Konsultan Pajak Jakarta Jasa – MEKANISME RESTITUSI PPN DAN PPNBM

Konsultan Pajak Jakarta Jasa │ Jasa Pembukuan Akuntansi Laporan Keuangan │ Jasa Audit | Konsultan Manajemen Bisnis | Jasa Pembuatan Perusahaan & Izin Usaha

Mulai tahun 2001, setelah UU Nomor 18 Tahun 2000 efektif berlaku, mekanisme restitusi PPN  mengalami perubahan mendasar. Hal ini dikarenakan mulai tahun 2001 semua PKP boleh  mengajukan permohonan restitusi pada setiap Masa Pajak.

Mekanisme ini sebenarnya telah dilakukan pada kurun waktu tahun 1985 sampai dengan tahun  1994 berdasarkan UU Nomor 8 tahun 1983. Namun pada kurun waktu tahun 1995 sampai  dengan tahun 2000, PKP pada umumnya hanya boleh mengajukan permohonan restitusi pada  akhir tahun buku. Hanya PKP eksportir dan PKP yang menjadi pemasok Pemungut PPN yang  boleh mengajukan permohonan restitusi pada setiap Masa Pajak, dengan batasan maksimum 7% dari Nilai Ekspor atau dari Nilai Penyerahan kepada Pemungut PPN pada Masa Pajak yang bersangkutan.

Kini, melalui regulasi terbaru, mekanisme restitusi PPN diatur dengan Peraturan Dirjen Pajak No. PER-122/PJ./2006 tanggal 15 Agustus 2006 tentang Jangka Waktu Penyelesaian Dan  Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran PPN, atau PPN dan PPnBM. Aturan ini  merupakan pelaksanaan dari Pasal 17B dan 17 C UU KUP serta Pasal 9 ayat (13) dan Pasal  10 ayat (3) UU PPN. Dalam ketentuan ini diatur mekanisme restitusi PPN atau PPN/PPnBM  sebagai berikut:

1. Permohonan restitusi disampaikan kepada KPP di tempat PKP dikukuhkan. Permohonan disampaikan oleh PKP melalui :

a. SPT Masa PPN yang mencantumkan tanda permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dengan cara mengisi kolom “Dikembalikan (restitusi)”; atau

b. Surat permohonan tersendiri, apabila kolom “Dikembalikan (restitusi)” dalam SPT Masa PPN tidak diisi atau tidak mencantumkan tanda permohonan pengembalian kelebihan pembayaran  pajak.

Permohonan restitusi tersebut ditentukan satu permohonan hanya untuk satu Masa Pajak.

2. Bukti-bukti atau dokumen-dokumen yang harus disampaikan dalam rangka permohonan  restitusi adalah  :

a. Dalam hal penyerahan/perolehan/penerimaan BKP/JKP serta pemanfaatan JKP dan atau BKP tidak berwujud dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean, yaitu Faktur Pajak Keluaran dan Faktur Pajak Masukan yang berkaitan dengan kelebihan  pembayaran  pajak  yang  dimintakan  pengembalian,  termasuk dokumen-dokumen pendukung yaitu :

1)    Faktur penjualan/faktur pembelian, apabila Faktur Pajak dibuat berbeda dengan  faktur penjualan/faktur pembelian;
2)    Bukti pengiriman/penerimaan barang; dan
3)    Bukti penerimaan/pembayaran uang atas pembelian/penjualan barang/jasa.

b. Dalam hal impor BKP, yaitu:

1)    Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dan SSP atau bukti pungutan pajak oleh Ditjen Bea dan Cukai yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan  dengan PIB tersebut;

2)    Laporan Pemeriksaan Surveyor (LPS), sepanjang termasuk dalam kategori wajib  LPS;

3)    Surat kuasa kepada atau dokumen lain dari Perusahaan Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK) untuk pengurusan barang impor, dalam hal pengurusan dikuasakan kepada PPJK.

c. Dalam hal ekspor BKP, yaitu:

1)    Pemberitahuan  Ekspor  Barang  (PEB)  yang  telah  diberikan persetujuan ekspor oleh  pejabat  Ditjen Bea dan  Cukai  yang  berwenang  dan  dilampiri dengan  faktur  penjualan  yang  merupakan  satu kesatuan  yang tidak terpisahkan  dengan  PEB  tersebut.

2)    Instruksi  pengangkutan  (melalui  darat,  udara  atau  laut),  ocean  B/L atau Master  B/L atau  Airway Bill (dalam hal  ocean  B/L atau Master  B/L tidak ada, maka B/L  harus  dilampiri  dengan  fotokopi  ocean  B/L  atau  Master B/L yang telah  dilegalisasi  oleh pihak  yang menerbitkannya),  dan  packing list;

3)    Fotokopi wesel  ekspor  atau bukti penerimaan uang  lainnya  dari  bank, yang telah  dilegalisasi  oleh bank  yang bersangkutan  atau  fotokopi  L/C  yang  telah dilegalisasi  oleh bank  koresponden,  dalam  hal  ekspor  menggunakan  L/C;

4)    Asli atau fotokopi yang telah dilegalisasi polis asuransi BKP yang diekspor, dalam hal BKP yang diekspor diasuransikan; dan

5)    Sertifikasi dari instansi tertentu seperti Departemen Perindustrian, Departemen Perdagangan, Departemen Pertanian, Departemen Kehutanan, atau badan lain seperti kedutaan besar negara tujuan, sepanjang diwajibkan adanya sertifikasi.

d. Dalam hal penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak kepada Pemungut Pajak Pertambahan Nilai, yaitu:

1)    Kontrak atau Surat Perintah Kerja (SPK) atau surat pesanan atau dokumen sejenis lainnya;  dan

2)    Surat Setoran Pajak.

e. Dalam hal permohonan pengembalian yang diajukan meliputi kelebihan pembayaran  pajak akibat kompensasi dari Masa Pajak sebelumnya, maka bukti-bukti atau dokumen-dokumen yang disampaikan meliputi seluruh bukti-bukti atau dokumen-dokumen  pada huruf a sampai dengan huruf d di atas yang berkenaan dengan kelebihan pembayaran pajak Masa Pajak yang bersangkutan.

3. Dalam hal permohonan restitusi diajukan oleh PKP Kriteria Tertentu (Wajib Pajak Patuh), bukti-bukti atau dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud pada butir 2.a sampai dengan 2.d diatas tidak  wajib disampaikan. Namun apabila atas permohonan itu  terdapat kompensasi kelebihan pembayaran pajak dari Masa-masa Pajak sebelum PKP ditetapkan sebagai PKP Kriteria Tertentu dilakukan pemeriksaan, maka PKP Kriteria  Tertentu tetap wajib melengkapi bukti-bukti atau dokumen-dokumen sebagaimana  dimaksud pada butir 2.a sampai dengan butir 2.d diatas.

4. KPP setelah melakukan pemeriksaan harus menerbitkan surat ketetapan pajak paling lambat :

a. 2 bulan sejak saat diterimanya permohonan secara lengkap, dalam hal permohonan  restitusi diajukan oleh PKP yang melakukan kegiatan ekspor BKP dan/atau  penyerahan BKP dan/atau penyerahan JKP kepada Pemungut PPN yang memiliki  risiko rendah.

b. 4 bulan sejak saat diterimanya permohonan secara lengkap, dalam hal permohonan  pengembalian diajukan oleh PKP yang melakukan kegiatan ekspor BKP dan/atau penyerahan BKP dan/atau penyerahan JKP kepada Pemungut PPN selain PKP pada butir 4.a;

c. 12 bulan sejak saat diterimanya permohonan secara lengkap, dalam hal permohonan pengembalian diajukan oleh  :
1)    PKP selain PKP dengan kriteria tertentu dan PKP yang melakukan kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud pada butir 4.a  dan 4.b;  atau
2)    PKP, termasuk PKP pada butir 4.a yang semula memiliki risiko rendah yang berdasarkan hasil pemeriksaan Masa Pajak sebelumnya ternyata diketahui memiliki risiko tinggi, dilakukan pemeriksaan lengkap baik satu, beberapa, maupun seluruh jenis pajak.

5. KPP setelah melakukan penelitian atas permohonan pengembalian yang diajukan oleh PKP Kriteria Tertentu, harus menerbitkan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak (SKPPKP) paling lambat satu bulan sejak saat diterimanya  permohonan.

6. Adapun yang dimaksud PKP yang melakukan kegiatan tertentu yang memiliki risiko rendah adalah PKP yang melakukan penyerahan kepada Pemungut PPN dan/atau  PKP yang melakukan kegiatan ekspor BKP (paling  sedikit  75% dari jumlah penyerahan tahun sebelumnya merupakan produksi yang dihasilkan dari  mesin  dan/atau peralatan pabrik yang dimiliki sendiri), yang merupakan:
a)    produsen;
b)    perusahaan terbuka; atau
c)    perusahaan yang pemegang saham terbesarnya adalah Pemerintah pusat atau daerah.

Copyright © Mitra Konsultindo-Konsultan Pajak ®

konsultan pajak , jasa konsultan pajak , konsultan pajak jakarta , konsultan pajak indonesia , konsultan pajak jabodetabek , konsultan pajak jakarta barat , konsultan pajak jakarta timur , konsultan pajak jakarta selatan , konsultan pajak jakarta utara , konsultan pajak jakarta pusat , konsultan pajak bogor , konsultan pajak depok , konsultan pajak tangerang , konsultan pajak bekasi , kantor konsultan pajak , konsultan pajak murah , jasa konsultasi pajak , tarif konsultan pajak , jasa laporan keuangan , pembuatan laporan keuangan , jasa manajemen bisnis , konsultan bisnis , jasa konsultan pajak jakarta , jasa konsultasi pajak , jasa laporan pajak , jasa laporan spt pajak , jasa laporan spt tahunan , jasa laporan spt masa bulanan , jasa laporan spt pajak orang pribadi , jasa laporan spt pajak badan usaha , jasa laporan spt pajak perusahaan , jasa laporan keuangan , jasa pembuatan laporan keuangan , jasa akuntansi , jasa pembukuan , jasa pembuatan laporan pajak , jasa pembuatan laporan spt pajak , jasa pembuatan laporan spt tahunan , jasa pembuatan spt pajak , jasa pembuatan spt tahunan , jasa pembuatan spt masa bulanan , jasa pembuatan spt tahunan orang pribadi , jasa pembuatan spt tahunan badan usaha , jasa pembuatan spt tahunan perusahaan , konsultan pajak 2014 , jasa konsultan pajak 2014 , konsultan pajak 2015 , jasa konsultan pajak 2015 , jasa laporan spt tahunan orang pribadi , jasa laporan spt tahunan badan usaha , jasa laporan spt tahunan perusahaan , jasa pembuatan spt tahunan orang pribadi , jasa pembuatan spt tahunan badan usaha , jasa pembuatan spt tahunan perusahaan , jasa pembuatan laporan pajak spt tahunan orang pribadi , jasa pembuatan laporan pajak spt tahunan badan usaha , jasa pembuatan laporan pajak spt tahunan perusahaan ,

jasa akuntansi , jasa akutansi , jasa pembukuan , jasa akuntansi pembukuan , jasa pembukuan akuntansi , jasa pembukuan laporan keuangan , jasa akuntansi laporan keuangan , jasa laporan keuangan , jasa pembuatan laporan keuangan , jasa pembuatan perusahaan , jasa pendiriaan perusahaan , jasa pembuatan usaha , jasa pendirian usaha , jasa pembuatan pt , jasa pendirian pt , jasa pembuatan cv , jasa pendirian cv , jasa audit , jasa audit laporan keuangan , jasa internal audit , jasa pengurusan izin usaha , jasa pengurusan ijin usaha , jasa perizinan usaha , jasa perijinan usaha ,

jasa akuntansi jakarta , jasa akutansi jakarta , jasa pembukuan jakarta , jasa akuntansi pembukuan jakarta , jasa pembukuan akuntansi jakarta , jasa pembukuan laporan keuangan jakarta , jasa akuntansi laporan keuangan jakarta , jasa laporan keuangan jakarta , jasa pembuatan laporan keuangan jakarta , jasa pembuatan perusahaan jakarta , jasa pendiriaan perusahaan jakarta , jasa pembuatan usaha jakarta , jasa pendirian usaha jakarta , jasa pembuatan pt jakarta , jasa pendirian pt jakarta , jasa pembuatan cv jakarta , jasa pendirian cv jakarta , jasa audit jakarta , jasa audit laporan keuangan jakarta , jasa internal audit jakarta , jasa pengurusan izin usaha jakarta , jasa pengurusan ijin usaha jakarta , jasa perizinan usaha jakarta , jasa perijinan usaha jakarta ,

jasa manajemen bisnis , jasa bisnis manajemen , jasa konsultan bisnis , jasa konsultan manajemen , jasa konsultan bisnis manajemen , jasa konsultan manajemen bisnis , jasa manajemen bisnis jakarta , jasa bisnis manajemen jakarta , jasa konsultan bisnis jakarta , jasa konsultan manajemen jakarta , jasa konsultan bisnis manajemen jakarta , jasa konsultan manajemen bisnis jakarta

===

jasa akuntansi bogor , jasa akutansi bogor , jasa pembukuan bogor , jasa akuntansi pembukuan bogor , jasa pembukuan akuntansi bogor , jasa pembukuan laporan keuangan bogor , jasa akuntansi laporan keuangan bogor , jasa laporan keuangan bogor , jasa pembuatan laporan keuangan bogor , jasa pembuatan perusahaan bogor , jasa pendiriaan perusahaan bogor , jasa pembuatan usaha bogor , jasa pendirian usaha bogor , jasa pembuatan pt bogor , jasa pendirian pt bogor , jasa pembuatan cv bogor , jasa pendirian cv bogor , jasa audit bogor , jasa audit laporan keuangan bogor , jasa internal audit bogor , jasa pengurusan izin usaha bogor , jasa pengurusan ijin usaha bogor , jasa perizinan usaha bogor , jasa perijinan usaha bogor ,

jasa manajemen bisnis bogor , jasa bisnis manajemen bogor , jasa konsultan bisnis bogor , jasa konsultan manajemen bogor , jasa konsultan bisnis manajemen bogor , jasa konsultan manajemen bisnis bogor ,

jasa akuntansi depok , jasa akutansi depok , jasa pembukuan depok , jasa akuntansi pembukuan depok , jasa pembukuan akuntansi depok , jasa pembukuan laporan keuangan depok , jasa akuntansi laporan keuangan depok , jasa laporan keuangan depok , jasa pembuatan laporan keuangan depok , jasa pembuatan perusahaan depok , jasa pendiriaan perusahaan depok , jasa pembuatan usaha depok , jasa pendirian usaha depok , jasa pembuatan pt depok , jasa pendirian pt depok , jasa pembuatan cv depok , jasa pendirian cv depok , jasa audit depok , jasa audit laporan keuangan depok , jasa internal audit depok , jasa pengurusan izin usaha depok , jasa pengurusan ijin usaha depok , jasa perizinan usaha depok , jasa perijinan usaha depok ,

jasa manajemen bisnis depok , jasa bisnis manajemen depok , jasa konsultan bisnis depok , jasa konsultan manajemen depok , jasa konsultan bisnis manajemen depok , jasa konsultan manajemen bisnis depok ,

jasa akuntansi tangerang , jasa akutansi tangerang , jasa pembukuan tangerang , jasa akuntansi pembukuan tangerang , jasa pembukuan akuntansi tangerang , jasa pembukuan laporan keuangan tangerang , jasa akuntansi laporan keuangan tangerang , jasa laporan keuangan tangerang , jasa pembuatan laporan keuangan tangerang , jasa pembuatan perusahaan tangerang , jasa pendiriaan perusahaan tangerang , jasa pembuatan usaha tangerang , jasa pendirian usaha tangerang , jasa pembuatan pt tangerang , jasa pendirian pt tangerang , jasa pembuatan cv tangerang , jasa pendirian cv tangerang , jasa audit tangerang , jasa audit laporan keuangan tangerang , jasa internal audit tangerang , jasa pengurusan izin usaha tangerang , jasa pengurusan ijin usaha tangerang , jasa perizinan usaha tangerang , jasa perijinan usaha tangerang ,

jasa manajemen bisnis tangerang , jasa bisnis manajemen tangerang , jasa konsultan bisnis tangerang , jasa konsultan manajemen tangerang , jasa konsultan bisnis manajemen tangerang , jasa konsultan manajemen bisnis tangerang ,

jasa akuntansi bekasi , jasa akutansi bekasi , jasa pembukuan bekasi , jasa akuntansi pembukuan bekasi , jasa pembukuan akuntansi bekasi , jasa pembukuan laporan keuangan bekasi , jasa akuntansi laporan keuangan bekasi , jasa laporan keuangan bekasi , jasa pembuatan laporan keuangan bekasi , jasa pembuatan perusahaan bekasi , jasa pendiriaan perusahaan bekasi , jasa pembuatan usaha bekasi , jasa pendirian usaha bekasi , jasa pembuatan pt bekasi , jasa pendirian pt bekasi , jasa pembuatan cv bekasi , jasa pendirian cv bekasi , jasa audit bekasi , jasa audit laporan keuangan bekasi , jasa internal audit bekasi , jasa pengurusan izin usaha bekasi , jasa pengurusan ijin usaha bekasi , jasa perizinan usaha bekasi , jasa perijinan usaha bekasi ,

jasa manajemen bisnis bekasi , jasa bisnis manajemen bekasi , jasa konsultan bisnis bekasi , jasa konsultan manajemen bekasi , jasa konsultan bisnis manajemen bekasi , jasa konsultan manajemen bisnis bekasi

 

Konsultan Pajak Jakarta Jasa – Restitusi PPN dan PPnBM

Konsultan Pajak Jakarta Jasa │ Jasa Pembukuan Akuntansi Laporan Keuangan │ Jasa Audit | Konsultan Manajemen Bisnis | Jasa Pembuatan Perusahaan & Izin Usaha

TERJADINYA RESTITUSI

Setiap PKP yang melakukan penyerahan BKP atau JKP kepada konsumen pada umumnya wajib memungut PPN dan wajib menerbitkan Faktur Pajak. PPN yang dipungut PKP ini disebut Pajak Keluaran. Setiap PKP yang melakukan penyerahan BKP atau JKP kepada konsumen yang ditunjuk sebagai Pemungut PPN berdasarkan Pasal16A UU PPN 1984 berikut perubahannya wajib menerbitkan Faktur Pajak kepada konsumennya, namun pajak yang terutang akan dipungut, disetor, dan dilaporkan sendiri oleh konsumen yang ditunjuk sebagai Pemungut PPN tersebut, PPN yang dipungut, disetor, dan dilaporkan oleh Pemungut PPN tersebut juga merupakan Pajak Keluaran yang harus dilaporkan oleh PKP.

PKP yang membeli BKP atau menerima JKP dari PKP lain akan dipungut PPN oleh Pemasok BKP atau Pemberi JKP dan berhak menerima Faktur Pajak sebagai bukti pemungutan pajak. PPN yang dibayar oleh PKP atas perolehan BKP atau JKP ini disebut Pajak Masukan.

Pada akhir Masa Pajak, PKP mengkreditkan Pajak Masukan, serta PKP diwajibkan melaporkan pemungutan dan pembayaran pajak yang terutang kepada Kantor Pelayanan Pajak setempat paling lambat tanggal 20 setelah akhir Masa Pajak.

Dalam hal Pajak Keluaran lebih besar daripada Pajak Masukan, maka selisihnya harus dibayar ke kas Negara paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya. Sebaliknya apabila dalam hal Pajak Masukan lebih besar daripada Pajak Keluaran, maka selisihnya merupakan kelebihan PPN yang dapat diminta kembali (direstitusi) atau dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya.

PENYEBAB LEBIH BAYAR PPN

Lebih bayar PPN biasanya disebabkan karena :

a. PKP melakukan ekspor BKP;
b. PKP menjadi Pemasok Pengusaha di Kawasan Berikat atau PKP berstatus EPTE (Entrepot Produksi  untuk Tujuan Ekspor);
c. PKP melakukan penyerahan  BKP/JKP kepada konsumen yang memperoleh Fasilitas PPN Tidak Dipungut;
d. PKP melakukan penyerahan BKP/JKP kepada Pemungut PPN;
e. Lebih bayar PPN yang terjadi karena kekeliruan pemungutan pajak yang dilakukan PKP.  Dalam hal ini yang berhak melakukan restitusi adalah konsumen yang salah dipungut  pajak. Hal ini disebut kelebihan pembayaran pajak yang disebabkan oleh pembayaran  pajak yang seharusnya tidak terutang.

 

PENYEBAB LEBIH BAYAR PPnBM

Lebih bayar PPnBM bisa terjadi dalam hal PKP mengekspor BKP yang tergolong mewah di mana atas perolehan BKP yang tergolong mewah tersebut telah dibayar PPnBM.

Contoh  :

PT ELIA membeli permadani dari pabrikan PT PLALANGAN seharga Rp 20.000.000. PT ELIA  membayar PPN dan PPnBM masing-masing sebesar Rp 2.000.000 dan Rp 6.000.000. apabila permadani tersebut kemudian diekspornya, maka PT ELIA berhak untuk meminta kembali  PPN  sebesar Rp 1.000.000 dan PPnBM sebesar Rp 5.000.000 yang telah dibayarnya pada saat  membeli permadani tersebut dari Pabrikan PT PLALANGAN.

Dan mungkin juga lebih bayar PPnBM terjadi karena kekeliruan pemungutan pajak yang dilakukan oleh PKP. Dalam hal ini yang berhak mengajukan restitusi adalah konsumen yang  salah dipungut Pajak. Hal ini disebut kelebihan pembayaran pajak yang disebabkan oleh pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang.

Copyright © Mitra Konsultindo-Konsultan Pajak ®

konsultan pajak , jasa konsultan pajak , konsultan pajak jakarta , konsultan pajak indonesia , konsultan pajak jabodetabek , konsultan pajak jakarta barat , konsultan pajak jakarta timur , konsultan pajak jakarta selatan , konsultan pajak jakarta utara , konsultan pajak jakarta pusat , konsultan pajak bogor , konsultan pajak depok , konsultan pajak tangerang , konsultan pajak bekasi , kantor konsultan pajak , konsultan pajak murah , jasa konsultasi pajak , tarif konsultan pajak , jasa laporan keuangan , pembuatan laporan keuangan , jasa manajemen bisnis , konsultan bisnis , jasa konsultan pajak jakarta , jasa konsultasi pajak , jasa laporan pajak , jasa laporan spt pajak , jasa laporan spt tahunan , jasa laporan spt masa bulanan , jasa laporan spt pajak orang pribadi , jasa laporan spt pajak badan usaha , jasa laporan spt pajak perusahaan , jasa laporan keuangan , jasa pembuatan laporan keuangan , jasa akuntansi , jasa pembukuan , jasa pembuatan laporan pajak , jasa pembuatan laporan spt pajak , jasa pembuatan laporan spt tahunan , jasa pembuatan spt pajak , jasa pembuatan spt tahunan , jasa pembuatan spt masa bulanan , jasa pembuatan spt tahunan orang pribadi , jasa pembuatan spt tahunan badan usaha , jasa pembuatan spt tahunan perusahaan , konsultan pajak 2014 , jasa konsultan pajak 2014 , konsultan pajak 2015 , jasa konsultan pajak 2015 , jasa laporan spt tahunan orang pribadi , jasa laporan spt tahunan badan usaha , jasa laporan spt tahunan perusahaan , jasa pembuatan spt tahunan orang pribadi , jasa pembuatan spt tahunan badan usaha , jasa pembuatan spt tahunan perusahaan , jasa pembuatan laporan pajak spt tahunan orang pribadi , jasa pembuatan laporan pajak spt tahunan badan usaha , jasa pembuatan laporan pajak spt tahunan perusahaan ,

jasa akuntansi , jasa akutansi , jasa pembukuan , jasa akuntansi pembukuan , jasa pembukuan akuntansi , jasa pembukuan laporan keuangan , jasa akuntansi laporan keuangan , jasa laporan keuangan , jasa pembuatan laporan keuangan , jasa pembuatan perusahaan , jasa pendiriaan perusahaan , jasa pembuatan usaha , jasa pendirian usaha , jasa pembuatan pt , jasa pendirian pt , jasa pembuatan cv , jasa pendirian cv , jasa audit , jasa audit laporan keuangan , jasa internal audit , jasa pengurusan izin usaha , jasa pengurusan ijin usaha , jasa perizinan usaha , jasa perijinan usaha ,

jasa akuntansi jakarta , jasa akutansi jakarta , jasa pembukuan jakarta , jasa akuntansi pembukuan jakarta , jasa pembukuan akuntansi jakarta , jasa pembukuan laporan keuangan jakarta , jasa akuntansi laporan keuangan jakarta , jasa laporan keuangan jakarta , jasa pembuatan laporan keuangan jakarta , jasa pembuatan perusahaan jakarta , jasa pendiriaan perusahaan jakarta , jasa pembuatan usaha jakarta , jasa pendirian usaha jakarta , jasa pembuatan pt jakarta , jasa pendirian pt jakarta , jasa pembuatan cv jakarta , jasa pendirian cv jakarta , jasa audit jakarta , jasa audit laporan keuangan jakarta , jasa internal audit jakarta , jasa pengurusan izin usaha jakarta , jasa pengurusan ijin usaha jakarta , jasa perizinan usaha jakarta , jasa perijinan usaha jakarta ,

jasa manajemen bisnis , jasa bisnis manajemen , jasa konsultan bisnis , jasa konsultan manajemen , jasa konsultan bisnis manajemen , jasa konsultan manajemen bisnis , jasa manajemen bisnis jakarta , jasa bisnis manajemen jakarta , jasa konsultan bisnis jakarta , jasa konsultan manajemen jakarta , jasa konsultan bisnis manajemen jakarta , jasa konsultan manajemen bisnis jakarta

===

jasa akuntansi bogor , jasa akutansi bogor , jasa pembukuan bogor , jasa akuntansi pembukuan bogor , jasa pembukuan akuntansi bogor , jasa pembukuan laporan keuangan bogor , jasa akuntansi laporan keuangan bogor , jasa laporan keuangan bogor , jasa pembuatan laporan keuangan bogor , jasa pembuatan perusahaan bogor , jasa pendiriaan perusahaan bogor , jasa pembuatan usaha bogor , jasa pendirian usaha bogor , jasa pembuatan pt bogor , jasa pendirian pt bogor , jasa pembuatan cv bogor , jasa pendirian cv bogor , jasa audit bogor , jasa audit laporan keuangan bogor , jasa internal audit bogor , jasa pengurusan izin usaha bogor , jasa pengurusan ijin usaha bogor , jasa perizinan usaha bogor , jasa perijinan usaha bogor ,

jasa manajemen bisnis bogor , jasa bisnis manajemen bogor , jasa konsultan bisnis bogor , jasa konsultan manajemen bogor , jasa konsultan bisnis manajemen bogor , jasa konsultan manajemen bisnis bogor ,

jasa akuntansi depok , jasa akutansi depok , jasa pembukuan depok , jasa akuntansi pembukuan depok , jasa pembukuan akuntansi depok , jasa pembukuan laporan keuangan depok , jasa akuntansi laporan keuangan depok , jasa laporan keuangan depok , jasa pembuatan laporan keuangan depok , jasa pembuatan perusahaan depok , jasa pendiriaan perusahaan depok , jasa pembuatan usaha depok , jasa pendirian usaha depok , jasa pembuatan pt depok , jasa pendirian pt depok , jasa pembuatan cv depok , jasa pendirian cv depok , jasa audit depok , jasa audit laporan keuangan depok , jasa internal audit depok , jasa pengurusan izin usaha depok , jasa pengurusan ijin usaha depok , jasa perizinan usaha depok , jasa perijinan usaha depok ,

jasa manajemen bisnis depok , jasa bisnis manajemen depok , jasa konsultan bisnis depok , jasa konsultan manajemen depok , jasa konsultan bisnis manajemen depok , jasa konsultan manajemen bisnis depok ,

jasa akuntansi tangerang , jasa akutansi tangerang , jasa pembukuan tangerang , jasa akuntansi pembukuan tangerang , jasa pembukuan akuntansi tangerang , jasa pembukuan laporan keuangan tangerang , jasa akuntansi laporan keuangan tangerang , jasa laporan keuangan tangerang , jasa pembuatan laporan keuangan tangerang , jasa pembuatan perusahaan tangerang , jasa pendiriaan perusahaan tangerang , jasa pembuatan usaha tangerang , jasa pendirian usaha tangerang , jasa pembuatan pt tangerang , jasa pendirian pt tangerang , jasa pembuatan cv tangerang , jasa pendirian cv tangerang , jasa audit tangerang , jasa audit laporan keuangan tangerang , jasa internal audit tangerang , jasa pengurusan izin usaha tangerang , jasa pengurusan ijin usaha tangerang , jasa perizinan usaha tangerang , jasa perijinan usaha tangerang ,

jasa manajemen bisnis tangerang , jasa bisnis manajemen tangerang , jasa konsultan bisnis tangerang , jasa konsultan manajemen tangerang , jasa konsultan bisnis manajemen tangerang , jasa konsultan manajemen bisnis tangerang ,

jasa akuntansi bekasi , jasa akutansi bekasi , jasa pembukuan bekasi , jasa akuntansi pembukuan bekasi , jasa pembukuan akuntansi bekasi , jasa pembukuan laporan keuangan bekasi , jasa akuntansi laporan keuangan bekasi , jasa laporan keuangan bekasi , jasa pembuatan laporan keuangan bekasi , jasa pembuatan perusahaan bekasi , jasa pendiriaan perusahaan bekasi , jasa pembuatan usaha bekasi , jasa pendirian usaha bekasi , jasa pembuatan pt bekasi , jasa pendirian pt bekasi , jasa pembuatan cv bekasi , jasa pendirian cv bekasi , jasa audit bekasi , jasa audit laporan keuangan bekasi , jasa internal audit bekasi , jasa pengurusan izin usaha bekasi , jasa pengurusan ijin usaha bekasi , jasa perizinan usaha bekasi , jasa perijinan usaha bekasi ,

jasa manajemen bisnis bekasi , jasa bisnis manajemen bekasi , jasa konsultan bisnis bekasi , jasa konsultan manajemen bekasi , jasa konsultan bisnis manajemen bekasi , jasa konsultan manajemen bisnis bekasi

 

Konsultan Pajak Jakarta Jasa – Ekspor dan Impor

Konsultan Pajak Jakarta Jasa │ Jasa Pembukuan Akuntansi Laporan Keuangan │ Jasa Audit | Konsultan Manajemen Bisnis | Jasa Pembuatan Perusahaan & Izin Usaha

IMPOR

Impor adalah setiap kegiatan memasukkan barang dari luar Daerah Pabean ke dalam Daerah Pabean. Atas transaksi impor terutang PPN pada saat barang dimasukkan ke dalam Daerah pabean Indonesia. Di samping impor di mana pihak yang menangani impor dan pemilik barang adalah pihak yang sama, impor dapat juga dilakukan melalui mekanisme handling import (Impor Inden).

Handling Import
(KMK No. 539/KMK.04/1990)

Handling Import adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh importir untuk dan atas nama pemesan (indentor). Segala biaya impor (LC, BM, pajak dan lain-lain) menjadi beban indentor. Importir akan memperoleh komisi (handling fee) dari indentor.

Mekanisme Pengenaan PPN

a.  Importir yang melakukan impor inden diwajibkan menambahkan kode “qq” diikuti nama, alamat, dan NPWP Indentor dalam setiap lembar Pemberitahuan (PIB) dan SSP-nya.

b.  Bank Devisa, Ditjen Bea dan Cukai atau Kantor Pos Lalu Bea tempat memasukkan PIB wajib membubuhkan cap “Impor atas dasar Inden” pada setiap lembar PIB.

c.  penyerahan BKP oleh Importir kepada Indentor bukan merupakan penyerahan yang terutang PPN.

d.  Indentor berhak mengkreditkan PPN Impor.

e.  Atas penyerahan jasa handling import oleh Importir kepada Indentor terutang PPN sebesar 10% dari komisi yang dibayar atau seharusnya dibayar kepada lmportir. PPN ini merupakan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan oleh Indentor.

f.   Bila persyaratan pada huruf a dan b tidak terpenuhi, maka Importir berhak mengkreditkan PPN atas impor. Selanjutnya penyerahan BKP dari Importir kepada Indentor terutang PPN.

EKSPOR

Ekspor adalah setiap kegiatan mengeluarkan barang dari dalam Daerah Pabean ke luar Daerah Pabean. Sebagaimana impor, ekspor pun dapat dilakukan melalui mekanisme handling export.

(SE-25/PJ.32/1989 jo. SE-19/ PJ.32/1990)

Handling export adalah kegiatan ekspor yang dilakukan oleh eksportir pemilik kuota ekspor untuk kepentingan eksportir lain selaku pemilik barang.

Mekanisme Pengenaan PPN :

a.  Di dalam dokumen PEB yang difiat muat oleh DJBC harus tercantum indentitas eksportir pemilik kuota “qq” eksportir pemilik barang.

b.  Eksportir pemilik kuota menerbitkan permintaan pemindahbukuan kepada Bank Devisa atas hasil ekspor tersebut ke rekening eksportir pemilik barang.

c.  Penyerahan BKP dari eksportir pemilik barang kepada ekportir pemilik kuota bukan merupakan penyerahan yang terutaang PPN.

d.  Penyerahan jasa handling ekspor oleh eksportir pemilik kuota kepada eksportir pemilik barang tidak dikenakan PPN (SE-19/PJ.32/1990).

e.  Dalam hal tidak memenuhi persyaratan pada huruf a di atas, maka penyerahan BKP dari eksportir pemilik barang kepada eksportir pemilik kuota tidak terutang PPN dengan syarat:

  • Ekspor tersebut segera dilaporkan oleh eksportir pemilik barang dalam SPT Masa PPN Masa Pajak yang bersangkutan.
  • Dilampirkan pernyataan bersama secara tertulis bahwa ekspor tersebut merupakan transaksi handling ekspor di mana eksportir pemilik kuota menerima handling fee dari eksportir Pemilik barang.

 Copyright © Mitra Konsultindo-Konsultan Pajak ®

konsultan pajak , jasa konsultan pajak , konsultan pajak jakarta , konsultan pajak indonesia , konsultan pajak jabodetabek , konsultan pajak jakarta barat , konsultan pajak jakarta timur , konsultan pajak jakarta selatan , konsultan pajak jakarta utara , konsultan pajak jakarta pusat , konsultan pajak bogor , konsultan pajak depok , konsultan pajak tangerang , konsultan pajak bekasi , kantor konsultan pajak , konsultan pajak murah , jasa konsultasi pajak , tarif konsultan pajak , jasa laporan keuangan , pembuatan laporan keuangan , jasa manajemen bisnis , konsultan bisnis , jasa konsultan pajak jakarta , jasa konsultasi pajak , jasa laporan pajak , jasa laporan spt pajak , jasa laporan spt tahunan , jasa laporan spt masa bulanan , jasa laporan spt pajak orang pribadi , jasa laporan spt pajak badan usaha , jasa laporan spt pajak perusahaan , jasa laporan keuangan , jasa pembuatan laporan keuangan , jasa akuntansi , jasa pembukuan , jasa pembuatan laporan pajak , jasa pembuatan laporan spt pajak , jasa pembuatan laporan spt tahunan , jasa pembuatan spt pajak , jasa pembuatan spt tahunan , jasa pembuatan spt masa bulanan , jasa pembuatan spt tahunan orang pribadi , jasa pembuatan spt tahunan badan usaha , jasa pembuatan spt tahunan perusahaan , konsultan pajak 2014 , jasa konsultan pajak 2014 , konsultan pajak 2015 , jasa konsultan pajak 2015 , jasa laporan spt tahunan orang pribadi , jasa laporan spt tahunan badan usaha , jasa laporan spt tahunan perusahaan , jasa pembuatan spt tahunan orang pribadi , jasa pembuatan spt tahunan badan usaha , jasa pembuatan spt tahunan perusahaan , jasa pembuatan laporan pajak spt tahunan orang pribadi , jasa pembuatan laporan pajak spt tahunan badan usaha , jasa pembuatan laporan pajak spt tahunan perusahaan ,

jasa akuntansi , jasa akutansi , jasa pembukuan , jasa akuntansi pembukuan , jasa pembukuan akuntansi , jasa pembukuan laporan keuangan , jasa akuntansi laporan keuangan , jasa laporan keuangan , jasa pembuatan laporan keuangan , jasa pembuatan perusahaan , jasa pendiriaan perusahaan , jasa pembuatan usaha , jasa pendirian usaha , jasa pembuatan pt , jasa pendirian pt , jasa pembuatan cv , jasa pendirian cv , jasa audit , jasa audit laporan keuangan , jasa internal audit , jasa pengurusan izin usaha , jasa pengurusan ijin usaha , jasa perizinan usaha , jasa perijinan usaha ,

jasa akuntansi jakarta , jasa akutansi jakarta , jasa pembukuan jakarta , jasa akuntansi pembukuan jakarta , jasa pembukuan akuntansi jakarta , jasa pembukuan laporan keuangan jakarta , jasa akuntansi laporan keuangan jakarta , jasa laporan keuangan jakarta , jasa pembuatan laporan keuangan jakarta , jasa pembuatan perusahaan jakarta , jasa pendiriaan perusahaan jakarta , jasa pembuatan usaha jakarta , jasa pendirian usaha jakarta , jasa pembuatan pt jakarta , jasa pendirian pt jakarta , jasa pembuatan cv jakarta , jasa pendirian cv jakarta , jasa audit jakarta , jasa audit laporan keuangan jakarta , jasa internal audit jakarta , jasa pengurusan izin usaha jakarta , jasa pengurusan ijin usaha jakarta , jasa perizinan usaha jakarta , jasa perijinan usaha jakarta ,

jasa manajemen bisnis , jasa bisnis manajemen , jasa konsultan bisnis , jasa konsultan manajemen , jasa konsultan bisnis manajemen , jasa konsultan manajemen bisnis , jasa manajemen bisnis jakarta , jasa bisnis manajemen jakarta , jasa konsultan bisnis jakarta , jasa konsultan manajemen jakarta , jasa konsultan bisnis manajemen jakarta , jasa konsultan manajemen bisnis jakarta

===

jasa akuntansi bogor , jasa akutansi bogor , jasa pembukuan bogor , jasa akuntansi pembukuan bogor , jasa pembukuan akuntansi bogor , jasa pembukuan laporan keuangan bogor , jasa akuntansi laporan keuangan bogor , jasa laporan keuangan bogor , jasa pembuatan laporan keuangan bogor , jasa pembuatan perusahaan bogor , jasa pendiriaan perusahaan bogor , jasa pembuatan usaha bogor , jasa pendirian usaha bogor , jasa pembuatan pt bogor , jasa pendirian pt bogor , jasa pembuatan cv bogor , jasa pendirian cv bogor , jasa audit bogor , jasa audit laporan keuangan bogor , jasa internal audit bogor , jasa pengurusan izin usaha bogor , jasa pengurusan ijin usaha bogor , jasa perizinan usaha bogor , jasa perijinan usaha bogor ,

jasa manajemen bisnis bogor , jasa bisnis manajemen bogor , jasa konsultan bisnis bogor , jasa konsultan manajemen bogor , jasa konsultan bisnis manajemen bogor , jasa konsultan manajemen bisnis bogor ,

jasa akuntansi depok , jasa akutansi depok , jasa pembukuan depok , jasa akuntansi pembukuan depok , jasa pembukuan akuntansi depok , jasa pembukuan laporan keuangan depok , jasa akuntansi laporan keuangan depok , jasa laporan keuangan depok , jasa pembuatan laporan keuangan depok , jasa pembuatan perusahaan depok , jasa pendiriaan perusahaan depok , jasa pembuatan usaha depok , jasa pendirian usaha depok , jasa pembuatan pt depok , jasa pendirian pt depok , jasa pembuatan cv depok , jasa pendirian cv depok , jasa audit depok , jasa audit laporan keuangan depok , jasa internal audit depok , jasa pengurusan izin usaha depok , jasa pengurusan ijin usaha depok , jasa perizinan usaha depok , jasa perijinan usaha depok ,

jasa manajemen bisnis depok , jasa bisnis manajemen depok , jasa konsultan bisnis depok , jasa konsultan manajemen depok , jasa konsultan bisnis manajemen depok , jasa konsultan manajemen bisnis depok ,

jasa akuntansi tangerang , jasa akutansi tangerang , jasa pembukuan tangerang , jasa akuntansi pembukuan tangerang , jasa pembukuan akuntansi tangerang , jasa pembukuan laporan keuangan tangerang , jasa akuntansi laporan keuangan tangerang , jasa laporan keuangan tangerang , jasa pembuatan laporan keuangan tangerang , jasa pembuatan perusahaan tangerang , jasa pendiriaan perusahaan tangerang , jasa pembuatan usaha tangerang , jasa pendirian usaha tangerang , jasa pembuatan pt tangerang , jasa pendirian pt tangerang , jasa pembuatan cv tangerang , jasa pendirian cv tangerang , jasa audit tangerang , jasa audit laporan keuangan tangerang , jasa internal audit tangerang , jasa pengurusan izin usaha tangerang , jasa pengurusan ijin usaha tangerang , jasa perizinan usaha tangerang , jasa perijinan usaha tangerang ,

jasa manajemen bisnis tangerang , jasa bisnis manajemen tangerang , jasa konsultan bisnis tangerang , jasa konsultan manajemen tangerang , jasa konsultan bisnis manajemen tangerang , jasa konsultan manajemen bisnis tangerang ,

jasa akuntansi bekasi , jasa akutansi bekasi , jasa pembukuan bekasi , jasa akuntansi pembukuan bekasi , jasa pembukuan akuntansi bekasi , jasa pembukuan laporan keuangan bekasi , jasa akuntansi laporan keuangan bekasi , jasa laporan keuangan bekasi , jasa pembuatan laporan keuangan bekasi , jasa pembuatan perusahaan bekasi , jasa pendiriaan perusahaan bekasi , jasa pembuatan usaha bekasi , jasa pendirian usaha bekasi , jasa pembuatan pt bekasi , jasa pendirian pt bekasi , jasa pembuatan cv bekasi , jasa pendirian cv bekasi , jasa audit bekasi , jasa audit laporan keuangan bekasi , jasa internal audit bekasi , jasa pengurusan izin usaha bekasi , jasa pengurusan ijin usaha bekasi , jasa perizinan usaha bekasi , jasa perijinan usaha bekasi ,

jasa manajemen bisnis bekasi , jasa bisnis manajemen bekasi , jasa konsultan bisnis bekasi , jasa konsultan manajemen bekasi , jasa konsultan bisnis manajemen bekasi , jasa konsultan manajemen bisnis bekasi

 

Konsultan Pajak Jakarta Jasa – Mekanisme Pengenaan PPNBM atas Kendaraan Bermotor

Konsultan Pajak Jakarta Jasa │ Jasa Pembukuan Akuntansi Laporan Keuangan │ Jasa Audit | Konsultan Manajemen Bisnis | Jasa Pembuatan Perusahaan & Izin Usaha

Berdasarkan KMK Nomor 355/KMK.03/2003 jo. KEP-229/PJ/2003 diatur sebagai berikut :

1. PPnBM dikenakan atas :

a. Impor kendaraan CBU (Completely Built-Up) berupa kendaraan pengangkutan orang sampai dengan 15 orang termasuk pengemudi, kendaraan double cabin, kendaraan khusus, dan kendaraan bermotor beroda dua dengan kapasitas isi silinder lebih dari 250 CC;
b.  Penyerahan kendaraan hasil perakitan/produksi di dalam Daerah Pabean berupa kendaraan pengangkutan orang sampai dengan 15 orang termasuk pengemudi, kendaraan double cabin, kendaraan khusus, dan kendaraan bermotor beroda dua dengan kapasitas isi silinder lebih dari 250 CC;
c.  Penyerahan kendaraan bermotor berupa kendaraan pengangkutan orang sampai dengan 15 orang termasuk pengemudi dan kendaraan double cabin hasil pengubahan dari kendaraan sasis atau kendaraan pengangkutan barang.

2. PPnBM dibebaskan atas impor atau penyerahan:

a. Kendaraan ambulan, kendaraan jenazah, kendaraan pemadam kebakaran, kendaraan tahanan, kendaraan pengangkutan umum;
b. Kendaraan protokoler kenegaraan;
c. Kendaraan bermotor untuk pengangkutan 10 orang sampai dengan 15 orang termasuk pengemudi yang digunakan untuk kendaraan dinas TNI/POLRI;
d. Kendaraan patroli TNI/POLRI.

3. Orang Pribadi (OP) atau Badan yang melakukan impor atau yang menerima penyerahan kendaraan bermotor yang dibebaskan dari pengenaan PPnBM sebagaimana dimaksud butir 2 di atas wajib memiliki Surat Keterangan Bebas (SKB) PPnBM yang diterbitkan oleh Dirjen Pajak c.q. Kepala KPP tempat pemohon terdaftar, sebelum impor atau penyerahan kendaraan bermotor dilakukan.

4. Permohonan SKB PPn BM yang diajukan oleh OP atau Badan yang melakukan impor atau yang menerima penyerahan kendaraan ambulan, kendaraan jenazah, kendaraan pemadam kebakaran, kendaraan tahanan, dan kendaraan angkutan umum ke KPP dilengkapi dengan dokumen-dokumen sebagai berikut :

a)  Fotokopi kartu NPWP;
b)  Surat Kuasa Khusus bila menunjuk pihak lain untuk pengurusan SKB PPn BM;
c)  Surat Keterangan atau dokumen lain yang menunjukkan pengunaan kendaraan dimaksud;
d)  Surat Pernyataan yang menyatakan bahwa kendaraan dimaksud tidak akan dipindahtangankan atau diubah peruntukannya dan apabila ternyata dipindahtangankan atau diubah peruntukannya, bersedia membayar kembali PPnBM yang dibebaskan ditambah sanksi dengan ketentuan yang berlaku;
e)  Perjanjian jual-beli kendaraan bermotor yang memuat keterangan-keterangan antara lain:
–    Nama Penjual;
–    Nama pembeli;
–    Jenis dan spesifikasi kendaraan yang dibeli;
f)  Ijin Usaha dan Ijin Trayek yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang (untuk kendaraan angkutan umum selain taksi) atau Persetujuan (Ijin) Prinsip yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah setempat (untuk taksi);
g)  Khusus untuk impor kendaraan bermotor, dilengkapi dengan dokumen impor berupa :
–    Invoice;
–    Bill of Lading (B/L) atau Airway Bill (AWB);
–    Dokumen kontrak Pembelian yang bersangkutan atau dokumen yang dapat dipersamakan;
–    Dokumen pembayaran yang berupa Letter of Credit (LlC) atau bukti transfer atau bukti lainnya berkaitan dengan pembayaran tersebut.

5. Permohonan SKBPPn BM yang diajukan oleh TNI/POLRI untuk impor atau perolehan kendaraan dinas atau kendaraan patroli TNI/POLRI dan oleh Sekretariat Negara untuk impor atau perolehan kendaraan protokoler kenegaraan ke KPP dilengkapi dengan dokumen-dokumen sebagai berikut :

a) Fotokopi kartu NPWP;
b) Surat Kuasa Khusus bila menunjuk pihak lain untuk pengurusan SKB PPnBM;
c)  Surat Keterangan atau dokumen lain yang menunjukkan penggunaan kendaraan dimaksud;
d)  Surat pernyataan yang menyatakan bahwa kendaraan dimaksud tidak akan dipindahtangankan atau diubah peruntukannya dan apabila ternyata dipindahtangankan atau diubah peruntukannya, bersedia membayar kembali PPnBM yang dibebaskan ditambah sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
e)  Kontrak atau Surat Perintah Kerja untuk pengadaan kendaraan dimaksud;
f)  Khusus untuk impor kendaraan bermotor, dilengkapi dengan dokumen impor berupa:
–    Invoice;
–    Bill of Lading (B/L) atau Airway Bill (AWB);
–    Dokumen Kontrak Pembelian yang bersangkutan atau dokumen yang dapat dipersamakan;
–    Dokumen pembayaran yang berupa Letter of Credit (L/C) atau bukti transfer atau bukti lainnya berkaitan dengan pembayaran tersebut.

6. Permohonan SKB PPnBM dapat ditindak lanjuti dengan syarat bahwa OP atau Badan tersebut tidak mempunyai tunggakan hutang pajak yang telah jatuh tempo, kecuali yang telah mendapat izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak. KPP memberikan keputusan dalam jangka waktu 10 hari kerja setelah surat permohonan diterima dengan lengkap.

7. Apabila kendaraan bermotor yang dibebaskan dari pengenaan PPnBM tersebut sebelum lewat jangka waktu 5 tahun sejak impor atau perolehannya dipindahtangankan atau diubah peruntukannya sehingga tidak sesuai dengan tujuan semula, maka PPnBM terutang yang dibebaskan tersebut wajib dibayar kembali dalam jangka waktu satu bulan sejak kendaraan bermotor tersebut dipindahtangankan atau diubah peruntukannya. Dan apabila dalam jangka waktu satu bulan dimaksud PPnBM yang terutang tersebut tidak atau kurang dibayar, KPP menerbitkan SKPKB ditambah sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

CARA MENGHITUNG PPnBM

Untuk rnenghitung PPN dan PPn BM yang terutang atas penyerahan BKP yang tergolong mewah, perlu diperhatikan tiga faktor sesuai dengan karakteristiknya, yaitu :

1.  PPn BM hanya dipungut satu kali;

2.  PPn BM tidak dapat dikreditkan sehingga dapat dibebankan sebagai biaya sepanjang memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a dan tidak memenuhi ketentuan Pasal 9 UU PPh;

3.  PPnBM tidak menghendaki terjadinya pungutan pajak berganda.

Atas dasar ketiga faktor tersebut diatas, maka dalam hal PKP selain pabrikan menyerahkan BKP yang tergolong mewah, sebelum 1 Januari 2001, PPN yang terutang dihitung dari DPP yang ditetapkan berdasarkan harga barang setelah dikurangi dengan unsur PPn BM yang terkandung didalamnya. Dengan demikian maka formulanya :
 

TARIF PPn BM X (HARGAJUAL – PPN BM

 

Namun rumusan ” Harga Jual” dalam Pasal 1 huruf o yang kemudian menjadi Pasal 1 angka 18 UU PPN 1984 sejak 1 Januari 2001 diubah sehingga menjadi berbunyi sebagai berikut : “Harga jual adalah nilai berupa uang termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan Barang Kena Pajak tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut undang-undang ini dan potongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak”

 

Dengan mengganti kalimat “tidak termasuk pajak” dengan “tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai” maka sejak 1 Januari 2001 formula penghitungan tersebut tidak dipergunakan lagi.

Contoh 1 (Penyerahan dari Pabrikan)

PKP yang menghasilkan BKP yang Tergolong Mewah menjual BKP tersebut kepada PKP A sebagai berikut :

Harga Jual                                                 =   Rp  100.000.000,00
PPN                                                               =   Rp     10.000.000,00
PPnBM (misal tarif 20%)                  =   Rp     20.000.000,00  +
Jumlah yang dibayar oleh PKP A =   Rp 130.000.000,00

Kemudian PKP A tersebut menjual BKP tersebut kepada PKP B sebagai berikut :

Harga Beli PKP A                                 =   Rp 100.000.000,00
PPnBM yang telah dibayar            =    Rp   20.000.000,00
Keuntungan yang diharapkan      =    Rp   15.000.000,00 +
Dasar Pengenaan Pajak                   =   Rp 135.000.000,00
PPN 10% x Rp 135.000.000,00   =   Rp   13.500.000,00 +
Jumlah yang dibayar oleh PKP B =  Rp 148.500.000,00

Contoh 2 (Penyerahan dari Impor)

PKP C mengimpor BKP yang Tergolong Mewah sebagai berikut :

Nilai Impor                                               =   Rp 200.000.000,00
PPN                                                              =    Rp   20.000.000,00
PPnBM (misal tarif 30%)                  =   Rp   60.000.000,00 +
Jumlah yang dibayar oleh PKP C=   Rp 280.000.000,00

Kemudian PKP C tersebut menjual BKP tersebut kepada konsumen sebagai berikut :

Harga Beli PKP C                                           =   Rp 200.000.000,00
PPnBM yang telah dibayar                      =   Rp     60.000.000,00
Keuntungan yang diharapkan                =   Rp     40.000.000,00 +
Dasar Pengenaan Pajak                              =   Rp 300.000.000,00
PPN 10% x Rp 300.000.000,00              =   Rp   30.000.000,00 +
Jumlah yang dibayar oleh konsumen  =   Rp 330.000.000,00

Copyright © Mitra Konsultindo-Konsultan Pajak ®

konsultan pajak , jasa konsultan pajak , konsultan pajak jakarta , konsultan pajak indonesia , konsultan pajak jabodetabek , konsultan pajak jakarta barat , konsultan pajak jakarta timur , konsultan pajak jakarta selatan , konsultan pajak jakarta utara , konsultan pajak jakarta pusat , konsultan pajak bogor , konsultan pajak depok , konsultan pajak tangerang , konsultan pajak bekasi , kantor konsultan pajak , konsultan pajak murah , jasa konsultasi pajak , tarif konsultan pajak , jasa laporan keuangan , pembuatan laporan keuangan , jasa manajemen bisnis , konsultan bisnis , jasa konsultan pajak jakarta , jasa konsultasi pajak , jasa laporan pajak , jasa laporan spt pajak , jasa laporan spt tahunan , jasa laporan spt masa bulanan , jasa laporan spt pajak orang pribadi , jasa laporan spt pajak badan usaha , jasa laporan spt pajak perusahaan , jasa laporan keuangan , jasa pembuatan laporan keuangan , jasa akuntansi , jasa pembukuan , jasa pembuatan laporan pajak , jasa pembuatan laporan spt pajak , jasa pembuatan laporan spt tahunan , jasa pembuatan spt pajak , jasa pembuatan spt tahunan , jasa pembuatan spt masa bulanan , jasa pembuatan spt tahunan orang pribadi , jasa pembuatan spt tahunan badan usaha , jasa pembuatan spt tahunan perusahaan , konsultan pajak 2014 , jasa konsultan pajak 2014 , konsultan pajak 2015 , jasa konsultan pajak 2015 , jasa laporan spt tahunan orang pribadi , jasa laporan spt tahunan badan usaha , jasa laporan spt tahunan perusahaan , jasa pembuatan spt tahunan orang pribadi , jasa pembuatan spt tahunan badan usaha , jasa pembuatan spt tahunan perusahaan , jasa pembuatan laporan pajak spt tahunan orang pribadi , jasa pembuatan laporan pajak spt tahunan badan usaha , jasa pembuatan laporan pajak spt tahunan perusahaan ,

jasa akuntansi , jasa akutansi , jasa pembukuan , jasa akuntansi pembukuan , jasa pembukuan akuntansi , jasa pembukuan laporan keuangan , jasa akuntansi laporan keuangan , jasa laporan keuangan , jasa pembuatan laporan keuangan , jasa pembuatan perusahaan , jasa pendiriaan perusahaan , jasa pembuatan usaha , jasa pendirian usaha , jasa pembuatan pt , jasa pendirian pt , jasa pembuatan cv , jasa pendirian cv , jasa audit , jasa audit laporan keuangan , jasa internal audit , jasa pengurusan izin usaha , jasa pengurusan ijin usaha , jasa perizinan usaha , jasa perijinan usaha ,

jasa akuntansi jakarta , jasa akutansi jakarta , jasa pembukuan jakarta , jasa akuntansi pembukuan jakarta , jasa pembukuan akuntansi jakarta , jasa pembukuan laporan keuangan jakarta , jasa akuntansi laporan keuangan jakarta , jasa laporan keuangan jakarta , jasa pembuatan laporan keuangan jakarta , jasa pembuatan perusahaan jakarta , jasa pendiriaan perusahaan jakarta , jasa pembuatan usaha jakarta , jasa pendirian usaha jakarta , jasa pembuatan pt jakarta , jasa pendirian pt jakarta , jasa pembuatan cv jakarta , jasa pendirian cv jakarta , jasa audit jakarta , jasa audit laporan keuangan jakarta , jasa internal audit jakarta , jasa pengurusan izin usaha jakarta , jasa pengurusan ijin usaha jakarta , jasa perizinan usaha jakarta , jasa perijinan usaha jakarta ,

jasa manajemen bisnis , jasa bisnis manajemen , jasa konsultan bisnis , jasa konsultan manajemen , jasa konsultan bisnis manajemen , jasa konsultan manajemen bisnis , jasa manajemen bisnis jakarta , jasa bisnis manajemen jakarta , jasa konsultan bisnis jakarta , jasa konsultan manajemen jakarta , jasa konsultan bisnis manajemen jakarta , jasa konsultan manajemen bisnis jakarta

===

jasa akuntansi bogor , jasa akutansi bogor , jasa pembukuan bogor , jasa akuntansi pembukuan bogor , jasa pembukuan akuntansi bogor , jasa pembukuan laporan keuangan bogor , jasa akuntansi laporan keuangan bogor , jasa laporan keuangan bogor , jasa pembuatan laporan keuangan bogor , jasa pembuatan perusahaan bogor , jasa pendiriaan perusahaan bogor , jasa pembuatan usaha bogor , jasa pendirian usaha bogor , jasa pembuatan pt bogor , jasa pendirian pt bogor , jasa pembuatan cv bogor , jasa pendirian cv bogor , jasa audit bogor , jasa audit laporan keuangan bogor , jasa internal audit bogor , jasa pengurusan izin usaha bogor , jasa pengurusan ijin usaha bogor , jasa perizinan usaha bogor , jasa perijinan usaha bogor ,

jasa manajemen bisnis bogor , jasa bisnis manajemen bogor , jasa konsultan bisnis bogor , jasa konsultan manajemen bogor , jasa konsultan bisnis manajemen bogor , jasa konsultan manajemen bisnis bogor ,

jasa akuntansi depok , jasa akutansi depok , jasa pembukuan depok , jasa akuntansi pembukuan depok , jasa pembukuan akuntansi depok , jasa pembukuan laporan keuangan depok , jasa akuntansi laporan keuangan depok , jasa laporan keuangan depok , jasa pembuatan laporan keuangan depok , jasa pembuatan perusahaan depok , jasa pendiriaan perusahaan depok , jasa pembuatan usaha depok , jasa pendirian usaha depok , jasa pembuatan pt depok , jasa pendirian pt depok , jasa pembuatan cv depok , jasa pendirian cv depok , jasa audit depok , jasa audit laporan keuangan depok , jasa internal audit depok , jasa pengurusan izin usaha depok , jasa pengurusan ijin usaha depok , jasa perizinan usaha depok , jasa perijinan usaha depok ,

jasa manajemen bisnis depok , jasa bisnis manajemen depok , jasa konsultan bisnis depok , jasa konsultan manajemen depok , jasa konsultan bisnis manajemen depok , jasa konsultan manajemen bisnis depok ,

jasa akuntansi tangerang , jasa akutansi tangerang , jasa pembukuan tangerang , jasa akuntansi pembukuan tangerang , jasa pembukuan akuntansi tangerang , jasa pembukuan laporan keuangan tangerang , jasa akuntansi laporan keuangan tangerang , jasa laporan keuangan tangerang , jasa pembuatan laporan keuangan tangerang , jasa pembuatan perusahaan tangerang , jasa pendiriaan perusahaan tangerang , jasa pembuatan usaha tangerang , jasa pendirian usaha tangerang , jasa pembuatan pt tangerang , jasa pendirian pt tangerang , jasa pembuatan cv tangerang , jasa pendirian cv tangerang , jasa audit tangerang , jasa audit laporan keuangan tangerang , jasa internal audit tangerang , jasa pengurusan izin usaha tangerang , jasa pengurusan ijin usaha tangerang , jasa perizinan usaha tangerang , jasa perijinan usaha tangerang ,

jasa manajemen bisnis tangerang , jasa bisnis manajemen tangerang , jasa konsultan bisnis tangerang , jasa konsultan manajemen tangerang , jasa konsultan bisnis manajemen tangerang , jasa konsultan manajemen bisnis tangerang ,

jasa akuntansi bekasi , jasa akutansi bekasi , jasa pembukuan bekasi , jasa akuntansi pembukuan bekasi , jasa pembukuan akuntansi bekasi , jasa pembukuan laporan keuangan bekasi , jasa akuntansi laporan keuangan bekasi , jasa laporan keuangan bekasi , jasa pembuatan laporan keuangan bekasi , jasa pembuatan perusahaan bekasi , jasa pendiriaan perusahaan bekasi , jasa pembuatan usaha bekasi , jasa pendirian usaha bekasi , jasa pembuatan pt bekasi , jasa pendirian pt bekasi , jasa pembuatan cv bekasi , jasa pendirian cv bekasi , jasa audit bekasi , jasa audit laporan keuangan bekasi , jasa internal audit bekasi , jasa pengurusan izin usaha bekasi , jasa pengurusan ijin usaha bekasi , jasa perizinan usaha bekasi , jasa perijinan usaha bekasi ,

jasa manajemen bisnis bekasi , jasa bisnis manajemen bekasi , jasa konsultan bisnis bekasi , jasa konsultan manajemen bekasi , jasa konsultan bisnis manajemen bekasi , jasa konsultan manajemen bisnis bekasi

 

Konsultan Pajak Jakarta Jasa – Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)

Konsultan Pajak Jakarta Jasa │ Jasa Pembukuan Akuntansi Laporan Keuangan │ Jasa Audit | Konsultan Manajemen Bisnis | Jasa Pembuatan Perusahaan & Izin Usaha

MEKANISME PPnBM

Mekanisme PPnBM diatur dalam Pasal 5, Pasal 8 dan Pasal 10 UU PPN, yang secara garis besar adalah sebagai berikut :

a. Atas impor dan penyerahan BKP yang tergolong Mewah oleh PKP yang menghasilkan BKP yang tergolong mewah tersebut disamping dikenakan PPN juga PPnBM;

b. PPnBM hanya dipungut satu kali, yaitu pada waktu impor atau pada waktu penyerahan BKP yang tergolong Mewah tersebut oleh Pabrikan;

c. PPnBM tidak dapat dikreditkan baik terhadap PPN maupun PPnBM;

d. Tarif PPnBM yang berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 1983 berkisar antara 10% sampai dengan 35%; dengan UU Nomor 11 Tahun 1994 diubah setinggi-tingginya 50%; dan dengan UU Nomor 18 Tahun 2000 diubah lagi menjadi setinggi-tingginya 75%;

e. Atas ekspor BKP yang tergolong Mewah dikenakan PPnBM dengan tarif 0%. Oleh karena itu PKP yang mengekspor BKP yang tergolong Mewah dapat meminta kembali PPnBM yang telah dibayar pada waktu perolehan BKP yang tergolong Mewah yang diekspor tersebut.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa PPnBM memiliki karakteristik sebagai berikut karakteristik sebagai :

1)  PPnBM merupakan pungutan tambahan di samping PPN.
2)  PPnBM hanya dikenakan satu kali yaitu pada saat impor atau pada saat penyarahan BKP yang tergolong Mewah oleh PKP Pabrikan yang menghasilkannya.
3)  PPnBM fidak dapat dikreditkan dengan PPN atau PPn BM, sehingga diperlakukan sebagai biaya.
4)  Dalam hal BKP tergolong Mewah diekspor, PPnBM yang dibayar pada saat  perolehannya dapat diminta kembali/direstitusi.

Dalam memori penjelasan Pasal 5 UU PPN 1984 ditegaskan bahwa tujuan mengenakan PPn BM disamping PPN adalah :

  1. untuk memperoleh keseimbangan pembebanan pajak antara konsumen yang berpenghasilan rendah dengan konsumen yang berpenghasilan tinggi;

2.  untuk mengendalikan pola konsumsi BKP yang tergolong mewah;

3. melindungi produsen kecil atau tradisional;

4. untuk mengamankan penerimaan Negara.

PENGELOMPOKAN BKP YANG TERGOLONG MEWAH

Pengelornpokan BKP yang tergolong mewah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah (PP). Sedangkan untuk jenis BKP yang dikenakan PPnBM ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK).

Berdasarkan PP Nomor 145 Tahun 2000 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP Nomor 12 Tahun 2006 tanggal 15 April 2006 yang berlaku surut mulai tanggal 8 Nopember 2005 tentang Kelompok BKP yang tergolong Mewah yang Dikenakan PPnBM, dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu:

1.   Kelompok BKP yang Tergolong Mewah Selain Kendaraan Bermotor yang Dikenakan PPnBM

A.  Dengan tarif sebesar 10%

a.  Kelompok alat rumah tangga, pesawat pendingin, pesawat pemanas, dan pesawat penerima siaran televisi;
b.  Kelompok peralatan dan perlengkapan olah raga;
c. Kelompok mesin pengatur suhu udara;
d. Kelompok alat perekam atau reproduksi gambar, pesawat penerima siaran radio;
e. Kelompok alat fotografi, alat sinematografi, dan perlengkapannya.

B.        Dengan tarif sebesar 20%

a.  Kelompok alat rumah tangga, pesawat pendingin, pesawat pemanas, selain yang dikenakan tarif 10%;
b.  Kelompok hunian mewah seperti rumah mewah, apartemen, kondominium, town house, dan sejenisnya;
c.  Kelompok pesawat penerima siaran televisi dan antena serta reflektor antena, selain yang dikenakan tarif 10%;
d.  Kelompok mesin pengatur suhu udara, mesin pencuci piring, mesin pengering, pesawat elektromagnetik dan instrumen musik;
e. Kelompok wangi-wangian;

C.        Dengan tarif sebesar 30%

a. Kelompok kapal atau kendaraan air lainnya, sampan dan kano, kecuali untuk keperluan negara atau angkutan umum;
b. Kelompok peralatan dan perlengkapan olah raga selain yang dikenakan tarif 10%.

D.        Dengan tarif sebesar 40%

a. Kelompok minuman yang mengandung alkohol;
b.  Kelompok barang yang terbuat dari kulit atau kulit tiruan;
c. Kelompok permadani yang terbuat dari sutra atau wool;
d.  Kelompok barang kaca dari kristal timbal dari jenis yang digunakan untuk meja, dapur, rias, kantor, dekorasi dalam ruangan atau keperluan semacam itu;
e.  Kelompok barang-barang yang sebagian atau seluruhnya terbuat dari logam mulia atau dari logam yang dilapisi logam mulia atau campuran daripadanya;
f.   Kelompok kapal atau kendaraan air lainnya, sampan dan kano, selain yang dikenakan tarif 30%, kecuali untuk keperluan negara atau angkutan umum;
g. Kelompok balon udara dan balon udara yang dapat dikemudikan, pesawat udara lainnya tanpa tenaga penggerak;
h. Kelompok peluru senjata api dan senjata api lainnya, kecuali untuk keperluan negara;
i.   Kelompok jenis alas kaki;
j.   Kelompok barang-barang perabot rumah tangga dan kantor;
k. Kelompok barang-barang yang terbuat dari porselin, tanah lempung cina atau keramik;
l.   Kelompok barang-barang yang sebagian atau seluruhnya terbuat dari batu selain batu jalan atau batu tepi jalan.

E.         Dengan tarif sebesar 50%

a. Kelompok permadani yang terbuat dari bulu hewan halus;
b.  Kelompok pesawat udara selain yang dikenakan tarif 40%, kecuali untuk keperluan negara atau angkutan udara niaga;
c. Kelompok peralatan dan perlengkapan olah raga selain yang dikenakan tarif 10% dan 30%;
d. Kelompok senjata api dan senjata api lainnya, kecuali untuk keperluan negara.

F.  Dengan tarif sebesar 75%

a.  Kelompok minuman yang mengandung alkohol selain yang dikenakan tarif 40%;
b. Kelompok barang-barang yang sebagian atau seluruhnya terbuat dari batu mulia Dan/atau mutiara atau campuran daripadanya;
c. Kelompok kapal pesiar mewah, kecuali untuk keperluan negara atau angkutan umum.

Catatan :

Terhadap BKP yang Tergolong Mewah selain kendaraan bermotor yang dikecualikan dari pengenaan PPnBM, apabila dalam jangka waktu 5 tahun sejak impor dan atau perolehannya ternyata dipindahtangankan atau digunakan tidak sesuai dengan tujuan semula, maka PPnBM yang semula tidak terutang pada saat impor atau perolehannya tersebut menjadi terutang dan wajib dibayar dalam jangka waktu satu bulan sejak barang tersebut dipindahtangankan atau digunakan tidak sesuai dengan tujuan semula. Apabila ternyata dalam jangka waktu satu bulan PPnBM yang terutang tersebut tidak atau kurang bayar, Dirjen Pajak menerbitkan SKPKB ditambah sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

2.   Kelompok BKP yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor yang Dikenakan PPnBM

A.        Dengan tarif sebesar 10%

a. Kendaraan bermotor untuk pengangkutan 10 orang sampai dengan 15 orang termasuk pengemudi, dengan motor bakar cetus api atau nyala kompresi (diesel/semi diesel), dengan semua kapasitas isi silinder; dan
b.  Kendaraan bermotor untuk pengangkutan kurang dari 10 orang termasuk pengemudi selain sedan atau station wagon, dengan motor bakar cetus api atau nyala kompresi (diesel/semi diesel) dengan sistem satu gandar penggerak (4×2), dengan kapasitas isi silinder sampai dengan 1500 cc.

B.  Dengan tarif sebesar 20%

  1. Kendaraan bermotor untuk pengangkutan kurang dari 10 orang termasuk pengemudi selain sedan atau station wagon, dengan motor bakar cetus api atau dengan nyala kompresi (diesel/semi diesel), dengan sistem satu gandar penggerak (4×2), dengan kapasitas isi silinder lebih dari 1500 cc sampai dengan 2500 cc; dan
  2. Kendaraan bermotor dengan kabin ganda (double cabin), dalam bentuk kendaraan bak terbuka atau bak tertutup, dengan penumpang lebih dari 3 orang termasuk pengemudi, dengan motor bakar cetus api atau nyala kompresi (diesel/semi diesel), dengan sistem satu gandar penggerak (4×2) atau dengan sistem 2 gandar penggerak (4×4), dengan semua kapasitas isi silinder, dengan massa total tidak lebih dari 5 ton.

C.  Dengan tarif sebesar 30%

Adalah kendaraan bermotor untuk pengangkutan kurang dari 10 orang termasuk pengemudi, berupa:

a.  Kendaraan bermotor sedan atau station wagon dengan motor bakar cetus api atau nyala kompresi (diesel/semi diesel) dengan kapasitas isi silinder sampai dengan 1500 cc; dan
b.  Kendaraan bermotor selain sedan atau station wagon dengan motor bakar cetus api atau nyala kompresi (diesel/semi diesel), dengan sistem 2 gandar penggerak (4×4) dengan kapasitas isi silinder sampai dengan 1500 cc.

D.  Dengan tarif sebesar 40%

Adalah kendaraan bermotor untuk pengangkutan kurang dari 10 orang termasuk pengemudi, berupa :

a.  Kendaraan bermotor selain sedan atau station wagon, dengan motor bakar cetus api, dengan sistem satu gandar penggerak (4×2) dengan kapasitas isi silinder lebih dari 2500 cc sampai dengan 3000 cc;
b.  Kendaraan bermotor dengan motor bakar cetus api, berupa sedan atau station wagon dan selain sedan atau station wagon, dengan sistem 2 gandar penggerak (4×4) dengan kapasitas isi silinder lebih dlri 1500 cc sampai dengan 3000 cc
c.  Kendaraan bermotor dengan motor bakar nyala kompresi (diesel/semi diesel), berupa sedan atau station wagon dan selain sedan atau station wagon, dengan sistem dua gandar penggerak (4×4) dengan kapasitas isi silinder lebih dari 1500 cc sampai dengan 2500 cc.

E. Dengan tarif sebesar 50%

Semua jenis kendaraan khusus yang dibuat untuk golf.

F. Dengan tarif sebesar 60%

a.  Kendaraan bermotor beroda dua dengan kapasitas isi silinder lebih dari 250 cc sampai dengan 500 cc; dan
b.  Kendaraan khusus yang dibuat untuk perjalanan di atas salju, di pantai, di gunung, dan kendaraan semacam itu.

G. Dengan tarif sebesar 75%

a.  Kendaraan bermotor untuk pengangkutan kurang dari 10 orang termasuk pengemudi, dengan motor bakar cetus api, berupa sedan atau station wagon dan selain sedan atau station wagon, dengan sistem satu gandar penggerak (4×2) atau dengan sistem 2 gandar penggerak (4×4) dengan kapasitas isi silinder lebih dari 3000 cc;
b.  Kendaraan bermotor pengangkutan kurang dari 10 orang termasuk pengemudi, dengan motor bakar nyala kompresi (diesel/semi diesel) berupa sedan atau station wagon dan selain sedan atau station wagon, dengan sistem satu gandar penggerak (4×2) atau dengan sistem 2 gandar penggerak (4×4), dengan kapasitas isi silinder lebih dari 2500 cc;
c.  Kendaraan bermotor beroda 2 dengan kapasitas isi silinder lebih dari 500 cc;
d.  Trailer, semi-trailer dari tipe caravan, untuk perumahan atau kemah.

3. Kendaraan Bermotor yang Dibebaskan dari Pengenaan PPnBM

a.  Kendaraan bermotor yang digunakan untuk kendaraan ambulan, kendaraan jenazah, kendaraan pemadam kebakaran, kendaraan tahanan, dan kendaraan angkutan umum;
b. Kendaraan bermotor yang digunakan untuk tujuan protokoler kenegaraan;
c.  Kendaraan bermotor untuk pengangkutan 10 orang atau lebih termasuk pengemudi, dengan motor bakar cetus api atau nyala kompresi (diesel/semi diesel), dengan semua kapasitas isi silinder, yang digunakan untuk kendaraan dinas TNI atau POLRI;
d. Kendaraan bermotor yang digunakan untuk keperluan patroli TNI atau POLRI.

Apabila kendaraan bermotor yang dibebaskan dari pengenaan PPnBM di atas dalam jangka waktu 5 tahun sejak impor atau perolehannya ternyata dipindahtangankan atau diubah peruntukannya sehingga tidak sesuai dengan tujuan semula, maka PPnBM yang terutang pada saat impor atau perolehannya tersebut wajib dibayar kembali dalam jangka waktu satu bulan sejak BKP tersebut dipindahtangankan atau diubah peruntukannya. Apabila dalam jangka satu bulan PPnBM yang terutang tersebut tidak atau kurang dibayar, KPP menerbitkan SKPKB ditambah sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Copyright © Mitra Konsultindo-Konsultan Pajak ®

konsultan pajak , jasa konsultan pajak , konsultan pajak jakarta , konsultan pajak indonesia , konsultan pajak jabodetabek , konsultan pajak jakarta barat , konsultan pajak jakarta timur , konsultan pajak jakarta selatan , konsultan pajak jakarta utara , konsultan pajak jakarta pusat , konsultan pajak bogor , konsultan pajak depok , konsultan pajak tangerang , konsultan pajak bekasi , kantor konsultan pajak , konsultan pajak murah , jasa konsultasi pajak , tarif konsultan pajak , jasa laporan keuangan , pembuatan laporan keuangan , jasa manajemen bisnis , konsultan bisnis , jasa konsultan pajak jakarta , jasa konsultasi pajak , jasa laporan pajak , jasa laporan spt pajak , jasa laporan spt tahunan , jasa laporan spt masa bulanan , jasa laporan spt pajak orang pribadi , jasa laporan spt pajak badan usaha , jasa laporan spt pajak perusahaan , jasa laporan keuangan , jasa pembuatan laporan keuangan , jasa akuntansi , jasa pembukuan , jasa pembuatan laporan pajak , jasa pembuatan laporan spt pajak , jasa pembuatan laporan spt tahunan , jasa pembuatan spt pajak , jasa pembuatan spt tahunan , jasa pembuatan spt masa bulanan , jasa pembuatan spt tahunan orang pribadi , jasa pembuatan spt tahunan badan usaha , jasa pembuatan spt tahunan perusahaan , konsultan pajak 2014 , jasa konsultan pajak 2014 , konsultan pajak 2015 , jasa konsultan pajak 2015 , jasa laporan spt tahunan orang pribadi , jasa laporan spt tahunan badan usaha , jasa laporan spt tahunan perusahaan , jasa pembuatan spt tahunan orang pribadi , jasa pembuatan spt tahunan badan usaha , jasa pembuatan spt tahunan perusahaan , jasa pembuatan laporan pajak spt tahunan orang pribadi , jasa pembuatan laporan pajak spt tahunan badan usaha , jasa pembuatan laporan pajak spt tahunan perusahaan ,

jasa akuntansi , jasa akutansi , jasa pembukuan , jasa akuntansi pembukuan , jasa pembukuan akuntansi , jasa pembukuan laporan keuangan , jasa akuntansi laporan keuangan , jasa laporan keuangan , jasa pembuatan laporan keuangan , jasa pembuatan perusahaan , jasa pendiriaan perusahaan , jasa pembuatan usaha , jasa pendirian usaha , jasa pembuatan pt , jasa pendirian pt , jasa pembuatan cv , jasa pendirian cv , jasa audit , jasa audit laporan keuangan , jasa internal audit , jasa pengurusan izin usaha , jasa pengurusan ijin usaha , jasa perizinan usaha , jasa perijinan usaha ,

jasa akuntansi jakarta , jasa akutansi jakarta , jasa pembukuan jakarta , jasa akuntansi pembukuan jakarta , jasa pembukuan akuntansi jakarta , jasa pembukuan laporan keuangan jakarta , jasa akuntansi laporan keuangan jakarta , jasa laporan keuangan jakarta , jasa pembuatan laporan keuangan jakarta , jasa pembuatan perusahaan jakarta , jasa pendiriaan perusahaan jakarta , jasa pembuatan usaha jakarta , jasa pendirian usaha jakarta , jasa pembuatan pt jakarta , jasa pendirian pt jakarta , jasa pembuatan cv jakarta , jasa pendirian cv jakarta , jasa audit jakarta , jasa audit laporan keuangan jakarta , jasa internal audit jakarta , jasa pengurusan izin usaha jakarta , jasa pengurusan ijin usaha jakarta , jasa perizinan usaha jakarta , jasa perijinan usaha jakarta ,

jasa manajemen bisnis , jasa bisnis manajemen , jasa konsultan bisnis , jasa konsultan manajemen , jasa konsultan bisnis manajemen , jasa konsultan manajemen bisnis , jasa manajemen bisnis jakarta , jasa bisnis manajemen jakarta , jasa konsultan bisnis jakarta , jasa konsultan manajemen jakarta , jasa konsultan bisnis manajemen jakarta , jasa konsultan manajemen bisnis jakarta

===

jasa akuntansi bogor , jasa akutansi bogor , jasa pembukuan bogor , jasa akuntansi pembukuan bogor , jasa pembukuan akuntansi bogor , jasa pembukuan laporan keuangan bogor , jasa akuntansi laporan keuangan bogor , jasa laporan keuangan bogor , jasa pembuatan laporan keuangan bogor , jasa pembuatan perusahaan bogor , jasa pendiriaan perusahaan bogor , jasa pembuatan usaha bogor , jasa pendirian usaha bogor , jasa pembuatan pt bogor , jasa pendirian pt bogor , jasa pembuatan cv bogor , jasa pendirian cv bogor , jasa audit bogor , jasa audit laporan keuangan bogor , jasa internal audit bogor , jasa pengurusan izin usaha bogor , jasa pengurusan ijin usaha bogor , jasa perizinan usaha bogor , jasa perijinan usaha bogor ,

jasa manajemen bisnis bogor , jasa bisnis manajemen bogor , jasa konsultan bisnis bogor , jasa konsultan manajemen bogor , jasa konsultan bisnis manajemen bogor , jasa konsultan manajemen bisnis bogor ,

jasa akuntansi depok , jasa akutansi depok , jasa pembukuan depok , jasa akuntansi pembukuan depok , jasa pembukuan akuntansi depok , jasa pembukuan laporan keuangan depok , jasa akuntansi laporan keuangan depok , jasa laporan keuangan depok , jasa pembuatan laporan keuangan depok , jasa pembuatan perusahaan depok , jasa pendiriaan perusahaan depok , jasa pembuatan usaha depok , jasa pendirian usaha depok , jasa pembuatan pt depok , jasa pendirian pt depok , jasa pembuatan cv depok , jasa pendirian cv depok , jasa audit depok , jasa audit laporan keuangan depok , jasa internal audit depok , jasa pengurusan izin usaha depok , jasa pengurusan ijin usaha depok , jasa perizinan usaha depok , jasa perijinan usaha depok ,

jasa manajemen bisnis depok , jasa bisnis manajemen depok , jasa konsultan bisnis depok , jasa konsultan manajemen depok , jasa konsultan bisnis manajemen depok , jasa konsultan manajemen bisnis depok ,

jasa akuntansi tangerang , jasa akutansi tangerang , jasa pembukuan tangerang , jasa akuntansi pembukuan tangerang , jasa pembukuan akuntansi tangerang , jasa pembukuan laporan keuangan tangerang , jasa akuntansi laporan keuangan tangerang , jasa laporan keuangan tangerang , jasa pembuatan laporan keuangan tangerang , jasa pembuatan perusahaan tangerang , jasa pendiriaan perusahaan tangerang , jasa pembuatan usaha tangerang , jasa pendirian usaha tangerang , jasa pembuatan pt tangerang , jasa pendirian pt tangerang , jasa pembuatan cv tangerang , jasa pendirian cv tangerang , jasa audit tangerang , jasa audit laporan keuangan tangerang , jasa internal audit tangerang , jasa pengurusan izin usaha tangerang , jasa pengurusan ijin usaha tangerang , jasa perizinan usaha tangerang , jasa perijinan usaha tangerang ,

jasa manajemen bisnis tangerang , jasa bisnis manajemen tangerang , jasa konsultan bisnis tangerang , jasa konsultan manajemen tangerang , jasa konsultan bisnis manajemen tangerang , jasa konsultan manajemen bisnis tangerang ,

jasa akuntansi bekasi , jasa akutansi bekasi , jasa pembukuan bekasi , jasa akuntansi pembukuan bekasi , jasa pembukuan akuntansi bekasi , jasa pembukuan laporan keuangan bekasi , jasa akuntansi laporan keuangan bekasi , jasa laporan keuangan bekasi , jasa pembuatan laporan keuangan bekasi , jasa pembuatan perusahaan bekasi , jasa pendiriaan perusahaan bekasi , jasa pembuatan usaha bekasi , jasa pendirian usaha bekasi , jasa pembuatan pt bekasi , jasa pendirian pt bekasi , jasa pembuatan cv bekasi , jasa pendirian cv bekasi , jasa audit bekasi , jasa audit laporan keuangan bekasi , jasa internal audit bekasi , jasa pengurusan izin usaha bekasi , jasa pengurusan ijin usaha bekasi , jasa perizinan usaha bekasi , jasa perijinan usaha bekasi ,

jasa manajemen bisnis bekasi , jasa bisnis manajemen bekasi , jasa konsultan bisnis bekasi , jasa konsultan manajemen bekasi , jasa konsultan bisnis manajemen bekasi , jasa konsultan manajemen bisnis bekasi