Konsultan Pajak Jakarta Jasa – Penghitungan PPh Terutang dan Kredit Pajak

Konsultan Pajak Jakarta Jasa │ Jasa Pembukuan Akuntansi Laporan Keuangan │ Jasa Audit | Konsultan Manajemen Bisnis | Jasa Pembuatan Perusahaan & Izin Usaha

PENGHITUNGAN PPh TERUTANG

Pada dasarnya penghitungan PPh sangat sederhana, yaitu dengan penerapan tarif terhadap laba fiskal dari suatu badan. Yang perlu diperhatikan adalah penerapan rekonsiliasi fiskal dalam menghitung penghasilan neto.

UU PPh menggunakan tarif pajak yang berlapis terhadap penghasilan neto Wajib Pajak. Wajib Pajak badan dikenakan tarif sebagai berikut :

Lapisan Penghasilan Kena Pajak

Tarif Pajak

Sampai dengan Rp 50.000,000,-Diatas Rp 50.000.000,- s.d. Rp 100.000.000,-Diatas Rp 100.000.000,-

10%

15%

30%

Dengan pengenaan tarif berlapis seperti di atas maka Wajib Pajak yang mempunyai penghasilan lebih besar akan dikenakan tarif efektif yang lebih besar.

Contoh:

PT IM mempunyai penghasilan neto fiskal Rp 250.000.000,-, maka pajak yang terutang adalah sebagai berikut:

10 % x Rp 50.000.000                =   Rp   5.000.000
15 % x Rp 50.000.000                =   Rp   7.500.000
30 % x Rp 150.000.000             =   Rp 45.000.000
Rp 57.500.000

Tarif efektif yang dikenakan terhadap PT IM adalah 22,82 %.

KREDIT PAJAK

Bagi Wajib Pajak Dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap pada akhir tahun harus menghitung kembali pajak yang terutang dengan memperhitungkan pajak-pajak yang telah dibayar (kredit pajak/prepaid tax) untuk tahun yang bersangkutan. Setelah perhitungan laba fiskal hasil rekonsiliasi maka Wajib Pajak memperhitungkannya dengan kredit pajak yang ada, antara lain :

1. PPh Pasal 22, yaitu pemungutan pajak oleh pihak lain atas penghasilan dari kegiatan impor atau kegiatan usaha dibidang lain;

2. PPh Pasal 23, yaitu pemotongan pajak oleh pihak lain atas penghasilan berupa dividen, bunga, royalti, sewa, hadiah dan penghargaan, dan imbalan jasa tertentu;

3. PPh Pasal 24 (kredit pajak luar negeri), yaitu pajak yang dibayar atau terutang atas penghasilan dari luar negeri yang boleh dikreditkan;

4. PPh Pasal 25, yaitu pembayaran (angsuran) pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak sendiri;

5. Pembayaran PPh atas pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan sebesar 5% dari harga transaksi atau NJOP, mana yang lebih tinggi;

6. PPh Pasal 26 ayat (5), yaitu pemotongan pajak oleh pihak lain atas penghasilan kantor pusat suatu BUT, dimana penghasilan tersebut menurut ketentuan fiskal diakui sebagai penghasilan BUT yang bersangkutan, dan pemotongan pajak oleh pihak lain atas penghasilan orang pribadi atau badan luar negeri yang berubah status menjadi Wajib Pajak Dalam Negeri atau BUT.

Contoh :

PT A mempunyai PPh terutang untuk tahun 2000 adalah Rp 81.000.000 sedang kredit pajak yang ada adalah sebagai berikut :

PPh terutang                                                                           Rp 81.000.000
Kredit Pajak:

  • PPh pasal 22                   Rp 15.000.000
  • PPh pasal 23                   Rp 23.000.000
  • PPh pasal 24                   Rp 21.000.000
  • PPh pasal 25                   Rp 16.000.000                   Rp 75.000.000

PPh yang harus dibayar                                                       Rp   6.000.000

Kekurangan pajak yang harus dibayar tersebut dilunasi selambat-lambatnya tanggal 25 bulan ketiga setelah tahun pajak berakhir, sebelum penyampaian SPT tahunan PPh (akhir bulan ketiga).

Apabila kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang maka setelah dilakukan pemeriksaan kelebihan pembayaran tersebut dikembalikan setelah diperhitungkan dengan utang pajak dan sanksi-sanksinya.(Pasal 28A UU PPh)

PENGHITUNGAN PPh PASAL 24

Karena atas Wajib Pajak Dalam Negeri menganut asas World Wide Income maka atas penghasilan yang berasal dari luar negeri yang diterima Wajib Pajak akan menjadi objek pajak di Indonesia. Atas penghasilan tersebut maka Wajib Pajak harus melaporkan dengan cara :

1. Melaporkan rincian penghasilan yang diterima atau diperoleh di Luar Negeri dan penghitungan kredit pajak luar negeri dari Wajib Pajak dalam tahun yang bersangkutan.

2. Untuk dividen penggabungan penghasilan dilakukan dalam tahun pajak pada saat perolehan dividen tersebut (KMK-650/KMK.04/1994 jo. SE-22/PJ.4/1995 jo. SE-35/PJ.4/1995).

3.  Mengajukan permohonan kredit pajak luar negeri (Pasal 24 UU PPh jo. KMK 640/KMK.04/1994 tanggal 29 Desember 1994).

Permohonan kredit pajak luar negeri harus dilampiri dengan :

  • Laporan keuangan dari penghasilan yang berasal dari hasil usaha diluar negeri;
  • Fotokopi surat pemberitahuan pajak yang disampaikan diluar negeri;
  • Fotokopi dokumen pembayaran pajak diluar negeri.

4. Atas permohonan Wajib Pajak Kepala KPP dapat memperpanjang jangka waktu penyampaian lampiran-lampiran diatas, karena alasan diluar kekuasaan wajib pajak.

5.  Dalam hal terjadi perubahan besarnya penghasilan yang berasal dari luar negeri, Wajib Pajak harus melakukan pembetulan SPT Tahunan yang bersangkutan dengan melampirkan dokumen-dokumen yang berkenaan dengan perubahan tersebut.

6.  Apabila akibat pembetulan tersebut terjadi PPh kurang bayar, maka atas kekurangan bayar tersebut tidak dikenakan sanksi bunga.

7.  Apabila akibat pembetulan tersebut terjadi pph lebih bayar maka atas kelebihan pembayaran tersebut dapat dikembalikan kepada Wajib Pajak setetah diperhitungkan dengan utang pajak lainnya.

Penghasilan yang telah dipotong PPh diluar negeri tersebut dapat dikreditkan melalui rnekanisme pengkreditan PPh Pasal 24 yaitu dengan cara memilih antara penghasilan yang telah dipotong/dibayar di luar negeri dengan penghitungan kredit pajak melalui perbandingan penghasilan neto. Yang terkecil merupakan jumlah yang diperbolehkan sebagai kredit pajak. Jika ada kompensasi kerugian yang masih dapat dikurangkan, maka penghitungan penghasilan neto adalah setelah kompensasi kerugian.

Dalam hal penghasilan dalam negeri lebih kecil dari penghasilan luar negeri, maka maksimum kredit pajak luar negeri yang dapat dikreditkan adalah sebesar pajak atas Penghasilan Kena Pajak.

Apabila wajib Pajak memperoleh penghasilan neto yang berasal lebih dari satu negara, maka penghitungan batas maksimum pajak di luar negeri yang boleh dikreditkan dihitung untuk penghasilan neto dari masing-masing negara. Metode pengkreditan ini dikenal dengan nama “ordinary credit per country basis”.

Contoh perhitungan

PT AD dalam tahun 2002 membukukan laba fiskal Rp 200 juta yang terdiri dari Penghasilan Dalam Negeri Rp 80 juta dan penghasilan Luar Negeri Rp 120 juta. pajak yang telah dibayar di luar negeri adalah Rp 40 juta.

Penghitungan PPh Pasal 24 yang dapat dikreditkan :
PPh terutang :
Penghasilan neto total (Penghasilan Kena Pajak) Rp 200.000.000
PPh Terutang :
10 % x 50 jt     =  Rp      5.000.000
15 % x 50 jt     =  Rp      7.500.000
30 % x 100 jt   =  Rp  30.000.000
                                    Rp  42.500.000

Batasan maksimum PPh Pasal 24 yang dapat dikreditkan dihitung dengan formula sebagai berikut :

Penghasilan Neto LN        x  PPh terutang

         Penghasilan Kena Pajak

Jadi :
Rp 120 juta x Rp 42.500.000 = Rp 34.000.000
Rp 200 juta

Karena batas maksimum PPh Pasal 24 yang boleh dikreditkan lebih kecil daripada PPh yang dibayar di luar negeri, maka PPh Pasal 24 yang boleh dikreditkan adalah sebesar Rp 34.000.000.

PENENTUAN ANGSURAN PPh PASAL 25 BAGI WP BADAN TERTENTU

Pada prinsipnya penentuan besarnya angsuran PPh Pasal 25 bagi WP Badan sama saja dengan WP Orang Pribadi. Oleh karena itu di sini tidak akan dilakukan pembahasan kembali terhadap apa yang telah diberikan di materi PPh Orang Pribadi. Di sini akan diberikan tentang cara penentuan besarnya PPh Pasal 25 dalam tahun pajak berjalan bagi WP baru dan WP Badan tertentu.

a. Penentuan Besarnya PPh Pasal 25 Bagi WP Baru
WP baru adalah WP orang pribadi dan badan yang baru pertama kali memperoleh penghasilan dari usaha atau pekerjaan bebas dalam tahun pajak berjalan. Besarnya angsuran PPh Pasal 25 untuk WP baru adalah sebesar PPh yang dihitung berdasarkan penerapan tarif umum atas penghasilan neto sebulan yang disetahunkan, dibagi 12 (dua belas).

b. Penentuan Besarnya PPh Pasal 25 Bagi WP Bank dan SGU Dengan Hak Opsi
Besarnya angsuran PPh Pasal 25 untuk WP bank dan sewa guna usaha (SGU) dengan hak opsi (financial lease) adalah sebesar PPh yang dihitung berdasarkan penerapan tarif umum atas laba-rugi fiskal menurut laporan keuangan triwulan terakhir yang disetahunkan dikurangi PPh Pasal 24 yang dibayar atau terutang di luar negeri untuk tahun pajak yang lalu, dibagi 12 (dua belas).

Dalam hal WP bank dan sewa guha usaha (SGU) dengan hak opsi adalah WP baru, maka besarnya angsuran PPh Pasal 25 untuk triwulan pertama adalah jumlah PPh yang dihitung berdasarkan penerapan tarif umum atas perkiraan laba-rugi fiskal triwulan pertama yang disetahunkan, dibagi 12 (dua belas).

c.  Penentuan Besarnya PPh Pasal 25 Bagi WP BUMN dan BUMD Dengan Nama dan Dalam Bentuk Apapun, Selain Bank Dan SGU Dengan Hak Opsi
Besarnya angsuran PPh Pasal 25 untuk WP Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, kecuali WP bank dan WP Sewa Guna Usaha dengan hak opsi, adalah sebesar PPh yang dihitung berdasarkan penerapan tarif umum atas laba-rugi fiskal menurut Rencana Kerja dan Anggaran Pendapatan (RKAP) tahun pajak yang bersangkutan yang telah disahkan Rapat Umum Pemegang

Saham (RUPS) dikurangi dengan pemotongan dan pemungutan PPh Pasal 22 dan Pasal 23 serta PPh Pasal 24 yang dibayar atau terutang di luar negeri tahun pajak yang lalu, dibagi 12 (dua belas).

Dalam hal Rencana Kerja dan Anggaran Pendapatan (RKAP) sebagaimana dimaksud belum disahkan, maka besarnya angsuran PPh Pasal 25 untuk bulan-bulan sebelum bulan pengesahan adalah sama dengan angsuran PPh Pasal 25 bulan terakhir tahun pajak sebelumnya.

Copyright © Mitra Konsultindo-Konsultan Pajak ®

konsultan pajak , jasa konsultan pajak , konsultan pajak jakarta , konsultan pajak indonesia , konsultan pajak jabodetabek , konsultan pajak jakarta barat , konsultan pajak jakarta timur , konsultan pajak jakarta selatan , konsultan pajak jakarta utara , konsultan pajak jakarta pusat , konsultan pajak bogor , konsultan pajak depok , konsultan pajak tangerang , konsultan pajak bekasi , kantor konsultan pajak , konsultan pajak murah , jasa konsultasi pajak , tarif konsultan pajak , jasa laporan keuangan , pembuatan laporan keuangan , jasa manajemen bisnis , konsultan bisnis , jasa konsultan pajak jakarta , jasa konsultasi pajak , jasa laporan pajak , jasa laporan spt pajak , jasa laporan spt tahunan , jasa laporan spt masa bulanan , jasa laporan spt pajak orang pribadi , jasa laporan spt pajak badan usaha , jasa laporan spt pajak perusahaan , jasa laporan keuangan , jasa pembuatan laporan keuangan , jasa akuntansi , jasa pembukuan , jasa pembuatan laporan pajak , jasa pembuatan laporan spt pajak , jasa pembuatan laporan spt tahunan , jasa pembuatan spt pajak , jasa pembuatan spt tahunan , jasa pembuatan spt masa bulanan , jasa pembuatan spt tahunan orang pribadi , jasa pembuatan spt tahunan badan usaha , jasa pembuatan spt tahunan perusahaan , konsultan pajak 2014 , jasa konsultan pajak 2014 , konsultan pajak 2015 , jasa konsultan pajak 2015 , jasa laporan spt tahunan orang pribadi , jasa laporan spt tahunan badan usaha , jasa laporan spt tahunan perusahaan , jasa pembuatan spt tahunan orang pribadi , jasa pembuatan spt tahunan badan usaha , jasa pembuatan spt tahunan perusahaan , jasa pembuatan laporan pajak spt tahunan orang pribadi , jasa pembuatan laporan pajak spt tahunan badan usaha , jasa pembuatan laporan pajak spt tahunan perusahaan ,

jasa akuntansi , jasa akutansi , jasa pembukuan , jasa akuntansi pembukuan , jasa pembukuan akuntansi , jasa pembukuan laporan keuangan , jasa akuntansi laporan keuangan , jasa laporan keuangan , jasa pembuatan laporan keuangan , jasa pembuatan perusahaan , jasa pendiriaan perusahaan , jasa pembuatan usaha , jasa pendirian usaha , jasa pembuatan pt , jasa pendirian pt , jasa pembuatan cv , jasa pendirian cv , jasa audit , jasa audit laporan keuangan , jasa internal audit , jasa pengurusan izin usaha , jasa pengurusan ijin usaha , jasa perizinan usaha , jasa perijinan usaha ,

jasa akuntansi jakarta , jasa akutansi jakarta , jasa pembukuan jakarta , jasa akuntansi pembukuan jakarta , jasa pembukuan akuntansi jakarta , jasa pembukuan laporan keuangan jakarta , jasa akuntansi laporan keuangan jakarta , jasa laporan keuangan jakarta , jasa pembuatan laporan keuangan jakarta , jasa pembuatan perusahaan jakarta , jasa pendiriaan perusahaan jakarta , jasa pembuatan usaha jakarta , jasa pendirian usaha jakarta , jasa pembuatan pt jakarta , jasa pendirian pt jakarta , jasa pembuatan cv jakarta , jasa pendirian cv jakarta , jasa audit jakarta , jasa audit laporan keuangan jakarta , jasa internal audit jakarta , jasa pengurusan izin usaha jakarta , jasa pengurusan ijin usaha jakarta , jasa perizinan usaha jakarta , jasa perijinan usaha jakarta ,

jasa manajemen bisnis , jasa bisnis manajemen , jasa konsultan bisnis , jasa konsultan manajemen , jasa konsultan bisnis manajemen , jasa konsultan manajemen bisnis , jasa manajemen bisnis jakarta , jasa bisnis manajemen jakarta , jasa konsultan bisnis jakarta , jasa konsultan manajemen jakarta , jasa konsultan bisnis manajemen jakarta , jasa konsultan manajemen bisnis jakarta

===

jasa akuntansi bogor , jasa akutansi bogor , jasa pembukuan bogor , jasa akuntansi pembukuan bogor , jasa pembukuan akuntansi bogor , jasa pembukuan laporan keuangan bogor , jasa akuntansi laporan keuangan bogor , jasa laporan keuangan bogor , jasa pembuatan laporan keuangan bogor , jasa pembuatan perusahaan bogor , jasa pendiriaan perusahaan bogor , jasa pembuatan usaha bogor , jasa pendirian usaha bogor , jasa pembuatan pt bogor , jasa pendirian pt bogor , jasa pembuatan cv bogor , jasa pendirian cv bogor , jasa audit bogor , jasa audit laporan keuangan bogor , jasa internal audit bogor , jasa pengurusan izin usaha bogor , jasa pengurusan ijin usaha bogor , jasa perizinan usaha bogor , jasa perijinan usaha bogor ,

jasa manajemen bisnis bogor , jasa bisnis manajemen bogor , jasa konsultan bisnis bogor , jasa konsultan manajemen bogor , jasa konsultan bisnis manajemen bogor , jasa konsultan manajemen bisnis bogor ,

jasa akuntansi depok , jasa akutansi depok , jasa pembukuan depok , jasa akuntansi pembukuan depok , jasa pembukuan akuntansi depok , jasa pembukuan laporan keuangan depok , jasa akuntansi laporan keuangan depok , jasa laporan keuangan depok , jasa pembuatan laporan keuangan depok , jasa pembuatan perusahaan depok , jasa pendiriaan perusahaan depok , jasa pembuatan usaha depok , jasa pendirian usaha depok , jasa pembuatan pt depok , jasa pendirian pt depok , jasa pembuatan cv depok , jasa pendirian cv depok , jasa audit depok , jasa audit laporan keuangan depok , jasa internal audit depok , jasa pengurusan izin usaha depok , jasa pengurusan ijin usaha depok , jasa perizinan usaha depok , jasa perijinan usaha depok ,

jasa manajemen bisnis depok , jasa bisnis manajemen depok , jasa konsultan bisnis depok , jasa konsultan manajemen depok , jasa konsultan bisnis manajemen depok , jasa konsultan manajemen bisnis depok ,

jasa akuntansi tangerang , jasa akutansi tangerang , jasa pembukuan tangerang , jasa akuntansi pembukuan tangerang , jasa pembukuan akuntansi tangerang , jasa pembukuan laporan keuangan tangerang , jasa akuntansi laporan keuangan tangerang , jasa laporan keuangan tangerang , jasa pembuatan laporan keuangan tangerang , jasa pembuatan perusahaan tangerang , jasa pendiriaan perusahaan tangerang , jasa pembuatan usaha tangerang , jasa pendirian usaha tangerang , jasa pembuatan pt tangerang , jasa pendirian pt tangerang , jasa pembuatan cv tangerang , jasa pendirian cv tangerang , jasa audit tangerang , jasa audit laporan keuangan tangerang , jasa internal audit tangerang , jasa pengurusan izin usaha tangerang , jasa pengurusan ijin usaha tangerang , jasa perizinan usaha tangerang , jasa perijinan usaha tangerang ,

jasa manajemen bisnis tangerang , jasa bisnis manajemen tangerang , jasa konsultan bisnis tangerang , jasa konsultan manajemen tangerang , jasa konsultan bisnis manajemen tangerang , jasa konsultan manajemen bisnis tangerang ,

jasa akuntansi bekasi , jasa akutansi bekasi , jasa pembukuan bekasi , jasa akuntansi pembukuan bekasi , jasa pembukuan akuntansi bekasi , jasa pembukuan laporan keuangan bekasi , jasa akuntansi laporan keuangan bekasi , jasa laporan keuangan bekasi , jasa pembuatan laporan keuangan bekasi , jasa pembuatan perusahaan bekasi , jasa pendiriaan perusahaan bekasi , jasa pembuatan usaha bekasi , jasa pendirian usaha bekasi , jasa pembuatan pt bekasi , jasa pendirian pt bekasi , jasa pembuatan cv bekasi , jasa pendirian cv bekasi , jasa audit bekasi , jasa audit laporan keuangan bekasi , jasa internal audit bekasi , jasa pengurusan izin usaha bekasi , jasa pengurusan ijin usaha bekasi , jasa perizinan usaha bekasi , jasa perijinan usaha bekasi ,

jasa manajemen bisnis bekasi , jasa bisnis manajemen bekasi , jasa konsultan bisnis bekasi , jasa konsultan manajemen bekasi , jasa konsultan bisnis manajemen bekasi , jasa konsultan manajemen bisnis bekasi

 

Konsultan Pajak Jakarta Jasa – Kompensasi Kerugian

Konsultan Pajak Jakarta Jasa │ Jasa Pembukuan Akuntansi Laporan Keuangan │ Jasa Audit | Konsultan Manajemen Bisnis | Jasa Pembuatan Perusahaan & Izin Usaha

Merupakan hal yang wajar apabila pada suatu saat perusahaan dalam suatu siklus operasinya tidak berhasil membukukan atau menghasilkan laba yang besar atau bahkan mengalami kerugian.

Dalam hal perusahaan mengalami kerugian maka secara fiskal kerugian tersebut dapat dikompensasikan dengan penghasilan neto fiskal selama 5 tahun sejak kerugian tersebut. Dengan catatan bahwa kerugian tersebut merupakan kerugian yang diakibatkan oleh pengeluaran-pengeluaran yang diperbolehkan secara fiskal. Kerugian tersebut secara berturut-turut selama 5 tahun dapat dikompensasikan terhadap penghasilan neto atau laba fiskal tahun-tahun berikutnya.

Contoh Kompensasi Kerugian

Copyright © Mitra Konsultindo-Konsultan Pajak ®

konsultan pajak , jasa konsultan pajak , konsultan pajak jakarta , konsultan pajak indonesia , konsultan pajak jabodetabek , konsultan pajak jakarta barat , konsultan pajak jakarta timur , konsultan pajak jakarta selatan , konsultan pajak jakarta utara , konsultan pajak jakarta pusat , konsultan pajak bogor , konsultan pajak depok , konsultan pajak tangerang , konsultan pajak bekasi , kantor konsultan pajak , konsultan pajak murah , jasa konsultasi pajak , tarif konsultan pajak , jasa laporan keuangan , pembuatan laporan keuangan , jasa manajemen bisnis , konsultan bisnis , jasa konsultan pajak jakarta , jasa konsultasi pajak , jasa laporan pajak , jasa laporan spt pajak , jasa laporan spt tahunan , jasa laporan spt masa bulanan , jasa laporan spt pajak orang pribadi , jasa laporan spt pajak badan usaha , jasa laporan spt pajak perusahaan , jasa laporan keuangan , jasa pembuatan laporan keuangan , jasa akuntansi , jasa pembukuan , jasa pembuatan laporan pajak , jasa pembuatan laporan spt pajak , jasa pembuatan laporan spt tahunan , jasa pembuatan spt pajak , jasa pembuatan spt tahunan , jasa pembuatan spt masa bulanan , jasa pembuatan spt tahunan orang pribadi , jasa pembuatan spt tahunan badan usaha , jasa pembuatan spt tahunan perusahaan , konsultan pajak 2014 , jasa konsultan pajak 2014 , konsultan pajak 2015 , jasa konsultan pajak 2015 , jasa laporan spt tahunan orang pribadi , jasa laporan spt tahunan badan usaha , jasa laporan spt tahunan perusahaan , jasa pembuatan spt tahunan orang pribadi , jasa pembuatan spt tahunan badan usaha , jasa pembuatan spt tahunan perusahaan , jasa pembuatan laporan pajak spt tahunan orang pribadi , jasa pembuatan laporan pajak spt tahunan badan usaha , jasa pembuatan laporan pajak spt tahunan perusahaan ,

jasa akuntansi , jasa akutansi , jasa pembukuan , jasa akuntansi pembukuan , jasa pembukuan akuntansi , jasa pembukuan laporan keuangan , jasa akuntansi laporan keuangan , jasa laporan keuangan , jasa pembuatan laporan keuangan , jasa pembuatan perusahaan , jasa pendiriaan perusahaan , jasa pembuatan usaha , jasa pendirian usaha , jasa pembuatan pt , jasa pendirian pt , jasa pembuatan cv , jasa pendirian cv , jasa audit , jasa audit laporan keuangan , jasa internal audit , jasa pengurusan izin usaha , jasa pengurusan ijin usaha , jasa perizinan usaha , jasa perijinan usaha ,

jasa akuntansi jakarta , jasa akutansi jakarta , jasa pembukuan jakarta , jasa akuntansi pembukuan jakarta , jasa pembukuan akuntansi jakarta , jasa pembukuan laporan keuangan jakarta , jasa akuntansi laporan keuangan jakarta , jasa laporan keuangan jakarta , jasa pembuatan laporan keuangan jakarta , jasa pembuatan perusahaan jakarta , jasa pendiriaan perusahaan jakarta , jasa pembuatan usaha jakarta , jasa pendirian usaha jakarta , jasa pembuatan pt jakarta , jasa pendirian pt jakarta , jasa pembuatan cv jakarta , jasa pendirian cv jakarta , jasa audit jakarta , jasa audit laporan keuangan jakarta , jasa internal audit jakarta , jasa pengurusan izin usaha jakarta , jasa pengurusan ijin usaha jakarta , jasa perizinan usaha jakarta , jasa perijinan usaha jakarta ,

jasa manajemen bisnis , jasa bisnis manajemen , jasa konsultan bisnis , jasa konsultan manajemen , jasa konsultan bisnis manajemen , jasa konsultan manajemen bisnis , jasa manajemen bisnis jakarta , jasa bisnis manajemen jakarta , jasa konsultan bisnis jakarta , jasa konsultan manajemen jakarta , jasa konsultan bisnis manajemen jakarta , jasa konsultan manajemen bisnis jakarta

===

jasa akuntansi bogor , jasa akutansi bogor , jasa pembukuan bogor , jasa akuntansi pembukuan bogor , jasa pembukuan akuntansi bogor , jasa pembukuan laporan keuangan bogor , jasa akuntansi laporan keuangan bogor , jasa laporan keuangan bogor , jasa pembuatan laporan keuangan bogor , jasa pembuatan perusahaan bogor , jasa pendiriaan perusahaan bogor , jasa pembuatan usaha bogor , jasa pendirian usaha bogor , jasa pembuatan pt bogor , jasa pendirian pt bogor , jasa pembuatan cv bogor , jasa pendirian cv bogor , jasa audit bogor , jasa audit laporan keuangan bogor , jasa internal audit bogor , jasa pengurusan izin usaha bogor , jasa pengurusan ijin usaha bogor , jasa perizinan usaha bogor , jasa perijinan usaha bogor ,

jasa manajemen bisnis bogor , jasa bisnis manajemen bogor , jasa konsultan bisnis bogor , jasa konsultan manajemen bogor , jasa konsultan bisnis manajemen bogor , jasa konsultan manajemen bisnis bogor ,

jasa akuntansi depok , jasa akutansi depok , jasa pembukuan depok , jasa akuntansi pembukuan depok , jasa pembukuan akuntansi depok , jasa pembukuan laporan keuangan depok , jasa akuntansi laporan keuangan depok , jasa laporan keuangan depok , jasa pembuatan laporan keuangan depok , jasa pembuatan perusahaan depok , jasa pendiriaan perusahaan depok , jasa pembuatan usaha depok , jasa pendirian usaha depok , jasa pembuatan pt depok , jasa pendirian pt depok , jasa pembuatan cv depok , jasa pendirian cv depok , jasa audit depok , jasa audit laporan keuangan depok , jasa internal audit depok , jasa pengurusan izin usaha depok , jasa pengurusan ijin usaha depok , jasa perizinan usaha depok , jasa perijinan usaha depok ,

jasa manajemen bisnis depok , jasa bisnis manajemen depok , jasa konsultan bisnis depok , jasa konsultan manajemen depok , jasa konsultan bisnis manajemen depok , jasa konsultan manajemen bisnis depok ,

jasa akuntansi tangerang , jasa akutansi tangerang , jasa pembukuan tangerang , jasa akuntansi pembukuan tangerang , jasa pembukuan akuntansi tangerang , jasa pembukuan laporan keuangan tangerang , jasa akuntansi laporan keuangan tangerang , jasa laporan keuangan tangerang , jasa pembuatan laporan keuangan tangerang , jasa pembuatan perusahaan tangerang , jasa pendiriaan perusahaan tangerang , jasa pembuatan usaha tangerang , jasa pendirian usaha tangerang , jasa pembuatan pt tangerang , jasa pendirian pt tangerang , jasa pembuatan cv tangerang , jasa pendirian cv tangerang , jasa audit tangerang , jasa audit laporan keuangan tangerang , jasa internal audit tangerang , jasa pengurusan izin usaha tangerang , jasa pengurusan ijin usaha tangerang , jasa perizinan usaha tangerang , jasa perijinan usaha tangerang ,

jasa manajemen bisnis tangerang , jasa bisnis manajemen tangerang , jasa konsultan bisnis tangerang , jasa konsultan manajemen tangerang , jasa konsultan bisnis manajemen tangerang , jasa konsultan manajemen bisnis tangerang ,

jasa akuntansi bekasi , jasa akutansi bekasi , jasa pembukuan bekasi , jasa akuntansi pembukuan bekasi , jasa pembukuan akuntansi bekasi , jasa pembukuan laporan keuangan bekasi , jasa akuntansi laporan keuangan bekasi , jasa laporan keuangan bekasi , jasa pembuatan laporan keuangan bekasi , jasa pembuatan perusahaan bekasi , jasa pendiriaan perusahaan bekasi , jasa pembuatan usaha bekasi , jasa pendirian usaha bekasi , jasa pembuatan pt bekasi , jasa pendirian pt bekasi , jasa pembuatan cv bekasi , jasa pendirian cv bekasi , jasa audit bekasi , jasa audit laporan keuangan bekasi , jasa internal audit bekasi , jasa pengurusan izin usaha bekasi , jasa pengurusan ijin usaha bekasi , jasa perizinan usaha bekasi , jasa perijinan usaha bekasi ,

jasa manajemen bisnis bekasi , jasa bisnis manajemen bekasi , jasa konsultan bisnis bekasi , jasa konsultan manajemen bekasi , jasa konsultan bisnis manajemen bekasi , jasa konsultan manajemen bisnis bekasi

 

Konsultan Pajak Jakarta Jasa – Rekonsiliasi Fiskal, PPH Final dan Kompensasi Kerugian

Konsultan Pajak Jakarta Jasa │ Jasa Pembukuan Akuntansi Laporan Keuangan │ Jasa Audit | Konsultan Manajemen Bisnis | Jasa Pembuatan Perusahaan & Izin Usaha

PENYEBAB PERLUNYA REKONSILIASI FISKAL

Perbedaan pertimbangan yang mendasari penyusunan laporan keuangan komersial dengan ketentuan pajak menghasilkan jumlah angka laba yang berbeda (laba komersial vs laba fiskal). Dengan demikian akan terdapat perbedaan perlakuan dalam hal pengakuan penghasilan dan biaya-biaya antara akuntansi komersial dengan ketentuan perpajakan. Perbedaan inilah yang menyebabkan perlunya dilakukan rekonsiliasi fiskal, yaitu suatu mekanisme untuk menyesuaikan laporan keuangan komersil Wajib Pajak menjadi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Inti dari rekonsiliasi fiskal adalah koreksi fiskal, baik koreksi positif (menambah Penghasilan Kena Pajak) ataupun koreksi negatif (mengurangi penghasilan Kena  Pajak). Rekonsiliasi fiskal dilakukan terhadap biaya-biaya dan penghasilan dalam akuntansi komersial untuk disesuaikan dengan ketentuan perpajakan. Lihat diagram berikut.

Diagram Penghasilan

Diagram Biaya

Rekonsiliasi dilakukan terhadap pos-pos biaya dan pos-pos pendapatan yang terdapat dalam laporan keuangan komersial. Pos-pos yang perlu direkonsiliasi pada prinsipnya adalah:

1. Rekonsiliasi terhadap penghasilan yang telah dikenakan PPh final.

Atas penghasilan yang telah dikenakan PPh final maka penghasilan tersebut harus dikeluarkan dari penghitungan PPh terutang akhir tahun karena kewajiban pajaknya dianggap telah selesai. Sehingga atas PPh final yang telah dipotong tidak boleh menjadi kredit pajak.

2. Wajib Pajak yang memiliki penghasilan yang bukan merupakan objek pajak (Pasal 4 ayat 3 UU PPh).

Atas penghasilan ini WP harus melakukan rekonsiliasi karena atas penghasilan tersebut WP tidak terutang PPh. Misal : Dividen yang memenuhi syarat-syarat sesuai Pasal 4 ayat 3 huruf f UU PPh.

3. Wajib Pajak mengeluarkan biaya-biaya yang sebenarnya tidak boleh menjadi pengurang penghasilan bruto (Non Deductible Expense) sesuai Pasal 9 UU PPh.

Hal ini mengakibatkan adanya Beda Tetap yaitu perbedaan perlakuan yang sangat jelas karena pengaturan yang berlawanan antara perpajakan dan Standar Akuntansi Keuangan (SAK), atas perbedaan ini harus dikoreksi.

4. Wajib Pajak menggunakan metode perhitungan yang berbeda dengan perundang-undangan perpajakan.

Dalam hal ini terjadi Beda Waktu yaitu perbedaan perlakuan yang diakibatkan oleh adanya perbedaan metode antara perpajakan dan Standar Akuntansi Keuangan (SAK), atas perbedaan ini harus dikoreksi sesuai dengan ketentuan perpajakan. Misal perbedaan metode penghitungan penyusutan yang menyebabkan selisih biaya penyusutan tiap tahunnya, walaupun pada akhirnya sama.

5. WP mengeluarkan biaya-biaya yang dikeluarkan bersama-sama untuk mendapatkan pendapatan yang telah dikenakan PPh Final ataupun pendapatan yang bukan merupakan objek pajak dengan pendapatan yang merupakan objek pajak (Joint cost).

Atas pengeluaran biaya tersebut maka WP harus menghitung secara proporsional biaya-biaya yang dapat dikurangkan dan yang tidak dapat dikurangkan.

JENIS-JENIS PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh FINAL

Menyambung bahasan kita tentang rekonsiliasi fiskal di atas, maka pengetahuan tentang jenis-jenis penghasilan WP Badan yang dikenakan PPh Final sangat diperlukan. Berdasarkan Pasal 4 ayat (2) UU PPh terdapat beberapa jenis penghasilan yang pengenaannya pajaknya bersifat final. PPh yang bersifat final artinya PPh yang dipotong atau dibayar sendiri dari suatu penghasilan, pada akhir tahun tidak akan diperhitungkan sebagai kredit pajak (pembayaran pajak dimuka) dan tidak lagi diperhitungkan dalam SPT Tahunan walaupun tetap dilaporkan dalam SPT tahunan. Secara administratif PPh final lebih menguntungkan baik bagi WP, namun dari PPh Final tersebut satah satu karakteristiknya adalah PPh final dikenakan terhadap setiap transaksi yang diatur tanpa memperhitungkan laba rugi dari transaksi tersebut. Beberapa jenis penghasilan yang dikenakan PPh final untuk WP Badan adalah :

No.

Objek Pajak

Tarif

Dasar Hukum

1. Transaksi penjualan saham di Bursa Efek:-      Untuk saham biasa-      Saham Pendiri

0,1% x Ph Bruto

(0,1% x Ph Bruto =

0,5% x nilai saham saat IPO)

PP No. 41/1994 jo.

PP No. 14/1997 jo.

KMK 282/KMK.04/1997

Jo. SE-06/PJ.04/1997

2. Hadiah undian

25% x Ph Bruto

PP No. 132/2000

3. Penghasilan bunga deposito, termasuk simpanan pada bank DN yang memiliki cabang di LN

20% X Ph Bruto

PP No. 131/2000 jo.

KMK 51/KMK.04/2001

4. Penghasilan bunga tabungan, jasa giro, dan diskonto SBI

20% x Ph Bruto

5. Penghasilan tertentu dari WP berupa Diskonto Surat Utang Negara

20% x Ph Bruto

PP No. 11/2006

6. Penghasilan perusahaan ventura dari transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangan usaha (syarat: merupakan pengusaha kecil dan sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia)

0,1% x Ph Bruto

PP No. 4/1995

7. Penghasilan dari usaha jasa konstruksi (syarat : Pengusaha konstruksi kualifikasi usaha kecil dengan nilai pengadaan s.d. Rp 1 Miliar)

2% x jumlah bruto utk pelaksanaan konstruksi

4% x jumlah bruto utk perencana konstruksi

4% x jumlah bruto utk pengawas konstruksi

PP No. 140/2000

jo.

KMK 559/KMK.04/2000

8. Penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan oleh Yayasan atau organisasi sejenis

5% x Ph Bruto

PP No. 48/1994 jo. PP No.27/1996 jo. PP

No. 79/1999

9. Penghasilan sewa tanah dan/atau bangunan

10% x Ph Bruto

PP No. 29/1994 jo.

PP No.5/2002

KMK 394/KMK.04/1996

jo. SE-22/PJ.04/1996

10. Penghasilan yang diterima WP Perusahaan Pelayaran DN

1,2% x Ph Bruto

Pasal 15 UU PPh jo. KMK 416/KMK.04/1996

jo. SE-29/PJ.04/1996

11. Penghasilan yang diterima WP Perusahaan Pelayaran dan/atau Penerbangan LN

2,64% x Ph Bruto

Pasal 15 UU PPh jo. KMK 417/KMK.04/1996

12. Penghasilan neto dari WP LN yang mempunyai kantor perwakilan dagang di Indonesia

0,44% x Nilai ekspor

bruto

Pasal 15 UU PPh jo. KMK 634/KMK.04/1994

13. Imbalan jasa maklon internasional yang diterima/diperoleh WP Badan DN yang melakukan usaha jasa maklon (contract manufacturing) internasional dibidang produksi mainan anak-anak yang ada hubungan istimewa dengan pemesan dari LN

2,1% x Ph Bruto

Imbalan Jasa Maklon

Pasal 15 UU PPh jo. KMK 120/KMK.03/2002

14. Penghasilan yang diterima/diperoleh WP berupa bunga atau diskonto obligasi yang dijual dibursa efek :-     Di terima WP DN-     Di terima WP LN

20% x Ph Bruto

20% x Ph Bruto

PP No.6/2002 jo.

KMK120/KMK.03/2002

15. Penghasilan selisih lebih karena revaluasi aktiva tetap

10% x selisih dari

Nilai appraisal dan

NSBF

Pasal 19 UU PPh jo.

KMK 486/KMK.03/2002

jo.

KEP-519/PJ./2002

Pungutan PPh atas penyerahan Premium, solar, premix kepada :-     SPBU Pertamina-     SPBU Swastanisasi

0,25% x Penj

0,30% x Penj

KMK 450/KMK.04/1997

jo.

KMK 549/KMK.04/1997

jo.

KMK 444/KMK.04/1999

16. Pungutan PPh oleh pertamina dan badan usaha selain Pertamina atas penyerahan minyak tanah, gas, LPG, dan pelumas

0,30% x Penj

17. Pungutan PPh oleh industri rokok pada saat penjualan rokok didalam negeri

0,15% x Hg Bandrol

KEP-529/PJ./2001 jo.

SE-01/PJ.04/1997

18. Penghasilan bunga simpanan anggota koperasi

15% x Ph Bruto

Pasal 23(1) UU PPh jo.

KMK 522/KMK.04/1998

19. Penghasilan berupa keuntungan dari penjualan saham di Indonesia yang diterima WP LN selain BUT

20% x Perkiraan Ph

Neto

Pasal 26 UU PPh

jo.

KMK 434/KMK.04/1999

20. Premi asuransi yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi di LN

20% x Perkiraan Ph

Neto

Pasal 26 UU PPh

jo.

KMK 624/KMK.04/1994

21. Penghasilan Kena Pajak setelah dikurangi pajak dari suatu BUT di Indonesia (kecuali penghasilan tersebut ditanamkan kembali di Indonesia)

20% x (Ph KP-

Pajak)

Pasal 26(4) UU PPh

jo.

KMK 113/KMK.03/2002

22. Penghasilan yang diterima/diperoleh WP LN atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia berupa :

  • Dividen
  • Bunga, termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian hutang
  • Royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta
  • Hadiah dan penghargaan
  • Pensiun dan pembayaran berkala lainnya

20% x Ph Bruto

Pasal 26 UU PPh

 

Copyright © Mitra Konsultindo-Konsultan Pajak ®

konsultan pajak , jasa konsultan pajak , konsultan pajak jakarta , konsultan pajak indonesia , konsultan pajak jabodetabek , konsultan pajak jakarta barat , konsultan pajak jakarta timur , konsultan pajak jakarta selatan , konsultan pajak jakarta utara , konsultan pajak jakarta pusat , konsultan pajak bogor , konsultan pajak depok , konsultan pajak tangerang , konsultan pajak bekasi , kantor konsultan pajak , konsultan pajak murah , jasa konsultasi pajak , tarif konsultan pajak , jasa laporan keuangan , pembuatan laporan keuangan , jasa manajemen bisnis , konsultan bisnis , jasa konsultan pajak jakarta , jasa konsultasi pajak , jasa laporan pajak , jasa laporan spt pajak , jasa laporan spt tahunan , jasa laporan spt masa bulanan , jasa laporan spt pajak orang pribadi , jasa laporan spt pajak badan usaha , jasa laporan spt pajak perusahaan , jasa laporan keuangan , jasa pembuatan laporan keuangan , jasa akuntansi , jasa pembukuan , jasa pembuatan laporan pajak , jasa pembuatan laporan spt pajak , jasa pembuatan laporan spt tahunan , jasa pembuatan spt pajak , jasa pembuatan spt tahunan , jasa pembuatan spt masa bulanan , jasa pembuatan spt tahunan orang pribadi , jasa pembuatan spt tahunan badan usaha , jasa pembuatan spt tahunan perusahaan , konsultan pajak 2014 , jasa konsultan pajak 2014 , konsultan pajak 2015 , jasa konsultan pajak 2015 , jasa laporan spt tahunan orang pribadi , jasa laporan spt tahunan badan usaha , jasa laporan spt tahunan perusahaan , jasa pembuatan spt tahunan orang pribadi , jasa pembuatan spt tahunan badan usaha , jasa pembuatan spt tahunan perusahaan , jasa pembuatan laporan pajak spt tahunan orang pribadi , jasa pembuatan laporan pajak spt tahunan badan usaha , jasa pembuatan laporan pajak spt tahunan perusahaan ,

jasa akuntansi , jasa akutansi , jasa pembukuan , jasa akuntansi pembukuan , jasa pembukuan akuntansi , jasa pembukuan laporan keuangan , jasa akuntansi laporan keuangan , jasa laporan keuangan , jasa pembuatan laporan keuangan , jasa pembuatan perusahaan , jasa pendiriaan perusahaan , jasa pembuatan usaha , jasa pendirian usaha , jasa pembuatan pt , jasa pendirian pt , jasa pembuatan cv , jasa pendirian cv , jasa audit , jasa audit laporan keuangan , jasa internal audit , jasa pengurusan izin usaha , jasa pengurusan ijin usaha , jasa perizinan usaha , jasa perijinan usaha ,

jasa akuntansi jakarta , jasa akutansi jakarta , jasa pembukuan jakarta , jasa akuntansi pembukuan jakarta , jasa pembukuan akuntansi jakarta , jasa pembukuan laporan keuangan jakarta , jasa akuntansi laporan keuangan jakarta , jasa laporan keuangan jakarta , jasa pembuatan laporan keuangan jakarta , jasa pembuatan perusahaan jakarta , jasa pendiriaan perusahaan jakarta , jasa pembuatan usaha jakarta , jasa pendirian usaha jakarta , jasa pembuatan pt jakarta , jasa pendirian pt jakarta , jasa pembuatan cv jakarta , jasa pendirian cv jakarta , jasa audit jakarta , jasa audit laporan keuangan jakarta , jasa internal audit jakarta , jasa pengurusan izin usaha jakarta , jasa pengurusan ijin usaha jakarta , jasa perizinan usaha jakarta , jasa perijinan usaha jakarta ,

jasa manajemen bisnis , jasa bisnis manajemen , jasa konsultan bisnis , jasa konsultan manajemen , jasa konsultan bisnis manajemen , jasa konsultan manajemen bisnis , jasa manajemen bisnis jakarta , jasa bisnis manajemen jakarta , jasa konsultan bisnis jakarta , jasa konsultan manajemen jakarta , jasa konsultan bisnis manajemen jakarta , jasa konsultan manajemen bisnis jakarta

===

jasa akuntansi bogor , jasa akutansi bogor , jasa pembukuan bogor , jasa akuntansi pembukuan bogor , jasa pembukuan akuntansi bogor , jasa pembukuan laporan keuangan bogor , jasa akuntansi laporan keuangan bogor , jasa laporan keuangan bogor , jasa pembuatan laporan keuangan bogor , jasa pembuatan perusahaan bogor , jasa pendiriaan perusahaan bogor , jasa pembuatan usaha bogor , jasa pendirian usaha bogor , jasa pembuatan pt bogor , jasa pendirian pt bogor , jasa pembuatan cv bogor , jasa pendirian cv bogor , jasa audit bogor , jasa audit laporan keuangan bogor , jasa internal audit bogor , jasa pengurusan izin usaha bogor , jasa pengurusan ijin usaha bogor , jasa perizinan usaha bogor , jasa perijinan usaha bogor ,

jasa manajemen bisnis bogor , jasa bisnis manajemen bogor , jasa konsultan bisnis bogor , jasa konsultan manajemen bogor , jasa konsultan bisnis manajemen bogor , jasa konsultan manajemen bisnis bogor ,

jasa akuntansi depok , jasa akutansi depok , jasa pembukuan depok , jasa akuntansi pembukuan depok , jasa pembukuan akuntansi depok , jasa pembukuan laporan keuangan depok , jasa akuntansi laporan keuangan depok , jasa laporan keuangan depok , jasa pembuatan laporan keuangan depok , jasa pembuatan perusahaan depok , jasa pendiriaan perusahaan depok , jasa pembuatan usaha depok , jasa pendirian usaha depok , jasa pembuatan pt depok , jasa pendirian pt depok , jasa pembuatan cv depok , jasa pendirian cv depok , jasa audit depok , jasa audit laporan keuangan depok , jasa internal audit depok , jasa pengurusan izin usaha depok , jasa pengurusan ijin usaha depok , jasa perizinan usaha depok , jasa perijinan usaha depok ,

jasa manajemen bisnis depok , jasa bisnis manajemen depok , jasa konsultan bisnis depok , jasa konsultan manajemen depok , jasa konsultan bisnis manajemen depok , jasa konsultan manajemen bisnis depok ,

jasa akuntansi tangerang , jasa akutansi tangerang , jasa pembukuan tangerang , jasa akuntansi pembukuan tangerang , jasa pembukuan akuntansi tangerang , jasa pembukuan laporan keuangan tangerang , jasa akuntansi laporan keuangan tangerang , jasa laporan keuangan tangerang , jasa pembuatan laporan keuangan tangerang , jasa pembuatan perusahaan tangerang , jasa pendiriaan perusahaan tangerang , jasa pembuatan usaha tangerang , jasa pendirian usaha tangerang , jasa pembuatan pt tangerang , jasa pendirian pt tangerang , jasa pembuatan cv tangerang , jasa pendirian cv tangerang , jasa audit tangerang , jasa audit laporan keuangan tangerang , jasa internal audit tangerang , jasa pengurusan izin usaha tangerang , jasa pengurusan ijin usaha tangerang , jasa perizinan usaha tangerang , jasa perijinan usaha tangerang ,

jasa manajemen bisnis tangerang , jasa bisnis manajemen tangerang , jasa konsultan bisnis tangerang , jasa konsultan manajemen tangerang , jasa konsultan bisnis manajemen tangerang , jasa konsultan manajemen bisnis tangerang ,

jasa akuntansi bekasi , jasa akutansi bekasi , jasa pembukuan bekasi , jasa akuntansi pembukuan bekasi , jasa pembukuan akuntansi bekasi , jasa pembukuan laporan keuangan bekasi , jasa akuntansi laporan keuangan bekasi , jasa laporan keuangan bekasi , jasa pembuatan laporan keuangan bekasi , jasa pembuatan perusahaan bekasi , jasa pendiriaan perusahaan bekasi , jasa pembuatan usaha bekasi , jasa pendirian usaha bekasi , jasa pembuatan pt bekasi , jasa pendirian pt bekasi , jasa pembuatan cv bekasi , jasa pendirian cv bekasi , jasa audit bekasi , jasa audit laporan keuangan bekasi , jasa internal audit bekasi , jasa pengurusan izin usaha bekasi , jasa pengurusan ijin usaha bekasi , jasa perizinan usaha bekasi , jasa perijinan usaha bekasi ,

jasa manajemen bisnis bekasi , jasa bisnis manajemen bekasi , jasa konsultan bisnis bekasi , jasa konsultan manajemen bekasi , jasa konsultan bisnis manajemen bekasi , jasa konsultan manajemen bisnis bekasi

 

Konsultan Pajak Jakarta Jasa – Perlakuan PPh atas Yayasan atau Organisasi Sejenis yang Bergerak di Bidang Pendidikan

Konsultan Pajak Jakarta Jasa │ Jasa Pembukuan Akuntansi Laporan Keuangan │ Jasa Audit | Konsultan Manajemen Bisnis | Jasa Pembuatan Perusahaan & Izin Usaha

Bagi Yayasan atau organisasi sejenis yang bergerak di bidang pendidikan, termasuk dalam penghasilan yang diterima atau diperoleh dari usaha, pekerjaan, kegiatan, atau jasa adalah :

  • Uang pendaftaran dan uang pangkal;
  • Uang seleksi penerimaan siswa/mahasiswa/peserta pendidikan;
  • Uang pembangunan gedung/pengadaan prasarana atau pembayaran lainnya dengan nama apapun yang berkaitan dengan keberadaan siswa/mahasiswa/ peserta pendidikan;
  • Uang SPP, uang SKS, uang ujian, uang kursus, uang seminar/lokakarya, dan sebagainya;
  • Penghasilan dari kontrak kerja dalam bidang penelitian dan sebagainya;
  • Penghasilan lainnya yang dikaitkan dengan jasa penyelenggaraan pengajaran/ pendidikan/pelatihan dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Secara spesifik biaya-biaya yang diperkenankan untuk dikurangkan dari penghasilan bruto bagi Yayasan atau organislsi sejenis yang bergerak di biding pendidikan antara lain berupa :

  • Gaji/tunjangan/honorarium pimpinan/dosen/pengajar/karyawan;
  • Biaya umum/administrasi/alat tulis menulis kantor;
  • Biaya publikasi/iklan;
  • Biaya kendaraan;
  • Biaya kemahasiswaan;
  • Biaya ujian semester;
  • Biaya sewa gedung dan utilities (listrik, telepon, air);
  • Biaya laboratorium;
  • Biaya penyelenggaraan asrama;
  • Bunga bank dan biaya-biaya bank lainnya;
  • Biaya pemeliharaan kampus;
  • Biaya penyusutan;
  • Kerugian karena penjualan/pengalihan harta;
  • Biaya penelitian dan pengembangan;
  • Biaya bea siswa dan pelatihan dosen/pengajar/karyawan;
  • Biaya pembelian buku perpustakaan dan alat-alat olah raga & peraga;
  • Subsidi/bea siswa bagi siswa yang kurang mampu;
  • Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) bagi yang terkena.

Khusus untuk subsidi atau pembebanan biaya bagi siswa yang kurang mampu, yakni dalam bentuk pemberian pembebasan sebagian atau seluruh biaya pendidikan maka subsidi tersebut dapat dibukukan sebagai berikut :

  1. Sejumlah bagian yang benar-benar di bayar oleh siswa diakui sebagai penghasilan (net-method); atau
  2. Sejumlah yang seharusnya diterima atau diperoleh Yayasan atau organisasi sejenis merupakan penghasilan, dan sejumlah subsidi (selisih antara yang seharusnya diterima dengan yang benar-benar dibayar oleh siswa) merupakan tambahan biaya (gross-method).

Apabila Yayasan atau organisasi sejenis memberikan subsidi sebagian atau seluruh biaya pendidikan kepada siswa yang kurang mampu bersekolah di sekolah yang bernaung di bawah yayasan lain, maka pengeluaran subsidi dimaksud dapat ditambahkan sebagai biaya oleh Yayasan atau organisasi sejenis yang memberikan subsidi tersebut.

Pada umumnya, penghasilan yang merupakan objek PPh yang diterima atau diperoleh Yayasan atau organisasi sejenis yang bergerak di bidang pendidikan dapat dipergunakan untuk keperluan biaya operasional sehari-hari Yayasan atau untuk dana pembangunan gedung dan prasarana pendidikan. Untuk dana pembangunan gedung dan prasarana pendidikan, dana yang akan digunakan berasal dari sisa lebih, yaitu selisih dari seluruh penerimaan yang merupakan obyek PPh (selain yang dikenakan PPh tersendiri) dikurangi dengan pengeluaran untuk biaya operasional sehari-hari. Pembangunan gedung dan prasarana pendidikan adalah pembangunan fisik sarana pendidikan seperti :

–     Pembelian tanah untuk pembangunan prasarana pendidikan;

–     Gedung sarana pendidikan;

–     Asrama mahasiswa;

–     Rumah dinas guru, dosen, atau karyawan;

–     Peralatan laboratorium, perpustakaan termasuk buku-buku;

–     Sarana olah raga; dan

–     Inventaris kantor.

Yayasan dapat mengakui dana pembangunan gedung dan prasarana pendidikan sebagai penghasilan pada tahun pajak digunakannya, dan dana yang telah digunakan tersebut merupakan biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto pada tahun pajak yang bersangkutan. Pelaksanaan dari ketentuan ini dilakukan sebagai berikut :

  1. Sisa lebih Yayasan setiap tahun yang akan digunakan untuk pembangunan gedung dan prasarana pendidikan dialihkan ke rekening dana pembangunan gedung dan prasarana pendidikan;
  2. b.    Pembukuan atas penggunaan dana pembangunan gedung dan prasarana pendidikan pada tahun berjalan dilakukan dengan mendebet rekening aktiva dan rekening dana pembangunan gedung dan prasarana pendidikan serta mengkredit rekening kas atau hutang dan rekening modal Yayasan.

untuk keperluan ini, Yayasan wajib memberitahukan rencana rencana fisik sederhana dan biaya pembangunan gedung dan prasarana pendidikan tersebut kepada KPP setempat dengan tindasan kepada Dirjen Pendidikan tinggi dan/atau Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah atau yang ditunjuk, dengan dilampiri pernyataan yang isinya menyatakan bahwa dana pembangunan gedung dan prasarana pendidikan yang tidak digunakan pada tahun diterimanya tersebut akan digunakan untuk pembangunan gedung dan prasarana pendidikan selambat-lambatnya 4 tuhun setelah berakhirnya tahun pajak yang bersangkutan.

Pernyataan ini penting, sebab terdapat ketentuan apabila setelah lewat jangka waktu 4 tahun Yayasan tidak menggunakan dana pembangunan gedung dan prasarana. Pendidikan dimaksud, maka dana pembangunan gedung dan prasarana pendidikan tersebut diakui sebagai penghasilan dan dikenakan PPh pada tahun pajak berikutnya setelah lewat jangka waktu 4 tahun tersebut ditambah dengan sanksi sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Namun, apabila pembangunan gedung dan prasarana pendidikan tersebut dapat dibiayai dengan dana pinjaman, maka bunga atas pinjaman tersebut dapat dibebankan sebagai biaya Yayasan.

Atas pengeluaran untuk pembangunan gedung dan prasarana pendidikan yang berasal dari dana pembangunan gedung dan prasarana pendidikan ini, tidak boleh dilakukan penyusutan berdasarkan pasal 11 UU PPh.

Yayasan atau organisasi sejenis yang membentuk dana pembangunan gedung dan prasarana pendidikan wajib membuat :

a.  Pencatatan tersendiri atas dana pembangunan gedung dan prasarana pendidikan yang diterima dan yang digunakan setiap tahun;

b.  Laporan mengenai penyediaan dan penggunaan dana pembangunan gedung dan prasarana pendidikan dan menyampaikannya ke KPP setempat dalam lampiran surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh Badan.

PERLAKUAN PPh ATAS YAYASAN ATAU ORGANISASI SEJENIS YANG BERGERAK  DI BIDANG PELAYANAN KESEHATAN

Bagi Yayasan atau organisasi sejenis yang bergerak di bidang pelayanan kesehatan, termasuk penghasilan yang diterima atau diperoleh dari usaha, pekerjaan, kegiatan, atau jasa adalah :

  • Uang pendaftaran untuk pelayanan kesehatan;
  • Sewa kamar/ruangan di rumah sakit, poliklinik, pusat pelayanan kesehatan;
  • Penghasilan dari perawatan kesehatan seperti uang pemeriksaan dokter, operasi, rontgent, scaning, pemeriksaan laboratorium, dan sebagainya;
  • Uang pemeriksaan kesehatan termasuk, ‘general check up’;
  • Penghasilan dari penyewaan alat-alat kesehatan, mobil ambulance, dan sebagainya;
  • Penghasilan dari penjualan obat;
  • Penghasilan lainnya sehubungan dengan penyelenggaraan pelayanan kesehatan dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Secara spesifik, pengurangan penghasilan bruto yang diperkenankan bagi yayasan atau organisasi sejenis yang bergerak di bidang pelayanan kesehatan (atau Yayasan Rumah Sakit) antara lain :

  • Gaji/tunjangan/honorarium perawat/tenaga medis/karyawan;
  • Biaya umum;
  • Obat-obatan;
  • Konsumen Karyawan;
  • Biaya bunga;
  • Pemeliharaan kendaraan, inventaris, gedung;
  • Perlengkapan rumah sakit;
  • Transportasi;
  • Biaya penyusutan;
  • Kerugian karena penjualan/pengalihan harta;
  • Biaya penelitian dan pengembangan;
  • Biaya bea siswa dan pelatihan karyawan;
  • Subsidi/biaya pelayanan kesehatan pasien yang kurang mampu.

Dalam hal pasien yang kurang mampu diberikan subsidi/pembebasan sebagian atau seluruh biaya pelayanan kesehatan, maka subsidi tersebut dibukukan sebagai berikut :

  1. Sejumlah bagian yang benar-benar di bayar oleh pasien merupakan penghasilan (net-method); atau
  2. Sejumlah yang seharusnya diterima atau diperoleh yayasan atau organisasi yang sejenis merupakan penghasilan, dan sejumlah subsidi (selisih antara yang seharusnya diterima dengan yang benar-benar dibayar oleh pasien) merupakan tambahan biaya (gross-method).

Apabila Yayasan atau organisasi sejenis memberikan subsidi sebagian atau seluruh biaya pelayanan kesehatan kepada pasien yang kurang mampu yang dirawat di rumah sakit yang bernaung di bawah yayasan lain, maka pengeluaran subsidi dimaksud dapat ditambahkan sebagai biaya oleh Yayasan atau organisasi sejenis yang memberikan subsidi tersebut.

Copyright © Mitra Konsultindo-Konsultan Pajak ®

konsultan pajak , jasa konsultan pajak , konsultan pajak jakarta , konsultan pajak indonesia , konsultan pajak jabodetabek , konsultan pajak jakarta barat , konsultan pajak jakarta timur , konsultan pajak jakarta selatan , konsultan pajak jakarta utara , konsultan pajak jakarta pusat , konsultan pajak bogor , konsultan pajak depok , konsultan pajak tangerang , konsultan pajak bekasi , kantor konsultan pajak , konsultan pajak murah , jasa konsultasi pajak , tarif konsultan pajak , jasa laporan keuangan , pembuatan laporan keuangan , jasa manajemen bisnis , konsultan bisnis , jasa konsultan pajak jakarta , jasa konsultasi pajak , jasa laporan pajak , jasa laporan spt pajak , jasa laporan spt tahunan , jasa laporan spt masa bulanan , jasa laporan spt pajak orang pribadi , jasa laporan spt pajak badan usaha , jasa laporan spt pajak perusahaan , jasa laporan keuangan , jasa pembuatan laporan keuangan , jasa akuntansi , jasa pembukuan , jasa pembuatan laporan pajak , jasa pembuatan laporan spt pajak , jasa pembuatan laporan spt tahunan , jasa pembuatan spt pajak , jasa pembuatan spt tahunan , jasa pembuatan spt masa bulanan , jasa pembuatan spt tahunan orang pribadi , jasa pembuatan spt tahunan badan usaha , jasa pembuatan spt tahunan perusahaan , konsultan pajak 2014 , jasa konsultan pajak 2014 , konsultan pajak 2015 , jasa konsultan pajak 2015 , jasa laporan spt tahunan orang pribadi , jasa laporan spt tahunan badan usaha , jasa laporan spt tahunan perusahaan , jasa pembuatan spt tahunan orang pribadi , jasa pembuatan spt tahunan badan usaha , jasa pembuatan spt tahunan perusahaan , jasa pembuatan laporan pajak spt tahunan orang pribadi , jasa pembuatan laporan pajak spt tahunan badan usaha , jasa pembuatan laporan pajak spt tahunan perusahaan ,

jasa akuntansi , jasa akutansi , jasa pembukuan , jasa akuntansi pembukuan , jasa pembukuan akuntansi , jasa pembukuan laporan keuangan , jasa akuntansi laporan keuangan , jasa laporan keuangan , jasa pembuatan laporan keuangan , jasa pembuatan perusahaan , jasa pendiriaan perusahaan , jasa pembuatan usaha , jasa pendirian usaha , jasa pembuatan pt , jasa pendirian pt , jasa pembuatan cv , jasa pendirian cv , jasa audit , jasa audit laporan keuangan , jasa internal audit , jasa pengurusan izin usaha , jasa pengurusan ijin usaha , jasa perizinan usaha , jasa perijinan usaha ,

jasa akuntansi jakarta , jasa akutansi jakarta , jasa pembukuan jakarta , jasa akuntansi pembukuan jakarta , jasa pembukuan akuntansi jakarta , jasa pembukuan laporan keuangan jakarta , jasa akuntansi laporan keuangan jakarta , jasa laporan keuangan jakarta , jasa pembuatan laporan keuangan jakarta , jasa pembuatan perusahaan jakarta , jasa pendiriaan perusahaan jakarta , jasa pembuatan usaha jakarta , jasa pendirian usaha jakarta , jasa pembuatan pt jakarta , jasa pendirian pt jakarta , jasa pembuatan cv jakarta , jasa pendirian cv jakarta , jasa audit jakarta , jasa audit laporan keuangan jakarta , jasa internal audit jakarta , jasa pengurusan izin usaha jakarta , jasa pengurusan ijin usaha jakarta , jasa perizinan usaha jakarta , jasa perijinan usaha jakarta ,

jasa manajemen bisnis , jasa bisnis manajemen , jasa konsultan bisnis , jasa konsultan manajemen , jasa konsultan bisnis manajemen , jasa konsultan manajemen bisnis , jasa manajemen bisnis jakarta , jasa bisnis manajemen jakarta , jasa konsultan bisnis jakarta , jasa konsultan manajemen jakarta , jasa konsultan bisnis manajemen jakarta , jasa konsultan manajemen bisnis jakarta

===

jasa akuntansi bogor , jasa akutansi bogor , jasa pembukuan bogor , jasa akuntansi pembukuan bogor , jasa pembukuan akuntansi bogor , jasa pembukuan laporan keuangan bogor , jasa akuntansi laporan keuangan bogor , jasa laporan keuangan bogor , jasa pembuatan laporan keuangan bogor , jasa pembuatan perusahaan bogor , jasa pendiriaan perusahaan bogor , jasa pembuatan usaha bogor , jasa pendirian usaha bogor , jasa pembuatan pt bogor , jasa pendirian pt bogor , jasa pembuatan cv bogor , jasa pendirian cv bogor , jasa audit bogor , jasa audit laporan keuangan bogor , jasa internal audit bogor , jasa pengurusan izin usaha bogor , jasa pengurusan ijin usaha bogor , jasa perizinan usaha bogor , jasa perijinan usaha bogor ,

jasa manajemen bisnis bogor , jasa bisnis manajemen bogor , jasa konsultan bisnis bogor , jasa konsultan manajemen bogor , jasa konsultan bisnis manajemen bogor , jasa konsultan manajemen bisnis bogor ,

jasa akuntansi depok , jasa akutansi depok , jasa pembukuan depok , jasa akuntansi pembukuan depok , jasa pembukuan akuntansi depok , jasa pembukuan laporan keuangan depok , jasa akuntansi laporan keuangan depok , jasa laporan keuangan depok , jasa pembuatan laporan keuangan depok , jasa pembuatan perusahaan depok , jasa pendiriaan perusahaan depok , jasa pembuatan usaha depok , jasa pendirian usaha depok , jasa pembuatan pt depok , jasa pendirian pt depok , jasa pembuatan cv depok , jasa pendirian cv depok , jasa audit depok , jasa audit laporan keuangan depok , jasa internal audit depok , jasa pengurusan izin usaha depok , jasa pengurusan ijin usaha depok , jasa perizinan usaha depok , jasa perijinan usaha depok ,

jasa manajemen bisnis depok , jasa bisnis manajemen depok , jasa konsultan bisnis depok , jasa konsultan manajemen depok , jasa konsultan bisnis manajemen depok , jasa konsultan manajemen bisnis depok ,

jasa akuntansi tangerang , jasa akutansi tangerang , jasa pembukuan tangerang , jasa akuntansi pembukuan tangerang , jasa pembukuan akuntansi tangerang , jasa pembukuan laporan keuangan tangerang , jasa akuntansi laporan keuangan tangerang , jasa laporan keuangan tangerang , jasa pembuatan laporan keuangan tangerang , jasa pembuatan perusahaan tangerang , jasa pendiriaan perusahaan tangerang , jasa pembuatan usaha tangerang , jasa pendirian usaha tangerang , jasa pembuatan pt tangerang , jasa pendirian pt tangerang , jasa pembuatan cv tangerang , jasa pendirian cv tangerang , jasa audit tangerang , jasa audit laporan keuangan tangerang , jasa internal audit tangerang , jasa pengurusan izin usaha tangerang , jasa pengurusan ijin usaha tangerang , jasa perizinan usaha tangerang , jasa perijinan usaha tangerang ,

jasa manajemen bisnis tangerang , jasa bisnis manajemen tangerang , jasa konsultan bisnis tangerang , jasa konsultan manajemen tangerang , jasa konsultan bisnis manajemen tangerang , jasa konsultan manajemen bisnis tangerang ,

jasa akuntansi bekasi , jasa akutansi bekasi , jasa pembukuan bekasi , jasa akuntansi pembukuan bekasi , jasa pembukuan akuntansi bekasi , jasa pembukuan laporan keuangan bekasi , jasa akuntansi laporan keuangan bekasi , jasa laporan keuangan bekasi , jasa pembuatan laporan keuangan bekasi , jasa pembuatan perusahaan bekasi , jasa pendiriaan perusahaan bekasi , jasa pembuatan usaha bekasi , jasa pendirian usaha bekasi , jasa pembuatan pt bekasi , jasa pendirian pt bekasi , jasa pembuatan cv bekasi , jasa pendirian cv bekasi , jasa audit bekasi , jasa audit laporan keuangan bekasi , jasa internal audit bekasi , jasa pengurusan izin usaha bekasi , jasa pengurusan ijin usaha bekasi , jasa perizinan usaha bekasi , jasa perijinan usaha bekasi ,

jasa manajemen bisnis bekasi , jasa bisnis manajemen bekasi , jasa konsultan bisnis bekasi , jasa konsultan manajemen bekasi , jasa konsultan bisnis manajemen bekasi , jasa konsultan manajemen bisnis bekasi

 

Konsultan Pajak Jakarta Jasa – Perlakuan PPh atas Yayasan dan Organisasi Sejenis

Konsultan Pajak Jakarta Jasa │ Jasa Pembukuan Akuntansi Laporan Keuangan │ Jasa Audit | Konsultan Manajemen Bisnis | Jasa Pembuatan Perusahaan & Izin Usaha

BADAN HUKUM YAYASAN

Payung hukum dari badan hukum Yayasan adalah UU Nomor 16 Tahun 2001 tentang yayasan yang disahkan tanggal 6 Agustus 2001 dan mulai berlaku terhitung sejak satu tahun kemudian. UU ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman yang benar kepada masyarakat mengenai Yayasan, menjamin kepastian dan ketertiban hukum serta mengembalikan fungsi Yayasan sebagai pranata hukum dalam rangka mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Selain itu UU ini juga menegaskan bahwa yayasan adalah suatu badan hukum yang mempunyai maksud dan tujuan bersifat sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, didirikan dengan memperhatikan persyaratan formal yang telah ditentukan.

Berdasarkan UU di atas, Yayasan itu sendiri didefinisikan sebagai badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, ain kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota. Pendirian Yayasan dilakukan dengan akta notaris dan memperoleh status badan hukum setelah akta pendirian memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman dan HAM atau pejabat yang ditunjuk. Ketentuan tersebut dimaksudkan agar penataan administrasi pengesahan suatu Yayasan sebagai badan hukum dapat dilakukan dengan baik guna mencegah berdirinya Yayasan tanpa melalui prosedur yang ditentukan dalam undang-undang.

Sebagai badan hukum yang mempunyai maksud dan tujuan bersifat sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, Yayasan mempunyai organ yang terdiri atas Pembina, Pengurus, dan Pengawas. Pemisahan yang tegas antara fungsi, wewenang, dan tugas masing-masing organ tersebut serta pengaturan mengenai hubungan antara ketiga organ Yayasan dimaksudkan untuk menghindari kemungkinan konfik intern Yayasan yang tidak hanya dapat merugikan kepentingan Yayasan melainkan juga pihak lain.

YAYASAN ATAU ORGANISASI SEJENIS DALAM TINJAUAN PERPAJAKAN

Perlakuan pajak atas yayasan sebenarnya bukanlah hal baru didalam ketentuan perpajakan kita. Istilah Yayasan telah lama muncul, yaitu di dalam UU Nomor 6 tahun 1983  tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP). Dalam UU tersebut yayasan dimasukkan sebagai salah satu bentuk badan yang menjadi Subjek Pajak. Atas dasar itu pula selanjutnya Yayasan diperlakukan sama dengan badan-badan lainnya dalam hal pemenuhan kewajiban perpajakannya.

Dalam terminologi perpajakan, istilah yayasan sering disebutkan bersama-sama dengan istilah organisasi sejenis. Walaupun organisasi sejenis tidak diatur langsung dalam UU Yayasan, penyebutan ini (yayasan atau organisasi sejenis) semata-mata hanya untuk kepentingan praktis, yakni bahwa dimungkinkan adanya badan lain yang prinsip kerjanya mirip Yayasan sehingga perlakuan pajak di antara keduanya dapat dipersamakan.

Adapun latar belakang ketentuan perpajakan menetapkan Yayasan atau organisasi sejenisnya sebagai Wajib Pajak adalah sebagai berikut :

  1. Menjaga persaingan yang sehat mengingat masih cukup banyak usaha-usaha komersial dengan menggunakan nama yayasan;
  2. Mendorong yayasan untuk menyelenggarakan pembukuan yang teratur dan transparan;
  3. Kegiatan-kegiatan/jasa-jasa yang semula dianggap sebagai jasa-jasa sosial seperti rumah sakit dan pendidikan, kini mulai (sebagian) merupakan bisnis yang menarik dan menguntungkan bagi Para investor;
  4. Pengenaan PPh atas selisih lebih antara penghasilan yang merupakan Objek Pajak dengan biaya-biaya yang diperkenakan akan menekan hasrat yayasan untuk mencari selisih lebih (keuntungan), dan atau akan mendorongnya menggunakan dana yang seharusnya selisih lebih tersebut untuk kepentingan peningkatan mutu pelayanan. Dengan perkataan lain yayasan dapat meniadakan atau mengecilkan selisih lebih dengan cara menurunkan harga/tarif jasa yang dijualnya atau menaikkan mutu pelayanannya yang tentunya akan menaikkan anggaran biayanya.

Sampai saat ini petunjuk operasional yang masih dapat dipakai sebagai acuan bagi perlakuan pajak atas yayasan atau organisasi sejenis adalah SE-34/PJ.4/1995 jo SE 39/PJ.4/1995 dan ada pula KEP-87/PJ./1995 khusus untuk Yayasan atau organisasi yang sejenis yang bergerak di bidang pendidikan. Namun dalam penerapannya, aturan-aturan ini masih harus disesuaikan kembali dengan ketentuan pajak yang terbaru. Dalam aturan tersebut dikatakan bahwa sumber penghasilan bagi yayasan dapat berupa penghasilan yang bukan merupakan Objek Pajak dan atau yang merupakan Objek Pajak.

penghasilan yang bukan merupakan Objek Pajak bagi Yayasan atau organisasi sejenis adalah : bantuan/sumbangan dan harta hibahan (harus memenuhi syarat Pasal 4 (3) huruf a UU PPh), dan bantuan atau sumbangan dari Pemerintah. Sedangkan dividen atau bagian laba yang diterima Yayasan atau organisasi sejenis dari penyertaan modal ke dalam badan usaha Dalam Negeri mulai tahun 2001 merupakan Objek Pajak. Untuk jenis penghasilan selain yang telah disebut sebelumnya pada umumnya merupakan Objek Pajak, baik yang dikenakan PPh final maupun tidak, antara lain adalah :

a. Penghasilan yang diterima atau diperoleh dari usaha, pekerjaan, kegiatan, atau jasa;

b. Bunga deposito, bunga obligasi, diskonto SBI dan bunga lainnya;

c. Sewa dan imbalan lain sehubungan dengan penggunaan harta;

d. Keuntungan dari pengalihan harta, termasuk keuntungan pengalihan harta yang semula berasal dari bantuan, sumbangan atau hibah;

e. Pembagian keuntungan dari kerja sama usaha.

Sedangkan, pengurangan penghasilan bruto untuk memperoleh penghasilan Yayasan atau neto bagi organisasi sejenis yang diperkenankan adalah :

  1. Biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan usaha, pekerjaan, kegiatan atau pemberian jasa untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan atau biaya yang berhubungan langsung dengan operasional penyelenggaraan yayasan atau organisasi sejenis.
  2. Penyusutan atau amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh harta yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 dan Pasal 11A UU pph.
  3. Subsidi/bea siswa yang diberikan kepada siswa yang kurang mampu ataupun biaya pendidikan siswa yang kurang mampu yang dipikul oleh Yayasan atau organisasi sejenis yang tidak bergerak di bidang pendidikan, atau biaya pelayanan kesehatan pasien yang kurang mampu yang dipikul oleh Yayasan atau organisasi sejenis yang tidak bergerak di bidang pelayanan kesehatan.

Jadi secara umum dapat disimpulkan bahwa tata cara penghitungan pajak bagi yayasan atau organisasi sejenis tunduk pada ketentuan pasal 16 dan 17 UU PPh.

Copyright © Mitra Konsultindo-Konsultan Pajak ®

konsultan pajak , jasa konsultan pajak , konsultan pajak jakarta , konsultan pajak indonesia , konsultan pajak jabodetabek , konsultan pajak jakarta barat , konsultan pajak jakarta timur , konsultan pajak jakarta selatan , konsultan pajak jakarta utara , konsultan pajak jakarta pusat , konsultan pajak bogor , konsultan pajak depok , konsultan pajak tangerang , konsultan pajak bekasi , kantor konsultan pajak , konsultan pajak murah , jasa konsultasi pajak , tarif konsultan pajak , jasa laporan keuangan , pembuatan laporan keuangan , jasa manajemen bisnis , konsultan bisnis , jasa konsultan pajak jakarta , jasa konsultasi pajak , jasa laporan pajak , jasa laporan spt pajak , jasa laporan spt tahunan , jasa laporan spt masa bulanan , jasa laporan spt pajak orang pribadi , jasa laporan spt pajak badan usaha , jasa laporan spt pajak perusahaan , jasa laporan keuangan , jasa pembuatan laporan keuangan , jasa akuntansi , jasa pembukuan , jasa pembuatan laporan pajak , jasa pembuatan laporan spt pajak , jasa pembuatan laporan spt tahunan , jasa pembuatan spt pajak , jasa pembuatan spt tahunan , jasa pembuatan spt masa bulanan , jasa pembuatan spt tahunan orang pribadi , jasa pembuatan spt tahunan badan usaha , jasa pembuatan spt tahunan perusahaan , konsultan pajak 2014 , jasa konsultan pajak 2014 , konsultan pajak 2015 , jasa konsultan pajak 2015 , jasa laporan spt tahunan orang pribadi , jasa laporan spt tahunan badan usaha , jasa laporan spt tahunan perusahaan , jasa pembuatan spt tahunan orang pribadi , jasa pembuatan spt tahunan badan usaha , jasa pembuatan spt tahunan perusahaan , jasa pembuatan laporan pajak spt tahunan orang pribadi , jasa pembuatan laporan pajak spt tahunan badan usaha , jasa pembuatan laporan pajak spt tahunan perusahaan ,

jasa akuntansi , jasa akutansi , jasa pembukuan , jasa akuntansi pembukuan , jasa pembukuan akuntansi , jasa pembukuan laporan keuangan , jasa akuntansi laporan keuangan , jasa laporan keuangan , jasa pembuatan laporan keuangan , jasa pembuatan perusahaan , jasa pendiriaan perusahaan , jasa pembuatan usaha , jasa pendirian usaha , jasa pembuatan pt , jasa pendirian pt , jasa pembuatan cv , jasa pendirian cv , jasa audit , jasa audit laporan keuangan , jasa internal audit , jasa pengurusan izin usaha , jasa pengurusan ijin usaha , jasa perizinan usaha , jasa perijinan usaha ,

jasa akuntansi jakarta , jasa akutansi jakarta , jasa pembukuan jakarta , jasa akuntansi pembukuan jakarta , jasa pembukuan akuntansi jakarta , jasa pembukuan laporan keuangan jakarta , jasa akuntansi laporan keuangan jakarta , jasa laporan keuangan jakarta , jasa pembuatan laporan keuangan jakarta , jasa pembuatan perusahaan jakarta , jasa pendiriaan perusahaan jakarta , jasa pembuatan usaha jakarta , jasa pendirian usaha jakarta , jasa pembuatan pt jakarta , jasa pendirian pt jakarta , jasa pembuatan cv jakarta , jasa pendirian cv jakarta , jasa audit jakarta , jasa audit laporan keuangan jakarta , jasa internal audit jakarta , jasa pengurusan izin usaha jakarta , jasa pengurusan ijin usaha jakarta , jasa perizinan usaha jakarta , jasa perijinan usaha jakarta ,

jasa manajemen bisnis , jasa bisnis manajemen , jasa konsultan bisnis , jasa konsultan manajemen , jasa konsultan bisnis manajemen , jasa konsultan manajemen bisnis , jasa manajemen bisnis jakarta , jasa bisnis manajemen jakarta , jasa konsultan bisnis jakarta , jasa konsultan manajemen jakarta , jasa konsultan bisnis manajemen jakarta , jasa konsultan manajemen bisnis jakarta

===

jasa akuntansi bogor , jasa akutansi bogor , jasa pembukuan bogor , jasa akuntansi pembukuan bogor , jasa pembukuan akuntansi bogor , jasa pembukuan laporan keuangan bogor , jasa akuntansi laporan keuangan bogor , jasa laporan keuangan bogor , jasa pembuatan laporan keuangan bogor , jasa pembuatan perusahaan bogor , jasa pendiriaan perusahaan bogor , jasa pembuatan usaha bogor , jasa pendirian usaha bogor , jasa pembuatan pt bogor , jasa pendirian pt bogor , jasa pembuatan cv bogor , jasa pendirian cv bogor , jasa audit bogor , jasa audit laporan keuangan bogor , jasa internal audit bogor , jasa pengurusan izin usaha bogor , jasa pengurusan ijin usaha bogor , jasa perizinan usaha bogor , jasa perijinan usaha bogor ,

jasa manajemen bisnis bogor , jasa bisnis manajemen bogor , jasa konsultan bisnis bogor , jasa konsultan manajemen bogor , jasa konsultan bisnis manajemen bogor , jasa konsultan manajemen bisnis bogor ,

jasa akuntansi depok , jasa akutansi depok , jasa pembukuan depok , jasa akuntansi pembukuan depok , jasa pembukuan akuntansi depok , jasa pembukuan laporan keuangan depok , jasa akuntansi laporan keuangan depok , jasa laporan keuangan depok , jasa pembuatan laporan keuangan depok , jasa pembuatan perusahaan depok , jasa pendiriaan perusahaan depok , jasa pembuatan usaha depok , jasa pendirian usaha depok , jasa pembuatan pt depok , jasa pendirian pt depok , jasa pembuatan cv depok , jasa pendirian cv depok , jasa audit depok , jasa audit laporan keuangan depok , jasa internal audit depok , jasa pengurusan izin usaha depok , jasa pengurusan ijin usaha depok , jasa perizinan usaha depok , jasa perijinan usaha depok ,

jasa manajemen bisnis depok , jasa bisnis manajemen depok , jasa konsultan bisnis depok , jasa konsultan manajemen depok , jasa konsultan bisnis manajemen depok , jasa konsultan manajemen bisnis depok ,

jasa akuntansi tangerang , jasa akutansi tangerang , jasa pembukuan tangerang , jasa akuntansi pembukuan tangerang , jasa pembukuan akuntansi tangerang , jasa pembukuan laporan keuangan tangerang , jasa akuntansi laporan keuangan tangerang , jasa laporan keuangan tangerang , jasa pembuatan laporan keuangan tangerang , jasa pembuatan perusahaan tangerang , jasa pendiriaan perusahaan tangerang , jasa pembuatan usaha tangerang , jasa pendirian usaha tangerang , jasa pembuatan pt tangerang , jasa pendirian pt tangerang , jasa pembuatan cv tangerang , jasa pendirian cv tangerang , jasa audit tangerang , jasa audit laporan keuangan tangerang , jasa internal audit tangerang , jasa pengurusan izin usaha tangerang , jasa pengurusan ijin usaha tangerang , jasa perizinan usaha tangerang , jasa perijinan usaha tangerang ,

jasa manajemen bisnis tangerang , jasa bisnis manajemen tangerang , jasa konsultan bisnis tangerang , jasa konsultan manajemen tangerang , jasa konsultan bisnis manajemen tangerang , jasa konsultan manajemen bisnis tangerang ,

jasa akuntansi bekasi , jasa akutansi bekasi , jasa pembukuan bekasi , jasa akuntansi pembukuan bekasi , jasa pembukuan akuntansi bekasi , jasa pembukuan laporan keuangan bekasi , jasa akuntansi laporan keuangan bekasi , jasa laporan keuangan bekasi , jasa pembuatan laporan keuangan bekasi , jasa pembuatan perusahaan bekasi , jasa pendiriaan perusahaan bekasi , jasa pembuatan usaha bekasi , jasa pendirian usaha bekasi , jasa pembuatan pt bekasi , jasa pendirian pt bekasi , jasa pembuatan cv bekasi , jasa pendirian cv bekasi , jasa audit bekasi , jasa audit laporan keuangan bekasi , jasa internal audit bekasi , jasa pengurusan izin usaha bekasi , jasa pengurusan ijin usaha bekasi , jasa perizinan usaha bekasi , jasa perijinan usaha bekasi ,

jasa manajemen bisnis bekasi , jasa bisnis manajemen bekasi , jasa konsultan bisnis bekasi , jasa konsultan manajemen bekasi , jasa konsultan bisnis manajemen bekasi , jasa konsultan manajemen bisnis bekasi