Konsultan Pajak Jakarta Jasa – Penyusutan dan Amortisasi Fiskal

Konsultan Pajak Jakarta Jasa │ Jasa Pembukuan Akuntansi Laporan Keuangan │ Jasa Audit | Konsultan Manajemen Bisnis | Jasa Pembuatan Perusahaan & Izin Usaha

PENYUSUTAN FISKAL

Pengertian Penyusutan

Penyusutan menggambarkan proses pengalokasian harga perolehan aktiva/harta tetap berwujud pada periode-periode yang menikmati manfaat atas penggunaan harta tersebut. Pengertian penyusutan menurut PSAK No. 16 dan No. 17 adalah alokasi jumlah perolehan suatu aktiva yang dapat disusutkan sepanjang masa manfaat yang di estimasi. Sedangkan pengertian penyusutan menurut pajak tercantum dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 11 UU PPh. Sedangkan penyusutan menurut pajak merupakan metode alokasi biaya atas pengeluaran untuk pembelian, pendirian, penambahan, perbaikan, atau perubahan harta berwujud, kecuali tanah yang berstatus hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, dan hak pakai, yang dimiliki dan digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun.

Kriteria Aktiva Yang Dapat Disusutkan

Menurut akuntansi yang merujuk pada PSAK, sebuah harta/aktiva dapat disusutkan apabila memenuhi kriteria tertentu. Kriteria tersebut adalah :

a.  aktiva tersebut diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu periode akuntansi;

b.  memiliki suatu masa manfaat yang terbatas;

c.  ditahan oleh suatu perusahaan untuk digunakan dalam produksi atau memasok barang dan jasa, untuk disewakan, atau untuk tujuan administrasi.

Sedangkan menurut Pasal 11 UU PPh harta yang dapat disusutkan adalah harta berwujud yang digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun, kecuali pengeluaran-pengeluaran untuk memperoleh tanah hak milik termasuk tanah berstatus hak guna bangunan, hak guna usaha, dan hak pakai yang pertama kali tidak boleh disusutkan, kecuali apabila tanah tersebut dipergunakan dalam perusahaan atau dimiliki untuk memperoleh penghasilan dengan syarat nilai tanah tersebut berkurang karena

penggunaannya untuk memperoleh penghasilan, misalnya tanah dipergunakan untuk perusahaan genteng, perusahaan keramik, atau perusahaan batu bata.

Yang dimaksud dengan pengeluaran untuk memperoleh tanah hak guna bangunan, hak guna usaha, dan hak pakai yang pertama kali adalah perolehan tanah berstatus hak guna bangunan, hak guna usaha, atau hak pakai dari pihak ketiga dan pengurusan hak-hak tersebut dari instansi yang berwenang untuk pertama kalinya. Sedangkan biaya perpanjangan hak guna bangunan, hak guna usaha, dan hak pakai diamortisasikan selama jangka waktu hak-hak tersebut. Dengan demikian menurut pajak harta yang dapat disusutkan harus memenuhi kriteria sebagai berikut :

  1. harta berwujud yang digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memeliharan penghasilan; dan

b. mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun.

PPh tidak menggunakan istilah “Aktiva Tetap” tetapi menggunakan istilah “Harta berwujud yang masa manfaatnya lebih dari satu tahun”, untuk harta yang dilakukan penyusutan. Jadi, pengertian harta yang dapat disusutkan menurut PPh lebih luas dibandingkan dengan akuntansi komersial, namun dalam prakteknya sama yaitu Aktiva Tetap.

Beberapa harta yang tidak dapat disusutkan menurut fiskal adalah :

a. Tanah, kecuali nilainya berkurang dalam pemakaian, hal ini terdapat persamaan antara PPh dengan Akuntansi.

b. Harta berwujud yang menurut akuntansi dapat disusutkan, tetapi menurut pph tidak dapat disusutkan adalah :

  • Kendaraan perusahaan yang dikuasai dan dibawa pulang pegawai tertentu, termasuk yang ada di daerah terpencil (mulai 18 April 2002 berdasarkan KEP-220/PJ./2002 kendaraan ini boleh disusutkan dengan dasar penyusutan 50% dari jumlah biaya perolehan atau pembelian atau perbaikan besar)
  • Rumah perusahaan yang terletak bukan di daerah terpencil, yang ditempati pegawai yang tidak diberikan tunjangan perumahan.

Metode Penyusutan Aktiva Tetap

Metode penyusutan yang biasa dipakai dalam akuntansi komersial dikelompokkan ke dalam tiga jenis yaitu:

(1)   metode penyusutan berdasarkan kriteria waktu :
a.  metode garis lurus (straight-line method);
b.  metode pembebanan menurun:
–    metode jumlah angka tahun (sum-of-the-years digit method),
–    metode saldo menurun/saldo menurun ganda (double declining method).

(2) metode penyusutan berdasarkan kriteria penggunaan :
a. metode jam jasa (service-hours);
b. metode jumlah unit produksi (production-output)

(3) metode penyusutan berdasarkan kriteria lainnya :
a. metode berdasarkan jenis dan kelompok;
b. metode anuitas.

PSAK 17 tidak mengatur bahwa penyusutan secara akuntansi harus menggunakan suatu metode tertentu. Yang diatur dalam PSAK 17 adalah bahwa penyusutan harus secara sistematis dan reasonable selama masa manfaat aktiva. Juga, metode penyusutan harus konsisten kecuali ada perubahan kondisi.

Sedangkan metode penyusutan yang dibolehkan secara fiskal menurut Pasal 11 UU PPh adalah:

a. dalam bagian-bagian yang sama besar selama masa manfaat yang ditetapkan bagi harta tersebut (metode garis lurus atau “straight-line method’);

Contoh penggunaan metode garis lurus :

Sebuah gedung yang harga perolehannya Rp 100.000.000,00 dan masa manfaatnya 20 tahun, penyusutannya setiap tahun adalah sebesar Rp 5.000.000,00 (Rp 100.000.000,00 : 20).

b. dalam bagian-bagian yang menurun dengan cara menerapkan tarif penyusutan atas nilai sisa buku (metode saldo menurun atau “declining balance method’). jika Wajib Pajak memilih menggunakan metode saldo menurun, nilai sisa buku pada akhir masa manfaat harus disusutkan sekaligus.

Contoh penggunaan metode saldo menurun :

Sebuah mesin yang dibeli dan ditempatkan pada bulan Januari 2000 dengan harga perolehan sebesar Rp 150.000.000,00. Masa manfaat dari mesin 4 (empat) tahun. Tarif penyusutan misalnya ditetapkan 50% (lima puluh persen), penghitungan penyusutannya adalah sebagai berikut :

Tahun

Tarif

Penyusutan

Nilai Sisa

Buku

Harga

Perolehan

2000

2001

2002

2003

50%

50%

50%

sekaligus

75.000.000

37.500.000

18.750.000

18.750.000

75.000.000

37.500.000

18.750.000

0

150.000.000

Penggunaan metode penyusutan atas harta harus dilakukan secara taat azas.

Untuk harta berwujud berupa bangunan hanya dapat disusutkan dengan metode garis lurus. Harta berwujud selain bangunan dapat disusutkan dengan metode garis lurus atau metode saldo menurun. Sesuai dengan pembukuan WP, alat-alat kecil (small tools) yang sama atau sejenis dapat disusutkan dalam satu kelompok.

Kelompok Harta Berwujud Menurut UU PPh

Berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (6) UU PPh untuk menghitung penyusutan, masa manfaat dan tarif penyusutan harta berwujud ditetapkan sebagai berikut :

Kelompok Harta Berwujud

Masa Manfaat

Tarif Penyusutan

Garis Lurus

Saldo Menurun

  1. Bukan bangunan

Kelompok 1

Kelompok 2

Kelompok 3

Kelompok 4

4 tahun

8 tahun

16 tahun

20 tahun

25  %

12,5%

6,25%

5     %

50 %

25 %

12,5%

10 %

  1. Bangunan

Permanen

Tidak Permanen

20 tahun

10 tahun

5  %

10 %

Untuk rnemberikan kepastian hukum bagi WP dalam melakukan penyusutan atas pengeluaran harta berwujud, ketentuan ini mengatur kelompok masa manfaat harta dan tarif penyusutan baik menurut metode garis lurus maupun saldo menurun.

Bangunan tidak permanen didefinisikan sebagai bangunan yang bersifat sementara dan terbuat dari bahan yang tidak tahan lama atau bangunan yang dapat dipindah-pindahkan, yang masa manfaatnya tidak lebih dari 10 (sepuluh) tahun. Misalnya, barak atau asrama yang dibuat dari kayu untuk karyawan.

Dalam rangka memberikan keseragaman kepada WP untuk melakukan penyusutan, Menteri Keuangan diberi wewenang menetapkan jenis-jenis harta yang termasuk dalam setiap kelompok masa manfaat yang harus diikuti oleh WP Ketentuan tentang penyusutan atas harta berwujud yang dimiliki dan digunakan dalam usaha tertentu, ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan 520/KMK.04/2000 tentang Jenis-jenis harta yang termasuk dalam kelompok harta berwujud bukan bangunan untuk keperluan penyusutan s.t.d.d. Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 138/KMK.03/2002 tanggal 8 April 2002.

Saat Dimulainya Penyusutan Fiskal

Berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (3) UU PPh ditegaskan bahwa penyusutan dimulai pada bulan dilakukannya pengeluaran, kecuali untuk harta yang masih dalam proses pengerjaan, penyusutannya dimulai pada bulan selesainya pengerjaan harta tersebut. Namun, dengan persetujuan Direktur Jenderal Pajak, WP diperkenankan melakukan penyusutan mulai pada bulan harta tersebut digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan atau pada bulan harta yang bersangkutan mulai menghasilkan.

Yang dimaksud dengan mulai menghasilkan dalam ketentuan ini dikaitkan dengan saat mulai berproduksi dan tidak dikaitkan dengan saat diterima atau diperolehnya penghasilan.

Sebelum 1 Januari 2001, berdasarkan UU Nomor 10 Tahun 1994 penyusutan dimulai pada tahun dilakukannya pengeluaran, kecuali untuk harta yang masih dalam proses pengerjaan, penyusutannya dimulai pada tahun selesainya pengerjaan harta tersebut. Jadi, perubahan secara prinsipil telah dilakukan oleh UU Nomor 17 tahun 2000 berkaitan dengan saat dimulainya penyusutan dari tahun pengeluaran menjadi bulan pengeluaran.

Perubahan saat mulainya penyusutan menjadi bulanan ini memiliki tendensi memperkecil perbedaan (selisih) yang timbul dari penyusutan secara komersial (akuntansi). Meskipun demikian, masih tetap dimungkinkan perbedaan yang antara lain disebabkan beberapa faktor sebagai berikut :

  1. penyusutan komersial dapat saja menggunakan acuan hari dan tidak menggunakan acuan bulan dalam menghitung penyusutan;
  2. b.    pengelompokan aktiva tetap dan penggunaan tarif penyusutan untuk pajak masih tunduk pada ketentuan Pasal 11 ayat (6) UU PPh jo. KMK No. 520/KMK.04/2000 sehingga secara komersial masih tetap berbeda.

Cara Perhitungan Penyusutan

Contoh 1

pada tanggal 30 Juni 1995 dibeli kendaraan Rp. 50.000.000,- aktiva ini menurut pajak termasuk dalam kelompok I. Perusahaan memilih metode saldo menurun dalam menghitung beban penyusutan. Maka perhitungan penyusutannya adalah sebagai berikut :

Tahun

Daftar Penyusutan

Nilai Sisa Buku

Fiskal (NSBF)

Penyusutan

Akumulasi

Penyusutan

1995

1995

1996

1997

1998

25.000.000

12.500.000

6.250.000

6.250.000

25.000.000

37.500.000

43.750.000

50.000.000

50.000.000

25.000.000

12.500.000

6.250.000

0

 
Contoh 2

Sebuah mesin yang dibeli dan ditempatkan pada bulan Juli 2001 dengan harga perolehan sebesar Rp 100.000.000,00. Masa manfaat dari mesin tersebut menurut fiskal adalah 4 (empat) tahun. Kalau Wajib Pajak menggunakan metode saldo menurun maka tarif penyusutannya adalah 50% (lima puluh persen), maka penghitungan penyusutannya adalah sebagai berikut:

Tahun

Tarif

Penyusutan

Nilai Sisa Buku

Harga Perolehan

2001

2002

2003

2004

2005

½ x 50%

50%

50%

50%

Sekaligus

25.000.000

37.500.000

18.750.000

9.375.000

9.375.000

75.000.000

37.500.000

18.750.000

9.375.000

0

100.000.000

Contoh 3

PT X yang bergerak di bidang pertekstilan membeli mesin yang termasuk dalam Kelompok I pada bulan Nopember 2001 seharga Rp 120.000.000. Perusahaan memilih metode saldo menurun untuk penyusutannya, maka perhitungan penyusutannya adalah sebagai berikut :

Tahun

Tarif

Penyusutan

Nilai Sisa

Buku

Harga

Perolehan

2001

2002

2003

2004

2005

2/12 x 50%

50%

50%

50%

Sekaligus

10.000.000

55.000.000

27.500.000

13.750.000

13.750.000

110.000.000

55.000.000

27.500.000

13.750.000

0

120.000.000


Penyusutan Komputer

Sebelum bulan April 2002, aktiva tetap berupa komputer, printer, scanner, dan sejenisnya termasuk dalam aktiva berwujud kelompok 2 yang harus disusutkan secara fiskal selama 8 tahun. Namun setelah terbitnya KMK No. 138/KMK.02/2002 tanggal 18 April 2002, aktiva berwujud berupa komputer dan sejenisnya dimasukkan (direklasifikasi) menjadi Kelompok 1 aktiva berwujud yang harus disusutkan selama 4 tahun.

Adanya perubahan tersebut menimbulkan implikasi sebagai berikut:

  • Penyusutan berdasarkan ketentuan lama (penyusutan kelompok 2) berlaku sampai dengan bulan Maret 2002;
  • Penyusutan berdasarkan ketentuan baru (penyusutan kelompok 1) berlaku mulai bulan April 2002, dengan tetap menggunakan sisa manfaat semula yang akan mengalami penyesuaian/percepatan secara otomatis.

Penyusutan Telepon Selular Dan Mobil Yang Digunakan Oleh Pegawai

Masalah pembebanan biaya penyusutan fiskal untuk telepon selular (ponsel) dan mobil sedan atau sejenisnya yang sering dipertanyakan oleh para Wajib Pajak terjawab sudah dengan diterbitkannya KEP-220/PJ./2002. Dalam KEP tersebut antara lain diatur sebagai berikut :

  • Pembelian ponsel bagi pegawai untuk keperluan pekerjaan sebesar 50% dicatat sebagai pembelian aktiva berwujud kelompok 1 dan dijadikan biaya melalui penyusutan. Sedangkan biaya pulsa dan perbaikan ponsel 50%-nya dapat menjadi biaya perusahaan;
  • Pembelian maupun perbaikan besar atas sedan atau sejenisnya yang dimiliki atau digunakan pegawai tertentu karena jabatannya dicatat 50%-nya sebagai pembelian aktiva tetap kelompok 2 dan dapat dibebankan sebagai biaya melalui penyusutan. Biaya perbaikan rutin atas sedan atau sejenisnya yang dimiliki atau digunakan pegawai tertentu karena jabatannya dicatat 50%-nya sebagai biaya.

Penyusutan Fiskal Terhadap Aktiva Tetap Yang Telah Direvaluasi

Apabila WP melakukan penilaian kembali aktiva berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 UU PPh, maka dasar penyusutan atas harta adalah nilai setelah dilakukan peniiaian kembali aktiva tersebut.

Penyusutan dilakukan dengan menggunakan tarif penyusutan berdasarkan masa manfaat aktiva tersebut sesuai dengan kelompok aktiva sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 UU PPh, yang dimulai pada tahun penilaian kembali aktiva tetap.

Masalah Penangguhan Penyusutan Aktiva Tetap

Meskipun aktiva tetap berwujud berupa bangunan dan atau peralatan dalam suatu periode tertentu tidak dapat dioperasikan (menganggur), misalnya karena terjadi penurunan atau penghentian produksi, kepada WP yang bersangkutan tidak diperkenankan untuk menangguhkan penyusutan aktiva tetapnya untuk sementara waktu. Sehubungan dengan masalah ini Dirjen Pajak telah menerbitkan Surat Edaran No. SE-02/PJ.42/1999 yang menjelaskan hal-hal berikut ini :

  • Penyusutan harus dilakukan dalam tahun fiskal dilakukannya pengeluaran, kecuali untuk harta yang masih dalam proses pengerjaan, penyusutannya dimulai pada tahun selesainya pengerjaan harta tersebut.
  • WP diperkenankan melakukan penyusutan mulai pada tahun harta tersebut mulai menghasilkan atau berproduksi, dengan syarat telah memperoleh persetujuan tertulis dari Dirjen Pajak. Perlu dicatat bahwa pengertian saat dimulainya produksi mungkin tidak sama dengan saat diterima atau diperolehnya penghasilan.
  • Penundaan penyusutan tidak diperbolehkan meskipun WP mengalami penurunan usaha atau menghentikan produksi untuk sementara. Selama belum ditarik dari pemakaian atau tidak dijual, maka penyusutan atas aktiva tersebut tetap harus dilakukan setiap tahun selama masa manfaatnya.

Penarikan Harta/ Aktiva Tetap

Apabila terjadi pengalihan atau penarikan harta atau penarikan harta karena sebab lainnya, maka jumlah nilai sisa buku harta tersebut dibebankan sebagai kerugian dan jumlah harga jual atau penggantian asuransinya yang diterima atau diperoleh dibukukan sebagai penghasilan pada tahun terjadinya penarikan harta tersebut sehingga Pada dasarnya keuntungan atau kerugian karena pengalihan harta dikenakan pajak dalam tahun dilakukannya pengalihan harta tersebut.

Apabila harta tersebut dijual atau terbakar, maka penerimaan neto dari penjualan harta tersebut, yaitu selisih antara harga penjualan dengan biaya yang dikeluarkan berkenaan dengan penjualan tersebut dan atau penggantian asuransinya dibukukan sebagai penghasilan pada tahun terjadinya penjualan atau tahun diterimanya penggantian asuransi, dan nilai sisa buku dari harta tersebut dibebankan sebagai kerugian dalam tahun pajak yang bersangkutan.

Apabila hasil penggantian asuransi yang akan diterima jumlahnya baru dapat diketahui dengan pasti di masa kemudian, maka dengan persetujuan Direktur Jenderal Pajak jumlah sebesar kerugian dibukukan sebagai beban masa kemudian tersebut. Dalam hal penggantian asuransi yang diterima jumlahnya baru dapat diketahui dengan pasti di masa kemudian, WP dapat mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Pajak agar jumlah sebesar kerugian tersebut dapat dibebankan dalam tahun penggantian asuransi tersebut.

Dalam hal pengalihan harta berwujud dalam rangka bantuan atau sumbangan, hibah, dan warisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b UU PPh, nilai sisa bukunya tidak boleh dibebankan sebagai kerugian oleh pihak yang mengalihkan.

Catatan :

Untuk lebih jelasnya mengenai pembagian kelompok aktiva tetap berwujud menurut fiskal, silakan anda simak lampiran KMK No. 138/KMK.02/2002 di lampiran modul ini.

Copyright © Mitra Konsultindo-Konsultan Pajak ®

konsultan pajak , jasa konsultan pajak , konsultan pajak jakarta , konsultan pajak indonesia , konsultan pajak jabodetabek , konsultan pajak jakarta barat , konsultan pajak jakarta timur , konsultan pajak jakarta selatan , konsultan pajak jakarta utara , konsultan pajak jakarta pusat , konsultan pajak bogor , konsultan pajak depok , konsultan pajak tangerang , konsultan pajak bekasi , kantor konsultan pajak , konsultan pajak murah , jasa konsultasi pajak , tarif konsultan pajak , jasa laporan keuangan , pembuatan laporan keuangan , jasa manajemen bisnis , konsultan bisnis , jasa konsultan pajak jakarta , jasa konsultasi pajak , jasa laporan pajak , jasa laporan spt pajak , jasa laporan spt tahunan , jasa laporan spt masa bulanan , jasa laporan spt pajak orang pribadi , jasa laporan spt pajak badan usaha , jasa laporan spt pajak perusahaan , jasa laporan keuangan , jasa pembuatan laporan keuangan , jasa akuntansi , jasa pembukuan , jasa pembuatan laporan pajak , jasa pembuatan laporan spt pajak , jasa pembuatan laporan spt tahunan , jasa pembuatan spt pajak , jasa pembuatan spt tahunan , jasa pembuatan spt masa bulanan , jasa pembuatan spt tahunan orang pribadi , jasa pembuatan spt tahunan badan usaha , jasa pembuatan spt tahunan perusahaan , konsultan pajak 2014 , jasa konsultan pajak 2014 , konsultan pajak 2015 , jasa konsultan pajak 2015 , jasa laporan spt tahunan orang pribadi , jasa laporan spt tahunan badan usaha , jasa laporan spt tahunan perusahaan , jasa pembuatan spt tahunan orang pribadi , jasa pembuatan spt tahunan badan usaha , jasa pembuatan spt tahunan perusahaan , jasa pembuatan laporan pajak spt tahunan orang pribadi , jasa pembuatan laporan pajak spt tahunan badan usaha , jasa pembuatan laporan pajak spt tahunan perusahaan ,

jasa akuntansi , jasa akutansi , jasa pembukuan , jasa akuntansi pembukuan , jasa pembukuan akuntansi , jasa pembukuan laporan keuangan , jasa akuntansi laporan keuangan , jasa laporan keuangan , jasa pembuatan laporan keuangan , jasa pembuatan perusahaan , jasa pendiriaan perusahaan , jasa pembuatan usaha , jasa pendirian usaha , jasa pembuatan pt , jasa pendirian pt , jasa pembuatan cv , jasa pendirian cv , jasa audit , jasa audit laporan keuangan , jasa internal audit , jasa pengurusan izin usaha , jasa pengurusan ijin usaha , jasa perizinan usaha , jasa perijinan usaha ,

jasa akuntansi jakarta , jasa akutansi jakarta , jasa pembukuan jakarta , jasa akuntansi pembukuan jakarta , jasa pembukuan akuntansi jakarta , jasa pembukuan laporan keuangan jakarta , jasa akuntansi laporan keuangan jakarta , jasa laporan keuangan jakarta , jasa pembuatan laporan keuangan jakarta , jasa pembuatan perusahaan jakarta , jasa pendiriaan perusahaan jakarta , jasa pembuatan usaha jakarta , jasa pendirian usaha jakarta , jasa pembuatan pt jakarta , jasa pendirian pt jakarta , jasa pembuatan cv jakarta , jasa pendirian cv jakarta , jasa audit jakarta , jasa audit laporan keuangan jakarta , jasa internal audit jakarta , jasa pengurusan izin usaha jakarta , jasa pengurusan ijin usaha jakarta , jasa perizinan usaha jakarta , jasa perijinan usaha jakarta ,

jasa manajemen bisnis , jasa bisnis manajemen , jasa konsultan bisnis , jasa konsultan manajemen , jasa konsultan bisnis manajemen , jasa konsultan manajemen bisnis , jasa manajemen bisnis jakarta , jasa bisnis manajemen jakarta , jasa konsultan bisnis jakarta , jasa konsultan manajemen jakarta , jasa konsultan bisnis manajemen jakarta , jasa konsultan manajemen bisnis jakarta

===

jasa akuntansi bogor , jasa akutansi bogor , jasa pembukuan bogor , jasa akuntansi pembukuan bogor , jasa pembukuan akuntansi bogor , jasa pembukuan laporan keuangan bogor , jasa akuntansi laporan keuangan bogor , jasa laporan keuangan bogor , jasa pembuatan laporan keuangan bogor , jasa pembuatan perusahaan bogor , jasa pendiriaan perusahaan bogor , jasa pembuatan usaha bogor , jasa pendirian usaha bogor , jasa pembuatan pt bogor , jasa pendirian pt bogor , jasa pembuatan cv bogor , jasa pendirian cv bogor , jasa audit bogor , jasa audit laporan keuangan bogor , jasa internal audit bogor , jasa pengurusan izin usaha bogor , jasa pengurusan ijin usaha bogor , jasa perizinan usaha bogor , jasa perijinan usaha bogor ,

jasa manajemen bisnis bogor , jasa bisnis manajemen bogor , jasa konsultan bisnis bogor , jasa konsultan manajemen bogor , jasa konsultan bisnis manajemen bogor , jasa konsultan manajemen bisnis bogor ,

jasa akuntansi depok , jasa akutansi depok , jasa pembukuan depok , jasa akuntansi pembukuan depok , jasa pembukuan akuntansi depok , jasa pembukuan laporan keuangan depok , jasa akuntansi laporan keuangan depok , jasa laporan keuangan depok , jasa pembuatan laporan keuangan depok , jasa pembuatan perusahaan depok , jasa pendiriaan perusahaan depok , jasa pembuatan usaha depok , jasa pendirian usaha depok , jasa pembuatan pt depok , jasa pendirian pt depok , jasa pembuatan cv depok , jasa pendirian cv depok , jasa audit depok , jasa audit laporan keuangan depok , jasa internal audit depok , jasa pengurusan izin usaha depok , jasa pengurusan ijin usaha depok , jasa perizinan usaha depok , jasa perijinan usaha depok ,

jasa manajemen bisnis depok , jasa bisnis manajemen depok , jasa konsultan bisnis depok , jasa konsultan manajemen depok , jasa konsultan bisnis manajemen depok , jasa konsultan manajemen bisnis depok ,

jasa akuntansi tangerang , jasa akutansi tangerang , jasa pembukuan tangerang , jasa akuntansi pembukuan tangerang , jasa pembukuan akuntansi tangerang , jasa pembukuan laporan keuangan tangerang , jasa akuntansi laporan keuangan tangerang , jasa laporan keuangan tangerang , jasa pembuatan laporan keuangan tangerang , jasa pembuatan perusahaan tangerang , jasa pendiriaan perusahaan tangerang , jasa pembuatan usaha tangerang , jasa pendirian usaha tangerang , jasa pembuatan pt tangerang , jasa pendirian pt tangerang , jasa pembuatan cv tangerang , jasa pendirian cv tangerang , jasa audit tangerang , jasa audit laporan keuangan tangerang , jasa internal audit tangerang , jasa pengurusan izin usaha tangerang , jasa pengurusan ijin usaha tangerang , jasa perizinan usaha tangerang , jasa perijinan usaha tangerang ,

jasa manajemen bisnis tangerang , jasa bisnis manajemen tangerang , jasa konsultan bisnis tangerang , jasa konsultan manajemen tangerang , jasa konsultan bisnis manajemen tangerang , jasa konsultan manajemen bisnis tangerang ,

jasa akuntansi bekasi , jasa akutansi bekasi , jasa pembukuan bekasi , jasa akuntansi pembukuan bekasi , jasa pembukuan akuntansi bekasi , jasa pembukuan laporan keuangan bekasi , jasa akuntansi laporan keuangan bekasi , jasa laporan keuangan bekasi , jasa pembuatan laporan keuangan bekasi , jasa pembuatan perusahaan bekasi , jasa pendiriaan perusahaan bekasi , jasa pembuatan usaha bekasi , jasa pendirian usaha bekasi , jasa pembuatan pt bekasi , jasa pendirian pt bekasi , jasa pembuatan cv bekasi , jasa pendirian cv bekasi , jasa audit bekasi , jasa audit laporan keuangan bekasi , jasa internal audit bekasi , jasa pengurusan izin usaha bekasi , jasa pengurusan ijin usaha bekasi , jasa perizinan usaha bekasi , jasa perijinan usaha bekasi ,

jasa manajemen bisnis bekasi , jasa bisnis manajemen bekasi , jasa konsultan bisnis bekasi , jasa konsultan manajemen bekasi , jasa konsultan bisnis manajemen bekasi , jasa konsultan manajemen bisnis bekasi

 

Konsultan Pajak Jakarta Jasa – Penentuan Harga Transaksi

Konsultan Pajak Jakarta Jasa │ Jasa Pembukuan Akuntansi Laporan Keuangan │ Jasa Audit | Konsultan Manajemen Bisnis | Jasa Pembuatan Perusahaan & Izin Usaha

Beberapa transaksi akan.mempengaruhi harga perolehan suatu aktiva, di antaranya :

  1. Jual Beli

Suatu transaksi jual-beli mungkin dipengaruhi oleh hubungan istimewa dan mungkin juga tidak. Dalam hal jual-beli dipengaruhi hubungan istimewa, maka penentuan harga bagi penjual dan pembeli adalah :

–    bagi pembeli : harga perolehan harta adalah harga yang seharusnya dibayar;

–    bagi penjual : harga penjualan harta adalah harga yang seharusnya diterima.

Sedangkan bila tidak dipengaruhi hubungan istimewa, maka harga jual-beli :

–    bagi pembeli : harga perolehan harta adalah harga yang sesungguhnya dibayar;

–    bagi penjual : harga penjualan harta adalah harga yang sesungguhnya diterima.

Contoh :

Tuan A adalah pemegang saham utama PT X. Tuan A memasok bahan baku produksi PT X. PT X membeli bahan baku dari Tuan A Rp 1.500.00,00 per unit. Padahal harga bahan baku yang sama di pasar bebas hanya sebesar Rp 1.000.000,00. Karena transaksi tersebut adalah transaksi yang yang dipengaruhi hubungan istimewa maka PT X harus mencatat nilai perolehan bahan baku sebesar Rp 1.000.000,00 bukan Rp 1.500.000,00.

Adanya hubungan istimewa menyebabkan harga perolehan menjadi lebih besar/ lebih kecil dari harga pasar wajar. Oleh karena itu diperlukan koreksi untuk mendekatkan pada nilai rill Dasar.

  1. 2.   Tukar Menukar

Harga yang diperoleh berdasarkan transaksi tukar-menukar dengan harta lain, nilai perolehan atau nilai penjualannya adalah jumlah yang seharusnya dikeluarkan atau diterima berdasarkan harga pasar.

Contoh :

Tuan A ingin mesin yang dimilikinya ditukar dengan mobil yang dimiliki Tuan B. Harga pasar mesin tersebut adalah Rp 5.000.000,00 dengan Nilai Sisa Buku Fiskal (NSBF) sebesar Rp 1.000.000,00. Mobil Tuan B sendiri memiliki harga pasar Rp 6.000.000,00 dengan NSBF sebesar Rp 3.000.000,00. Berapa keuntungan yang didapat dari transaksi tersebut ?

Selisih lebih harga pasar di atas NSBF adalah keuntungan yang dikenakan pajak. Keuntungan Tuan A sebesar selisih harga mobil yang diterima (Rp 6.000.000,00) dengan NSBF mesin yang diserahkan (Rp 1.000.000,00) = Rp 5.000.000,00 dan keuntungan Tuan B adalah sebesar selisih harga mesin yang diterima (Rp 5.000.000,00) dengan NSBF mobil yang diserahkan (Rp 3.000.000,00) = Rp 2.000.000,00.

  1. 3.   Penarikan Harta

Apabila suatu harta dijual maka penerimaan dibukukan sebagai penghasilan pada tahun terjadinya penjualan dan Nilai Sisa Buku Fiskal (NSBF) dari harta tersebut dibebankan sebagai kerugian dala tahun pajak yang bersangkutan. Keuntungan atau kerugian karena pengalihan harta dikenakan pajak dalam tahun dilakukannya pengalihan harta tersebut.

Apabila suatu harta terbakar, maka pergantian asuransinya (bila ada) dibukukan sebagai penghasilan pada tahun diterimanya penggantian asuransi, dan nilai sisa buku dari harta tersebut dibebankan sebagai kerugian dalam tahun pajak yang bersangkutan.

Contoh :

Sebuah mesin semi konduktor miiik PT Elektron terbakar karena terjadi konslet pada tanggal 10 Januari 2001. Mesin tersebut dibeli pada tahun 1998 seharga Rp 1 miliar. Nilai Sisa Buku Fiskal (NSBF) pada saat terjadi kebakaran sebesar Rp 625 juta. Penggantian asuransi yang didapat sebesar Rp 500 juta.

NSBF sebesar Rp 625 juta dibebankan sebagai kerugian tahun 2001 sedangkan penggantian asuransi sebesar Rp 500 juta dicatat sebagai penghasilan. Apabila hasil penggantian asuransi yang akan diterima jumlahnya baru akan diketahui dengan pati dimasa kemudian, maka dengan persetujuan Dirjen Pajak jumlah sebesar kerugian dibukukan sebagai beban masa kemudian tersebut.

  1. 4.   Pengalihan Harta Untuk Setoran Modal

pada prinsipnya pengalihan harta dalam bentuk apapun (jual-beli, setoran modal, tukar menukar, dan lain-lain), penilaian hartanya berdasarkan harga pasar.

Contoh :

Tuan A ingin menambah modalnya di PT X dengan menyerahkan sebuah gudang Nilai sisa buku fiskal gudang sebelum penyerahan adalah Rp 500 juta sedangkan harga pasarnya Rp1 miliar. Maka PT X mencatat setoran modal berupa gudang dari tuan R sebesar Rp 1 miliar sedangkan Tuan A mengakui keuntungan pengalihan harta sebesar harga pasar gudang (Rp 1 miliar) dikurangi NSBF-nya (Rp 500 juta ) = Rp 500 juta.

  1. 5.   Pengalihan Harta Dalam Rangka Likuidasi, Merger, Konsolidasi, Pemekaran Atau Pengambilalihan

pada dasarnya, nilai pengalihan harta dalam rangka merger, likuidasi, konsolidasi ataupun akuisisi, adalah jumlah yang seharusnya dikeluarkan atau diterima berdasarkan harga pasar. Metode yang harus digunakan adalah metode purchase dan perusahaan yang mengalihkan aktiva harus mengakui capital gain/loss. Tetapi berdasarkan KMK No.422/KMK.04/1998 jo. No. 469/KMK.04/1998, bagi WP yang mengalihkan harta dalam rangka penggabungan usaha (merger) atau peleburan usaha (konsolidasi) yang memenuni syarat serta pemekaran usaha (expansion) dalam rangka menjual sahamnya di bursa efek. Jika suatu merger, konsolidasi dan pemekaran memenuhi syarat yang ditentukan maka NSBF dari aktiva tersebut dapat dijadikan sebagai dasar penilaian aktiva. Perusahaan-perusahaan yang dimerger, serta perusahaan  yang menerima harta, Sama-sama mencatat penerimaa harta sebesar nilai buku dan tidak mengakui adannya laba atau rugi atau pengalihan harta (Pooling of Interest).

Contoh :

PT A dan PT B berniat melakukan konsolidasi dengan membentuk perusahaan baru yaitu PT C. PT A dan PT B akan dilikuidasi. Pengalihan aktiva dari PT A dan PT B ke PT C seharusnya dicatat sebesar harga pasar (dengan metode Purchase) dan baik PT A maupun PT B harus mengakui laba rugi pengalihan aktivanya ke PT C. Tetapi berdasarkan ketentuan dalam KMK di atas, konsolidasi tersebut dapat menggunakan nilai buku (dengan metode pooling of interest)

  1. 6.   Hibah, Sumbangan dan Warisan

Pengalihan harta dengan alasan hibah, sumbangan atau warisan yang memenuhi pasal 4 ayat 3 huruf a dan b UU PPh (yang menyerahkan adalah orang pribadi dan yang menerima adalah anggota keluarga sedarah lurus satu derajat atau badan sosial) dicatat sebesar nilai buku yang dihibahkan oleh penerima. Sedangkan penerima hibah atau sumbangan tidak boleh mencatat kerugian atas penyerahan harta tersebut.

Contoh :

Tuan A berniat menghibahkan 2 buah gedung masing-masing kepada PT X dan kepada sebuah badan sosial yang ditetapkan Menteri Keuangan. Atas penyerahan gedung ke badan sosial, Tuan A mencatat hibah tersebut sebesar nilai sisa buku fiskal (NSBF) dan tidak mengakui laba/rugi.

Tetapi atas hibah gedung kepada PT X, Tuan A harus mencatat hibah tersebut sebesar harga pasar dan harus laba/rugi.

  1. 7.   Revaluasi Aktiva Tetap

Revaluasi adalah penilaian kembali harta yang tercatat sebesar Nilai Buku Fiskal menjadi sebesar harga pasar. Nilai harta setelah dilakukan revaluasi adalah nilai yang disetujui oleh Dirjen Pajak. Untuk dapat disetujui oleh Dirjen Pajak, atas selisih antara nilai buku sebelum revaluasi dan nilai buku setelah revaluasi WP dikenakan PPh Final sebesar 10%. Setelah revaluasi disetujui, WP dapat menyusutkan harta dengan dasar penyusutan yang baru (sebesar nilai harta yang disetujui Dirjen Pajak).

Contoh :

NSBF suatu mesin sebelum revaluasi adalah Rp 100 juta. Harga wajar pasar tersebut adalah Rp 500 juta. Dengan persetujuan Dirjen Pajak, NSBF mesin tersebut dapat diubah menjadi sebesar harga pasarnya (Rp 500 juta). Setelah itu WP dapat menyusutkan mesin dengan dasar penyusutan yang baru.

Copyright © Mitra Konsultindo-Konsultan Pajak ®

konsultan pajak , jasa konsultan pajak , konsultan pajak jakarta , konsultan pajak indonesia , konsultan pajak jabodetabek , konsultan pajak jakarta barat , konsultan pajak jakarta timur , konsultan pajak jakarta selatan , konsultan pajak jakarta utara , konsultan pajak jakarta pusat , konsultan pajak bogor , konsultan pajak depok , konsultan pajak tangerang , konsultan pajak bekasi , kantor konsultan pajak , konsultan pajak murah , jasa konsultasi pajak , tarif konsultan pajak , jasa laporan keuangan , pembuatan laporan keuangan , jasa manajemen bisnis , konsultan bisnis , jasa konsultan pajak jakarta , jasa konsultasi pajak , jasa laporan pajak , jasa laporan spt pajak , jasa laporan spt tahunan , jasa laporan spt masa bulanan , jasa laporan spt pajak orang pribadi , jasa laporan spt pajak badan usaha , jasa laporan spt pajak perusahaan , jasa laporan keuangan , jasa pembuatan laporan keuangan , jasa akuntansi , jasa pembukuan , jasa pembuatan laporan pajak , jasa pembuatan laporan spt pajak , jasa pembuatan laporan spt tahunan , jasa pembuatan spt pajak , jasa pembuatan spt tahunan , jasa pembuatan spt masa bulanan , jasa pembuatan spt tahunan orang pribadi , jasa pembuatan spt tahunan badan usaha , jasa pembuatan spt tahunan perusahaan , konsultan pajak 2014 , jasa konsultan pajak 2014 , konsultan pajak 2015 , jasa konsultan pajak 2015 , jasa laporan spt tahunan orang pribadi , jasa laporan spt tahunan badan usaha , jasa laporan spt tahunan perusahaan , jasa pembuatan spt tahunan orang pribadi , jasa pembuatan spt tahunan badan usaha , jasa pembuatan spt tahunan perusahaan , jasa pembuatan laporan pajak spt tahunan orang pribadi , jasa pembuatan laporan pajak spt tahunan badan usaha , jasa pembuatan laporan pajak spt tahunan perusahaan ,

jasa akuntansi , jasa akutansi , jasa pembukuan , jasa akuntansi pembukuan , jasa pembukuan akuntansi , jasa pembukuan laporan keuangan , jasa akuntansi laporan keuangan , jasa laporan keuangan , jasa pembuatan laporan keuangan , jasa pembuatan perusahaan , jasa pendiriaan perusahaan , jasa pembuatan usaha , jasa pendirian usaha , jasa pembuatan pt , jasa pendirian pt , jasa pembuatan cv , jasa pendirian cv , jasa audit , jasa audit laporan keuangan , jasa internal audit , jasa pengurusan izin usaha , jasa pengurusan ijin usaha , jasa perizinan usaha , jasa perijinan usaha ,

jasa akuntansi jakarta , jasa akutansi jakarta , jasa pembukuan jakarta , jasa akuntansi pembukuan jakarta , jasa pembukuan akuntansi jakarta , jasa pembukuan laporan keuangan jakarta , jasa akuntansi laporan keuangan jakarta , jasa laporan keuangan jakarta , jasa pembuatan laporan keuangan jakarta , jasa pembuatan perusahaan jakarta , jasa pendiriaan perusahaan jakarta , jasa pembuatan usaha jakarta , jasa pendirian usaha jakarta , jasa pembuatan pt jakarta , jasa pendirian pt jakarta , jasa pembuatan cv jakarta , jasa pendirian cv jakarta , jasa audit jakarta , jasa audit laporan keuangan jakarta , jasa internal audit jakarta , jasa pengurusan izin usaha jakarta , jasa pengurusan ijin usaha jakarta , jasa perizinan usaha jakarta , jasa perijinan usaha jakarta ,

jasa manajemen bisnis , jasa bisnis manajemen , jasa konsultan bisnis , jasa konsultan manajemen , jasa konsultan bisnis manajemen , jasa konsultan manajemen bisnis , jasa manajemen bisnis jakarta , jasa bisnis manajemen jakarta , jasa konsultan bisnis jakarta , jasa konsultan manajemen jakarta , jasa konsultan bisnis manajemen jakarta , jasa konsultan manajemen bisnis jakarta

===

jasa akuntansi bogor , jasa akutansi bogor , jasa pembukuan bogor , jasa akuntansi pembukuan bogor , jasa pembukuan akuntansi bogor , jasa pembukuan laporan keuangan bogor , jasa akuntansi laporan keuangan bogor , jasa laporan keuangan bogor , jasa pembuatan laporan keuangan bogor , jasa pembuatan perusahaan bogor , jasa pendiriaan perusahaan bogor , jasa pembuatan usaha bogor , jasa pendirian usaha bogor , jasa pembuatan pt bogor , jasa pendirian pt bogor , jasa pembuatan cv bogor , jasa pendirian cv bogor , jasa audit bogor , jasa audit laporan keuangan bogor , jasa internal audit bogor , jasa pengurusan izin usaha bogor , jasa pengurusan ijin usaha bogor , jasa perizinan usaha bogor , jasa perijinan usaha bogor ,

jasa manajemen bisnis bogor , jasa bisnis manajemen bogor , jasa konsultan bisnis bogor , jasa konsultan manajemen bogor , jasa konsultan bisnis manajemen bogor , jasa konsultan manajemen bisnis bogor ,

jasa akuntansi depok , jasa akutansi depok , jasa pembukuan depok , jasa akuntansi pembukuan depok , jasa pembukuan akuntansi depok , jasa pembukuan laporan keuangan depok , jasa akuntansi laporan keuangan depok , jasa laporan keuangan depok , jasa pembuatan laporan keuangan depok , jasa pembuatan perusahaan depok , jasa pendiriaan perusahaan depok , jasa pembuatan usaha depok , jasa pendirian usaha depok , jasa pembuatan pt depok , jasa pendirian pt depok , jasa pembuatan cv depok , jasa pendirian cv depok , jasa audit depok , jasa audit laporan keuangan depok , jasa internal audit depok , jasa pengurusan izin usaha depok , jasa pengurusan ijin usaha depok , jasa perizinan usaha depok , jasa perijinan usaha depok ,

jasa manajemen bisnis depok , jasa bisnis manajemen depok , jasa konsultan bisnis depok , jasa konsultan manajemen depok , jasa konsultan bisnis manajemen depok , jasa konsultan manajemen bisnis depok ,

jasa akuntansi tangerang , jasa akutansi tangerang , jasa pembukuan tangerang , jasa akuntansi pembukuan tangerang , jasa pembukuan akuntansi tangerang , jasa pembukuan laporan keuangan tangerang , jasa akuntansi laporan keuangan tangerang , jasa laporan keuangan tangerang , jasa pembuatan laporan keuangan tangerang , jasa pembuatan perusahaan tangerang , jasa pendiriaan perusahaan tangerang , jasa pembuatan usaha tangerang , jasa pendirian usaha tangerang , jasa pembuatan pt tangerang , jasa pendirian pt tangerang , jasa pembuatan cv tangerang , jasa pendirian cv tangerang , jasa audit tangerang , jasa audit laporan keuangan tangerang , jasa internal audit tangerang , jasa pengurusan izin usaha tangerang , jasa pengurusan ijin usaha tangerang , jasa perizinan usaha tangerang , jasa perijinan usaha tangerang ,

jasa manajemen bisnis tangerang , jasa bisnis manajemen tangerang , jasa konsultan bisnis tangerang , jasa konsultan manajemen tangerang , jasa konsultan bisnis manajemen tangerang , jasa konsultan manajemen bisnis tangerang ,

jasa akuntansi bekasi , jasa akutansi bekasi , jasa pembukuan bekasi , jasa akuntansi pembukuan bekasi , jasa pembukuan akuntansi bekasi , jasa pembukuan laporan keuangan bekasi , jasa akuntansi laporan keuangan bekasi , jasa laporan keuangan bekasi , jasa pembuatan laporan keuangan bekasi , jasa pembuatan perusahaan bekasi , jasa pendiriaan perusahaan bekasi , jasa pembuatan usaha bekasi , jasa pendirian usaha bekasi , jasa pembuatan pt bekasi , jasa pendirian pt bekasi , jasa pembuatan cv bekasi , jasa pendirian cv bekasi , jasa audit bekasi , jasa audit laporan keuangan bekasi , jasa internal audit bekasi , jasa pengurusan izin usaha bekasi , jasa pengurusan ijin usaha bekasi , jasa perizinan usaha bekasi , jasa perijinan usaha bekasi ,

jasa manajemen bisnis bekasi , jasa bisnis manajemen bekasi , jasa konsultan bisnis bekasi , jasa konsultan manajemen bekasi , jasa konsultan bisnis manajemen bekasi , jasa konsultan manajemen bisnis bekasi

 

Konsultan Pajak Jakarta Jasa – Penilaian Harta dan Penentuan Harga Transaksi

Konsultan Pajak Jakarta Jasa │ Jasa Pembukuan Akuntansi Laporan Keuangan │ Jasa Audit | Konsultan Manajemen Bisnis | Jasa Pembuatan Perusahaan & Izin Usaha

PENILAIAN HARTA

Penilaian harta perusahaan dalam perpajakan sangat penting karena ketika perusahaan menjual/mengalihkan harta perusahaan tersebut ada kemungkinan akan terdapat laba dari pengalihan atau penjualan harta tersebut. Selisih dari harga perolehan dengan harga pasar akan menjadi laba/rugi. Dalam penentuannya ada beberapa ketentuan yang harus dipenuhi oleh Wajib Pajak yaitu :

1.  Yang dimaksud dengan harga perolehan aktiva tetap adalah harga beli dan biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh harta tersebut seperti bea masuk, biaya angkut, dan biaya pemasaran.

2.  Untuk tanah termasuk pengurusan hak-hak atas tanah dari instansi yang berwenang untuk pertama kalinya dikapitalisasikan dalam harga tanah

3.  Biaya pra-operasi yaitu biaya yang dikeluarkan sebelum operasi komersial yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun, dikapitalisasi dan kemudian diamortisasi.

Penilaian harta ditentukan oleh harga perolehan suatu aktiva. Dibawah ini dijelaskan penilaian harta-harta menurut ketentuan pajak :

  1. 1.   Persediaan Barang

Pada umumnya terdapat 3 golongan persediaan barang, yaitu barang jadi atau barang dagangan, barang dalam proses produksi, bahan baku dan bahan pembantu. Penilaian harga pokok persediaan barang menurut ketentuan Pasal 10 ayat (6) UU PPh pada dasarnya hanya diperkenankan berdasarkan harga perolehan (historical Cost) mula-mula. Sedangkan penentuan nilai pemakaian persediaan barang atau yang biasa dikenal dengan Harga Pokok Penjualan (HPP) hanya diperbolehkan atas harga perolehan barang :

  • yang dilakukan secara rata-rata (average method); atau
  • dengan cara mendahulukan persediaan yang diperoleh pertama (FIFO method).

Dengan kriteria tersebut diatas maka WP tidak diperkenankan menggunakan metode penilaian mana yang lebih rendah antara harga perolehan dan harga pasar (LOCOM)

ataupun penentuan HPP dengan menggunakan metode yang mendahulukan persediaan yang diperoleh terakhir (LIFO method).

Sekali WP memilih salah satu cara metode penentuan pemakaian persediaan untuk penghitungan harga pokok tersebut maka untuk tahun-tahun selanjutnya harus digunakan cara yang sama (taat asas).

Ilustrasi dari penentuan alokasi biaya pemakaian persediaan baik dengan metode average maupun FIFO adalah seperti di bawah ini.
1. Persediaan Awal 100 satuan @ Rp 9,00

2. Pembelian 100 satuan @ Rp 12,00

3. Pembelian 100 satuan @ Rp 11,25

4. Penjualan/dipakai 100 satuan

5. Penjualan/dipakai 100 satuan

Penghitungan harga pokok penjualan dan nilai persediaan dengan menggunakan cara rata rata (average method) misalnya sebagai berikut :

No.

Didapat

Dipakai

Sisa/Persediaan

a.

100 @ Rp 9,00= Rp 900,00

b.

100 @ Rp 12,00= Rp 1.200,00 200 @ Rp 10,50= Rp 2.100,00

c.

100 @ Rp 11,25= Rp 1.125,00 300 @ Rp 10,75= Rp 3.225,00

d.

100 @ Rp 10,75= Rp 1.075,00 200 @ Rp 10,75= Rp 2.150,00

e.

100 @ Rp 10,75= Rp 1.075,00 100 @ Rp 10,75= Rp 1.075,00

Penghitungan harga pokok penjualan dan nilai persediaan dengan menggunakan cara FIFO misalnya sebagai berikut :

No.

Didapat

Dipakai

Sisa/Persediaan

a. 100 @ Rp 9,00= Rp 900,00
b. 100 @ Rp 12,00= Rp 1.200,00 100 @ Rp 9,00= Rp 900,00

100 @ Rp 12,00

= Rp 1.200,00

c. 100 @ Rp 1,25= Rp 1.125,00 100 @ Rp 9,00= Rp 900,00

100 @ Rp 12,00

= Rp 1.200,00

100 @ Rp 11,25

= Rp 1.125,00

d. 100 @ Rp 9,00= Rp 900,00 100 @ Rp 12,00= Rp 1.200,00

100 @ Rp 11,25

= Rp 1.125,00

e. 100 @ Rp 12,00= Rp 1.200,00 100 @ Rp 11,25= Rp 1.125,00

 

  1. 2.   Aktiva tetap (Bangunan, Mesin dan Kendaraan)

Yang termasuk harga perolehan aktiva tetap adalah harga beli dan biaya yang dikeluarkan dalam rangka rnemperoleh harga tersebut seperti bea masuk, biaya angkut, dan biaya pemasangan.

Contoh :

Mesin diimpor dengan harga (Nilai Impor) Rp 100 juta. Biaya pengangkutan dari pelabuhan ke pabrik, biaya pemasangan, penetesan dan lain-lain sampai mesin tersebut siap digunakan sebesar Rp 20 juta. Maka sebesar Rp 20 juta tersebut dikapitalisasikan ke harga mesin sehingga nilai perolehan mesin menjadi Rp 120 juta.

  1. 3.   Tanah

Pengeluaran-pengeluaran untuk memperoleh tanah termasuk pengurusan hak-hak atas tanah dari instansi yang berwenang untuk pertama kalinya dikapitalisasikan dalam harga tanah.

Contoh :

Tanah dibeli seharga Rp 1 miliar. Untuk pengurusan status dan pengurusan hak-hak tersebut dari instansi yang berwenang untuk pertama kalinya dikeluarkan biaya sebesar Rp 200 juta. Maka sebesar Rp 200 juta dikapitalisasikan ke harga perolehan tanah sehingga tanah tercatat sebesar Rp 1.200 juta.

  1. 4.   Biaya Pra Operasional

Pengeluaran yang dilakukan sebelum operasi komersial yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun, dikapitalisasi kemudian diamortisasi.

Contoh :

Biaya studi kelayakan, biaya produksi percobaan, biaya untuk mendapat ijin usaha dari instasi berwenang dan biaya pendirian perusahaan dicatat sebagai Biaya Pra Operasional dan dikapitalisasikan. Pembebanan biaya tersebut dilakukan dengan cara diamortisasi. Biaya-biaya operasional yang sifatnya rutin, seperti gaji pegawai, biaya rekening listrik dan telepon, dan biaya kantor lainnya tidak boleh dikapitalisasi tetapi dibebankan sekaligus pada tahun pengeluaran.

Copyright © Mitra Konsultindo-Konsultan Pajak ®

konsultan pajak , jasa konsultan pajak , konsultan pajak jakarta , konsultan pajak indonesia , konsultan pajak jabodetabek , konsultan pajak jakarta barat , konsultan pajak jakarta timur , konsultan pajak jakarta selatan , konsultan pajak jakarta utara , konsultan pajak jakarta pusat , konsultan pajak bogor , konsultan pajak depok , konsultan pajak tangerang , konsultan pajak bekasi , kantor konsultan pajak , konsultan pajak murah , jasa konsultasi pajak , tarif konsultan pajak , jasa laporan keuangan , pembuatan laporan keuangan , jasa manajemen bisnis , konsultan bisnis , jasa konsultan pajak jakarta , jasa konsultasi pajak , jasa laporan pajak , jasa laporan spt pajak , jasa laporan spt tahunan , jasa laporan spt masa bulanan , jasa laporan spt pajak orang pribadi , jasa laporan spt pajak badan usaha , jasa laporan spt pajak perusahaan , jasa laporan keuangan , jasa pembuatan laporan keuangan , jasa akuntansi , jasa pembukuan , jasa pembuatan laporan pajak , jasa pembuatan laporan spt pajak , jasa pembuatan laporan spt tahunan , jasa pembuatan spt pajak , jasa pembuatan spt tahunan , jasa pembuatan spt masa bulanan , jasa pembuatan spt tahunan orang pribadi , jasa pembuatan spt tahunan badan usaha , jasa pembuatan spt tahunan perusahaan , konsultan pajak 2014 , jasa konsultan pajak 2014 , konsultan pajak 2015 , jasa konsultan pajak 2015 , jasa laporan spt tahunan orang pribadi , jasa laporan spt tahunan badan usaha , jasa laporan spt tahunan perusahaan , jasa pembuatan spt tahunan orang pribadi , jasa pembuatan spt tahunan badan usaha , jasa pembuatan spt tahunan perusahaan , jasa pembuatan laporan pajak spt tahunan orang pribadi , jasa pembuatan laporan pajak spt tahunan badan usaha , jasa pembuatan laporan pajak spt tahunan perusahaan ,

jasa akuntansi , jasa akutansi , jasa pembukuan , jasa akuntansi pembukuan , jasa pembukuan akuntansi , jasa pembukuan laporan keuangan , jasa akuntansi laporan keuangan , jasa laporan keuangan , jasa pembuatan laporan keuangan , jasa pembuatan perusahaan , jasa pendiriaan perusahaan , jasa pembuatan usaha , jasa pendirian usaha , jasa pembuatan pt , jasa pendirian pt , jasa pembuatan cv , jasa pendirian cv , jasa audit , jasa audit laporan keuangan , jasa internal audit , jasa pengurusan izin usaha , jasa pengurusan ijin usaha , jasa perizinan usaha , jasa perijinan usaha ,

jasa akuntansi jakarta , jasa akutansi jakarta , jasa pembukuan jakarta , jasa akuntansi pembukuan jakarta , jasa pembukuan akuntansi jakarta , jasa pembukuan laporan keuangan jakarta , jasa akuntansi laporan keuangan jakarta , jasa laporan keuangan jakarta , jasa pembuatan laporan keuangan jakarta , jasa pembuatan perusahaan jakarta , jasa pendiriaan perusahaan jakarta , jasa pembuatan usaha jakarta , jasa pendirian usaha jakarta , jasa pembuatan pt jakarta , jasa pendirian pt jakarta , jasa pembuatan cv jakarta , jasa pendirian cv jakarta , jasa audit jakarta , jasa audit laporan keuangan jakarta , jasa internal audit jakarta , jasa pengurusan izin usaha jakarta , jasa pengurusan ijin usaha jakarta , jasa perizinan usaha jakarta , jasa perijinan usaha jakarta ,

jasa manajemen bisnis , jasa bisnis manajemen , jasa konsultan bisnis , jasa konsultan manajemen , jasa konsultan bisnis manajemen , jasa konsultan manajemen bisnis , jasa manajemen bisnis jakarta , jasa bisnis manajemen jakarta , jasa konsultan bisnis jakarta , jasa konsultan manajemen jakarta , jasa konsultan bisnis manajemen jakarta , jasa konsultan manajemen bisnis jakarta

===

jasa akuntansi bogor , jasa akutansi bogor , jasa pembukuan bogor , jasa akuntansi pembukuan bogor , jasa pembukuan akuntansi bogor , jasa pembukuan laporan keuangan bogor , jasa akuntansi laporan keuangan bogor , jasa laporan keuangan bogor , jasa pembuatan laporan keuangan bogor , jasa pembuatan perusahaan bogor , jasa pendiriaan perusahaan bogor , jasa pembuatan usaha bogor , jasa pendirian usaha bogor , jasa pembuatan pt bogor , jasa pendirian pt bogor , jasa pembuatan cv bogor , jasa pendirian cv bogor , jasa audit bogor , jasa audit laporan keuangan bogor , jasa internal audit bogor , jasa pengurusan izin usaha bogor , jasa pengurusan ijin usaha bogor , jasa perizinan usaha bogor , jasa perijinan usaha bogor ,

jasa manajemen bisnis bogor , jasa bisnis manajemen bogor , jasa konsultan bisnis bogor , jasa konsultan manajemen bogor , jasa konsultan bisnis manajemen bogor , jasa konsultan manajemen bisnis bogor ,

jasa akuntansi depok , jasa akutansi depok , jasa pembukuan depok , jasa akuntansi pembukuan depok , jasa pembukuan akuntansi depok , jasa pembukuan laporan keuangan depok , jasa akuntansi laporan keuangan depok , jasa laporan keuangan depok , jasa pembuatan laporan keuangan depok , jasa pembuatan perusahaan depok , jasa pendiriaan perusahaan depok , jasa pembuatan usaha depok , jasa pendirian usaha depok , jasa pembuatan pt depok , jasa pendirian pt depok , jasa pembuatan cv depok , jasa pendirian cv depok , jasa audit depok , jasa audit laporan keuangan depok , jasa internal audit depok , jasa pengurusan izin usaha depok , jasa pengurusan ijin usaha depok , jasa perizinan usaha depok , jasa perijinan usaha depok ,

jasa manajemen bisnis depok , jasa bisnis manajemen depok , jasa konsultan bisnis depok , jasa konsultan manajemen depok , jasa konsultan bisnis manajemen depok , jasa konsultan manajemen bisnis depok ,

jasa akuntansi tangerang , jasa akutansi tangerang , jasa pembukuan tangerang , jasa akuntansi pembukuan tangerang , jasa pembukuan akuntansi tangerang , jasa pembukuan laporan keuangan tangerang , jasa akuntansi laporan keuangan tangerang , jasa laporan keuangan tangerang , jasa pembuatan laporan keuangan tangerang , jasa pembuatan perusahaan tangerang , jasa pendiriaan perusahaan tangerang , jasa pembuatan usaha tangerang , jasa pendirian usaha tangerang , jasa pembuatan pt tangerang , jasa pendirian pt tangerang , jasa pembuatan cv tangerang , jasa pendirian cv tangerang , jasa audit tangerang , jasa audit laporan keuangan tangerang , jasa internal audit tangerang , jasa pengurusan izin usaha tangerang , jasa pengurusan ijin usaha tangerang , jasa perizinan usaha tangerang , jasa perijinan usaha tangerang ,

jasa manajemen bisnis tangerang , jasa bisnis manajemen tangerang , jasa konsultan bisnis tangerang , jasa konsultan manajemen tangerang , jasa konsultan bisnis manajemen tangerang , jasa konsultan manajemen bisnis tangerang ,

jasa akuntansi bekasi , jasa akutansi bekasi , jasa pembukuan bekasi , jasa akuntansi pembukuan bekasi , jasa pembukuan akuntansi bekasi , jasa pembukuan laporan keuangan bekasi , jasa akuntansi laporan keuangan bekasi , jasa laporan keuangan bekasi , jasa pembuatan laporan keuangan bekasi , jasa pembuatan perusahaan bekasi , jasa pendiriaan perusahaan bekasi , jasa pembuatan usaha bekasi , jasa pendirian usaha bekasi , jasa pembuatan pt bekasi , jasa pendirian pt bekasi , jasa pembuatan cv bekasi , jasa pendirian cv bekasi , jasa audit bekasi , jasa audit laporan keuangan bekasi , jasa internal audit bekasi , jasa pengurusan izin usaha bekasi , jasa pengurusan ijin usaha bekasi , jasa perizinan usaha bekasi , jasa perijinan usaha bekasi ,

jasa manajemen bisnis bekasi , jasa bisnis manajemen bekasi , jasa konsultan bisnis bekasi , jasa konsultan manajemen bekasi , jasa konsultan bisnis manajemen bekasi , jasa konsultan manajemen bisnis bekasi

 

Konsultan Pajak Jakarta Jasa – Kerugian dari Luar Negeri

Konsultan Pajak Jakarta Jasa │ Jasa Pembukuan Akuntansi Laporan Keuangan │ Jasa Audit | Konsultan Manajemen Bisnis | Jasa Pembuatan Perusahaan & Izin Usaha

Dengan semakin berkembangnya ekonomi dan perdagangan internasional sejalan dengan era globalisasi, dapat terjadi bahwa Wajib Pajak dalam negeri melakukan perluasan usaha sampai ke luar negeri dalam bentuk usaha yang bersifat business income atau business profits. Dari usaha tersebut selain memperoleh laba/keuntungan, tak jarang justru mengalami kerugian. Jika keuntungan dari luar negeri harus digabung dengan seluruh penghasilan di Indonesia untuk menghitung Penghasilan Kena Pajak, maka lain halnya dengan kerugian dari luar negeri. Dalam ketentuan perpajakan kita diatur dengan tegas bahwa kerugian yang diderita di luar negeri tidak boleh digabungkan dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak (KMK No. 164/KMK.03/2002).

Selanjutnya disebutkan dalam perlakuan pajak bahwa kerugian fiskal dari penghasilan yang bersumber di luar negeri hanya dapat dikompensasikan dengan penghasilan dari sumber yang sama di luar negeri (SE-03/PJ.31/2004). Dengan demikian, perhitungan kompensasi kerugian fiskal dari kegiatan usaha di luar negeri baik melalui bentuk usaha tetap (BUT) ataupun bukan BUT harus dibuat dalam perhitungan kompensasi kerugian fiskal yang terpisah di SPT Tahunan.

BESARNYA DANA CADANGAN YANG BOLEH DIKURANGKAN SEBAGAI BIAYA

Di dalam perpajakan tidak dikenal prinsip konservatisme sebagaimana halnya dalam teori akuntansi. Dalam perpajakan hanya diperkenankan prinsip realisasi dalam pembebanan biaya fiskal sesuai dengan metode pembukuan WP. Dengan demikian pembentukan atau pemupukan dana cadangan (yang merupakan manifestasi dari prinsip konservatisme akuntansi) pada prinsipnya tidak dapat dibebankan sebagai biaya dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak. Namun untuk jenis-jenis usaha tertentu, yang secara ekonomis memang diperlukan adanya cadangan untuk menutup beban atau kerugian yang akan terjadi di kemudian hari, yang terbatas pada piutang tak tertagih untuk usaha bank, dan sewa guna usaha dengan hak opsi, cadangan untuk usaha asuransi dan cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan, maka perusahaan yang bersangkutan dapat melakukan pembentukan dana cadangan yang ketentuan dan syarat-syaratnya ditetapkan dengan Keputusan Menkeu. Keputusan Menkeu yang dimaksud adalah KMK No.80/KMK.04/1995 s.t.d.t.d. PMK No.83/PMK.03/2006 tentang Besarnya Dana Cadangan Yang Boleh Dikurangkan Sebagai Biaya.

Keputusan di atas merupakan tindak lanjut dari Pasal 9 ayat (1) huruf c UU PPh yang menyatakan bahwa bagi jenis usaha bank, asuransi, sewa guna usaha dengan hak opsi, dan pertambangan diperkenankan untuk membentuk atau memupuk dana cadangan untuk menutup risiko yang terjadi.

Pembentukan Dana Cadangan Bagi Bank
Terhitung sejak tanggal 30 Juni 2001 dan seterusnya, bagi bank umum besarnya dana cadangan untuk kredit yang digolongkan lancar, dalam perhatian khusus dan kurang lancar ditentukan perhitungannya sebagai berikut :

Penggolongan Kredit

Lancar, Tidak Termasuk

SBI dan Surat

Utang Pemerintah

Dalam

Perhatian

Khusus

Kurang Lancar

Setelah Dikurangi

Nilai Agunan

1%

5%

15%

sementara besarnya dana cadangan untuk kredit yang digolongkan diragukan dan macet ditentukan sebagai berikut :

a. 50% dari kredit yang digolongkan diragukan setelah dikurangi nilai agunan; dan

b. 100% darl kredit yang digolongkan macet setelah dikurangi nilai agunan.

Sedangkan besarnya dana cadangan untuk Bank Perkreditan Rakyat (BPR) diatur sebagai berikut :

a. 0,5% dari kredit yang digolongkan lancar, dan

b.  3% dari kredit yang digolongkan kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan yang dikuasai, dan

c.  50% dari kredit yang digolongkan diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan yang dikuasai, dan

d. 100% dari kredit yang digolongkan macet yang masih tercatat dalam pembukuan bank setelah dikurangi dengan nilai agunan yang dikuasai.

Besarnya nilai agunan yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang pada dana cadangan bagi BPR setinggi-tingginya adalah :

a.  100% dari nilai agunan yang bersifat likuid,

b. 75%dari nitai agunan lainnya, atau sebesar nilai yang ditetapkan oleh perusahaan penilai.

Jumlah kedit yang digunakan sebagai dasar untuk membentuk dana cadangan di atas adalah pokok pinjaman yang diberikan oleh bank. Dengan ketentuan bahwa pembentukan dan perhitungan dana cadangan piutang tak tertagih tersebut wajib diaudit oleh Akuntan Publik yang menyatakan bahwa dana cadangan piutang tak tertagih telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku dan telah diperhitungkan dalam penghitungan rugi laba komersial. Untuk BPR, besarnya dana cadangan hanya ditetapkan harus sama dengan jumlah yang telah diperhitungkan dalam penghitungan rugi laba komersial.

Kerugian yang berasal dari piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dibebankan pada perkiraan cadangan piutang tak tertagih. Dalam hal cadangan piutang tak tertagih tidak atau tidak seluruhnya dipakai untuk menutup kerugian tersebut, maka jumlah kelebihan cadangan itu diperhitungkan sebagai penghasilan. Sedangkan apabila jumlah cadangan tersebut tidak mencukupi, maka kekurangannya dapat diperhitungkan kembali sebagai kerugian/biaya.

Pembentukan Dana Cadangan Bagi Perusahaan Leasing Dengan Hak Opsi
Perusahaan sewa guna usaha (leasing) dengan hak opsi juga dapat membentuk dana cadangan piutang tak tertagih. Besarnya dana cadangan ditentukan maksimum sebesar 2,5% dari rata-rata saldo awal dan saldo akhir piutang. Kerugian sebenarnya yang disebabkan piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dibebankan pada perkiraan cadangan piutang tak tertagih.

Dalam hal cadangan piutang tak tertagih tidak atau tidak seluruhnya dipakai untuk menutup kerugian tersebut, maka jumlah kelebihan cadangan tersebut diperhitungkan sebagai penghasilan. Sedangkan dalam hal jumlah cadangan tersebut tidak mencukupi, maka kekurangannya dapat diperhitungkan kembali sebagai kerugian.

Pembentukan Dana Cadangan Bagi Perusahaan Asuransi Kerugian
Perusahaan asuransi kerugian dapat membentuk dana cadangan premi tanggungan sendiri yang merupakan premi yang sudah diterima atau diperoleh akan tetapi belum merupakan penghasilan pada tahun pajak yang bersangkutan. Besarnya cadangan premi adalah 40% dari jumlah premi tanggungan sendiri yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak yang bersangkutan. Cadangan premi tersebut merupakan penghasilan pada tahun pajak berikutnya.

Disamping pembentukan cadangan premi, perusairaan asuransi kerugian juga dapat membentuk dana cadangan klaim tanggungan sendiri. Besarnya cadangan klaim tanggungan sendiri tersebut harus sama dengan jumlah klaim yang sudah disepakati tetapi belum dibayar dan klaim yang sudah dilaporkan dan sedang dalam proses, tetapi tidak termasuk klaim yang belum dilaporkan. Cadangan klaim yang dibentuk pada akhir tahun pajak merupakan biaya yang dapat dibebankan pada tahun yang bersangkutan. Sedangkan jumlah klaim yang sebenarnya dibayar oleh perusahaan asuransi kerugian dibebankan kepada perkiraan cadangan klaim tersebut.

Dalam hal cadangan klaim di atas tidak seluruhnya dipakai untuk menutup kerugian, maka jumlah kelebihan cadangan tersebut merupakan penghasilan. Sedangkan dalam hal jumlah cadangan klaim ternyata tidak mencukupi maka kekurangannya boleh dibebankan sebagai biaya.

Pembentukan Dana Cadangan Bagi Perusahaan Asuransi Jiwa
Besarnya cadangan premi Perusahaan Asuransi Jiwa ditentukan sesuai dengan perhitungan aktuaria dan mendapat pengesahan dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) sesuai dengan ketentuan yang berlaku di bidang perasuransian.

Kenaikan jumlah saldo akhir dibanding dengan saldo awal tahun dari cadangan premi tersebut merupakan biaya dalam tahun yang bersangkutan. Sedangkan penurunan jumlah saldo akhir dibanding dengan saldo awal tahun dari cadangan premi merupakan penghasilan dalam tahun yang bersangkutan. Klaim yang dibayarkan/terutang merupakan biaya dalam tahun yang bersangkutan.

Pembentukan Dana Cadangan Bagi Perusahaan Pertambangan
Perusahaan pertambangan yang menurut kontrak diharuskan untuk melakukan reklamasi atas tanah yang telah dieksploitasi dapat membentuk atau memupuk dana

cadangan biaya reklamasi mulai tahun produksi komersial. Besarnya dana cadangan biaya reklamasi dihitung dengan menggunakan metode satuan produksi yang didasarkan pada jumlah taksiran biaya reklamasi, dan jumlah tersebut wajib disimpan di bank pemerintah yang pencairannya diatur oleh pemerintah.

Biaya reklamasi yang sebenarnya dikeluarkan dibebankan pada perkiraan cadangan biaya reklamasi. Apabila setelah berakhirnya masa kontrak atau selesainya penambangan terdapat selisih antara jumlah cadangan biaya reklamasi dengan jumlah biaya reklamasi yang sebenarnya dikeluarkan, maka selisih tersebut merupakan penghasilan atau kerugian pada tahun pajak tersebut.

Copyright © Mitra Konsultindo-Konsultan Pajak ®

konsultan pajak , jasa konsultan pajak , konsultan pajak jakarta , konsultan pajak indonesia , konsultan pajak jabodetabek , konsultan pajak jakarta barat , konsultan pajak jakarta timur , konsultan pajak jakarta selatan , konsultan pajak jakarta utara , konsultan pajak jakarta pusat , konsultan pajak bogor , konsultan pajak depok , konsultan pajak tangerang , konsultan pajak bekasi , kantor konsultan pajak , konsultan pajak murah , jasa konsultasi pajak , tarif konsultan pajak , jasa laporan keuangan , pembuatan laporan keuangan , jasa manajemen bisnis , konsultan bisnis , jasa konsultan pajak jakarta , jasa konsultasi pajak , jasa laporan pajak , jasa laporan spt pajak , jasa laporan spt tahunan , jasa laporan spt masa bulanan , jasa laporan spt pajak orang pribadi , jasa laporan spt pajak badan usaha , jasa laporan spt pajak perusahaan , jasa laporan keuangan , jasa pembuatan laporan keuangan , jasa akuntansi , jasa pembukuan , jasa pembuatan laporan pajak , jasa pembuatan laporan spt pajak , jasa pembuatan laporan spt tahunan , jasa pembuatan spt pajak , jasa pembuatan spt tahunan , jasa pembuatan spt masa bulanan , jasa pembuatan spt tahunan orang pribadi , jasa pembuatan spt tahunan badan usaha , jasa pembuatan spt tahunan perusahaan , konsultan pajak 2014 , jasa konsultan pajak 2014 , konsultan pajak 2015 , jasa konsultan pajak 2015 , jasa laporan spt tahunan orang pribadi , jasa laporan spt tahunan badan usaha , jasa laporan spt tahunan perusahaan , jasa pembuatan spt tahunan orang pribadi , jasa pembuatan spt tahunan badan usaha , jasa pembuatan spt tahunan perusahaan , jasa pembuatan laporan pajak spt tahunan orang pribadi , jasa pembuatan laporan pajak spt tahunan badan usaha , jasa pembuatan laporan pajak spt tahunan perusahaan ,

jasa akuntansi , jasa akutansi , jasa pembukuan , jasa akuntansi pembukuan , jasa pembukuan akuntansi , jasa pembukuan laporan keuangan , jasa akuntansi laporan keuangan , jasa laporan keuangan , jasa pembuatan laporan keuangan , jasa pembuatan perusahaan , jasa pendiriaan perusahaan , jasa pembuatan usaha , jasa pendirian usaha , jasa pembuatan pt , jasa pendirian pt , jasa pembuatan cv , jasa pendirian cv , jasa audit , jasa audit laporan keuangan , jasa internal audit , jasa pengurusan izin usaha , jasa pengurusan ijin usaha , jasa perizinan usaha , jasa perijinan usaha ,

jasa akuntansi jakarta , jasa akutansi jakarta , jasa pembukuan jakarta , jasa akuntansi pembukuan jakarta , jasa pembukuan akuntansi jakarta , jasa pembukuan laporan keuangan jakarta , jasa akuntansi laporan keuangan jakarta , jasa laporan keuangan jakarta , jasa pembuatan laporan keuangan jakarta , jasa pembuatan perusahaan jakarta , jasa pendiriaan perusahaan jakarta , jasa pembuatan usaha jakarta , jasa pendirian usaha jakarta , jasa pembuatan pt jakarta , jasa pendirian pt jakarta , jasa pembuatan cv jakarta , jasa pendirian cv jakarta , jasa audit jakarta , jasa audit laporan keuangan jakarta , jasa internal audit jakarta , jasa pengurusan izin usaha jakarta , jasa pengurusan ijin usaha jakarta , jasa perizinan usaha jakarta , jasa perijinan usaha jakarta ,

jasa manajemen bisnis , jasa bisnis manajemen , jasa konsultan bisnis , jasa konsultan manajemen , jasa konsultan bisnis manajemen , jasa konsultan manajemen bisnis , jasa manajemen bisnis jakarta , jasa bisnis manajemen jakarta , jasa konsultan bisnis jakarta , jasa konsultan manajemen jakarta , jasa konsultan bisnis manajemen jakarta , jasa konsultan manajemen bisnis jakarta

===

jasa akuntansi bogor , jasa akutansi bogor , jasa pembukuan bogor , jasa akuntansi pembukuan bogor , jasa pembukuan akuntansi bogor , jasa pembukuan laporan keuangan bogor , jasa akuntansi laporan keuangan bogor , jasa laporan keuangan bogor , jasa pembuatan laporan keuangan bogor , jasa pembuatan perusahaan bogor , jasa pendiriaan perusahaan bogor , jasa pembuatan usaha bogor , jasa pendirian usaha bogor , jasa pembuatan pt bogor , jasa pendirian pt bogor , jasa pembuatan cv bogor , jasa pendirian cv bogor , jasa audit bogor , jasa audit laporan keuangan bogor , jasa internal audit bogor , jasa pengurusan izin usaha bogor , jasa pengurusan ijin usaha bogor , jasa perizinan usaha bogor , jasa perijinan usaha bogor ,

jasa manajemen bisnis bogor , jasa bisnis manajemen bogor , jasa konsultan bisnis bogor , jasa konsultan manajemen bogor , jasa konsultan bisnis manajemen bogor , jasa konsultan manajemen bisnis bogor ,

jasa akuntansi depok , jasa akutansi depok , jasa pembukuan depok , jasa akuntansi pembukuan depok , jasa pembukuan akuntansi depok , jasa pembukuan laporan keuangan depok , jasa akuntansi laporan keuangan depok , jasa laporan keuangan depok , jasa pembuatan laporan keuangan depok , jasa pembuatan perusahaan depok , jasa pendiriaan perusahaan depok , jasa pembuatan usaha depok , jasa pendirian usaha depok , jasa pembuatan pt depok , jasa pendirian pt depok , jasa pembuatan cv depok , jasa pendirian cv depok , jasa audit depok , jasa audit laporan keuangan depok , jasa internal audit depok , jasa pengurusan izin usaha depok , jasa pengurusan ijin usaha depok , jasa perizinan usaha depok , jasa perijinan usaha depok ,

jasa manajemen bisnis depok , jasa bisnis manajemen depok , jasa konsultan bisnis depok , jasa konsultan manajemen depok , jasa konsultan bisnis manajemen depok , jasa konsultan manajemen bisnis depok ,

jasa akuntansi tangerang , jasa akutansi tangerang , jasa pembukuan tangerang , jasa akuntansi pembukuan tangerang , jasa pembukuan akuntansi tangerang , jasa pembukuan laporan keuangan tangerang , jasa akuntansi laporan keuangan tangerang , jasa laporan keuangan tangerang , jasa pembuatan laporan keuangan tangerang , jasa pembuatan perusahaan tangerang , jasa pendiriaan perusahaan tangerang , jasa pembuatan usaha tangerang , jasa pendirian usaha tangerang , jasa pembuatan pt tangerang , jasa pendirian pt tangerang , jasa pembuatan cv tangerang , jasa pendirian cv tangerang , jasa audit tangerang , jasa audit laporan keuangan tangerang , jasa internal audit tangerang , jasa pengurusan izin usaha tangerang , jasa pengurusan ijin usaha tangerang , jasa perizinan usaha tangerang , jasa perijinan usaha tangerang ,

jasa manajemen bisnis tangerang , jasa bisnis manajemen tangerang , jasa konsultan bisnis tangerang , jasa konsultan manajemen tangerang , jasa konsultan bisnis manajemen tangerang , jasa konsultan manajemen bisnis tangerang ,

jasa akuntansi bekasi , jasa akutansi bekasi , jasa pembukuan bekasi , jasa akuntansi pembukuan bekasi , jasa pembukuan akuntansi bekasi , jasa pembukuan laporan keuangan bekasi , jasa akuntansi laporan keuangan bekasi , jasa laporan keuangan bekasi , jasa pembuatan laporan keuangan bekasi , jasa pembuatan perusahaan bekasi , jasa pendiriaan perusahaan bekasi , jasa pembuatan usaha bekasi , jasa pendirian usaha bekasi , jasa pembuatan pt bekasi , jasa pendirian pt bekasi , jasa pembuatan cv bekasi , jasa pendirian cv bekasi , jasa audit bekasi , jasa audit laporan keuangan bekasi , jasa internal audit bekasi , jasa pengurusan izin usaha bekasi , jasa pengurusan ijin usaha bekasi , jasa perizinan usaha bekasi , jasa perijinan usaha bekasi ,

jasa manajemen bisnis bekasi , jasa bisnis manajemen bekasi , jasa konsultan bisnis bekasi , jasa konsultan manajemen bekasi , jasa konsultan bisnis manajemen bekasi , jasa konsultan manajemen bisnis bekasi

 

Konsultan Pajak Jakarta Jasa – Biaya Fiskal

Konsultan Pajak Jakarta Jasa │ Jasa Pembukuan Akuntansi Laporan Keuangan │ Jasa Audit | Konsultan Manajemen Bisnis | Jasa Pembuatan Perusahaan & Izin Usaha

PENDAHULUAN

Bagi WP Badan, PPh terutang dikenakan atas penghasilan Kena Pajak (PhKP) yang identik dengan Penghasilan Netonya. Penghasilan Neto ini diperoleh dengan cara mengurangkan biaya-biaya yang diperbolehkan menurut ketentuan pajak terhadap Penghasilan Bruto yang menjadi objek pajak. Dalam proses pembukuan berdasarkan akuntansi komersial, Penghasilan Neto atau Laba Neto komersial WP sebenarnya sudah lebih dulu dihitung melalui Laporan Laba Rugi komersial yang telah disusun oleh WP yang bersangkutan. Namun untuk tujuan penghitungan PPh, penghasilan Neto komersial tidak bisa secara otomatis dijadikan sebagai dasar pengenaan PPh terutang. Sebab ketentuan PPh mengatur tersendiri masalah penentuan Penghasilan Neto yang menjadi basis pengenaan pajak (disebut juga Penghasilan Kena Pajak/PhKP). Oleh karena itu, setiap WP Badan harus tunduk kepada ketentuan UU PPh untuk kepentingan perpajakan.

Dalam penghitungan PPh, WP harus melakukan rekonsiliasi fiskal atas pendapatan dan biaya yang diakuinya. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan antara akuntansi kcmersial dengan UU PPh. UU PPh sendiri telah menyebutkan secara jelas tentang biaya-biaya yang tidak boleh dikurangkan sebagai pengurang penghasilan bruto. Jadi, secara umum biaya fiskal menurut ketentuan PPh dapat digolongkan menjadi dua, yaitu biaya-biaya yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto dan biaya-biaya yang tidak diperkenankan dikurangkan dari penghasilan bruto WP.

 

BIAYA-BIAYA YANG BOLEH DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN BRUTO

Pengeluaran-pengeruaran yang dirakukan oreh WP Badan yang merupakan pengurang penghasilan bruto, menurut periode manfaatnya dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

a) Beban atau biaya yang memiliki masa manfaat tidak lebih dari 1 tahun, seperti biaya gaji, biaya perlengkapan kantor, biaya administrasi, dan lain-lain;

b) Beban atau biaya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun, seperti penyusutan, biaya dibayar di muka, dan lain-lain.

selain biaya-biaya yang tersebut diatas, pada dasarnya biaya-biaya yang dikeluarkan boleh  menjadi pengurang penghasilan bruto WP dalam penghitungan PPh terutang. Jadi Pasal 6 ayat (1) UU PPh harus dibaca sebagai contoh dari biaya-biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto untuk menghitung PPh, yaitu :

  1. Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk biaya pembelian bahan, biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang, bunga, sewa, royalti, biaya perjalanan, biaya pengolahan limbah, premi asuransi, biaya administrasi, dan pajak kecuali Pajak Penghasilan;

b. Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun;

c. Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan;

d. Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memerihara penghasilan;

e. Kerugian karena selisih kurs mata uang asing;

f.   Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia.

g. Biaya bea siswa, magang, dan pelatihan;

h. Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih, dengan syarat :

  • Telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial;
  • Telah diserahkan perkara penagihannya kepada pengadilan negeri atau Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN) atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang/pembebasan hutang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan;
  • Telah dipublikasikan dalam penertiban umum atau khusus; dan
  • Wajib pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak, yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan keputusan Dirjen Pajak.

Jika terdapat biaya-biaya yang digunakan bersama-sama untuk mendapatkan penghasilan yang merupakan objek pajak dan penghasilan yang dikenakan PPh Final ataupun yang bukan merupakan objek pajak (joint cost), maka besarnya biaya yang dapat dikurangkan dihitung berdasarkan proporsi antara jumlah penghasilan yang merupakan obiek pajak dengan penghasilan yang dikenakan PPh Final dan yang bukan merupakan objek pajak.

 

BIAYA-BIAYA YANG TIDAK DIPERKENANKAN DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN BRUTO

Secara umum biaya-biaya yang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto untuk menghitung PPh terutang memiliki karakteristik sebagai berikut :

1. Biaya yang tersebut dalam pasal 9 ayat (1) UU PPh;

2.  Biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara (3M) penghasilan yang bukan merupakan obyek pajak atau yang penghasilannya dikenakan PPh Final atau Norma Penghitungan Penghasilan Neto dan Norma Penghitungan Khusus (deemed profit);

3. Biaya yang dikeluarkan di luar praktik akuntansi yang sehat (kondisi tidak wajar);

4.  Biaya yang tidak dapat dibuktikan pengeluarannya (tanpa bukti, daftar nominatif, dokumen, dan lain-lain);

5.  Kerugian dari utang dan pengalihan harta yang tidak digunakan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara (3M) objek pajak;

6.  PPh yang ditanggung oleh pemberi penghasilan, kecuali PPh Pasal 26 (tidak termasuk dividen) sepanjang PPh tersebut ditambahkan dalam penghitungan dasar untuk pemotongan pajak (digross-up) ;

7.  Kerugian dari harta atau utang yang dimiliki dan tidak dipergunakan dalam usaha atau kegiatan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang merupakan obyek pajak.

8.  Pajak Masukan yang memenuhi kriteria :

–    Faktur pajak atas perolehan BKP/JKP termasuk faktur pajak cacat, kecuali dapat dibuktikan bahwa atas PM tersebut benar-benar telah dibayar oleh PKP;

–    Faktur pajak yang dibuat atas perolehan BKP/JKP yang berkaitan dengan Pasal 9 ayat (1) UU PPh.

Adapun biaya-biaya yang tidak dapat dijadikan sebagai pengurang penghasilan bruto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) UU PPh adalah sebagai berikut :

 

a)  pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;

b)  Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota; ,

c)  Pembentukan atau pemupukan dana cadangan kecuali cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan sewa guna usaha dengan hak opsi, cadangan untuk usaha asuransi, dan cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan, yang ketentuan dan syarat-syaratnya ditentukan oleh Menteri Keuangan ;

d) Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa, yang dibayar oleh Wajib Pajak orang pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi Wajib Pajak yang bersangkutan;

e)  Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmitan, kecuali penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan pemberian dalam bentuk natura dan kenikmatan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan, yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan;

f)  Jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan;

g)  Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan b;

h)  Pajak Penghasilan;

i)   Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi Wajib Pajak atau orang yang menjadi tanggungannya;

j)   Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham;

k)  Sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Copyright © Mitra Konsultindo-Konsultan Pajak ®

konsultan pajak , jasa konsultan pajak , konsultan pajak jakarta , konsultan pajak indonesia , konsultan pajak jabodetabek , konsultan pajak jakarta barat , konsultan pajak jakarta timur , konsultan pajak jakarta selatan , konsultan pajak jakarta utara , konsultan pajak jakarta pusat , konsultan pajak bogor , konsultan pajak depok , konsultan pajak tangerang , konsultan pajak bekasi , kantor konsultan pajak , konsultan pajak murah , jasa konsultasi pajak , tarif konsultan pajak , jasa laporan keuangan , pembuatan laporan keuangan , jasa manajemen bisnis , konsultan bisnis , jasa konsultan pajak jakarta , jasa konsultasi pajak , jasa laporan pajak , jasa laporan spt pajak , jasa laporan spt tahunan , jasa laporan spt masa bulanan , jasa laporan spt pajak orang pribadi , jasa laporan spt pajak badan usaha , jasa laporan spt pajak perusahaan , jasa laporan keuangan , jasa pembuatan laporan keuangan , jasa akuntansi , jasa pembukuan , jasa pembuatan laporan pajak , jasa pembuatan laporan spt pajak , jasa pembuatan laporan spt tahunan , jasa pembuatan spt pajak , jasa pembuatan spt tahunan , jasa pembuatan spt masa bulanan , jasa pembuatan spt tahunan orang pribadi , jasa pembuatan spt tahunan badan usaha , jasa pembuatan spt tahunan perusahaan , konsultan pajak 2014 , jasa konsultan pajak 2014 , konsultan pajak 2015 , jasa konsultan pajak 2015 , jasa laporan spt tahunan orang pribadi , jasa laporan spt tahunan badan usaha , jasa laporan spt tahunan perusahaan , jasa pembuatan spt tahunan orang pribadi , jasa pembuatan spt tahunan badan usaha , jasa pembuatan spt tahunan perusahaan , jasa pembuatan laporan pajak spt tahunan orang pribadi , jasa pembuatan laporan pajak spt tahunan badan usaha , jasa pembuatan laporan pajak spt tahunan perusahaan ,

jasa akuntansi , jasa akutansi , jasa pembukuan , jasa akuntansi pembukuan , jasa pembukuan akuntansi , jasa pembukuan laporan keuangan , jasa akuntansi laporan keuangan , jasa laporan keuangan , jasa pembuatan laporan keuangan , jasa pembuatan perusahaan , jasa pendiriaan perusahaan , jasa pembuatan usaha , jasa pendirian usaha , jasa pembuatan pt , jasa pendirian pt , jasa pembuatan cv , jasa pendirian cv , jasa audit , jasa audit laporan keuangan , jasa internal audit , jasa pengurusan izin usaha , jasa pengurusan ijin usaha , jasa perizinan usaha , jasa perijinan usaha ,

jasa akuntansi jakarta , jasa akutansi jakarta , jasa pembukuan jakarta , jasa akuntansi pembukuan jakarta , jasa pembukuan akuntansi jakarta , jasa pembukuan laporan keuangan jakarta , jasa akuntansi laporan keuangan jakarta , jasa laporan keuangan jakarta , jasa pembuatan laporan keuangan jakarta , jasa pembuatan perusahaan jakarta , jasa pendiriaan perusahaan jakarta , jasa pembuatan usaha jakarta , jasa pendirian usaha jakarta , jasa pembuatan pt jakarta , jasa pendirian pt jakarta , jasa pembuatan cv jakarta , jasa pendirian cv jakarta , jasa audit jakarta , jasa audit laporan keuangan jakarta , jasa internal audit jakarta , jasa pengurusan izin usaha jakarta , jasa pengurusan ijin usaha jakarta , jasa perizinan usaha jakarta , jasa perijinan usaha jakarta ,

jasa manajemen bisnis , jasa bisnis manajemen , jasa konsultan bisnis , jasa konsultan manajemen , jasa konsultan bisnis manajemen , jasa konsultan manajemen bisnis , jasa manajemen bisnis jakarta , jasa bisnis manajemen jakarta , jasa konsultan bisnis jakarta , jasa konsultan manajemen jakarta , jasa konsultan bisnis manajemen jakarta , jasa konsultan manajemen bisnis jakarta

===

jasa akuntansi bogor , jasa akutansi bogor , jasa pembukuan bogor , jasa akuntansi pembukuan bogor , jasa pembukuan akuntansi bogor , jasa pembukuan laporan keuangan bogor , jasa akuntansi laporan keuangan bogor , jasa laporan keuangan bogor , jasa pembuatan laporan keuangan bogor , jasa pembuatan perusahaan bogor , jasa pendiriaan perusahaan bogor , jasa pembuatan usaha bogor , jasa pendirian usaha bogor , jasa pembuatan pt bogor , jasa pendirian pt bogor , jasa pembuatan cv bogor , jasa pendirian cv bogor , jasa audit bogor , jasa audit laporan keuangan bogor , jasa internal audit bogor , jasa pengurusan izin usaha bogor , jasa pengurusan ijin usaha bogor , jasa perizinan usaha bogor , jasa perijinan usaha bogor ,

jasa manajemen bisnis bogor , jasa bisnis manajemen bogor , jasa konsultan bisnis bogor , jasa konsultan manajemen bogor , jasa konsultan bisnis manajemen bogor , jasa konsultan manajemen bisnis bogor ,

jasa akuntansi depok , jasa akutansi depok , jasa pembukuan depok , jasa akuntansi pembukuan depok , jasa pembukuan akuntansi depok , jasa pembukuan laporan keuangan depok , jasa akuntansi laporan keuangan depok , jasa laporan keuangan depok , jasa pembuatan laporan keuangan depok , jasa pembuatan perusahaan depok , jasa pendiriaan perusahaan depok , jasa pembuatan usaha depok , jasa pendirian usaha depok , jasa pembuatan pt depok , jasa pendirian pt depok , jasa pembuatan cv depok , jasa pendirian cv depok , jasa audit depok , jasa audit laporan keuangan depok , jasa internal audit depok , jasa pengurusan izin usaha depok , jasa pengurusan ijin usaha depok , jasa perizinan usaha depok , jasa perijinan usaha depok ,

jasa manajemen bisnis depok , jasa bisnis manajemen depok , jasa konsultan bisnis depok , jasa konsultan manajemen depok , jasa konsultan bisnis manajemen depok , jasa konsultan manajemen bisnis depok ,

jasa akuntansi tangerang , jasa akutansi tangerang , jasa pembukuan tangerang , jasa akuntansi pembukuan tangerang , jasa pembukuan akuntansi tangerang , jasa pembukuan laporan keuangan tangerang , jasa akuntansi laporan keuangan tangerang , jasa laporan keuangan tangerang , jasa pembuatan laporan keuangan tangerang , jasa pembuatan perusahaan tangerang , jasa pendiriaan perusahaan tangerang , jasa pembuatan usaha tangerang , jasa pendirian usaha tangerang , jasa pembuatan pt tangerang , jasa pendirian pt tangerang , jasa pembuatan cv tangerang , jasa pendirian cv tangerang , jasa audit tangerang , jasa audit laporan keuangan tangerang , jasa internal audit tangerang , jasa pengurusan izin usaha tangerang , jasa pengurusan ijin usaha tangerang , jasa perizinan usaha tangerang , jasa perijinan usaha tangerang ,

jasa manajemen bisnis tangerang , jasa bisnis manajemen tangerang , jasa konsultan bisnis tangerang , jasa konsultan manajemen tangerang , jasa konsultan bisnis manajemen tangerang , jasa konsultan manajemen bisnis tangerang ,

jasa akuntansi bekasi , jasa akutansi bekasi , jasa pembukuan bekasi , jasa akuntansi pembukuan bekasi , jasa pembukuan akuntansi bekasi , jasa pembukuan laporan keuangan bekasi , jasa akuntansi laporan keuangan bekasi , jasa laporan keuangan bekasi , jasa pembuatan laporan keuangan bekasi , jasa pembuatan perusahaan bekasi , jasa pendiriaan perusahaan bekasi , jasa pembuatan usaha bekasi , jasa pendirian usaha bekasi , jasa pembuatan pt bekasi , jasa pendirian pt bekasi , jasa pembuatan cv bekasi , jasa pendirian cv bekasi , jasa audit bekasi , jasa audit laporan keuangan bekasi , jasa internal audit bekasi , jasa pengurusan izin usaha bekasi , jasa pengurusan ijin usaha bekasi , jasa perizinan usaha bekasi , jasa perijinan usaha bekasi ,

jasa manajemen bisnis bekasi , jasa bisnis manajemen bekasi , jasa konsultan bisnis bekasi , jasa konsultan manajemen bekasi , jasa konsultan bisnis manajemen bekasi , jasa konsultan manajemen bisnis bekasi