Konsultan Pajak Jakarta Jasa – Penagihan dan Pembayaran Utang Pajak

Konsultan Pajak Jakarta Jasa │ Jasa Pembukuan Akuntansi Laporan Keuangan │ Jasa Audit | Konsultan Manajemen Bisnis | Jasa Pembuatan Perusahaan & Izin Usaha

DASAR PENAGIHAN PAJAK

Berdasarkan Pasal 18 UU KUP, yang menjadi dasar penagihan pajak adalah :

1. Surat Tagihan Pajak (STP);
2. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB);
3. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT); dan
4. SK Pembetulan, SK Keberatan, Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah.

Dokumen-dokumen di atas merupakan sarana administrasi dan dasar hukum bagi tindakan Dirjen Pajak untuk melakukan penagihan pajak.

PENAGIHAN PAJAK

Dalam hal jumlah tagihan pajak sebagaimana yang tercantum dalam dokumen-dokumen yang menjadi dasar penagihan pajak di atas tidak atau kurang dibayar sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran, atau sampai dengan tanggal jatuh tempo penundaan pembayaran atau tidak memenuni angsuran pembayaran pajak, penagihannya dilakukan dengan Surat Paksa. Penagihan pajak dengan Surat Paksa tersebut dilaksanakan terhadap Penanggung Pajak.

Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak memenuhi kewajiban WP menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan’.

Jadwal waktu pelaksanaan penagihan pajak oleh Dirjen Pajak adalah sebagai berikut:

No.

KEGIATAN

JANGKA WAKTU

KETERANGAN

1.

SKPKB, SKPKBT, STP, SK Keberatan, SK Pembetulan, Putusan Banding yang mengaki-batkan pajak yang dibayar bertambah 1 bulan setelah diterbitkan Setelah mendapatkan dokumen tersebut, WP mempunyai kesempatan untuk membayar utang pajak selama 1 bulan sejak tanggal diterbitkan keputusan tersebut.

2.

Surat Teguran diterbitkan minimal 7 hari setelah 21 hari Jika WP tidak juga membayar utang pajaknya, Dirjen Pajak akan
Tanggal jatuh tempo SKPKB, STP, SKPKBT mengeluarkan Surat Teguran yang berjangka waktu 21 hari yang harus dilunasi WP dalam jangka waktu tersebut

3

Surat Paksa (Surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak) 2 x 24 Jam Jika WP/PP tetap tidak membayar pajaknya setelah dikeluarkan Surat Teguran, maka akan diterbitkan Surat Paksa.

4.

 

Surat Perintah Melakukan Penyitaan (SPMP)

 

14 hari

Jika dalam waktu 2 x 24 jam WP tetap tidak melunasi utang pajaknya, DJP akan segera menerbitkan SPMP. Berdasarkan SPMP ini Juru Sita pajak akan melakukan penyitaan terhadap barang milik WP/PP senilai dengan utang pajaknya.

5

Pengumuman Lelang Paling singkat 14 hari KPP akan melakukan pengumuman lelang pada media massa dalam jangka waktu paling singkat 14 hari setelah penyitaan.

6

Penjualan lelang Paling singkat 14 hari Apabila dalam jangka waktu setelah pengumuman lelang tidak juga dilunasi, maka paling singkat 14 hari kemudian akan dilakukan penjualan secara lelang.

Dasar hukum dari pelaksanaan penagihan di atas adalah KMK No. 561/KMK.04/2000 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Seketika dan Sekaligus dan Pelaksanaan Surat Paksa.

BUNGA PENAGIHAN

Kegiatan-kegiatan penagihan tersebut akan ditiadakan jika WP melakukan pembayaran atas utang pajak tersebut. Jika WP sedang mengajukan proses keberatan atau banding atas hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Dirjen Paiak, maka WP tetap harus membayar utang pajak tersebut. Keterlambatan pembayaran akan dikenakan sanksi bunga penagihan berupa bunga 2% sebulan dihitung sejak jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (1) UU KUP.

Bunyi aturan selengkapnya tentang bunga penagihan di pasal tersebut adalah : Apabila atas pajak yang terutang menurut SKPKB, atau SKPKBT, dan tambahan jumlah pajak yang harus dibayar berdasarkan SK Pembetulan, SK Keberatan, atau Putusan Banding, padi saat jatuh tempo pembayaran tidak atau kurang dibayar, maka atas jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar itu, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% sebulan untuk seluruh masa, yang dihitung dari tanggal jatuh tempo sampai dengan tanggal pembayaran atau tanggal diterbitkannya STP, dan bagian dari bulan dihitung penuh satu bulan.

Sedangkan pasal 19 ayat (2) UU KUP mengatur sanksi adminitrasi berupa bunga dalam hal WP diperbolehkan mengangsur atau menunda pembayaran pajak. Bunga dikenakan sebesar 2% sebulan dihitung dari pokok pajak yang diangsur atau ditunda tersebut, dan bagian dari bulan dihitung penuh satu bulan. Pasal 19 ayat (3) UU KUP mengatur pengenaan sanksi bunga dalam hal WP diperbolehkan menunda penyampaian SPT dan ternyata penghitungan sementara pajak yang terutang kurang dari jumlah pajak yang sebenarnya terutang, maka atas kekurangan pembayaran pajak tersebut, dikenakan bunga sebesar 2% sebulan yang dihitung dari saat berakhirnya kewajiban menyampaikan SPT sampai dengan tanggal dibayarnya kekurangan pembayaran tersebut, dan bagian dari bulan dihitung penuh satu bulan.

Atas STP yang tidak dibayar pada waktunya tidak dikenai bunga penagihan. Namun demikian, dalam STP PPh pasal 25 ditambahkan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% sebulan untuk paling lama 24 bulan, dihitung sejak saat terutangnya pajak atau Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya Surat Tagihan Pajak sesuai Pasal 14 ayat (3) UU KUP.

PENGANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK

Ketentuan teknis mengenai tata cara pemberian angsuran atau penundaan pembayaran pajak sebenarnya pernah diatur dalam KEP-325/PJ./2001. Namun setelah KEP tersebut dicabut dengan KEP-645/PJ./2001 tentang Bentuk, Jenis, Dan Kode Kartu, Formulir, Surat, dan Buku yang Digunakan Dalam Pelaksanaan Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa, hingga kini belum ada lagi pengaturan teknis setingkat KEP Dirjen Pajak mengenai hal ini. Beruntung, ketentuan di atasnya yakni KMK No. 541/KMK.04/2000, masih berlaku, sehingga aturan teknis mengenai tata cara pemberian angsuran atau penundaan pembayaran pajak masih dapat merujuk ke KMK ini.

Menurut KMK No. 541/KMK.04/2000 s.t.d.d. No. 326/KMK.03/2003 tentang Penentuan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran dan Penyetoran Pajak, Tempat Pembayaran Pajak, Tata Cara Pembayaran, Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak Serta Tata Cara Pemberian Angsuran atau Penundaan Pembayaran Pajak, antara lain diatur bahwa apabila WP mengalami kesulitan likuiditas atau mengalami keadaan di luar kekuasaannya (force majeur), sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban pajaknya pada waktunya, dapat mengajukan permohonan secara tertulis untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak yang terutang dalam :

a. STP, SKPKB, SKPKBT, dan SK Pembetulan, SK Keberatan, Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang terutang bertambah; serta

b. PPh Pasal 29 (jumlah pajak kurang bayar yang tercantum di SPT Tahunan PPh OP/Badan/Pasal 21).

Permohonan WP ditujukan kepada Kepala KPP Tempat WP terdaftar. Permohonan tersebut harus diajukan paling lambat 15 (lima belas) hari sebelum saat jatuh tempo pembayaran utang pajak berakhir, kecuali dalam hal WP mengalami keadaan di luar kekuasaannya (dapat diajukan setelah batas waktu tersebut), dengan disertai alasan dan jumlah pembayaran pajak yang dimohon diangsur atau ditunda.

Selanjutnya Kepala KPP menerbitkan surat keputusan atas permohonan WP di atas yang dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian atau penolakan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari sejak permohonan diterima dengan lengkap. Apabila jangka waktu 10 hari tersebut telah lewat dan Kepala KPP tidak memberi suatu keputusan, maka permohonan WP dianggap diterima. Terhadap utang pajak yang telah diterbitkan surat keputusan tentang pemberian angsuran atau penundaan pembayaran pajak, tidak dapat lagi diajukan permohonan untuk mengangsur atau menunda pembayaran. Kemudian juga ditetapkan bahwa masa angsuran atau penundaan diberikan tidak melebihi jangka waktu 12 (dua belas) bulan.

Apabila permohonan disetujui, maka atas pembayaran angsuran atau penundaan tersebut tetap dikenakan sanksi bunga sebesar 2% sebulan sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (2) UU KUP.

DALUWARSA PENAGIHAN PAJAK

Berdasarkan Pasal 22 ayat (1) UU KUP, hak negara untuk melakukan penagihan pajak termasuk bunga, denda, kenaikan, dan biaya penagihan pajak, daluwarsa setelah lampau waktu 10 tahun terhitung saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak yang bersangkutan. Saat daluwarsa penagihan pajak ini perlu ditetapkan untuk memberi kepastian hukum kapan utang pajak tersebut tidak dapat ditagih lagi.

Akan tetapi, berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) UU KUP, daluwarsa penagihan pajak di atas dapat melampaui 10 tahun atau tertangguh apabila :

a. Dirjen Pajak menerbitkan Surat Teguran dan menyampaikan Surat Paksa kepada Penanggung Pajak yang tidak melakukan pembayaran utang pajak sampai dengan Tanggal jatuh tempo pembayaran. Dalam hal seperti itu daluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut.

b. WP menyatakan pengakuan utang pajak dengan cara:

  • WP mengajukan permohonan angsuran dan penundaan pembayaran utang pajak sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran. Dalam hal seperti itu daluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal surat permohonan angsuran atau penundaan pembayaran utang pajak diterima oleh Dirjen Pajak;
  • WP mengajukan permohonan pengajuan keberatan. Dalam hal seperti itu daluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal surat keberatan WP diterima Dirjen Pajak;
  • WP melaksanakan pembayaran sebagian utang pajaknya. Dalam hal seperti itu daluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal pembayaran sebagian utang pajak tersebut.

c. Terdapat SKPKB dan SKPKBT (untuk PPh dan PPN/PPnBM), SKP PBB, SKBKB dan SKBKBT (untuk PBB dan BPHTB) yang diterbitkan terhadap WP karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Dalam hal seperti itu daluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penerbitan ketetapan pajak tersebut.

PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK

Dalam beberapa hal, dapat terjadi fiskus tidak dapat menagih lagi utang pajak yang seharusnya dibayar oleh WP. Apabila berbagai upaya penagihan telah dilakukan, namun ternyata piutang pajak tersebut tetap tidak dapat ditagih, maka piutang pajak yang tidak dapat ditagih tersebut dapat dihapuskan.

Piutang pajak yang dihapuskan adalah piutang pajak yang jumlahnya masih harus ditagih sebagaimana tercantum dalam dokumen yang menjadi dasar penagihan pajak, yang meliputi jumlah pokok pajak dan sanksi administrasinya.

Ketentuan tentang tata cara penghapusan piutang pajak dan penetapan besarnya penghapusan tersebut diatur dalam KMK No. 565/KMK.04/2000 jo. 539/KMK.03/2002.

Dalam ketentuan di atas antara lain diatur sebagai berikut :

  1. Piutang pajak yang dapat dihapuskan adalah piutang pajak yang tercantum dalam :
  • STP, SKPKB, SKPKBT, SK Pembetulan, SK Keberatan, dan Putusan Banding yang menyebabkan utang pajak bertambah (untuk PPh dan PPN/PPnBM);
  • STP, SPPT, SKP, dan SKPT (untuk PBB);
  • STB, SKBKB, dan SKBKBT (untuk BPHTB).
  1. Piutang pajak WP OP yang menurut data administrasi KPP atau KP PBB yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi, disebabkan karena :
  • WP dan atau Penanggung Pajak tidak dapat ditemukan atau meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris, atau ahli waris tidak dapat ditemukan;
  • WP dan atau Penanggung Pajak tidak mempunyai harta kekayaan lagi;
  • Penagihan pajak secara aktif telah dilaksanakan dengan penyampaian salinan Surat Paksa kepada Penanggung pajak melalui pemda setempat;
  • Hak untuk melakukan penagihan pajak sudah daluwarsa; atau
  • Sebab lain sesuai hasil penelitian.
  1. Piutang pajak WP Badan yang menurut data administrasi KPP atau KP PBB yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi, disebabkan karena :
  • WP bubar, dilikuidasi, atau pailit sedangkan pengurus, direksi, komisaris, pemegang saham, pemilik modal, atau pihak lain yang dibebani untuk melakukan pemberesan atau likuidator, atau kurator tidak dapat ditemukan;
  • WP dan atau Penanggung Pajak tidak memiliki harta kekayaan lagi;
  • Penagihan pajak secara aktif telah dilaksanakan dengan penyampaian salinan Surat Paksa kepada pengurus, direksi, likuidator, kurator, pengadilan negeri, pengadilan niaga, atau Pemda setempat, baik secara langsung maupun dengan menempelkan pada papan pengumuman atau media massa;
  • Hak untuk melakukan penagihan pajak sudah daluwarsa; atau
  • Sebab lain sesuai hasil penelitian. :.

Copyright © Mitra Konsultindo-Konsultan Pajak ®

konsultan pajak , jasa konsultan pajak , konsultan pajak jakarta , konsultan pajak indonesia , konsultan pajak jabodetabek , konsultan pajak jakarta barat , konsultan pajak jakarta timur , konsultan pajak jakarta selatan , konsultan pajak jakarta utara , konsultan pajak jakarta pusat , konsultan pajak bogor , konsultan pajak depok , konsultan pajak tangerang , konsultan pajak bekasi , kantor konsultan pajak , konsultan pajak murah , jasa konsultasi pajak , tarif konsultan pajak , jasa laporan keuangan , pembuatan laporan keuangan , jasa manajemen bisnis , konsultan bisnis , jasa konsultan pajak jakarta , jasa konsultasi pajak , jasa laporan pajak , jasa laporan spt pajak , jasa laporan spt tahunan , jasa laporan spt masa bulanan , jasa laporan spt pajak orang pribadi , jasa laporan spt pajak badan usaha , jasa laporan spt pajak perusahaan , jasa laporan keuangan , jasa pembuatan laporan keuangan , jasa akuntansi , jasa pembukuan , jasa pembuatan laporan pajak , jasa pembuatan laporan spt pajak , jasa pembuatan laporan spt tahunan , jasa pembuatan spt pajak , jasa pembuatan spt tahunan , jasa pembuatan spt masa bulanan , jasa pembuatan spt tahunan orang pribadi , jasa pembuatan spt tahunan badan usaha , jasa pembuatan spt tahunan perusahaan , konsultan pajak 2014 , jasa konsultan pajak 2014 , konsultan pajak 2015 , jasa konsultan pajak 2015 , jasa laporan spt tahunan orang pribadi , jasa laporan spt tahunan badan usaha , jasa laporan spt tahunan perusahaan , jasa pembuatan spt tahunan orang pribadi , jasa pembuatan spt tahunan badan usaha , jasa pembuatan spt tahunan perusahaan , jasa pembuatan laporan pajak spt tahunan orang pribadi , jasa pembuatan laporan pajak spt tahunan badan usaha , jasa pembuatan laporan pajak spt tahunan perusahaan ,

jasa akuntansi , jasa akutansi , jasa pembukuan , jasa akuntansi pembukuan , jasa pembukuan akuntansi , jasa pembukuan laporan keuangan , jasa akuntansi laporan keuangan , jasa laporan keuangan , jasa pembuatan laporan keuangan , jasa pembuatan perusahaan , jasa pendiriaan perusahaan , jasa pembuatan usaha , jasa pendirian usaha , jasa pembuatan pt , jasa pendirian pt , jasa pembuatan cv , jasa pendirian cv , jasa audit , jasa audit laporan keuangan , jasa internal audit , jasa pengurusan izin usaha , jasa pengurusan ijin usaha , jasa perizinan usaha , jasa perijinan usaha ,

jasa akuntansi jakarta , jasa akutansi jakarta , jasa pembukuan jakarta , jasa akuntansi pembukuan jakarta , jasa pembukuan akuntansi jakarta , jasa pembukuan laporan keuangan jakarta , jasa akuntansi laporan keuangan jakarta , jasa laporan keuangan jakarta , jasa pembuatan laporan keuangan jakarta , jasa pembuatan perusahaan jakarta , jasa pendiriaan perusahaan jakarta , jasa pembuatan usaha jakarta , jasa pendirian usaha jakarta , jasa pembuatan pt jakarta , jasa pendirian pt jakarta , jasa pembuatan cv jakarta , jasa pendirian cv jakarta , jasa audit jakarta , jasa audit laporan keuangan jakarta , jasa internal audit jakarta , jasa pengurusan izin usaha jakarta , jasa pengurusan ijin usaha jakarta , jasa perizinan usaha jakarta , jasa perijinan usaha jakarta ,

jasa manajemen bisnis , jasa bisnis manajemen , jasa konsultan bisnis , jasa konsultan manajemen , jasa konsultan bisnis manajemen , jasa konsultan manajemen bisnis , jasa manajemen bisnis jakarta , jasa bisnis manajemen jakarta , jasa konsultan bisnis jakarta , jasa konsultan manajemen jakarta , jasa konsultan bisnis manajemen jakarta , jasa konsultan manajemen bisnis jakarta

===

jasa akuntansi bogor , jasa akutansi bogor , jasa pembukuan bogor , jasa akuntansi pembukuan bogor , jasa pembukuan akuntansi bogor , jasa pembukuan laporan keuangan bogor , jasa akuntansi laporan keuangan bogor , jasa laporan keuangan bogor , jasa pembuatan laporan keuangan bogor , jasa pembuatan perusahaan bogor , jasa pendiriaan perusahaan bogor , jasa pembuatan usaha bogor , jasa pendirian usaha bogor , jasa pembuatan pt bogor , jasa pendirian pt bogor , jasa pembuatan cv bogor , jasa pendirian cv bogor , jasa audit bogor , jasa audit laporan keuangan bogor , jasa internal audit bogor , jasa pengurusan izin usaha bogor , jasa pengurusan ijin usaha bogor , jasa perizinan usaha bogor , jasa perijinan usaha bogor ,

jasa manajemen bisnis bogor , jasa bisnis manajemen bogor , jasa konsultan bisnis bogor , jasa konsultan manajemen bogor , jasa konsultan bisnis manajemen bogor , jasa konsultan manajemen bisnis bogor ,

jasa akuntansi depok , jasa akutansi depok , jasa pembukuan depok , jasa akuntansi pembukuan depok , jasa pembukuan akuntansi depok , jasa pembukuan laporan keuangan depok , jasa akuntansi laporan keuangan depok , jasa laporan keuangan depok , jasa pembuatan laporan keuangan depok , jasa pembuatan perusahaan depok , jasa pendiriaan perusahaan depok , jasa pembuatan usaha depok , jasa pendirian usaha depok , jasa pembuatan pt depok , jasa pendirian pt depok , jasa pembuatan cv depok , jasa pendirian cv depok , jasa audit depok , jasa audit laporan keuangan depok , jasa internal audit depok , jasa pengurusan izin usaha depok , jasa pengurusan ijin usaha depok , jasa perizinan usaha depok , jasa perijinan usaha depok ,

jasa manajemen bisnis depok , jasa bisnis manajemen depok , jasa konsultan bisnis depok , jasa konsultan manajemen depok , jasa konsultan bisnis manajemen depok , jasa konsultan manajemen bisnis depok ,

jasa akuntansi tangerang , jasa akutansi tangerang , jasa pembukuan tangerang , jasa akuntansi pembukuan tangerang , jasa pembukuan akuntansi tangerang , jasa pembukuan laporan keuangan tangerang , jasa akuntansi laporan keuangan tangerang , jasa laporan keuangan tangerang , jasa pembuatan laporan keuangan tangerang , jasa pembuatan perusahaan tangerang , jasa pendiriaan perusahaan tangerang , jasa pembuatan usaha tangerang , jasa pendirian usaha tangerang , jasa pembuatan pt tangerang , jasa pendirian pt tangerang , jasa pembuatan cv tangerang , jasa pendirian cv tangerang , jasa audit tangerang , jasa audit laporan keuangan tangerang , jasa internal audit tangerang , jasa pengurusan izin usaha tangerang , jasa pengurusan ijin usaha tangerang , jasa perizinan usaha tangerang , jasa perijinan usaha tangerang ,

jasa manajemen bisnis tangerang , jasa bisnis manajemen tangerang , jasa konsultan bisnis tangerang , jasa konsultan manajemen tangerang , jasa konsultan bisnis manajemen tangerang , jasa konsultan manajemen bisnis tangerang ,

jasa akuntansi bekasi , jasa akutansi bekasi , jasa pembukuan bekasi , jasa akuntansi pembukuan bekasi , jasa pembukuan akuntansi bekasi , jasa pembukuan laporan keuangan bekasi , jasa akuntansi laporan keuangan bekasi , jasa laporan keuangan bekasi , jasa pembuatan laporan keuangan bekasi , jasa pembuatan perusahaan bekasi , jasa pendiriaan perusahaan bekasi , jasa pembuatan usaha bekasi , jasa pendirian usaha bekasi , jasa pembuatan pt bekasi , jasa pendirian pt bekasi , jasa pembuatan cv bekasi , jasa pendirian cv bekasi , jasa audit bekasi , jasa audit laporan keuangan bekasi , jasa internal audit bekasi , jasa pengurusan izin usaha bekasi , jasa pengurusan ijin usaha bekasi , jasa perizinan usaha bekasi , jasa perijinan usaha bekasi ,

jasa manajemen bisnis bekasi , jasa bisnis manajemen bekasi , jasa konsultan bisnis bekasi , jasa konsultan manajemen bekasi , jasa konsultan bisnis manajemen bekasi , jasa konsultan manajemen bisnis bekasi

 

Konsultan Pajak Jakarta Jasa – Sanksi Administrasi dan Pidana Perpajakan

Konsultan Pajak Jakarta Jasa │ Jasa Pembukuan Akuntansi Laporan Keuangan │ Jasa Audit | Konsultan Manajemen Bisnis | Jasa Pembuatan Perusahaan & Izin Usaha

DENDA

Sanksi administrasi berupa denda dikenakan berkaitan dengan pelanggaran ketentuan formal, yakni :

Tabel 1

BUNGA

Sanksi administrasi berupa bunga dikenakan berkaitan dengan pelanggaran kewajiban pembayaran pajak, yaitu dalam hal :

Tabel 2

KENAIKAN

Sanksi administrasi berupa kenaikan dikenakan berkaitan dengan pelanggaran ketentuan materiil, yakni dalam hal :

Tabel 3

SANKSI PIDANA

Tabel 4

 

Copyright © Mitra Konsultindo-Konsultan Pajak ®

konsultan pajak , jasa konsultan pajak , konsultan pajak jakarta , konsultan pajak indonesia , konsultan pajak jabodetabek , konsultan pajak jakarta barat , konsultan pajak jakarta timur , konsultan pajak jakarta selatan , konsultan pajak jakarta utara , konsultan pajak jakarta pusat , konsultan pajak bogor , konsultan pajak depok , konsultan pajak tangerang , konsultan pajak bekasi , kantor konsultan pajak , konsultan pajak murah , jasa konsultasi pajak , tarif konsultan pajak , jasa laporan keuangan , pembuatan laporan keuangan , jasa manajemen bisnis , konsultan bisnis , jasa konsultan pajak jakarta , jasa konsultasi pajak , jasa laporan pajak , jasa laporan spt pajak , jasa laporan spt tahunan , jasa laporan spt masa bulanan , jasa laporan spt pajak orang pribadi , jasa laporan spt pajak badan usaha , jasa laporan spt pajak perusahaan , jasa laporan keuangan , jasa pembuatan laporan keuangan , jasa akuntansi , jasa pembukuan , jasa pembuatan laporan pajak , jasa pembuatan laporan spt pajak , jasa pembuatan laporan spt tahunan , jasa pembuatan spt pajak , jasa pembuatan spt tahunan , jasa pembuatan spt masa bulanan , jasa pembuatan spt tahunan orang pribadi , jasa pembuatan spt tahunan badan usaha , jasa pembuatan spt tahunan perusahaan , konsultan pajak 2014 , jasa konsultan pajak 2014 , konsultan pajak 2015 , jasa konsultan pajak 2015 , jasa laporan spt tahunan orang pribadi , jasa laporan spt tahunan badan usaha , jasa laporan spt tahunan perusahaan , jasa pembuatan spt tahunan orang pribadi , jasa pembuatan spt tahunan badan usaha , jasa pembuatan spt tahunan perusahaan , jasa pembuatan laporan pajak spt tahunan orang pribadi , jasa pembuatan laporan pajak spt tahunan badan usaha , jasa pembuatan laporan pajak spt tahunan perusahaan ,

jasa akuntansi , jasa akutansi , jasa pembukuan , jasa akuntansi pembukuan , jasa pembukuan akuntansi , jasa pembukuan laporan keuangan , jasa akuntansi laporan keuangan , jasa laporan keuangan , jasa pembuatan laporan keuangan , jasa pembuatan perusahaan , jasa pendiriaan perusahaan , jasa pembuatan usaha , jasa pendirian usaha , jasa pembuatan pt , jasa pendirian pt , jasa pembuatan cv , jasa pendirian cv , jasa audit , jasa audit laporan keuangan , jasa internal audit , jasa pengurusan izin usaha , jasa pengurusan ijin usaha , jasa perizinan usaha , jasa perijinan usaha ,

jasa akuntansi jakarta , jasa akutansi jakarta , jasa pembukuan jakarta , jasa akuntansi pembukuan jakarta , jasa pembukuan akuntansi jakarta , jasa pembukuan laporan keuangan jakarta , jasa akuntansi laporan keuangan jakarta , jasa laporan keuangan jakarta , jasa pembuatan laporan keuangan jakarta , jasa pembuatan perusahaan jakarta , jasa pendiriaan perusahaan jakarta , jasa pembuatan usaha jakarta , jasa pendirian usaha jakarta , jasa pembuatan pt jakarta , jasa pendirian pt jakarta , jasa pembuatan cv jakarta , jasa pendirian cv jakarta , jasa audit jakarta , jasa audit laporan keuangan jakarta , jasa internal audit jakarta , jasa pengurusan izin usaha jakarta , jasa pengurusan ijin usaha jakarta , jasa perizinan usaha jakarta , jasa perijinan usaha jakarta ,

jasa manajemen bisnis , jasa bisnis manajemen , jasa konsultan bisnis , jasa konsultan manajemen , jasa konsultan bisnis manajemen , jasa konsultan manajemen bisnis , jasa manajemen bisnis jakarta , jasa bisnis manajemen jakarta , jasa konsultan bisnis jakarta , jasa konsultan manajemen jakarta , jasa konsultan bisnis manajemen jakarta , jasa konsultan manajemen bisnis jakarta

===

jasa akuntansi bogor , jasa akutansi bogor , jasa pembukuan bogor , jasa akuntansi pembukuan bogor , jasa pembukuan akuntansi bogor , jasa pembukuan laporan keuangan bogor , jasa akuntansi laporan keuangan bogor , jasa laporan keuangan bogor , jasa pembuatan laporan keuangan bogor , jasa pembuatan perusahaan bogor , jasa pendiriaan perusahaan bogor , jasa pembuatan usaha bogor , jasa pendirian usaha bogor , jasa pembuatan pt bogor , jasa pendirian pt bogor , jasa pembuatan cv bogor , jasa pendirian cv bogor , jasa audit bogor , jasa audit laporan keuangan bogor , jasa internal audit bogor , jasa pengurusan izin usaha bogor , jasa pengurusan ijin usaha bogor , jasa perizinan usaha bogor , jasa perijinan usaha bogor ,

jasa manajemen bisnis bogor , jasa bisnis manajemen bogor , jasa konsultan bisnis bogor , jasa konsultan manajemen bogor , jasa konsultan bisnis manajemen bogor , jasa konsultan manajemen bisnis bogor ,

jasa akuntansi depok , jasa akutansi depok , jasa pembukuan depok , jasa akuntansi pembukuan depok , jasa pembukuan akuntansi depok , jasa pembukuan laporan keuangan depok , jasa akuntansi laporan keuangan depok , jasa laporan keuangan depok , jasa pembuatan laporan keuangan depok , jasa pembuatan perusahaan depok , jasa pendiriaan perusahaan depok , jasa pembuatan usaha depok , jasa pendirian usaha depok , jasa pembuatan pt depok , jasa pendirian pt depok , jasa pembuatan cv depok , jasa pendirian cv depok , jasa audit depok , jasa audit laporan keuangan depok , jasa internal audit depok , jasa pengurusan izin usaha depok , jasa pengurusan ijin usaha depok , jasa perizinan usaha depok , jasa perijinan usaha depok ,

jasa manajemen bisnis depok , jasa bisnis manajemen depok , jasa konsultan bisnis depok , jasa konsultan manajemen depok , jasa konsultan bisnis manajemen depok , jasa konsultan manajemen bisnis depok ,

jasa akuntansi tangerang , jasa akutansi tangerang , jasa pembukuan tangerang , jasa akuntansi pembukuan tangerang , jasa pembukuan akuntansi tangerang , jasa pembukuan laporan keuangan tangerang , jasa akuntansi laporan keuangan tangerang , jasa laporan keuangan tangerang , jasa pembuatan laporan keuangan tangerang , jasa pembuatan perusahaan tangerang , jasa pendiriaan perusahaan tangerang , jasa pembuatan usaha tangerang , jasa pendirian usaha tangerang , jasa pembuatan pt tangerang , jasa pendirian pt tangerang , jasa pembuatan cv tangerang , jasa pendirian cv tangerang , jasa audit tangerang , jasa audit laporan keuangan tangerang , jasa internal audit tangerang , jasa pengurusan izin usaha tangerang , jasa pengurusan ijin usaha tangerang , jasa perizinan usaha tangerang , jasa perijinan usaha tangerang ,

jasa manajemen bisnis tangerang , jasa bisnis manajemen tangerang , jasa konsultan bisnis tangerang , jasa konsultan manajemen tangerang , jasa konsultan bisnis manajemen tangerang , jasa konsultan manajemen bisnis tangerang ,

jasa akuntansi bekasi , jasa akutansi bekasi , jasa pembukuan bekasi , jasa akuntansi pembukuan bekasi , jasa pembukuan akuntansi bekasi , jasa pembukuan laporan keuangan bekasi , jasa akuntansi laporan keuangan bekasi , jasa laporan keuangan bekasi , jasa pembuatan laporan keuangan bekasi , jasa pembuatan perusahaan bekasi , jasa pendiriaan perusahaan bekasi , jasa pembuatan usaha bekasi , jasa pendirian usaha bekasi , jasa pembuatan pt bekasi , jasa pendirian pt bekasi , jasa pembuatan cv bekasi , jasa pendirian cv bekasi , jasa audit bekasi , jasa audit laporan keuangan bekasi , jasa internal audit bekasi , jasa pengurusan izin usaha bekasi , jasa pengurusan ijin usaha bekasi , jasa perizinan usaha bekasi , jasa perijinan usaha bekasi ,

jasa manajemen bisnis bekasi , jasa bisnis manajemen bekasi , jasa konsultan bisnis bekasi , jasa konsultan manajemen bekasi , jasa konsultan bisnis manajemen bekasi , jasa konsultan manajemen bisnis bekasi

 

Konsultan Pajak Jakarta Jasa – Surat Tagihan Pajak dan Surat Ketetapan Pajak

Konsultan Pajak Jakarta Jasa │ Jasa Pembukuan Akuntansi Laporan Keuangan │ Jasa Audit | Konsultan Manajemen Bisnis | Jasa Pembuatan Perusahaan & Izin Usaha

SURAT TAGIHAN PAJAK

Surat Tagihan Pajak (STP) adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

Fungsi STP :

  • Sebagai koreksi atas jumlah pajak yang terutang menurut SPT WP;
  • sarana untuk mengenakan sanksi berupa bunga atau denda;
  • Sarana untuk menagih pajak.

STP dapat diterbitkan dalam hal (Pasal 14 UU KUP) :

a.  PPh dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar. Dikenakan bunga 2% sebulan maksimal 24 bulan.

b. Dari hasil penelitian SPT terdapat kekurangan pembayaran pajak akibat salah tulis dan atau salah hitung. Dikenakan bunga 2% sebulan maksimal 24 bulan.

c.  Dikenakan sanksi administrasi berupa denda dan atau bunga.

d. Pengusaha yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang PPN 1984 dan perubahannya tetapi tidak melaporkan kegiatan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP. Dikenakan denda 2% x Dasar Pengenaan Pajak (DPP).

e. Pengusaha yang tidak dikukuhkan sebagai PKP tetapi membuat Faktur Pajak. Dikenakan denda 2% dari DPP.

f.   Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai PKP tidak membuat atau membuat Faktur Pajak tetapi tidak lengkap. Dikenakan denda 2% dari DPP,

g. Faktur Pajak tetapi tidak tepat waktu atau tidak mengisi selengkapnya Faktur Pajak. Dikenakan denda 2% dari DPP.

STP ini dipersamakan kekuatan hukumnya dengan surat ketetapan pajak (skp), sehingga dalam hal penagihannya dapat juga dilakukan dengan Surat Paksa.

SURAT KETETAPAN PAJAK

Surat ketetapan pajak (skp) adalah surat ketetapan yang meliputi Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) atau Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) atau Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN).

Fungsi skp :

  • Sarana untuk melakukan koreksi fiskal terhadap WP yang nyata-nyata atau berdasarkan hasil pemeriksaan tidak memenuhi kewajiban formal dan atau material dalam memenuhi ketentuan perpajakan;
  • Sarana untuk mengenakan sanksi perpajakan;
  • Sarana administrasi untuk melakukan penagihan pajak;
  • Sarana untuk mengembalikan kelebihan pajak dalam hal lebih bayar;
  • Sarana untuk memberitahukan jumlah pajak yang terutang.

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)

SKPKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar.

SKPKB dapat diterbitkan dalam hal terdapat kasus-kasus tertentu yang nyata-nyata atau berdasarkan hasil pemeriksaan WP tidak memenuhi kewajiban formal dan atau kewajiban material. Wewenang menerbitkan SKPKB oleh Dirjen Pajak untuk melakukan koreksi fiskal tersebut dibatasi sampai dengan jangka waktu 10 tahun.

SKPKB dapat diterbitkan dalam hal sebagai berikut :
a. berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;

b.  SPT tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dalam Surat Teguran;

c. berdasarkan hasil pemeriksaan, PPN/PPnBM tidak seharusnya dikompensasikan, tidak seharusnya dikenakan tarif 0%;

d. kewajiban Pasal 28 dan Pasal 29 sebagaimana diatur dalam UU KUP tidak dipenuhi.

Besarnya pajak yang terutang yang diberitahukan oleh WP dalam SPT menjadi pasti menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, apabila dalam jangka waktu 10 tahun sesudah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak, tidak diterbitkan surat ketetapan pajak. Kecuali apabila WP setelah jangka waktu 10 tahun tersebut dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka SKPKB tersebut tetap dapat diterbitkan ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 48% dan jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar.

Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB)

SKPLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang.

pada dasarnya SKPLB dapat diterbitkan sehubungan dengan hasil pemeriksaan terhadap SPT yang menyatakan Lebih Bayar dengan permohonan restitusi ataupun tidak, SPT yang menyatakan Kurang Bayar, dan SPT yang menyatakan Nihil.

Menurut ketentuan Pasal 17 UU KUP SKPLB diterbitkan, apabila:
a. untuk PPh, jumlah kredit pajak lebih besar dari jumlah pajak yang terutang, atau           telah dilakukan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang;

b. untuk PPN, jumlah kredit pajak lebih besar dari jumlah pajak yang terutang, atau telah dilakukan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang. Apabila terdapat pajak terutang yang dipungut oleh Pemungut PPN, maka yang dimaksud dengan jumlah pajak yang terutang adalah jumlah Pajak Keluaran setelah dikurangi pajak yang dipungut oleh Pemungut PPN tersebut;

c.  untuk PPnBM, jumlah pajak yang dibayar lebih besar dari jumlah pajak yang terutang atau telah dilakukan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang.

SKPLB masih dapat diterbitkan lagi apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ternyata pajak yang lebih dibayar jumlahnya lebih besar dari kelebihan pembayaran pajak yang telah ditetapkan.

Sedangkan pasal 178 UU KUP mengatur penerbitan skp (bisa SKPKB, SKPLB atau SKPN) setelati dilakukan pemeriksaan terhadap SPT yang menyatakan Lebih Bayar dengan permohonan restitusi dari WP. Dalam hal ini berlaku ketentuan sebagai berikut :

a. Skp sudah harus diterbitkan paling lambat 12 bulan sejak surat permohonan (SPTLB) diterima secara lengkap dari WP;

b. Apabila setelah lewat jangka waktu tersebut Dirjen Pajak tidak memberi suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran (restitusi) pajak dianggap dikabulkan dan SKPLB harus diterbitkan dalam waktu paling lambat satu bulan setelah jangka waktu tersebut berakhir;

c.  Apabila SKPLB terlambat diterbitkan dalam jangka waktu satu bulan, maka kepada WP diberikan imbalan bunga sebesar 2% sebulan dihitung sejak berakhirnya jangka waktu satu bulan sampai dengan saat diterbitkannya SKPLB, dan bagian dari bulan dihitung satu bulan.

Selain itu sesuai dengan Pasal 17C UU KUP, Dirjen Pajak dapat menerbitkan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP) setelah melakukan penelitian atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dari WP dengan kriteria tertentu. SKPPKP diterbitkan paling lambat 3 bulan sejak permohonan diterima untuk PPh dan paling lambat 1 bulan sejak permohonan diterima untuk PPN.

Dalam jangka waktu 10 tahun Dirjen Pajak dapat melakukan pemeriksaan terhadap WP yang telah memperoleh pengembalian pendahuluan kelebihan pajak. Apabila atas hasil pemeriksaan tersebut diterbitkan SKPKB, maka jumlah kekurangan pajak ditambah dengan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% dari jumlah kekurangan pembayaran pajak.

Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN)

SKPN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak, Pasal 17A UU KUP secara khusus mengatur tentang SKPN ini. Dimana disebutkan bahwa Dirjen Pajak setelah melakukan pemeriksaan, menerbitkan SKPN apabila jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar sama dengan jumlah pajak yang terutang, atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak atau tidak ada pembayaran pajak. Menurut ketentuan pasal ini SKPN diterbitkan apabila :

a. untuk PPh, jumlah kredit pajak sama dengan pajak yang terutang atau pajak yang tidak terutang dan tidak ada kredit pajak;

b. untuk PPN, jumlah kredit pajak sama dengan jumlah pajak yang terutang, atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak. Apabila terdapat pajak terutang yang dipungut oleh Pemungut PPN, maka yang dimaksud dengan jumlah pajak yang terutang adalah jumlah Pajak Keluaran setelah dikurangi dengan pajak yang dipungut oleh Pemungut PPN tersebut;

c. untuk PPnBM, jumlah pajak yang dibayar sama dengan jumlah pajak yang terutang atau pajak tidak terutang dan tidak ada pembayaran pajak.

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT)

SKPKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan (dalam surat ketetapan pajak yang telah diterbitkan sebelumnya). Ketentuan tentang penerbitan SKPKBT diatur di Pasal 15 UU KUP. Dalam Pasal ini disebutkan bahwa Dirjen Pajak dapat menerbitkan SKPKBT dalam jangka waktu 10 tahun sesudah saat pajak terutang, berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak, apabila ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang mengakibatkan penambahan jumlah pajak yang terutang.

Ketentuan yang berkenaan dengan penertiban SKPKBT adalah sebagai berikut:

a.  Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPKBT, ditambah dengan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% dari jumlah kekurangan pajak tersebut;

b. Kenaikan tersebut tidak dikenakan apabila SKPKBT itu diterbitkan berdasarkan keterangan tertulis dari WP atas kehendak sendiri, dengan syarat Dirjen Pajak belum mulai melakukan tindakan pemeriksaan.

Dalam hal jangka waktu 10 tahun sesudah saat pajak terutang, berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak telah lewat, SKPKBT tetap dapat diterbitkan ditambah dengan sanki administrasi berupa bunga sebesar 48% dari jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar, dalam hal WP setelah jangka waktu 10 tahun tersebut dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Copyright © Mitra Konsultindo-Konsultan Pajak ®

konsultan pajak , jasa konsultan pajak , konsultan pajak jakarta , konsultan pajak indonesia , konsultan pajak jabodetabek , konsultan pajak jakarta barat , konsultan pajak jakarta timur , konsultan pajak jakarta selatan , konsultan pajak jakarta utara , konsultan pajak jakarta pusat , konsultan pajak bogor , konsultan pajak depok , konsultan pajak tangerang , konsultan pajak bekasi , kantor konsultan pajak , konsultan pajak murah , jasa konsultasi pajak , tarif konsultan pajak , jasa laporan keuangan , pembuatan laporan keuangan , jasa manajemen bisnis , konsultan bisnis , jasa konsultan pajak jakarta , jasa konsultasi pajak , jasa laporan pajak , jasa laporan spt pajak , jasa laporan spt tahunan , jasa laporan spt masa bulanan , jasa laporan spt pajak orang pribadi , jasa laporan spt pajak badan usaha , jasa laporan spt pajak perusahaan , jasa laporan keuangan , jasa pembuatan laporan keuangan , jasa akuntansi , jasa pembukuan , jasa pembuatan laporan pajak , jasa pembuatan laporan spt pajak , jasa pembuatan laporan spt tahunan , jasa pembuatan spt pajak , jasa pembuatan spt tahunan , jasa pembuatan spt masa bulanan , jasa pembuatan spt tahunan orang pribadi , jasa pembuatan spt tahunan badan usaha , jasa pembuatan spt tahunan perusahaan , konsultan pajak 2014 , jasa konsultan pajak 2014 , konsultan pajak 2015 , jasa konsultan pajak 2015 , jasa laporan spt tahunan orang pribadi , jasa laporan spt tahunan badan usaha , jasa laporan spt tahunan perusahaan , jasa pembuatan spt tahunan orang pribadi , jasa pembuatan spt tahunan badan usaha , jasa pembuatan spt tahunan perusahaan , jasa pembuatan laporan pajak spt tahunan orang pribadi , jasa pembuatan laporan pajak spt tahunan badan usaha , jasa pembuatan laporan pajak spt tahunan perusahaan ,

jasa akuntansi , jasa akutansi , jasa pembukuan , jasa akuntansi pembukuan , jasa pembukuan akuntansi , jasa pembukuan laporan keuangan , jasa akuntansi laporan keuangan , jasa laporan keuangan , jasa pembuatan laporan keuangan , jasa pembuatan perusahaan , jasa pendiriaan perusahaan , jasa pembuatan usaha , jasa pendirian usaha , jasa pembuatan pt , jasa pendirian pt , jasa pembuatan cv , jasa pendirian cv , jasa audit , jasa audit laporan keuangan , jasa internal audit , jasa pengurusan izin usaha , jasa pengurusan ijin usaha , jasa perizinan usaha , jasa perijinan usaha ,

jasa akuntansi jakarta , jasa akutansi jakarta , jasa pembukuan jakarta , jasa akuntansi pembukuan jakarta , jasa pembukuan akuntansi jakarta , jasa pembukuan laporan keuangan jakarta , jasa akuntansi laporan keuangan jakarta , jasa laporan keuangan jakarta , jasa pembuatan laporan keuangan jakarta , jasa pembuatan perusahaan jakarta , jasa pendiriaan perusahaan jakarta , jasa pembuatan usaha jakarta , jasa pendirian usaha jakarta , jasa pembuatan pt jakarta , jasa pendirian pt jakarta , jasa pembuatan cv jakarta , jasa pendirian cv jakarta , jasa audit jakarta , jasa audit laporan keuangan jakarta , jasa internal audit jakarta , jasa pengurusan izin usaha jakarta , jasa pengurusan ijin usaha jakarta , jasa perizinan usaha jakarta , jasa perijinan usaha jakarta ,

jasa manajemen bisnis , jasa bisnis manajemen , jasa konsultan bisnis , jasa konsultan manajemen , jasa konsultan bisnis manajemen , jasa konsultan manajemen bisnis , jasa manajemen bisnis jakarta , jasa bisnis manajemen jakarta , jasa konsultan bisnis jakarta , jasa konsultan manajemen jakarta , jasa konsultan bisnis manajemen jakarta , jasa konsultan manajemen bisnis jakarta

===

jasa akuntansi bogor , jasa akutansi bogor , jasa pembukuan bogor , jasa akuntansi pembukuan bogor , jasa pembukuan akuntansi bogor , jasa pembukuan laporan keuangan bogor , jasa akuntansi laporan keuangan bogor , jasa laporan keuangan bogor , jasa pembuatan laporan keuangan bogor , jasa pembuatan perusahaan bogor , jasa pendiriaan perusahaan bogor , jasa pembuatan usaha bogor , jasa pendirian usaha bogor , jasa pembuatan pt bogor , jasa pendirian pt bogor , jasa pembuatan cv bogor , jasa pendirian cv bogor , jasa audit bogor , jasa audit laporan keuangan bogor , jasa internal audit bogor , jasa pengurusan izin usaha bogor , jasa pengurusan ijin usaha bogor , jasa perizinan usaha bogor , jasa perijinan usaha bogor ,

jasa manajemen bisnis bogor , jasa bisnis manajemen bogor , jasa konsultan bisnis bogor , jasa konsultan manajemen bogor , jasa konsultan bisnis manajemen bogor , jasa konsultan manajemen bisnis bogor ,

jasa akuntansi depok , jasa akutansi depok , jasa pembukuan depok , jasa akuntansi pembukuan depok , jasa pembukuan akuntansi depok , jasa pembukuan laporan keuangan depok , jasa akuntansi laporan keuangan depok , jasa laporan keuangan depok , jasa pembuatan laporan keuangan depok , jasa pembuatan perusahaan depok , jasa pendiriaan perusahaan depok , jasa pembuatan usaha depok , jasa pendirian usaha depok , jasa pembuatan pt depok , jasa pendirian pt depok , jasa pembuatan cv depok , jasa pendirian cv depok , jasa audit depok , jasa audit laporan keuangan depok , jasa internal audit depok , jasa pengurusan izin usaha depok , jasa pengurusan ijin usaha depok , jasa perizinan usaha depok , jasa perijinan usaha depok ,

jasa manajemen bisnis depok , jasa bisnis manajemen depok , jasa konsultan bisnis depok , jasa konsultan manajemen depok , jasa konsultan bisnis manajemen depok , jasa konsultan manajemen bisnis depok ,

jasa akuntansi tangerang , jasa akutansi tangerang , jasa pembukuan tangerang , jasa akuntansi pembukuan tangerang , jasa pembukuan akuntansi tangerang , jasa pembukuan laporan keuangan tangerang , jasa akuntansi laporan keuangan tangerang , jasa laporan keuangan tangerang , jasa pembuatan laporan keuangan tangerang , jasa pembuatan perusahaan tangerang , jasa pendiriaan perusahaan tangerang , jasa pembuatan usaha tangerang , jasa pendirian usaha tangerang , jasa pembuatan pt tangerang , jasa pendirian pt tangerang , jasa pembuatan cv tangerang , jasa pendirian cv tangerang , jasa audit tangerang , jasa audit laporan keuangan tangerang , jasa internal audit tangerang , jasa pengurusan izin usaha tangerang , jasa pengurusan ijin usaha tangerang , jasa perizinan usaha tangerang , jasa perijinan usaha tangerang ,

jasa manajemen bisnis tangerang , jasa bisnis manajemen tangerang , jasa konsultan bisnis tangerang , jasa konsultan manajemen tangerang , jasa konsultan bisnis manajemen tangerang , jasa konsultan manajemen bisnis tangerang ,

jasa akuntansi bekasi , jasa akutansi bekasi , jasa pembukuan bekasi , jasa akuntansi pembukuan bekasi , jasa pembukuan akuntansi bekasi , jasa pembukuan laporan keuangan bekasi , jasa akuntansi laporan keuangan bekasi , jasa laporan keuangan bekasi , jasa pembuatan laporan keuangan bekasi , jasa pembuatan perusahaan bekasi , jasa pendiriaan perusahaan bekasi , jasa pembuatan usaha bekasi , jasa pendirian usaha bekasi , jasa pembuatan pt bekasi , jasa pendirian pt bekasi , jasa pembuatan cv bekasi , jasa pendirian cv bekasi , jasa audit bekasi , jasa audit laporan keuangan bekasi , jasa internal audit bekasi , jasa pengurusan izin usaha bekasi , jasa pengurusan ijin usaha bekasi , jasa perizinan usaha bekasi , jasa perijinan usaha bekasi ,

jasa manajemen bisnis bekasi , jasa bisnis manajemen bekasi , jasa konsultan bisnis bekasi , jasa konsultan manajemen bekasi , jasa konsultan bisnis manajemen bekasi , jasa konsultan manajemen bisnis bekasi

 

Konsultan Pajak Jakarta Jasa – SPT Tahunan PPh Badan

Konsultan Pajak Jakarta Jasa │ Jasa Pembukuan Akuntansi Laporan Keuangan │ Jasa Audit | Konsultan Manajemen Bisnis | Jasa Pembuatan Perusahaan & Izin Usaha

JENIS FORMULIR SPT TAHUNAN PPh BADAN

Formulir SPT Tahunan PPh Badan ada dua jenis; yaitu SPT dengan kode 1771 dan SPT berkode 1771/$. SPT 1771 diperuntukkan untuk WP Badan pada umumnya yang meliputi WP Badan yang berbentuk hukum : PT, CV, perseroan lainnya, BUMN/D, koperasi, yayasan dan lain-lain. Selain itu masih terdapat golongan WP tertentu yang juga diwajibkan mengisi dan menyampaikan SPT 1771, yaitu :

  • WP Orang Pribadi Luar Negeri yang berstatus sebagai BUT;
  • WP Badan yang semata-mata hanya memperoleh atau menerima penghasilan yang telah dikenakan PPh Final;
  • WP Kontrak Investasi Kolektif (KIK).

Mulai tahun pajak 2000 diperkenalkan bentuk baru SPT Tahunan PPh Badan dengan kode formulir 1771/$. Jenis SPT Tahunan ini diperuntukkan bagi WP Badan yang telah diijinkan menyelenggarakan pembukuan dalam Bahasa Inggris dan mata uang Dollar Amerika serikat (ingat kembali materi KUP bab 4 tentang pembukuan dan pencatatan). Pada dasarnya elemen-elemen pada SPT 1771/$ sama dengan SPT 1771, kecuali adanya penambahan kolom mata uang US$.

PETUNJUK PENGISIAN SPT TAHUNAN PPh BADAN

SPT Tahunan PPh Badan (baik 1771 maupun 1771/$) terdiri dari dua bagian utama, yaitu Induk SPT (dua halaman) dan Lampiran-lampirannya (lima macam lampiran). Adapun tata cara pengisian dimulai dari mengisi lampirannya terlebih dahulu baru kemudian Induk SPT nya. Kode dan nama formulir SPT dapat diikhtisarkan dalam tabel berikut.

No.

Kode Formulir

Nama Formulir

Keterangan

1771

1771/$

1. 1771 1771/$ SPT Tahunan PPh WP Badan Induk SPT
2. 1771-I 1771-I/$ Penghitungan Penghasilan Neto Fiskal Lampiran I
3. 1771-II 1771-II/$ Perincian Harga Pokok Penjualan, Biaya Usaha Lainnya Dan Biaya Dari Luar Usaha Lampiran II
4. 1771-III 1771-III/$ Kredit Pajak Dalam Negeri Lampiran III
5. 1771-IV 1771-IV/$ –   PPh Final-   Penghasilan Yang Tidak Termasuk Objek Pajak Lampiran IV
6. 1771-V 1771-V/$ –   Daftar Pemegang Saham / Pemilik Modal Dan Jumlah Dividen Yang Lampiran V
Dibagikan-   Daftar Susunan Pengurus Dan Komisaris
7. 1771-VI 1771-VI/$ –   Daftar Penyertaan Modal Pada Perusahaan Afiliasi-   Daftar Pinjaman Dari / Kepada Pemegang Saham Dan Atau Perusahaan Afiliasi Lampiran VI


Formulir 1771-I atau 1771-I/$ (Lampiran I)

Formulir ini berisi penghitungan penghasilan neto fiskal. Secara garis besar, formulir ini terdiri dari :

1)  Penghasilan Neto Komersial;
Bagian ini diisi dengan laba komersial sesuai dengan laporan laba-rugi komersial. Unsur-unsurnya rneliputi peredaran usaha (penjualan), harga pokok penjualan, biaya usaha, serta penghasilan dan biaya di luar usaha.

2) Penghasilan yang dikenakan PPh Final dan yang tidak termasuk objek pajak;
Bagian ini diisi dengan total penghasilan yang sudah dikenakan PPh Final dan yang bukan objek pajak dari Formulir 1771-IV atau 1771-IV/$. Penghasilan yang dikenakan PPh Final dan yang tidak termasuk objek pajak merupakan unsur pengurang dalam penghitungan penghasilan neto fiskal.

3) Penyesuaian fiskal positif;
Koreksi positif ini sudah dikelompokkan dalam beberapa kategori sesuai Pasal 9 ayat (1) UU PPh. Koreksi-koreksi yang tidak tertampung dalam salah satu kategori dapat dimasukkan ke dalam penyesuaian fiskal positif lainnya.

4) Penyesuaian fiskal negatif;
Koreksi yang diisikan di sini adalah koreksi negatif selain koreksi atas penghasilan yang telah dikenakan PPh Final dan penghasilan yang bukan objek pajak.

5)  Fasilitas penanaman modal berupa pengurangan penghasilan neto;
Bagian ini diisi dengan fasilitas pengurangan penghasilan neto dari Lampiran Daftar Fasilitas penanaman Modal yang diberikan oleh Pemerintah sesuai dengan PP No. 147/2000 dan PP No. 148/2000. misalnya fasilitas pengurangan penghasilan neto sampai dengan 30% dari jumlah penanaman modal yang dilakukan (investment allowance).

Formulir 1771-II atau 1771-II/$ (Lampiran II)

Formulir ini berisi perincian harga pokok penjualan, biaya usaha lainnya dan biaya dari luar usaha, yaitu bahan baku, bahan penolong, gaji, upah, bonus, gratifikasi, honorarium, THR, dan sebagainya, bunga pinjaman, royalti, sewa, imbalan sehubungan dengan jasa, penyusutan dan amortisasi, cadangan piutang tak tertagih, air, listrik dan telepon. Jumlah yang dimasukkan di sini adalah jumlah sesuai pembukuan komersial. Sebagian dari biaya-biaya ini akan dikoreksi secara fiskal. Oleh karena itu, aturan yang terkait adalah sama dengan aturan yang disebutkan dalam uraian Lampiran I.

Formulir 1771-lll atau 1771-III/$ (Lampiran III)

Formulir ini diisi dengan kredit pajak dalam negeri yang terdiri dari rincian bukti pungut/potong PPh Pasal 22 serta PPh Pasal 23 yang dipungut/dipotong oleh pihak lain yang tidak bersifat final. Apabila jumlah bukti-bukti pemotongan/pemungutan PPh harus dimasukkan yang cukup banyak, dapat dibuat beberapa lembar atau menggunakan lampiran tersendiri.

Formulir 1771-IV atau 1771-IV/$ (Lampiran IV)

Formulir ini berisi daftar penghasilan yang dikenakan PPh yang bersifat final, baik yang dipotong oleh pihak lain maupun disetor WP sendiri, dan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Jumlah yang diisikan dalam formulir ini adalah jumlah bruto atau nilai transaksinya. Namun, khusus untuk penghasilan yang sudah dikenakan PPh Final, hanya dilaporkan atas jumlah pajak yang telah dipotong atau disetor sendiri oleh WP. Agar PPh Final yang dipotong pihak lain dapat dipertanggungjawabkan, WP diwajibkan untuk menyimpan dan mengadministrasikan bukti potong tersebut selama 10 tahun.

Formulir 1771-V atau 1771-V/$ (Lampiran V)

Formulir ini terdiri dari dua bagian, yaitu A, yang merupakan Daftar pemegang Saham/Pemilik Modal, dan bagian B berupa Daftar Susunan Pengurus dan Komisaris. Khusus WP Badan yang tidak dimiliki atas dasar penyertaan modal (misalnya KIK Reksadana) diisi dengan “Tidak Ada”. Bagi WP masuk bursa (go public), pemegang saham publik tidak pertu dirinci per nama, tetapi dinyatakan secara kumulatif, kecuali apabila kepemilikan sahamnya mencapai 50% atau lebih dari jumlah modal disetor.

Daftar susunan Pengurus dan Komisaris diisi secara lengkap, tetapi tidak termasuk tingkat manajer ke bawah. Misalnya untuk PT hanya sampai tingkat direktur, untuk koperasi hanya sampai tingkatan anggota badan pengurus.

Formulir 1771-VI atau 1771-VI/$ (Lampiran VI)

Formulir ini berisi Daftar Penyertaan Modal Pada Perusahaan Afiliasi dan Daftar pinjaman Dari / Kepada Pemegang Saham Dan Atau Perusahaan Afiliasi. Kedua daftar tersebut harus diisi dengan angka saldo akhir tahun berdasarkan laporan keuangan komersial yang dilampirkan di SPT Tahunan. Penyertaan modal dan pinjaman yang dari/ke pihak yang memenuhi kriteria hubungan istimewa baik langsung maupun tidak langsung.

Bagi WP yang tidak mempunyai penyertaan modal atau penyertaan modalnya tidak memenuhi kriteria hubungan istimewa, serta WP yang tidak mempunyai pinjaman dari/kepada pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa, cukup mengisi daftar dengan pernyataan “Tidak Ada”.

Formulir 1771 atau 1771/$ (Induk SPT)

Formulir ini sebaiknya diisi paling akhir setelah semua lampiran SPT Tahunan terisi lengkap. Secara umum, tata cara pengisian Induk SPT dapat dijelaskan sebagai berikut :

a.  Data umum WP Badan diisi sesuai dengan data yang dimiliki perusahaan sesuai dengan kartu NPWP. Khusus untuk BUT dicantumkan pula negara domisili kantor pusatnya.

b.  Pembukuan/Laporan Keuangan dipilih “Diaudit” atau “Tidak Diaudit” dengan memberikan tanda silang (X). Khusus untuk opini akuntan diisi dengan angka 1 untuk Wajar Tanpa Pengecualian, 2 untuk Wajar Dengan Pengecualian, 3 untuk Tidak Wajar, atau 4 untuk Tidak Ada Opini.

c.  Nama dan NPWP Kantor Akuntan Publik dan Kantor Konsultan Pajak diisi apabila WP memanfaatkan jasa-jasa tersebut.

d.  Penghasilan Kena Pajak, PPh Terutang, Kredit Pajak dan PPh Kurang/Lebih Bayar diisi dengan memindahkan angka-angka yang sesuai dengan lampiran-lampirannya (Lampiran I s.d. VI). Hal-hal lain yang bersifat khusus adalah :

–    Huruf A2 diisi jika terdapat kompensasi kerugian dan harus dibuatkan penghitungan lampiran khusus penghitungan kompensasi kerugian fiskal;

–    Huruf B5 diisi jika terdapat pengurangan atau pengembalian pajak atas penghasilan yang terutang di luar negeri (PPh Pasal 24) yang ssbelumnya telah dikreditkan pada tahun pajak sebelumnya;

–    Huruf C7 diisi jika perusahaan memperoleh fasilitas PPh ditanggung Pemerintah atas penghasilan dari proyek Pemerintah yang dibiayai dengan hibah dan atau pinjaman luar negeri yang dikenakan pajak yang bersifat tidak final;

–    Huruf C10 diisi dengan kredit pajak yang dibayar sendiri pleh WP yang terdiri dari PPh Pasal 25, Fiskal Luar Negeri, dan PPh atas pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan.

  1. Permohonan diisi dengan tanda silang (X) pada salah satu kotak yang sesuai dengan permohonan yang dimaksud.
  2. Penghitungan angsuran PPh Pasal 25 diisi berdasarkan data yang ada sesuai dengan ketentuan Pasal 25 UU PPh.

g. Penghasilan yang dikenakan PPh Final dan yang bukan objek pajak diisi dari Lampiran IV.

h. Lampiran diberi tanda silang (X) sesuai dengan lampiran-lampiran khusus yang sesuai. Format lampiran khusus tersebut dapat dilihat dalam Buku Petunjuk Pengisian SPT Tahunan PPh Badan, yang meliputi :

–     Surat Setoran Pajak (SSP) lembar ke-3 PPh Pasal 29;
Wajib dilampirkan oleh semua WP, kecuali apabila tidak ada setoran akhir tahun (NIHIL/LB). Bila WP melakukan pembayaran dengan media e-payment melalui kantor penerima pembayaran yang ditunjuk, lampirkan bukti pembayaran pajak yang sah sebagai pengganti SSP lembar ke-3.

–    Laporan Keuangan (lengkap);
Wajib dilampirkan oleh semua WP tanpa kecuali. Dalam hal pembukuan/laporan keuangan diaudit oleh Akuntan Publik, lampirkan laporan keuangan yang telah diaudit.

–    Daftar Penyusutan dan Amortisasi Fiskal;
Wajib dilampirkan oleh semua WP sesuai dengan bentuk formulir terlampir, kecuali apabila WP tidak memiliki dan mempergunakan harta berwujud dan atau tidak berwujud/pengeluaran lainnya sebagai aktiva tetap yang pembebanannya harus dilakukan dengan penyusutan/amortisasi.

–     Perhitungan Kompensasi Kerugian Fiskal;
Wajib dilampirkan oleh WP yang mempunyai hak kompensasi kerugian fiskal dari tahun-tahun pajak yang lalu, sesuai bentuk formulir terlampir.

–    Pernyataan Transaksi Dalam Hubungan Istimewa;
Wajib dilampirkan oleh WP yang melakukan transaksi-transaksi tertentu dengan pihak-pihak yang memiliki hubingan istirnewa atau perusahaan afiliasi (intragroup transaction).

–     Daftar Fasilitas Penanaman Modal;
Wajib dilampirkan oleh WP yang memperoleh fasilitas penanaman modal.

–    Daftar Cabang Utama Perusahaan;
Wajib dilampirkan oleh WP yang mempunyai kantor-kantor cabang atau tempat-tempat usaha utama di berbagai lokasi.

–    SSP lembar ke-3 PPh Pasal 26 ayat (4);
Wajib dilampirkan oleh semua WP BUT (selain perusahaan pelayaran/penerbangan asing dan perwakllan dagang asing), kecuali apabila tidak ada pajak terutang. Dalam hal WP melakukan pembayaran dengan media e-payment melalui kantor penerima pembayaran yang.ditunjuk, lampirkan bukti pembayaran pajak yang sah sebagai pengganti SSP lembar ke-3.

–    Penghitungan PPh Pasal 26 ayat (4);
wajib dilampirkan oleh semua WP BUT meskipun pajak tidak terutang.

–    Surat Kuasa Khusus;
Wajib dilampirkan oleh WP yang pengisian SPT Tahunannya dikuasakan kepada

pihak lain yang berkompeten.

  1. pernyataan diisi dengan tempat, tanggal, nama lengkap, NPWP, jabatan/kedudukan, serta tanda tangan orang yang berwenang.

Copyright © Mitra Konsultindo-Konsultan Pajak ®

konsultan pajak , jasa konsultan pajak , konsultan pajak jakarta , konsultan pajak indonesia , konsultan pajak jabodetabek , konsultan pajak jakarta barat , konsultan pajak jakarta timur , konsultan pajak jakarta selatan , konsultan pajak jakarta utara , konsultan pajak jakarta pusat , konsultan pajak bogor , konsultan pajak depok , konsultan pajak tangerang , konsultan pajak bekasi , kantor konsultan pajak , konsultan pajak murah , jasa konsultasi pajak , tarif konsultan pajak , jasa laporan keuangan , pembuatan laporan keuangan , jasa manajemen bisnis , konsultan bisnis , jasa konsultan pajak jakarta , jasa konsultasi pajak , jasa laporan pajak , jasa laporan spt pajak , jasa laporan spt tahunan , jasa laporan spt masa bulanan , jasa laporan spt pajak orang pribadi , jasa laporan spt pajak badan usaha , jasa laporan spt pajak perusahaan , jasa laporan keuangan , jasa pembuatan laporan keuangan , jasa akuntansi , jasa pembukuan , jasa pembuatan laporan pajak , jasa pembuatan laporan spt pajak , jasa pembuatan laporan spt tahunan , jasa pembuatan spt pajak , jasa pembuatan spt tahunan , jasa pembuatan spt masa bulanan , jasa pembuatan spt tahunan orang pribadi , jasa pembuatan spt tahunan badan usaha , jasa pembuatan spt tahunan perusahaan , konsultan pajak 2014 , jasa konsultan pajak 2014 , konsultan pajak 2015 , jasa konsultan pajak 2015 , jasa laporan spt tahunan orang pribadi , jasa laporan spt tahunan badan usaha , jasa laporan spt tahunan perusahaan , jasa pembuatan spt tahunan orang pribadi , jasa pembuatan spt tahunan badan usaha , jasa pembuatan spt tahunan perusahaan , jasa pembuatan laporan pajak spt tahunan orang pribadi , jasa pembuatan laporan pajak spt tahunan badan usaha , jasa pembuatan laporan pajak spt tahunan perusahaan ,

jasa akuntansi , jasa akutansi , jasa pembukuan , jasa akuntansi pembukuan , jasa pembukuan akuntansi , jasa pembukuan laporan keuangan , jasa akuntansi laporan keuangan , jasa laporan keuangan , jasa pembuatan laporan keuangan , jasa pembuatan perusahaan , jasa pendiriaan perusahaan , jasa pembuatan usaha , jasa pendirian usaha , jasa pembuatan pt , jasa pendirian pt , jasa pembuatan cv , jasa pendirian cv , jasa audit , jasa audit laporan keuangan , jasa internal audit , jasa pengurusan izin usaha , jasa pengurusan ijin usaha , jasa perizinan usaha , jasa perijinan usaha ,

jasa akuntansi jakarta , jasa akutansi jakarta , jasa pembukuan jakarta , jasa akuntansi pembukuan jakarta , jasa pembukuan akuntansi jakarta , jasa pembukuan laporan keuangan jakarta , jasa akuntansi laporan keuangan jakarta , jasa laporan keuangan jakarta , jasa pembuatan laporan keuangan jakarta , jasa pembuatan perusahaan jakarta , jasa pendiriaan perusahaan jakarta , jasa pembuatan usaha jakarta , jasa pendirian usaha jakarta , jasa pembuatan pt jakarta , jasa pendirian pt jakarta , jasa pembuatan cv jakarta , jasa pendirian cv jakarta , jasa audit jakarta , jasa audit laporan keuangan jakarta , jasa internal audit jakarta , jasa pengurusan izin usaha jakarta , jasa pengurusan ijin usaha jakarta , jasa perizinan usaha jakarta , jasa perijinan usaha jakarta ,

jasa manajemen bisnis , jasa bisnis manajemen , jasa konsultan bisnis , jasa konsultan manajemen , jasa konsultan bisnis manajemen , jasa konsultan manajemen bisnis , jasa manajemen bisnis jakarta , jasa bisnis manajemen jakarta , jasa konsultan bisnis jakarta , jasa konsultan manajemen jakarta , jasa konsultan bisnis manajemen jakarta , jasa konsultan manajemen bisnis jakarta

===

jasa akuntansi bogor , jasa akutansi bogor , jasa pembukuan bogor , jasa akuntansi pembukuan bogor , jasa pembukuan akuntansi bogor , jasa pembukuan laporan keuangan bogor , jasa akuntansi laporan keuangan bogor , jasa laporan keuangan bogor , jasa pembuatan laporan keuangan bogor , jasa pembuatan perusahaan bogor , jasa pendiriaan perusahaan bogor , jasa pembuatan usaha bogor , jasa pendirian usaha bogor , jasa pembuatan pt bogor , jasa pendirian pt bogor , jasa pembuatan cv bogor , jasa pendirian cv bogor , jasa audit bogor , jasa audit laporan keuangan bogor , jasa internal audit bogor , jasa pengurusan izin usaha bogor , jasa pengurusan ijin usaha bogor , jasa perizinan usaha bogor , jasa perijinan usaha bogor ,

jasa manajemen bisnis bogor , jasa bisnis manajemen bogor , jasa konsultan bisnis bogor , jasa konsultan manajemen bogor , jasa konsultan bisnis manajemen bogor , jasa konsultan manajemen bisnis bogor ,

jasa akuntansi depok , jasa akutansi depok , jasa pembukuan depok , jasa akuntansi pembukuan depok , jasa pembukuan akuntansi depok , jasa pembukuan laporan keuangan depok , jasa akuntansi laporan keuangan depok , jasa laporan keuangan depok , jasa pembuatan laporan keuangan depok , jasa pembuatan perusahaan depok , jasa pendiriaan perusahaan depok , jasa pembuatan usaha depok , jasa pendirian usaha depok , jasa pembuatan pt depok , jasa pendirian pt depok , jasa pembuatan cv depok , jasa pendirian cv depok , jasa audit depok , jasa audit laporan keuangan depok , jasa internal audit depok , jasa pengurusan izin usaha depok , jasa pengurusan ijin usaha depok , jasa perizinan usaha depok , jasa perijinan usaha depok ,

jasa manajemen bisnis depok , jasa bisnis manajemen depok , jasa konsultan bisnis depok , jasa konsultan manajemen depok , jasa konsultan bisnis manajemen depok , jasa konsultan manajemen bisnis depok ,

jasa akuntansi tangerang , jasa akutansi tangerang , jasa pembukuan tangerang , jasa akuntansi pembukuan tangerang , jasa pembukuan akuntansi tangerang , jasa pembukuan laporan keuangan tangerang , jasa akuntansi laporan keuangan tangerang , jasa laporan keuangan tangerang , jasa pembuatan laporan keuangan tangerang , jasa pembuatan perusahaan tangerang , jasa pendiriaan perusahaan tangerang , jasa pembuatan usaha tangerang , jasa pendirian usaha tangerang , jasa pembuatan pt tangerang , jasa pendirian pt tangerang , jasa pembuatan cv tangerang , jasa pendirian cv tangerang , jasa audit tangerang , jasa audit laporan keuangan tangerang , jasa internal audit tangerang , jasa pengurusan izin usaha tangerang , jasa pengurusan ijin usaha tangerang , jasa perizinan usaha tangerang , jasa perijinan usaha tangerang ,

jasa manajemen bisnis tangerang , jasa bisnis manajemen tangerang , jasa konsultan bisnis tangerang , jasa konsultan manajemen tangerang , jasa konsultan bisnis manajemen tangerang , jasa konsultan manajemen bisnis tangerang ,

jasa akuntansi bekasi , jasa akutansi bekasi , jasa pembukuan bekasi , jasa akuntansi pembukuan bekasi , jasa pembukuan akuntansi bekasi , jasa pembukuan laporan keuangan bekasi , jasa akuntansi laporan keuangan bekasi , jasa laporan keuangan bekasi , jasa pembuatan laporan keuangan bekasi , jasa pembuatan perusahaan bekasi , jasa pendiriaan perusahaan bekasi , jasa pembuatan usaha bekasi , jasa pendirian usaha bekasi , jasa pembuatan pt bekasi , jasa pendirian pt bekasi , jasa pembuatan cv bekasi , jasa pendirian cv bekasi , jasa audit bekasi , jasa audit laporan keuangan bekasi , jasa internal audit bekasi , jasa pengurusan izin usaha bekasi , jasa pengurusan ijin usaha bekasi , jasa perizinan usaha bekasi , jasa perijinan usaha bekasi ,

jasa manajemen bisnis bekasi , jasa bisnis manajemen bekasi , jasa konsultan bisnis bekasi , jasa konsultan manajemen bekasi , jasa konsultan bisnis manajemen bekasi , jasa konsultan manajemen bisnis bekasi