komersial menggunakan dasar penghapusan piutang ragu-ragu dengan metode pencadangan (allowance method) sedangkan pajak menggunakan metode penghapusan langsung (direct method).

Apabila debiturnya adalah pemegang saham, maka penghapusan piutang tersebut bukanlah faktor pengurang dalam menghitung Pajak Penghasilan. Sebaliknya jumlah yang dihapuskan itu merupakan dividen yang wajib dipotong Pasal 23 atau Pasal 26. Perbedaan pencatatan ini digolongkan sebagai beda tetap.

Ketentuan peraturan perpajakan hanya membolehkan pembentukan cadangan piutang tak tertagih pada usaha di bidang perbankan, asuransi dan usaha leasing (pembiayaan). Pertimbangan yang dipakai Direktorat Jenderal Pajak adalah karena usaha tersebut sudah sewajarnya untuk memupuk cadangan guna menutupi risiko yang dihadapinya. Besarnya cadangan piutang tak tertagih sendiri ditentukan melalui keputusan Menteri Keuangan.

4.   Pembukuan Tentang Persediaan Barang

Pembukuan tentang persediaan barang harus dapat menyajikan keterangan mengenai persediaan bahan/barang selama periode tertentu maupun mutasinya pada sarana yang telah disediakan baik mengenai nilai maupun kuantitasnya sehingga dari pembukuan tersebut dapat dihitung harga pokok barang yang dijual maupun dipakai untuk tujuan lain.

Dalam hal Wajib Pajak merupakan Pengusaha Kena Pajak (PKP), maka dari pembukuannya harus dapat diketahui jumlah persediaan yang merupakan persediaan Barang Kena Pajak dan persediaan bukan Barang Kena Pajak. Dari pembukuan harus pula dapat diketahui secara jelas dan terperinci mengenai adanya kesusutan, kehilangan, kecurian dan lain-lain yang mengakibatkan terkurangnya jumlah persediaan yang bukan disediakan karena adanya suatu transaksi. Pembukuan mengenai persediaan harus dirinci menurut jenis barang/bahan yang .tersedia, misalnya usaha industri persediaan dalam persediaan bahan baku, persediaan bahan pembantu, persediaan barang setengah jadi dan persediaan barang jadi.

Perlu ditambahkan bahwa persediaan barang konsinyasi tidak bo!eh dikelompokkan sebagai persediaan, karena barang tersebut oleh pajak dianggap telah diserahkan kepada pihak lain. Oleh karena itu harus diadakan pembukuan khusus yang dapat menyajikan keterangan mengenai jumlah, jenis, maupun harga dari barang-barang konsinyasi.

Pasal 10 ayat (6) UU PPh mengatur bahwa penilaian persediaan barang hanya boleh dihitung dengan menggunakan harga perolehan sedangkan penilaian persediaan untuk menghitung harga pokok penjualan hanya boleh dilakukan dengan metode rata-rata atau dengan cara mendahulukan persediaan yang didapat pertama (FIFO). Pemakaian suatu metode harus dilaksanakan secara konsisten dengan tahun-tahun sebelumnya. Perbedaan temporer dapat terjadi apabila perusahaan menggunakan metode lain selain rata-rata dan FIFO untuk pencatatan akuntansi komersialnya.

5.   Pembukuan Tentang Harta yang Dapat Disusutkan atau Diamortisasi

Dalam ketentuan perpajakan, aktiva tetap disebut dengan istilah harta. Harta yang dapat disusutkan adalah harta berwujud yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan yang mempunyai manfaat lebih dari satu tahun, kecuali tanah. Harta yang dapat diamortisasikan adalah harta tidak berwujud yang digunakan perusahaan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara (3M) penghasilan termasuk biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.

Dalam Pasal 10 ayat (1) UU PPh harga perolehan harta adalah jumlah yang sesungguhnya dikeluarkan sedangkan apabila terjadi hubungan istimewa adalah jumlah yang seharusnya dikeluarkan atau diterima. Perbedaan tetap dapat timbul atas harga perolehan yang terjadi dalam hal terjadi hubungan istimewa.

Apabila harta diperoleh melalui sumbangan akuntansi mencatatnya berdasarkan harga pasar dengan mengkreditkan akun modal donasi. Untuk kepentingan perpajakan, pencatatan nilai harta yang diperoleh melalui sumbangan diatur dalam Pasal 4 ayat (3) Huruf a dan Pasal 10 ayat (4) UU PPh. Arti sumbangan atau bantuan dalam perpajakan diatur secara jelas, yaitu sepanjang bantuan atau sumbangan yang diterima tidak dalam rangka hubungan kerja, hubungan usaha, hubungan kepemilikan atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan, nilai perolehan bagi pihak penerima harta adalah nilai sisa buku harta pihak yang melakukan penyerahan/pengalihan.

Penilaian kembali (revaluasi) aktiva dalam perpajakan diperkenankan apabila terjadi ketidaksesuaian antara unsur-unsur biaya dan penghasilan karena perkembangan harga misalnya devaluasi mata uang rupiah terhadap mata uang asing. Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai buku aktiva dibukukan dalam akun modal dengan nama “Selisih Lebih Penilaian Kembali Aktiva Tetap”. Selisih tersebut adalah laba yang dikenakan pajak.

Dalam perpajakan aktiva tetap dikelompokkan ke dalam kelompok harta sesuai dengan masa manfaatnya. Demikian pula tarif penyusutan diatur dalam metode garis lurus atau metode saldo menurun. Dalam hal aktiva tersebut adalah harta tidak berwujud, maka amortisasi hanya boleh dilakukan dengan metode garis lurus. Beda temporer dapat timbul apabila perusahaan mencatat penyusutan dengan metode dan manfaat yang tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan.

Pembukuan tentang harta tersebut harus dilakukan sedemikian rupa sehingga dapat diperoleh keterangan mengenai:

  1. jenis harta;
  2. saat perolehan;
  3. nilai perolehan;
  4. saat mulai digunakan;
  5. masa manfaat;
  6. golongan harta;
  7. nilai sisa buku;
  8. penambahan maupun pengurangan harta yang dipisahkan antara mutasi biasa dan mutasi luar biasa;
  9. penyusutan atau amortisasi;
  10. akumulasi penyusutan atau amortisasi.

Copyright © Mitra Konsultindo-Konsultan Pajak ®

konsultan pajak , jasa konsultan pajak , konsultan pajak jakarta , konsultan pajak indonesia , konsultan pajak jabodetabek , konsultan pajak jakarta barat , konsultan pajak jakarta timur , konsultan pajak jakarta selatan , konsultan pajak jakarta utara , konsultan pajak jakarta pusat , konsultan pajak bogor , konsultan pajak depok , konsultan pajak tangerang , konsultan pajak bekasi , kantor konsultan pajak , konsultan pajak murah , jasa konsultasi pajak , tarif konsultan pajak , jasa laporan keuangan , pembuatan laporan keuangan , jasa manajemen bisnis , konsultan bisnis , jasa konsultan pajak jakarta , jasa konsultasi pajak , jasa laporan pajak , jasa laporan spt pajak , jasa laporan spt tahunan , jasa laporan spt masa bulanan , jasa laporan spt pajak orang pribadi , jasa laporan spt pajak badan usaha , jasa laporan spt pajak perusahaan , jasa laporan keuangan , jasa pembuatan laporan keuangan , jasa akuntansi , jasa pembukuan , jasa pembuatan laporan pajak , jasa pembuatan laporan spt pajak , jasa pembuatan laporan spt tahunan , jasa pembuatan spt pajak , jasa pembuatan spt tahunan , jasa pembuatan spt masa bulanan , jasa pembuatan spt tahunan orang pribadi , jasa pembuatan spt tahunan badan usaha , jasa pembuatan spt tahunan perusahaan , konsultan pajak 2014 , jasa konsultan pajak 2014 , konsultan pajak 2015 , jasa konsultan pajak 2015 , jasa laporan spt tahunan orang pribadi , jasa laporan spt tahunan badan usaha , jasa laporan spt tahunan perusahaan , jasa pembuatan spt tahunan orang pribadi , jasa pembuatan spt tahunan badan usaha , jasa pembuatan spt tahunan perusahaan , jasa pembuatan laporan pajak spt tahunan orang pribadi , jasa pembuatan laporan pajak spt tahunan badan usaha , jasa pembuatan laporan pajak spt tahunan perusahaan ,

jasa akuntansi , jasa akutansi , jasa pembukuan , jasa akuntansi pembukuan , jasa pembukuan akuntansi , jasa pembukuan laporan keuangan , jasa akuntansi laporan keuangan , jasa laporan keuangan , jasa pembuatan laporan keuangan , jasa pembuatan perusahaan , jasa pendiriaan perusahaan , jasa pembuatan usaha , jasa pendirian usaha , jasa pembuatan pt , jasa pendirian pt , jasa pembuatan cv , jasa pendirian cv , jasa audit , jasa audit laporan keuangan , jasa internal audit , jasa pengurusan izin usaha , jasa pengurusan ijin usaha , jasa perizinan usaha , jasa perijinan usaha ,

jasa akuntansi jakarta , jasa akutansi jakarta , jasa pembukuan jakarta , jasa akuntansi pembukuan jakarta , jasa pembukuan akuntansi jakarta , jasa pembukuan laporan keuangan jakarta , jasa akuntansi laporan keuangan jakarta , jasa laporan keuangan jakarta , jasa pembuatan laporan keuangan jakarta , jasa pembuatan perusahaan jakarta , jasa pendiriaan perusahaan jakarta , jasa pembuatan usaha jakarta , jasa pendirian usaha jakarta , jasa pembuatan pt jakarta , jasa pendirian pt jakarta , jasa pembuatan cv jakarta , jasa pendirian cv jakarta , jasa audit jakarta , jasa audit laporan keuangan jakarta , jasa internal audit jakarta , jasa pengurusan izin usaha jakarta , jasa pengurusan ijin usaha jakarta , jasa perizinan usaha jakarta , jasa perijinan usaha jakarta ,

jasa manajemen bisnis , jasa bisnis manajemen , jasa konsultan bisnis , jasa konsultan manajemen , jasa konsultan bisnis manajemen , jasa konsultan manajemen bisnis , jasa manajemen bisnis jakarta , jasa bisnis manajemen jakarta , jasa konsultan bisnis jakarta , jasa konsultan manajemen jakarta , jasa konsultan bisnis manajemen jakarta , jasa konsultan manajemen bisnis jakarta

===

jasa akuntansi bogor , jasa akutansi bogor , jasa pembukuan bogor , jasa akuntansi pembukuan bogor , jasa pembukuan akuntansi bogor , jasa pembukuan laporan keuangan bogor , jasa akuntansi laporan keuangan bogor , jasa laporan keuangan bogor , jasa pembuatan laporan keuangan bogor , jasa pembuatan perusahaan bogor , jasa pendiriaan perusahaan bogor , jasa pembuatan usaha bogor , jasa pendirian usaha bogor , jasa pembuatan pt bogor , jasa pendirian pt bogor , jasa pembuatan cv bogor , jasa pendirian cv bogor , jasa audit bogor , jasa audit laporan keuangan bogor , jasa internal audit bogor , jasa pengurusan izin usaha bogor , jasa pengurusan ijin usaha bogor , jasa perizinan usaha bogor , jasa perijinan usaha bogor ,

jasa manajemen bisnis bogor , jasa bisnis manajemen bogor , jasa konsultan bisnis bogor , jasa konsultan manajemen bogor , jasa konsultan bisnis manajemen bogor , jasa konsultan manajemen bisnis bogor ,

jasa akuntansi depok , jasa akutansi depok , jasa pembukuan depok , jasa akuntansi pembukuan depok , jasa pembukuan akuntansi depok , jasa pembukuan laporan keuangan depok , jasa akuntansi laporan keuangan depok , jasa laporan keuangan depok , jasa pembuatan laporan keuangan depok , jasa pembuatan perusahaan depok , jasa pendiriaan perusahaan depok , jasa pembuatan usaha depok , jasa pendirian usaha depok , jasa pembuatan pt depok , jasa pendirian pt depok , jasa pembuatan cv depok , jasa pendirian cv depok , jasa audit depok , jasa audit laporan keuangan depok , jasa internal audit depok , jasa pengurusan izin usaha depok , jasa pengurusan ijin usaha depok , jasa perizinan usaha depok , jasa perijinan usaha depok ,

jasa manajemen bisnis depok , jasa bisnis manajemen depok , jasa konsultan bisnis depok , jasa konsultan manajemen depok , jasa konsultan bisnis manajemen depok , jasa konsultan manajemen bisnis depok ,

jasa akuntansi tangerang , jasa akutansi tangerang , jasa pembukuan tangerang , jasa akuntansi pembukuan tangerang , jasa pembukuan akuntansi tangerang , jasa pembukuan laporan keuangan tangerang , jasa akuntansi laporan keuangan tangerang , jasa laporan keuangan tangerang , jasa pembuatan laporan keuangan tangerang , jasa pembuatan perusahaan tangerang , jasa pendiriaan perusahaan tangerang , jasa pembuatan usaha tangerang , jasa pendirian usaha tangerang , jasa pembuatan pt tangerang , jasa pendirian pt tangerang , jasa pembuatan cv tangerang , jasa pendirian cv tangerang , jasa audit tangerang , jasa audit laporan keuangan tangerang , jasa internal audit tangerang , jasa pengurusan izin usaha tangerang , jasa pengurusan ijin usaha tangerang , jasa perizinan usaha tangerang , jasa perijinan usaha tangerang ,

jasa manajemen bisnis tangerang , jasa bisnis manajemen tangerang , jasa konsultan bisnis tangerang , jasa konsultan manajemen tangerang , jasa konsultan bisnis manajemen tangerang , jasa konsultan manajemen bisnis tangerang ,

jasa akuntansi bekasi , jasa akutansi bekasi , jasa pembukuan bekasi , jasa akuntansi pembukuan bekasi , jasa pembukuan akuntansi bekasi , jasa pembukuan laporan keuangan bekasi , jasa akuntansi laporan keuangan bekasi , jasa laporan keuangan bekasi , jasa pembuatan laporan keuangan bekasi , jasa pembuatan perusahaan bekasi , jasa pendiriaan perusahaan bekasi , jasa pembuatan usaha bekasi , jasa pendirian usaha bekasi , jasa pembuatan pt bekasi , jasa pendirian pt bekasi , jasa pembuatan cv bekasi , jasa pendirian cv bekasi , jasa audit bekasi , jasa audit laporan keuangan bekasi , jasa internal audit bekasi , jasa pengurusan izin usaha bekasi , jasa pengurusan ijin usaha bekasi , jasa perizinan usaha bekasi , jasa perijinan usaha bekasi ,

jasa manajemen bisnis bekasi , jasa bisnis manajemen bekasi , jasa konsultan bisnis bekasi , jasa konsultan manajemen bekasi , jasa konsultan bisnis manajemen bekasi , jasa konsultan manajemen bisnis bekasi

 

Konsultan Pajak Jakarta Jasa – Pembukuan Dalam Akuntansi Perpajakan

Konsultan Pajak Jakarta Jasa │ Jasa Pembukuan Akuntansi Laporan Keuangan │ Jasa Audit | Konsultan Manajemen Bisnis | Jasa Pembuatan Perusahaan & Izin Usaha

PENDAHULUAN

Akuntansi Perpajakan dan Kedudukannya Dalam IImu Akuntansi

Akuntansi Perpajakan (Tax Accounting) adalah akuntansi yang diterapkan sesuai dengan prinsip perpajakan. Akuntansi pajak merupakan bagian dari akuntansi statuter (statutory accounting) atau akuntansi yang dibatasi dengan peraturan perundang-undangan tertentu.

Akuntansi statuter sebenarnya merupakan bagian dari ilmu akuntansi, hanya saja terdapat beberapa perbedaan dengan ilmu akuntansi umum, yang disebabkan oleh adanya peraturan pemerintah (bisa berupa perundang-undangan)

Sistem Pemungutan PPh

Dengan berlakunya UU KUP, maka sistem pemungutan PPh yang diterapkan di Indonesia adalah menggunakan Sistem Self Assesment. Dalam sistem ini masyarakat Wajib Pajak diberi kepercayaan dan tanggung jawab untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar kepada Pemerintah (Direktorat Jenderal Pajak).sesuai dengan laporan yang dibuatnya.

Dengan demikian aktivitas pemenuhan kewajiban-kewajiban perpajakan dipercayakan kepada masyarakat Wajib Pajak. Dasarnya adalah Pasal 12 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 (selanjutnya disebut UU PPh) yang berbunyi : “Setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya Surat Ketetapan Pajak.”

Berhubung Wajib Pajak harus menghitung sendiri jumlah pajak yang terutang/jumlah pajak yang harus dibayar, maka sebagai konsekuensi logis adalah bahwa setiap Wajib Pajak harus dapat menghitung jumlah pajak yang terhutang/harus dibayar dengan benar. Untuk itu maka Wajib Pajak harus mengetahui ketentuan-ketentuan tentang perundang-undangan perpajakan yang berlaku atau mempunyai konsultan pajak.

Fungsi SPT Tahunan

Fungsi Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan (PPh) bagi Wajib Pajak adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang:

  • pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan/atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam satu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak;
  • penghasilan yang merupakan obyek Pajak dan/atau bukan obyek Pajak;
  • pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribai atau badan lain dalam satu Masa Pajak yang ditentukan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Apabila SPT telah diisi dengan benar, baik secara formal maupun secara material dan dalam jangka waftu 10 tahun Direktorat Jenderal Pajak tidak melakukan pemeriksaan terhadap SPT Tahunan tersebut, maka SPT tersebut juga berfungsi sebagai surat ketetapan pajak (SKP), sehingga tidak perlu lagi dikeluartan skp oleh Direktorat Jenderal Pajak c.q. Kantor Pelayanan Pajak, kecuali kalau SPT tersebut menunjukkan kelebihan membayar karena jumlah pajak yang.sebenarnya terutang lebih kecil daripada pajak yang telah dibayar dalam tahun pajak berjalan, baik melalui Pemotong/Pemungut Pajak maupun yang telah dibayar sendiri. Namun, secara administratif untuk memberikan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak (restitusi) masih diperlukan lagi adanya Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) sebagai dasar untuk membuat Surat Keputusan Kelebihan Pembayaran Pajak (SKKPP). SKKPP.ini selanjutnya meniadi dasar untuk menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP).

Kiranya perlu juga ditegaskan bahwa undang-undang Pajak Penghasilan Indonesia menetapkan bahwa sejak tahun pajak 1995 batasan jangka waktu pemeriksaan pajak telah diperpanjang dari 5 (lima) tahun menjadi t0 (sepuluh) tahun lamanya. Oleh sebab itu perusahaan diwajibkan untuk tetap menyimpan dan menyediakan pembukuan dan pencatatan perusahaan dengan disertai oleh seluruh data pendukung selama masa 10 tahun untuk mengantisipasi adanya pemeriksaan pajak yang dilakukan di masa yang akan datang. Sehingga dalam Pasal 13 ayat (4) UU KUP ditegaskan bahwa :

“Besarnya pajak yang terutang yang diberitahukan oleh Wajib Pajak dalam Surat Pemberitahuan menjadi pasti menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, apabila dalam jangka waktu sepuluh tahun sesudah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak, tidak diterbitkan surat ketetapan pajak.”

Pengertian telah menjadi pasti disini adalah bahwa jumlah pembayaran pajak yang diberitahukan dalam SPT telah menjadi tetap dan tidak akan diubah atau telah menjadi pasti karena hukum.

Copyright © Mitra Konsultindo-Konsultan Pajak ®

konsultan pajak , jasa konsultan pajak , konsultan pajak jakarta , konsultan pajak indonesia , konsultan pajak jabodetabek , konsultan pajak jakarta barat , konsultan pajak jakarta timur , konsultan pajak jakarta selatan , konsultan pajak jakarta utara , konsultan pajak jakarta pusat , konsultan pajak bogor , konsultan pajak depok , konsultan pajak tangerang , konsultan pajak bekasi , kantor konsultan pajak , konsultan pajak murah , jasa konsultasi pajak , tarif konsultan pajak , jasa laporan keuangan , pembuatan laporan keuangan , jasa manajemen bisnis , konsultan bisnis , jasa konsultan pajak jakarta , jasa konsultasi pajak , jasa laporan pajak , jasa laporan spt pajak , jasa laporan spt tahunan , jasa laporan spt masa bulanan , jasa laporan spt pajak orang pribadi , jasa laporan spt pajak badan usaha , jasa laporan spt pajak perusahaan , jasa laporan keuangan , jasa pembuatan laporan keuangan , jasa akuntansi , jasa pembukuan , jasa pembuatan laporan pajak , jasa pembuatan laporan spt pajak , jasa pembuatan laporan spt tahunan , jasa pembuatan spt pajak , jasa pembuatan spt tahunan , jasa pembuatan spt masa bulanan , jasa pembuatan spt tahunan orang pribadi , jasa pembuatan spt tahunan badan usaha , jasa pembuatan spt tahunan perusahaan , konsultan pajak 2014 , jasa konsultan pajak 2014 , konsultan pajak 2015 , jasa konsultan pajak 2015 , jasa laporan spt tahunan orang pribadi , jasa laporan spt tahunan badan usaha , jasa laporan spt tahunan perusahaan , jasa pembuatan spt tahunan orang pribadi , jasa pembuatan spt tahunan badan usaha , jasa pembuatan spt tahunan perusahaan , jasa pembuatan laporan pajak spt tahunan orang pribadi , jasa pembuatan laporan pajak spt tahunan badan usaha , jasa pembuatan laporan pajak spt tahunan perusahaan ,

jasa akuntansi , jasa akutansi , jasa pembukuan , jasa akuntansi pembukuan , jasa pembukuan akuntansi , jasa pembukuan laporan keuangan , jasa akuntansi laporan keuangan , jasa laporan keuangan , jasa pembuatan laporan keuangan , jasa pembuatan perusahaan , jasa pendiriaan perusahaan , jasa pembuatan usaha , jasa pendirian usaha , jasa pembuatan pt , jasa pendirian pt , jasa pembuatan cv , jasa pendirian cv , jasa audit , jasa audit laporan keuangan , jasa internal audit , jasa pengurusan izin usaha , jasa pengurusan ijin usaha , jasa perizinan usaha , jasa perijinan usaha ,

jasa akuntansi jakarta , jasa akutansi jakarta , jasa pembukuan jakarta , jasa akuntansi pembukuan jakarta , jasa pembukuan akuntansi jakarta , jasa pembukuan laporan keuangan jakarta , jasa akuntansi laporan keuangan jakarta , jasa laporan keuangan jakarta , jasa pembuatan laporan keuangan jakarta , jasa pembuatan perusahaan jakarta , jasa pendiriaan perusahaan jakarta , jasa pembuatan usaha jakarta , jasa pendirian usaha jakarta , jasa pembuatan pt jakarta , jasa pendirian pt jakarta , jasa pembuatan cv jakarta , jasa pendirian cv jakarta , jasa audit jakarta , jasa audit laporan keuangan jakarta , jasa internal audit jakarta , jasa pengurusan izin usaha jakarta , jasa pengurusan ijin usaha jakarta , jasa perizinan usaha jakarta , jasa perijinan usaha jakarta ,

jasa manajemen bisnis , jasa bisnis manajemen , jasa konsultan bisnis , jasa konsultan manajemen , jasa konsultan bisnis manajemen , jasa konsultan manajemen bisnis , jasa manajemen bisnis jakarta , jasa bisnis manajemen jakarta , jasa konsultan bisnis jakarta , jasa konsultan manajemen jakarta , jasa konsultan bisnis manajemen jakarta , jasa konsultan manajemen bisnis jakarta

===

jasa akuntansi bogor , jasa akutansi bogor , jasa pembukuan bogor , jasa akuntansi pembukuan bogor , jasa pembukuan akuntansi bogor , jasa pembukuan laporan keuangan bogor , jasa akuntansi laporan keuangan bogor , jasa laporan keuangan bogor , jasa pembuatan laporan keuangan bogor , jasa pembuatan perusahaan bogor , jasa pendiriaan perusahaan bogor , jasa pembuatan usaha bogor , jasa pendirian usaha bogor , jasa pembuatan pt bogor , jasa pendirian pt bogor , jasa pembuatan cv bogor , jasa pendirian cv bogor , jasa audit bogor , jasa audit laporan keuangan bogor , jasa internal audit bogor , jasa pengurusan izin usaha bogor , jasa pengurusan ijin usaha bogor , jasa perizinan usaha bogor , jasa perijinan usaha bogor ,

jasa manajemen bisnis bogor , jasa bisnis manajemen bogor , jasa konsultan bisnis bogor , jasa konsultan manajemen bogor , jasa konsultan bisnis manajemen bogor , jasa konsultan manajemen bisnis bogor ,

jasa akuntansi depok , jasa akutansi depok , jasa pembukuan depok , jasa akuntansi pembukuan depok , jasa pembukuan akuntansi depok , jasa pembukuan laporan keuangan depok , jasa akuntansi laporan keuangan depok , jasa laporan keuangan depok , jasa pembuatan laporan keuangan depok , jasa pembuatan perusahaan depok , jasa pendiriaan perusahaan depok , jasa pembuatan usaha depok , jasa pendirian usaha depok , jasa pembuatan pt depok , jasa pendirian pt depok , jasa pembuatan cv depok , jasa pendirian cv depok , jasa audit depok , jasa audit laporan keuangan depok , jasa internal audit depok , jasa pengurusan izin usaha depok , jasa pengurusan ijin usaha depok , jasa perizinan usaha depok , jasa perijinan usaha depok ,

jasa manajemen bisnis depok , jasa bisnis manajemen depok , jasa konsultan bisnis depok , jasa konsultan manajemen depok , jasa konsultan bisnis manajemen depok , jasa konsultan manajemen bisnis depok ,

jasa akuntansi tangerang , jasa akutansi tangerang , jasa pembukuan tangerang , jasa akuntansi pembukuan tangerang , jasa pembukuan akuntansi tangerang , jasa pembukuan laporan keuangan tangerang , jasa akuntansi laporan keuangan tangerang , jasa laporan keuangan tangerang , jasa pembuatan laporan keuangan tangerang , jasa pembuatan perusahaan tangerang , jasa pendiriaan perusahaan tangerang , jasa pembuatan usaha tangerang , jasa pendirian usaha tangerang , jasa pembuatan pt tangerang , jasa pendirian pt tangerang , jasa pembuatan cv tangerang , jasa pendirian cv tangerang , jasa audit tangerang , jasa audit laporan keuangan tangerang , jasa internal audit tangerang , jasa pengurusan izin usaha tangerang , jasa pengurusan ijin usaha tangerang , jasa perizinan usaha tangerang , jasa perijinan usaha tangerang ,

jasa manajemen bisnis tangerang , jasa bisnis manajemen tangerang , jasa konsultan bisnis tangerang , jasa konsultan manajemen tangerang , jasa konsultan bisnis manajemen tangerang , jasa konsultan manajemen bisnis tangerang ,

jasa akuntansi bekasi , jasa akutansi bekasi , jasa pembukuan bekasi , jasa akuntansi pembukuan bekasi , jasa pembukuan akuntansi bekasi , jasa pembukuan laporan keuangan bekasi , jasa akuntansi laporan keuangan bekasi , jasa laporan keuangan bekasi , jasa pembuatan laporan keuangan bekasi , jasa pembuatan perusahaan bekasi , jasa pendiriaan perusahaan bekasi , jasa pembuatan usaha bekasi , jasa pendirian usaha bekasi , jasa pembuatan pt bekasi , jasa pendirian pt bekasi , jasa pembuatan cv bekasi , jasa pendirian cv bekasi , jasa audit bekasi , jasa audit laporan keuangan bekasi , jasa internal audit bekasi , jasa pengurusan izin usaha bekasi , jasa pengurusan ijin usaha bekasi , jasa perizinan usaha bekasi , jasa perijinan usaha bekasi ,

jasa manajemen bisnis bekasi , jasa bisnis manajemen bekasi , jasa konsultan bisnis bekasi , jasa konsultan manajemen bekasi , jasa konsultan bisnis manajemen bekasi , jasa konsultan manajemen bisnis bekasi

 

Konsultan Pajak Jakarta Jasa – Laporan Keuangan: Komersial vs Fiskal

Konsultan Pajak Jakarta Jasa │ Jasa Pembukuan Akuntansi Laporan Keuangan │ Jasa Audit | Konsultan Manajemen Bisnis | Jasa Pembuatan Perusahaan & Izin Usaha

TINJAUAN MENGENAI LAPORAN KEUANGAN

Perusahaan adalah sebuah entitas yang berdiri sendiri dan terpisah dari pemiliknya. Dan sering kali pemilik tidak berada dalam perusahaan untuk ikut serta dalam operasi dan mengawasi jalannya perusahaan dari hari ke hari. Karena adanya keterpisahan ini, maka jembatan emas yang dapat menghubungkan antara pemilik dan para pengelola perusahaan adalah pelaporan keuangan (financial reporting). Dengan demikian, Laporan keuangan merupakan sarana untuk menyajikan informasi keuangan secara periodik yang utamanya ditujukan kepada pemilik/pemegang saham dan kreditur. Rumusan itu mengisyaratkan juga bahwa terdapat pihak lain, selain yang disebutkan di atas, yang berkepentingan dengan informasi keuangan yang disajikan. Hal itu sejalan dengan apa yang dinyatakan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dalam Kerangka Dasar Penyusunan Laporan Keuangan Paragraf 12, bahwa “Tujuan Laporan Keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan keputusan ekonomi.” Namun demikian, Laporan Keuangan tidak menyediakan semua informasi yang mungkin dibutuhkan pemakai untuk pengambilan keputusan.ekonomi karena secara umum menggambarkan pengaruh kejadian di masa lalu dan tidak menyediakan informasi non-keuangan.

Laporan Keuangan yang lengkap meliputi neraca, laporan laba-rugi, laporan perubahan modal, laporan arus kas dan catatan atas Laporan Keuangan. Setiap komponen dalam Laporan Keuangan  merupakan satu kesatuan yang utuh dan terkait satu dengan lainnya, sehingga dalam menggunakan perlu dilihat sebagai suatu keseluruhan bagi pemakainya, untuk tidak terjadi kesalahpahaman. Informasi tentang posisi keuangan perusahaan pada saat tertentu (at point in time) terutama disajikan dalam neraca. Sedangkan informasi yang memperlihatkan perubahan posisi keuangan perusahaan. pada suatu periode tertentu (a period of time) disajikan dalam laporan laba-rugi, laporan laba ditahan dan laporan arus kas.

Informasi keuangan yang disajikan dalam Laporan Keuangan haruslah memiliki karakteristik kualitatif agar berguna bagi para pemakai Laporan Keuangan. IAI merumuskan terdapat empat karakteristik pokok, yaitu : dapat dipahami, relevan kaitannya dengan maksud penggunaan informasi tersebut, keandalan informasi tersebut bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material, dan terakhir dapat diperbandingkan antar periode. Disamping karakteristik kualitatif informasi keuangan, terdapat kendala penting yang menggarisbawahi kualitas informasi, yaitu : keefektifan biaya, materialitas, dan konseruatisme. Kendala informasi ini menentukan berguna tidaknya suatu informasi keuangan bagi para pemakainya.

Laporan Keuangan yang diuraikan tersebut adalah Laporan Keuangan yang disusun berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum yang dimaksudkan untuk keperluan berbagai pihak (general purposes financial statement). Artinya, Laporan Keuangan yang disusun berdasarkan akuntansi bersifat netral atau tidak memihak. Sering Laporan Keuangan ini dinamakan Laporan Keuangan komersial.

LAPORAN KEUANGAN FISKAL

Istilah Laporan Keuangan fiskal sebenarnya bukan istilah baku dalam terminologi akuntansi di Indonesia. Istilah ini digunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk menghitung laba fiskal perusahaan sesuai dengan peraturan perpajakan untuk menghitung Penghasilan Kena Pajak sebagai dasar untuk menghitung Pajak Penghasilan terhutang. Penghitungan Penghasilan Kena Pajak ini biasanya berasal dari Laporan Keuangan komersial setelah dilakukan proses penyesuaian atau rekonsiliasi yang disesuaikan dengan ketentuan perpajakan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 (selanjutnya disebut UU KUP) dapat disimpulkan bahwa sistem pemungutan PPh Indonesia menganut sistem “Self Assessment”. Dalam sistem ini Wajib Pajak diwajibkan untuk menghitung, memperhitungkan dan membayar sendiri pajak-pajak yang terhutang berdasarkan ketentuan undang-undang perpajakan dan melaporkan ke kantor pelayanan pajak dengan cara mengisi dan menyampaikan SPT. Dengan demikian penentuan besarnya Pajak Penghasilan yang terhutang berada pada Wajib Pajak itu sendiri.

Pajak penghasilan menganut sistem pemajakan komprehensif (comprehensive income taxation) dengan mendefinisikan penghasilan berdasarkan tambahan kemampuan ekonomis. Pajak penghasilan dikenakan atas dasar jumlah penghasilan yang.dikenakan pajak yang diambil dari catatan pembukuan. Dalam perpajakan ditentukan bahwa Wajib Pajak dalam negeri diwajibkan untuk melaporkan pajak terhutangnya kepada negara dengan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) pajak yang dilampiri dengan Laporan Keuangan. Laporan Keuangan ini disusun khusus untuk kepentingan perpajakan dengan mengindahkan semua peraturan perpajakan.

Dalam Pasal 4 UU KUP menyatakan sebagai berikut : ” Pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan oleh Wajib Pajak yang wajib melakukan pembukuan harus dilengkapi dengan Laporan Keuangan berupa neraca dan perhitungan rugi-laba serta keterangan lain yang diperlukan untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak.” Laporan Keuangan tersebut merupakan instrumen yang sangat berharga untuk menilai kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajibannya.

Dalam undang-undang tersebut tidak dijelaskan mengenai jenis laporan.yang harus disampaikan, apakah Laporan Keuangan fiskal atau komersial. Berdasarkan kutipan tersebut dapat ditafsirkan bahwa Laporan Keuangan yang dimaksud adalah laporan yang sesuai dengan ketentuan perpajakan. Laporan Keuangan yang disampaikan harus dapat menunjukkan keterangan yang cukup untuk penghitungan Penghasilan Kena Pajak.

Meskipun secara umum, terdapat banyak kesamaan antara prinsip akuntansi komersial dengan akuntansi pajak, namun tetap saja terdapat beberapa perbedaan dalam hal pengakuan pendapatan atau biaya meskipun dalam perkembangan terakhir terdapat upaya untuk saling mengharmonisasi (saling mendekatkan) antara perlakuan akuntansi komersial dengan pajak ketika memandang suatu transaksi bisnis. Meskipun terdapat perbedaan, namun UU KUP menyarankan Wajib Pajak untuk tidak melakukan pembukuan ganda dalam rangka untuk memenuhi kriteria yang diminta oleh akuntansi komersial dengan akuntansi pajak. Laporan Keuangan boleh dibuat sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang diterima umum yang menyandarkan pada Standar Akuntansi Keuangan yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Laporan Keuangan komersial hasil akhir dari pembukuan tersebut dapat diubah meniadi Laporan Keuangan fiskal dengan cara melakukan koreksi seperlunya atau penyesuaian dengan peraturan perpajakan melalui proses rekonsiliasi fiskal. Perbedaan yang biasa timbul antara Laporan Keuangan komersial dengan Laporan Keuangan fiskal sering disebut sebagai perbedaan permanen dan perbedaan sementara/perbedaan temporer.

Apabila wajib Pajak berkeinginan untuk menyusun Laporan Keuangan fiskal, maka hal-hal yang tercakup dalam Laporan Keuangan fiskal sebagaimana yang disarankan oleh Sophar Lumbantoruan dalam bukunya Akuntansi Pajak, terdiri dari:

A.neraca fiskal;
B.perhitungan rugi laba dan laba yang ditahan fiskal;
C.penjelasan Laporan Keuangan fiskal;
D.rekonsiliasi Laporan Keuangan komersial dan Laporan Keuangan fiskal;
E.ikhtisar kewajiban Pajak.

PENGERTIAN DAN SYARAT PEMBUKUAN MENURUT UU PERPAJAKAN

Untuk dapat menghitung dan memperhitungkan sendiri pajak terhutang diperlukan suatu pembukuan dan pencatatan yang teratur terhadap segala kegiatan usaha Wajib Pajak. Menurut Pasal 1 angka 26 UU KUP:

Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi yang meliputi keadaan harta, kewajiban atau hutang, modal, penghasilan dan biaya serta jumtah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa yang terhutang maupun yang tidak terhutang PPN, yang dikenakan PPN dengan tarif 0%  (Nol Persen) dan yang dikenakan PPnBM, yang ditutup dengan penyusutan Laporan Keuangan berupa neraca dan perhitungan rugi laba pada saat tahun pajak berakhir.

Dari bunyi pasal tersebut ada hal-hal penting yang biasanya kurang diperhatikan oleh Wajib Pajak sebagai berikut :

A) Pembukuan atau pencatatan tersebut harus dilakukan secara teratur yang berarti harus dikerjakan dari waktu ke waktu dan secara up to date atau dipelihara terus menerus dan berkesinambungan. Hal ini bisa menjadi indikasi dari benar-tidaknya pembukuan yang diselenggarakan oleh Wajib Pajak;

B) Pembukuan atau pencatatan harus diselenggarakan sedemikian rpa sehingga dapat dengan mudah diketahui harga perolehan dan harga penyerahan barang atau jasa yang terhutang PPN, tidak terhutang PPN, dikenakan PPN 0%, PPN-nya ditangguhkan, PPN-nya ditanggung pemerintah dan dikenakan PPnBM.

Dengan demikian pengertian pembukuan dalam peraturan perpajakan lebih luas cakupannya, karena disamping tujuannya untuk memperoleh angka Penghasilan Kena  Pajak juga untuk menghitung kewajiban pemungutan PPN dan PPnBM serta untuk menghitung kewajiban pemotongan dan pemungutan pajak.

Tidak melakukan pencatatan pembukuan berarti tidak memenuhi ketentuan undang-undang perpajakan dan dapat berakibat kesulitan Wajib Pajak dalam mempertanggungjawabkan SPT yang dilaporkan pada saat dilaksanakannya pemeriksaan. Pada prinsipnya setiap Wajib Pajak yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjan bebas di Indonesia wajib menyelenggarakan pembukuan, baik untuk Wajib Pajak orang pribadi maupun Wajib Pajak badan. Pengecualian hanya diberikan kepada Wajib Pajak orang pribadi yang penghasilan netonya dihitung dengan menggunakan norma penghitungan. Walaupun demikian Wajib Pajak tercebut tetap harus menyelenggarakan pencatatan sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terhutang.

Ketentuan perpajakan tidak mengatur mengenai bentuk atau tata cara pembukuan atau pencatatan yang harus dilakukan oleh Wajib Pajak. Pedoman yang mengatur mengenai hal ini hanya tercantum dalam Pasal 28 ayat (3) sampai dengan ayat (9) UU KUP yang pokok-pokoknya adalah sebagai berikut:

A. Pembukuan atau pencatatan tersebut harus menggunakan itikad baik dan mencerminkan keadaan kegiatan usaha yang sesungguhnya;

B. Pembukuan sekurang-kurangnya terdiri dari catatan mengenai harta, kewajiban atau hutang, modal, penghasilan dan biaya serta penjualan dan pembelian, sehingga dapat dihitung besarnya pajak terhutang;

C. Pembukuan dan pencatatan harus dilaksanakan di Indonesia;

D. Pembukuan atau pencatatan harus menggunakan huruf latin, angka arab, satuan mata uang rupiah dan disusun dalam bahasa Indonesia atau bahasa asing yang diijinkan menteri keuangan. Pembukuan dengan menggunakan bahasa asing serta mata uang selain Rupiah dapat diselenggarakan oleh Wajib Pajak dalam rangka penanaman modal asing, kontrak karya, kontrak bagi hasil, kegiatan atau badan lain setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan. Namun demikian pengisian SPT harus tetap dilakukan dalam bahasa Indonesia dan mata uang Rupiah;

E. Pembukuan diselenggarakan dengan prinsip taat azas dan dengan metode stelsel/akrual atau metode/stelsel kas;

F. Perubahan terhadap metode pembukuan dan atau tahun buku, harus mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Pajak;

G. Buku-buku, catatan-catatan, dokumen-dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain wajib disimpan di Indonesia selama sepuluh tahun untuk :

– Wajib Pajak orang pribadi, di tempat tinggal atau tempat kedudukan;

– Wajib Pajak badan di tempat kedudukan.

Seperti yang telah diuraikan di atas, orang atau badan hukum yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas di Indonesia yang menurut undang-undang perpajakan  diwajibkan untuk mengadakan pembukuan, harus menyelenggarakan pembukuan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
A. Pembukuan harus meliputi seluruh kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang dilakukannya;

B. Pembukuan harus dilakukan secara teratur, tepat waktu, terinci dan taat azas;

C. Pembukuan harus didukung dengan bukti-bukti transaksi yang dapat dipertanggungjawabkan kebenaran dan keabsahannya ;

D. Pembukuan harus ditutup dengan membuat laporan neraca dan perhitungan laba rugi pada setiap akhir tahun pajak.

Pada prinsipnya pembukuan pajak mengikuti pembukuan akuntansi. Akuntansi menganut stelsel kas dan akrual sedangkan pajak membolehkan Wajib Pajak melakukan pembukuan berdasarkan stelsel akrual atau stetsel kas yang telah dimodifikasi (modified cash basis) yang dilakukan secara taat azas. Dalam rangka penghitungan Penghasilan Kena Pajak maka pembukuan harus dilaksanakan dengan modified cash basis yang dapat diterangkan sebagai berikut:
Penghitungan jumlah penjualan dalam satu periode harus meliputi

1. seluruh penjualan baik tunai maupun kredit, konsekuensinya penghitungan harga pokok juga harus menyertakan seluruh pembelian dan persediaan;

2. Dalam hal memperoleh harta yang dapat .disusutkan dan hak yang dapat diamortisasi, biaya-biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan hanya dapat dilakukan melalui penyusutan dan amortisasi;

3. Dilakukan secara taat azas.

Copyright © Mitra Konsultindo-Konsultan Pajak ®

konsultan pajak , jasa konsultan pajak , konsultan pajak jakarta , konsultan pajak indonesia , konsultan pajak jabodetabek , konsultan pajak jakarta barat , konsultan pajak jakarta timur , konsultan pajak jakarta selatan , konsultan pajak jakarta utara , konsultan pajak jakarta pusat , konsultan pajak bogor , konsultan pajak depok , konsultan pajak tangerang , konsultan pajak bekasi , kantor konsultan pajak , konsultan pajak murah , jasa konsultasi pajak , tarif konsultan pajak , jasa laporan keuangan , pembuatan laporan keuangan , jasa manajemen bisnis , konsultan bisnis , jasa konsultan pajak jakarta , jasa konsultasi pajak , jasa laporan pajak , jasa laporan spt pajak , jasa laporan spt tahunan , jasa laporan spt masa bulanan , jasa laporan spt pajak orang pribadi , jasa laporan spt pajak badan usaha , jasa laporan spt pajak perusahaan , jasa laporan keuangan , jasa pembuatan laporan keuangan , jasa akuntansi , jasa pembukuan , jasa pembuatan laporan pajak , jasa pembuatan laporan spt pajak , jasa pembuatan laporan spt tahunan , jasa pembuatan spt pajak , jasa pembuatan spt tahunan , jasa pembuatan spt masa bulanan , jasa pembuatan spt tahunan orang pribadi , jasa pembuatan spt tahunan badan usaha , jasa pembuatan spt tahunan perusahaan , konsultan pajak 2014 , jasa konsultan pajak 2014 , konsultan pajak 2015 , jasa konsultan pajak 2015 , jasa laporan spt tahunan orang pribadi , jasa laporan spt tahunan badan usaha , jasa laporan spt tahunan perusahaan , jasa pembuatan spt tahunan orang pribadi , jasa pembuatan spt tahunan badan usaha , jasa pembuatan spt tahunan perusahaan , jasa pembuatan laporan pajak spt tahunan orang pribadi , jasa pembuatan laporan pajak spt tahunan badan usaha , jasa pembuatan laporan pajak spt tahunan perusahaan ,

jasa akuntansi , jasa akutansi , jasa pembukuan , jasa akuntansi pembukuan , jasa pembukuan akuntansi , jasa pembukuan laporan keuangan , jasa akuntansi laporan keuangan , jasa laporan keuangan , jasa pembuatan laporan keuangan , jasa pembuatan perusahaan , jasa pendiriaan perusahaan , jasa pembuatan usaha , jasa pendirian usaha , jasa pembuatan pt , jasa pendirian pt , jasa pembuatan cv , jasa pendirian cv , jasa audit , jasa audit laporan keuangan , jasa internal audit , jasa pengurusan izin usaha , jasa pengurusan ijin usaha , jasa perizinan usaha , jasa perijinan usaha ,

jasa akuntansi jakarta , jasa akutansi jakarta , jasa pembukuan jakarta , jasa akuntansi pembukuan jakarta , jasa pembukuan akuntansi jakarta , jasa pembukuan laporan keuangan jakarta , jasa akuntansi laporan keuangan jakarta , jasa laporan keuangan jakarta , jasa pembuatan laporan keuangan jakarta , jasa pembuatan perusahaan jakarta , jasa pendiriaan perusahaan jakarta , jasa pembuatan usaha jakarta , jasa pendirian usaha jakarta , jasa pembuatan pt jakarta , jasa pendirian pt jakarta , jasa pembuatan cv jakarta , jasa pendirian cv jakarta , jasa audit jakarta , jasa audit laporan keuangan jakarta , jasa internal audit jakarta , jasa pengurusan izin usaha jakarta , jasa pengurusan ijin usaha jakarta , jasa perizinan usaha jakarta , jasa perijinan usaha jakarta ,

jasa manajemen bisnis , jasa bisnis manajemen , jasa konsultan bisnis , jasa konsultan manajemen , jasa konsultan bisnis manajemen , jasa konsultan manajemen bisnis , jasa manajemen bisnis jakarta , jasa bisnis manajemen jakarta , jasa konsultan bisnis jakarta , jasa konsultan manajemen jakarta , jasa konsultan bisnis manajemen jakarta , jasa konsultan manajemen bisnis jakarta

===

jasa akuntansi bogor , jasa akutansi bogor , jasa pembukuan bogor , jasa akuntansi pembukuan bogor , jasa pembukuan akuntansi bogor , jasa pembukuan laporan keuangan bogor , jasa akuntansi laporan keuangan bogor , jasa laporan keuangan bogor , jasa pembuatan laporan keuangan bogor , jasa pembuatan perusahaan bogor , jasa pendiriaan perusahaan bogor , jasa pembuatan usaha bogor , jasa pendirian usaha bogor , jasa pembuatan pt bogor , jasa pendirian pt bogor , jasa pembuatan cv bogor , jasa pendirian cv bogor , jasa audit bogor , jasa audit laporan keuangan bogor , jasa internal audit bogor , jasa pengurusan izin usaha bogor , jasa pengurusan ijin usaha bogor , jasa perizinan usaha bogor , jasa perijinan usaha bogor ,

jasa manajemen bisnis bogor , jasa bisnis manajemen bogor , jasa konsultan bisnis bogor , jasa konsultan manajemen bogor , jasa konsultan bisnis manajemen bogor , jasa konsultan manajemen bisnis bogor ,

jasa akuntansi depok , jasa akutansi depok , jasa pembukuan depok , jasa akuntansi pembukuan depok , jasa pembukuan akuntansi depok , jasa pembukuan laporan keuangan depok , jasa akuntansi laporan keuangan depok , jasa laporan keuangan depok , jasa pembuatan laporan keuangan depok , jasa pembuatan perusahaan depok , jasa pendiriaan perusahaan depok , jasa pembuatan usaha depok , jasa pendirian usaha depok , jasa pembuatan pt depok , jasa pendirian pt depok , jasa pembuatan cv depok , jasa pendirian cv depok , jasa audit depok , jasa audit laporan keuangan depok , jasa internal audit depok , jasa pengurusan izin usaha depok , jasa pengurusan ijin usaha depok , jasa perizinan usaha depok , jasa perijinan usaha depok ,

jasa manajemen bisnis depok , jasa bisnis manajemen depok , jasa konsultan bisnis depok , jasa konsultan manajemen depok , jasa konsultan bisnis manajemen depok , jasa konsultan manajemen bisnis depok ,

jasa akuntansi tangerang , jasa akutansi tangerang , jasa pembukuan tangerang , jasa akuntansi pembukuan tangerang , jasa pembukuan akuntansi tangerang , jasa pembukuan laporan keuangan tangerang , jasa akuntansi laporan keuangan tangerang , jasa laporan keuangan tangerang , jasa pembuatan laporan keuangan tangerang , jasa pembuatan perusahaan tangerang , jasa pendiriaan perusahaan tangerang , jasa pembuatan usaha tangerang , jasa pendirian usaha tangerang , jasa pembuatan pt tangerang , jasa pendirian pt tangerang , jasa pembuatan cv tangerang , jasa pendirian cv tangerang , jasa audit tangerang , jasa audit laporan keuangan tangerang , jasa internal audit tangerang , jasa pengurusan izin usaha tangerang , jasa pengurusan ijin usaha tangerang , jasa perizinan usaha tangerang , jasa perijinan usaha tangerang ,

jasa manajemen bisnis tangerang , jasa bisnis manajemen tangerang , jasa konsultan bisnis tangerang , jasa konsultan manajemen tangerang , jasa konsultan bisnis manajemen tangerang , jasa konsultan manajemen bisnis tangerang ,

jasa akuntansi bekasi , jasa akutansi bekasi , jasa pembukuan bekasi , jasa akuntansi pembukuan bekasi , jasa pembukuan akuntansi bekasi , jasa pembukuan laporan keuangan bekasi , jasa akuntansi laporan keuangan bekasi , jasa laporan keuangan bekasi , jasa pembuatan laporan keuangan bekasi , jasa pembuatan perusahaan bekasi , jasa pendiriaan perusahaan bekasi , jasa pembuatan usaha bekasi , jasa pendirian usaha bekasi , jasa pembuatan pt bekasi , jasa pendirian pt bekasi , jasa pembuatan cv bekasi , jasa pendirian cv bekasi , jasa audit bekasi , jasa audit laporan keuangan bekasi , jasa internal audit bekasi , jasa pengurusan izin usaha bekasi , jasa pengurusan ijin usaha bekasi , jasa perizinan usaha bekasi , jasa perijinan usaha bekasi ,

jasa manajemen bisnis bekasi , jasa bisnis manajemen bekasi , jasa konsultan bisnis bekasi , jasa konsultan manajemen bekasi , jasa konsultan bisnis manajemen bekasi , jasa konsultan manajemen bisnis bekasi

 

Konsultan Pajak Jakarta Jasa – Ketentuan Khusus

Konsultan Pajak Jakarta Jasa │ Jasa Pembukuan Akuntansi Laporan Keuangan │ Jasa Audit | Konsultan Manajemen Bisnis | Jasa Pembuatan Perusahaan & Izin Usaha

NON DISKRIMINASI

Ketentuan non diskriminasi dimaksudkan untuk memberikan perlindungan di bidang perpajakan bagi warganegara dari suatu Negara pihak pada Persetujuan yang melakukan kegiatan di Negara pihak lainnya pada Persetujuan. Perlindungan dimakud adalah warganegara dari Negara pihak pada Persetujuan itu tidak dibebani pajak yang lebih memberatkan di Negara pihak lainnya pada Persetujuan dibandingkan dengan warganegara dari negara itu dalam keadaan atau kondisi yang sama (the same circumstances).

Ketentuan non diskriminasi itu berlaku atas suatu Bentuk Usaha Tetap dari perusahaan yang adalah penduduk dari suatu Negara pihak pada Persetujuan yang ada di Negara pihak lainnya pada Persetujuan atau perusahaan penanaman modal di negara itu yang modalnya sebagian atau seluruhnya dimiliki atau dikuasai baik langsung maupun tidak oleh penduduk dari negara yang disebutkan pertama. Namun, ketentuan ini tidak mewajibkan Negara pihak lainnya pada Persetujuan memberikan keringanan (allowances), potongan (reliefs) ataupun pengurangan (deductions) pengenaan pajak kepada warganegara atau penduduk dari negara yang disebutkan pertama di atas.

TATA CARA PERSETUJUAN BERSAMA

Ketentuan mengenai tata cara persetujuan bersama dimaksudkan untuk mengakomodasi penyimpangan yang mungkin timbul dari penerapan P3B yang disebabkan oleh perbedaan di dalam interpretasi ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Persetujuan. Hal ini akan mengakibatkan pengenaan pajak yang tidak sesuai dengan jumlah yang seharusnya berdasarkan P3B.

Dalam ketentuan ini diatur pula mengenai batas waktu penyampaian masalah yang diduga tidak sesuai P3B (statutory limitation) misalnya yaitu paling lambat  2 (dua) tahun sejak pemberitahuan pertama dari tindakan yang tidak sesuai dengan Persetujuan. Apabila penyelesaian keberatan tadi tidak memuaskan maka masalah itu akan diselesaikan (settle) melalui persetujuan bersama (mutual agreement) yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang dari kedua Negara pihak pada Persetujuan (Both Contrading State).

PERTUKARAN INFORMASI

Ketentuan mengenai pertukaran informasi dimaksudkan untuk mengakomodasi kerjasama pertukaran informasi di bidang perpajakan. Kerjasama di bidang pertukaran informasi di bidang perpajakan ini memberikan manfaat bagi kedua Negara pihak pada persetujuan untuk mendapatkan informasi yang lengkap mengenai transaksi yang dilakukan oleh penduduk dari salah satu atau kedua negara itu, sehingga kedua negara tersebut dapat menerapkan ketentuan perpajakannya secara tepat dan sekaligus rnengamankan penerimaannya dari sektor pajak.

pada umumnya pertukaran informasi perpajakan ini dilakukan berdasarkan prinsip timbal balik atau resiprositas (reciprocal basis). Dan dikenal ada 2 (dua) metode yang lazim digunakan dalam pertukaran informasi yaitu secara otomatis (automatic basis)  dan atas dasar permintaan  (on request basis). Yang dimaksud dengan pertukaran informasi secara otomatis adalah masing-maiing negara akan mengirimkan data/informasi mengenai pajak yang dipotong atas penghasilan yang berasal dari negara itu yang diperoleh penduduk dari Negara pihak lainnya pada Persetujuan. Penyampaian informasi ini dilakukan secara otomatis dan data/informasi tersebut antara lain adalah penghasilan modal seperti dividen, bunga, royalti, serta capital  gains dari penjualan atau pengalihan saham.

Sedangkan yang dimaksud dengan pertukaran informasi atas dasar permintaan khusus (on request) adalah penyampaian data/informasi di bidang perpajakan sesuai dengan Permintaan. Data/informasi yang disampaikan dapat berupa data/informasi kualitatif (misalnya jumlah unit yang dijual/produksi, formula yang digunakan dalam proses produksi, jumlah peredaran) dan data/informasi kuantitatif (misalnya harga perolehan atas aktiva tetap atau persediaan, harga penjualan).

Ketentuan mengenai pertukaran informasi dalam P3B diatur sebagai berikut :

A. Yang melakukan pertukaran infomasi adalah pejabat yang berwenang (competent authority) dari masing-masing Negara pihak pada Persetujuan;

B. Informasi yang disampaikan dijaga kerahasiannya dan hanya dapat diungkapkan kepada orang atau badan yang berkepentingan dalam hubungannya dengan penetapan atau penagihan pajak, pemutusan keberatan pajak, dan pelaksanaan undang-undang di bidang perpajakan. Di samping itu, informasi ini dapat diungkapkan dalam pengadilan umum;

C. Ketentuan pertukaran informasi ini tidak boleh memberatkan salah satu atau kedua negara dalam memenuhi kewajibannya, apabila hal itu bertentangan dengan praktek administrasi, perundang-undangan,dan kebijaksanaan umum yang berlaku di masing-masing negara.

Copyright © Mitra Konsultindo-Konsultan Pajak ®

konsultan pajak , jasa konsultan pajak , konsultan pajak jakarta , konsultan pajak indonesia , konsultan pajak jabodetabek , konsultan pajak jakarta barat , konsultan pajak jakarta timur , konsultan pajak jakarta selatan , konsultan pajak jakarta utara , konsultan pajak jakarta pusat , konsultan pajak bogor , konsultan pajak depok , konsultan pajak tangerang , konsultan pajak bekasi , kantor konsultan pajak , konsultan pajak murah , jasa konsultasi pajak , tarif konsultan pajak , jasa laporan keuangan , pembuatan laporan keuangan , jasa manajemen bisnis , konsultan bisnis , jasa konsultan pajak jakarta , jasa konsultasi pajak , jasa laporan pajak , jasa laporan spt pajak , jasa laporan spt tahunan , jasa laporan spt masa bulanan , jasa laporan spt pajak orang pribadi , jasa laporan spt pajak badan usaha , jasa laporan spt pajak perusahaan , jasa laporan keuangan , jasa pembuatan laporan keuangan , jasa akuntansi , jasa pembukuan , jasa pembuatan laporan pajak , jasa pembuatan laporan spt pajak , jasa pembuatan laporan spt tahunan , jasa pembuatan spt pajak , jasa pembuatan spt tahunan , jasa pembuatan spt masa bulanan , jasa pembuatan spt tahunan orang pribadi , jasa pembuatan spt tahunan badan usaha , jasa pembuatan spt tahunan perusahaan , konsultan pajak 2014 , jasa konsultan pajak 2014 , konsultan pajak 2015 , jasa konsultan pajak 2015 , jasa laporan spt tahunan orang pribadi , jasa laporan spt tahunan badan usaha , jasa laporan spt tahunan perusahaan , jasa pembuatan spt tahunan orang pribadi , jasa pembuatan spt tahunan badan usaha , jasa pembuatan spt tahunan perusahaan , jasa pembuatan laporan pajak spt tahunan orang pribadi , jasa pembuatan laporan pajak spt tahunan badan usaha , jasa pembuatan laporan pajak spt tahunan perusahaan ,

jasa akuntansi , jasa akutansi , jasa pembukuan , jasa akuntansi pembukuan , jasa pembukuan akuntansi , jasa pembukuan laporan keuangan , jasa akuntansi laporan keuangan , jasa laporan keuangan , jasa pembuatan laporan keuangan , jasa pembuatan perusahaan , jasa pendiriaan perusahaan , jasa pembuatan usaha , jasa pendirian usaha , jasa pembuatan pt , jasa pendirian pt , jasa pembuatan cv , jasa pendirian cv , jasa audit , jasa audit laporan keuangan , jasa internal audit , jasa pengurusan izin usaha , jasa pengurusan ijin usaha , jasa perizinan usaha , jasa perijinan usaha ,

jasa akuntansi jakarta , jasa akutansi jakarta , jasa pembukuan jakarta , jasa akuntansi pembukuan jakarta , jasa pembukuan akuntansi jakarta , jasa pembukuan laporan keuangan jakarta , jasa akuntansi laporan keuangan jakarta , jasa laporan keuangan jakarta , jasa pembuatan laporan keuangan jakarta , jasa pembuatan perusahaan jakarta , jasa pendiriaan perusahaan jakarta , jasa pembuatan usaha jakarta , jasa pendirian usaha jakarta , jasa pembuatan pt jakarta , jasa pendirian pt jakarta , jasa pembuatan cv jakarta , jasa pendirian cv jakarta , jasa audit jakarta , jasa audit laporan keuangan jakarta , jasa internal audit jakarta , jasa pengurusan izin usaha jakarta , jasa pengurusan ijin usaha jakarta , jasa perizinan usaha jakarta , jasa perijinan usaha jakarta ,

jasa manajemen bisnis , jasa bisnis manajemen , jasa konsultan bisnis , jasa konsultan manajemen , jasa konsultan bisnis manajemen , jasa konsultan manajemen bisnis , jasa manajemen bisnis jakarta , jasa bisnis manajemen jakarta , jasa konsultan bisnis jakarta , jasa konsultan manajemen jakarta , jasa konsultan bisnis manajemen jakarta , jasa konsultan manajemen bisnis jakarta

===

jasa akuntansi bogor , jasa akutansi bogor , jasa pembukuan bogor , jasa akuntansi pembukuan bogor , jasa pembukuan akuntansi bogor , jasa pembukuan laporan keuangan bogor , jasa akuntansi laporan keuangan bogor , jasa laporan keuangan bogor , jasa pembuatan laporan keuangan bogor , jasa pembuatan perusahaan bogor , jasa pendiriaan perusahaan bogor , jasa pembuatan usaha bogor , jasa pendirian usaha bogor , jasa pembuatan pt bogor , jasa pendirian pt bogor , jasa pembuatan cv bogor , jasa pendirian cv bogor , jasa audit bogor , jasa audit laporan keuangan bogor , jasa internal audit bogor , jasa pengurusan izin usaha bogor , jasa pengurusan ijin usaha bogor , jasa perizinan usaha bogor , jasa perijinan usaha bogor ,

jasa manajemen bisnis bogor , jasa bisnis manajemen bogor , jasa konsultan bisnis bogor , jasa konsultan manajemen bogor , jasa konsultan bisnis manajemen bogor , jasa konsultan manajemen bisnis bogor ,

jasa akuntansi depok , jasa akutansi depok , jasa pembukuan depok , jasa akuntansi pembukuan depok , jasa pembukuan akuntansi depok , jasa pembukuan laporan keuangan depok , jasa akuntansi laporan keuangan depok , jasa laporan keuangan depok , jasa pembuatan laporan keuangan depok , jasa pembuatan perusahaan depok , jasa pendiriaan perusahaan depok , jasa pembuatan usaha depok , jasa pendirian usaha depok , jasa pembuatan pt depok , jasa pendirian pt depok , jasa pembuatan cv depok , jasa pendirian cv depok , jasa audit depok , jasa audit laporan keuangan depok , jasa internal audit depok , jasa pengurusan izin usaha depok , jasa pengurusan ijin usaha depok , jasa perizinan usaha depok , jasa perijinan usaha depok ,

jasa manajemen bisnis depok , jasa bisnis manajemen depok , jasa konsultan bisnis depok , jasa konsultan manajemen depok , jasa konsultan bisnis manajemen depok , jasa konsultan manajemen bisnis depok ,

jasa akuntansi tangerang , jasa akutansi tangerang , jasa pembukuan tangerang , jasa akuntansi pembukuan tangerang , jasa pembukuan akuntansi tangerang , jasa pembukuan laporan keuangan tangerang , jasa akuntansi laporan keuangan tangerang , jasa laporan keuangan tangerang , jasa pembuatan laporan keuangan tangerang , jasa pembuatan perusahaan tangerang , jasa pendiriaan perusahaan tangerang , jasa pembuatan usaha tangerang , jasa pendirian usaha tangerang , jasa pembuatan pt tangerang , jasa pendirian pt tangerang , jasa pembuatan cv tangerang , jasa pendirian cv tangerang , jasa audit tangerang , jasa audit laporan keuangan tangerang , jasa internal audit tangerang , jasa pengurusan izin usaha tangerang , jasa pengurusan ijin usaha tangerang , jasa perizinan usaha tangerang , jasa perijinan usaha tangerang ,

jasa manajemen bisnis tangerang , jasa bisnis manajemen tangerang , jasa konsultan bisnis tangerang , jasa konsultan manajemen tangerang , jasa konsultan bisnis manajemen tangerang , jasa konsultan manajemen bisnis tangerang ,

jasa akuntansi bekasi , jasa akutansi bekasi , jasa pembukuan bekasi , jasa akuntansi pembukuan bekasi , jasa pembukuan akuntansi bekasi , jasa pembukuan laporan keuangan bekasi , jasa akuntansi laporan keuangan bekasi , jasa laporan keuangan bekasi , jasa pembuatan laporan keuangan bekasi , jasa pembuatan perusahaan bekasi , jasa pendiriaan perusahaan bekasi , jasa pembuatan usaha bekasi , jasa pendirian usaha bekasi , jasa pembuatan pt bekasi , jasa pendirian pt bekasi , jasa pembuatan cv bekasi , jasa pendirian cv bekasi , jasa audit bekasi , jasa audit laporan keuangan bekasi , jasa internal audit bekasi , jasa pengurusan izin usaha bekasi , jasa pengurusan ijin usaha bekasi , jasa perizinan usaha bekasi , jasa perijinan usaha bekasi ,

jasa manajemen bisnis bekasi , jasa bisnis manajemen bekasi , jasa konsultan bisnis bekasi , jasa konsultan manajemen bekasi , jasa konsultan bisnis manajemen bekasi , jasa konsultan manajemen bisnis bekasi

 

Konsultan Pajak Jakarta Jasa – Penghasilan – Penghasilan Tertentu

Konsultan Pajak Jakarta Jasa │ Jasa Pembukuan Akuntansi Laporan Keuangan │ Jasa Audit | Konsultan Manajemen Bisnis | Jasa Pembuatan Perusahaan & Izin Usaha

PELAYARAN DAN PENERBANGAN

 Laba usaha yang diperoleh perusahaan jasa pelayaran/penerbangan asing (Pasal 8 Tax Treaty) dikenakan pajak di negara sumber tanpa perlu adanya BUT. Laba usaha yang dimaksud dalam pasal 8 adalah laba usaha yang diperoleh perusahaan pelayaran /penerbangan asing adalah laba usaha yang diperoleh dalam jalur internasional. Penentuan hak pemajakan atas laba usaha pelayaran/penerbangan pada dasarnya ada tiga yaitu :
A. Hak pemajakan penuh dimilik Negara sumber
B. Hak Pemajakan dibagi antara negara domisili dan sumber
C. Hak pemajakan berada di negara tempat manajemen efektif.

Tax Treaty menjelaskan pengertian jalur internasional yaitu “The term ‘ International Traffic ‘ means any transport by a ship or aircraft operated by an enterprise that has its place of effective management in a contracting state, expect when the ship or aircraft is operated solely between places in the other contracting state”. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa apabila kapal/pesawat terbang yang beroperasi antar pelabuhan di negara sumber tidak termasuk dalam pengertian jalur internasional.

Apabila operasi kapal/pesawat terbang dilakukan dalam jalur nasioal maka perlakuan perpajakan tunduk pada UU Domestik (Pasal 15 UU PPh) dan Indonesia sebagai negara sumber mempunyai hak penuh untuk mengenakan pajak.

PENGHASILAN DARI PEKERJAAN DALAM HUBUNGAN KERJA

 Yang dimaksud dengan penghasilan dari Pekerjaan dalam Hubungan Kerja di sini adalah Semua penghasilan yang diterima atau diperoleh sehubungan dengan pekerjaan dalam hubungan kerja, misalnya gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi,uang pensiun, atau imbalan dalam  bentuk lainnya. Pengenaan pajak atas penghasilan yang berasal dari hubungan kerja diatur di Tax Treaty sebagai berikut :

a.   Karyawan Perusahaan Swast
1)      pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan dikenakan di negara dimana pekerjaan itu dilakukan.

2)      Pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan hanya akan dikenakan di negara domisili meskipun pekerjaanya dilakukan di negara sumber dengan syarat-syarat (kumulatif) :

a)  Si penerima penghasilan berada di negara lain itu selama masa atau masa-masa yang jumlahnya tidak melebihi … hari dalam jangka waktu …;

b)  Balas jasa tersebut dibayar oleh, atau atas nama pemberi kerja yang bukan merupakan penduduk negara lain itu; dan

c)  Balas jasa tersebut tidak menjadi beban dari suatu BUT atau tempat usaha tetap yang dimiliki oleh pemberi kerja di negara lain itu.

Contoh :

Mr John Doe seorang warga Negara Jepang yang ditugaskan ke PT PMA Indonesia oleh XYZ Inc. Jepang sebagai pemegang saham PT PMA Indonesia tersebut. Pada Tahun 2004, Mr. John Doe telah berada di Indonesia selama 190 hari. Sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan tersebut, Mr. John Doe menerima gaji dari PT PMA, Indonesia dan dari XYZ Inc. Jepang.

Dari kasus ini dapat ditentukan hal-hal sebagai berikut :

a)  Berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan (time test terpenuhi).

b)  Gaji yang dibayarkan merupakan beban PT PMA Indonesia dan XYZ Inc. Yang berdomisili diJepang.

c)  Karena point a dan b di atas, maka hak pemajakan atas penghasilan yang diterima dari PT PMA maupun dari XYZ Inc. berada di pihak Indonesia.

d)  Tata cara pengenaan pajaknya adalah melalui pemotongan/pemungutan PPh Pasal 21 oleh PT PMA Indonesia atas penghasilan yang berasal dari PT PMA tersebut dan PPh Pasal 25/29 untuk gaji yang diterima dari XYZ Inc. Jepang. Gunggungan dari seluruh penghasilan (worldwide income) yang diterima atau diperoleh Mr John Doe wajib dilaporkan melalui penyampaian SPT Tahunan PPh formulir 1770.

b.  Penghasilan Direktur
Hak pemajakan atas imbalan yang diterima oleh seseorang, penduduk salah satu negara dalam kedudukannya sebagai anggota dewan direksi dari suatu perusahaan dan merupakan penduduk negara lainnya, adalah sebagai berikut :

1)  penghasilan yang diterima oleh anggota dewan direksi dikenakan pajak di negara dimana perusahaan berdomisili. Jadi dalam hal ini  negara yang diberi hak pemajakan adalah negara dimana  perusahaan berkedudukan  bukan negara dimana pekerjaan itu dilakukan.

2)  Gaji, upah dan imbalan-imbalan lain yang sejenis yang diperoleh seorang yang menduduki posisi sebagai direktur yang terlibat dalam kegiatan manajemen sehari-hari, hak pemajakan dilakukan di negara dimana pekerjaan itu dilakukan. Perlakuan pajak atas gaji yang diterima tersebut mengikuti prinsip umum, yaitu dikenai pajak dengan tarif umum (tarif Pasal 17 UU PPh)

c.  Penghasilan Artis dan Olahragawan
Imbalan yang diterima oleh artis dan olahragawan yang melakukan kegiatan di negara sumber yaitu pengenaan pajaknya dilakukan di negara sumber tanpa melihat jangka waktunya.

Secara singkat ketentuan tax treaty mengenai penghasilan artis dan atlit adalah sebagai berikut:

1)  Penghasilan yang diperoleh artis  dan olahragawan yang berdomisili di salah satu negara dapat dikenai pajak di negara lainnya  dimana kegiatan tersebut bertangsung tanpa melihat kegiatan tersebut dilakukan dalam rangka sebagai independent personal services maupun dependent personal services. Pasal 17 tidak memuat pengertian artis dan atlet tetapi hanya memuat contoh-contoh artis yang dimaksud seperti artis teater, artis film, radio atau artis televisi. Jadi pasal 17 hanya mencakup orang pribadi yang melalukan pertunjukan  di depan umum baik secara langsung maupun tidak langsung ( tidak termasuk kegiatan yang sifatnya artistik,misal pelukis , pemahat, penulis, dan lain-lain).

2)  Jika penghasilan sehubungan dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh artis atau atlet diterima bukan oleh artis atau atlet tetapi oleh orang atau badan lain, maka penghasilan tersebut dapat dikenakan pajak dinegara dimana kegiatan itu dilakukan. Ketentuan ini sebenarnya untuk mencegah adanya pengelakan pajak karena apabila ketentuan ini tidak ada maka atas imbalan tersebut dapat dikenakan pajak apabila dilakukan melalui suatu Bentuk Usaha Tetap.

d.  Penghasilan Pensiun
Dalam hal pensiun, UN Model memberikan dua alternatif yaitu sebagai berikut:

Alternatif pertama, hak pemajakan diserahkan sepenuhnya kepada negara domisili, kecuali jika pensiun tersebut dibayarkan dalam rangka program pensiun publik yang yang merupakan bagian dari sistem jaminan sosial (social securiy Sistem) dari suatu negara maka negara sumberlah yang diberi hak pemajakannya.

Alternatif kedua, hak pemajakan akan dibagi antara negara sumber dan negara domisili, kecuali jika pensiun tersebut dibayarkan dalam rangka program jaminan sosial umum yang merupakan bagian dari program jaminan sosial negara dari suatu negara maka hak pemajakannya diberikan sepenuhnya ke negara sumber.

e.  Penghasilan Pegawai Negeri

1)    Atas gaji, upah, atau imbalan (tidak termasuk pensiun) yang diterima oleh pegawai negeri pemajakannya diserahkan sepenuhnya pada negara yang diserahi jasa-jasanya  tanpa melihat di mana ia ditugaskan.

2)    Ketentuan tersebut pada poin 1 tidak berlaku bagi seseorang yang bekerja sebagai pegawai negeri dari negara lainnya maka hak pemajakannya berada di negara iainnya dengan syarat orang tersebut:

  1. merupakan warga negara dari negara lainnya itu;
  2.  tidak menjadi penduduk negara lainnya itu semata-mata hanya untuk memberikan jasa-jasa tersebut.

3)    Hak pemajakan atas pensiun yang diterima oleh pegawai negeri diberikan kepada Negara yang di serahi jasa oleh pegawai tersebut. Meskipun setelah mejadi pegawai kemudian menetap di negara lain, maka hak pengenaan pajaknya tetap berada di negara dimana ia pernah menjadi pegawa

4)     Ketentuan pada poin 3 tidak berlaku bila penerima pensiun adalah orang asing yang menjadi pegawai negara lainnya maka hak pemajakannya berada pada negara dimana ia menjadi warga negara bukan di negara ia pernah bekerja dengan syarat orang asing itu: penduduk dan warga negara dari negara lainnya.

5)     Atas imbalan dan pensiun dalam rangka pemberian jasa yang berhubungan dengan kegiatan usaha BUMN maka ketentuan yang berlaku adalah kepada aturan yang mengatur pegawai swasta.

f.     Pelajar dan Pemagang

Pada prinsipnya pasal ini mengatur bahwa pembayaran yang diterima oleh pelajar atau pemagang untuk keperluan biaya hidup, pendidikan, atau pelatihan tidak akan dikenakan pajak dinegara dimana pendidikan atau pelatihan itu dilakukan sepanjang pembayaran tersebut berasal dari luar negara tersebut Dalam hal ini Tax Treaty tidak menjelaskan pengertian pelajar dan pemagang tetapi dari rumusan pasal tesebut disimpulkan bahwa istilah pelajar meliputi semua orang pribadi yang menjalankan pendidikan dan pelatihan termasuk anak sekolah dan mahasiswa.

Mengenai pelajar, P3B Indonesia dan AS sedikit berbeda, dimana pembayaran yang dibebaskan di negara di mana pendidikan dilakukan adalah:

1)  semua pembayaran yang berasal dari luar untuk biaya hidup, pendidikan, tugas belajar, riset dan pelatihan;

2)  besarnya bea siswa, tunjangan atau hadiah; dan

3)  imbalan yang jumlahnya sama dengan US $ 2,500 setiap tahun yang diperoleh dari pemberian jasa sepanjang jasa tersebut berkaitan dengan riset atau pelatihan yang sedang dijalani.

jadi dalam hal ini sumber pembayaran dapat berasal dari negara dan luar negara tempat pendidikan dilakukan.

Sedangkan perlakuan pemagang pun berbeda antara UN Model dengan Tax Treaty Indonesia-AS yaitu diatur bahwa imbalan yang diterima pemagang selama menjalani pelatihan akan dibebaskan dari pajak di negara dimana pelatihan dilakukan dengan syarat-syarat sebagai berikut:

1)     pemagang adalah warga negara salah satu negara sebelum menjalani pelatihan di negara lain;

2)      diterima tidak melebihi US$ 7,500;

3)     masa pembebasan hanya berlaku dalam waktu 12 bulan befturut-turut.

g.  Profesor, Guru dan Peneliti

Seseorang yang merupakan penduduk salah satu negara, yang atas undangan unversitas, akademi, sekolah, atau lembaga-lembaga pendidikan semata-mata untuk keperluan mengajar atau melakukan penelitian atau dalam rangka kedua-duanya dibebaskan, dalam jangka waktu tertentu, dari pengenaan pajak atas imbalan yang diterima dari kegiatan tersebut kecuali bagi penghasilan peneliti yang berasal dari riset yang dilakukan untuk keuntungan orang atau orang-orang tertentu.

PENGHASILAN LAIN

Penghasilan lain adalah jenis penghasilan yang tidak diatur dalam ketentuan-ketentuan Tax Treaty secara tegas sebagaimana ditunjukan dalam pasal 6 sampai dengan pasal 20 UN Model dan jenis penghasilan yang sumbernya tidak disebutkan secara tegas. Dapat diartikan bahwa ketentuan Tax Treaty tentang penghasilan lain ini adalah semacam pengaturan yang di dalam undang-undang kita biasanya dirumuskan dengan frase ” … dan penghasilan lainnya dengan nama dan dalam bentuk apapun.”

Perhatian pertama untuk menentukan tata cara pemajakan penghasilan lain adalah dengan menentukan jenis penghasilan tersebut apakah dapat dikategorikan ke jenis penghasilan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebelumnya (Pasal 6 s.d. Pasal 20 UN Model) ataukah tidak. Apabila memang penghasilan tersebut disepakati bukan merupakan kategori penghasilan sebagaimana diatur dalam pasal pasal sebelumnya (Pasal 6 s.d. Pasal 20 UN Model) maka baru kita lihat pengaturan pengenaan pajak atas penghasilan lain yang pada prinsipnya dirumuskan sebagai berikut:

  • Jenis-ienis penghasilan penduduk suatu Negara darimana pun asalnya yang tidak tunduk kepada pasal-pasal terdahulu dalam persetujuan ini, hanya akan dikenakan pajak di Negara tersebut (Negara domisili);
  • Apabila yang penghasilan lain tersebut berhubungan dengan hak atau harta yang mempunyai hubungan efektif dengan BUT atau pekerjaan bebas melalui Fixed Base maka hak pemajakan penghasilan lain tersebut tunduk pada ketentuan laba usaha.

Copyright © Mitra Konsultindo-Konsultan Pajak ®

konsultan pajak , jasa konsultan pajak , konsultan pajak jakarta , konsultan pajak indonesia , konsultan pajak jabodetabek , konsultan pajak jakarta barat , konsultan pajak jakarta timur , konsultan pajak jakarta selatan , konsultan pajak jakarta utara , konsultan pajak jakarta pusat , konsultan pajak bogor , konsultan pajak depok , konsultan pajak tangerang , konsultan pajak bekasi , kantor konsultan pajak , konsultan pajak murah , jasa konsultasi pajak , tarif konsultan pajak , jasa laporan keuangan , pembuatan laporan keuangan , jasa manajemen bisnis , konsultan bisnis , jasa konsultan pajak jakarta , jasa konsultasi pajak , jasa laporan pajak , jasa laporan spt pajak , jasa laporan spt tahunan , jasa laporan spt masa bulanan , jasa laporan spt pajak orang pribadi , jasa laporan spt pajak badan usaha , jasa laporan spt pajak perusahaan , jasa laporan keuangan , jasa pembuatan laporan keuangan , jasa akuntansi , jasa pembukuan , jasa pembuatan laporan pajak , jasa pembuatan laporan spt pajak , jasa pembuatan laporan spt tahunan , jasa pembuatan spt pajak , jasa pembuatan spt tahunan , jasa pembuatan spt masa bulanan , jasa pembuatan spt tahunan orang pribadi , jasa pembuatan spt tahunan badan usaha , jasa pembuatan spt tahunan perusahaan , konsultan pajak 2014 , jasa konsultan pajak 2014 , konsultan pajak 2015 , jasa konsultan pajak 2015 , jasa laporan spt tahunan orang pribadi , jasa laporan spt tahunan badan usaha , jasa laporan spt tahunan perusahaan , jasa pembuatan spt tahunan orang pribadi , jasa pembuatan spt tahunan badan usaha , jasa pembuatan spt tahunan perusahaan , jasa pembuatan laporan pajak spt tahunan orang pribadi , jasa pembuatan laporan pajak spt tahunan badan usaha , jasa pembuatan laporan pajak spt tahunan perusahaan ,

jasa akuntansi , jasa akutansi , jasa pembukuan , jasa akuntansi pembukuan , jasa pembukuan akuntansi , jasa pembukuan laporan keuangan , jasa akuntansi laporan keuangan , jasa laporan keuangan , jasa pembuatan laporan keuangan , jasa pembuatan perusahaan , jasa pendiriaan perusahaan , jasa pembuatan usaha , jasa pendirian usaha , jasa pembuatan pt , jasa pendirian pt , jasa pembuatan cv , jasa pendirian cv , jasa audit , jasa audit laporan keuangan , jasa internal audit , jasa pengurusan izin usaha , jasa pengurusan ijin usaha , jasa perizinan usaha , jasa perijinan usaha ,

jasa akuntansi jakarta , jasa akutansi jakarta , jasa pembukuan jakarta , jasa akuntansi pembukuan jakarta , jasa pembukuan akuntansi jakarta , jasa pembukuan laporan keuangan jakarta , jasa akuntansi laporan keuangan jakarta , jasa laporan keuangan jakarta , jasa pembuatan laporan keuangan jakarta , jasa pembuatan perusahaan jakarta , jasa pendiriaan perusahaan jakarta , jasa pembuatan usaha jakarta , jasa pendirian usaha jakarta , jasa pembuatan pt jakarta , jasa pendirian pt jakarta , jasa pembuatan cv jakarta , jasa pendirian cv jakarta , jasa audit jakarta , jasa audit laporan keuangan jakarta , jasa internal audit jakarta , jasa pengurusan izin usaha jakarta , jasa pengurusan ijin usaha jakarta , jasa perizinan usaha jakarta , jasa perijinan usaha jakarta ,

jasa manajemen bisnis , jasa bisnis manajemen , jasa konsultan bisnis , jasa konsultan manajemen , jasa konsultan bisnis manajemen , jasa konsultan manajemen bisnis , jasa manajemen bisnis jakarta , jasa bisnis manajemen jakarta , jasa konsultan bisnis jakarta , jasa konsultan manajemen jakarta , jasa konsultan bisnis manajemen jakarta , jasa konsultan manajemen bisnis jakarta

===

jasa akuntansi bogor , jasa akutansi bogor , jasa pembukuan bogor , jasa akuntansi pembukuan bogor , jasa pembukuan akuntansi bogor , jasa pembukuan laporan keuangan bogor , jasa akuntansi laporan keuangan bogor , jasa laporan keuangan bogor , jasa pembuatan laporan keuangan bogor , jasa pembuatan perusahaan bogor , jasa pendiriaan perusahaan bogor , jasa pembuatan usaha bogor , jasa pendirian usaha bogor , jasa pembuatan pt bogor , jasa pendirian pt bogor , jasa pembuatan cv bogor , jasa pendirian cv bogor , jasa audit bogor , jasa audit laporan keuangan bogor , jasa internal audit bogor , jasa pengurusan izin usaha bogor , jasa pengurusan ijin usaha bogor , jasa perizinan usaha bogor , jasa perijinan usaha bogor ,

jasa manajemen bisnis bogor , jasa bisnis manajemen bogor , jasa konsultan bisnis bogor , jasa konsultan manajemen bogor , jasa konsultan bisnis manajemen bogor , jasa konsultan manajemen bisnis bogor ,

jasa akuntansi depok , jasa akutansi depok , jasa pembukuan depok , jasa akuntansi pembukuan depok , jasa pembukuan akuntansi depok , jasa pembukuan laporan keuangan depok , jasa akuntansi laporan keuangan depok , jasa laporan keuangan depok , jasa pembuatan laporan keuangan depok , jasa pembuatan perusahaan depok , jasa pendiriaan perusahaan depok , jasa pembuatan usaha depok , jasa pendirian usaha depok , jasa pembuatan pt depok , jasa pendirian pt depok , jasa pembuatan cv depok , jasa pendirian cv depok , jasa audit depok , jasa audit laporan keuangan depok , jasa internal audit depok , jasa pengurusan izin usaha depok , jasa pengurusan ijin usaha depok , jasa perizinan usaha depok , jasa perijinan usaha depok ,

jasa manajemen bisnis depok , jasa bisnis manajemen depok , jasa konsultan bisnis depok , jasa konsultan manajemen depok , jasa konsultan bisnis manajemen depok , jasa konsultan manajemen bisnis depok ,

jasa akuntansi tangerang , jasa akutansi tangerang , jasa pembukuan tangerang , jasa akuntansi pembukuan tangerang , jasa pembukuan akuntansi tangerang , jasa pembukuan laporan keuangan tangerang , jasa akuntansi laporan keuangan tangerang , jasa laporan keuangan tangerang , jasa pembuatan laporan keuangan tangerang , jasa pembuatan perusahaan tangerang , jasa pendiriaan perusahaan tangerang , jasa pembuatan usaha tangerang , jasa pendirian usaha tangerang , jasa pembuatan pt tangerang , jasa pendirian pt tangerang , jasa pembuatan cv tangerang , jasa pendirian cv tangerang , jasa audit tangerang , jasa audit laporan keuangan tangerang , jasa internal audit tangerang , jasa pengurusan izin usaha tangerang , jasa pengurusan ijin usaha tangerang , jasa perizinan usaha tangerang , jasa perijinan usaha tangerang ,

jasa manajemen bisnis tangerang , jasa bisnis manajemen tangerang , jasa konsultan bisnis tangerang , jasa konsultan manajemen tangerang , jasa konsultan bisnis manajemen tangerang , jasa konsultan manajemen bisnis tangerang ,

jasa akuntansi bekasi , jasa akutansi bekasi , jasa pembukuan bekasi , jasa akuntansi pembukuan bekasi , jasa pembukuan akuntansi bekasi , jasa pembukuan laporan keuangan bekasi , jasa akuntansi laporan keuangan bekasi , jasa laporan keuangan bekasi , jasa pembuatan laporan keuangan bekasi , jasa pembuatan perusahaan bekasi , jasa pendiriaan perusahaan bekasi , jasa pembuatan usaha bekasi , jasa pendirian usaha bekasi , jasa pembuatan pt bekasi , jasa pendirian pt bekasi , jasa pembuatan cv bekasi , jasa pendirian cv bekasi , jasa audit bekasi , jasa audit laporan keuangan bekasi , jasa internal audit bekasi , jasa pengurusan izin usaha bekasi , jasa pengurusan ijin usaha bekasi , jasa perizinan usaha bekasi , jasa perijinan usaha bekasi ,

jasa manajemen bisnis bekasi , jasa bisnis manajemen bekasi , jasa konsultan bisnis bekasi , jasa konsultan manajemen bekasi , jasa konsultan bisnis manajemen bekasi , jasa konsultan manajemen bisnis bekasi