Konsultan Pajak Jakarta Jasa – Dividen

Konsultan Pajak Jakarta Jasa │ Jasa Pembukuan Akuntansi Laporan Keuangan │ Jasa Audit | Konsultan Manajemen Bisnis | Jasa Pembuatan Perusahaan & Izin Usaha

Prinsip Dasar        

 Pada prinsipnya, semua dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh WP dalam negeri (Badan DN atau Orang Pribadi DN) dan Bentuk Usaha Tetap (BUT) dari WP dalam negeri lainnya merupakan Objek Pajak dan terutang PPh Pasal 23 sebesar 15% dari jumlah bruto.

Dividen Yang Dikecualikan Dari Pemotongan PPh Pasal 23

a. Dividen atau bagian laba tersebut diterima/diperoleh PERSEROAN TERBATAS sebagai WP dalam negeri, KOPERASI, BUMN, BUMD dari penyertaaan modal pada badan usaha yang didirikan dan berkedudukan di Indonesia, dengan syarat-syarat sebagai berikut:

–    dividen tersebut berasal dari cadangan laba yang ditahan;

–    bagi PT, BUMN dan BUMD yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor dan harus mempunyai usaha aktif di luar kepemilikan saham tersebut. Apabila syarat-syarat di atas tidak terpenuhi, maka dividen/bagian laba tersebut merupakan Objek Pajak dan harus dipotong PPh Pasal 23.

b.  sisa hasil usaha koperasi yang dibayar koperasi kepada anggotanya.

Jenis-Jenis Dividen

Dividen merupakan bagian laba yang diperoleh pemegang saham atau pemegang polis asuransi atau pembagian sisa hasil usaha koperasi yang diperoleh anggota koperasi termasuk antara lain:
1)     pembagian laba baik secara langsung ataupun tidak langsung, dengan nama dan dalam bentuk apapun;
2)    pembayaran kembali karena likuidasi yang melebihi jumlah modal yang disetor;
3)    pemberian saham bonus yang dilakukan tanpa penyetoran termasuk saham bonus yang berasal dari kapitalisasi agio saham;
4)    pembagian laba dalam bentuk saham;
5)    pencatatan tambahan modal yang dilakukan tanpa penyetoran;
6)    Jumlah yang melebihi jumlah setoran sahamnya yang diterima atau diperoleh pemegang saham karena pembelian kembali saham-saham oleh perseroan yang bersangkutan;
7)    pembayaran kembali seluruhnya atau sebagian dari modal yang disetorkan, jika dalam tahun-tahun yang lampau diperoleh keuntungan, kecuali jika pembayaran kembali itu adalah akibat dari pengecilan modal dasar (statuter) yang dilakukan secara sah;
8)    pembayaran sehubungan dengan tanda-tanda laba, termasuk yang diterima sebagai penebusan tanda-tanda laba tersebut;
9)    bagian laba sehubungan dengan pemilikan obligasi;
10) bagian laba yang diterima oleh pemegang polis;
11) pembagian berupa sisa hasil usaha kepada anggota koperasi;
12) pengeluaran perusahaan untuk keperluan pribadi pemegang saham yang dibebankan sebagai biaya perusahaan.

Dalam praktek sering dijumpai pembagian atau pembayaran dividen secara terselubung, misalnya dalam hal pemegang saham yang telah menyetor penuh modalnya dan memberikan pinjaman kepada perseroan dengan imbalan bunga yang melebihi kewajaran. Apabila terjadi hal yang demikian maka selisih lebih antara bunga yang dibayarkan dengan tingkat bunga yang berlaku di pasar, diperlakukan sebagai dividen. Bagian bunga yang diperlakukan sebagai dividen tersebut tidak boleh dibebankan sebagai biaya oleh perseroan yang bersangkutan.

BUNGA

Prinsip Dasar Dalam pengertian bunga termasuk pula premium, diskonto dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang. Premium terjadi apabila surat obligasi dijual di atas nilai nominalnya, sedangkan diskonto terjadi apabila surat obligasi dibeli di bawah nilai nominalnya. Premium tersebut merupakan penghasilan bagi yang menerbitkan obligasi dan diskonto merupakan penghasilan bagi yang membeli obligasi.

 1) Bunga Umum;
Sama halnya dengan dividen, semua jenis bunga termasuk premium, diskonto dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang yang diterima/ diperoleh WP dalam negeri (Badan DN atau Orang Pribadi DN) dan BUT dari WP dalam negeri lainnya merupakan Objek Pajak dan terutang PPh Pasal 23 sebesar 15% dari jumlah bruto, kecuali undang-undang mengatur lain. Penghasilan bunga yang perlakuan PPh-nya diatur secara khusus adalah: (a) bunga koperasi, (b) bunga tabungan/deposito/SBl/jasa giro, dan (c) bunga obligasi yang diperdagangkan atau dilaporkan perdagangannya di bursa efek.

2) Bunga Koperasi;
Perlakuan perpajakan atas bunga koperasi telah dibahas sebelumnya, yaitu dikenakan PPh Pasal 23 bersifat Final sebesar 15% dari Penghasilan Bruto, kecuali bunga koperasi yang jumlahnya kurang dari Rp 240.000,00 sebulan. (Uraian lebih lanjut telah dibahas sebelumnya).

3) Bunga Tabungan, Deposito, SBI, Dan Jasa Giro;
Atas penghasilan berupa bunga tabungan/deposito/SBl dikenakan PPh PPh Pasal 4 ayat (2) bersifat Final sebesar 20% dari Penghasilan Bruto. (Uraian lebih lanjut dibahas di bab PPh Pasal 4 ayat (2) atau PPh Final).

4) Bunga/Diskonto Obligasi yang Diperdagangkan di Bursa Efek;
Demikian halnya penghasilan berupa bunga atau diskonto obligasi yang diperdagangkan atau dilaporkan perdagangannya di bursa efek dikenakan PPh Pasal 4 ayat (2) sebesar 20% dari Penghasilan Bruto.

Namun apabila obligasi tersebut tidak diperdagangkan atau tidak dilaporkan perdagangannya di bursa efek tetap, maka atas bunga atau diskonto obligasi tersebut tetap harus dikenakan PPh Pasal 23 umum yaitu sebesar 15% dari penghasilan bruto dan bersifat Tidak Final. (Uraian lebih lanjut dibahas di bab PPh Pasal 4 ayat (2) atau PPh Final).

Bunga Yang Dikecualikan Dari Pemotongan PPh Pasal 23

Beberapa jenis pembayaran bunga yang tidak dikenakan PPh Pasal 23 adalah:

1) Penghasilan (bunga) yang dibayar atau terutang kepada bank;
2) Bunga obligasi yang diterima atau diperoleh perusahaan reksadana selama 5 (lima tahun pertama sejak pendirian perusahaan atau pemberian ijin usaha, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf j;
3) Bunga simpanan yang tidak melebihi batas yang ditetapkan dengan KMK yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya.

Copyright © Mitra Konsultindo-Konsultan Pajak ®

konsultan pajak , jasa konsultan pajak , konsultan pajak jakarta , konsultan pajak indonesia , konsultan pajak jabodetabek , konsultan pajak jakarta barat , konsultan pajak jakarta timur , konsultan pajak jakarta selatan , konsultan pajak jakarta utara , konsultan pajak jakarta pusat , konsultan pajak bogor , konsultan pajak depok , konsultan pajak tangerang , konsultan pajak bekasi , kantor konsultan pajak , konsultan pajak murah , jasa konsultasi pajak , tarif konsultan pajak , jasa laporan keuangan , pembuatan laporan keuangan , jasa manajemen bisnis , konsultan bisnis , jasa konsultan pajak jakarta , jasa konsultasi pajak , jasa laporan pajak , jasa laporan spt pajak , jasa laporan spt tahunan , jasa laporan spt masa bulanan , jasa laporan spt pajak orang pribadi , jasa laporan spt pajak badan usaha , jasa laporan spt pajak perusahaan , jasa laporan keuangan , jasa pembuatan laporan keuangan , jasa akuntansi , jasa pembukuan , jasa pembuatan laporan pajak , jasa pembuatan laporan spt pajak , jasa pembuatan laporan spt tahunan , jasa pembuatan spt pajak , jasa pembuatan spt tahunan , jasa pembuatan spt masa bulanan , jasa pembuatan spt tahunan orang pribadi , jasa pembuatan spt tahunan badan usaha , jasa pembuatan spt tahunan perusahaan , konsultan pajak 2014 , jasa konsultan pajak 2014 , konsultan pajak 2015 , jasa konsultan pajak 2015 , jasa laporan spt tahunan orang pribadi , jasa laporan spt tahunan badan usaha , jasa laporan spt tahunan perusahaan , jasa pembuatan spt tahunan orang pribadi , jasa pembuatan spt tahunan badan usaha , jasa pembuatan spt tahunan perusahaan , jasa pembuatan laporan pajak spt tahunan orang pribadi , jasa pembuatan laporan pajak spt tahunan badan usaha , jasa pembuatan laporan pajak spt tahunan perusahaan ,

jasa akuntansi , jasa akutansi , jasa pembukuan , jasa akuntansi pembukuan , jasa pembukuan akuntansi , jasa pembukuan laporan keuangan , jasa akuntansi laporan keuangan , jasa laporan keuangan , jasa pembuatan laporan keuangan , jasa pembuatan perusahaan , jasa pendiriaan perusahaan , jasa pembuatan usaha , jasa pendirian usaha , jasa pembuatan pt , jasa pendirian pt , jasa pembuatan cv , jasa pendirian cv , jasa audit , jasa audit laporan keuangan , jasa internal audit , jasa pengurusan izin usaha , jasa pengurusan ijin usaha , jasa perizinan usaha , jasa perijinan usaha ,

jasa akuntansi jakarta , jasa akutansi jakarta , jasa pembukuan jakarta , jasa akuntansi pembukuan jakarta , jasa pembukuan akuntansi jakarta , jasa pembukuan laporan keuangan jakarta , jasa akuntansi laporan keuangan jakarta , jasa laporan keuangan jakarta , jasa pembuatan laporan keuangan jakarta , jasa pembuatan perusahaan jakarta , jasa pendiriaan perusahaan jakarta , jasa pembuatan usaha jakarta , jasa pendirian usaha jakarta , jasa pembuatan pt jakarta , jasa pendirian pt jakarta , jasa pembuatan cv jakarta , jasa pendirian cv jakarta , jasa audit jakarta , jasa audit laporan keuangan jakarta , jasa internal audit jakarta , jasa pengurusan izin usaha jakarta , jasa pengurusan ijin usaha jakarta , jasa perizinan usaha jakarta , jasa perijinan usaha jakarta ,

jasa manajemen bisnis , jasa bisnis manajemen , jasa konsultan bisnis , jasa konsultan manajemen , jasa konsultan bisnis manajemen , jasa konsultan manajemen bisnis , jasa manajemen bisnis jakarta , jasa bisnis manajemen jakarta , jasa konsultan bisnis jakarta , jasa konsultan manajemen jakarta , jasa konsultan bisnis manajemen jakarta , jasa konsultan manajemen bisnis jakarta

===

jasa akuntansi bogor , jasa akutansi bogor , jasa pembukuan bogor , jasa akuntansi pembukuan bogor , jasa pembukuan akuntansi bogor , jasa pembukuan laporan keuangan bogor , jasa akuntansi laporan keuangan bogor , jasa laporan keuangan bogor , jasa pembuatan laporan keuangan bogor , jasa pembuatan perusahaan bogor , jasa pendiriaan perusahaan bogor , jasa pembuatan usaha bogor , jasa pendirian usaha bogor , jasa pembuatan pt bogor , jasa pendirian pt bogor , jasa pembuatan cv bogor , jasa pendirian cv bogor , jasa audit bogor , jasa audit laporan keuangan bogor , jasa internal audit bogor , jasa pengurusan izin usaha bogor , jasa pengurusan ijin usaha bogor , jasa perizinan usaha bogor , jasa perijinan usaha bogor ,

jasa manajemen bisnis bogor , jasa bisnis manajemen bogor , jasa konsultan bisnis bogor , jasa konsultan manajemen bogor , jasa konsultan bisnis manajemen bogor , jasa konsultan manajemen bisnis bogor ,

jasa akuntansi depok , jasa akutansi depok , jasa pembukuan depok , jasa akuntansi pembukuan depok , jasa pembukuan akuntansi depok , jasa pembukuan laporan keuangan depok , jasa akuntansi laporan keuangan depok , jasa laporan keuangan depok , jasa pembuatan laporan keuangan depok , jasa pembuatan perusahaan depok , jasa pendiriaan perusahaan depok , jasa pembuatan usaha depok , jasa pendirian usaha depok , jasa pembuatan pt depok , jasa pendirian pt depok , jasa pembuatan cv depok , jasa pendirian cv depok , jasa audit depok , jasa audit laporan keuangan depok , jasa internal audit depok , jasa pengurusan izin usaha depok , jasa pengurusan ijin usaha depok , jasa perizinan usaha depok , jasa perijinan usaha depok ,

jasa manajemen bisnis depok , jasa bisnis manajemen depok , jasa konsultan bisnis depok , jasa konsultan manajemen depok , jasa konsultan bisnis manajemen depok , jasa konsultan manajemen bisnis depok ,

jasa akuntansi tangerang , jasa akutansi tangerang , jasa pembukuan tangerang , jasa akuntansi pembukuan tangerang , jasa pembukuan akuntansi tangerang , jasa pembukuan laporan keuangan tangerang , jasa akuntansi laporan keuangan tangerang , jasa laporan keuangan tangerang , jasa pembuatan laporan keuangan tangerang , jasa pembuatan perusahaan tangerang , jasa pendiriaan perusahaan tangerang , jasa pembuatan usaha tangerang , jasa pendirian usaha tangerang , jasa pembuatan pt tangerang , jasa pendirian pt tangerang , jasa pembuatan cv tangerang , jasa pendirian cv tangerang , jasa audit tangerang , jasa audit laporan keuangan tangerang , jasa internal audit tangerang , jasa pengurusan izin usaha tangerang , jasa pengurusan ijin usaha tangerang , jasa perizinan usaha tangerang , jasa perijinan usaha tangerang ,

jasa manajemen bisnis tangerang , jasa bisnis manajemen tangerang , jasa konsultan bisnis tangerang , jasa konsultan manajemen tangerang , jasa konsultan bisnis manajemen tangerang , jasa konsultan manajemen bisnis tangerang ,

jasa akuntansi bekasi , jasa akutansi bekasi , jasa pembukuan bekasi , jasa akuntansi pembukuan bekasi , jasa pembukuan akuntansi bekasi , jasa pembukuan laporan keuangan bekasi , jasa akuntansi laporan keuangan bekasi , jasa laporan keuangan bekasi , jasa pembuatan laporan keuangan bekasi , jasa pembuatan perusahaan bekasi , jasa pendiriaan perusahaan bekasi , jasa pembuatan usaha bekasi , jasa pendirian usaha bekasi , jasa pembuatan pt bekasi , jasa pendirian pt bekasi , jasa pembuatan cv bekasi , jasa pendirian cv bekasi , jasa audit bekasi , jasa audit laporan keuangan bekasi , jasa internal audit bekasi , jasa pengurusan izin usaha bekasi , jasa pengurusan ijin usaha bekasi , jasa perizinan usaha bekasi , jasa perijinan usaha bekasi ,

jasa manajemen bisnis bekasi , jasa bisnis manajemen bekasi , jasa konsultan bisnis bekasi , jasa konsultan manajemen bekasi , jasa konsultan bisnis manajemen bekasi , jasa konsultan manajemen bisnis bekasi

 

 

Konsultan Pajak Jakarta Jasa – PPh Pasal 23

Konsultan Pajak Jakarta Jasa │ Jasa Pembukuan Akuntansi Laporan Keuangan │ Jasa Audit | Konsultan Manajemen Bisnis | Jasa Pembuatan Perusahaan & Izin Usaha

PPh Pasal 23 merupakan pajak yang terkait dengan penghasilan dari pemanfaatanmodal/aktiva (passive income) dan pemanfaatan jasa (active income) yang diterima atau diperoleh Subjek Pajak dalam negeri, termasuk Bentuk usaha Tetap (BUT).

Untuk penghasilan yang masuk kategori passive income, subyek pemotongannya bisa Orang Pribadi maupun Badan. Sementara untuk jenis penghasilan active income subyek pemotongannya adalah Badan (kecuali Orang Pribadi penerima upah borongan yang mempekerjakan orang lain sebagaimana diatur dalam PER-15/PJ./2006). PPh Pasal 23 ini lebih identik dengan WP badan, sedang untuk WP orang pribadi terbatas hanya atas penghasilan dari passive income, seperti dividen, bunga royalti, dan sewa. Atas active income yang diterima crang pribadi secara otomatis harus dikenakan PPh Pasal 21.

 

PEMOTONG PPh PASAL 23

Berdasarkan ketentuan Pasal 23 UU PPh, maka pihak yang ditunjuk sebagai pemotong PPh Pasal 23 adalah sebagai berikut:

 

1. Badan Pemerintah;
Subjek Pajak badan pemerintah yang dimakud di sini adalah setiap unit tertentu dari Pemerintah baik Pusat maupun Daerah termasuk BUMN/D.

2. Subjek Pajak Badan Dalam Negeri;
Dalam UU KUP, Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha, termasuk PT perseroan komanditer, perseroan lainnya, BUMN/D, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, ormas, orspol, atau organisasi yang sejenis, lembaga, dan bentuk badan iainnya termasuk reksadana.

3. Penyelenggara Kegiatan;

4. Bentuk usaha Tetap atau Perwakilan perusahaan Luar Negeri Lainnya;

Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) UU PPh, status Bentuk Usaha Tetap (BUT) adalah WP luar negeri tetapi pemenuhan kewajiban perpajakannya dipersamakan dengan kewajiban perpajakan WP dalam negeri. Untuk itu, apabila WP BUT membayarkan penghasilan kepada pihak lain yang merupakan Objek PPh Pasal 23 maka wajib melakukan pemotongan PPh Pasal 23.

Meskipun lebih terkait dengan WP badan, ada pula WP orang pribadi yang ditunjuk sebagai pemotong PPh Pasal 23 (ada surat keputusan penunjukan) sesuai dengan Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-50/PJ./1994, yaitu:

Akuntan, Arstek, Dokter, Notaris, PPAT (kecuali camat PPAT), Pengacara dan Konsultan yang melakukan pekerjaan bebas, dengan syarat WP orang pribadi tersebut menjalankan usaha dan menyelenggarakan pembukuan, maka wajib melakukan pemotongan PPh Pasal 23 atas penghasilan dari sewa.

 

SUBJEK PPh PASAL 23

Sesuai dengan ketentuan Pasal 23 UU PPh, maka pihak-pihak yang wajib dipotong PPh Pasal 23 adalah: (a) WP dalam negeri, atau (b) BUT. WP dalam negeri tersebut dapat berupa WP badan dalam negeri atau orang pribadi dalam negeri. Sedangkan BUT sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya berstatus sebagai WP luar negeri, namun pemenuhan kewajiban perpajakannya dipersamakan dengan WP dalam negeri.

 

OB]EK PPh PASAL 23

Untuk memudahkan pemahaman, berdasarkan cara penghitungan dan tarif pajaknya, maka Objek PPh Pasal 23 dapat diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) kelompok yaitu: (1) Objek PPh Pasal 23 dengan Tarif l5% dari Jumlah Bruto, (2) Objek PPh Pasal 23 dengan Tarif 15% dari Jumlah Bruto bersifat Final, (3) Objek PPh Pasal 23 dengan Tarif 15% dari Perkiraan Penghasilan Neto.

a. Tarif 15% DariJumlah Bruto

PPh Pasal 23 sebesar 15o% dari Jumlah Bruto atas penghasilan sebagai berikut:
a. DIVIDEN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g UU PPh;
b. BUNGA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f UU PPh;
c. ROYALTI;
d. HADIAH DAN PENGHARGAAN:elain yang telah dipotong PPh Pasal 21.

b. Tarif 15% DariJumlah Bruto Bersifat Final

PPh Pasal 23 sebesar 15% dari Jumlah Bruto dan bersifat Final dikenakan atas bunga simpanan yanadibayarkan oleh koperasi. Namun demikian, PPh Pasal 23 tersebut tidak terutang apabila bunga simpanan yangditerima atau diperoleh setiap anggota Koperasi tidak melebihi Rp 240.000,00 dalamsebulan. Penerima penghasilan berupa bunga simpanan koperasi tersebut tidakdibedakan antara orang pribadi dan badan hukum dalam negeri.

c. Tarif 15% Dari Perkiraan Penghasilan Neto PPh Pasal 23 sebesar 15% dari Perkiraan Penghasilan Neto dikenakan atas:
a. SEWA dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
b. IMBALAN JASA LAIN selaln jasa yang telah dipotong PPh pasal 21.

BUKAN OBJEK PPh PASAL 23

Yang dikecualikan dari pemotongan PPh Pasal 23 adalah penghasilan sebagai berikut:

  1. Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank;
  2. Sewa yang dibayar atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi (capital lease)
  3. Dividen yang dibayarkan atau terutang kepada Perseroan Terbatas (PT), Koperasi, Yayasan atau sejenisnya, BUMN/BUMD, yang merupakan WP dalam negeri dari penyertaan rnodal pada badan usaha yang didirikan dan berkedudukan di Indonesia,   sepanjang:
  • dividen tersebut berasal dari cadangan laba yang ditahan.
  • dalam hal penerima dividen adalah PT, BUMN, dan BUMD, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor dan harus memiliki usaha aktif di luar kepemilikan saham tersebut.

4.  Bunga obligasi yang dibayar atau terutang kepacia reksa dana selama 5 tahun pertama sejak pendirian perusahaan atau pemberian ijin usaha.
5.  Sisa hasil usaha koperasl yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya.
6.  Bunga simpanan koperasi yang tidak melebihi Rp. 240.000,00 per bulan yang di bayar oleh koperasi kepada anggotanya.

Pembahasan lebih lanjut mengenai masing-masing Objek PPh Pasal 23 tersebut di atas dan permasalahan yang terkait dibahas di bawah ini.

Copyright © Mitra Konsultindo-Konsultan Pajak ®

konsultan pajak , jasa konsultan pajak , konsultan pajak jakarta , konsultan pajak indonesia , konsultan pajak jabodetabek , konsultan pajak jakarta barat , konsultan pajak jakarta timur , konsultan pajak jakarta selatan , konsultan pajak jakarta utara , konsultan pajak jakarta pusat , konsultan pajak bogor , konsultan pajak depok , konsultan pajak tangerang , konsultan pajak bekasi , kantor konsultan pajak , konsultan pajak murah , jasa konsultasi pajak , tarif konsultan pajak , jasa laporan keuangan , pembuatan laporan keuangan , jasa manajemen bisnis , konsultan bisnis , jasa konsultan pajak jakarta , jasa konsultasi pajak , jasa laporan pajak , jasa laporan spt pajak , jasa laporan spt tahunan , jasa laporan spt masa bulanan , jasa laporan spt pajak orang pribadi , jasa laporan spt pajak badan usaha , jasa laporan spt pajak perusahaan , jasa laporan keuangan , jasa pembuatan laporan keuangan , jasa akuntansi , jasa pembukuan , jasa pembuatan laporan pajak , jasa pembuatan laporan spt pajak , jasa pembuatan laporan spt tahunan , jasa pembuatan spt pajak , jasa pembuatan spt tahunan , jasa pembuatan spt masa bulanan , jasa pembuatan spt tahunan orang pribadi , jasa pembuatan spt tahunan badan usaha , jasa pembuatan spt tahunan perusahaan , konsultan pajak 2014 , jasa konsultan pajak 2014 , konsultan pajak 2015 , jasa konsultan pajak 2015 , jasa laporan spt tahunan orang pribadi , jasa laporan spt tahunan badan usaha , jasa laporan spt tahunan perusahaan , jasa pembuatan spt tahunan orang pribadi , jasa pembuatan spt tahunan badan usaha , jasa pembuatan spt tahunan perusahaan , jasa pembuatan laporan pajak spt tahunan orang pribadi , jasa pembuatan laporan pajak spt tahunan badan usaha , jasa pembuatan laporan pajak spt tahunan perusahaan ,

jasa akuntansi , jasa akutansi , jasa pembukuan , jasa akuntansi pembukuan , jasa pembukuan akuntansi , jasa pembukuan laporan keuangan , jasa akuntansi laporan keuangan , jasa laporan keuangan , jasa pembuatan laporan keuangan , jasa pembuatan perusahaan , jasa pendiriaan perusahaan , jasa pembuatan usaha , jasa pendirian usaha , jasa pembuatan pt , jasa pendirian pt , jasa pembuatan cv , jasa pendirian cv , jasa audit , jasa audit laporan keuangan , jasa internal audit , jasa pengurusan izin usaha , jasa pengurusan ijin usaha , jasa perizinan usaha , jasa perijinan usaha ,

jasa akuntansi jakarta , jasa akutansi jakarta , jasa pembukuan jakarta , jasa akuntansi pembukuan jakarta , jasa pembukuan akuntansi jakarta , jasa pembukuan laporan keuangan jakarta , jasa akuntansi laporan keuangan jakarta , jasa laporan keuangan jakarta , jasa pembuatan laporan keuangan jakarta , jasa pembuatan perusahaan jakarta , jasa pendiriaan perusahaan jakarta , jasa pembuatan usaha jakarta , jasa pendirian usaha jakarta , jasa pembuatan pt jakarta , jasa pendirian pt jakarta , jasa pembuatan cv jakarta , jasa pendirian cv jakarta , jasa audit jakarta , jasa audit laporan keuangan jakarta , jasa internal audit jakarta , jasa pengurusan izin usaha jakarta , jasa pengurusan ijin usaha jakarta , jasa perizinan usaha jakarta , jasa perijinan usaha jakarta ,

jasa manajemen bisnis , jasa bisnis manajemen , jasa konsultan bisnis , jasa konsultan manajemen , jasa konsultan bisnis manajemen , jasa konsultan manajemen bisnis , jasa manajemen bisnis jakarta , jasa bisnis manajemen jakarta , jasa konsultan bisnis jakarta , jasa konsultan manajemen jakarta , jasa konsultan bisnis manajemen jakarta , jasa konsultan manajemen bisnis jakarta

===

jasa akuntansi bogor , jasa akutansi bogor , jasa pembukuan bogor , jasa akuntansi pembukuan bogor , jasa pembukuan akuntansi bogor , jasa pembukuan laporan keuangan bogor , jasa akuntansi laporan keuangan bogor , jasa laporan keuangan bogor , jasa pembuatan laporan keuangan bogor , jasa pembuatan perusahaan bogor , jasa pendiriaan perusahaan bogor , jasa pembuatan usaha bogor , jasa pendirian usaha bogor , jasa pembuatan pt bogor , jasa pendirian pt bogor , jasa pembuatan cv bogor , jasa pendirian cv bogor , jasa audit bogor , jasa audit laporan keuangan bogor , jasa internal audit bogor , jasa pengurusan izin usaha bogor , jasa pengurusan ijin usaha bogor , jasa perizinan usaha bogor , jasa perijinan usaha bogor ,

jasa manajemen bisnis bogor , jasa bisnis manajemen bogor , jasa konsultan bisnis bogor , jasa konsultan manajemen bogor , jasa konsultan bisnis manajemen bogor , jasa konsultan manajemen bisnis bogor ,

jasa akuntansi depok , jasa akutansi depok , jasa pembukuan depok , jasa akuntansi pembukuan depok , jasa pembukuan akuntansi depok , jasa pembukuan laporan keuangan depok , jasa akuntansi laporan keuangan depok , jasa laporan keuangan depok , jasa pembuatan laporan keuangan depok , jasa pembuatan perusahaan depok , jasa pendiriaan perusahaan depok , jasa pembuatan usaha depok , jasa pendirian usaha depok , jasa pembuatan pt depok , jasa pendirian pt depok , jasa pembuatan cv depok , jasa pendirian cv depok , jasa audit depok , jasa audit laporan keuangan depok , jasa internal audit depok , jasa pengurusan izin usaha depok , jasa pengurusan ijin usaha depok , jasa perizinan usaha depok , jasa perijinan usaha depok ,

jasa manajemen bisnis depok , jasa bisnis manajemen depok , jasa konsultan bisnis depok , jasa konsultan manajemen depok , jasa konsultan bisnis manajemen depok , jasa konsultan manajemen bisnis depok ,

jasa akuntansi tangerang , jasa akutansi tangerang , jasa pembukuan tangerang , jasa akuntansi pembukuan tangerang , jasa pembukuan akuntansi tangerang , jasa pembukuan laporan keuangan tangerang , jasa akuntansi laporan keuangan tangerang , jasa laporan keuangan tangerang , jasa pembuatan laporan keuangan tangerang , jasa pembuatan perusahaan tangerang , jasa pendiriaan perusahaan tangerang , jasa pembuatan usaha tangerang , jasa pendirian usaha tangerang , jasa pembuatan pt tangerang , jasa pendirian pt tangerang , jasa pembuatan cv tangerang , jasa pendirian cv tangerang , jasa audit tangerang , jasa audit laporan keuangan tangerang , jasa internal audit tangerang , jasa pengurusan izin usaha tangerang , jasa pengurusan ijin usaha tangerang , jasa perizinan usaha tangerang , jasa perijinan usaha tangerang ,

jasa manajemen bisnis tangerang , jasa bisnis manajemen tangerang , jasa konsultan bisnis tangerang , jasa konsultan manajemen tangerang , jasa konsultan bisnis manajemen tangerang , jasa konsultan manajemen bisnis tangerang ,

jasa akuntansi bekasi , jasa akutansi bekasi , jasa pembukuan bekasi , jasa akuntansi pembukuan bekasi , jasa pembukuan akuntansi bekasi , jasa pembukuan laporan keuangan bekasi , jasa akuntansi laporan keuangan bekasi , jasa laporan keuangan bekasi , jasa pembuatan laporan keuangan bekasi , jasa pembuatan perusahaan bekasi , jasa pendiriaan perusahaan bekasi , jasa pembuatan usaha bekasi , jasa pendirian usaha bekasi , jasa pembuatan pt bekasi , jasa pendirian pt bekasi , jasa pembuatan cv bekasi , jasa pendirian cv bekasi , jasa audit bekasi , jasa audit laporan keuangan bekasi , jasa internal audit bekasi , jasa pengurusan izin usaha bekasi , jasa pengurusan ijin usaha bekasi , jasa perizinan usaha bekasi , jasa perijinan usaha bekasi ,

jasa manajemen bisnis bekasi , jasa bisnis manajemen bekasi , jasa konsultan bisnis bekasi , jasa konsultan manajemen bekasi , jasa konsultan bisnis manajemen bekasi , jasa konsultan manajemen bisnis bekasi

 

Konsultan Pajak Jakarta Jasa – PPh PASAL 22 PERTAMINA

Konsultan Pajak Jakarta Jasa │ Jasa Pembukuan Akuntansi Laporan Keuangan │ Jasa Audit | Konsultan Manajemen Bisnis | Jasa Pembuatan Perusahaan & Izin Usaha

Berdasarkan KMK, Pertamina serta badan usaha lainnya yang bergerak dalam bidang bahan bakar minyak jenis premix, super TT, dan gas, ditunjuk sebagai Pemungut PPh Pasal 22 atas penjualan hasil produksinya.

Besarnya pungutan PPh Pasal 22 Pertamina adalah sebagai berikut:

Jenis Produk

SPBU Pertamina

SPBU Swastanisasi

Premium

0,25 % x Penjualan

0,30 % x Penjualan

Solar

0,25 % x Penjualan

0,30 % x Penjualan

Premix / Super TT

0,25 % x Penjualan

0,30 % x Penjualan

Minyak Tanah

0,30 % x Penjualan

Gas LPG

0,30 % x Penjualan

Pelumas

0,30 % x Penjualan

Apabila penjualan tersebut dilakukan kepada penyalur atau agen, maka PPh Pasal 22 yang dipungut bersifat Final dan apabila penjualan dilakukan kepada selain penyalur atau agen, maka PPh Pasal 22-nya bersifat Tidak Final sehingga dapat dikreditkan di SPT Tahunan WP yang bersangkutan.

pph Pasal 22 ini dipungut pada saat penerbitan Surat Perintah Pengeluaran Barang (delivery order), di mana pelunasannya dilaksanakan dengan penyetoran sendiri oleh WP pembelike bank persepsi atau Kantor Pos dan Giro sebelum Surat Perintah Pengeluaran Barang (delivery order) ditebus. Kemudian, Pertamina serta badan usaha lainnya yang Uergerati dalam bidang bahan bakar minyak jenis premix, super TT, dan gas selaku pemungut Pajak diharuskan untuk menyampaikan SPT Masa PPh Pasa! 22 paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah Masa Pajak berakhir.

PPh PASAL INDUSTRI TERTENTU

Termasuk pemungut PPh Pasal 22 adalah badan usaha yang bergerak di bidang usaha industri semen, industri rokok, industri kertas, industri baja, dan industri otomotif, yang ditunjuk oleh Kepala KPP, atas penjualan hasil produksinya di dalam negeri.

Besar dan sifat PPh Pasal 22 Industri Tertentu tersebut berdasarkan Keputusan Dirjen Pajak adalah sebagai berikut:

Jenis Industri

Tarif PPh Pasal 22

Sifat

Dasar Hukum

Industri Baja 0,3 % x DPP PPN Tidak Final KEP-01/PJ./1996
Industri Otomotif 0,45 % x DPP PPN Tidak Final KEP-32/PJ./1995KEP-65/PJ./1995
Industri Semen 0,25 % x DPP PPN Tidak Final KEP-401/PJ./2001
Industri Rokok 0,15 % x Harga Bandrol Final KEP-529/PJ./2001
Industri Kertas 0,1 %   x DPP PPN Tidak Final KEP-69/PJ./1995

PPh Pasal 22 ini terutang dan dipungut pada saat penjualan dan pelunasan pajaknya dilakukan dengan cara dipungut dan disetor oleh Pemungut Pajak (pabrikan baja, otomotif, semen, rokok, atau kertas) atas nama WP ke bank persepsi atau Kantor Pos dan Giro. Pemungut Pajak menyetor secara kolektif dengan menggunakan formulir SSp dan menerbitkan Bukti Pemungutan PPh Pasal 22 dalam rangkap 3, yaitu:

  1. lembar pertama untuk pembeli;
  2. lembar kedua sebagai lampiran laporan bulanan keoada KPP;
  3. lembar ketiga sebagai arsip pemungut pajak yang bersangkutan.

PPh PASAL 22 PEDAGANG PENGUMPUL

Terhitung mulai tanggal 4 Juli 2001, atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor dari pedagang pengumpul oleh badan usaha industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor perhutanan, perkebunan, pertanian, dan perikanan terutang PPh Pasal 22.

Besar PPh Pasal 22 Pedagang Pengumpul adalah sebagai berikut :

PPh Pasal 22 Pedagang Pengumpul = 0,5 % x Harga Pembelian

Dalam pemungutannya, badan usaha industri dan eksportir selaku Pemungut Pajak wajib menerbitkan Bukti Pemungutan PPh Pasal 22 rangkap 3 (tiga) yaitu:

a.  lembar pertama: untuk penjual;
b.  lembar kedua: untuk disampaikan kepada KPP (dilampirkan pada SPT Masa);
c.  lembar ketiga: sebagai arsip pemungut pajak yang bersangkutan.

Penyetoran PPh ini dilakukan secara kolektif dengan menggunakan formulir SSP paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan takwim berikutnya, ke Bank Persepsi atau Kantor Pos dan Giro. Sedang pelaporan wajib dilakukan Pemungut Pajak setiap bulan kepada KPP paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah Masa Pajak berakhir dengan SPT Masa PPh Pasal22 yang dilampiri Bukti Pemungutan PPh Pasal 22 dan lembar ketiga SSP.

Ikhtisar Mekanisme Pemotongan/ Pemungutan PPh Pasal 22

NO

NAMA PEMOTONG / PEMUNGUT

OBYEK POT – PUT

1

Bank Devisa / DJBC Impor Barang

2

Direktorat Jenderal Anggaran (DJA), Bendaharawan Pemerintah Pusat maupun Daerah Pembayaran atas Pembelian Barang

3

BUMN / BUMD Pembelian barang dananya bersumber dari APBN / APBD

4

BUMN (ada 10) yaitu :BI, BPPN, PT Telkom, PT Indosat Pembelian barang dananya bersumber dari :
PT PLN, Bulog, PT Garuda Indonesia, PT Krakatau Steel, Pertamina,Bank-Bank BUMN –     APBN / APBD-     NON APBN / APBD
5 Industri tertentu (ada 5) yaitu Industri : Semen, Rokok, Kertas, Baja, Otomotif yang ditunjuk oleh kepala KPP Penjualan Hasil Produksinya
6 Pertamina serta Badan Usaha lainnya yang bergerak dalam bidang BBM Jenis Premix, Super TT, & Gas Penjualan Hasil Produksinya
7 Industri dan Eksportir yang bergerak dalam sektor Perhutanan, Perkebunan, Pertanian dan Perikanan yang ditunjuk oleh kepala KPP Pembelian bahan untuk keperluan Industri atau Ekspor mereka dari pedagang pengumpul

 

Copyright © Mitra Konsultindo-Konsultan Pajak ®

konsultan pajak , jasa konsultan pajak , konsultan pajak jakarta , konsultan pajak indonesia , konsultan pajak jabodetabek , konsultan pajak jakarta barat , konsultan pajak jakarta timur , konsultan pajak jakarta selatan , konsultan pajak jakarta utara , konsultan pajak jakarta pusat , konsultan pajak bogor , konsultan pajak depok , konsultan pajak tangerang , konsultan pajak bekasi , kantor konsultan pajak , konsultan pajak murah , jasa konsultasi pajak , tarif konsultan pajak , jasa laporan keuangan , pembuatan laporan keuangan , jasa manajemen bisnis , konsultan bisnis , jasa konsultan pajak jakarta , jasa konsultasi pajak , jasa laporan pajak , jasa laporan spt pajak , jasa laporan spt tahunan , jasa laporan spt masa bulanan , jasa laporan spt pajak orang pribadi , jasa laporan spt pajak badan usaha , jasa laporan spt pajak perusahaan , jasa laporan keuangan , jasa pembuatan laporan keuangan , jasa akuntansi , jasa pembukuan , jasa pembuatan laporan pajak , jasa pembuatan laporan spt pajak , jasa pembuatan laporan spt tahunan , jasa pembuatan spt pajak , jasa pembuatan spt tahunan , jasa pembuatan spt masa bulanan , jasa pembuatan spt tahunan orang pribadi , jasa pembuatan spt tahunan badan usaha , jasa pembuatan spt tahunan perusahaan , konsultan pajak 2014 , jasa konsultan pajak 2014 , konsultan pajak 2015 , jasa konsultan pajak 2015 , jasa laporan spt tahunan orang pribadi , jasa laporan spt tahunan badan usaha , jasa laporan spt tahunan perusahaan , jasa pembuatan spt tahunan orang pribadi , jasa pembuatan spt tahunan badan usaha , jasa pembuatan spt tahunan perusahaan , jasa pembuatan laporan pajak spt tahunan orang pribadi , jasa pembuatan laporan pajak spt tahunan badan usaha , jasa pembuatan laporan pajak spt tahunan perusahaan ,

jasa akuntansi , jasa akutansi , jasa pembukuan , jasa akuntansi pembukuan , jasa pembukuan akuntansi , jasa pembukuan laporan keuangan , jasa akuntansi laporan keuangan , jasa laporan keuangan , jasa pembuatan laporan keuangan , jasa pembuatan perusahaan , jasa pendiriaan perusahaan , jasa pembuatan usaha , jasa pendirian usaha , jasa pembuatan pt , jasa pendirian pt , jasa pembuatan cv , jasa pendirian cv , jasa audit , jasa audit laporan keuangan , jasa internal audit , jasa pengurusan izin usaha , jasa pengurusan ijin usaha , jasa perizinan usaha , jasa perijinan usaha ,

jasa akuntansi jakarta , jasa akutansi jakarta , jasa pembukuan jakarta , jasa akuntansi pembukuan jakarta , jasa pembukuan akuntansi jakarta , jasa pembukuan laporan keuangan jakarta , jasa akuntansi laporan keuangan jakarta , jasa laporan keuangan jakarta , jasa pembuatan laporan keuangan jakarta , jasa pembuatan perusahaan jakarta , jasa pendiriaan perusahaan jakarta , jasa pembuatan usaha jakarta , jasa pendirian usaha jakarta , jasa pembuatan pt jakarta , jasa pendirian pt jakarta , jasa pembuatan cv jakarta , jasa pendirian cv jakarta , jasa audit jakarta , jasa audit laporan keuangan jakarta , jasa internal audit jakarta , jasa pengurusan izin usaha jakarta , jasa pengurusan ijin usaha jakarta , jasa perizinan usaha jakarta , jasa perijinan usaha jakarta ,

jasa manajemen bisnis , jasa bisnis manajemen , jasa konsultan bisnis , jasa konsultan manajemen , jasa konsultan bisnis manajemen , jasa konsultan manajemen bisnis , jasa manajemen bisnis jakarta , jasa bisnis manajemen jakarta , jasa konsultan bisnis jakarta , jasa konsultan manajemen jakarta , jasa konsultan bisnis manajemen jakarta , jasa konsultan manajemen bisnis jakarta

===

jasa akuntansi bogor , jasa akutansi bogor , jasa pembukuan bogor , jasa akuntansi pembukuan bogor , jasa pembukuan akuntansi bogor , jasa pembukuan laporan keuangan bogor , jasa akuntansi laporan keuangan bogor , jasa laporan keuangan bogor , jasa pembuatan laporan keuangan bogor , jasa pembuatan perusahaan bogor , jasa pendiriaan perusahaan bogor , jasa pembuatan usaha bogor , jasa pendirian usaha bogor , jasa pembuatan pt bogor , jasa pendirian pt bogor , jasa pembuatan cv bogor , jasa pendirian cv bogor , jasa audit bogor , jasa audit laporan keuangan bogor , jasa internal audit bogor , jasa pengurusan izin usaha bogor , jasa pengurusan ijin usaha bogor , jasa perizinan usaha bogor , jasa perijinan usaha bogor ,

jasa manajemen bisnis bogor , jasa bisnis manajemen bogor , jasa konsultan bisnis bogor , jasa konsultan manajemen bogor , jasa konsultan bisnis manajemen bogor , jasa konsultan manajemen bisnis bogor ,

jasa akuntansi depok , jasa akutansi depok , jasa pembukuan depok , jasa akuntansi pembukuan depok , jasa pembukuan akuntansi depok , jasa pembukuan laporan keuangan depok , jasa akuntansi laporan keuangan depok , jasa laporan keuangan depok , jasa pembuatan laporan keuangan depok , jasa pembuatan perusahaan depok , jasa pendiriaan perusahaan depok , jasa pembuatan usaha depok , jasa pendirian usaha depok , jasa pembuatan pt depok , jasa pendirian pt depok , jasa pembuatan cv depok , jasa pendirian cv depok , jasa audit depok , jasa audit laporan keuangan depok , jasa internal audit depok , jasa pengurusan izin usaha depok , jasa pengurusan ijin usaha depok , jasa perizinan usaha depok , jasa perijinan usaha depok ,

jasa manajemen bisnis depok , jasa bisnis manajemen depok , jasa konsultan bisnis depok , jasa konsultan manajemen depok , jasa konsultan bisnis manajemen depok , jasa konsultan manajemen bisnis depok ,

jasa akuntansi tangerang , jasa akutansi tangerang , jasa pembukuan tangerang , jasa akuntansi pembukuan tangerang , jasa pembukuan akuntansi tangerang , jasa pembukuan laporan keuangan tangerang , jasa akuntansi laporan keuangan tangerang , jasa laporan keuangan tangerang , jasa pembuatan laporan keuangan tangerang , jasa pembuatan perusahaan tangerang , jasa pendiriaan perusahaan tangerang , jasa pembuatan usaha tangerang , jasa pendirian usaha tangerang , jasa pembuatan pt tangerang , jasa pendirian pt tangerang , jasa pembuatan cv tangerang , jasa pendirian cv tangerang , jasa audit tangerang , jasa audit laporan keuangan tangerang , jasa internal audit tangerang , jasa pengurusan izin usaha tangerang , jasa pengurusan ijin usaha tangerang , jasa perizinan usaha tangerang , jasa perijinan usaha tangerang ,

jasa manajemen bisnis tangerang , jasa bisnis manajemen tangerang , jasa konsultan bisnis tangerang , jasa konsultan manajemen tangerang , jasa konsultan bisnis manajemen tangerang , jasa konsultan manajemen bisnis tangerang ,

jasa akuntansi bekasi , jasa akutansi bekasi , jasa pembukuan bekasi , jasa akuntansi pembukuan bekasi , jasa pembukuan akuntansi bekasi , jasa pembukuan laporan keuangan bekasi , jasa akuntansi laporan keuangan bekasi , jasa laporan keuangan bekasi , jasa pembuatan laporan keuangan bekasi , jasa pembuatan perusahaan bekasi , jasa pendiriaan perusahaan bekasi , jasa pembuatan usaha bekasi , jasa pendirian usaha bekasi , jasa pembuatan pt bekasi , jasa pendirian pt bekasi , jasa pembuatan cv bekasi , jasa pendirian cv bekasi , jasa audit bekasi , jasa audit laporan keuangan bekasi , jasa internal audit bekasi , jasa pengurusan izin usaha bekasi , jasa pengurusan ijin usaha bekasi , jasa perizinan usaha bekasi , jasa perijinan usaha bekasi ,

jasa manajemen bisnis bekasi , jasa bisnis manajemen bekasi , jasa konsultan bisnis bekasi , jasa konsultan manajemen bekasi , jasa konsultan bisnis manajemen bekasi , jasa konsultan manajemen bisnis bekasi

 

Konsultan Pajak Jakarta Jasa – PPh PASAL 22

Konsultan Pajak Jakarta Jasa │ Jasa Pembukuan Akuntansi Laporan Keuangan │ Jasa Audit | Konsultan Manajemen Bisnis | Jasa Pembuatan Perusahaan & Izin Usaha

Ketentuan Pasal 22 UU PPh mengatur bahwa Menteri Keuangan dapat menunjuk Bendaharawan Pemerintah dan Badan-bacjan Tertentu sebagai Pemungut Pajak. Sebagai tidak lanjut atas ketentuan tersebut, sampai dengan saat ini Pemerintah telah menerbitkan peraturan pelaksanaan PPh Pasal 22 yaitu KMK No. 254/KMK.03/2001 jo. KMK No.392/KMK.03/2001 jo. KMK No.236/KMK.03/2003 serta KEP-417/PJ./2001, dan beberapa yang lain.

Apabila dilihat dari Objek Pajak yang dikenakan, maka PPh Pasal 22 dapat dibedakan menjadi 5 (lima) kelompok, yang terdiri dari: (1) PPh Pasal 22 Impor, (2) PPh Pasal 22 Bendaharawan, (3) PPh Pasal 22 Pertamina, (4) PPh Pasal 22 Industri Tertentu, dan (5) PPh Pasal 22 Pedagang Pengumpul.

PPh PASAL 22 IMPOR

Kadang kala untuk memenuhi kebutuhan bahan baku, barang dagangan, dan barang kebutuhan lainnya, WP tidak cukup mengandalkan ketersediaan produk dalam negeri sehingga perlu mendatangkan barang dari luar negeri (impor). Sesuai dengan UU PPN, impor didefinisikan sebagai kegiatan memasukkan barang dari luar wilayah pabean Indonesia (luar negeri) ke dalam wilayah pabean Indonesia (dalam negeri). Atas kegiatan impor ini, WP yang bersangkutan dikenakan PPh Pasal 22 bersifat Tidak Final yang pemungutannya dilakukan oleh Ditjen Bea dan Cukai atau Bank Devisa, yaitu dengan ketentuan sebagai berikut:

* Importir dengan Angka Pengenal Impor (API) : 2,5% x Nilai Impor
* Importir tanpa Angka Pengenai Impor (API) : 7,5% x Nilai Impor
* Barang yang tidak dikuasai (dilelang) : 7,5% x Harga Jual Lelang

Nilai Impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar penghitungan Bea Masuk yaitu Cost, Insurance, and Freight (CIF) ditambah dengan Bea Masuk dan pungutan lainnya yang dikenakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan pabean di bidang impor. Apabila impor barang tersebut dibayar dengan mata uang asing, maka Nilai Impor dihitung menggunakan Kurs Menteri Keuangan.

Namun demikian, tidak semua kegiatan impor tersebut terutang PPh Pasal 22. Sesuai KMK, impor yang dikecualikan dari pemungutan PPh Pasal 22 adalah sebagai berikut :

1. Impor barang atau penyerahan barang di dalam negeri yang berdasarkan peraturan perundang-undangan tidak terutang Pajak Penghasilan (dengan Surat Keterangan Bebas atau SKB).

2. Impor barang yang dibebaskan dari bea masuk dan atau Pajak Pertambahan Nilai, yaitu terdiri (dilaksanakan Dirjen Bea dan Cukai sesuai peraturan yang berlaku):

a. Badan perwakilan negara asing dan para pejabatnya yang bertugas di Indonesia berdasarkan asas timbal balik.

b.  Barang untuk keperluan badan internasional yang diakui dan terdaftar pada pemerintah Indonesia beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia dan tidak memegang paspor Indonesia.

c. Barang kiriman hadiah untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial dan kebudayaan.

d. Barang untuk museum, kebun binatang, dan tempat lain semacam itu yang terbuka untuk umum.

e. Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.

f.   Barang untuk keperluan khusus kaum tuna netra dan penyandang cacat lainnya.

g. Peti atau kemasan lain yang berisi jenazah atau abu jenazah.

h. Barang pindahan.

i.   Barang pribadi penumpang, awak sarana pengangkutan, pelintas batas, barang kiriman sampai batas jumlah tertentu sesuai ketentuan perundang-undangan pabean.

j.   Barang yang diimpor oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang ditunjukan untuk kepentingan umum.

k. Persenjataan, amunisi, perlengkapan militer, suku cadang untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara.

l.   Barang dan bahan yang dipergunakan untuk menghasilkan barang bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara.

m. Vaksin polio dalam rangka pelaksanaan program Pekan Imunisasi Nasional (PIN).

n.  Buku-buku pelajaran umum, kitab suci dan buku – buku pelajaran agama.

o.  Kapal laut, kapal angkutan sungai, kapal angkutan danau dan kapal angkutan penyeberangan, kapal pandu, kapal tunda, kapal penangkap ikan, kapal tongkang, dan suku cadang serta alat keselamatan pelayanan atau alat keselamatan manusia yang diimpor dan digunakan oleh Perusahaan Pelayanan Niaga Nasional atau perusahaan penangkapan ikan nasional.

p.  Pesawat udara dan suku cadang serta alat keselamatan penerbangan atau alat keselamatan manusia, peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan yang diimpor dan digunakan oleh Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional.

q.  Kereta api dan suku cadang serta peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan serta prasarana yang dimpor dan digunakan oleh PT Kereta Api Indonesia.

r.   Peralatan yang digunakan untuk penyediaan oleh Tentara Nasional Indonesia.

3. Emas batangan yang akan diproses untuk menghasilkan barang perhiasan dari emas untuk tujuan ekspor (dengan SKB).

4. Impor sementara yang semata-mata untuk diekspor kembali (dilaksanakan Dirjen Bea dan Cukai sesuai peraturan yang berlaku).

5. Impor kembali (re-impor), yang meliputi barang-barang yang telah diekspor kemudian diimpor kembali dalam kualitas yang sama atau barang-barang yang telah diekspor untuk keperluan perbaikan, pengerjaan dan pengujian, yang telah memenuhi syarat yang ditentukan Dirjen Bea dan Cukai (otomatis tanpa SKB).

PPh Pasal 22 atas impor barang terutang dan harus dilunasi bersamaan dengan saat pembayaran Bea Masuk. Namun, apabila pembayaran Bea Masuk ditunda atau dibebaskan, maka PPh Pasal 22 terutang dan dilunasi pada saat penyelesaian dokumen Pemberitahuan impor Barang (PIB). Pemungutan dilaksanakan dengan cara penyetoran oleh importir yang bersangkutan ke bank devisa, atau bank persepsi, atau bendaharawan Ditjen Bea dan Cukai dengan menggunakan formuiir Surat Setoran Pajak, Cukai dan Pabean (SSPCP) yang berlaku sebagai Bukti Pemungutan Pajak.

PPh PASAL 22 BENDAHARAWAN

Dari sudut pandang WP, apabila WP tersebut melakukan penjualan atau penyerahan barang maka kemungkinan jenis pajak yang terkait adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Namun demikian, apabila penjualan atau penyerahan barang tersebut dilakukan kepada instansi pemerintah/BUMN/BUMD, maka terutang pula PPh Pasal 22 bersifat Tidak Final yang biasa disebut PPh Pasal 22 Bendaharawan.

Dari sudut pandang Pemungut Pajak, PPh Pasal 22 Bendaharawan adalah PPh yang dipungut atas transaksi pembelian barang oleh instansi pemerintah/BUMN/BUMD. Yang ditunjuk sebagai Pemungut PPh Pasal 22 Bendaharawan adalah:

1. Direktorat Jenderal Anggaran atau Bendaharawan Pemerintah, baik pusat maupun daerah yang melakukan pembayaran atas pembelian barang;

2. BUMN/BUMD, yang melakukan pembelian barang yang dananya bersumber dari APBN/APBD;

3. Bank Indonesia, BPPN, BULOG, PT Telkom, PT PLN, PT Garuda Indonesia, PT Indosat, PT Krakatau Steel, PT Pertamina, dan Bank-bank BUMN, yang melakukan pembelian barang yang dananya bersumber dari APBN maupun non-APBN.

Besarnya PPh Pasal 22 Bendarahawan adalah sebagai berikut:

PPh Pasal 22 Bendaharawan = 1,5% x Harqa Pembelian atau DPP PPN

Namun dernikian, untuk pembayaran barang berikut ini dikecualikan (otomatis tanpa SKB) dari pemungutan PPh Pasal 22 Bendaharawan, yaitu:

1. Pembayaran yang jumlahnya paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan tidak merupakan jumlah yang terpecah-pecah;

2. Pembayaran untuk pembelian bahan bakar minyak, listrik, gas, air minum (PDAM) dan benda-benda pos;

3. Pembayaran atau pencairan dana Jaringan Pengaman Sosial (JPS) oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN);

4. pembayaran yang diterima karena penyerahan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan proyek Pemerintah yang dibiayai dengan dana hibah atau pinjaman luar negeri;

pph pasal 22 alas pembelian barang ini terutang dan dipungut pada saat pembayaran dan dilaksanakan dengan cara pemungutan dan penyetoran oleh Pemungut Pajak atas nama Wajib Pajak ke bank persepsi atau Kantor Pos dan Giro, di mana penyetoran dilakukan oleh Pemungut Pajak dengan menggunakan formulir SSP yang berlaku sebagai Bukti Pemungutan Pajak.

Copyright © Mitra Konsultindo-Konsultan Pajak ®

konsultan pajak , jasa konsultan pajak , konsultan pajak jakarta , konsultan pajak indonesia , konsultan pajak jabodetabek , konsultan pajak jakarta barat , konsultan pajak jakarta timur , konsultan pajak jakarta selatan , konsultan pajak jakarta utara , konsultan pajak jakarta pusat , konsultan pajak bogor , konsultan pajak depok , konsultan pajak tangerang , konsultan pajak bekasi , kantor konsultan pajak , konsultan pajak murah , jasa konsultasi pajak , tarif konsultan pajak , jasa laporan keuangan , pembuatan laporan keuangan , jasa manajemen bisnis , konsultan bisnis , jasa konsultan pajak jakarta , jasa konsultasi pajak , jasa laporan pajak , jasa laporan spt pajak , jasa laporan spt tahunan , jasa laporan spt masa bulanan , jasa laporan spt pajak orang pribadi , jasa laporan spt pajak badan usaha , jasa laporan spt pajak perusahaan , jasa laporan keuangan , jasa pembuatan laporan keuangan , jasa akuntansi , jasa pembukuan , jasa pembuatan laporan pajak , jasa pembuatan laporan spt pajak , jasa pembuatan laporan spt tahunan , jasa pembuatan spt pajak , jasa pembuatan spt tahunan , jasa pembuatan spt masa bulanan , jasa pembuatan spt tahunan orang pribadi , jasa pembuatan spt tahunan badan usaha , jasa pembuatan spt tahunan perusahaan , konsultan pajak 2014 , jasa konsultan pajak 2014 , konsultan pajak 2015 , jasa konsultan pajak 2015 , jasa laporan spt tahunan orang pribadi , jasa laporan spt tahunan badan usaha , jasa laporan spt tahunan perusahaan , jasa pembuatan spt tahunan orang pribadi , jasa pembuatan spt tahunan badan usaha , jasa pembuatan spt tahunan perusahaan , jasa pembuatan laporan pajak spt tahunan orang pribadi , jasa pembuatan laporan pajak spt tahunan badan usaha , jasa pembuatan laporan pajak spt tahunan perusahaan ,

jasa akuntansi , jasa akutansi , jasa pembukuan , jasa akuntansi pembukuan , jasa pembukuan akuntansi , jasa pembukuan laporan keuangan , jasa akuntansi laporan keuangan , jasa laporan keuangan , jasa pembuatan laporan keuangan , jasa pembuatan perusahaan , jasa pendiriaan perusahaan , jasa pembuatan usaha , jasa pendirian usaha , jasa pembuatan pt , jasa pendirian pt , jasa pembuatan cv , jasa pendirian cv , jasa audit , jasa audit laporan keuangan , jasa internal audit , jasa pengurusan izin usaha , jasa pengurusan ijin usaha , jasa perizinan usaha , jasa perijinan usaha ,

jasa akuntansi jakarta , jasa akutansi jakarta , jasa pembukuan jakarta , jasa akuntansi pembukuan jakarta , jasa pembukuan akuntansi jakarta , jasa pembukuan laporan keuangan jakarta , jasa akuntansi laporan keuangan jakarta , jasa laporan keuangan jakarta , jasa pembuatan laporan keuangan jakarta , jasa pembuatan perusahaan jakarta , jasa pendiriaan perusahaan jakarta , jasa pembuatan usaha jakarta , jasa pendirian usaha jakarta , jasa pembuatan pt jakarta , jasa pendirian pt jakarta , jasa pembuatan cv jakarta , jasa pendirian cv jakarta , jasa audit jakarta , jasa audit laporan keuangan jakarta , jasa internal audit jakarta , jasa pengurusan izin usaha jakarta , jasa pengurusan ijin usaha jakarta , jasa perizinan usaha jakarta , jasa perijinan usaha jakarta ,

jasa manajemen bisnis , jasa bisnis manajemen , jasa konsultan bisnis , jasa konsultan manajemen , jasa konsultan bisnis manajemen , jasa konsultan manajemen bisnis , jasa manajemen bisnis jakarta , jasa bisnis manajemen jakarta , jasa konsultan bisnis jakarta , jasa konsultan manajemen jakarta , jasa konsultan bisnis manajemen jakarta , jasa konsultan manajemen bisnis jakarta

===

jasa akuntansi bogor , jasa akutansi bogor , jasa pembukuan bogor , jasa akuntansi pembukuan bogor , jasa pembukuan akuntansi bogor , jasa pembukuan laporan keuangan bogor , jasa akuntansi laporan keuangan bogor , jasa laporan keuangan bogor , jasa pembuatan laporan keuangan bogor , jasa pembuatan perusahaan bogor , jasa pendiriaan perusahaan bogor , jasa pembuatan usaha bogor , jasa pendirian usaha bogor , jasa pembuatan pt bogor , jasa pendirian pt bogor , jasa pembuatan cv bogor , jasa pendirian cv bogor , jasa audit bogor , jasa audit laporan keuangan bogor , jasa internal audit bogor , jasa pengurusan izin usaha bogor , jasa pengurusan ijin usaha bogor , jasa perizinan usaha bogor , jasa perijinan usaha bogor ,

jasa manajemen bisnis bogor , jasa bisnis manajemen bogor , jasa konsultan bisnis bogor , jasa konsultan manajemen bogor , jasa konsultan bisnis manajemen bogor , jasa konsultan manajemen bisnis bogor ,

jasa akuntansi depok , jasa akutansi depok , jasa pembukuan depok , jasa akuntansi pembukuan depok , jasa pembukuan akuntansi depok , jasa pembukuan laporan keuangan depok , jasa akuntansi laporan keuangan depok , jasa laporan keuangan depok , jasa pembuatan laporan keuangan depok , jasa pembuatan perusahaan depok , jasa pendiriaan perusahaan depok , jasa pembuatan usaha depok , jasa pendirian usaha depok , jasa pembuatan pt depok , jasa pendirian pt depok , jasa pembuatan cv depok , jasa pendirian cv depok , jasa audit depok , jasa audit laporan keuangan depok , jasa internal audit depok , jasa pengurusan izin usaha depok , jasa pengurusan ijin usaha depok , jasa perizinan usaha depok , jasa perijinan usaha depok ,

jasa manajemen bisnis depok , jasa bisnis manajemen depok , jasa konsultan bisnis depok , jasa konsultan manajemen depok , jasa konsultan bisnis manajemen depok , jasa konsultan manajemen bisnis depok ,

jasa akuntansi tangerang , jasa akutansi tangerang , jasa pembukuan tangerang , jasa akuntansi pembukuan tangerang , jasa pembukuan akuntansi tangerang , jasa pembukuan laporan keuangan tangerang , jasa akuntansi laporan keuangan tangerang , jasa laporan keuangan tangerang , jasa pembuatan laporan keuangan tangerang , jasa pembuatan perusahaan tangerang , jasa pendiriaan perusahaan tangerang , jasa pembuatan usaha tangerang , jasa pendirian usaha tangerang , jasa pembuatan pt tangerang , jasa pendirian pt tangerang , jasa pembuatan cv tangerang , jasa pendirian cv tangerang , jasa audit tangerang , jasa audit laporan keuangan tangerang , jasa internal audit tangerang , jasa pengurusan izin usaha tangerang , jasa pengurusan ijin usaha tangerang , jasa perizinan usaha tangerang , jasa perijinan usaha tangerang ,

jasa manajemen bisnis tangerang , jasa bisnis manajemen tangerang , jasa konsultan bisnis tangerang , jasa konsultan manajemen tangerang , jasa konsultan bisnis manajemen tangerang , jasa konsultan manajemen bisnis tangerang ,

jasa akuntansi bekasi , jasa akutansi bekasi , jasa pembukuan bekasi , jasa akuntansi pembukuan bekasi , jasa pembukuan akuntansi bekasi , jasa pembukuan laporan keuangan bekasi , jasa akuntansi laporan keuangan bekasi , jasa laporan keuangan bekasi , jasa pembuatan laporan keuangan bekasi , jasa pembuatan perusahaan bekasi , jasa pendiriaan perusahaan bekasi , jasa pembuatan usaha bekasi , jasa pendirian usaha bekasi , jasa pembuatan pt bekasi , jasa pendirian pt bekasi , jasa pembuatan cv bekasi , jasa pendirian cv bekasi , jasa audit bekasi , jasa audit laporan keuangan bekasi , jasa internal audit bekasi , jasa pengurusan izin usaha bekasi , jasa pengurusan ijin usaha bekasi , jasa perizinan usaha bekasi , jasa perijinan usaha bekasi ,

jasa manajemen bisnis bekasi , jasa bisnis manajemen bekasi , jasa konsultan bisnis bekasi , jasa konsultan manajemen bekasi , jasa konsultan bisnis manajemen bekasi , jasa konsultan manajemen bisnis bekasi