Konsultan Pajak Jakarta Jasa – Penghasilan dari Persewaan Tanah dan/atau Bangunan

Konsultan Pajak Jakarta Jasa │ Jasa Pembukuan Akuntansi Laporan Keuangan │ Jasa Audit | Konsultan Manajemen Bisnis | Jasa Pembuatan Perusahaan & Izin Usaha

Dasar Hukum
Pengaturan pengenaan PPh atas penghasilan dari persewaan tanah dan/atau bangunan tertuang dalam PP Nomor 29 Tahun 1996 s.t.d.t.d. PP Nomor 5 Tahun 2002. Sebagai pelaksanaannya, Pemerintah telah menerbitkan KMK Nomor 394/KMK.04/1996 s.t.d.t.d. No.120/KMK.03/2002, Keputusan Dirjen Pajak KEP-50/PJ./1996 dan KEP-227/PJ./2002.

Pemotong Pajak
Yang wajib melakukan pemotongan adalah pihak penyewa, baik berupa :
1) Badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, BUT, kerjasama operasi, dan perwakilan perusahaan LN lainnya;
2) WP orang pribadi dalam negeri yang ditunjuk, yang terdiri dari :

  • akuntan, arsitek, dokter, notaris, Pejabat Pembuat Akte Tanah (PPAT) kecuali PPAT tersebut adalah camat, pengacara, dan konsultan, yang melakukan pekerjaan bebas;
  • WP orang pribadi dalam negeri yang menjalankan usaha yang menyelenggarakan pembukuan.Apabila Pihak Penyewa adalah WP orang pribadi selain yang disebut di atas atau pihak Penyewa adalah bukan Subjek Pajak, maka PPh yang terutang atas sewa wajib dibayar sendiri oleh oleh pihak yang menyewakan.

Subjek Pajak
Dalam ketentuan Pasal 1 PP Nomor 29 Tahun 2000 s.t.d.t.d. PP Nomor 5 Tahun 2002 diatur bahwa pihak yang dikenakan pajak atas persewaan tanah dan/atau bangunan adalah orang pribadi atau badan. Sehingga, pengenaan pajaknya sama antara WP orang pribadi maupun WP badan dan antara WP dalam negeri maupun WP luar negeri.

Objek Pajak
Yaitu penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan dari persewaan tanah dan/atau bangunan berupa tanah, rumah, rumah susun, apartemen, kondominium, gedung perkantoran, rumah kantor, toko rumah toko, gudang dan industri.

Tarif Pajak
PPh Pasal 4 ayat (2) bersifat Final atas persewaan tanah dan/atau bangunan yang wajib dipotong atau dibayar sendiri adalah sebesar 10% (sepuluh persen) dari Jumlah Bruto Nilai Persewaan tanah dan/atau bangunan.

Yang dimaksud Jumlah Bruto Nilai Persewaan adalah semua jumlah yang dibayarkan penyewa dengan nama dan dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan tanah dan/atau bangunan yang disewa termasuk biaya perawatan, pemeliharaan, keamanan, fasilitas lain dan “service charge” baik perjanjiannya dibuat secara terpisah maupun yang disatukan.

Bagi WP yang semata-mata bergerak di bidang usaha persewaan tanah dan atau bangunan tidak diwajibkan membayar PPh pasal 25.

Mekanisme
Pelunasan PPh dari persewaan tanah dan atau bangunan dilakukan melalui :

  • PEMOTONGAN OLEH PENYEWA, dalam hal penyewa tersebut adalah Badan Pemerintah, Subjek Pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, kerjasama operasi, perwakilan perusahaqn luar negeri lainnya, dan orang pribadi yang ditetapkan oleh Dirjen pajak, dengan cara:
    a. memotong PPh pada saat pembayaran atau terutangnya sewa;
    b. memberikan Bukti Pemotongan kepada orang atau badan yang menyewakan pada saat dilakukannya pemotongan pph;
    c. menyetorkan PPh yang telah dipotong dengan menggunakan SSP pada Bank Persepsi atau Kantor Pos dan Giro, selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya setelah bulan pembayaran atau terutangnya sewa;
    d. melaporkan PPh yang telah dipotong dan disetor ke KPP tempat penyewa terdaftar sebagai WP, selambat-lambatnya tanggal 20 bulan berikutnya setelah bulan pembayaran atau terutangnya sewa.
  •  PENYETORAN SENDIRI OLEH YANG MENYEWAKAN, dalam hal penyewa tersebut adalah orang pribadi non-pemotong atau bukan Subjek pajak.

Copyright © Mitra Konsultindo-Konsultan Pajak ®

konsultan pajak , jasa konsultan pajak , konsultan pajak jakarta , konsultan pajak indonesia , konsultan pajak jabodetabek , konsultan pajak jakarta barat , konsultan pajak jakarta timur , konsultan pajak jakarta selatan , konsultan pajak jakarta utara , konsultan pajak jakarta pusat , konsultan pajak bogor , konsultan pajak depok , konsultan pajak tangerang , konsultan pajak bekasi , kantor konsultan pajak , konsultan pajak murah , jasa konsultasi pajak , tarif konsultan pajak , jasa laporan keuangan , pembuatan laporan keuangan , jasa manajemen bisnis , konsultan bisnis , jasa konsultan pajak jakarta , jasa konsultasi pajak , jasa laporan pajak , jasa laporan spt pajak , jasa laporan spt tahunan , jasa laporan spt masa bulanan , jasa laporan spt pajak orang pribadi , jasa laporan spt pajak badan usaha , jasa laporan spt pajak perusahaan , jasa laporan keuangan , jasa pembuatan laporan keuangan , jasa akuntansi , jasa pembukuan , jasa pembuatan laporan pajak , jasa pembuatan laporan spt pajak , jasa pembuatan laporan spt tahunan , jasa pembuatan spt pajak , jasa pembuatan spt tahunan , jasa pembuatan spt masa bulanan , jasa pembuatan spt tahunan orang pribadi , jasa pembuatan spt tahunan badan usaha , jasa pembuatan spt tahunan perusahaan , konsultan pajak 2014 , jasa konsultan pajak 2014 , konsultan pajak 2015 , jasa konsultan pajak 2015 , jasa laporan spt tahunan orang pribadi , jasa laporan spt tahunan badan usaha , jasa laporan spt tahunan perusahaan , jasa pembuatan spt tahunan orang pribadi , jasa pembuatan spt tahunan badan usaha , jasa pembuatan spt tahunan perusahaan , jasa pembuatan laporan pajak spt tahunan orang pribadi , jasa pembuatan laporan pajak spt tahunan badan usaha , jasa pembuatan laporan pajak spt tahunan perusahaan ,

jasa akuntansi , jasa akutansi , jasa pembukuan , jasa akuntansi pembukuan , jasa pembukuan akuntansi , jasa pembukuan laporan keuangan , jasa akuntansi laporan keuangan , jasa laporan keuangan , jasa pembuatan laporan keuangan , jasa pembuatan perusahaan , jasa pendiriaan perusahaan , jasa pembuatan usaha , jasa pendirian usaha , jasa pembuatan pt , jasa pendirian pt , jasa pembuatan cv , jasa pendirian cv , jasa audit , jasa audit laporan keuangan , jasa internal audit , jasa pengurusan izin usaha , jasa pengurusan ijin usaha , jasa perizinan usaha , jasa perijinan usaha ,

jasa akuntansi jakarta , jasa akutansi jakarta , jasa pembukuan jakarta , jasa akuntansi pembukuan jakarta , jasa pembukuan akuntansi jakarta , jasa pembukuan laporan keuangan jakarta , jasa akuntansi laporan keuangan jakarta , jasa laporan keuangan jakarta , jasa pembuatan laporan keuangan jakarta , jasa pembuatan perusahaan jakarta , jasa pendiriaan perusahaan jakarta , jasa pembuatan usaha jakarta , jasa pendirian usaha jakarta , jasa pembuatan pt jakarta , jasa pendirian pt jakarta , jasa pembuatan cv jakarta , jasa pendirian cv jakarta , jasa audit jakarta , jasa audit laporan keuangan jakarta , jasa internal audit jakarta , jasa pengurusan izin usaha jakarta , jasa pengurusan ijin usaha jakarta , jasa perizinan usaha jakarta , jasa perijinan usaha jakarta ,

jasa manajemen bisnis , jasa bisnis manajemen , jasa konsultan bisnis , jasa konsultan manajemen , jasa konsultan bisnis manajemen , jasa konsultan manajemen bisnis , jasa manajemen bisnis jakarta , jasa bisnis manajemen jakarta , jasa konsultan bisnis jakarta , jasa konsultan manajemen jakarta , jasa konsultan bisnis manajemen jakarta , jasa konsultan manajemen bisnis jakarta

===

jasa akuntansi bogor , jasa akutansi bogor , jasa pembukuan bogor , jasa akuntansi pembukuan bogor , jasa pembukuan akuntansi bogor , jasa pembukuan laporan keuangan bogor , jasa akuntansi laporan keuangan bogor , jasa laporan keuangan bogor , jasa pembuatan laporan keuangan bogor , jasa pembuatan perusahaan bogor , jasa pendiriaan perusahaan bogor , jasa pembuatan usaha bogor , jasa pendirian usaha bogor , jasa pembuatan pt bogor , jasa pendirian pt bogor , jasa pembuatan cv bogor , jasa pendirian cv bogor , jasa audit bogor , jasa audit laporan keuangan bogor , jasa internal audit bogor , jasa pengurusan izin usaha bogor , jasa pengurusan ijin usaha bogor , jasa perizinan usaha bogor , jasa perijinan usaha bogor ,

jasa manajemen bisnis bogor , jasa bisnis manajemen bogor , jasa konsultan bisnis bogor , jasa konsultan manajemen bogor , jasa konsultan bisnis manajemen bogor , jasa konsultan manajemen bisnis bogor ,

jasa akuntansi depok , jasa akutansi depok , jasa pembukuan depok , jasa akuntansi pembukuan depok , jasa pembukuan akuntansi depok , jasa pembukuan laporan keuangan depok , jasa akuntansi laporan keuangan depok , jasa laporan keuangan depok , jasa pembuatan laporan keuangan depok , jasa pembuatan perusahaan depok , jasa pendiriaan perusahaan depok , jasa pembuatan usaha depok , jasa pendirian usaha depok , jasa pembuatan pt depok , jasa pendirian pt depok , jasa pembuatan cv depok , jasa pendirian cv depok , jasa audit depok , jasa audit laporan keuangan depok , jasa internal audit depok , jasa pengurusan izin usaha depok , jasa pengurusan ijin usaha depok , jasa perizinan usaha depok , jasa perijinan usaha depok ,

jasa manajemen bisnis depok , jasa bisnis manajemen depok , jasa konsultan bisnis depok , jasa konsultan manajemen depok , jasa konsultan bisnis manajemen depok , jasa konsultan manajemen bisnis depok ,

jasa akuntansi tangerang , jasa akutansi tangerang , jasa pembukuan tangerang , jasa akuntansi pembukuan tangerang , jasa pembukuan akuntansi tangerang , jasa pembukuan laporan keuangan tangerang , jasa akuntansi laporan keuangan tangerang , jasa laporan keuangan tangerang , jasa pembuatan laporan keuangan tangerang , jasa pembuatan perusahaan tangerang , jasa pendiriaan perusahaan tangerang , jasa pembuatan usaha tangerang , jasa pendirian usaha tangerang , jasa pembuatan pt tangerang , jasa pendirian pt tangerang , jasa pembuatan cv tangerang , jasa pendirian cv tangerang , jasa audit tangerang , jasa audit laporan keuangan tangerang , jasa internal audit tangerang , jasa pengurusan izin usaha tangerang , jasa pengurusan ijin usaha tangerang , jasa perizinan usaha tangerang , jasa perijinan usaha tangerang ,

jasa manajemen bisnis tangerang , jasa bisnis manajemen tangerang , jasa konsultan bisnis tangerang , jasa konsultan manajemen tangerang , jasa konsultan bisnis manajemen tangerang , jasa konsultan manajemen bisnis tangerang ,

jasa akuntansi bekasi , jasa akutansi bekasi , jasa pembukuan bekasi , jasa akuntansi pembukuan bekasi , jasa pembukuan akuntansi bekasi , jasa pembukuan laporan keuangan bekasi , jasa akuntansi laporan keuangan bekasi , jasa laporan keuangan bekasi , jasa pembuatan laporan keuangan bekasi , jasa pembuatan perusahaan bekasi , jasa pendiriaan perusahaan bekasi , jasa pembuatan usaha bekasi , jasa pendirian usaha bekasi , jasa pembuatan pt bekasi , jasa pendirian pt bekasi , jasa pembuatan cv bekasi , jasa pendirian cv bekasi , jasa audit bekasi , jasa audit laporan keuangan bekasi , jasa internal audit bekasi , jasa pengurusan izin usaha bekasi , jasa pengurusan ijin usaha bekasi , jasa perizinan usaha bekasi , jasa perijinan usaha bekasi ,

jasa manajemen bisnis bekasi , jasa bisnis manajemen bekasi , jasa konsultan bisnis bekasi , jasa konsultan manajemen bekasi , jasa konsultan bisnis manajemen bekasi , jasa konsultan manajemen bisnis bekasi

 

Konsultan Pajak Jakarta Jasa – PPh Pasal 4 Ayat (2) atau PPh Final

Konsultan Pajak Jakarta Jasa │ Jasa Pembukuan Akuntansi Laporan Keuangan │ Jasa Audit | Konsultan Manajemen Bisnis | Jasa Pembuatan Perusahaan & Izin Usaha

Pasal 4 ayat (2) UU PPh menyatakan bahwa atas penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan-tabungan lainnya, penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya di bursa efek penghasilan dari pengalihan harta berupa tanah dan atau bangunan serta penghasilan tertentu lainnya, pengenaan pajaknya diatur dengan Peraturan Pemerintah. Dengan mempertimbangkan kemudahan dalam pelaksanaan pengenaan serta agar tidak menambah beban administrasi baik bagi WP maupun Ditjen Pajak, maka pengenaan PPh Pasal 4 ayat (2) ini bersifat Final.

Pajak Final hanya dikenal di dalam PPh, sebab Finalisasi yang dimaksud adalah tidak memperhitungkan kembali Objek Pajak yang terkait dengan PPh Final ini dalam penghitungan pajak pada akhir tahun. Karakteristik dari PPh Final dapat dijelaskan sebagai berikut :

  • Penghasilan yang telah dikenakan PPh Final tidak perlu digabungkan dengan penghasilan lain (yang non Final) dalam penghitungan PKP di SPT Tahunan;
  • Jumlah PPh Final yang telah dibayar sendiri atau dipotong pihak lain sehubungan dengan penghasilan tersebut tidak dapat dikreditkan;
  • Biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara (biaya 3M) penghasilan telah dikenakan PPh Final, tidak dapat dikurangkan dalam penghitungan Penghasilan Kena Pajak di SPT Tahunan.

HADIAH UNDIAN

Dasar Hukum
Berdasarkan PP Nomor 132 Tahun 2000 dan KEP-395/PJ/2001 diatur bahwa atas penghasilan berupa hadiah undian dengan nama dan dalam bentuk apapun dipotong atau dipungut PPh Pasal 4 ayat (2) yang bersifat Final.

Pemotong/ Pemungut Pajak
Yang wajib melakukan pemotongan atau pemungutan PPh Pasal 4 ayat (2) bersifat Final atas hadiah undian adalah semua Penyelenggara Undian, baik merupakan orang pribadi, badan, kepanitiaan, organisasi (termasuk organisasi internasional) atau penyelenggara lainnya termasuk pengusaha yang menjual barang atau jasa yang memberikan hadiah dengan cara diundi.

Subjek Pajak
Dalam ketentuan Pasal 1 PP Nomor 132 Tahun 2000 beserta penjelasannya bahwa pihak yang dikenakan PPh Pasal 4 ayat (2) atas hadiah undian adalah orang pribadi atau badan. Untuk itu, penerima yang dikenakan PPh ini tidak dibedakan antara WP orang pribadi maupun WP badan dan tidak pula antara WP dalam negeri maupun WP luar negeri.

Objek Pajak
Yang dikenakan PPh adalah hadiah dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diberikan melalui undian.

Tarif Pajak
Mengingat bahwa penghasilan berupa hadiah undian bukan merupakan suatu imbalan langsung atas pekerjaan atau jasa yang dilakukan oleh WP, dan cara memperolehnya tidak memerlukan biaya dan tenaga sebagaimana yang terjadi dalam imbalan atas pekerjaan, oleh karena itu penghasilan berupa hadiah undian dengan nama dan dalam bentuk apapun, dipotong PPh Pasal 4 ayat (2) bersifat Final sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah bruto hadiah undian.

PENGHASILAN DARI PERSEWAAN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN

Dasar Hukum
Pengaturan pengenaan PPh atas penghasilan dari persewaan tanah dan/atau bangunan tertuang dalam PP Nomor 29 Tahun 1996 s.t.d.t.d. PP Nomor 5 Tahun 2002. Sebagai pelaksanaannya, Pemerintah telah menerbitkan KMK Nomor 394/KMK.04/1996 s.t.d.t.d. No.120/KMK.03/2002, Keputusan Dirjen Pajak KEP-50/PJ./1996 dan KEP-227/PJ./2002.

Pemotong Pajak
Yang wajib melakukan pemotongan adalah pihak penyewa, baik berupa :
1) Badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, BUT, kerjasama operasi, dan perwakilan perusahaan LN lainnya;
2) WP orang pribadi dalam negeri yang ditunjuk, yang terdiri dari :

  • akuntan, arsitek, dokter, notaris, Pejabat Pembuat Akte Tanah (PPAT) kecuali PPAT tersebut adalah camat, pengacara, dan konsultan, yang melakukan pekerjaan bebas;
  • WP orang pribadi dalam negeri yang menjalankan usaha yang menyelenggarakan pembukuan.

Apabila Pihak Penyewa adalah WP orang pribadi selain yang disebut di atas atau pihak Penyewa adalah bukan Subjek Pajak, maka PPh yang terutang atas sewa wajib dibayar sendiri oleh oleh pihak yang menyewakan.

Subjek Pajak
Dalam ketentuan Pasal 1 PP Nomor 29 Tahun 2000 s.t.d.t.d. PP Nomor 5 Tahun 2002 diatur bahwa pihak yang dikenakan pajak atas persewaan tanah dan/atau bangunan adalah orang pribadi atau badan. Sehingga, pengenaan pajaknya sama antara WP orang pribadi maupun WP badan dan antara WP dalam negeri maupun WP luar negeri.

Objek Pajak
Yang dikenakan PPh adalah hadiah dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diberikan melalui undian.

Tarif Pajak
Mengingat bahwa penghasilan berupa hadiah undian bukan merupakan suatu imbalan langsung atas pekerjaan atau jasa yang dilakukan oleh WP, dan cara memperolehnya tidak memerlukan biaya dan tenaga sebagaimana yang terjadi dalam imbalan atas pekerjaan, oleh karena itu penghasilan berupa hadiah undian dengan nama dan dalam bentuk apapun, dipotong PPh Pasal 4 ayat (2) bersifat Final sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah bruto hadiah undian.

Copyright © Mitra Konsultindo-Konsultan Pajak ®

konsultan pajak , jasa konsultan pajak , konsultan pajak jakarta , konsultan pajak indonesia , konsultan pajak jabodetabek , konsultan pajak jakarta barat , konsultan pajak jakarta timur , konsultan pajak jakarta selatan , konsultan pajak jakarta utara , konsultan pajak jakarta pusat , konsultan pajak bogor , konsultan pajak depok , konsultan pajak tangerang , konsultan pajak bekasi , kantor konsultan pajak , konsultan pajak murah , jasa konsultasi pajak , tarif konsultan pajak , jasa laporan keuangan , pembuatan laporan keuangan , jasa manajemen bisnis , konsultan bisnis , jasa konsultan pajak jakarta , jasa konsultasi pajak , jasa laporan pajak , jasa laporan spt pajak , jasa laporan spt tahunan , jasa laporan spt masa bulanan , jasa laporan spt pajak orang pribadi , jasa laporan spt pajak badan usaha , jasa laporan spt pajak perusahaan , jasa laporan keuangan , jasa pembuatan laporan keuangan , jasa akuntansi , jasa pembukuan , jasa pembuatan laporan pajak , jasa pembuatan laporan spt pajak , jasa pembuatan laporan spt tahunan , jasa pembuatan spt pajak , jasa pembuatan spt tahunan , jasa pembuatan spt masa bulanan , jasa pembuatan spt tahunan orang pribadi , jasa pembuatan spt tahunan badan usaha , jasa pembuatan spt tahunan perusahaan , konsultan pajak 2014 , jasa konsultan pajak 2014 , konsultan pajak 2015 , jasa konsultan pajak 2015 , jasa laporan spt tahunan orang pribadi , jasa laporan spt tahunan badan usaha , jasa laporan spt tahunan perusahaan , jasa pembuatan spt tahunan orang pribadi , jasa pembuatan spt tahunan badan usaha , jasa pembuatan spt tahunan perusahaan , jasa pembuatan laporan pajak spt tahunan orang pribadi , jasa pembuatan laporan pajak spt tahunan badan usaha , jasa pembuatan laporan pajak spt tahunan perusahaan ,

jasa akuntansi , jasa akutansi , jasa pembukuan , jasa akuntansi pembukuan , jasa pembukuan akuntansi , jasa pembukuan laporan keuangan , jasa akuntansi laporan keuangan , jasa laporan keuangan , jasa pembuatan laporan keuangan , jasa pembuatan perusahaan , jasa pendiriaan perusahaan , jasa pembuatan usaha , jasa pendirian usaha , jasa pembuatan pt , jasa pendirian pt , jasa pembuatan cv , jasa pendirian cv , jasa audit , jasa audit laporan keuangan , jasa internal audit , jasa pengurusan izin usaha , jasa pengurusan ijin usaha , jasa perizinan usaha , jasa perijinan usaha ,

jasa akuntansi jakarta , jasa akutansi jakarta , jasa pembukuan jakarta , jasa akuntansi pembukuan jakarta , jasa pembukuan akuntansi jakarta , jasa pembukuan laporan keuangan jakarta , jasa akuntansi laporan keuangan jakarta , jasa laporan keuangan jakarta , jasa pembuatan laporan keuangan jakarta , jasa pembuatan perusahaan jakarta , jasa pendiriaan perusahaan jakarta , jasa pembuatan usaha jakarta , jasa pendirian usaha jakarta , jasa pembuatan pt jakarta , jasa pendirian pt jakarta , jasa pembuatan cv jakarta , jasa pendirian cv jakarta , jasa audit jakarta , jasa audit laporan keuangan jakarta , jasa internal audit jakarta , jasa pengurusan izin usaha jakarta , jasa pengurusan ijin usaha jakarta , jasa perizinan usaha jakarta , jasa perijinan usaha jakarta ,

jasa manajemen bisnis , jasa bisnis manajemen , jasa konsultan bisnis , jasa konsultan manajemen , jasa konsultan bisnis manajemen , jasa konsultan manajemen bisnis , jasa manajemen bisnis jakarta , jasa bisnis manajemen jakarta , jasa konsultan bisnis jakarta , jasa konsultan manajemen jakarta , jasa konsultan bisnis manajemen jakarta , jasa konsultan manajemen bisnis jakarta

===

jasa akuntansi bogor , jasa akutansi bogor , jasa pembukuan bogor , jasa akuntansi pembukuan bogor , jasa pembukuan akuntansi bogor , jasa pembukuan laporan keuangan bogor , jasa akuntansi laporan keuangan bogor , jasa laporan keuangan bogor , jasa pembuatan laporan keuangan bogor , jasa pembuatan perusahaan bogor , jasa pendiriaan perusahaan bogor , jasa pembuatan usaha bogor , jasa pendirian usaha bogor , jasa pembuatan pt bogor , jasa pendirian pt bogor , jasa pembuatan cv bogor , jasa pendirian cv bogor , jasa audit bogor , jasa audit laporan keuangan bogor , jasa internal audit bogor , jasa pengurusan izin usaha bogor , jasa pengurusan ijin usaha bogor , jasa perizinan usaha bogor , jasa perijinan usaha bogor ,

jasa manajemen bisnis bogor , jasa bisnis manajemen bogor , jasa konsultan bisnis bogor , jasa konsultan manajemen bogor , jasa konsultan bisnis manajemen bogor , jasa konsultan manajemen bisnis bogor ,

jasa akuntansi depok , jasa akutansi depok , jasa pembukuan depok , jasa akuntansi pembukuan depok , jasa pembukuan akuntansi depok , jasa pembukuan laporan keuangan depok , jasa akuntansi laporan keuangan depok , jasa laporan keuangan depok , jasa pembuatan laporan keuangan depok , jasa pembuatan perusahaan depok , jasa pendiriaan perusahaan depok , jasa pembuatan usaha depok , jasa pendirian usaha depok , jasa pembuatan pt depok , jasa pendirian pt depok , jasa pembuatan cv depok , jasa pendirian cv depok , jasa audit depok , jasa audit laporan keuangan depok , jasa internal audit depok , jasa pengurusan izin usaha depok , jasa pengurusan ijin usaha depok , jasa perizinan usaha depok , jasa perijinan usaha depok ,

jasa manajemen bisnis depok , jasa bisnis manajemen depok , jasa konsultan bisnis depok , jasa konsultan manajemen depok , jasa konsultan bisnis manajemen depok , jasa konsultan manajemen bisnis depok ,

jasa akuntansi tangerang , jasa akutansi tangerang , jasa pembukuan tangerang , jasa akuntansi pembukuan tangerang , jasa pembukuan akuntansi tangerang , jasa pembukuan laporan keuangan tangerang , jasa akuntansi laporan keuangan tangerang , jasa laporan keuangan tangerang , jasa pembuatan laporan keuangan tangerang , jasa pembuatan perusahaan tangerang , jasa pendiriaan perusahaan tangerang , jasa pembuatan usaha tangerang , jasa pendirian usaha tangerang , jasa pembuatan pt tangerang , jasa pendirian pt tangerang , jasa pembuatan cv tangerang , jasa pendirian cv tangerang , jasa audit tangerang , jasa audit laporan keuangan tangerang , jasa internal audit tangerang , jasa pengurusan izin usaha tangerang , jasa pengurusan ijin usaha tangerang , jasa perizinan usaha tangerang , jasa perijinan usaha tangerang ,

jasa manajemen bisnis tangerang , jasa bisnis manajemen tangerang , jasa konsultan bisnis tangerang , jasa konsultan manajemen tangerang , jasa konsultan bisnis manajemen tangerang , jasa konsultan manajemen bisnis tangerang ,

jasa akuntansi bekasi , jasa akutansi bekasi , jasa pembukuan bekasi , jasa akuntansi pembukuan bekasi , jasa pembukuan akuntansi bekasi , jasa pembukuan laporan keuangan bekasi , jasa akuntansi laporan keuangan bekasi , jasa laporan keuangan bekasi , jasa pembuatan laporan keuangan bekasi , jasa pembuatan perusahaan bekasi , jasa pendiriaan perusahaan bekasi , jasa pembuatan usaha bekasi , jasa pendirian usaha bekasi , jasa pembuatan pt bekasi , jasa pendirian pt bekasi , jasa pembuatan cv bekasi , jasa pendirian cv bekasi , jasa audit bekasi , jasa audit laporan keuangan bekasi , jasa internal audit bekasi , jasa pengurusan izin usaha bekasi , jasa pengurusan ijin usaha bekasi , jasa perizinan usaha bekasi , jasa perijinan usaha bekasi ,

jasa manajemen bisnis bekasi , jasa bisnis manajemen bekasi , jasa konsultan bisnis bekasi , jasa konsultan manajemen bekasi , jasa konsultan bisnis manajemen bekasi , jasa konsultan manajemen bisnis bekasi

 

Konsultan Pajak Jakarta Jasa – Tarif Perjanjian penghindaran pajak Berganda (P3B)

Konsultan Pajak Jakarta Jasa │ Jasa Pembukuan Akuntansi Laporan Keuangan │ Jasa Audit | Konsultan Manajemen Bisnis | Jasa Pembuatan Perusahaan & Izin Usaha

a.    Dasar P3B/ Tax Treaty
Ketentuan Pasal 26 UU PPh mengatur mengenai prinsip dasar pengenaan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh WP luar negeri selain BUT yang bersumber dari Indonesia.

Namun, dalam rangka meningkatkan hubungan ekonomi dan perdagangan dengan negara lain, diperlukan suatu perangkat hukum yang berlaku khusus (lex-specialis) yang mengatur hak-hak pemajakan dari masing-masing negara peserta. Untuk itu, sesuai Pasal 32A UU PPh, Pemerintah berwewenang untuk melakukan perjanjian dengan pemerintah negara lain untuk penghindaran pajak berganda dan pencegahan pengelakan pajak yang lazim disebut dengan istilah Perjanjian penghindaran pajak Berganda (P3B) atau Tax Treaty.

 b. Tarif Pajak P3B/ Tax Treaty
Penghitungan besarnya PPh Pasal 26 didasarkan pada P3B/Tax Treaty tersebut lazimnya dibebaskan dari pengenaan PPh Pasal 26 atau dikenakan PPh pasal 26 dengan tarif yang lebih rendah.

c. Syarat P3B/ Tax Treaty
Agar penghasilan yang diterima atau diperoleh WP luar negeri dapat dihitung dengan tarif sesuai tarif dalam P3B/Tax Treaty, maka WP luar negeri yang bersangkutan harus dapat menunjukkan Surat Keterangan Domisili (SKD) atau certificate of Residence Taxpayer (CRT) dari pejabat berwenang di negara asal WP kepada Pemotong Pajak dan menyampaikan fotokopi kepada Kepala KPP tempat pemotong

Pajak terdaftar, dengan ketentuan sebagai berikut :

  • SKD/CRT hanya berlaku setahun sejak tanggal diterbitkan, kecuali bank;
  • SKD/CRT memiliki bentuk yang berbeda-beda tergantung kelaziman di masing masing negara, tetapi sepanjang isinya menyatakan bahwa WP luar negeri yang bersangkutan merupakan pembayar pajak (taxpayer) di negara tersebut, maka SKD/CRT dapat digunakan untuk penerapan P3B;
  • SKD/CRT yang diterbitkan oleh Kantor Pajak di negara lain (semacam kartu NPWP di Indonesia) dapat dipersamakan dengan SKD/CRT yang diterbitkan oleh Competent Authority.

 SIFAT PPh PASAL 26

Pemotong PPh Pasal 26 bersifat Final, kecuali :

  1. PPh Pasal 26 atas penghasilan kantor pusat dari usaha atau kegiatan, penjualan barang, atau pemberian jasa di Indonesia yang sejenis dengan yang dijalankan atau yang dilakukan oleh bentuk usaha tetap di Indonesia;
  1. PPh Pasal 26 atas penghasilan sebagaimana tersebut dalam pasal 26 (dividen; bunga, termasuk premium, diskonto, premi swap dan imbalan sehubungan denganjaminan pengembalian utang; royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta; imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan; dan hadiah dan penghargaan; serta pensiun dan pembayaran berkala lainnya) yang diterima atau diperoleh kantor pusat, sepanjang terdapat hubungan efektif antara bentuk usaha tetap dengan harta atau kegiatan yang memberikan penghasilan dimaksud;
  1. PPh Pasal 26 atas penghasilan yang diterima atau diperoleh WP orang pribadi atau WP badan luar negeri yang berubah status menjadi WP dalam negeri atau Bentuk Usaha Tetap.

Copyright © Mitra Konsultindo-Konsultan Pajak ®

konsultan pajak , jasa konsultan pajak , konsultan pajak jakarta , konsultan pajak indonesia , konsultan pajak jabodetabek , konsultan pajak jakarta barat , konsultan pajak jakarta timur , konsultan pajak jakarta selatan , konsultan pajak jakarta utara , konsultan pajak jakarta pusat , konsultan pajak bogor , konsultan pajak depok , konsultan pajak tangerang , konsultan pajak bekasi , kantor konsultan pajak , konsultan pajak murah , jasa konsultasi pajak , tarif konsultan pajak , jasa laporan keuangan , pembuatan laporan keuangan , jasa manajemen bisnis , konsultan bisnis , jasa konsultan pajak jakarta , jasa konsultasi pajak , jasa laporan pajak , jasa laporan spt pajak , jasa laporan spt tahunan , jasa laporan spt masa bulanan , jasa laporan spt pajak orang pribadi , jasa laporan spt pajak badan usaha , jasa laporan spt pajak perusahaan , jasa laporan keuangan , jasa pembuatan laporan keuangan , jasa akuntansi , jasa pembukuan , jasa pembuatan laporan pajak , jasa pembuatan laporan spt pajak , jasa pembuatan laporan spt tahunan , jasa pembuatan spt pajak , jasa pembuatan spt tahunan , jasa pembuatan spt masa bulanan , jasa pembuatan spt tahunan orang pribadi , jasa pembuatan spt tahunan badan usaha , jasa pembuatan spt tahunan perusahaan , konsultan pajak 2014 , jasa konsultan pajak 2014 , konsultan pajak 2015 , jasa konsultan pajak 2015 , jasa laporan spt tahunan orang pribadi , jasa laporan spt tahunan badan usaha , jasa laporan spt tahunan perusahaan , jasa pembuatan spt tahunan orang pribadi , jasa pembuatan spt tahunan badan usaha , jasa pembuatan spt tahunan perusahaan , jasa pembuatan laporan pajak spt tahunan orang pribadi , jasa pembuatan laporan pajak spt tahunan badan usaha , jasa pembuatan laporan pajak spt tahunan perusahaan ,

jasa akuntansi , jasa akutansi , jasa pembukuan , jasa akuntansi pembukuan , jasa pembukuan akuntansi , jasa pembukuan laporan keuangan , jasa akuntansi laporan keuangan , jasa laporan keuangan , jasa pembuatan laporan keuangan , jasa pembuatan perusahaan , jasa pendiriaan perusahaan , jasa pembuatan usaha , jasa pendirian usaha , jasa pembuatan pt , jasa pendirian pt , jasa pembuatan cv , jasa pendirian cv , jasa audit , jasa audit laporan keuangan , jasa internal audit , jasa pengurusan izin usaha , jasa pengurusan ijin usaha , jasa perizinan usaha , jasa perijinan usaha ,

jasa akuntansi jakarta , jasa akutansi jakarta , jasa pembukuan jakarta , jasa akuntansi pembukuan jakarta , jasa pembukuan akuntansi jakarta , jasa pembukuan laporan keuangan jakarta , jasa akuntansi laporan keuangan jakarta , jasa laporan keuangan jakarta , jasa pembuatan laporan keuangan jakarta , jasa pembuatan perusahaan jakarta , jasa pendiriaan perusahaan jakarta , jasa pembuatan usaha jakarta , jasa pendirian usaha jakarta , jasa pembuatan pt jakarta , jasa pendirian pt jakarta , jasa pembuatan cv jakarta , jasa pendirian cv jakarta , jasa audit jakarta , jasa audit laporan keuangan jakarta , jasa internal audit jakarta , jasa pengurusan izin usaha jakarta , jasa pengurusan ijin usaha jakarta , jasa perizinan usaha jakarta , jasa perijinan usaha jakarta ,

jasa manajemen bisnis , jasa bisnis manajemen , jasa konsultan bisnis , jasa konsultan manajemen , jasa konsultan bisnis manajemen , jasa konsultan manajemen bisnis , jasa manajemen bisnis jakarta , jasa bisnis manajemen jakarta , jasa konsultan bisnis jakarta , jasa konsultan manajemen jakarta , jasa konsultan bisnis manajemen jakarta , jasa konsultan manajemen bisnis jakarta

===

jasa akuntansi bogor , jasa akutansi bogor , jasa pembukuan bogor , jasa akuntansi pembukuan bogor , jasa pembukuan akuntansi bogor , jasa pembukuan laporan keuangan bogor , jasa akuntansi laporan keuangan bogor , jasa laporan keuangan bogor , jasa pembuatan laporan keuangan bogor , jasa pembuatan perusahaan bogor , jasa pendiriaan perusahaan bogor , jasa pembuatan usaha bogor , jasa pendirian usaha bogor , jasa pembuatan pt bogor , jasa pendirian pt bogor , jasa pembuatan cv bogor , jasa pendirian cv bogor , jasa audit bogor , jasa audit laporan keuangan bogor , jasa internal audit bogor , jasa pengurusan izin usaha bogor , jasa pengurusan ijin usaha bogor , jasa perizinan usaha bogor , jasa perijinan usaha bogor ,

jasa manajemen bisnis bogor , jasa bisnis manajemen bogor , jasa konsultan bisnis bogor , jasa konsultan manajemen bogor , jasa konsultan bisnis manajemen bogor , jasa konsultan manajemen bisnis bogor ,

jasa akuntansi depok , jasa akutansi depok , jasa pembukuan depok , jasa akuntansi pembukuan depok , jasa pembukuan akuntansi depok , jasa pembukuan laporan keuangan depok , jasa akuntansi laporan keuangan depok , jasa laporan keuangan depok , jasa pembuatan laporan keuangan depok , jasa pembuatan perusahaan depok , jasa pendiriaan perusahaan depok , jasa pembuatan usaha depok , jasa pendirian usaha depok , jasa pembuatan pt depok , jasa pendirian pt depok , jasa pembuatan cv depok , jasa pendirian cv depok , jasa audit depok , jasa audit laporan keuangan depok , jasa internal audit depok , jasa pengurusan izin usaha depok , jasa pengurusan ijin usaha depok , jasa perizinan usaha depok , jasa perijinan usaha depok ,

jasa manajemen bisnis depok , jasa bisnis manajemen depok , jasa konsultan bisnis depok , jasa konsultan manajemen depok , jasa konsultan bisnis manajemen depok , jasa konsultan manajemen bisnis depok ,

jasa akuntansi tangerang , jasa akutansi tangerang , jasa pembukuan tangerang , jasa akuntansi pembukuan tangerang , jasa pembukuan akuntansi tangerang , jasa pembukuan laporan keuangan tangerang , jasa akuntansi laporan keuangan tangerang , jasa laporan keuangan tangerang , jasa pembuatan laporan keuangan tangerang , jasa pembuatan perusahaan tangerang , jasa pendiriaan perusahaan tangerang , jasa pembuatan usaha tangerang , jasa pendirian usaha tangerang , jasa pembuatan pt tangerang , jasa pendirian pt tangerang , jasa pembuatan cv tangerang , jasa pendirian cv tangerang , jasa audit tangerang , jasa audit laporan keuangan tangerang , jasa internal audit tangerang , jasa pengurusan izin usaha tangerang , jasa pengurusan ijin usaha tangerang , jasa perizinan usaha tangerang , jasa perijinan usaha tangerang ,

jasa manajemen bisnis tangerang , jasa bisnis manajemen tangerang , jasa konsultan bisnis tangerang , jasa konsultan manajemen tangerang , jasa konsultan bisnis manajemen tangerang , jasa konsultan manajemen bisnis tangerang ,

jasa akuntansi bekasi , jasa akutansi bekasi , jasa pembukuan bekasi , jasa akuntansi pembukuan bekasi , jasa pembukuan akuntansi bekasi , jasa pembukuan laporan keuangan bekasi , jasa akuntansi laporan keuangan bekasi , jasa laporan keuangan bekasi , jasa pembuatan laporan keuangan bekasi , jasa pembuatan perusahaan bekasi , jasa pendiriaan perusahaan bekasi , jasa pembuatan usaha bekasi , jasa pendirian usaha bekasi , jasa pembuatan pt bekasi , jasa pendirian pt bekasi , jasa pembuatan cv bekasi , jasa pendirian cv bekasi , jasa audit bekasi , jasa audit laporan keuangan bekasi , jasa internal audit bekasi , jasa pengurusan izin usaha bekasi , jasa pengurusan ijin usaha bekasi , jasa perizinan usaha bekasi , jasa perijinan usaha bekasi ,

jasa manajemen bisnis bekasi , jasa bisnis manajemen bekasi , jasa konsultan bisnis bekasi , jasa konsultan manajemen bekasi , jasa konsultan bisnis manajemen bekasi , jasa konsultan manajemen bisnis bekasi

 

Konsultan Pajak Jakarta Jasa – PPh PASAL 26

Konsultan Pajak Jakarta Jasa │ Jasa Pembukuan Akuntansi Laporan Keuangan │ Jasa Audit | Konsultan Manajemen Bisnis | Jasa Pembuatan Perusahaan & Izin Usaha

Pasal 26 UU PPh mengatur tentang PPh atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh WP (WP) luar negeri, selain Bentuk Usaha Tetap (BUT), yang bersumber dari Indonesia. Sebagaimana telah dibahas pada bab-bab sebelumnya, BUT merupakan WP luar negeri tetapi pengenaan pajaknya dipersamakan dengan WP badan dalam negeri.

PEMOTONG PPh PASAL 26

Pihak yang ditunjuk sebagai Pemotong PPh Pasal 26 adalah pihak yang membayarkan penghasilan ke luar negeri yang terdiri dari:

1. Badan Pemerintah;
Subjek Pajak badan pemerintah yang dimaksud di sini adalah setiap unit tertentu dari Pemerintah baik Pusat maupun Daerah termasuk BUMN/D.

2. Subjek Pajak Dalam Negeri (Badan DN maupun Orang Pribadi DN);
Sebagaimana telah dibahas di Bab mengenai PPh Pasal 23, yang dimaksud Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha, termasuk perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, BUMN/D, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, ormas, orsospol, atau organisasi yang sejenis, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk reksadana. Akan tetapi, pemotong PPh Pasal 26 tidak terbatas pada WP Badan dalam negeri tetapi juga WP orang pribadi dalam negeri apabila membayarkan penghasilan ke WP luar negeri selain Bentuk Usaha Tetap.

3. Penyelenggara Kegiatan;

4. Bentuk Usaha Tetap atau Perwakilan Perusahaan Luar Negeri Lainnya;
Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) UU PPh, status BUT adalah WP luar negeri tetapi pemenuhan kewajiban perpajakannya dipersamakan WP badan dalam negeri. Untuk itu, apabila BUT membayarkan penghasilan kepada pihak lain yang merupakan Objek PPh Pasal 26 maka wajib melakukan pemotongan PPh Pasal 26.

SUBJEK PPh PASAL 26

Pihak yang dikenakan pemotongan PPh Pasal 26 adalah WP luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia. WP luar negeri tersebut dapat berupa WP badan LN maupun WP orang pribadi LN.

OBJEK PPh PASAL 26

Yang menjadi Objek PPh Pasal 26 adalah semua penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh WP luar negeri selain BUT dengan nama dan dalam bentuk apapun yang bersumber dari Indonesia. Untuk memudahkan memahami PPh Pasal 26, maka mekanisme pemotongannya dapat diklasifikasi berdasarkan tarif dan dasar pengenaan pajaknya, yaitu: (1) PPh Pasal 26 deirgan tarif 20% dari Penghasilan Bruto, (2) PPh Pasal 26 dengan tarif 20% dari Perkiraan Penghasilan Neto, (3) PPh Pasal 26 dengan tarif 20% dari Penghasilan Kena Pajak Setelah Dikurangi PPh Terutang, dan (4) PPh Pasal 26 dengan tarif sesuai P3B.

Tarif 20% Dari Penghasilan Bruto

Yang dikenakan atas penghasilan sebagai berikut:

  • DIVIDEN;
  • BUNGA, termasuk premium, diskonto, premi swap dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang;
  • ROYALTI, sewa, dan imbalan lain sehubungan dengan penggunaan dengan penggunaan harta;
  • HADIAH DAN PENGHARGAAN dengan nama dan dalam bentuk apapun;
  • IMBALAN sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan;
  • PENSIUN dan pembayaran berkala lainnya.

Tarif 20 % Dari Perkiraan Penghasilan Neto

1. Penghasilan dari penjualan harta di Indonesia, kecuali yang diatur dalam Pasal 4 ayat (2).
Atas penghasilan WP luar negeri selain BUT dari penjualan saham Perseroan di luar Bursa Efek, terutang PPh sebesar 20% dari perkiraan penghasilan neto. Besarnya perkiraan penghasilan neto tersebut adalah 25% dari harga jual, sehingga PPh Pasal 26-nya sebagai berikut :

PPh Pasal 26 = 20% x 25% atau 5% dari Harga Jual

Pihak yang wajib melakukan pemotongan PPh Pasal 26 adalah:

  • PEMBELI yang ditunjuk sebagai pemotong pajak dengan menerbitkan Bukti Pemotongan, dalam hal pembelinya adalah WP dalam negeri;
  • PERSEROAN, dalam hal pembelinya adalah WP luar negeri.

2. Penghasilan berupa premi asuransi dan premi reasuransi yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi di luar negeri.

Yang dikenakan PPh Pasal 26 adalah pembayaran premi asuransi kepada perusahaan asuransi yang berkedudukan di Selandia Baru. Australia. Malaysia dan Arab Saudi. serta negara yanq belum mempunyai P3B dengan Indonesia. Sedang atas pembayaran premi asuransi kepada perusahaan asuransi yang berkedudukan di negara treaty partner lainnya tidak dipotong PPh Pasal 26.

Pembayaran premi asuransi dan premi reasuransi kepada perusahaan asuransi di luar negeri dikenakan pemotongan PPh Pasal 26 sebesar 20% dari perkiraan penghasilan neto.

Besarnya perkiraan penghasilan neto tersebut adalah sebagai berikut :

  • Premi yang dibayar tertanggung kepada perusahaan asuransi di luar negeri baik secara langsung maupun melalui pialang, sebesar 50% dari jumlah premi yang dibayar, sehingga PPh Pasal 26-nya sbb:
    PPh Pasal 26 = 20% x 50% atau 10% dari Jumlah Premi
  • Premi yang dibayar oleh perusahaan asuransi yang berkedudukan di Indonesia kepada perusahaan asuransi di luar negeri baik secara langsung maupun melalui pialang, sebesar 10% dari jumlah premi yang dibayar, sehingga PPh pasal 26-nya sbb:
    PPh Pasal 26 = 20% x 10% atau 2% dari Jumlah Premi
  • Premi yang dibayar oleh perusahaan reasuransi yang berkedudukan di Indonesia kepada perusahaan asuransi di luar negeri baik secara langsung maupun melalui pialang, sebesar 5o/o darijumlah premi yang dibayar, sehingga PPh Pasal 26-nya sbb:
    PPh Pasal 26 = 20% x 5% atau 1% dari Jumlah Premi

Tarif 20% Dari PKP Setelah Dikurangi PPh Terutang

Atas Penghasilan Kena Pajak setelah dikurangi PPh dari suatu Bentuk Usaha Tetap di Indonesia dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20%, kecuali penghasilan tersebut ditanamkan kembali di Indonesia dengan syarat:

  • penanaman kembali dilakukan atas seluruh penghasilan kena pajak setelah dikurangi PPh dalam bentuk penyertaan modal pada perusahaan yang baru didirikan dan berkedudukan di Indonesia sebagai pendiri atau peserta pendiri;
  • penanaman kembali dilakukan dalam tahun pajak berjalan atau selambat-lambatnya tahun pajak berikutnya dari tahun pajak diterima atau diperolehnya penghasilan tersebut; dan
  • tidak melakukan pengalihan atas penanaman kembali tersebut paling sedikit dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sesudah perusahaan tempat penanaman dilakukan berproduksi komersial.

Untuk itu, BUT yang melakukan penanaman kembali tersebut wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis mengenai bentuk penanaman yang dilakukan kepada KPP tempat WP terdaftar, dan dilampirkan pada SPT Tahunan PPh tahun pajak diterima/diperolehnya penghasilan. Dalam hal perusahaan induk dari BUT adalah penduduk dari negara yang telah mempunyai Persetujuan Penghindaran pajak berganda (P3B) dengan Indonesia, maka besarnya tarif sesuai dengan P3B.

Copyright © Mitra Konsultindo-Konsultan Pajak ®

konsultan pajak , jasa konsultan pajak , konsultan pajak jakarta , konsultan pajak indonesia , konsultan pajak jabodetabek , konsultan pajak jakarta barat , konsultan pajak jakarta timur , konsultan pajak jakarta selatan , konsultan pajak jakarta utara , konsultan pajak jakarta pusat , konsultan pajak bogor , konsultan pajak depok , konsultan pajak tangerang , konsultan pajak bekasi , kantor konsultan pajak , konsultan pajak murah , jasa konsultasi pajak , tarif konsultan pajak , jasa laporan keuangan , pembuatan laporan keuangan , jasa manajemen bisnis , konsultan bisnis , jasa konsultan pajak jakarta , jasa konsultasi pajak , jasa laporan pajak , jasa laporan spt pajak , jasa laporan spt tahunan , jasa laporan spt masa bulanan , jasa laporan spt pajak orang pribadi , jasa laporan spt pajak badan usaha , jasa laporan spt pajak perusahaan , jasa laporan keuangan , jasa pembuatan laporan keuangan , jasa akuntansi , jasa pembukuan , jasa pembuatan laporan pajak , jasa pembuatan laporan spt pajak , jasa pembuatan laporan spt tahunan , jasa pembuatan spt pajak , jasa pembuatan spt tahunan , jasa pembuatan spt masa bulanan , jasa pembuatan spt tahunan orang pribadi , jasa pembuatan spt tahunan badan usaha , jasa pembuatan spt tahunan perusahaan , konsultan pajak 2014 , jasa konsultan pajak 2014 , konsultan pajak 2015 , jasa konsultan pajak 2015 , jasa laporan spt tahunan orang pribadi , jasa laporan spt tahunan badan usaha , jasa laporan spt tahunan perusahaan , jasa pembuatan spt tahunan orang pribadi , jasa pembuatan spt tahunan badan usaha , jasa pembuatan spt tahunan perusahaan , jasa pembuatan laporan pajak spt tahunan orang pribadi , jasa pembuatan laporan pajak spt tahunan badan usaha , jasa pembuatan laporan pajak spt tahunan perusahaan ,

jasa akuntansi , jasa akutansi , jasa pembukuan , jasa akuntansi pembukuan , jasa pembukuan akuntansi , jasa pembukuan laporan keuangan , jasa akuntansi laporan keuangan , jasa laporan keuangan , jasa pembuatan laporan keuangan , jasa pembuatan perusahaan , jasa pendiriaan perusahaan , jasa pembuatan usaha , jasa pendirian usaha , jasa pembuatan pt , jasa pendirian pt , jasa pembuatan cv , jasa pendirian cv , jasa audit , jasa audit laporan keuangan , jasa internal audit , jasa pengurusan izin usaha , jasa pengurusan ijin usaha , jasa perizinan usaha , jasa perijinan usaha ,

jasa akuntansi jakarta , jasa akutansi jakarta , jasa pembukuan jakarta , jasa akuntansi pembukuan jakarta , jasa pembukuan akuntansi jakarta , jasa pembukuan laporan keuangan jakarta , jasa akuntansi laporan keuangan jakarta , jasa laporan keuangan jakarta , jasa pembuatan laporan keuangan jakarta , jasa pembuatan perusahaan jakarta , jasa pendiriaan perusahaan jakarta , jasa pembuatan usaha jakarta , jasa pendirian usaha jakarta , jasa pembuatan pt jakarta , jasa pendirian pt jakarta , jasa pembuatan cv jakarta , jasa pendirian cv jakarta , jasa audit jakarta , jasa audit laporan keuangan jakarta , jasa internal audit jakarta , jasa pengurusan izin usaha jakarta , jasa pengurusan ijin usaha jakarta , jasa perizinan usaha jakarta , jasa perijinan usaha jakarta ,

jasa manajemen bisnis , jasa bisnis manajemen , jasa konsultan bisnis , jasa konsultan manajemen , jasa konsultan bisnis manajemen , jasa konsultan manajemen bisnis , jasa manajemen bisnis jakarta , jasa bisnis manajemen jakarta , jasa konsultan bisnis jakarta , jasa konsultan manajemen jakarta , jasa konsultan bisnis manajemen jakarta , jasa konsultan manajemen bisnis jakarta

===

jasa akuntansi bogor , jasa akutansi bogor , jasa pembukuan bogor , jasa akuntansi pembukuan bogor , jasa pembukuan akuntansi bogor , jasa pembukuan laporan keuangan bogor , jasa akuntansi laporan keuangan bogor , jasa laporan keuangan bogor , jasa pembuatan laporan keuangan bogor , jasa pembuatan perusahaan bogor , jasa pendiriaan perusahaan bogor , jasa pembuatan usaha bogor , jasa pendirian usaha bogor , jasa pembuatan pt bogor , jasa pendirian pt bogor , jasa pembuatan cv bogor , jasa pendirian cv bogor , jasa audit bogor , jasa audit laporan keuangan bogor , jasa internal audit bogor , jasa pengurusan izin usaha bogor , jasa pengurusan ijin usaha bogor , jasa perizinan usaha bogor , jasa perijinan usaha bogor ,

jasa manajemen bisnis bogor , jasa bisnis manajemen bogor , jasa konsultan bisnis bogor , jasa konsultan manajemen bogor , jasa konsultan bisnis manajemen bogor , jasa konsultan manajemen bisnis bogor ,

jasa akuntansi depok , jasa akutansi depok , jasa pembukuan depok , jasa akuntansi pembukuan depok , jasa pembukuan akuntansi depok , jasa pembukuan laporan keuangan depok , jasa akuntansi laporan keuangan depok , jasa laporan keuangan depok , jasa pembuatan laporan keuangan depok , jasa pembuatan perusahaan depok , jasa pendiriaan perusahaan depok , jasa pembuatan usaha depok , jasa pendirian usaha depok , jasa pembuatan pt depok , jasa pendirian pt depok , jasa pembuatan cv depok , jasa pendirian cv depok , jasa audit depok , jasa audit laporan keuangan depok , jasa internal audit depok , jasa pengurusan izin usaha depok , jasa pengurusan ijin usaha depok , jasa perizinan usaha depok , jasa perijinan usaha depok ,

jasa manajemen bisnis depok , jasa bisnis manajemen depok , jasa konsultan bisnis depok , jasa konsultan manajemen depok , jasa konsultan bisnis manajemen depok , jasa konsultan manajemen bisnis depok ,

jasa akuntansi tangerang , jasa akutansi tangerang , jasa pembukuan tangerang , jasa akuntansi pembukuan tangerang , jasa pembukuan akuntansi tangerang , jasa pembukuan laporan keuangan tangerang , jasa akuntansi laporan keuangan tangerang , jasa laporan keuangan tangerang , jasa pembuatan laporan keuangan tangerang , jasa pembuatan perusahaan tangerang , jasa pendiriaan perusahaan tangerang , jasa pembuatan usaha tangerang , jasa pendirian usaha tangerang , jasa pembuatan pt tangerang , jasa pendirian pt tangerang , jasa pembuatan cv tangerang , jasa pendirian cv tangerang , jasa audit tangerang , jasa audit laporan keuangan tangerang , jasa internal audit tangerang , jasa pengurusan izin usaha tangerang , jasa pengurusan ijin usaha tangerang , jasa perizinan usaha tangerang , jasa perijinan usaha tangerang ,

jasa manajemen bisnis tangerang , jasa bisnis manajemen tangerang , jasa konsultan bisnis tangerang , jasa konsultan manajemen tangerang , jasa konsultan bisnis manajemen tangerang , jasa konsultan manajemen bisnis tangerang ,

jasa akuntansi bekasi , jasa akutansi bekasi , jasa pembukuan bekasi , jasa akuntansi pembukuan bekasi , jasa pembukuan akuntansi bekasi , jasa pembukuan laporan keuangan bekasi , jasa akuntansi laporan keuangan bekasi , jasa laporan keuangan bekasi , jasa pembuatan laporan keuangan bekasi , jasa pembuatan perusahaan bekasi , jasa pendiriaan perusahaan bekasi , jasa pembuatan usaha bekasi , jasa pendirian usaha bekasi , jasa pembuatan pt bekasi , jasa pendirian pt bekasi , jasa pembuatan cv bekasi , jasa pendirian cv bekasi , jasa audit bekasi , jasa audit laporan keuangan bekasi , jasa internal audit bekasi , jasa pengurusan izin usaha bekasi , jasa pengurusan ijin usaha bekasi , jasa perizinan usaha bekasi , jasa perijinan usaha bekasi ,

jasa manajemen bisnis bekasi , jasa bisnis manajemen bekasi , jasa konsultan bisnis bekasi , jasa konsultan manajemen bekasi , jasa konsultan bisnis manajemen bekasi , jasa konsultan manajemen bisnis bekasi

 

Konsultan Pajak Jakarta Jasa – Royalti

Konsultan Pajak Jakarta Jasa │ Jasa Pembukuan Akuntansi Laporan Keuangan │ Jasa Audit | Konsultan Manajemen Bisnis | Jasa Pembuatan Perusahaan & Izin Usaha

Berdasarkan Pasal 4 UU PPh, royalti dibagi menjadi 3 macam, yaitu:

a. Hak atas harta tidak berwujud, misalnya hak pengarang, paten, merek dagang atau    rahasia perusahaan;
b. Hak atas harta berwujud, misalnya hak atas alat industri, komersial, dan ilmu pengetahuan;
c. Informasi, yaitu informasi yang belum diungkapkan secara umum walaupun mungkin dipatenkan, misalnya pengalaman dibidang industri.

HADIAH DAN PENGHARGAAN

Prinsip Dasar

Menurut peraturan perpajakan, penghasilan berupa hadiah dan penghargaan dibedakan menjadi beberapa pengertian, yaitu:

a. Hadiah undian adalah hadiah dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diberikan melalui undian;
b. Hadiah atau penghargaan perlombaan adalah hadiah atau penghargaan yang diberikan melalui suatu perlombaan atau adu ketangkasan;
c. Hadiah sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan lainnya adalah hadiah dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diberikan sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh penerima hadiah;
d. Penghargaan adalah imbalan yang diberikan sehubungan dengan prestasi dalam kegiatan tertentu, misalnya imbalan yang diterima sehubungan dengan penemuan benda-benda purbakala.

Pembagian penghasilan tersebut mempunyai konsekuensi PPh yang berbeda yaitu:

a. Hadiah Undian;
Atas penghasilan berupa hadiah undian dikenakan PPh Pasal 4 ayat (2) dan bersifat Final sebesar 25% dari Jumlah Bruto. Ketentuan tersebut adalah sama untuk WP orang pribadi maupun WP badan, WP dalam negeri maupun WP luar negeri (uraian lebih lanjut dibahas di Bab tentang PPh Pasal 4 ayat (2) atau PPh Final).

b. Hadiah/Penghargaan Perlombaan, Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan;
Atas penghasilan ini, pengenaan pajaknya terkait dengan jenis dan status WP penerima yaitu sebagai berikut:

  WP PENERIMA PPh
JENIS SIFAT TARIF
WP Orang Pribadi DN Pasal 21 Tidak Final Tarif Pasal 17 x Ph Bruto
WP Luar Negeri non-BUT Pasal 26 Final 20% x Ph Bruto atau sesuai tarif P3B
WP Badan DN dan BUT Pasal 23 Tidak Final 15% x Ph Bruto

Hadiah Yang Dikecualikan Dari Pemotongan PPh Pasal 23

Sesuai Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-395/PJ./2001, hadiah yang tidak dikenakan PPh adalah hadiah langsung dalam penjualan barang/jasa, dengan syarat :

–    Diberikan kepada semua pembeli/konsumen akhir tanpa diundi;
–    Hadiah diterima langsung konsumen akhir pada saat pembelian barang/jasa.

SEWA ATAU PENGHASILAN SEHUBUNGAN DENGAN HARTA

Prinsip Dasar

Sampai dengan saat ini, ketentuan mengenai pengenaan PPh atas penghasilan dari sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, dibedakan menjadi 3 (tiga) kelompok berdasarkan jenis harta yang disewakan, yaitu: (a) Sewa Tanah dan/atau Bangunan, (b) Sewa Angkutan Darat, cian (c) Sewa Harta Selain Tanah dan/atau  Bangunan dan Angkutan Darat.

a. Sewa Tanah dan/atau Bangunan;
Atas persewaan tanah dan/atau bangunan tidak tunduk lagi pada ketentuan Pasal 23 tetapi pada ketentuan PPh Pasal 4 ayat (2), dimana atas penghasilan dari sewa tanah dan/atau bangunan dikenakan PPh bersifat Final sebesar l0% dari penghasilan bruto, tidak termasuk PPN. Perlakuan tersebut sama untuk WP orang pribadi maupun WP badan, WP dalam negeri maupun WP luar negeri. (uraian lebih lanjut dibahas di bab PPh Pasal4 ayat (2) atau PPh Final.

b. Sewa Angkutan Darat;
Apabila terdapat Objek PPh berupa sewa atau penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta selain tanah dan/atau bangunan, maka PPh yang terkait adalah pph Pasal 23 bersifat Tidak Final sebesar 15% dari perkiraan penghasilan neto. Dalam PER-178/PJ/2006, perkiraan penghasilan neto untuk sewa angkutan darat adalah sebesar 20% dari penghasilan bruto tidak termasuk PPN, sehingga PPh Pasal 23 atas sewa angkutan darat adalah sbb:

PPh Pasal 23 = 15% x 20% atau 3% dari Penghasilan Bruto

Berdasarkan PER-178/PJ/2006, ditegaskan pula mengenai contoh sewa angkutan darat yang terutang PPh Pasal 23, yaitu:

  • Sewa kendaraan angkutan umum berupa bus, minibus, taksi yang disewa atau dicarter untuk jangka waktu tertentu baik secara harian, mingguan rnaupun bulanan, berdasarkan suatu perjanjian tertulis atau tidak tertulis antara pemilik kendaraan angkutan umum dengan Wajib Pajak Badan atau Wajib Pajak orang pribadi yang ditunjuk sebagai pemotong PPh Pasal 23.
  • Sewa kendaraan milik perusahaan persewaan mobil, perusahaan bus wisata dan milik orang pribadi yang bukan merupakan kendaraan angkutan umum yang disewakan kepada WP Badan atau WP orang pribadi yang ditunjuk sebagai Pemotong PPh Pasal 23.
  • Sewa kendaraan berupa truck, mobil derek, taksi milik perusahaan atau orang pribadi yang disewa atau dicharter oleh suatu perusahaan angkutan untuk keperluan operasi usaha angkutan darat atau untuk keperluan lain.

c. Sewa Harta Selain Tanah dan/atau Bangunan dan Angkutan Darat
Perkiraan penghasilan neto untuk sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan harta selain tanah dan/atau banguan da angkutan darat, sesuai PER-178/PJ/2006, asalah sebesar 40% dari bruto tidak termasuk PPN. Untuk itu, besarnya PPh Pasal 23 dapat diformulasikan sebagai berikut :

PPh Pasal 23 = 15% x 40% atau 6% dari Penghasilan Bruto

Sewa Yang Dikecualikan Dari Pemotongan PPh Pasal 23

Beberapa jenis sewa yang dikecualikan dari pemotongan PPh Pasal 23 adalah:
a. Sewa yang dibayar atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi (capital lease);
b. Jasa angkutan taksi yang disewa berdasarkan tarif argometer;
c. Jasa angkutan kereta api yang dilakukan oleh PT KAI.

JASA LAIN SELAIN YANG DIPOTONG PPh PASAL 21

Perkiraan penghasilan neto, sesuai PER-178/PJ /2006, atas imbalan dari jasa lain selain yang telah PPh Pasal 21 adalah sebagai berikut:

 NO.  TARIF DAN OBJEK PPh PASAL 23 ATAS JENIS JASA LAIN
  1. 1.       PPh Ps 23 = 15% x 30% atau 4,5% dari Jumlah Bruto (tidak termasuk PPN)
Jasa Teknik, Jasa Manajemen dan jasa lain kecuali jasa pengeboran (jasa)drilling) di bidang penambangan minyak dan gas bumi (migas) yangdilakukan oleh BUT, jasa di bidang perdagangan surat-surat berharga yangdilakukan oleh BEJ, BES, KSEI, KPEI, jasaKustodian/penyimpanan/penitipan/yang dilakukan KSEI, serta jasa-jasa yangdisebutkan dalam angka 2.3.4 dan 5.
  1. 2.       PPh Ps 23 = 15% x 26 2/3 % atau 4% dari Jumlah Bruto (tidak termasuk PPN)
a.  Jasa Perencanaan Konstruksib.  Jasa Pengawasan Konstruksic.  Jasa Konsultansi, kecuali konsultansi hukum, konsultansi bisnis, dan konsultansi        pajak
  1. 3.       PPh Ps 23 = 15% x 20% atau 3% dari Jumlah Bruto (tidak termasuk PPN)
a.  Jasa Penyelidikan dan Keamananb.  Jasa Kurir fiasa titipan swasta)c.  Jasa Biro Perjalanan Wisatad.  Jasa Agen Perjalanan Wisatae.  Jasa Konvensi, Pameran, dan Perjalanan Insentiff.   Jasa Freight Forwarding

g.  Jasa Pengepakan

h.  Jasa Maklon

  1. 4.        PPh Ps 23 = 15% x 13 1/3 % atau 2% dari Jumlah Bruto (tidak termasuk PPN)

 

NO.

 

TARIF DAN OBJEK PPh PASAL 23 ATAS JENIS JASA LAIN

Jasa Pelaksanaan Konstruksi, termasuk :-      Jasa perawatan/pemeliharaan/perbaikan bangunan;-      Jasa instalasi/pemasangan mesin, listrik/telepon/air/gas/AC/TV Kabel-      IklanSepanjang jasa tersebut dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkup pekerjaannya di bidang konstruksi dan mempunyai izin/sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi.
  1. PPh Ps 23 = 15% x 10% atau 1,5% dari Jumlah Bruto (tidak termasuk PPN)
  1. Jasa Catering.
  2. Jasa pembasmian hama.
  3. Jas Kebersihan/ Cleaning Service.

 

Copyright © Mitra Konsultindo-Konsultan Pajak ®

konsultan pajak , jasa konsultan pajak , konsultan pajak jakarta , konsultan pajak indonesia , konsultan pajak jabodetabek , konsultan pajak jakarta barat , konsultan pajak jakarta timur , konsultan pajak jakarta selatan , konsultan pajak jakarta utara , konsultan pajak jakarta pusat , konsultan pajak bogor , konsultan pajak depok , konsultan pajak tangerang , konsultan pajak bekasi , kantor konsultan pajak , konsultan pajak murah , jasa konsultasi pajak , tarif konsultan pajak , jasa laporan keuangan , pembuatan laporan keuangan , jasa manajemen bisnis , konsultan bisnis , jasa konsultan pajak jakarta , jasa konsultasi pajak , jasa laporan pajak , jasa laporan spt pajak , jasa laporan spt tahunan , jasa laporan spt masa bulanan , jasa laporan spt pajak orang pribadi , jasa laporan spt pajak badan usaha , jasa laporan spt pajak perusahaan , jasa laporan keuangan , jasa pembuatan laporan keuangan , jasa akuntansi , jasa pembukuan , jasa pembuatan laporan pajak , jasa pembuatan laporan spt pajak , jasa pembuatan laporan spt tahunan , jasa pembuatan spt pajak , jasa pembuatan spt tahunan , jasa pembuatan spt masa bulanan , jasa pembuatan spt tahunan orang pribadi , jasa pembuatan spt tahunan badan usaha , jasa pembuatan spt tahunan perusahaan , konsultan pajak 2014 , jasa konsultan pajak 2014 , konsultan pajak 2015 , jasa konsultan pajak 2015 , jasa laporan spt tahunan orang pribadi , jasa laporan spt tahunan badan usaha , jasa laporan spt tahunan perusahaan , jasa pembuatan spt tahunan orang pribadi , jasa pembuatan spt tahunan badan usaha , jasa pembuatan spt tahunan perusahaan , jasa pembuatan laporan pajak spt tahunan orang pribadi , jasa pembuatan laporan pajak spt tahunan badan usaha , jasa pembuatan laporan pajak spt tahunan perusahaan ,

jasa akuntansi , jasa akutansi , jasa pembukuan , jasa akuntansi pembukuan , jasa pembukuan akuntansi , jasa pembukuan laporan keuangan , jasa akuntansi laporan keuangan , jasa laporan keuangan , jasa pembuatan laporan keuangan , jasa pembuatan perusahaan , jasa pendiriaan perusahaan , jasa pembuatan usaha , jasa pendirian usaha , jasa pembuatan pt , jasa pendirian pt , jasa pembuatan cv , jasa pendirian cv , jasa audit , jasa audit laporan keuangan , jasa internal audit , jasa pengurusan izin usaha , jasa pengurusan ijin usaha , jasa perizinan usaha , jasa perijinan usaha ,

jasa akuntansi jakarta , jasa akutansi jakarta , jasa pembukuan jakarta , jasa akuntansi pembukuan jakarta , jasa pembukuan akuntansi jakarta , jasa pembukuan laporan keuangan jakarta , jasa akuntansi laporan keuangan jakarta , jasa laporan keuangan jakarta , jasa pembuatan laporan keuangan jakarta , jasa pembuatan perusahaan jakarta , jasa pendiriaan perusahaan jakarta , jasa pembuatan usaha jakarta , jasa pendirian usaha jakarta , jasa pembuatan pt jakarta , jasa pendirian pt jakarta , jasa pembuatan cv jakarta , jasa pendirian cv jakarta , jasa audit jakarta , jasa audit laporan keuangan jakarta , jasa internal audit jakarta , jasa pengurusan izin usaha jakarta , jasa pengurusan ijin usaha jakarta , jasa perizinan usaha jakarta , jasa perijinan usaha jakarta ,

jasa manajemen bisnis , jasa bisnis manajemen , jasa konsultan bisnis , jasa konsultan manajemen , jasa konsultan bisnis manajemen , jasa konsultan manajemen bisnis , jasa manajemen bisnis jakarta , jasa bisnis manajemen jakarta , jasa konsultan bisnis jakarta , jasa konsultan manajemen jakarta , jasa konsultan bisnis manajemen jakarta , jasa konsultan manajemen bisnis jakarta

===

jasa akuntansi bogor , jasa akutansi bogor , jasa pembukuan bogor , jasa akuntansi pembukuan bogor , jasa pembukuan akuntansi bogor , jasa pembukuan laporan keuangan bogor , jasa akuntansi laporan keuangan bogor , jasa laporan keuangan bogor , jasa pembuatan laporan keuangan bogor , jasa pembuatan perusahaan bogor , jasa pendiriaan perusahaan bogor , jasa pembuatan usaha bogor , jasa pendirian usaha bogor , jasa pembuatan pt bogor , jasa pendirian pt bogor , jasa pembuatan cv bogor , jasa pendirian cv bogor , jasa audit bogor , jasa audit laporan keuangan bogor , jasa internal audit bogor , jasa pengurusan izin usaha bogor , jasa pengurusan ijin usaha bogor , jasa perizinan usaha bogor , jasa perijinan usaha bogor ,

jasa manajemen bisnis bogor , jasa bisnis manajemen bogor , jasa konsultan bisnis bogor , jasa konsultan manajemen bogor , jasa konsultan bisnis manajemen bogor , jasa konsultan manajemen bisnis bogor ,

jasa akuntansi depok , jasa akutansi depok , jasa pembukuan depok , jasa akuntansi pembukuan depok , jasa pembukuan akuntansi depok , jasa pembukuan laporan keuangan depok , jasa akuntansi laporan keuangan depok , jasa laporan keuangan depok , jasa pembuatan laporan keuangan depok , jasa pembuatan perusahaan depok , jasa pendiriaan perusahaan depok , jasa pembuatan usaha depok , jasa pendirian usaha depok , jasa pembuatan pt depok , jasa pendirian pt depok , jasa pembuatan cv depok , jasa pendirian cv depok , jasa audit depok , jasa audit laporan keuangan depok , jasa internal audit depok , jasa pengurusan izin usaha depok , jasa pengurusan ijin usaha depok , jasa perizinan usaha depok , jasa perijinan usaha depok ,

jasa manajemen bisnis depok , jasa bisnis manajemen depok , jasa konsultan bisnis depok , jasa konsultan manajemen depok , jasa konsultan bisnis manajemen depok , jasa konsultan manajemen bisnis depok ,

jasa akuntansi tangerang , jasa akutansi tangerang , jasa pembukuan tangerang , jasa akuntansi pembukuan tangerang , jasa pembukuan akuntansi tangerang , jasa pembukuan laporan keuangan tangerang , jasa akuntansi laporan keuangan tangerang , jasa laporan keuangan tangerang , jasa pembuatan laporan keuangan tangerang , jasa pembuatan perusahaan tangerang , jasa pendiriaan perusahaan tangerang , jasa pembuatan usaha tangerang , jasa pendirian usaha tangerang , jasa pembuatan pt tangerang , jasa pendirian pt tangerang , jasa pembuatan cv tangerang , jasa pendirian cv tangerang , jasa audit tangerang , jasa audit laporan keuangan tangerang , jasa internal audit tangerang , jasa pengurusan izin usaha tangerang , jasa pengurusan ijin usaha tangerang , jasa perizinan usaha tangerang , jasa perijinan usaha tangerang ,

jasa manajemen bisnis tangerang , jasa bisnis manajemen tangerang , jasa konsultan bisnis tangerang , jasa konsultan manajemen tangerang , jasa konsultan bisnis manajemen tangerang , jasa konsultan manajemen bisnis tangerang ,

jasa akuntansi bekasi , jasa akutansi bekasi , jasa pembukuan bekasi , jasa akuntansi pembukuan bekasi , jasa pembukuan akuntansi bekasi , jasa pembukuan laporan keuangan bekasi , jasa akuntansi laporan keuangan bekasi , jasa laporan keuangan bekasi , jasa pembuatan laporan keuangan bekasi , jasa pembuatan perusahaan bekasi , jasa pendiriaan perusahaan bekasi , jasa pembuatan usaha bekasi , jasa pendirian usaha bekasi , jasa pembuatan pt bekasi , jasa pendirian pt bekasi , jasa pembuatan cv bekasi , jasa pendirian cv bekasi , jasa audit bekasi , jasa audit laporan keuangan bekasi , jasa internal audit bekasi , jasa pengurusan izin usaha bekasi , jasa pengurusan ijin usaha bekasi , jasa perizinan usaha bekasi , jasa perijinan usaha bekasi ,

jasa manajemen bisnis bekasi , jasa bisnis manajemen bekasi , jasa konsultan bisnis bekasi , jasa konsultan manajemen bekasi , jasa konsultan bisnis manajemen bekasi , jasa konsultan manajemen bisnis bekasi