Konsultan Pajak Jakarta Jasa – Perlakuan PPh atas Reksadana

Konsultan Pajak Jakarta Jasa │ Jasa Pembukuan Akuntansi Laporan Keuangan │ Jasa Audit | Konsultan Manajemen Bisnis | Jasa Pembuatan Perusahaan & Izin Usaha

JENIS REKSADANA DI INDONESIA

Berdasarkan Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dinyatakan bahwa reksadana dapat berbentuk perseroan atau suatu Kontrak Investasi Kolektif (KIK). Selanjutnya perusahaan reksadana yang berbentuk perseroan dapat berupa reksadana tertutup (close-end) maupun reksadana terbuka (open-end).

Untuk lebih jelasnya mekanisme kerja ketiga jenis reksadana di atas dapat dijelaskan sebagai berikut :

Bentuk

Jenis

Satuan

Investasi

Penawaran

Umum

Tercatat di

Bursa Efek

Transaksi setelah Penawaran

Umum

PT Tertutup Saham

Ya

Ya

Antar Investor melalui Pialang
Terbuka Saham

Ya

Tidak

Investor dengan Manajer Investasi/ Bank Kustodian
KIK UnitPenyertaan

Ya

Tidak

Investor dengan Manajer Investasi/ Bank Kustodian

 

PERLAKUAN PPh ATAS REKSADANA BERBENTUK PERSEROAN

Ikhtisar perlakuan PPh atas Reksadana Tertutup adalah sebagai berikut :

No. Uraian Perlakuan PPh Dasar Hukum
A. Penghasilan reksadana yang berasal dari:a)   Dividen

 

 

b)  Bunga Obligasi

 

 

c)   Bunga Deposito/Tabungan

d)  Capital gain saham dibursa

 

e)   Commercial paper dan surat utang lainnya

 

–   Bukan Objek PPh (sepanjang memenuhi syarat)

–   Bukan Objek PPh (sepanjang memenuhi syarat)

–   PPh Final (20%)

–   PPh Final (0,1%)

 

–   PPh tarif umum

 

–  Pasal 4(3) huruf f UU PPh

 

 

–  Pasal 4(3) huruf j UU PPh

 

 

–  PP No. 131 Tahun 2000

–  PP No. 41 Tahun 1994 jo. PP No. 14 Tahun 1997

–  Pasal 4(1) UU PPh

B. Bagian laba yang diterima pemegang saham yang berbetuk :a)   PT, Koperasi, BUMN/BUMD

 

 

b)   Badan lain selain tersebut pada butir a, misalnya Yayasan/Organisasi sejenis, Fa, CV, dan Kongsi

c)   Orang Pribadi

 

–   Bukan Objek Pajak (sepanjang memenuhi syarat)

–   PPh tarif Umum

 

 

 

–   PPh tarif umum

 

–  Pasal 4(3) Huruf f UU PPh

 

 

–  Pasal 4(1) UU PPh

 

 

 

–  Pasal 4(1) UU PPh

C. Keuntungan yang diterima pemegang saham dari penjualan saham PPh Final (0,1%), karena dijual di bursa dan tidak dikenakan tambahan PPh atas saham pendiri (0,5%) PP No. 41 Tahun 1994 jo. PP No.14 Tahun 1997


Ikhtisar perlakuan PPh atas Reksadana Terbuka sebagai berikut :

No. Uraian Perlakuan PPh Dasar Hukum
A. Penghasilan reksadana yang berasal dari:a)   Dividen

 

 

b)   Bunga Obligasi

 

 

c)   Bunga Deposito/Tabungan

d)   Capital gain saham dibursa

 

e)   Commercial paper dan surat utang lainnya

 

–   Bukan Objek PPh (sepanjang memenuhi syarat)

–   Bukan Objek PPh (sepanjang memenuhi syarat)

–   PPh Final (20%)

–   PPh Final (0,1%)

 

–   PPh tarif umum

 

–  Pasal 4(3) huruf f UU PPh

 

 

–  Pasal 4(3) huruf j UU PPh

 

 

–  PP No. 131 Tahun 2000

–  PP No. 41 Tahun 1994 jo. PP No. 14 Tahun 1997

–  Pasal 4(1) UU PPh

B. Bagian laba yang diterima pemegang saham yang berbentuk :a)   PT, Koperasi, BUMN/BUMD

 

 

b)   Badan lain selain tersebut pada butir a, misalnya Yayasan/Organisasi sejenis Fa, CV, dan Kongsi

c)   Orang Pribadi

 

–   Bukan Objek Pajak (sepanjang memenuhi syarat)

–   PPh tarif umum

 

 

 

–   PPh tarif umum

 

–  Pasal 4(3) Huruf f UU PPh

 

 

–  Pasal 4(1) UU PPh

 

 

 

–  Pasal 4(1) UU PPh

 

Copyright © Mitra Konsultindo-Konsultan Pajak ®

konsultan pajak , jasa konsultan pajak , konsultan pajak jakarta , konsultan pajak indonesia , konsultan pajak jabodetabek , konsultan pajak jakarta barat , konsultan pajak jakarta timur , konsultan pajak jakarta selatan , konsultan pajak jakarta utara , konsultan pajak jakarta pusat , konsultan pajak bogor , konsultan pajak depok , konsultan pajak tangerang , konsultan pajak bekasi , kantor konsultan pajak , konsultan pajak murah , jasa konsultasi pajak , tarif konsultan pajak , jasa laporan keuangan , pembuatan laporan keuangan , jasa manajemen bisnis , konsultan bisnis , jasa konsultan pajak jakarta , jasa konsultasi pajak , jasa laporan pajak , jasa laporan spt pajak , jasa laporan spt tahunan , jasa laporan spt masa bulanan , jasa laporan spt pajak orang pribadi , jasa laporan spt pajak badan usaha , jasa laporan spt pajak perusahaan , jasa laporan keuangan , jasa pembuatan laporan keuangan , jasa akuntansi , jasa pembukuan , jasa pembuatan laporan pajak , jasa pembuatan laporan spt pajak , jasa pembuatan laporan spt tahunan , jasa pembuatan spt pajak , jasa pembuatan spt tahunan , jasa pembuatan spt masa bulanan , jasa pembuatan spt tahunan orang pribadi , jasa pembuatan spt tahunan badan usaha , jasa pembuatan spt tahunan perusahaan , konsultan pajak 2014 , jasa konsultan pajak 2014 , konsultan pajak 2015 , jasa konsultan pajak 2015 , jasa laporan spt tahunan orang pribadi , jasa laporan spt tahunan badan usaha , jasa laporan spt tahunan perusahaan , jasa pembuatan spt tahunan orang pribadi , jasa pembuatan spt tahunan badan usaha , jasa pembuatan spt tahunan perusahaan , jasa pembuatan laporan pajak spt tahunan orang pribadi , jasa pembuatan laporan pajak spt tahunan badan usaha , jasa pembuatan laporan pajak spt tahunan perusahaan ,

jasa akuntansi , jasa akutansi , jasa pembukuan , jasa akuntansi pembukuan , jasa pembukuan akuntansi , jasa pembukuan laporan keuangan , jasa akuntansi laporan keuangan , jasa laporan keuangan , jasa pembuatan laporan keuangan , jasa pembuatan perusahaan , jasa pendiriaan perusahaan , jasa pembuatan usaha , jasa pendirian usaha , jasa pembuatan pt , jasa pendirian pt , jasa pembuatan cv , jasa pendirian cv , jasa audit , jasa audit laporan keuangan , jasa internal audit , jasa pengurusan izin usaha , jasa pengurusan ijin usaha , jasa perizinan usaha , jasa perijinan usaha ,

jasa akuntansi jakarta , jasa akutansi jakarta , jasa pembukuan jakarta , jasa akuntansi pembukuan jakarta , jasa pembukuan akuntansi jakarta , jasa pembukuan laporan keuangan jakarta , jasa akuntansi laporan keuangan jakarta , jasa laporan keuangan jakarta , jasa pembuatan laporan keuangan jakarta , jasa pembuatan perusahaan jakarta , jasa pendiriaan perusahaan jakarta , jasa pembuatan usaha jakarta , jasa pendirian usaha jakarta , jasa pembuatan pt jakarta , jasa pendirian pt jakarta , jasa pembuatan cv jakarta , jasa pendirian cv jakarta , jasa audit jakarta , jasa audit laporan keuangan jakarta , jasa internal audit jakarta , jasa pengurusan izin usaha jakarta , jasa pengurusan ijin usaha jakarta , jasa perizinan usaha jakarta , jasa perijinan usaha jakarta ,

jasa manajemen bisnis , jasa bisnis manajemen , jasa konsultan bisnis , jasa konsultan manajemen , jasa konsultan bisnis manajemen , jasa konsultan manajemen bisnis , jasa manajemen bisnis jakarta , jasa bisnis manajemen jakarta , jasa konsultan bisnis jakarta , jasa konsultan manajemen jakarta , jasa konsultan bisnis manajemen jakarta , jasa konsultan manajemen bisnis jakarta

===

jasa akuntansi bogor , jasa akutansi bogor , jasa pembukuan bogor , jasa akuntansi pembukuan bogor , jasa pembukuan akuntansi bogor , jasa pembukuan laporan keuangan bogor , jasa akuntansi laporan keuangan bogor , jasa laporan keuangan bogor , jasa pembuatan laporan keuangan bogor , jasa pembuatan perusahaan bogor , jasa pendiriaan perusahaan bogor , jasa pembuatan usaha bogor , jasa pendirian usaha bogor , jasa pembuatan pt bogor , jasa pendirian pt bogor , jasa pembuatan cv bogor , jasa pendirian cv bogor , jasa audit bogor , jasa audit laporan keuangan bogor , jasa internal audit bogor , jasa pengurusan izin usaha bogor , jasa pengurusan ijin usaha bogor , jasa perizinan usaha bogor , jasa perijinan usaha bogor ,

jasa manajemen bisnis bogor , jasa bisnis manajemen bogor , jasa konsultan bisnis bogor , jasa konsultan manajemen bogor , jasa konsultan bisnis manajemen bogor , jasa konsultan manajemen bisnis bogor ,

jasa akuntansi depok , jasa akutansi depok , jasa pembukuan depok , jasa akuntansi pembukuan depok , jasa pembukuan akuntansi depok , jasa pembukuan laporan keuangan depok , jasa akuntansi laporan keuangan depok , jasa laporan keuangan depok , jasa pembuatan laporan keuangan depok , jasa pembuatan perusahaan depok , jasa pendiriaan perusahaan depok , jasa pembuatan usaha depok , jasa pendirian usaha depok , jasa pembuatan pt depok , jasa pendirian pt depok , jasa pembuatan cv depok , jasa pendirian cv depok , jasa audit depok , jasa audit laporan keuangan depok , jasa internal audit depok , jasa pengurusan izin usaha depok , jasa pengurusan ijin usaha depok , jasa perizinan usaha depok , jasa perijinan usaha depok ,

jasa manajemen bisnis depok , jasa bisnis manajemen depok , jasa konsultan bisnis depok , jasa konsultan manajemen depok , jasa konsultan bisnis manajemen depok , jasa konsultan manajemen bisnis depok ,

jasa akuntansi tangerang , jasa akutansi tangerang , jasa pembukuan tangerang , jasa akuntansi pembukuan tangerang , jasa pembukuan akuntansi tangerang , jasa pembukuan laporan keuangan tangerang , jasa akuntansi laporan keuangan tangerang , jasa laporan keuangan tangerang , jasa pembuatan laporan keuangan tangerang , jasa pembuatan perusahaan tangerang , jasa pendiriaan perusahaan tangerang , jasa pembuatan usaha tangerang , jasa pendirian usaha tangerang , jasa pembuatan pt tangerang , jasa pendirian pt tangerang , jasa pembuatan cv tangerang , jasa pendirian cv tangerang , jasa audit tangerang , jasa audit laporan keuangan tangerang , jasa internal audit tangerang , jasa pengurusan izin usaha tangerang , jasa pengurusan ijin usaha tangerang , jasa perizinan usaha tangerang , jasa perijinan usaha tangerang ,

jasa manajemen bisnis tangerang , jasa bisnis manajemen tangerang , jasa konsultan bisnis tangerang , jasa konsultan manajemen tangerang , jasa konsultan bisnis manajemen tangerang , jasa konsultan manajemen bisnis tangerang ,

jasa akuntansi bekasi , jasa akutansi bekasi , jasa pembukuan bekasi , jasa akuntansi pembukuan bekasi , jasa pembukuan akuntansi bekasi , jasa pembukuan laporan keuangan bekasi , jasa akuntansi laporan keuangan bekasi , jasa laporan keuangan bekasi , jasa pembuatan laporan keuangan bekasi , jasa pembuatan perusahaan bekasi , jasa pendiriaan perusahaan bekasi , jasa pembuatan usaha bekasi , jasa pendirian usaha bekasi , jasa pembuatan pt bekasi , jasa pendirian pt bekasi , jasa pembuatan cv bekasi , jasa pendirian cv bekasi , jasa audit bekasi , jasa audit laporan keuangan bekasi , jasa internal audit bekasi , jasa pengurusan izin usaha bekasi , jasa pengurusan ijin usaha bekasi , jasa perizinan usaha bekasi , jasa perijinan usaha bekasi ,

jasa manajemen bisnis bekasi , jasa bisnis manajemen bekasi , jasa konsultan bisnis bekasi , jasa konsultan manajemen bekasi , jasa konsultan bisnis manajemen bekasi , jasa konsultan manajemen bisnis bekasi

 

Konsultan Pajak Jakarta Jasa – Biaya yang Boleh Dikurangin BUT

Konsultan Pajak Jakarta Jasa │ Jasa Pembukuan Akuntansi Laporan Keuangan │ Jasa Audit | Konsultan Manajemen Bisnis | Jasa Pembuatan Perusahaan & Izin Usaha

Dalam menghitung penghasilan neto, suatu BUT boleh mengurangkan biaya yang berkaitan dengan kegiatan usahanya. Secara garis besar, biaya ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu biaya yang berkaitan langsung dengan kegiatan BUT tersebut dan biaya administrasi yang dikeluarkan oleh kantor pusatnya yang dibebankan kepada BUT-nya.

Biaya administrasi yang dikeluarkan oleh kantor pusat untuk keperluan BUT di Indonesia boleh dikurangkan sebagai BUT, hanya apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut (lihat Keputusan Dirjen Pajak Nomor Kep. 62/PJ./1995 tanggal 24 Juli 1995):

–     berkaitan dan dalam rangka menunjang usaha dan kegiatan BUT untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan;

–     setinggi-tingginya sebanding dengan besarnya peredaran usaha atau kegiatan BUT yang bersangkutan terhadap seluruh peredaran usaha atau kegiatan perusahaan di seluruh dunia;

–     BUT wajib menyampaikan laporan keuangan konsolidasi atau kombinasi dari kantor pusat yang meliputi seluruh usaha atau kegiatan perusahaan di seluruh dunia untuk tahun pajak yang berkenaan sebagai lampiran SPT Tahunan Pajak Penghasilan; dan

–     Laporan keuangan konsolidasi tersebut telah diaudit oleh akuntan publik dan mengungkapkan rincian peredaran usaha atau kegiatan perusahaan, serta jenis dan besamya biaya administrasi yang dibebankan kepada masing-masing BUT atau cabangnya.

Seperti telah disebutkan diatas, walaupun BUT merupakan Wajib pajak luar negeri, tapi perlakuan perpajakannya disamakan Wajib Pajak dalam negeri. oleh karena itu, biaya-biaya yang boleh dikurangkan bagi WP badan dalam negeri, juga boleh dikurangkan dari penghasilan bruto BUT, diantaranya :

  1. biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan BUT yang berasal dari Indonesia;
  2. penyusutan atas pengeluaran untuk harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun;
  3. iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh menteri keuangan;
  4. kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan, atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan;
  5. kerugian karena selisih kurs mata uang asing;
  6. biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia;
  7. biaya bea siswa, magang, dan pelatihan;
  8. piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih sesuai dengan persyaratan dalam pasal 6 ayat (1) huruf h UU PPh.

BIAYA YANG TIDAK BOLEH DIKURANGKAN BUT

Biaya-biaya yang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto BUT adalah :

a. pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun;

b. biaya yang dibebankan/dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota;

c.  pembentukan/pemupukan dana cadangan, kecuali yang memenuhi persyaratan tertentu;

d. jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa, sebagai imbalan pekerjaan yang dilakukan;

e.  harta yang dihibahkan, bantuan, atau sumbangan;

f.   pajak penghasilan;

g.  gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, perseroan komanditer, yang modalnya tidak terbagi atas saham; dan

h.  sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana di bidang perpajakan berupa denda.

Disamping biaya-biaya tersebut diatas, ada beberapa jenis biaya yang dibayarkan oleh BUT kepada kantor pusatnya yang tidak boleh dikurangkan, yaitu:

a. royalti atau imbalan lainnya sehubungan dengan penggunaan harta, paten, atau hak-hak lainnya;

b. imbalan sehubungan dengan jasa manajemen atau jasa lainnya; dan

c. bunga, kecuali bunga yang berkenaan dengan usaha perbankan.

PPh YANG HARUS DIBAYAR BUT

Seperti halnya wajib Pajak badan dalam negeri, pengenaan pajak atas BUT dapat bersifat final dan tidak final. PPh Final yang dikenakan setiap kali BUT melakukan kegiatan transaksi, penghasilannya tidak perlu lagi diperhitungkan dalam PhKP dan Pphnya tersebut tidak dapat dikreditkan terhadap pajak yang terutang pada akhir tahun. PPh final dapat dikenakan pada saat melakukan transaksi pembelian dan penjualan, maupun pada saat menerima atau memperoleh penghasilan.

PPh yang dikenakan final , pada saat melakukan transaksi penjualan adalah yang dipungut Bursa Efek di Indonesia atas transaksi penjualan saham di bursa. Sedang yang dikenakan final pada saat menerima atau memperoleh penghasilan adalah PPh atas penghasilan berupa bunga deposito, tabungan dan jasa giro dari bank di Indonesia, dan diskonto SBI, serta atas hadiah undian, baik yang berupa hadiah uang maupun barang.

Disamping itu, atas BUT juga dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20% atas penghasilan setelah pajak (branch profit tax). Ketentuan ini juga diatur dalam P3B yang berlaku, kecuali P3B Rl-Selandia Baru. Oleh karena itu, kecuali untuk BUT yang kantor pusatnya merupakan penduduk Selandia Baru, maka Indonesia mempunyai hak mengenakan pajak atas penghasilan setelah pajak dari BUT. Walaupun demikian, perlu diperhatikan ketentuan tarifnya, karena pada umumnya tarifnya tidak sebesar 20%.

Penghasilan selain dari penghasilan tersebut diatas dikenakan pajak secara tidak final, yaitu PPh dikenakan atas penghasilan selama satu tahun pajak yang besarnya sama dengan hasil perkalian tarif umum dengan Penghasilan Kena Pajak (PhKP).

pelunasan pajak tersebut dilakukan melalui mekanisme pemotongan/pemungutan maupun melalui pembayaran sendiri, yaitu melalui pemotongan PPh Pasal 27, PPh Pasal 23, dan PPh pasal 26 yang bersifat tidak final maupun melalui penyetoran PPh Pasal 25 dan PPh Pasal 29.

  1. untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak (PhKP), di bawah ini diberikan skema penghitungan PhKP sebagai berikut :
Penghasilan Bruto              A
Pengurangan                     B (-)
Penghasilan Neto               C
Kompensasi kerugian         D (-)
Penghasilan Kena Pajak      E

 

  1. Tarif Umum PPh

Terdapat tiga tarif berdasarkan lapisan PKP-nya, yaitu :
1) untuk PKP sampai dengan Rp 50 juta = 10%
2) untuk PKP lebih dari Rp 50 juta sampai dengan Rp 100 juta = 15%
3) untuk PKP lebih dari Rp 100 juta = 30%

  1. Kompensasi kerugian yang boleh dikurangkan dari penghasilan neto BUT.

Suatu BUT dapat mengurangkan dari penghasilan netonya kerugian-kerugian tahun- tahun sebelumnya. Ketentuannya sebagai berikut :

a)  Kerugian yang dapat dikompensasikan adalah saldo negatif dari penghasilan bruto dikurangi pengurangan dari tahun-tahun sebelumnya.

b)  Kerugian dapat dikompensasikan dengan penghasilan neto tahun pajak berikutnya, berturut-turut sampai 5 tahun.

c)  Kerugian yang dapat dikompensasikan adalah kerugian yang tercantum pada skp, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau dalam SPT jika belum ada skp.

d) Kerugian yang tercantum dalam surat permohonan keberatan atau banding yang belum memperoleh keputusan dari pihak yang berwenang, tidak dapat dikompensasikan.

Disamping hal-hal di atas, kepada BUT dapat diberikan fasilitas perpajakan berupa pembebasan PPh Pasal 26(4) (Branch Profit Tax) atas penghasilan kena pajak sesudah dikurangi pajak , apabila penghasilan tersebut ditanamkan kembali di Indonesia sesuai KMK N0.113/KMK.03/2002. Persyaratan kumulatif yang harus dipenuhi adalah:

  • Penanaman kembali dilakukan atas seluruh penghasilan kena pajak setelah dikurangi PPh dalam bentuk penyertaan modal pada perusahaan yang baru didirikan dan berkedudukan di Indonesia sebagai pendiri atau peserta pendiri;
  • Penanaman kembali dilakukan dalam tahun pajak berjalan atau selambat-lambatnya tahun pajak berikutnya dari tahun pajak ditirima atau diperolehnya penghasilan tersebut; dan
  • Tidak melakukan pengalihan atas penanaman kembali tersebut paling sedikit dalam jangka waktu 2 tahun sesudah perusahaan tempat penanaman dilakukan berproduksi komersial.

Copyright © Mitra Konsultindo-Konsultan Pajak ®

konsultan pajak , jasa konsultan pajak , konsultan pajak jakarta , konsultan pajak indonesia , konsultan pajak jabodetabek , konsultan pajak jakarta barat , konsultan pajak jakarta timur , konsultan pajak jakarta selatan , konsultan pajak jakarta utara , konsultan pajak jakarta pusat , konsultan pajak bogor , konsultan pajak depok , konsultan pajak tangerang , konsultan pajak bekasi , kantor konsultan pajak , konsultan pajak murah , jasa konsultasi pajak , tarif konsultan pajak , jasa laporan keuangan , pembuatan laporan keuangan , jasa manajemen bisnis , konsultan bisnis , jasa konsultan pajak jakarta , jasa konsultasi pajak , jasa laporan pajak , jasa laporan spt pajak , jasa laporan spt tahunan , jasa laporan spt masa bulanan , jasa laporan spt pajak orang pribadi , jasa laporan spt pajak badan usaha , jasa laporan spt pajak perusahaan , jasa laporan keuangan , jasa pembuatan laporan keuangan , jasa akuntansi , jasa pembukuan , jasa pembuatan laporan pajak , jasa pembuatan laporan spt pajak , jasa pembuatan laporan spt tahunan , jasa pembuatan spt pajak , jasa pembuatan spt tahunan , jasa pembuatan spt masa bulanan , jasa pembuatan spt tahunan orang pribadi , jasa pembuatan spt tahunan badan usaha , jasa pembuatan spt tahunan perusahaan , konsultan pajak 2014 , jasa konsultan pajak 2014 , konsultan pajak 2015 , jasa konsultan pajak 2015 , jasa laporan spt tahunan orang pribadi , jasa laporan spt tahunan badan usaha , jasa laporan spt tahunan perusahaan , jasa pembuatan spt tahunan orang pribadi , jasa pembuatan spt tahunan badan usaha , jasa pembuatan spt tahunan perusahaan , jasa pembuatan laporan pajak spt tahunan orang pribadi , jasa pembuatan laporan pajak spt tahunan badan usaha , jasa pembuatan laporan pajak spt tahunan perusahaan ,

jasa akuntansi , jasa akutansi , jasa pembukuan , jasa akuntansi pembukuan , jasa pembukuan akuntansi , jasa pembukuan laporan keuangan , jasa akuntansi laporan keuangan , jasa laporan keuangan , jasa pembuatan laporan keuangan , jasa pembuatan perusahaan , jasa pendiriaan perusahaan , jasa pembuatan usaha , jasa pendirian usaha , jasa pembuatan pt , jasa pendirian pt , jasa pembuatan cv , jasa pendirian cv , jasa audit , jasa audit laporan keuangan , jasa internal audit , jasa pengurusan izin usaha , jasa pengurusan ijin usaha , jasa perizinan usaha , jasa perijinan usaha ,

jasa akuntansi jakarta , jasa akutansi jakarta , jasa pembukuan jakarta , jasa akuntansi pembukuan jakarta , jasa pembukuan akuntansi jakarta , jasa pembukuan laporan keuangan jakarta , jasa akuntansi laporan keuangan jakarta , jasa laporan keuangan jakarta , jasa pembuatan laporan keuangan jakarta , jasa pembuatan perusahaan jakarta , jasa pendiriaan perusahaan jakarta , jasa pembuatan usaha jakarta , jasa pendirian usaha jakarta , jasa pembuatan pt jakarta , jasa pendirian pt jakarta , jasa pembuatan cv jakarta , jasa pendirian cv jakarta , jasa audit jakarta , jasa audit laporan keuangan jakarta , jasa internal audit jakarta , jasa pengurusan izin usaha jakarta , jasa pengurusan ijin usaha jakarta , jasa perizinan usaha jakarta , jasa perijinan usaha jakarta ,

jasa manajemen bisnis , jasa bisnis manajemen , jasa konsultan bisnis , jasa konsultan manajemen , jasa konsultan bisnis manajemen , jasa konsultan manajemen bisnis , jasa manajemen bisnis jakarta , jasa bisnis manajemen jakarta , jasa konsultan bisnis jakarta , jasa konsultan manajemen jakarta , jasa konsultan bisnis manajemen jakarta , jasa konsultan manajemen bisnis jakarta

===

jasa akuntansi bogor , jasa akutansi bogor , jasa pembukuan bogor , jasa akuntansi pembukuan bogor , jasa pembukuan akuntansi bogor , jasa pembukuan laporan keuangan bogor , jasa akuntansi laporan keuangan bogor , jasa laporan keuangan bogor , jasa pembuatan laporan keuangan bogor , jasa pembuatan perusahaan bogor , jasa pendiriaan perusahaan bogor , jasa pembuatan usaha bogor , jasa pendirian usaha bogor , jasa pembuatan pt bogor , jasa pendirian pt bogor , jasa pembuatan cv bogor , jasa pendirian cv bogor , jasa audit bogor , jasa audit laporan keuangan bogor , jasa internal audit bogor , jasa pengurusan izin usaha bogor , jasa pengurusan ijin usaha bogor , jasa perizinan usaha bogor , jasa perijinan usaha bogor ,

jasa manajemen bisnis bogor , jasa bisnis manajemen bogor , jasa konsultan bisnis bogor , jasa konsultan manajemen bogor , jasa konsultan bisnis manajemen bogor , jasa konsultan manajemen bisnis bogor ,

jasa akuntansi depok , jasa akutansi depok , jasa pembukuan depok , jasa akuntansi pembukuan depok , jasa pembukuan akuntansi depok , jasa pembukuan laporan keuangan depok , jasa akuntansi laporan keuangan depok , jasa laporan keuangan depok , jasa pembuatan laporan keuangan depok , jasa pembuatan perusahaan depok , jasa pendiriaan perusahaan depok , jasa pembuatan usaha depok , jasa pendirian usaha depok , jasa pembuatan pt depok , jasa pendirian pt depok , jasa pembuatan cv depok , jasa pendirian cv depok , jasa audit depok , jasa audit laporan keuangan depok , jasa internal audit depok , jasa pengurusan izin usaha depok , jasa pengurusan ijin usaha depok , jasa perizinan usaha depok , jasa perijinan usaha depok ,

jasa manajemen bisnis depok , jasa bisnis manajemen depok , jasa konsultan bisnis depok , jasa konsultan manajemen depok , jasa konsultan bisnis manajemen depok , jasa konsultan manajemen bisnis depok ,

jasa akuntansi tangerang , jasa akutansi tangerang , jasa pembukuan tangerang , jasa akuntansi pembukuan tangerang , jasa pembukuan akuntansi tangerang , jasa pembukuan laporan keuangan tangerang , jasa akuntansi laporan keuangan tangerang , jasa laporan keuangan tangerang , jasa pembuatan laporan keuangan tangerang , jasa pembuatan perusahaan tangerang , jasa pendiriaan perusahaan tangerang , jasa pembuatan usaha tangerang , jasa pendirian usaha tangerang , jasa pembuatan pt tangerang , jasa pendirian pt tangerang , jasa pembuatan cv tangerang , jasa pendirian cv tangerang , jasa audit tangerang , jasa audit laporan keuangan tangerang , jasa internal audit tangerang , jasa pengurusan izin usaha tangerang , jasa pengurusan ijin usaha tangerang , jasa perizinan usaha tangerang , jasa perijinan usaha tangerang ,

jasa manajemen bisnis tangerang , jasa bisnis manajemen tangerang , jasa konsultan bisnis tangerang , jasa konsultan manajemen tangerang , jasa konsultan bisnis manajemen tangerang , jasa konsultan manajemen bisnis tangerang ,

jasa akuntansi bekasi , jasa akutansi bekasi , jasa pembukuan bekasi , jasa akuntansi pembukuan bekasi , jasa pembukuan akuntansi bekasi , jasa pembukuan laporan keuangan bekasi , jasa akuntansi laporan keuangan bekasi , jasa laporan keuangan bekasi , jasa pembuatan laporan keuangan bekasi , jasa pembuatan perusahaan bekasi , jasa pendiriaan perusahaan bekasi , jasa pembuatan usaha bekasi , jasa pendirian usaha bekasi , jasa pembuatan pt bekasi , jasa pendirian pt bekasi , jasa pembuatan cv bekasi , jasa pendirian cv bekasi , jasa audit bekasi , jasa audit laporan keuangan bekasi , jasa internal audit bekasi , jasa pengurusan izin usaha bekasi , jasa pengurusan ijin usaha bekasi , jasa perizinan usaha bekasi , jasa perijinan usaha bekasi ,

jasa manajemen bisnis bekasi , jasa bisnis manajemen bekasi , jasa konsultan bisnis bekasi , jasa konsultan manajemen bekasi , jasa konsultan bisnis manajemen bekasi , jasa konsultan manajemen bisnis bekasi

 

Konsultan Pajak Jakarta Jasa – Bentuk Usaha Tetap ( BUT )

Konsultan Pajak Jakarta Jasa │ Jasa Pembukuan Akuntansi Laporan Keuangan │ Jasa Audit | Konsultan Manajemen Bisnis | Jasa Pembuatan Perusahaan & Izin Usaha

PEMAHAMAN TENTANG BUT

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (5) UU PPh, Bentuk Usaha Tetap (BUT) adalah suatu bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi penduduk luar negeri yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau badan/perusahaan luar negeri yang bertempat kedudukan di luar negeri untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia. BUT dapat berupa :

  1. tempat kedudukan manajemen;
  2. cabang perusahaan;
  3. kantor perwakilan;
  4. gedung kantor;
  5. pabrik;
  6. bengkel;
  7. proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan;
  8. pertambangan dan penggalian sumber alam, wilayah kerja pengeboran yang digunakan untuk eksplorasi pertambangan;
  9. perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, atau kehutanan;
  10. pemberian jasa dalam bentuk apapun oleh pegawai atau orang lain, sepanjang dilakukan lebih dari 60 hari dalam jangka waktu 12 bulan
  11. agen/pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak didirikan/bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima premi atau menanggung resiko di Indonesia.

Dalam definisi tersebut diatas, terkandung pengertian adanya suatu tempat usaha (place of business) yang bersifat tetap. Tempat usaha tersebut tidak harus kantor, tapi dapat pula berbentuk pabrik mesin atau peralatan. BUT bisa pula berupa suatu proyek konstruki, instalasi, atau proyek perakitan, serta kegiatan jasa yang dilakukan seseorang atau lebih di Indonesia atas nama majikan yang berkedudukan di luar negeri.

Ketentuan UU PPh soal dianggapnya sebagai BUT pada proyek konstruksi, instalasi, atau perakitan, tidak dibatasi dengan suatu tes waktu (time test). Sedang berdasarkan P3B, suatu proyek konstruksi, instalasi, atau perakitan akan dianggap sebagai BUT hanya bila melampaui time test yang lamanya tergantung masing-masing P3B-nya.

Oleh karena itu, ketentuan UU PPh hanya berlaku untuk perusahaan yang merupakan penduduk negara yang belum mempunyai Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda

(P3B) dengan Indonesia. Untuk Wajib Pajak (WP) luar negeri yang merupakan penduduk negara penandatangan P3B, berlaku ketentuan P3B, yaitu suatu proyek konstruksi, instalasi atau perakitan akan dianggap sebagai BUT hanya apabila proyek atau instalasi tersebut berlangsung melewati time test.

Sedang dianggapnya sebagai BUT suatu kegiatan pemberian jasa. UU PPh menganut suatu time test, yaitu kegiatan jasa tersebut akan dianggap sebagai BUT hanya apabila kegiatannya berlangsung lebih dari 60 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Jangka waktu 60 hari tersebut tidak harus terus-menerus, tetapi dapat berlangsung terputus-putus. Ketentuan mengenai dianggapnya sebagai BUT untuk penyelenggara jasa, menurut UU PPh berbeda dengan ketentuan dalam P3B yang berlaku.

Berdasarkan P3B Indonesia dengan Jerman, Luxemburg, Pakistan, Swiss dan Venezuela, kegiatan penyelenggaraan jasa tidak mengakibatkan adanya BUT. Sesuai P3B dengan negara tersebut, Indonesia diberi hak mengenakan pajak (PPh Pasal 26) atas imbalan jasa yang dibayarkan kepada penduduk dari negara-negara tersebut, langsung berdasarkan tarif yang disetujui dalam P3B dan langsung dari jumlah bruto imbalan jasa. Sedang berdasarkan P3B lainnya, time test untuk penyelenggaraan jasa umumnya lebih lama dari 3 bulan.

Seseorang atau suatu badan yang merupakan agen tidak bebas yang bertindak atas nama suatu perusahaan di luar negeri, juga merupakan BUT. Agen yang tidak bebas mengandung pengertian bahwa agen tersebut tidak dapat bertindak sepenuhnya dalam rangka usahanya sendiri, melainkan bertindak atas nama penduduk Iuar negeri. Demikian pula seorang pegawai atau agen di Indonesia dari suatu perusahaan asuransi yang berkedudukan di luar negeri, akan dianggap sebagai BUT dari perusahaan tersebut apabila menerima premi dari atau menanggung resiko di Indonesia.

Ketentuan tentang menerima premi tidak terbatas pada premi asuransi yang langsung dari pihak tertanggung, tapi juga premi reasuransi. Menanggung resiko di Indonesia berarti si tertanggung bertempat tinggal atau berkedudukan di Indonesia, sedang peristiwa yang mengakibatkan resikonya tidak harus berada di Indonesia tapi dapat saja berada di luar negeri.

Ketentuan tentang BUT asuransi tersebut diatas juga berbeda dengan ketentuan dalam P3B yang telah berlaku. Berdasarkan P3B yang berlaku, kecuali P3B Indonesia dengan Australia, Selandia Baru dan Malaysia, suatu perusahaan asuransi luar negeri akan dianggap mempunyai BUT di Indonesia apabila perusahaan tersebut mempunyai agen yang tidak bebas, yang menerima premi asuransi. Oleh karena itu, apabila agen tersebut adalah agen bebas atau premi yang diterima adalah premi asuransi, maka perusahaan premi asuransi tersebut harus tidak dianggap mempunyai BUT di Indonesia. Sedang atas premi asuransi termasuk premi reasuransi yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi, penduduk Australia, Selandia Baru, dan Malaysia hak pemajakannya diberikan kepada Indonesia berdasarkan undang-undang domestiknya, yaitu dikenakan PPh Pasal 26 sesuai tarif yang berlaku.

PERLAKUAN PAJAK BAGI BUT

Sistem perpajakan di Indonesia menganut dua asas, yaitu asas domisili dan asas sumber. Berdasarkan asas domisili, Indonesia mengenakan pajak atas seluruh penduduknya, tanpa memperhatikan apakah penghasilannya berasal dari dalam negeri

atau luar negeri. Sedang berdasarkan asas sumber, Indonesia mengenakan pajak atas seluruh penghasilan yang berasal dari Indonesia tanpa mernperhatikan Wajib Pajaknya.

BUT merupakan Wajib Pajak luar negeri yang memperoleh penghasilan dari Indonesia, dan kegiatan atau usaha di Indonesia. Oleh karena melakukan kegiatan di Indonesia, maka kewajiban perpajakan BUT disamakan dengan Wajib Pajak dalam negeri. BUT juga wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), wajib menjadi pemotong, menyetorkan pajak yang dipotong, dan melaporkannya, serta wajib memasukkan Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) Tahunan. Perbedaan antara Wajib Pajak dalam negeri dengan BUT adalah Wajib Pajak dalam negeri dikenakan pajak atas penghasilan dari usaha atau kegiatan di seluruh dunia, sedang BUT hanya atas penghasilan yang diperoleh atau diterima dari usaha atau kegiatan di Indonesia saja.

Besarnya pajak penghasilan yang terutang oleh BUT, kecuali atas penghasilan yang dikenakan pajak final, adalah hasil perkalian Penghasilan Kena Pajak (PKP) dengan tarif umum. PKP merupakan saldo positif dari Penghasilan Bruto setelah dikurangi biaya yang boleh dikurangkan dan kompensasi kerugian fiskal yang ada. Penghasilan bruto merupakan jumlah seluruh penghasilan yang merupakan obyek pajak. Perlu diperhatikan, bahwa tidak semua penghasilan BUT merupakan obyek pajak dan tidak semua biaya yang dikeluarkan BUT merupakan biaya yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto.

OBJEK PAJAK BUT

Sesuai asas sumber, sumber penghasilan BUT ditentukan dimana BUT tersebut terletak. Dalam hal BUT terletak di Indonesia, maka atas seluruh penghasilan dari Indonesia dikenakan pajak di Indonesia. Penghasilan BUT yang menjadi obyek pajak PPh dapat dikelompokkan menjadi tiga (Pasal 5 ayat 1 UU PPh) sebagai berikut:

a. penghasilan dari usaha atau kegiatan bentuk usaha tetap tersebut dan dari harta yang dimiliki atau dikuasai;

b. penghasilan kantor pusat dari usaha atau kegiatan, penjualan barang, atau pemberian jasa di Indonesia yang sejenis dengan yang dijalankan atau yang dilakukan oleh BUT-nya di Indonesia;

c. penghasilan sebagaimana tersebut dalam Pasal 26 UU PPh yang diterima atau diperoleh kantor pusat sepanjang terdapat hubungan efektif antara BUT dengan harta atau kegiatan yang memberikan penghasilan dimaksud.

Kelompok penghasilan pertama menyebutkan bahwa penghasilan dari usaha atau kegiatan dan harta yang dimiliki atau dikuasai BUT, artinya tidak terbatas pada penghasilan yang diperoleh dari usaha atau kegiatan di Indonesia, tapi juga meliputi penghasilan BUT tanpa capital income dari Indonesia. Oleh karena itu penghasilan yang diperoleh dari deviden, bunga, dan sewa atas harta yang ada di Indonesia juga merupakan obyek pajak penghasilan BUT. Kelompok penghasilan yang kedua dan ketiga merupakan penerapan force of attraction principle. Prinsip ini diterapkan untuk menghindari usaha penghindaran pajak atau pengecilan pajak oleh BUT, yaitu dengan memindahkan sebagian atau seluruh penghasilannya menjadi penghasilan kantor pusatnya. Dengan cara penggeseran penghasilan ini, maka penghasilan kantor pusat bertambah besar tapi penghasilan BUT menjadi lebih kecil atau tidak ada sama sekali. Sedang atas penghasilan kantor pusat, apabila bukan merupakan obyek PPh Pasal 26 maka akan bebas dari pengenaan pajak di Indonesia. Apabila merupakan obyek PPh Pasal 26 maka hanya akan dikenakan pajak yang tarifnya tidak lebih dari 20% dan

sifatnya final. Sehingga akhirnya pajak yang dibayar atau terutang di Indonesia menjadi lebih kecil dibandingkan dengan apabila atas penghasilan tersebut dikenakan tarif umum yang masih ditambah dengan PPh Pasal 26 ayat 4, yaitu pajak atas penghasilan sesudah pajak bagi BUT.

Sebagai ilustrasi, usaha atau kegiatan kantor pusat yang diberlakukan sebagai penghasilan BUT adalah sebagai berikut. Sebuah bank A di negara X yang mempunyai cabang di Indonesia, memberikan kredit secara langsung tanpa melalui cabangnya kepada perusahaan di Indonesia. Penghasilan bunga yang diterima kantor pusat dari kredit tersebut, diperlukan sebagai penghasilan BUT cabang bank A di Indonesia.

Contoh penghasilan kantor pusat yang mempunyai hubungan efektif dengan bentuk usaha tetap (BUT) adalah sebagai berikut. Sebuah perusahaan A di negara X yang mempunyai cabang di Indonesia, menutup perjanjian lisensi dengan perusahaan B di Indonesia untuk mempergunakan merek dagang A. Atas pemberian hak tersebut, A menerima imbalan royalti dari B. Sehubungan dengan perjanjian tersebut, A juga memberikan jasa manajemen kepada B melalui cabangnya di Indonesia. Dalam hal demikian, penggunaan merek dagang oleh B mempunyai hubungan efektif dengan cabang A di Indonesia dan oleh karenanya penghasilan royalti tersebut diperlakukan sebagai penghasilan cabang A di Indonesia.

Berhubung ada penghasilan kantor pusat yang dianggap sebagai penghasilan BUT, maka biaya-biaya yang berkenaan dengan penghasilan tersebut juga dapat dikurangkan dari penghasilan BUT. Demikian pula pada PPh Pasal 26 yang dipotongkan atas penghasilan kantor pusat tersebut dapat dikreditkan pada pajak yang terutang atas BUT.

Ketentuan tentang force of attraction principle pada umumnya juga diatur dalam P3B yang berlaku. Walaupun demikian, terdapat delapan P3B yang tidak mengatur ketentuan prinsip itu. Oleh karena itu, atas penghasilan BUT yang kantor pusatnya merupakan penduduk negara-negara tersebut tidak berlaku force of attraction principle.

Copyright © Mitra Konsultindo-Konsultan Pajak ®

konsultan pajak , jasa konsultan pajak , konsultan pajak jakarta , konsultan pajak indonesia , konsultan pajak jabodetabek , konsultan pajak jakarta barat , konsultan pajak jakarta timur , konsultan pajak jakarta selatan , konsultan pajak jakarta utara , konsultan pajak jakarta pusat , konsultan pajak bogor , konsultan pajak depok , konsultan pajak tangerang , konsultan pajak bekasi , kantor konsultan pajak , konsultan pajak murah , jasa konsultasi pajak , tarif konsultan pajak , jasa laporan keuangan , pembuatan laporan keuangan , jasa manajemen bisnis , konsultan bisnis , jasa konsultan pajak jakarta , jasa konsultasi pajak , jasa laporan pajak , jasa laporan spt pajak , jasa laporan spt tahunan , jasa laporan spt masa bulanan , jasa laporan spt pajak orang pribadi , jasa laporan spt pajak badan usaha , jasa laporan spt pajak perusahaan , jasa laporan keuangan , jasa pembuatan laporan keuangan , jasa akuntansi , jasa pembukuan , jasa pembuatan laporan pajak , jasa pembuatan laporan spt pajak , jasa pembuatan laporan spt tahunan , jasa pembuatan spt pajak , jasa pembuatan spt tahunan , jasa pembuatan spt masa bulanan , jasa pembuatan spt tahunan orang pribadi , jasa pembuatan spt tahunan badan usaha , jasa pembuatan spt tahunan perusahaan , konsultan pajak 2014 , jasa konsultan pajak 2014 , konsultan pajak 2015 , jasa konsultan pajak 2015 , jasa laporan spt tahunan orang pribadi , jasa laporan spt tahunan badan usaha , jasa laporan spt tahunan perusahaan , jasa pembuatan spt tahunan orang pribadi , jasa pembuatan spt tahunan badan usaha , jasa pembuatan spt tahunan perusahaan , jasa pembuatan laporan pajak spt tahunan orang pribadi , jasa pembuatan laporan pajak spt tahunan badan usaha , jasa pembuatan laporan pajak spt tahunan perusahaan ,

jasa akuntansi , jasa akutansi , jasa pembukuan , jasa akuntansi pembukuan , jasa pembukuan akuntansi , jasa pembukuan laporan keuangan , jasa akuntansi laporan keuangan , jasa laporan keuangan , jasa pembuatan laporan keuangan , jasa pembuatan perusahaan , jasa pendiriaan perusahaan , jasa pembuatan usaha , jasa pendirian usaha , jasa pembuatan pt , jasa pendirian pt , jasa pembuatan cv , jasa pendirian cv , jasa audit , jasa audit laporan keuangan , jasa internal audit , jasa pengurusan izin usaha , jasa pengurusan ijin usaha , jasa perizinan usaha , jasa perijinan usaha ,

jasa akuntansi jakarta , jasa akutansi jakarta , jasa pembukuan jakarta , jasa akuntansi pembukuan jakarta , jasa pembukuan akuntansi jakarta , jasa pembukuan laporan keuangan jakarta , jasa akuntansi laporan keuangan jakarta , jasa laporan keuangan jakarta , jasa pembuatan laporan keuangan jakarta , jasa pembuatan perusahaan jakarta , jasa pendiriaan perusahaan jakarta , jasa pembuatan usaha jakarta , jasa pendirian usaha jakarta , jasa pembuatan pt jakarta , jasa pendirian pt jakarta , jasa pembuatan cv jakarta , jasa pendirian cv jakarta , jasa audit jakarta , jasa audit laporan keuangan jakarta , jasa internal audit jakarta , jasa pengurusan izin usaha jakarta , jasa pengurusan ijin usaha jakarta , jasa perizinan usaha jakarta , jasa perijinan usaha jakarta ,

jasa manajemen bisnis , jasa bisnis manajemen , jasa konsultan bisnis , jasa konsultan manajemen , jasa konsultan bisnis manajemen , jasa konsultan manajemen bisnis , jasa manajemen bisnis jakarta , jasa bisnis manajemen jakarta , jasa konsultan bisnis jakarta , jasa konsultan manajemen jakarta , jasa konsultan bisnis manajemen jakarta , jasa konsultan manajemen bisnis jakarta

===

jasa akuntansi bogor , jasa akutansi bogor , jasa pembukuan bogor , jasa akuntansi pembukuan bogor , jasa pembukuan akuntansi bogor , jasa pembukuan laporan keuangan bogor , jasa akuntansi laporan keuangan bogor , jasa laporan keuangan bogor , jasa pembuatan laporan keuangan bogor , jasa pembuatan perusahaan bogor , jasa pendiriaan perusahaan bogor , jasa pembuatan usaha bogor , jasa pendirian usaha bogor , jasa pembuatan pt bogor , jasa pendirian pt bogor , jasa pembuatan cv bogor , jasa pendirian cv bogor , jasa audit bogor , jasa audit laporan keuangan bogor , jasa internal audit bogor , jasa pengurusan izin usaha bogor , jasa pengurusan ijin usaha bogor , jasa perizinan usaha bogor , jasa perijinan usaha bogor ,

jasa manajemen bisnis bogor , jasa bisnis manajemen bogor , jasa konsultan bisnis bogor , jasa konsultan manajemen bogor , jasa konsultan bisnis manajemen bogor , jasa konsultan manajemen bisnis bogor ,

jasa akuntansi depok , jasa akutansi depok , jasa pembukuan depok , jasa akuntansi pembukuan depok , jasa pembukuan akuntansi depok , jasa pembukuan laporan keuangan depok , jasa akuntansi laporan keuangan depok , jasa laporan keuangan depok , jasa pembuatan laporan keuangan depok , jasa pembuatan perusahaan depok , jasa pendiriaan perusahaan depok , jasa pembuatan usaha depok , jasa pendirian usaha depok , jasa pembuatan pt depok , jasa pendirian pt depok , jasa pembuatan cv depok , jasa pendirian cv depok , jasa audit depok , jasa audit laporan keuangan depok , jasa internal audit depok , jasa pengurusan izin usaha depok , jasa pengurusan ijin usaha depok , jasa perizinan usaha depok , jasa perijinan usaha depok ,

jasa manajemen bisnis depok , jasa bisnis manajemen depok , jasa konsultan bisnis depok , jasa konsultan manajemen depok , jasa konsultan bisnis manajemen depok , jasa konsultan manajemen bisnis depok ,

jasa akuntansi tangerang , jasa akutansi tangerang , jasa pembukuan tangerang , jasa akuntansi pembukuan tangerang , jasa pembukuan akuntansi tangerang , jasa pembukuan laporan keuangan tangerang , jasa akuntansi laporan keuangan tangerang , jasa laporan keuangan tangerang , jasa pembuatan laporan keuangan tangerang , jasa pembuatan perusahaan tangerang , jasa pendiriaan perusahaan tangerang , jasa pembuatan usaha tangerang , jasa pendirian usaha tangerang , jasa pembuatan pt tangerang , jasa pendirian pt tangerang , jasa pembuatan cv tangerang , jasa pendirian cv tangerang , jasa audit tangerang , jasa audit laporan keuangan tangerang , jasa internal audit tangerang , jasa pengurusan izin usaha tangerang , jasa pengurusan ijin usaha tangerang , jasa perizinan usaha tangerang , jasa perijinan usaha tangerang ,

jasa manajemen bisnis tangerang , jasa bisnis manajemen tangerang , jasa konsultan bisnis tangerang , jasa konsultan manajemen tangerang , jasa konsultan bisnis manajemen tangerang , jasa konsultan manajemen bisnis tangerang ,

jasa akuntansi bekasi , jasa akutansi bekasi , jasa pembukuan bekasi , jasa akuntansi pembukuan bekasi , jasa pembukuan akuntansi bekasi , jasa pembukuan laporan keuangan bekasi , jasa akuntansi laporan keuangan bekasi , jasa laporan keuangan bekasi , jasa pembuatan laporan keuangan bekasi , jasa pembuatan perusahaan bekasi , jasa pendiriaan perusahaan bekasi , jasa pembuatan usaha bekasi , jasa pendirian usaha bekasi , jasa pembuatan pt bekasi , jasa pendirian pt bekasi , jasa pembuatan cv bekasi , jasa pendirian cv bekasi , jasa audit bekasi , jasa audit laporan keuangan bekasi , jasa internal audit bekasi , jasa pengurusan izin usaha bekasi , jasa pengurusan ijin usaha bekasi , jasa perizinan usaha bekasi , jasa perijinan usaha bekasi ,

jasa manajemen bisnis bekasi , jasa bisnis manajemen bekasi , jasa konsultan bisnis bekasi , jasa konsultan manajemen bekasi , jasa konsultan bisnis manajemen bekasi , jasa konsultan manajemen bisnis bekasi

 

Konsultan Pajak Jakarta Jasa – Sewa Guna Usaha (Leasing)

Konsultan Pajak Jakarta Jasa │ Jasa Pembukuan Akuntansi Laporan Keuangan │ Jasa Audit | Konsultan Manajemen Bisnis | Jasa Pembuatan Perusahaan & Izin Usaha

PENGERTIAN SEWA GUNA USAHA (LEASING)

Kegiatan leasing atau yang biasa kita kenal dengan nama sewa-guna-usaha (SGU), telah diperkenalkan untuk pertama kalinya di Indonesia sekitar tahun 1974. Sejak saat itu, khususnya sejak tahun 1980, jumlah perusahaan leasing dan transaksi leasing makin bertambah dan meningkat dari tahun ke tahun untuk membiayai penyediaan barang-barang modal dunia usaha.

Definisi SGU baik dari sudut pandang akuntansi komersial maupun PPh relatif sama. Leasing atau sewa-guna-usaha adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa-guna-usaha dengan hak opsi rnaupun sewa-guna-usaha tanpa hak opsi untuk digunakan oleh lessee selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala.

Dari definisi di atas muncul istilah lessee, yaitu pihak yang melakukan sewa-guna-usaha atau memanfaatkan barang modal. Sedangkan pihak yang menyediakan atau yang menyewa-guna-usahakan barang modal disebut lessor. Ketentuan PPh juga membagi kegiitan leasing menjadi dua jenis, yaitu sewa-guna-usaha dengan hak opsi (finance lease) dan sewa-guna-usaha tanpa hak opsi (operating lease).

SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI (OPERATING LEASE)

Suatu sewa Guna Usaha (leasing) digolongkan sebagai sewa Guna Usaha (SGU) tanpa hak opsi (Operating Lease) apabila memenuhi semua kriteria berikut :

  1. Jumlah pembayaran Sewa Guna Usaha selama masa Sewa Guna Usaha pertama tidak dapat menutupi harga perolehan barang modal yang di-Sewa Guna Usahakan ditambah keuntungan yang diperhitungkan oleh Lessor ;
  2. Perjanjian Sewa Guna Usaha tidak memuat ketentuan mengenai opsi bagi Lesee.

Kedua syarat di atas mengisyaratkan bahwa ketentuan pajak menggolongkan suatu SGU sebagai operating Lease jika Lessor benar-benar tidak berniat menjual barang dan hanya ingin menyewakan saja. Hal itu ditunjukkan dengan jumlah seluruh angsuran yang diterima lebih kecil dari harga pokok barang plus laba serta tidak termuatnya opsi pemilikan barang pada akhir periode leasing. Jadi operating lease adalah transaksi sewa menyewa biasa.Karena hanya, transaksi sewa menyewa biasa, maka kepemilikan barang masih berada di tangan pihak yang menyewakan (Lessor) sehingga yang berhak menyusutkan barang adalah lessor.

Perlakuan perpajakan bagi yang menyewakan (Lessor) :

  1. Seluruh pembayaran sewa yang diterima atau diperoleh oleh lessor merupakan objek PPh Pasal 23.
  2. Lessor berhak menyusutkan barang modal yang di-SGU-kan karena kepemilikan barang ada di tangan lessor.
  3. Lessor memungut pajak pertambahan nilai (PPN) jasa sewa yang diberikan.

Sedangkan perlakuan perpajakan bagi penyewa (Lessee) :

  1. Jumlah biaya sewa yang dibayar / terutang pada tahun tersebut boleh menjadi pengurang penghasilan (Deductible Expense).

b. Lessee tidak boleh menyusutkan barang modal, karena barang masih milik lessor.

c. Lessee memotong PPh Pasal 23 setiap kali membayar sewa kepada lessor dengan tarif 6% jika barang modal yang disewakan selain tanah dan bangunan serta 10% jika barang modalnya berupa barang dan bangunan.

Contoh kasus :

Lessor PT ABC meng-SGU-kan mesin golongan II dengan harga. pokok Rp 200.000.000,00 kepada PT DEF (Lessee). Jangka waktu leasing 24 bulan dan nilai sisa barang setelah periode leasing adalah nihil. Dalam kontrak SGU tidak tercantum klausula pilihan bagi lessee untuk membeli mesin tersebut dengan harga murah pada akhir periode SGU. Pembayaran per bulan Rp8.000.000,00.

Perlakuan Pajaknya sebagai berikut :

Jumlah seluruh pembayaran yang akan diterima lessor PT ABC sebesar Rp 8.000.000,00 x 24 bulan = Rp 192.000.000,00. jumlah tersebut lebih kecil dari jumlah pokok mesin sebesar Rp 200.000.000,00. Selain itu tidak ada klausa pilihan bagi penyewa untuk memiliki mesin tersebut pada akhir periode leasing. Oleh karena itu SGU ini tergolong SGU tanpa hak opsi (Operating Lease) atau sewa menyewa biasa .

Lessor : PT ABC Lessor : PT ABC
Menerima pendapat sewa setiap bulan = 8.000.000 Membayar sewa = 8.000.000
Memungut PPN 10% = 800.000 Membayar PPN = 800.000
Dipotong PPh 23 = (480.000) Memotong PPh 23 = (480.000)
Diterima dari Lessee = 8.320.000 Dibayar ke Lessor = 8.320.000
Menyusutkan mesin per tahun = 50.000.000


SEWA GUNA USAHA DENGAN HAK OPSI (FINANCE LEASE)

Menurut ketentuan pajak kegiatan SGU akan digolongkan sebagai SGU dengan hak opsi

(Finance Lease) apabila memenuhi criteria berikut :

a. Jumlah pembayaran SGU selama masa SGU pertama ditambah dengan nilai sisa barang modal, harus menutup harga perolehan barang modal dan keuntungan lessor;

b. Masa Sewa Guna Usaha ditetapkan sekurang kurangnya 2 tahun untuk barang mudal Golongan I, 3 tahun untuk barang modal Golongan II dan III, dan 7 tahun untuk golongan bangunan;

Dalam hal Lessor dan Lessee membuat perjanjian.Sewa Guna Usaha dengan opsi (Finance Lease) namun massanya tidak memenuhi ketentuan tersebut diatas, maka

perlakuan Pajak Pertambahan Nilai yang diberikan terhadap perjanjian tersebut sama dengan perlakuan Pajak Pertambahan Nilai terhadap perjanjian SGU tanpa hak opsi (Operating Leasse).

c.  Perjanjian SGU memuat ketentuan mengenai opsi bagi Lessee (KMKNo. 1169/KMK.01/1991 Tanggal 7 November 1991 serta SE-10PJ.42/1994 tanggal 22 Maret 1994).

Ketiga syarat diatas harus dipenuhi semua seluruhnya agar suatu SGU dapat digolongkan sebagai SGU dngan hak opsi (Finance Lease). Ketiga syarat diatas menunjukan bahwa ketentuan pajak menggolongkan suatu SGU sebagai Finance Lease  jika lessor sebenarnya berniat menjual barang. Hal itu ditunjukan dengan jumlah seluruh angsuran yang diterima pada periode leasing pertama lebih besar dari harga pokok harga plus laba dan harus adanya opsi pada akhir periode leasing.

Selain itu terdapat batas minimal jangka waktu leasing yang lamanya tergantung golongan barang. Persyaratan jangka waktu minimal ini semakin menguatkan karakter Finance Lease bahwa Finance Lease lebih bertujuan kepada pengalihan kepemilikan barang.

Pada dasarnya kegiatan SGU dengan hak opsi (Finance Lease) adalah kegiatan jasa pembiayaan (berupa penyediaan kredit bagi pengguna leasing (lessee) oleh lessor) maka penghasilan bagi perusahaan leasing (lessor) adalah bunga yang diterima pada saat  angsuran pelunasan hutang leasing. Karena pada dasarnya Finance Lease adalah transaksi pembiayaan maka pajak menganggap bahwa sebelum selesainya periode leasing, barang bukan milik lessee maupun lessor sehingga baik lessee maupun lessor sama-sama tidak boleh menyusutkan barang.

Perlakuan Perpajakan bagi Lessor

  1. Penghasilan lessor yang menjadi objek PPh adalah seluruh pembayaran SGU angsuran pokok (bungan + administration fee) . dalam hal SGU Sindikasi yaitu SGU yang dibiayai oleh beberapa perusahaan leasing, imbalan jasa bagi masing-masing anggota dihitung secara proposional sesuai perjanjian antar anggota yang bersangkutan. Penghasilan tersebut tidak dipotong PPh 23 oleh lessee. Pengenaan pajaknya dilakukan dengan penghitungan akhir tahun dalam SPT Tahunan.
  2. Lessor tidak boleh menyusutkan barang modal yang di SGU kan. Sejak berlakunya KMK No. 1169/KMK.01/1991 Pajak menganut aliran bahwa tidak ada yang memiliki barang leasing sampai berakhirnya periode leasing dan diketahui dengan pasti siapa pemilik barang tersebut. Bila lessee menggunakan hak opsinya, maka barang tersebut menjadi milik lessee sedangkan bila tidak maka barang tersebut menjadi milik lessor. Akibatnya selama periode leasing barang modal tersebut tidak boleh disusutkan baik oleh lessor maupun oleh lessee.
  3. 3.    Lessor dapat membentuk Cadangan Piutang Ragu-Ragu sebesar 2,5% dari rata-rata saldo awal dan akhir piutang SGU. Karena Finance Lease adalah transaksi pembiayaan maka pajak memperbolehkan lessor untuk membuat cadangan piutang ragu-ragu dan besarnya 2,5% dari rata-rata saldo awal dan akhir piutang SGU. Pencadangan tersebut dilakukan dengan mendebet biaya penyisihan piutang serta mengkredit akun Akumulasi Cadangan Penghapusan Piutang. Biaya Penyisihan Piutang tersebut dapat mengurangi penghasiIan (Deductible Expenses)
  4. Kerugian piutang SGU yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dibebankan pada akun Akumulasi Cadangan Penghapusan Piutang tahun yang bersangkutan. Apabila besarnya kerugian piutang yang nyata-nyata tidak tertagih lebih besar dari penyisihan yang dibuat maka selisihnya dapat menjadi biaya (Deductible Expense). Sebaliknya jika besarnya kerugian piutang yang nyata-nyata tidak tertagih lebih kecil dari penyisihan yang dibuat maka selisihnya harus diakui sebagai penghasilan.
  5. Besarnya angsuran PPh pasal 25 bagi lessor dihitung berdasarkan laporan triwulan yang disetahunkan. Perusahaan Lessing, sebagaimana usaha pembiayaan lainnya ( Bank, Asuransi, dll) diwajibkan membuat laporan keuangan triwulan yang harus disampaikan kepada lembaga pemerintah terkait (BI dan Depkeu). Besarnya PPh 25 harus dihitung ulang setiap 3 bulan berdasarkan laba rugi triwulan bersangkutan yang disetahunkan.
  6. Jasa pembiayaan SGU dengan hak opsi tidak terutang PPN. Tetapi penyerahan barang dari lessor ke lessee terutang PPN.

Perlakuan Perpajakan Bagi Lessee

  1. Lessee tidak boleh menyusutkan barang modal yang diterima. Dengan alasan yang sama seperti alasan mengapa lessor tidak boleh menyusutkan barang leasing.
  2. Seluruh pembayaran leasing (angsuran plus bunga dan biaya administrasi) boleh menjadi pengurang (Deductible Expense).
  3. Lessee tidak boleh memotong PPh 23 atas pembayaran angsuran leasing kepada lessor.

Contoh kasus :

Lessor PT ABC meng-SGU-kan mesin golongan II (masa manfaat 8 tahun) dengan harga pokok Rp 200.000.000,00 kepada PT DEF (lessee). Jangka waktu leasing 36 bulan dan nilai sisa barang setelah periode leasing adalah nihil. Dalam kontrak SGU tercantum klausa pilihan bagi lessee untuk membeli mesin tersebut dengan harga murah pada akhir periode SGU. Pembayaran per bulan Rp 8.000.000,00 terdiri dari pelunasan pokok hutang leasing sebesar Rp 5.555.555,00 dan bunga Rp 2.444.445,00.

Perlakuan pajaknya sebagai berikut :

Jumlah seluruh pembayaran yang akan diterima lessor PT ABC sebesar Rp 8.000.000,00 x 36 bulan = Rp 288.000.000,00. jumlah tersebut dapat menutupi harga pokok mesin sebesar Rp 200.000.000,00 dan nilai sisa barang setelah periode leasing. Selain itu terdapat klausa pilihan bagi penyewa untuk memiliki mesin tersebut. Jangka waktu leasing adalah 3 tahun (36 bulan) sedangkan barang termasuk golongan II. Hal ini memenuhi syarat Finance Lease karena untuk barang golongan II jangka waktu leasing minimal 3 tahun. Oleh karena ke-3 syarat terpenuhi maka SGU ini tergolong SGU dengan hak opsi (Finance Lease).

Lessor : PT ABC :
Mencatat piutang Leasing sebesar            =  Rp 288.000.000
Menerima pendapatan bunga / bulan      =  Rp     2.444.445
Menerima pelunasan pokok / bulan          =  Rp     5.555.555
Jumlah yang diterima                                         =  Rp     8.000.000
Tidak menyusutkan mesin;

Mendebet Biaya Penyisihan Piutang Leasing 2,5% dari saldo piutang leasing (Deductible Expense).

Lessee : PT DEF :
Membayar leasing   = Rp 8.000.000,00 (Deductible Expense)
Tidak menyusutkan mesin;
Tidak memungut PPh Pasal 23.

Copyright © Mitra Konsultindo-Konsultan Pajak ®

konsultan pajak , jasa konsultan pajak , konsultan pajak jakarta , konsultan pajak indonesia , konsultan pajak jabodetabek , konsultan pajak jakarta barat , konsultan pajak jakarta timur , konsultan pajak jakarta selatan , konsultan pajak jakarta utara , konsultan pajak jakarta pusat , konsultan pajak bogor , konsultan pajak depok , konsultan pajak tangerang , konsultan pajak bekasi , kantor konsultan pajak , konsultan pajak murah , jasa konsultasi pajak , tarif konsultan pajak , jasa laporan keuangan , pembuatan laporan keuangan , jasa manajemen bisnis , konsultan bisnis , jasa konsultan pajak jakarta , jasa konsultasi pajak , jasa laporan pajak , jasa laporan spt pajak , jasa laporan spt tahunan , jasa laporan spt masa bulanan , jasa laporan spt pajak orang pribadi , jasa laporan spt pajak badan usaha , jasa laporan spt pajak perusahaan , jasa laporan keuangan , jasa pembuatan laporan keuangan , jasa akuntansi , jasa pembukuan , jasa pembuatan laporan pajak , jasa pembuatan laporan spt pajak , jasa pembuatan laporan spt tahunan , jasa pembuatan spt pajak , jasa pembuatan spt tahunan , jasa pembuatan spt masa bulanan , jasa pembuatan spt tahunan orang pribadi , jasa pembuatan spt tahunan badan usaha , jasa pembuatan spt tahunan perusahaan , konsultan pajak 2014 , jasa konsultan pajak 2014 , konsultan pajak 2015 , jasa konsultan pajak 2015 , jasa laporan spt tahunan orang pribadi , jasa laporan spt tahunan badan usaha , jasa laporan spt tahunan perusahaan , jasa pembuatan spt tahunan orang pribadi , jasa pembuatan spt tahunan badan usaha , jasa pembuatan spt tahunan perusahaan , jasa pembuatan laporan pajak spt tahunan orang pribadi , jasa pembuatan laporan pajak spt tahunan badan usaha , jasa pembuatan laporan pajak spt tahunan perusahaan ,

jasa akuntansi , jasa akutansi , jasa pembukuan , jasa akuntansi pembukuan , jasa pembukuan akuntansi , jasa pembukuan laporan keuangan , jasa akuntansi laporan keuangan , jasa laporan keuangan , jasa pembuatan laporan keuangan , jasa pembuatan perusahaan , jasa pendiriaan perusahaan , jasa pembuatan usaha , jasa pendirian usaha , jasa pembuatan pt , jasa pendirian pt , jasa pembuatan cv , jasa pendirian cv , jasa audit , jasa audit laporan keuangan , jasa internal audit , jasa pengurusan izin usaha , jasa pengurusan ijin usaha , jasa perizinan usaha , jasa perijinan usaha ,

jasa akuntansi jakarta , jasa akutansi jakarta , jasa pembukuan jakarta , jasa akuntansi pembukuan jakarta , jasa pembukuan akuntansi jakarta , jasa pembukuan laporan keuangan jakarta , jasa akuntansi laporan keuangan jakarta , jasa laporan keuangan jakarta , jasa pembuatan laporan keuangan jakarta , jasa pembuatan perusahaan jakarta , jasa pendiriaan perusahaan jakarta , jasa pembuatan usaha jakarta , jasa pendirian usaha jakarta , jasa pembuatan pt jakarta , jasa pendirian pt jakarta , jasa pembuatan cv jakarta , jasa pendirian cv jakarta , jasa audit jakarta , jasa audit laporan keuangan jakarta , jasa internal audit jakarta , jasa pengurusan izin usaha jakarta , jasa pengurusan ijin usaha jakarta , jasa perizinan usaha jakarta , jasa perijinan usaha jakarta ,

jasa manajemen bisnis , jasa bisnis manajemen , jasa konsultan bisnis , jasa konsultan manajemen , jasa konsultan bisnis manajemen , jasa konsultan manajemen bisnis , jasa manajemen bisnis jakarta , jasa bisnis manajemen jakarta , jasa konsultan bisnis jakarta , jasa konsultan manajemen jakarta , jasa konsultan bisnis manajemen jakarta , jasa konsultan manajemen bisnis jakarta

===

jasa akuntansi bogor , jasa akutansi bogor , jasa pembukuan bogor , jasa akuntansi pembukuan bogor , jasa pembukuan akuntansi bogor , jasa pembukuan laporan keuangan bogor , jasa akuntansi laporan keuangan bogor , jasa laporan keuangan bogor , jasa pembuatan laporan keuangan bogor , jasa pembuatan perusahaan bogor , jasa pendiriaan perusahaan bogor , jasa pembuatan usaha bogor , jasa pendirian usaha bogor , jasa pembuatan pt bogor , jasa pendirian pt bogor , jasa pembuatan cv bogor , jasa pendirian cv bogor , jasa audit bogor , jasa audit laporan keuangan bogor , jasa internal audit bogor , jasa pengurusan izin usaha bogor , jasa pengurusan ijin usaha bogor , jasa perizinan usaha bogor , jasa perijinan usaha bogor ,

jasa manajemen bisnis bogor , jasa bisnis manajemen bogor , jasa konsultan bisnis bogor , jasa konsultan manajemen bogor , jasa konsultan bisnis manajemen bogor , jasa konsultan manajemen bisnis bogor ,

jasa akuntansi depok , jasa akutansi depok , jasa pembukuan depok , jasa akuntansi pembukuan depok , jasa pembukuan akuntansi depok , jasa pembukuan laporan keuangan depok , jasa akuntansi laporan keuangan depok , jasa laporan keuangan depok , jasa pembuatan laporan keuangan depok , jasa pembuatan perusahaan depok , jasa pendiriaan perusahaan depok , jasa pembuatan usaha depok , jasa pendirian usaha depok , jasa pembuatan pt depok , jasa pendirian pt depok , jasa pembuatan cv depok , jasa pendirian cv depok , jasa audit depok , jasa audit laporan keuangan depok , jasa internal audit depok , jasa pengurusan izin usaha depok , jasa pengurusan ijin usaha depok , jasa perizinan usaha depok , jasa perijinan usaha depok ,

jasa manajemen bisnis depok , jasa bisnis manajemen depok , jasa konsultan bisnis depok , jasa konsultan manajemen depok , jasa konsultan bisnis manajemen depok , jasa konsultan manajemen bisnis depok ,

jasa akuntansi tangerang , jasa akutansi tangerang , jasa pembukuan tangerang , jasa akuntansi pembukuan tangerang , jasa pembukuan akuntansi tangerang , jasa pembukuan laporan keuangan tangerang , jasa akuntansi laporan keuangan tangerang , jasa laporan keuangan tangerang , jasa pembuatan laporan keuangan tangerang , jasa pembuatan perusahaan tangerang , jasa pendiriaan perusahaan tangerang , jasa pembuatan usaha tangerang , jasa pendirian usaha tangerang , jasa pembuatan pt tangerang , jasa pendirian pt tangerang , jasa pembuatan cv tangerang , jasa pendirian cv tangerang , jasa audit tangerang , jasa audit laporan keuangan tangerang , jasa internal audit tangerang , jasa pengurusan izin usaha tangerang , jasa pengurusan ijin usaha tangerang , jasa perizinan usaha tangerang , jasa perijinan usaha tangerang ,

jasa manajemen bisnis tangerang , jasa bisnis manajemen tangerang , jasa konsultan bisnis tangerang , jasa konsultan manajemen tangerang , jasa konsultan bisnis manajemen tangerang , jasa konsultan manajemen bisnis tangerang ,

jasa akuntansi bekasi , jasa akutansi bekasi , jasa pembukuan bekasi , jasa akuntansi pembukuan bekasi , jasa pembukuan akuntansi bekasi , jasa pembukuan laporan keuangan bekasi , jasa akuntansi laporan keuangan bekasi , jasa laporan keuangan bekasi , jasa pembuatan laporan keuangan bekasi , jasa pembuatan perusahaan bekasi , jasa pendiriaan perusahaan bekasi , jasa pembuatan usaha bekasi , jasa pendirian usaha bekasi , jasa pembuatan pt bekasi , jasa pendirian pt bekasi , jasa pembuatan cv bekasi , jasa pendirian cv bekasi , jasa audit bekasi , jasa audit laporan keuangan bekasi , jasa internal audit bekasi , jasa pengurusan izin usaha bekasi , jasa pengurusan ijin usaha bekasi , jasa perizinan usaha bekasi , jasa perijinan usaha bekasi ,

jasa manajemen bisnis bekasi , jasa bisnis manajemen bekasi , jasa konsultan bisnis bekasi , jasa konsultan manajemen bekasi , jasa konsultan bisnis manajemen bekasi , jasa konsultan manajemen bisnis bekasi