Konsultan Pajak Jakarta Jasa – Saat Pembuatan Faktur Pajak Standar

Konsultan Pajak Jakarta Jasa │ Jasa Pembukuan Akuntansi Laporan Keuangan │ Jasa Audit | Konsultan Manajemen Bisnis | Jasa Pembuatan Perusahaan & Izin Usaha

Berdasarkan pasal13 ayat(1),(2),dan (4) UU PPN jo. PER-159/PJ./2006,Faktur Pajak Standar harus dibuat paling lambat:

  1. Pada akhir bulan berikutnya setelah bulan terjadinya penyerahan BKP dan/atau JKP dalam hal pembayaran diterima setelah akhir bulan berikutnya setelah bulan penyerahan BKP dan /atau JKP;
  2. Pada saat penerimaan pembayaran dalam hal pembayaran terjadi sebelum akhir bulan berikutnya setelah bulan penyerahan BKP dan/atau JKP;
  3. Pada saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan BKP dan/atau JKP;
  4. Pada saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan;atau
  5. Pada saat PKP rekanan menyampaikan tagihan kepada Bendaharawan Pemerintah sebagai Pemungut PPN.

Sedangkan Faktur Pajak Gabungan harus dibuat paling lambat :

  1. Pada akhir bulan berikutnya setelah bulan penyerahan BKP dan/atau JKP, dalam hal pembayaran baik sebagian atau seluruhnya terjadi setelah berakhirnya bulan penyerahan BKP dan/atau JKP; atau
  2. Pada akhir bulan penyerahan BKP dan/atau JKP, dalam hal pembayaran baik sebagian atau seluruhnya terjadi sebelum berakhirnya bulan penyerahan BKP dan/atau JKP.

Saat pembuatan Faktur Pajak Standar ini sangat penting untuk dikuasai/dipahami, karena saat pembuatan Faktur Pajak ini akan menentukan kapan Pajak Keluaran ini dilaporkan dalam SPT  Masa  PPN.

Pajak Keluaran dilaporkan di SPT Masa PPN pada Masa Pajak dibuatnya Faktur Pajak. Khusus penyerahan kepada Pemungut PPN, Faktur Pajak dibuat pada saat menagih kepada Pemungut PPN namun tetap dilaporkan di SPT Masa PPN pada Masa pajak dibuatnya Faktur Pajak (bukan lagi pada Masa Pajak saat diterimanya pembayaran). Mekanisme lebih lanjut atas penyerahan kepada Pemungut PPN akan dibahas pada Bab tersendiri

Copyright © Mitra Konsultindo-Konsultan Pajak ®

konsultan pajak , jasa konsultan pajak , konsultan pajak jakarta , konsultan pajak indonesia , konsultan pajak jabodetabek , konsultan pajak jakarta barat , konsultan pajak jakarta timur , konsultan pajak jakarta selatan , konsultan pajak jakarta utara , konsultan pajak jakarta pusat , konsultan pajak bogor , konsultan pajak depok , konsultan pajak tangerang , konsultan pajak bekasi , kantor konsultan pajak , konsultan pajak murah , jasa konsultasi pajak , tarif konsultan pajak , jasa laporan keuangan , pembuatan laporan keuangan , jasa manajemen bisnis , konsultan bisnis , jasa konsultan pajak jakarta , jasa konsultasi pajak , jasa laporan pajak , jasa laporan spt pajak , jasa laporan spt tahunan , jasa laporan spt masa bulanan , jasa laporan spt pajak orang pribadi , jasa laporan spt pajak badan usaha , jasa laporan spt pajak perusahaan , jasa laporan keuangan , jasa pembuatan laporan keuangan , jasa akuntansi , jasa pembukuan , jasa pembuatan laporan pajak , jasa pembuatan laporan spt pajak , jasa pembuatan laporan spt tahunan , jasa pembuatan spt pajak , jasa pembuatan spt tahunan , jasa pembuatan spt masa bulanan , jasa pembuatan spt tahunan orang pribadi , jasa pembuatan spt tahunan badan usaha , jasa pembuatan spt tahunan perusahaan , konsultan pajak 2014 , jasa konsultan pajak 2014 , konsultan pajak 2015 , jasa konsultan pajak 2015 , jasa laporan spt tahunan orang pribadi , jasa laporan spt tahunan badan usaha , jasa laporan spt tahunan perusahaan , jasa pembuatan spt tahunan orang pribadi , jasa pembuatan spt tahunan badan usaha , jasa pembuatan spt tahunan perusahaan , jasa pembuatan laporan pajak spt tahunan orang pribadi , jasa pembuatan laporan pajak spt tahunan badan usaha , jasa pembuatan laporan pajak spt tahunan perusahaan ,

jasa akuntansi , jasa akutansi , jasa pembukuan , jasa akuntansi pembukuan , jasa pembukuan akuntansi , jasa pembukuan laporan keuangan , jasa akuntansi laporan keuangan , jasa laporan keuangan , jasa pembuatan laporan keuangan , jasa pembuatan perusahaan , jasa pendiriaan perusahaan , jasa pembuatan usaha , jasa pendirian usaha , jasa pembuatan pt , jasa pendirian pt , jasa pembuatan cv , jasa pendirian cv , jasa audit , jasa audit laporan keuangan , jasa internal audit , jasa pengurusan izin usaha , jasa pengurusan ijin usaha , jasa perizinan usaha , jasa perijinan usaha ,

jasa akuntansi jakarta , jasa akutansi jakarta , jasa pembukuan jakarta , jasa akuntansi pembukuan jakarta , jasa pembukuan akuntansi jakarta , jasa pembukuan laporan keuangan jakarta , jasa akuntansi laporan keuangan jakarta , jasa laporan keuangan jakarta , jasa pembuatan laporan keuangan jakarta , jasa pembuatan perusahaan jakarta , jasa pendiriaan perusahaan jakarta , jasa pembuatan usaha jakarta , jasa pendirian usaha jakarta , jasa pembuatan pt jakarta , jasa pendirian pt jakarta , jasa pembuatan cv jakarta , jasa pendirian cv jakarta , jasa audit jakarta , jasa audit laporan keuangan jakarta , jasa internal audit jakarta , jasa pengurusan izin usaha jakarta , jasa pengurusan ijin usaha jakarta , jasa perizinan usaha jakarta , jasa perijinan usaha jakarta ,

jasa manajemen bisnis , jasa bisnis manajemen , jasa konsultan bisnis , jasa konsultan manajemen , jasa konsultan bisnis manajemen , jasa konsultan manajemen bisnis , jasa manajemen bisnis jakarta , jasa bisnis manajemen jakarta , jasa konsultan bisnis jakarta , jasa konsultan manajemen jakarta , jasa konsultan bisnis manajemen jakarta , jasa konsultan manajemen bisnis jakarta

===

jasa akuntansi bogor , jasa akutansi bogor , jasa pembukuan bogor , jasa akuntansi pembukuan bogor , jasa pembukuan akuntansi bogor , jasa pembukuan laporan keuangan bogor , jasa akuntansi laporan keuangan bogor , jasa laporan keuangan bogor , jasa pembuatan laporan keuangan bogor , jasa pembuatan perusahaan bogor , jasa pendiriaan perusahaan bogor , jasa pembuatan usaha bogor , jasa pendirian usaha bogor , jasa pembuatan pt bogor , jasa pendirian pt bogor , jasa pembuatan cv bogor , jasa pendirian cv bogor , jasa audit bogor , jasa audit laporan keuangan bogor , jasa internal audit bogor , jasa pengurusan izin usaha bogor , jasa pengurusan ijin usaha bogor , jasa perizinan usaha bogor , jasa perijinan usaha bogor ,

jasa manajemen bisnis bogor , jasa bisnis manajemen bogor , jasa konsultan bisnis bogor , jasa konsultan manajemen bogor , jasa konsultan bisnis manajemen bogor , jasa konsultan manajemen bisnis bogor ,

jasa akuntansi depok , jasa akutansi depok , jasa pembukuan depok , jasa akuntansi pembukuan depok , jasa pembukuan akuntansi depok , jasa pembukuan laporan keuangan depok , jasa akuntansi laporan keuangan depok , jasa laporan keuangan depok , jasa pembuatan laporan keuangan depok , jasa pembuatan perusahaan depok , jasa pendiriaan perusahaan depok , jasa pembuatan usaha depok , jasa pendirian usaha depok , jasa pembuatan pt depok , jasa pendirian pt depok , jasa pembuatan cv depok , jasa pendirian cv depok , jasa audit depok , jasa audit laporan keuangan depok , jasa internal audit depok , jasa pengurusan izin usaha depok , jasa pengurusan ijin usaha depok , jasa perizinan usaha depok , jasa perijinan usaha depok ,

jasa manajemen bisnis depok , jasa bisnis manajemen depok , jasa konsultan bisnis depok , jasa konsultan manajemen depok , jasa konsultan bisnis manajemen depok , jasa konsultan manajemen bisnis depok ,

jasa akuntansi tangerang , jasa akutansi tangerang , jasa pembukuan tangerang , jasa akuntansi pembukuan tangerang , jasa pembukuan akuntansi tangerang , jasa pembukuan laporan keuangan tangerang , jasa akuntansi laporan keuangan tangerang , jasa laporan keuangan tangerang , jasa pembuatan laporan keuangan tangerang , jasa pembuatan perusahaan tangerang , jasa pendiriaan perusahaan tangerang , jasa pembuatan usaha tangerang , jasa pendirian usaha tangerang , jasa pembuatan pt tangerang , jasa pendirian pt tangerang , jasa pembuatan cv tangerang , jasa pendirian cv tangerang , jasa audit tangerang , jasa audit laporan keuangan tangerang , jasa internal audit tangerang , jasa pengurusan izin usaha tangerang , jasa pengurusan ijin usaha tangerang , jasa perizinan usaha tangerang , jasa perijinan usaha tangerang ,

jasa manajemen bisnis tangerang , jasa bisnis manajemen tangerang , jasa konsultan bisnis tangerang , jasa konsultan manajemen tangerang , jasa konsultan bisnis manajemen tangerang , jasa konsultan manajemen bisnis tangerang ,

jasa akuntansi bekasi , jasa akutansi bekasi , jasa pembukuan bekasi , jasa akuntansi pembukuan bekasi , jasa pembukuan akuntansi bekasi , jasa pembukuan laporan keuangan bekasi , jasa akuntansi laporan keuangan bekasi , jasa laporan keuangan bekasi , jasa pembuatan laporan keuangan bekasi , jasa pembuatan perusahaan bekasi , jasa pendiriaan perusahaan bekasi , jasa pembuatan usaha bekasi , jasa pendirian usaha bekasi , jasa pembuatan pt bekasi , jasa pendirian pt bekasi , jasa pembuatan cv bekasi , jasa pendirian cv bekasi , jasa audit bekasi , jasa audit laporan keuangan bekasi , jasa internal audit bekasi , jasa pengurusan izin usaha bekasi , jasa pengurusan ijin usaha bekasi , jasa perizinan usaha bekasi , jasa perijinan usaha bekasi ,

jasa manajemen bisnis bekasi , jasa bisnis manajemen bekasi , jasa konsultan bisnis bekasi , jasa konsultan manajemen bekasi , jasa konsultan bisnis manajemen bekasi , jasa konsultan manajemen bisnis bekasi

 

Konsultan Pajak Jakarta Jasa – Tata Cara Pengisian Faktur Pajak Standar

Konsultan Pajak Jakarta Jasa │ Jasa Pembukuan Akuntansi Laporan Keuangan │ Jasa Audit | Konsultan Manajemen Bisnis | Jasa Pembuatan Perusahaan & Izin Usaha

Tata cara pengisian Faktur Pajak Standar diatur sebagai berikut :

a)     Berdasarkan memori penjelasan Pasal 13 ayat 5 UU PPN ditegaskan bahwa Faktur Pajak Standar harus diisi dengan lengkap, jelas, benar baik secara formal maupun material dan ditandatangani oleh Pejabat Perusahaan yang ditunjuk oleh PKP. Faktur Pajak yang diisi tidak sesuai ketentuan dapat mengakibatkan PPN yang tercantum di dalamnya tidak dapat dikreditkan sesuai ketentuan dalam Pasal 9 ayat 8 huruf f UU PPN. Faktur Penjualan yang memuat keterangan dan pengisiannya sesuai dengan ketentuan dalam ayat ini disebut Faktur pajak Standar.

b)    Tidak boleh ada coretan kecuali yang diperkenankan dengan tanda asterix (*), dan tidak boleh melakukan pembetulan dengan menggunakan tipp-ex.

c)     Apabila jumlah BKP yang diserahkan tidak dapat ditampung dalam satu Faktur Pajak, dapat ditempuh salah satu dari 2 (dua) cara sebagai berikut:

  1. Boleh dipecah-pecah menjadi lebih dari satu Faktur Pajak dan masing-masing Faktur Pajak harus diisi dengan lengkap sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  2. Dapat dibuat satu Faktur Pajak saja dengan menunjuk Nomor dan Tanggal Faktur Peniualan yang bersangkutan. Faktur Penjualan tersebut merupakan lampiran Faktur Pajak yang tak terpisahkan.

d)    Dalam hal diterima uang muka atau termijn atau cicilan, kolom nama BKP atau JKP diisi dengan keterangan misalnya uang muka atau termijn atau cicilan.

e)     Dalam hal pembayaran dilakukan dengan menggunakan mata uang asing, PKP dapat menambah kolom valuta asing dalam Faktur Pajak.

f)     Pengisian yang tidak sesuai dengan ketentuan akan berakibat Faktur Pajak tersebut sebagai Faktur Pajak Cacat sehingga PPN-nya tidak dapat dikreditkan.

 

Copyright © Mitra Konsultindo-Konsultan Pajak ®

konsultan pajak, jasa konsultan pajak, konsultan pajak Jakarta, konsultan pajak Indonesia, konsultan pajak jabodetabek, konsultan pajak jakarta barat, konsultan pajak jakarta timur, konsultan pajak jakarta selatan, konsultan pajak jakarta utara, konsultan pajak jakarta pusat, konsultan pajak murah, jasa konsultasi pajak, tarif konsultan pajak, jasa laporan keuangan, pembuatan laporan keuangan, jasa manajemen bisnis, konsultan bisnis, jasa konsultan pajak jakarta, jasa konsultasi pajak, jasa laporan pajak, jasa laporan spt pajak, jasa laporan spt tahunan, jasa laporan spt masa bulanan, jasa laporan spt pajak orang pribadi, jasa laporan spt pajak badan usaha, jasa laporan spt pajak perusahaan, jasa laporan keuangan, jasa pembuatan laporan keuangan, jasa akuntansi, jasa pembukuan, jasa pembuatan laporan pajak, jasa pembuatan laporan spt pajak, jasa pembuatan laporan spt tahunan, jasa pembuatan spt pajak, jasa pembuatan spt tahunan, jasa pembuatan spt masa bulanan, jasa pembuatan spt tahunan konsultan pajak, jasa konsultan pajak, konsultan pajak jakarta, konsultan pajak indonesia, konsultan orang pribadi, jasa pembuatan spt tahunan badan usaha, jasa pembuatan spt tahunan perusahaan, konsultan pajak 2014, jasa konsultan pajak 2014, konsultan pajak 2015, jasa konsultan pajak 2015, jasa laporan spt tahunan orang pribadi, jasa laporan spt tahunan badan usaha, jasa laporan spt tahunan perusahaan, jasa pembuatan spt tahunan orang pribadi, jasa pembuatan spt tahunan badan usaha, jasa pembuatan spt tahunan perusahaan, jasa pembuatan laporan pajak spt tahunan orang pribadi, jasa pembuatan laporan pajak spt tahunan badan usaha, jasa pembuatan laporan pajak spt tahunan perusahaan

jasa akuntansi, jasa akutansi, jasa pembukuan, jasa akuntansi pembukuan, jasa pembukuan akuntansi, jasa pembukuan laporan keuangan, jasa akuntansi laporan keuangan, jasa laporan keuangan, jasa pembuatan laporan keuangan, jasa pembuatan perusahaan, jasa pendiriaan perusahaan, jasa pembuatan usaha, jasa pendirian usaha, jasa pembuatan pt, jasa pendirian pt, jasa pembuatan cv, jasa pendirian cv, jasa audit, jasa audit laporan keuangan, jasa internal audit, jasa pengurusan izin usaha, jasa pengurusan ijin usaha, jasa perizinan usaha, jasa perijinan usaha

jasa akuntansi jakarta, jasa akutansi jakarta, jasa pembukuan jakarta, jasa akuntansi pembukuan jakarta, jasa pembukuan akuntansi jakarta, jasa pembukuan laporan keuangan jakarta, jasa akuntansi laporan keuangan jakarta, jasa laporan keuangan jakarta, jasa pembuatan laporan keuangan jakarta, jasa pembuatan perusahaan jakarta, jasa pendiriaan perusahaan jakarta, jasa pembuatan usaha jakarta, jasa pendirian usaha jakarta, jasa pembuatan pt jakarta, jasa pendirian pt jakarta, jasa pembuatan cv jakarta, jasa pendirian cv jakarta, jasa audit jakarta, jasa audit laporan keuangan jakarta, jasa internal audit jakarta, jasa pengurusan izin usaha jakarta, jasa pengurusan ijin usaha jakarta, jasa perizinan usaha jakarta, jasa perijinan usaha jakarta

jasa manajemen bisnis, jasa bisnis manajemen, jasa konsultan bisnis, jasa konsultan manajemen, jasa konsultan bisnis manajemen, jasa konsultan manajemen bisnis, jasa manajemen bisnis jakarta, jasa bisnis manajemen jakarta, jasa konsultan bisnis jakarta, jasa konsultan manajemen jakarta, jasa konsultan bisnis manajemen jakarta, jasa konsultan manajemen bisnis Jakarta

 

Konsultan Pajak Jakarta Jasa – Pengertian dan Jenis Faktur Pajak

Konsultan Pajak Jakarta Jasa │ Jasa Pembukuan Akuntansi Laporan Keuangan │ Jasa Audit | Konsultan Manajemen Bisnis | Jasa Pembuatan Perusahaan & Izin Usaha

Pengertian faktur pajak dalam pasal 1angka 23 UU PPN adalah:

Bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan BKP/JKP; atau bukti pungutan pajak karena impor BKP yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Dengan demikian fungsi Faktur pajak meliputi:

  1. Bukti pungutan PPn/PPn BM bagi PKP yang melakukan penyerahan BKP/JKP dan/atau DJBC atas impor BKP;
  2. Bukti pembayaran PPN dan PPn BM bagi PKP pembeli BKP/JKP;
  3. Sarana pengkreditan Pajak Masukan;
  4. Dasar pembuatan Nota Retur.

Faktur Pajak terdiri dari 3 macam:

  1. Faktur Pajak Standar (Pasal 13 ayat 4,5, dan 6 UU PPN);
  2. Faktur Pajak Gabungan (Pasal 13 ayat 2 UU PPN);
  3. Faktur Pajak Sederhana (Pasal 7 UU PPN).

 

FAKTUR PAJAK STANDAR

Faktur Pajak Standar adalah faktur pajak  yang bentuk dan isinya telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Pasal 13 ayat 5 UU PPN jo. PER-159/PJ/2006 adalah Faktur Pajak yang paling sedikit memuat keterangan tentang:

  1. Nama, alamat, NPWP yang menyerahkan BKp/JKP;
  2. Nama, alamat, dan NPWP pembeli BKP/penerima JKP;
  3. Jenis barang atau jasa, jumlah Harga Jual atau Penggantian, dan potongan harga;
  4. PPN yang dipungut;
  5. PPnBM yang dipungut;
  6. Kode, Nomer Seri dan tanggal pembuatan Faktur Pajak;
  7. Nama, jabatan, dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur pajak.

Sedangkan Faktur Pajak Gabungan adalah Faktur Pajak Standar untuk semua penyerahan BKP dan/atau JKP yang terjadi selama satu bulan takwim kepada pembeli BKP atau penerima JKP yang sama.

Berdasarkan Pasal 13 UU PPN, Direktur Jenderal Pajak diberi wewenang untuk menetapkan saat pembuatan, bentuk ukuran, pengadaan, tata cara penyampaian, dan tata cara pembetulan Faktur Pajak

Peraturan Direktur Jenderal Pajak yang merupakan pelaksanaan Pasal 13 UU PPN adalah PER-159/PJ./2006 tentang Saat Pembuatan, Bentuk, Ukuran, Pengadaan, Tata Cara Penyampaian, Dan Tata Cara Pembetulan Faktur Pajak Standar. PER-159/PJ./2006 ini mulai berlaku untuk penerbitan Faktur Pajak mulai Masa Pajak Januari 2007 serta mencabut KEP-549/PJ./2000 jo. PER-59/PJ./2005 dan KEP-424/PJ./2002 tentang Penerbitan dan Pengkreditan Faktur Pajak yang Dibuat TIdak Tepat Waktu.

Pembuatan, bentuk ukuran dan pengadaan Faktur Pajak diatur sebagai berikut:

  1. Pengadaan formulir Faktur Pajak Standar dilakukan oleh PKP yang bersangkutan. PKP harus menerbitkan Faktur Pajak Standar dengan menggunakan Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak seperti ditetapkan dalam PER-159/PJ./2006. Ketentuan tersebut adalah sebagai berikut :

Kode Faktur Pajak Standar terdiri dari :

  1.  2 (dua) digit Kode Transaksi;
  2. 1 (satu) digit Kode Status; dan
  3. 3 (tiga) digit Kode Cabang.

Nomor Seri Faktur Pajak Standar terdiri dari :

  1. 2 (dua) digit Tahun Penerbitan; dan
  2. 8 (delapan) digit Nomor Urut.

Format Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak Standar adalah sebagai berikut :

Faktur Pajak

  1. Bentuk dan ukuran formulir Faktur Pajak Standar disesuaikan dengan kepentingan Pengusaha Kena Pajak dan bilamana diperlukan dapat ditambahkan keterangan lain selain keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat 5 UU PPN. Bentuk dan ukuran formulir Faktur Pajak Standar juga dapat dibuat sesuai dengan contoh pada lampiran PER-159/PJ./2006.
  2. Faktur Pajak Standar paling sedikit dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang Peruntukannya masing-masing sebagai berikut :
    1. Lembar ke-1, disampaikan kepada Pembeli BKP atau Penerima JKP;
    2. Lembar ke-2, untuk arsip PKP yang menerbitkan Faktur Pajak Standar.

Dalam hal Faktur Pajak Standar dibuat lebih dari rangkap 2 (dua), maka harus dinyatakan secara jelas peruntukannya dalarn lembar Faktur Pajak Standar yang bersangkutan.

  1. Faktur Penjualan yang memuat keterangan sesuai dengan keterangan dalam Faktur Pajak Standar dan yang pengisiannya sesuai dengan tata cara pengisian keterangan pada Faktur Pajak Standar sebagaimana diatur dalam PER-159/PJ./2006, dipersamakan dengan Faktur pajak Standar.
  2. Keterangan dalam Faktur Pajak Standar harus diisi secara lengkap, jelas, dan benar, serta ditandatangani oleh pejabat/kuasa yang ditunjuk oleh PKP untuk menandatanganinya. PKP wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis nama pejabat yang berhak menandatangani Faktur Pajak Standar disertai dengan contoh tandatangannya ke KPP paling lambat pada saat pejabat yang berhak menandatangani mulai menandatangani Faktur pajak Standar.

Catatan:

–       PKP dapat menunjuk lebih dari satu orang Pejabat untuk menandatangani Faktur Pajak Standar.

–       Dalam hal PKP melakukan pemusatan tempat pajak terutang, maka pengertian pejabat termasuk pula pejabat di tempat-tempat kegiatan usaha yang dipusatkan, yang ditunjuk oleh Kantor Pusatnya untuk menandatangani Faktur Pajak Standar yang diterbitkan oleh tempat pemusatan pajak terutang yangdicetak di tempat-tempat kegiatan usaha masing-masing.

–       Bagi PKP Orang Pribadi yang tidak memiliki struktur organisasi, apabila memberikan kuasa kepada pihak lain untuk menandatangani Faktur Pajak Standar, maka PKP tersebut wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis nama kuasa yang berhak menandatangani Faktur Pajak Standar disertai dengan contoh tandatangannya ke KPP paling lambat pada saat pihak yang diberi kuasa mulai menandatangani Faktur Pajak Standar dengan menyertakan Surat Kuasa Khusus.

–       Apabila terjadi perubahan pejabat atau kuasa yang berhak menandatangani Faktur Pajak Standar, maka PKP wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis atas perubahan tersebut ke KPP paling lambat pada saat pejabat atau kuasa pengganti mulai menandatangani Faktur Pajak Standar.

 

Copyright © Mitra Konsultindo-Konsultan Pajak ®

konsultan pajak, jasa konsultan pajak, konsultan pajak Jakarta, konsultan pajak Indonesia, konsultan pajak jabodetabek, konsultan pajak jakarta barat, konsultan pajak jakarta timur, konsultan pajak jakarta selatan, konsultan pajak jakarta utara, konsultan pajak jakarta pusat, konsultan pajak murah, jasa konsultasi pajak, tarif konsultan pajak, jasa laporan keuangan, pembuatan laporan keuangan, jasa manajemen bisnis, konsultan bisnis, jasa konsultan pajak jakarta, jasa konsultasi pajak, jasa laporan pajak, jasa laporan spt pajak, jasa laporan spt tahunan, jasa laporan spt masa bulanan, jasa laporan spt pajak orang pribadi, jasa laporan spt pajak badan usaha, jasa laporan spt pajak perusahaan, jasa laporan keuangan, jasa pembuatan laporan keuangan, jasa akuntansi, jasa pembukuan, jasa pembuatan laporan pajak, jasa pembuatan laporan spt pajak, jasa pembuatan laporan spt tahunan, jasa pembuatan spt pajak, jasa pembuatan spt tahunan, jasa pembuatan spt masa bulanan, jasa pembuatan spt tahunan konsultan pajak, jasa konsultan pajak, konsultan pajak jakarta, konsultan pajak indonesia, konsultan orang pribadi, jasa pembuatan spt tahunan badan usaha, jasa pembuatan spt tahunan perusahaan, konsultan pajak 2014, jasa konsultan pajak 2014, konsultan pajak 2015, jasa konsultan pajak 2015, jasa laporan spt tahunan orang pribadi, jasa laporan spt tahunan badan usaha, jasa laporan spt tahunan perusahaan, jasa pembuatan spt tahunan orang pribadi, jasa pembuatan spt tahunan badan usaha, jasa pembuatan spt tahunan perusahaan, jasa pembuatan laporan pajak spt tahunan orang pribadi, jasa pembuatan laporan pajak spt tahunan badan usaha, jasa pembuatan laporan pajak spt tahunan perusahaan

jasa akuntansi, jasa akutansi, jasa pembukuan, jasa akuntansi pembukuan, jasa pembukuan akuntansi, jasa pembukuan laporan keuangan, jasa akuntansi laporan keuangan, jasa laporan keuangan, jasa pembuatan laporan keuangan, jasa pembuatan perusahaan, jasa pendiriaan perusahaan, jasa pembuatan usaha, jasa pendirian usaha, jasa pembuatan pt, jasa pendirian pt, jasa pembuatan cv, jasa pendirian cv, jasa audit, jasa audit laporan keuangan, jasa internal audit, jasa pengurusan izin usaha, jasa pengurusan ijin usaha, jasa perizinan usaha, jasa perijinan usaha

jasa akuntansi jakarta, jasa akutansi jakarta, jasa pembukuan jakarta, jasa akuntansi pembukuan jakarta, jasa pembukuan akuntansi jakarta, jasa pembukuan laporan keuangan jakarta, jasa akuntansi laporan keuangan jakarta, jasa laporan keuangan jakarta, jasa pembuatan laporan keuangan jakarta, jasa pembuatan perusahaan jakarta, jasa pendiriaan perusahaan jakarta, jasa pembuatan usaha jakarta, jasa pendirian usaha jakarta, jasa pembuatan pt jakarta, jasa pendirian pt jakarta, jasa pembuatan cv jakarta, jasa pendirian cv jakarta, jasa audit jakarta, jasa audit laporan keuangan jakarta, jasa internal audit jakarta, jasa pengurusan izin usaha jakarta, jasa pengurusan ijin usaha jakarta, jasa perizinan usaha jakarta, jasa perijinan usaha jakarta

jasa manajemen bisnis, jasa bisnis manajemen, jasa konsultan bisnis, jasa konsultan manajemen, jasa konsultan bisnis manajemen, jasa konsultan manajemen bisnis, jasa manajemen bisnis jakarta, jasa bisnis manajemen jakarta, jasa konsultan bisnis jakarta, jasa konsultan manajemen jakarta, jasa konsultan bisnis manajemen jakarta, jasa konsultan manajemen bisnis Jakarta

 

Konsultan Pajak Jakarta Jasa – Tempat Pajak Terutang

Konsultan Pajak Jakarta Jasa │ Jasa Pembukuan Akuntansi Laporan Keuangan │ Jasa Audit | Konsultan Manajemen Bisnis | Jasa Pembuatan Perusahaan & Izin Usaha

Ketentuan tentang tempat terutangnya PPN dimuat dalam Pasal 12 UU Nomor 8 Tahun 1983 yang telah diubah terakhir dengan UU Nomor 18 Tahun 2000, yaitu sebagai berikut:

–       Atas Penyerahan BKP/JKP adalah di tempat tinggal (Orang Pribadi) atau tempat kedudukan (Badan) dan tempat kegiatan usaha dilakukan, yaitu di tempat Pengusaha dikukuhkan atau seharusnya dikukuhkan sebagai PKP.

–       Atas impor BKP adalah di tempat dimasukkannya Barang Kena Pajak ke dalam Daerah Pabean.

–       Atas Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dan/atau JKP dari luar Daerah Pabean adalah di tempat orang pribadi atau badan yang rnemanfaatkan BKP Tidak Berwujud/JKP tersebut terdaftar sebagai wajib pajak.

–       Atas kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan adalah di tempat bangunan didirikan.

 

Tempat Terutangnya PPN atas PKP Orang Pribadi

 

Terhadap Pengusaha Kena Pajak Orang Pribadi, Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-525/PJ./2000 mengatur hal-hal sebagai berikut:

–       Dalam hal di tempat tinggal Pengusaha Orang Pribadi tidak dilakukan kegiatan usaha (hanya semata-mata untuk tempat tinggal), maka PPN hanya terutang di tempat kegiatan usaha. Sehingga, pengukuhan sebagai PKP hanya dilakukan di KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat kegiatan usaha.

–       Apabila di tempat tinggal Pengusaha tersebut sudah terlanjur dikukuhkan sebagai PKP, pengukuhan tersebut akan dicabut setelah dilakukan pemeriksaan oleh fiskus.

 

TEMPAT PA]AK TERUTANG

Ketentuan tentang tempat terutangnya PPN dimuat dalann Pasal 12 UU Nomor 8 Tahun 1983 yang telah diubah terakhir dengan UU Nomor 18 Tahun 2000, yaitu sebagai berikut:

–       Atas Penyerahan BKP/JKP adalah di tempat tinggal (Orang Pribadi) atau tempat kedudukan (Badan) dan tempat kegiatan usaha dilakukan, yaitu di tempat Pengusaha dikukuhkan atau seharusnya dikukuhkan sebagai PKP.

–       Atas impor BKP adalah di tempat dimasukkannya Barang Kena Pajak ke dalam Daerah Pabean.

–       Atas Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dan/atau JKP dari luar Daerah Pabean adalah di tempat orang pribadi atau badan yang rnemanfaatkan BKP Tidak Berwujud/JKP tersebut terdaftar sebagai wajib pajak.

–       Atas kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan adalah di tempat bangunan didirikan.

 

Tempat Terutangnya PPN atas PKP Orang Pribadi

 

Terhadap Pengusaha Kena Pajak Orang Pribadi, Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-525/PJ./2000 mengatur hal-hal sebagai berikut:

–       Dalam hal di tempat tinggal Pengusaha Orang Pribadi tidak dilakukan kegiatan usaha (hanya semata-mata untuk tempat tinggal), maka PPN hanya terutang di tempat kegiatan usaha. Sehingga, pengukuhan sebagai PKP hanya dilakukan di KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat kegiatan usaha.

–       Apabila di tempat tinggal Pengusaha tersebut sudah terlanjur dikukuhkan sebagai PKP, pengukuhan tersebut akan dicabut setelah dilakukan pemeriksaan oleh fiskus.

 

PEMUSATAN TEMPAT PPN TERUTANG

Pada dasarnya UU PPN menganut prinsip desentralisasi, artinya PPN terutang di tempat tinggal atau tempat kedudukan dan tempat kegiatan usaha dilakukan atau tempat lain yang ditetapkan Dirjen Pajak (Pasal 12 ayat (1) UU PPN). Dengan kata lain, apabila Pengusaha memiliki tempat kegiatan usaha lebih dari satu (memiliki kantor cabang atau perwakilan, lokasi usaha, perwakilan, unit pemasaran dan sejenisnya) yang berada di wilayah KPP yang berbeda, maka masing-masing tempat kegiatan usaha tersebut harus dikukuhkan sebagai PKP.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1A huruf f UU PPN penyerahan BKP dari Pusat ke Cabang atau sebaliknya dan penyerahan BKP antar Cabang termasuk dalam pengertian penyerahan BKP. Namun demikian, penyerahan BKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1A huruf f UU PPN tersebut tidak akan terutang PPN apabila PKP yang bersangkutan telah memperoleh ijin pemusatan tempat PPN terutang. Jadi, dalam hal PKP mempunyai lebih dari satu tempat usaha, baik sebagai pusat maupun cabang-cabang perusahaan, dan PKP tersebut telah memperoleh ijin pemusatan tempat pajak terutang dari Dirjen Pajak, maka pemindahan BKP dari satu tempat usaha ke tempat usaha lainnya (pusat ke cabang atau sebaliknya, atau antar cabang) dianggap tidak termasuk dalam pengertian penyerahan BKP, kecuali pemindahan BKP antar tempat-tempat pajak terutang.

terutang.

Pada mulanya, pemusatan (sentralisasi) tempat terutang PPN ini hanya diberikan kepada PKP yang mengajukan permohonan kepada Dirjen Pajak yang secara formal dan material telah memenuhi persyaratan. Namun, dalam perjalanan selanjutnya, sejalan dengan pengembangan sistem administrasi modern di beberapa KPP, sentralisasi tempat terutang PPN ini menjadi suatu keharusan bagi PKP yang terdaftar di KPP-KPP tertentu, yaitu yang terdaftar di KPP WP Besar, KPP BUMN, KPP Madya dan PKP yang terdaftar di KPP di lingkungan Kanwil Khusus selain KPP BUMN.

 

Bagi PKP lainnya, aturan yang menjadi rujukan terkait dengan sentralisasi ini adalah KEP-128/PJ./2003 yang berlaku mulai 1 Mei 2003. Dalam KEP tersebut antara lain diatur sebagai berikut :

  1. PKP yang menyampaikan SPT Masa PPN dan PPn BM melalui Media Elektronik (e-filing) yang memiliki lebih dari satu tempat untuk melakukan kegiatan penyerahan BKP dan atau JKP dapat mengajukan pemberitahuan untuk penetapan satu tempat atau lebih sebagai tempat pemusatan PPN terutang. Dalam pemberitahuan tersebut paling sedikit memuat:

–       Nama, alamat, dan NPWP tempat pemusatan PPN terutang;

–       Rincian nama, alamat, dan NPWP tempat PPN terutang yang akan dipusatkan;

–       Tanggal dimulainya pemusatan;

–       Melampirkan fotocopy serta memperlihatkan yang asli, berita acara penyampaian SPT Masa PPN melalui Media Elektronik (e-filing) untuk masa pajak dari tempat yang akan dilakukan pemusatan PPN terutang.

  1. PKP selain yang menyampaikan SPT Masa PPN dan PPn BM melaiui Media Elektronik (e-filing) yang memiliki lebih dari satu tempat untuk melakukan kegiatan penyerahan BKP dan atau JKP dapat mengajukan permohonan secara tertulis untuk penetapan satu tempat atau lebih sebagai tempat pemusatan PPN terutang. Permohonan tersebut diajukan kepada Kepala Kanwil paling lambat 3 bulan sebelum saat dimulainya pemusatan dan paling sedikit memuat:

–       Nama, alamat, dan NPWP tempat pemusatan PPN terutang;

–       Rincian nama, alamat dan NPWP tempat kegiatan penyerahan BKP dan atau JKP yang dipusatkan;

–       Tanggal yang diinginkan untuk dimulainya pemusatan; dan

–       Pernyataan PKP bahwa sistem administrasinya telah sesuai dengan persyaratan pemusatan tempat PPN terutang.

  1. Permohonan untuk penetapan salah satu tempat usaha sebagai tempat pemusatan PPN bagi PKP selain Pedagang Eceran dan PKP yang menyampaikan SPT Masa PPN dan PPn BM dengan Media Elektronik (e-filing) dapat dikabulkan apabila telah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

–       Tempat PPN terutang yang dipusatkan tidak menyelenggarakan administrasi penjualan dan administrasi pembelian, semua administrasi dilakukan di tempat pemusatan PPN terutang;

–       Fungsi tempat kegiatan usaha yang dipusatkan hanya melakukan penyerahan BKP atau JKP kepada pembeli barang atau penerima jasa atas perintah tempat pemusatan PPN;

–       . Semua  Faktur Pajak dan atau Faktur Penjualan diterbitkan oleh tempat pemusatan PPN terutang.

–       Tempat kegiatan usaha tidak membuat Faktur Pajak dan atau Faktur  penjualan ,kecuali Faktur Pajak dan atau Faktur  Penjualan yang dicetak berdasarkan data yang diinput secara on line dari Kantor Pusat atau tempat pemusatannya; dan

–       Kantor Cabang Unit yang dipusatkan hanya mengadministrasi persediaan dan administrasi  kegiatan perolehan BKP atau JKP untuk keperluan operasional kantor atau unit bersangkutan yang dananya berasal dari kas-kecil(petty cash).

  1. Permohonan tempat pemusatan PPN bagi Pedagang Eceran dapat dikabulkan apabila kegiatan dan administrasi pembelian untuk jaringan penjualan yang tersebar diberbagai tempat, dipusatkan ditempat pemusatan PPN dimohonkan.

 

Copyright © Mitra Konsultindo-Konsultan Pajak ®